Bank Dunia dalam paparan di Jakarta, Selasa lalu, mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dari 6,2 persen menjadi 5,9 persen. Bank Dunia menyebut perlambatan disebabkan turunnya daya beli akibat inflasi, turunnya harga komoditas dunia sehingga pendapatan ekspor menurun, tertekannya nilai tukar rupiah, dan perlambatan investasi.
Pemerintah beberapa kali mengubah target pertumbuhan ekonomi. Target awal pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 adalah 6,8 persen. Namun, pada pertengahan Januari, pemerintah mengoreksi target itu menjadi 6,6 persen, sementara Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berada pada 6,3-6,8 persen.
Pemerintah kembali mengoreksi target pertumbuhan dalam APBN Perubahan 2013 sebesar 6,3 persen, seiring dengan naiknya harga jual eceran bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM itu memicu inflasi saat harga pangan dan transportasi ikut naik.
Faktor luar Indonesia memang ikut memengaruhi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi China menekan ekspor komoditas kita, terutama batubara dan mineral. Rencana bank sentral Amerika Serikat menghentikan pembelian obligasi pemerintahnya membuat pasar uang Asia, termasuk Indonesia, anjlok. Kisruh politik dalam negeri Mesir boleh jadi akan mendorong naik harga Indonesia Crude Price yang menjadi patokan harga minyak dalam APBN.
Tantangan di atas dan koreksi proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia menjadikan semakin pentingnya pemerintah menunjukkan upaya konsisten mencapai target pertumbuhan dalam APBN-P 2013, yaitu 6,3 persen.
Selain untuk menjaga kepercayaan investor pada stabilitas dan keliatan ekonomi Indonesia, juga menjadi kewajiban pemerintah memenuhi janji kepada rakyat, yaitu pembangunan berorientasi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ramah lingkungan.
Memasuki bulan puasa dan Lebaran, pasokan pangan harus terjaga untuk meredam inflasi. Pemerintah wajib meningkatkan produksi di dalam negeri dan menjaga perdagangan pangan sehingga konsumen tidak menjadi korban spekulasi. Pengendalian tarif transportasi tidak dapat ditawar dan pencarian pasar baru ekspor untuk mengimbangi defisit perdagangan akibat tingginya impor BBM tidak boleh berhenti.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat beberapa tahun terakhir telah menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden Yudhoyono. Jangan sampai pencapaian itu menguap. Apalagi, pertumbuhan tinggi itu dibayangi ketimpangan yang terlebar sejak Indonesia merdeka.
Untuk itu, kabinet harus bekerja kompak dan fokus. Kompetisi mencari presiden baru di tahun 2014 tidak boleh mengalihkan perhatian dari tugas di pemerintahan.
(KOMPAS, 4 Juli 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar