Belum lama ini kita kembali menyaksikan realitas "penyalahgunaan" kekuasaan pemilik media televisi untuk kepentingan politik diri.
Sudah sering para pemilik memanfaatkan media mereka untuk menyiarkan kepentingan politik mereka. Padahal, Pasal 36 Poin (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, "Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu".
Ada dua poin penting dalam ketentuan ini yang diduga dilanggar. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyebutkan, lembaga penyiaran ne-
tral jika menyajikan informasi terkait kepentingan publik dengan obyektif dan berimbang tanpa tekanan dari pimpinan, pemodal, atau pemilik media.
Kita tidak tahu apakah penyajian berita politik yang melibatkan para pemilik media tersebut benar-benar bebas dari tekanan. Tesis Altschull (McQuail, 2005) yang menyatakan bahwa isi media selalu mencerminkan kepentingan penyandang dana menunjukkan bahwa posisi pemilik media masih demikian kuat memengaruhi isi medianya.
Tentu bisa saja pihak redaksi berkilah bahwa peristiwa politik tersebut memang bernilai berita tinggi. Akan tetapi, bila dicermati, peristiwa politik serupa yang melibatkan pimpinan politik partai lain tidak disiarkan dengan durasi dan perlakuan sama.
Maka perlakuan media terhadap pemilik media yang berkiprah di politik mengabaikan poin kedua terkait "tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu".
Artinya, media yang seharusnya melayani publik untuk kepentingan publik telah bergeser melayani kepentingan diri dan kelompok mereka. Hal ini menjadi persoalan serius karena penyiaran seharusnya diselenggarakan dengan asas manfaat, adil dan merata, keberagaman, kebebasan, dan tanggung jawab.
Pengabaian kepentingan pu-
blik oleh pemilik media demi mengejar kepentingan politik dan ekonomi mengarah pada terjadinya kolonisasi media, meminjam terminologi Habermas.
Situasi ini terjadi ketika media lebih dominan melayani kepentingan politik dan ekonomi pemilik dibandingkan kepentingan sosiokultural masyarakat untuk memperkukuh integrasi nasional dan mencerdaskan bangsa.
Implikasi
Ada dua implikasi penting pada isi media terkait kolonisasi ini: politisasi dan komersialisasi. Politisasi terjadi ketika isi media hanya untuk melayani kepentingan politik pemilik dan partainya. Upaya pencitraan pemilik media dan partainya melalui pemberitaan adalah contohnya.
Politisasi bisa berupa stereotipisasi atau obyektivisasi ketika media memberi label pada obyek tertentu. Misalnya, memberi label politisi atau partai sendiri sebagai antikorupsi, politisi, dan partai lain sebagai prokorupsi.
Politisasi bisa juga terjadi dalam bentuk minoritasisasi. Pemunculan berita yang mengesankan pendukung partai tertentu jumlahnya kecil saat mengikuti kampanye politik adalah contohnya. Demikian pula dengan pemberian porsi kecil dalam pemberitaan.
Komersialisasi terjadi dalam bentuk komodifikasi semua informasi untuk mendapatkan profit secara ekonomi. Homogenisasi adalah isu krusial dalam komodifikasi. Kepentingan komersialisasi telah menumpulkan kreativitas untuk menciptakan program-program bermutu. Banyak media hanya menyajikan program-program "me too". Program yang mampu mendapat rating tinggi bisa dipastikan diikuti yang lain. Situasi ini jelas sangat merugikan kepentingan publik dalam membuat keputusan yang jernih dan konstruktif.
Menjelang pemilu raya tahun 2014 nanti, komersialisasi akan bersanding dengan politisasi. Isi media akan dipenuhi dengan jargon-jargon politik tanpa substansi berarti. Homogenisasi dan kolonisasi akan terjadi lagi.
Kolonisasi media bisa diatasi dengan dekolonisasi media. Menurut Littlejohn dan Foss (2008), ada dua cara mengatasi dominasi kepentingan politik dan ekonomi pemilik: kritik dan invensi.
Publik dan lembaga berwenang semacam KPI, KPU, pengamat, intelektual, dan aktivis menjadi aktor penting untuk mengingatkan kolonisasi media oleh pemilik. Wartawan pun bisa menentang dominasi pemilik melalui pemberitaan.
Media seharusnya melakukan yang dilakukan ICW sekarang, yaitu memberikan pendidikan politik konstruktif kepada publik agar mengetahui dengan baik siapa politisi yang layak mereka pilih dalam pemilu nanti. Acara debat publik penting disiarkan, tetapi jauh lebih penting informasi terkait rekam jejak politisi agar publik tidak memilih kucing dalam karung.
Invensi (invention) terkait dengan kemampuan media menampilkan kehidupan dan tindakan yang tidak mengandung dominasi dan eksploitasi. Saatnya menampilkan pemikiran dan tindakan tokoh-tokoh yang selama ini jauh dari media, tetapi mempunyai prestasi konkret sehingga publik punya alternatif.
SUNARTO
Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang
(Kompas cetak, 9 Juli 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar