Kalau sekarang pemerintah disibukkan dengan bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, diam-diam perguruan tinggi negeri juga menikmati bantuan serupa: bantuan operasional perguruan tinggi negeri.
Bedanya, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) diberikan kepada masyarakat miskin karena kelompok masyarakat miskin perlu diberdayakan, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) diberikan kepada semua PTN, dengan jumlah yang bervarasi: semakin kuat sebuah PTN akan semakin banyak dana BOPTN yang diterimanya. Pemerintah mengalokasikan BOPTN setiap tahun. Jumlah alokasi pada tahun berikutnya dapat naik atau turun. Pada tahun 2013 alokasi BOPTN sebanyak Rp 2,7 triliun bagi 94 PTN.
"Evaluasi ini berdasarkan faktor kualitas sesuai akreditasi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (27/5), seperti yang diberitakan melalui laman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di www.dikti.go.id.
Apa artinya kualitas?
Tulisan ini mencoba memaknai jumlah dana BOPTN yang diterima masing-masing oleh 12 PTN (berdasarkan urutan jumlah dana yang diterima), berikut jumlah publikasi internasional yang terindeks di Scopus per 23 April 2013 yang dihasilkan PTN yang menerima BOPTN dimaksud. Data Scopus tertanggal 23 April 2013 ini saya kira sangat tepat dihadirkan karena dua hal.
Pertama, dana BOPTN dibagikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di sekitar April 2013. Kedua, karena Dirjen Dikti paling ngotot agar publikasi internasional dijadikan dasar penilaian bagus-tidaknya sebuah PTN, publikasi internasional seharusnya jadi indikator sangat penting dalam penentuan jumlah dana BOPTN yang diterima PTN.
Sosialisasi dan aturan main tentang publikasi internasional yang dilakukan Prof Djoko Santoso, selaku Dirjen Dikti, benar-benar luar biasa. Hal ini tecermin dari beberapa surat edaran serta dalam bentuk ceramah-ceramah langsung. Masalah publikasi ini jadi berita paling panas tentang perguruan tinggi sejak Djoko menjadi Dirjen Dikti. Oleh karena itu, seharusnya kualitas yang dimaksud M Nuh sama dan sebangun dengan kualitas yang dimaksud Djoko Santoso.
Seperti telah dikemukakan, jumlah dana yang disalurkan BOPTN ini adalah Rp 2,7 triliun. Jumlah yang diterima keseluruhan PTN, setelah dikurangi satuan kerja Ditjen Dikti (untuk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Rp 500 miliar dan BOPTN untuk PTN baru Rp 25.348.039.239) serta satuan kerja Universitas Terbuka sebesar Rp 100 miliar, yang tersisa dan diperebutkan oleh PTN seluruh Indonesia adalah Rp 2.074.651.960.761.
Berdasarkan jumlah dana yang diterima, Universitas Indonesia bertengger di urutan pertama dengan dana Rp 226.790.370.292. Ini berarti UI menyerap hampir 11 persen dana BOPTN. Jumlah publikasi UI yang terindeks di Scopus (per 23 April 2013) juga terbilang fantastis untuk ukuran Indonesia, yaitu 2.531. Namun, dibandingkan Universiti Malaya yang punya publikasi sekitar 20.000 atau National University of Singapore yang memiliki publikasi 70.000 lebih, UI (apalagi PTN lain) tampak menjadi universitas yang tidak berdaya.
Namun, yang juga menarik, dalam beberapa hal jumlah BOPTN yang diterima tidak sesuai dengan jumlah publikasi yang dihasilkan PTN. Ini artinya, faktor kualitas sesuai akreditasi, seperti yang dikatakan Mohammad Nuh, tidak ada hubungannya dengan jumlah publikasi internasional yang dihasilkan PTN. Jadi, jumlah publikasi internasional yang tinggi tak ada hubungannya dengan akreditasi yang mereka dapatkan. Ini bertolak belakang dengan program Dirjen Dikti yang sangat menggebu-gebu dalam hal publikasi internasional.
Sebagai contoh, IPB terpelanting ke urutan ke-4, padahal sesuai publikasi internasional yang mereka miliki mestinya IPB di posisi ke-3. Publikasi internasional IPB (1.047) hampir tiga kali lipat daripada Universitas Brawijaya (360) yang ada di peringkat ke-3. Universitas Andalas (309) dan Universitas Syiah Kuala (249), yang punya jumlah publikasi hampir sama tercampak di urutan ke-9 dan ke-10, padahal kalau publikasi internasional yang dijadikan ukuran, seharusnya dua universitas ini berada pada peringkat ke-5 dan ke-6.
Tak kalah menarik, Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Surabaya menjadi universitas-universitas yang sangat beruntung karena mampu duduk di urutan ke-6 dan ke-7 meskipun tidak mempunyai publikasi internasional sama sekali yang tercatat di indeks Scopus. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada dua universitas ini saja. Universitas bekas IKIP yang lainnya juga mengalami nasib serupa: menerima jumlah dana BOPTN yang banyak, tapi minim publikasi internasional.
Ini memerlukan analisis yang sempurna, untuk mencari akar masalahnya. Karena universitas-universitas ini bergerak dalam bidang yang sangat strategis (bidang pendidikan), seharusnya institusi ini juga didorong untuk melakukan publikasi internasional sebanyak-banyaknya.
Akreditasi dan publikasi
Tampak dari analisis di atas bahwa kualitas sebuah PTN yang dimaksud oleh pemerintah sedikit sekali hubungannya dengan publikasi internasional yang dihasilkan oleh sebuah PTN. Saya juga yakin di level paling bawah, yaitu level program studi (prodi), publikasi internasional juga tidak menjadi ukuran akreditasi sebuah prodi. Kalau dugaan ini betul, pekerjaan yang dilakukan Dirjen Dikti menjadi pekerjaan yang agak sia-sia.
Agar pekerjaan (sosialisasi dan tuntutan publikasi internasional) ini tidak menjadi pekerjaan mubazir yang berkepanjangan, ke depan akreditasi prodi dan akreditasi universitas, basisnya harus didasarkan pada publikasi internasional. Kalau ini ingin dijalankan secara konsisten, jumlah dana BOPTN yang diterima PTN pun seharusnya mempunyai korelasi positif dengan publikasi internasional yang dihasilkan PTN.
Syamsul Rizal
Guru Besar Universitas
Syiah Kuala dan Ketua
Presidium Forum Pimpinan
Pascasarjana Indonesia
(Kompas cetak, 16 Juli 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar