"Kabinet menyerukan dekrit keadaan darurat untuk mengatasi perkembangan situasi yang terjadi sekaligus menegakkan aturan hukum," kata Wakil Perdana Menteri Surapong Tovichakchaikul. Ia menambahkan, unjuk rasa anti-pemerintah telah menghalang-halangi aparat pemerintah menjalankan tugas mereka.
Penetapan keadaan darurat itu dikeluarkan seiring dengan menghebatnya aksi unjuk rasa yang mendesak PM Thailand Yingluck Shinawatra, yang terpilih melalui pemilihan umum, untuk mundur. Gelombang unjuk rasa anti-pemerintah telah berlangsung beberapa pekan dan melumpuhkan kota Bangkok. Korban tewas dan luka pun berjatuhan menyusul serangan kelompok bersenjata.
Status darurat itu berlaku efektif mulai 22 Januari lalu hingga 60 hari ke depan. Pemerintah belum merinci bagaimana status darurat itu akan diterapkan. Namun, status darurat itu secara teknis memberikan kewenangan otoritas terkait melarang pertemuan publik lebih dari lima orang atau menangkap tersangka lebih dari 30 hari tanpa surat perintah penangkapan. Meskipun demikian, Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yubamrung memastikan, kebijakan itu akan dilakukan tanpa kekerasan dan tetap menghormati hukum internasional. "Kami juga belum akan mengumumkan aturan jam malam," ujar Chalerm.
Pemerintah menegaskan, keadaan darurat diberlakukan untuk meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa pemilu dini, 2 Februari 2014, yang ditentang oleh para pengunjuk rasa dapat berjalan tanpa gangguan.
Biasanya, kita langsung menentang penetapan status darurat mengingat dalam pelaksanaannya, umumnya, pemerintah bertindak sewenang-wenang serta melanggar hak asasi manusia dan aturan hukum internasional. Namun, kali ini keadaannya berbeda. Pemerintah menegaskan tidak akan ada tindakan keras terhadap pengunjuk rasa yang telah menduduki beberapa wilayah di Bangkok.
Status darurat di Bangkok dan sekitarnya itu diharapkan dapat menyelamatkan demokrasi Thailand dari rongrongan parlemen jalanan.
Semula ada harapan Raja Bhumibol Adulyadej turun tangan untuk menghentikan gelombang aksi unjuk rasa anti-pemerintah, tetapi harapan itu tidak kunjung terjadi. Lalu, militer pun menegaskan tidak memiliki keinginan untuk melibatkan diri di kancah politik. Oleh karena itu, pada saat ini, status darurat merupakan satu-satunya pilihan yang ada.
Kita berharap penetapan status darurat dapat mengamankan pelaksanaan pemilu 2 Februari mendatang yang ditentang pengunjuk rasa. Dalam waktu yang tersisa, penting bagi pemerintah membujuk kelompok oposisi ikut pemilu.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004342019
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar