Penyemprotan kapal dan nelayan Filipina oleh kesatuan penjaga pantai China terjadi di perairan kawasan tumpang tindih klaim wilayah di dekat Beting Scarborough, 27 Januari lalu.
Menanggapi insiden itu, Aquino memerintahkan Kementerian Luar Negeri Filipina untuk mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah China guna meminta penjelasan kenapa hal tersebut terjadi.
China menolak mengonfirmasi insiden itu. China hanya menyebutkan, memiliki "kedaulatan yang tak bisa dipersengketakan" di kawasan beting itu. Yang menjadi persoalan, China menggunakan pendekatan sejarah sebagai dasar untuk mengklaim wilayahnya, suatu pendekatan yang tidak dikenal dalam aturan hukum internasional. Itu membuat tumpang tindih klaim wilayah di perairan Laut China Selatan tersebut sulit diselesaikan.
Beting Scarborough terletak 220 kilometer di lepas pantai Pulau Luzon, Filipina. Sementara jika diukur dari wilayah China, jaraknya mencapai 650 kilometer dari Pulau Hainan, pulau terdekat dari daratan China. Kawasan perairan di Beting Scarborough itu selama ini merupakan wilayah pencarian ikan tradisional nelayan Filipina.
Kawasan Beting Scarborough hanyalah salah satu titik panas sengketa wilayah antara China dan Filipina di Laut China Selatan. China mengklaim sebagian besar wilayah perairan di Laut China Selatan. Akibatnya, China memiliki tumpang tindih klaim dengan Taiwan dan empat negara anggota ASEAN, yakni Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.
Saat ini, sesungguhnya, ASEAN dan China terus mengupayakan pembicaraan dan pembahasan untuk menyusun Kode Tata Berperilaku (code of conduct) untuk diberlakukan di Laut China Selatan. Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan itu diharapkan dapat dijadikan acuan bagi perilaku negara-negara yang memiliki tumpang tindih klaim di perairan Laut China Selatan.
Ketegangan yang terjadi antara China dan Filipina membuat desakan untuk menuntaskan Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan semakin besar.
Namun, negara-negara yang memiliki tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan perlu menyadari bahwa Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan hanyalah sebuah perjanjian di atas kertas yang tidak akan banyak gunanya jika mereka tidak dengan rendah hati mematuhinya.
Dalam kaitan itulah, kita berharap pejabat China dan Filipina mau bertemu baik-baik dan berdialog untuk membicarakan persoalan yang muncul di antara mereka. Bukan saling memprovokasi di lapangan, dan melakukan perang pernyataan di media massa. Jika sikap-sikap bermusuhan seperti itu yang dipelihara, maka Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan tidak banyak gunanya.
Sumber: Kompas cetak edisi 27 Februari 2014
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar