Menteri Keuangan M Chatib Basri bertemu Komisi XI DPR, Selasa (20/5), untuk menjelaskan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014.
Defisit APBN 2014 ditargetkan 1,69 persen terhadap produk domestik bruto, tetapi diperkirakan melebihi batas maksimum yang dibolehkan peraturan pemerintah, yaitu 3 persen terhadap PDB.
Pembengkakan defisit anggaran disebabkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam realisasi diperkirakan akan berkisar 5,5-6 persen. Subsidi energi membengkak karena nilai tukar rupiah tidak kunjung menguat seperti asumsi dalam APBN 2014. Realisasi produksi minyak juga hanya 818.000 barrel per hari, di bawah target sebesar 870.000 barrel per hari.
Pemerintah mengusulkan memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga Rp 100 triliun. Pemerintah juga berencana menerbitkan surat utang lagi.
Usulan itu menuai kritik karena tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi hanya mengakomodasi pembengkakan subsidi energi yang mencapai Rp 110 triliun. Menerbitkan surat utang juga berisiko imbal hasil harus lebih tinggi karena pemulihan ekonomi Amerika Serikat lebih menarik bagi investor.
Langkah paling rasional adalah memangkas subsidi BBM. Banyak kajian memperlihatkan, subsidi tidak mencapai sasaran karena sebagian besar dinikmati kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi baik. Akibatnya, subsidi BBM juga menyebabkan ketimpangan kemakmuran.
Usulan pemerintah memotong belanja kementerian dan lembaga boleh jadi karena dibayangi kekhawatiran tingginya inflasi setelah subsidi BBM dikurangi pada 2013. Dari pengalaman 2013, pemerintah dianggap terlalu lambat memutuskan pengurangan subsidi, yaitu menjelang bulan puasa, saat inflasi biasanya tinggi. Pemerintah juga tampak kurang mengantisipasi dampaknya terhadap biaya transportasi dan harga bahan makanan.
Meski pahit, pemerintah dan DPR sebaiknya mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM. Untuk meredam inflasi, pasokan pangan harus terjamin dari dalam negeri agar membangkitkan lapangan kerja dan daya beli, diikuti dengan perbaikan sistem logistik, terutama transportasi.
Tidak ada jalan pintas menyelesaikan defisit APBN yang berkelanjutan. Pekerjaan rumah yang lama diabaikan harus dikerjakan segera. Mulai dari membangun infrastruktur dan sistem logistik, menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan pertanian dan industri pengolahannya serta industri manufaktur sesuai karakteristik wilayah dan tenaga kerja, hingga energi alternatif. Ini pekerjaan rumah yang diwariskan kepada pemerintah mendatang.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006768505
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar