Cari Blog Ini

Bidvertiser

Sabtu, 28 Juni 2014

TAJUK RENCANA Suara Menyejukkan di Irak (Kompas)

SUARA menyejukkan datang dari ulama terkemuka Syiah di Irak, Moqtada al-Sadr. Ia mendesak dibentuknya pemerintahan darurat nasional, Rabu (25/6).
Sadr meminta Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki memenuhi tuntutan kaum Sunni moderat di Irak dan tidak mengucilkan mereka. "Kita harus segera membentuk pemerintahan nasional dengan nama-nama baru dan berasal dari semua latar belakang, bukan berdasarkan kuota sektarian seperti biasa," ujar Sadr dalam pidatonya di Najaf, kota suci Syiah, yang disiarkan langsung televisi.

Pidato Sadr itu disampaikan sehari setelah PM Maliki menolak usul dibentuknya pemerintahan darurat nasional, suatu pemerintahan yang juga mencakup kaum Sunni moderat dan Kurdi. Pemerintahan pimpinan PM Maliki yang beraliran Syiah, dan didominasi kaum Syiah, dianggap menyulitkannya menggalang kesatuan nasional dalam menghadapi serangan dari milisi koalisi Sunni yang dimotori kelompok militan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Sadr berpendapat, PM Maliki tidak mempunyai pilihan lain kecuali merangkul kaum Sunni moderat di Irak. Itu sebabnya, dalam pidatonya, Sadr, pemimpin kelompok Syiah yang berpengaruh di Irak, juga mengutarakan, "Saya mengajak seluruh warga Irak untuk menghentikan pertempuran dan teror terhadap warga sipil. Pemerintah Irak harus memenuhi tuntutan kelompok Sunni moderat, bukan malah mengucilkan mereka. Mereka selama ini terpinggirkan." Ia memiliki barisan milisi "Tentara Mahdi" yang berkekuatan 100.000 personel.

Kesatuan nasional itu sangat diperlukan, terutama ketika menghadapi serangan dari luar. Apalagi kelompok militan NIIS telah menduduki hampir semua wilayah perbatasan di bagian barat Irak.

Sikap PM Maliki yang tidak mau mendengar masukan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, yang melibatkan semua unsur rakyat Irak, akan merugikan dalam jangka panjang.

Dalam kaitan itulah, langkah ulama terkemuka Syiah itu kita anggap menyejukkan. Tanpa mengajak kaum Sunni dalam memerangi NIIS, dengan mudah perang Pemerintah Irak melawan NIIS dapat disalahtafsirkan sebagai perang kaum Syiah melawan kaum Sunni. Dan, jika itu terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi perang saudara yang berkepanjangan di Irak.

Bahwa kelompok militan NIIS harus diperangi itu betul, tetapi hendaknya, seperti yang diserukan Sadr, seluruh rakyat Irak harus diajak untuk menghentikan pertempuran dan teror terhadap warga sipil. Kelompok militan NIIS tidak mewakili kaum Sunni di Irak. Itu sebabnya, kita berharap PM Maliki mau mendengarkan suara Sadr, yakni segera membentuk pemerintahan nasional dengan nama-nama baru dan berasal dari semua latar belakang.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007527968
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger