Kepastian itu didapat setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sebagai orang baru, kecuali Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden 2004-2009, presiden terpilih Joko Widodo diharapkan bisa mengurangi korupsi yang tetap merupakan pekerjaan rumah bangsa ini.
Adalah kenyataan, setelah Orde Baru jatuh karena korupsi dan muncullah orde reformasi, korupsi tetap masif dan menyentuh semua lini kehidupan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Korupsi tak hanya di level pemerintah pusat, tetapi juga daerah. Puncak korupsi Indonesia adalah ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar memanfaatkan kewenangannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memperdagangkan sengketa pemilihan kepala daerah. Akil Mochtar divonis seumur hidup.
Skandal korupsi yang terus terjadi, meski sistem politik telah berubah dari otokrasi ke demokrasi, akan membuat rakyat frustrasi. Kita angkat kembali pernyataan penerima Nobel dari Kosta Rika, Oscar Arias Sanchez, skandal korupsi berkepanjangan mengecewakan hati rakyat. Partai politik yang merupakan benteng utama sistem demokrasi sedang digoyang kebobrokan. Tatkala partai politik ditinggalkan, demokrasi akan menjadi sistem yang lumpuh.
Berdasarkan diskusi kelompok terfokus yang diadakan harian ini, korupsi tetap menjadi salah satu musuh utama bangsa ini. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan dan tentu perbuatannya melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah pekerjaan rumah yang dihadapi Jokowi.
Dengan retorika revolusi mental dan kebersahajaan Joko Widodo, masyarakat berharap Joko Widodo mampu memutus rantai korupsi. Boleh jadi akar korupsi adalah kultur feodalisme di mana tidak ada pembedaan signifikan antara "milik saya" dan "milik negara". Di sinilah butuh keteladanan seperti sosok jujur mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Hoegeng.
Dengan anggaran negara yang kian membesar dan eksploitasi sumber daya alam, peluang korupsi terbuka, terlebih jika tanpa ada perbaikan sistem pengawasan. Kita mendorong apa yang pernah dikampanyekan Joko Widodo dengan sembilan agenda prioritas bangsa, termasuk pemberantasan korupsi. Kita dorong rencana Joko Widodo mengurangi penggunaan transaksi tunai. Semua transaksi harus didorong menggunakan sistem teknologi informasi. Pakta integritas harus diterapkan di semua kementerian. Pemerintahan tanpa korupsi harus menjadi target semua menteri. Untuk maksud itu, menteri sebagai pembantu Joko Widodo harus lebih dahulu bersih dari isu korupsi. Terungkapnya korupsi di kementerian harus dianggap sebagai kegagalan menteri yang memimpin kementerian itu. Langkah radikal harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengatasi korupsi bangsa ini.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008503592
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar