Penegasan itu penting dilihat dari tuntutan tata kelola pemerintahan bersih, baik, dan efektif. Tanpa ditopang anggota kabinet yang profesional, kredibel, dan berintegritas diri tinggi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikhawatirkan akan kedodoran. Upaya membentuk pemerintahan kredibel menjadi jauh lebih penting lagi karena Jokowi-JK dalam beragam kesempatan, termasuk dalam debat pemilihan presiden, bertekad melawan mafia.
Tidaklah mungkin mafia dapat diberantas jika aparat pemerintah tidak memiliki integritas diri. Mafia akan dengan mudah bergerak leluasa jika pejabat bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif mudah digoda oleh bujukan kepentingan pragmatis. Tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi-JK pertama-tama adalah melakukan kontrol terhadap birokrasi dengan membangun kesadaran dan sistem yang tidak mudah menyerah terhadap tarikan permainan dan kepentingan mafia.
Sudah muncul gagasan memerangi mafia dengan penegakan hukum, penggunaan instrumen perpajakan, dan pendekatan regulasi. Semua gagasan itu penting, tetapi jauh lebih penting lagi menciptakan sistem dan birokrasi yang tidak gampang masuk angin oleh kepentingan mafia dalam penyusunan hukum, aturan, dan sistem perpajakan. Perlu dikemukakan, kaum mafioso sering menyelinap ke dalam birokrasi pemerintahan, parlemen, kepolisian, dan kejaksaan untuk memengaruhi penyusunan hukum dan aturan, yang dibelokkan untuk kepentingan mafia, bukan kepentingan rakyat banyak.
Secara cerdas, kaum mafia bekerja di balik aturan dan hukum dengan asas legalitas. Dalam pengalaman banyak negara, mafioso bergerak rapi, sulit terlacak, dan mengecoh masyarakat dengan penampilan sebagai orang-orang terhormat. Namun, sehebat-hebatnya kaum mafioso, mereka selalu mati langkah di depan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan menegakkan aturan dan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu, mafia akan terjepit.
Sebaliknya, kaum mafioso selalu memanfaatkan penegakan hukum yang lembek dan lemah untuk bergerak leluasa. Ruang operasi mafia semakin terbuka luas jika kekuasaan pemerintahan tidak terlalu efektif. Kekacauan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi di kalangan pejabat pemerintah dapat dijadikan lahan subur mafia untuk mendapatkan keuntungan.
Jelas sekali, upaya memberantas mafia membutuhkan pemerintahan kredibel dan bersih yang disegani. Sebagai pemegang otoritas tertinggi kenegaraan, pemerintah tidak boleh ragu-ragu menegakkan hukum dan menindak para pelanggar aturan agar tidak dipermainkan kaum mafioso. Upaya pemerintah melawan mafia perlu didukung masyarakat dengan mengembangkan sistem nilai dan fungsi sosial yang mengutamakan kepentingan publik.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008663128
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar