Visi, peta jalan, arah, dan target adalah strategis dan penting bagi negara. Dengan tujuan dan arah yang jelas itu, perhatian dan energi bangsa bisa diproyeksikan dan diprioritaskan sehingga produktif untuk pembangunan negara. Tidak adanya visi, peta jalan, arah, dan target itu menjadikan negara berputar-putar menghabiskan energi bangsa untuk hal-hal yang tidak penting.
Peta jalan dan repelita
Negara-negara yang berhasil mengandalkan visi dan garis besar pembangunan dan setia mewujudkannya. Mereka umumnya menahapkan rencana pembangunan lima tahunan (repelita) seperti Tiongkok, India, dan Thailand.
Sejak Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada 1949, Mao Tse-tung telah bertekad mengalahkan AS pada 2049. Untuk itu sejak 1953, Tiongkok punya repelita. Kini Tiongkok berada di Repelita Ke-12 (2011-2015) dan Maret nanti memasuki Repelita Ke-13 (2016-2020). Pengganti Mao, Deng Xiaoping sampai Xi Jinping, juga punya mimpi mengalahkan AS pada 2049 itu. Bahkan, pada 2005, negeri itu mencanangkan target: 2025 menyamai Jepang, 2050 jadi negara maju secara relatif, 2080 jadi negara maju menyamai AS, dan 2100 menjadi adidaya (superpower) yang menggantikan AS.
India punya repelita sejak 1951. India kini berada di Repelita Ke-12 (2012-2017), yang intinya mentransformasi negeri itu ke dalam negara maju. Targetnya jelas: produksi pertanian dan pangan dua kali lipat dari sekarang; menyediakan energi yang memadai dan meningkatkan listrik tenaga surya; penghapusan buta huruf, keamanan sosial, dan semua kesehatan bagi seluruh rakyat; peningkatan e-governance untuk mempromosikan pendidikan; pertumbuhan teknologi nuklir, teknologi dirgantara, dan teknologi pertahanan.
Thailand kini di Repelita Ke-11 (2012-2017). Repelita Ke-12 (2017-2021) nanti diberi nama "No 12 Train" dan akan dicanangkan 1 Oktober nanti. Tapi, PM Thailand Prayuth Chan-ocha sudah mengumumkan bahwa inti "No 12 Train" adalah pembangunan SDM: mendukung riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi dan nilai tambah produk, memperbaiki efisiensi angkatan kerja, menghidupkan lagi skema Satu Distrik Satu Produk (One Tambon One Product), meningkatkan daya saing UMKM, dan mendukung gerakan "ekonomi digital".
Di Indonesia, visi dan garis-garis besar haluan negara sudah ada sejak awal kemerdekaan. Sebelum Orde Baru, ada Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun, Repelita, dan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Masa Orde Baru ada GBHN, Propenas, Propeda, dan Repelita.
Di era Reformasi tidak ada lagi GBHN, tetapi muncul Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Tak adanya GBHN mendorong beberapa gerakan merancang visi, peta jalan, dan target, seperti Visi Indonesia 2030, Nawacita, Kapsul Waktu.
Visi Indonesia 2030 diluncurkan Yayasan Forum Indonesia pada 2007. Targetnya amat jelas: Indonesia pada 2030 berpenduduk 285 juta, PDB 5,1 triliun dollar AS, kekuatan ekonomi lima besar di dunia, ada 30 perusahaan dalam negeri yang masuk dalam 500 terbesar dunia, dan pendapatan per kapita 18.000 dollar AS per tahun. Target itu didasari syarat: pertumbuhan ekonomi 7,62 persen, inflasi 4,95 persen, dan pertumbuhan penduduk 1,2 persen per tahun.
Nawacita muncul sejak kampanye Pilpres 2014 berisi sembilan poin yang mendasari kebijakan Jokowi-Kalla. Sementara Kapsul Waktu digerakkan pada 2015 yang berisi impian-impian rakyat untuk dicapai pada 2085. Visi Indonesia 2030, Nawacita maupun Kapsul Waktu belum bisa disebut GBHN karena tidak dibuat oleh lembaga yang mewakili seluruh bangsa dan belum disepakati oleh seluruh komponen dan kekuatan negara-bangsa.
Jika sebelum Reformasi ada GBHN, sungguh aneh kalau di era Reformasi tidak ada GBHN. Di masa demokratis ini aspirasi bebas muncul ibarat air di musim hujan, yang kalau tidak diwadahi, dikelola, dan dilembagakan, akan menjadi tak jelas dan tak produktif bagi kemajuan negara bangsa kita. Dalam kaitan ini bisa dipahami kalau pidato Megawati secara umum mendapat sambutan positif.
Bernas dan proporsional
Untuk itu, untuk membuat GBHN yang baru, beberapa hal perlu kita pertimbangkan. Pertama, GBHN haruslah disahkan oleh lembaga yang mencakup semua unsur kekuatan bangsa sehingga produknya sah dan disepakati oleh seluruh komponen bangsa, bukan hanya eksekutif saja. Untuk membuat draf, kita punya Bappenas, sebagaimana RRT punya Pusat Penelitian Modernasi, Thailand punya National Economic and Social Development Board (NESDB), dan India punya National Institute for Transforming India (NITI).
Problemnya, lembaga apa yang berwenang untuk mengesahkan GBHN itu. Politik adalah seni untuk mewujudkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kemauan politik kuat, tentu tidak sulit bagi eksekutif, DPR, DPD, dan MPR untuk menyepakati lembaga apa yang mengesahkan GBHN itu.
Kedua, rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mesti mengerucut pada target-target yang sederhana dan catchysehingga mudah masuk di benak semua warga negara. Rumusan GBHN atau RPJMP yang pernah ada amat panjang dan kompleks karena semuanya ingin dicakup. Akibatnya, tak seperti di RRT, masyarakat di Indonesia tak tahu persis target pembangunan nasionalnya. Diperlukan GBHN baru yang bisa dibaca secara bernas dan sederhana, dengan target-target tegas, sehingga mudah dicerna seluruh rakyat.
Ketiga, selain kemauan politik untuk membuat GBHN, juga harus ada kemauan politik yang mendorong dan menggerakkan seluruh energi bangsa untuk mencapainya. Kendati kita bisa berasumsi bahwa kalau kesepakatan itu dibuat bersama maka perwujudannya akan lebih didukung masyarakat, tetapi harus dilakukan upaya terus-menerus menyosialisasikan dan menggerakkan semua unsur kekuatan bangsa. Hal ini akan dipermudah kalau kita punya pemerintahan yang kuat.
Keempat, di negara-negara lain, visi, peta jalan, maupun target nasional biasanya bersifat economic heavy. Dalam iklim ekonomi global saat ini, ekonomisasi seluruh aspek kehidupan memang sedang menggejala. Namun, untuk GBHN baru, kita tak boleh mengalah pada gejala neoliberal itu. Ekonomi mesti kita tempatkan pada proporsi sewajarnya. GBHN baru mesti mencakup secara seimbang aspek-aspek kehidupan, yang secara mendasar sudah tersirat dan tersurat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
I BASIS SUSILO
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "Urgensi GBHN di Era Reformasi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar