Mewakili warga yang tinggal di Jalan Jelambar Barat, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat, saya mohon kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki jalan yang sepanjang tahun kebanjiran karena permukaan jalan lebih rendah dari saluran air. Jalan yang rusak tersebut sebenarnya tidak panjang, hanya 100 meter.
Sekitar 30 tahun silam jalan tersebut rusak parah. Kami yang tinggal di sepanjang jalan secara gotong royong mengumpulkan uang untuk memperbaiki jalan dengan cor beton. Namun, empat tahun lalu ada pembangunan saluran air yang lebih tinggi dari jalan sehingga air dari saluran menggenangi jalan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sudah beberapa kali warga melaporkan keadaan jalan tersebut ke kelurahan pada masa Gubernur Fauzi Bowo, tetapi tidak ada tanggapan.
Saat terjadi pergantian gubernur ke Bapak Joko Widodo, kami bergembira karena berharap ada perbaikan. Namun, sampai dengan naiknya Bapak Basuki Tjahaja Purnama, sementara banyak jalan lain yang rusak sudah dibuat mulus kembali, jalan tersebut tetap saja belum diperbaiki. Padahal, jalan itu merupakan jalan penghubung yang banyak dilalui kendaraan.
Pada Juli 2015 saya membaca di surat kabar bahwa warga bisa melapor apabila ada jalan yang rusak. Karena itu, saya mengirim SMS ke 0811 944728 (Bapak Gubernur), melaporkan jalan rusak dan mendapat balasan akan ditindak- lanjuti. Namun, setelah tiga bulan berlalu, jalan tersebut tetap belum diperbaiki. Kembali saya kirim SMS, tetapi tidak ada balasan.
Dalam musim hujan seperti sekarang, lubang-lubang di jalan tersebut semakin dalam. Banyak terjadi kecelakaan terutama sepeda motor yang tergelincir. Karena itu, sekali lagi, kami mohon agar Pemprov DKI Jakarta segera memperbaikinya.
SUTIANTO SURYALI
Jl Pilar Raya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Melacak Berkas Perkara
Tertangkapnya seorang pejabat Mahkamah Agung dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, pemantauan terhadap jalannya berkas perkara tidak secara rutin dilakukan oleh pimpinan yang berkompeten.
Kala saya masih aktif sebagai panitera (pengganti) di sebuah pengadilan, proses perjalanan perkara setiap bulan selalu dilakukan oleh pimpinan pengadilan. Proses pemantauan, antara lain dilakukan dengan menggelar rapat minutasi. Rapat dihadiri oleh hampir semua pejabat fungsional, termasuk para juru sita.
Dalam rapat minutasi inilah semua berkas perkara akan terpantau statusnya: perkara mana yang masih berjalan (dalam proses persidangan); perkara yang banding atau kasasinya sedang diajukan; dan sebagainya. Jika ada perkara yang lama belum di-inkrachtatau belum selesai- selesai, akan dicari apa dan di mana masalahnya.
Rapat minutasi meliputi semua perkara, baik perkara pidana maupun perdata. Kinerja para hakim dan panitera (pengganti) akan terpantau pada saat rapat ini. Siapa yang rajin dan siapa yang malas akan terlihat jelas. Juga, siapa yang berbuat curang dan kongkalikong.
DIDI MARSIDI
Jl Pasir Slamet 26, Nanggeleng, Sukabumi, Jawa Barat
Tanggapan Transjakarta
Harian Kompas, Minggu (14/2), memuat surat pembaca berjudul "Petugas Transjakarta dan Rok Wanita". Sehubungan dengan itu, kami telah mengumpulkan informasi dan verifikasi di lokasi kejadian di bawah jembatan penyeberangan Halte BNN, Jalan MT Haryono, arah Cawang. Kami juga telah berkorespondensi dengan Ibu Rosita, penulis surat pembaca.
Oknum yang dilihat Ibu Rosita berseragam abu-abu-merah lengan pendek. Seragam itu bukan seragam petugas transjakarta. Dapat kami pastikan oknum tersebut bukan karyawan kami.
Tempat tersebut memang sering digunakan sebagai tempat beristirahat petugas salah satu perusahaan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), dan kami sudah pro aktif melaporkan kejadian itu kepada pimpinan bus AKAP tersebut.
PRASETIA BUDI
Humas PT Transportasi Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar