Kita katakan penting mengingat selama ini AS dan Tiongkok selalu berbeda sikap dan pendapat jika menyangkut masalah Korea Utara (Korut). AS selalu bersikap keras dan tegas kepada negara yang berulang kali melakukan uji coba senjata nuklir itu; negara yang menjadi ancaman bagi perdamaian di Semenanjung Korea.
Sebaliknya, Tiongkok selalu bersikap sebagai "malaikat pelindung" Korut, meskipun belum lama ini bergabung dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklir yang dilakukan Korut.
Namun, menurut berita yang tersiar kemarin, AS dan Tiongkok berhasil mengatasi perbedaan mereka. Kedua negara bersepakat menyetujui resolusi sanksi DK PBB untuk menghukum Korut yang bulan lalu melakukan uji coba nuklir. Pyongyang sama sekali tidak memedulikan suara internasional yang menentang uji coba itu.
Tindakan Korut itu jelas-jelas melanggar resolusi PBB, yakni larangan penggunaan dan pengembangan teknologi seperti itu. Masyarakat internasional ramai-ramai mengecam tindakan Korut tersebut. AS menyebut uji coba rudal nuklir itu sebagai "provokasi nyata" yang tidak hanya mengancam keamanan Semenanjung Korea, tetapi juga kawasan dan AS. Karena itu, AS menginginkan hukuman yang tegas dan keras terhadap Korut.
Yang dilakukan Korut, memang, bukan hanya masalah regional, melainkan lebih luas lagi. Bahkan, kalau dibiarkan, hal itu dikhawatirkan bisa memengaruhi kesepakatan nuklir Iran. Kalau Korut dibiarkan saja, mengapa Iran harus dilarang. Bisa jadi pertanyaan tersebut muncul.
Karena itu, penciptaan kawasan yang aman dan damai sangat dibutuhkan. Negara-negara di kawasan Asia Timur Laut—termasuk Korsel, Jepang, Tiongkok, Rusia, dan juga Korut—sangat berkepentingan untuk terciptanya kawasan yang damai seperti itu. Karena itu dibutuhkan penyelesaian jangka panjang; penyelesaian yang komprehensif.
Penyelesaian seperti itu sangat bergantung pada Tiongkok, yang merupakan sekutu utama Korut. Tiongkok juga merupakan pendukung utama perdagangan dan ekonomi Korut. Karena itu, Tiongkok bertanggung jawab untuk mendorong Korut agar bersedia bekerja sama.
Dan sekarang, tercapainya kesepakatan antara AS dan Tiongkok berkait dengan draf resolusi DK PBB adalah sebuah kemajuan. Dalam hal ini, Tiongkok sudah menjalankan "tugas"-nya. Karena itu, bagi Korut, tidak ada jalan lain kecuali menaati resolusi yang akan segera diterbitkan, kalau tidak ingin dijatuhi sanksi berat dan dikucilkan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Februari 2016, di halaman 6 dengan judul "Korut Tak Bisa Menghindar".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar