Publik membaca terjadi polarisasi pendapat di dalam Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Beberapa masalah dibiarkan tak kunjung ada keputusan. Sementara perdebatan antara menteri terlanjur mengemuka di ruang publik. Sebut saja kasus pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, masalah tambang gas Masela di Maluku Selatan: apakahonshore atau offshore, masalah perpanjangan kontrak Freeport Indonesia, soal ketersediaan beras, serta soal pembekuan PSSI.
Saling sindir melalui media sosial Twitter pun terjadi antar-sesama menteri terhadap sebuah masalah. Bahkan, di Twitter kita bisa mendapati akun seorang menteri menyindir menteri lainnya. Mudah-mudahan saja, akun seorang menteri itu dikelola oleh admin, bukan oleh menteri yang bersangkutan. Menjadi populer di ruang media sosial atau di kalangan netizen mungkin dirasa lebih penting dibandingkan soliditas pemerintahan itu sendiri.
Situasi ini bisa memberikan persepsi publik yang kurang baik terhadap soliditas kabinet dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Sampai-sampai ada seloroh, "oposisi" justru ada dalam tubuh pemerintahan. Oposisi bukan terjadi antara pemerintah dan DPR, melainkan di dalam tubuh pemerintah itu sendiri.
Hasil jajak pendapat harian ini pada 15 Februari 2016 menunjukkan ada tren positif peningkatan persepsi publik Presiden Jokowi ataupun pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Peningkatan tren positif bisa saja terhenti ketika soliditas kabinet justru memberikan kesan kian tidak kompak. Ketika sejumlah masalah dibiarkan mengambang, tanpa ada keputusan. Sementara kelompok kepentingan terus saja memainkan berbagai masalah itu dengan memanfaatkan situasi sekarang ini dan untuk meraih popularitas di mata publik.
Kita berharap Presiden Jokowi bisa kembali mempersolid dan mengokohkan kabinetnya. Tidak boleh ada loyalitas ganda di antara para menterinya. Konstitusi menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presidenlah yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Para menteri adalah pembantu presiden yang bekerja dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Presiden perlu segera memutuskan satu per satu masalah yang dihadapi bangsa ini. Jangan biarkan masalah ini terus menumpuk. Bangsa ini tidak boleh terus disandera oleh satu masalah dan tak kunjung juga diputuskan. Apa yang akan diputuskan Presiden sekarang akan sangat menentukan bagaimana situasi bangsa yang akan datang.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Maret 2016, di halaman 6 dengan judul ""Oposisi" dalam Kabinet".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar