Terdapat 101 pilkada di Indonesia, tujuh di antaranya pemilihan gubernur. Ketujuh pemilihan gubernur itu untuk Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Banten, Bangka Belitung, Papua Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Selain itu, ada 18 kota dan 76 kabupaten yang secara serentak akan menggelar pilkada.
Pilkada serentak adalah buah reformasi. Pada Orde Baru, pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Sempat ada upaya politik mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD. Undang-undang sudah disepakati DPR dan pemerintah. Namun, upaya politik itu kandas setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam memilih gubernur kepada rakyat itu sendiri, bukan kepada DPRD.
Pemilihan kepala daerah hanyalah instrumen demokrasi di mana rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin mereka. Pilkada serentak merupakan tahapan menuju pemilu serentak pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019, pemilihan akan berlangsung serentak antara pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, serta pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin adalah berkat perjuangan keras warga bangsa yang diawali dengan perubahan UUD 1945. Harus dipahami masih ada kelompok warga bangsa yang menilai demokrasi Indonesia terlalu liberal. Demokrasi Indonesia terlalu individualistis dan tak mencirikan semangat musyawarah untuk mufakat sebagaimana tertera dalam Pancasila.
Kita berharap pilkada serentak di 101 daerah betul-betul dimanfaatkan untuk kian mematangkan demokrasi Indonesia. Matangnya demokrasi harus ditandai dengan kian dewasanya elite politik dan tim suksesnya untuk mengajarkan bagaimana pilkada adalah ajang adu gagasan, adu program untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat.
Pilkada 2017 akan berlangsung di era yang mungkin sangat liberal dengan pemanfaatan media sosial yang tidak bisa dikontrol. Karena itulah, perlu kedewasaan dari elite politik dalam menghadapi Pilkada 2017. Tidak ada manfaatnya demokrasi jika menimbulkan benturan horizontal antarrakyat yang hanya akan merugikan rakyat dan membawa bangsa Indonesia bergerak mundur.
Rakyat sudah dewasa dan rasional dalam memilih pemimpinnya sejauh tidak terus-menerus diprovokasi. Kita yakin elite politik yang bertarung dalam festival gagasan dan program pilkada tidak akan mengorbankan demokrasi hanya demi kekuasaan itu semata. Demokrasi Indonesia yang masih muda harus terus dirawat agar kian matang dan menjadi budaya dalam sistem politik Indonesia.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Oktober 2016, di halaman 6 dengan judul "Mematangkan Demokrasi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar