Pertumbuhan ekonomi nasional setelah krisis keuangan tahun 1998 tidak pernah mencapai 7 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih di bawah potensi seharusnya.
Pada saat yang sama, kemampuan pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja juga terus menurun. Padahal, kita berhadapan dengan pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahun yang membutuhkan pekerjaan.
Peringatan dari Sarasehan Panel Ahli Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia pekan lalu patut menjadi perhatian bersama. Terutama karena kita tengah mengalami bonus demografi, dengan jumlah tenaga kerja produktif jauh lebih besar daripada penduduk usia muda dan usia lanjut.
Pengalaman banyak negara memperlihatkan, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi akan meningkatkan tabungan nasional yang kemudian digunakan membiayai pembangunan. Syaratnya, tersedia lapangan kerja berkualitas dan didukung sumber daya manusia dengan kompetensi sesuai.
Pemerintah saat ini memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur fisik, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga listrik. Kurangnya infrastruktur menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing kita. Pengalaman kita juga memperlihatkan, membangun infrastruktur sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Industri tidak dapat tumbuh tanpa listrik dan biaya logistik akan menurunkan daya saing apabila jalan, pelabuhan, dan bandara tidak memadai.
Dampak infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi baru dapat dirasakan dalam jangka menengah-panjang. Sementara menunggu manfaat tersebut, kita tetap memerlukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan potensi. Dalam program kerja pemerintah, sasaran tinggi pertumbuhan ekonomi adalah 7 persen pada tahun 2019.
Ke depan, pekerjaan rumah pada tiga tahun tersisa dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah segera menyelesaikan persoalan yang belum ditangani baik, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan perbaikan kesehatan, termasuk gizi; peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat meningkatkan daya saing; dan mendorong industrialisasi untuk menggantikan ekonomi komoditas.
Kita juga menginginkan pemerataan hasil pembangunan antara desa dan kota, Jawa dan luar Jawa, bagian barat dan timur Indonesia, dan antarlapangan pekerjaan. Tanpa pemerataan, tidak akan terjadi pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar