Dalam 20 tahun terakhir saya menjadi saksi hidup beberapa peristiwa demo besar dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah demo 14 Mei 1998 dan demo 4 November 2016 yang baru saja terjadi.
Liputan tahun 1998 didominasi radio, bahkan ada yang memantau di lapangan sepanjang hari sehingga kita bisa memperkirakan situasi keamanan di Jabodetabek meski suasana tegang dan hati dipenuhi rasa takut.
Pada waktu itu, peranan teknologi informasi (TI) belum menonjol, terutama dalam penyebaran informasi yang benar atau palsu (hoax). Lain dengan demo 4 November, peranan TI dalam penyebaran informasi— melalui WA, SMS, FB, Instagram, Twitter, dan lain-lain—benar-benar sangat mendominasi, sangat liar, dan tidak terkontrol siapa pun. Hal itu menyebabkan rakyat kalut dan takut karena sangat jarang ada sanggahan dari pihak berwenang untuk dan meluruskan kabar serta menjelaskan duduk perkaranya.
Belajar dari fatalnya dampak media sosial ini, saya mengimbau agar aparat berwenang mendirikan semacam "Situation Room". Fungsinya untuk menjelaskan, menanggapi isu-isu yang menyesatkan, sekaligus menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, rakyat menjadi tenang karena ada pusat informasi yang tanggap, mudah untuk diakses, dan benar fakta-faktanya.
Dengan demikian, rakyat bisa menjalankan aktivitasnya dengan tenang, aman, dan nyaman.
SAHAT SITORUS, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
Transportasi BBM
Terkait surat pembaca di Kompas (4/11) berjudul "BBM Satu Harga" yang disampaikan oleh Bapak Pandu Syaiful, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam mendukung kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Pertamina berupaya menjalankan kebijakan itu hingga ke wilayah Indonesia timur, seperti di Papua, Papua Barat, serta wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Rumitnya moda transportasi BBM dan minimnya lembaga penyalur menjadi tantangan bagi Pertamina untuk tetap mendistribusikan BBM secara maksimal, terutama untuk premium dan solar, agar harganya sesuai ketentuan pemerintah. Pasokan BBM ke wilayah Papua dan Papua Barat berasal dari kilang Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kemudian, BBM didistribusikan menggunakan moda transportasi darat, laut/sungai, dan udara, sesuai kondisi daerah masing-masing. Pendistribusian semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan jalur yang lebih dekat, cepat, dan efektif serta rantai distribusi resmi yang menjangkau ke lokasi terdekat dengan masyarakat.
Pertamina juga mengupayakan agar BBM tidak hanya terdistribusi ke lokasi, tetapi juga dipikirkan ketahanan stoknya.
WIANDA A PUSPONEGORO, VP CORPORATE COMMUNICATION PERTAMINA
Gudang Liar
Pada 22 Agustus 2016, saya membuat pengaduan tentang gudang yang berlokasi di belakang rumah saya dan ditindaklanjuti melalui rapat tanggal 29 September 2016 di kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Dalam rapat tentang gudang yang aktif beroperasi itu diketahui bahwa gudang tersebut tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan zona lingkungan. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang dari kantor Wali Kota Jakarta Barat berjanji akan segera menginspeksi dan menertibkan gudang dimaksud.
Namun, sampai saat ini aktivitas gudang liar itu ternyata masih berjalan.
MONANG C SAGALA, JALAN KARYA BARAT II RT 010 RW 003, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
Tagihan Telkomsel
Saya terkejut menerima SMS tagihan kartu Halo Telkomsel (08111486xxx) untuk September-Oktober 2016. Jumlahnya Rp 3.374.982, jauh di atas tagihan sebelumnya. Saya ke Grapari minta tagihan tersebut dicetak.
Ada tiga tagihan roaming internasional Rp 1.500.000 pada tanggal 26/9/2016. Panggilan itu tidak pernah saya lakukan. Ada tagihan dari lokasi Sibolga (26-28 September 2016), waktu itu saya juga tidak berada di kota itu.
Kedua hal itu menunjukkan ada kekeliruan dalam sistem pencatatan data pemakaian telepon. Bisa jadi ada juga pembebanan pulsa lain yang belum saya teliti. Berapa besar kerugian konsumen yang tidak cermat?
Saya telah mengisi formulir protes di Grapari, 15/10/2016, tetapi belum ada tanggapan.
I NABABAN, JALAN RAYA DUREN SAWIT, KLENDER, JAKARTA TIMUR
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 November 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar