Beragam krisis mengguncang Eropa selama beberapa tahun terakhir dan telah menggerus kepercayaan rakyat terhadap elite pemerintahan. Serangan teroris dan banjir jutaan migran yang terjadi di saat dunia dilanda krisis ekonomi telah memberi amunisi bagi partai-partai sayap kanan untuk memanipulasi kecemasan rakyat. Mereka berhasil melecut gelombang populisme ke seluruh Eropa, dalam bentuk penolakan pada imigran, Muslim, Uni Eropa, globalisasi, dan pluralisme.
Cukup beragam definisi tentang populisme, tetapi yang pasti memiliki kesamaan dalam hal kebencian terhadap kaum elite yang berkuasa, partai-partai arus utama, dan menolak pluralisme. Gerakan ini meluas dengan cepat berkat teknologi dan strategi disinformasi. Brexit-keluarnya Inggris dari Uni Eropa- dan terpilihnya Donald Trump dalam pemilu presiden Amerika Serikat menjadi contohnya.
Pada saat referendum di Inggris, mayoritas pemilih Brexit meyakini bahwa meskipun Inggris keluar dari Uni Eropa, Inggris tetap bisa memiliki privilese berupa akses ke pasar tunggal Eropa tanpa harus tunduk pada persyaratannya. Kubu pro Brexit berhasil melakukan disinformasi walaupun mereka tahu itu salah.
Hal yang sama terjadi pada pemilu AS. Kubu Trump sangat masif melakukan disinformasi. Ketika media pontang-panting berupaya membuktikan bahwa ucapan Trump tidak akurat, Trump justru menyerukan agar tidak memercayai media. Dan ia berhasil.
Kebangkitan
Di Eropa, hampir semua negara mengalami kebangkitan partai sayap kanan. Kaum populis kini menguasai porsi terbesar parlemen di enam negara, yaitu, Yunani, Hongaria, Italia, Polandia, Swiss, dan Slowakia. Bahkan di Hongaria, partai yang berkuasa maupun partai oposisi sama-sama populis. Adapun di Finlandia, Norwegia, dan Lituania, partai-partai populis kini tergabung dalam koalisi pemerintahan (Cas Mudde, Foreign Affairs, November/Desember 2016).
Di Jerman, Perancis, dan Belanda yang akan melaksanakan pemilu 2017, persaingan itu makin ketat. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang dipimpin Frauke Petry berhasil menggeser dominasi partai-partai arus utama dalam pemilu negara bagian. Untuk pertama kalinya partai sayap kanan memiliki perwakilan di 10 parlemen negara bagian.
Sepuluh tahun lalu, partai sejenis AfD yang memiliki ideologi xenofobia selalu diprotes warga Jerman jika berkampanye. Kini mereka menjadi partai harapan.
Serangan teroris dengan menggunakan truk di bazar Natal Berlin, pekan lalu, semakin menekan posisi Kanselir Angela Merkel. Ia dikecam tidak hanya oleh kubu oposisi, tetapi juga oleh partai sekandung, Uni Sosial Kristen (CSU), yang sejak awal menentang kebijakan Merkel yang membuka pintu kepada imigran.
Setelah serangkaian aksi teror yang terjadi musim panas lalu di Wuerzburg, Ansbach, Reutlingen, dan Muenchen, yang semuanya dilakukan oleh keturunan imigran dan pengungsi, insiden truk di Berlin yang dilakukan warga Tunisia semakin membuat Merkel sulit berkelit. Bagi AfD dan para pendukungnya, Merkel dianggap sudah tamat.
Demikian juga Front Nasional Perancis yang dipimpin Marine Le Pen, putri pendiri FN Jean-Marie Le Pen. Dulu, rakyat Perancis dari kubu berbeda sepakat menggalang gerakan untuk mencegah Jean-Marie Le Pen memenangi pemilu 2002, dengan memilih Jacques Chirac.
Namun, aksi terorisme yang menyerang majalah Charlie Hebdo (Januari 2015), serangan di ibu kota Paris (November 2015), dan serangan truk di Nice (Juli 2016) membuat Marine menjadi "pahlawan baru" dengan pesan nasionalistis: rebut kembali identitas dan kedaulatan Perancis.
Globalisasi dianggap sebagai "kambing hitam" bangkitnya populisme, menyusul merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perdesaan. Pabrik-pabrik ditutup dan pindah ke negara-negara yang memiliki buruh murah, produk pertanian harus bersaing dengan produk negara asing yang lebih murah, tenaga fisik tergantikan oleh mesin. Bahkan, bidang jasa kini tergantikan oleh aplikasi internet. Fenomena seperti Uber, misalnya, telah menenggelamkan jasa transportasi seperti taksi ataupun layanan antaran.
Bagi partai-partai populis di Eropa, lapisan selanjutnya yang ingin didobrak adalah dominasi dan birokrasi Uni Eropa yang dianggap telah melemahkan kedaulatan nasional. Keberhasilan Brexit menjadi pelecut semangat mereka bahwa impian keluar dari UE tidaklah mustahil.
Efek balik
Meski demikian, setelah kemenangan Trump yang kontroversial, sebagian warga Eropa mulai berpikir ulang tentang "bahaya" ekstremisme. Fakta bahwa risiko yang dihadapi Inggris pasca Brexit nyatanya lebih pelik dari janji kampanye, juga membuka mata mereka.
Setidaknya, hal itu terlihat pada pemilu ulang di Austria antara Nobert Hofer dari partai kanan dan Van der Bellen dari Partai Hijau. Jika pada pemilu Mei lalu Hofer hanya kalah 0,6 persen, dalam pemilu ulang ia kalah telak, 6 persen. Intinya, rakyat Austria menolak pemimpin yang populis.
Fenomena ini juga mendorong sejumlah perkembangan di ranah politik Perancis. Calon kuat Partai Republik, Nicolas Sarkozy, yang mengampanyekan kebijakan ekstrem, kalah pada pemilihan awal oleh kandidat sesama Republik, Francois Fillon, yang keras tapi cenderung "ke tengah".
Blunder yang diciptakan Trump ada kemungkinan malah "mempersatukan" Eropa, terlebih ketika terkait dengan hubungan trans-Atlantik. Langkah Trump yang ingin mengubah pendulum kebijakan luar negerinya dengan mempererat hubungan dengan Rusia, antara lain dengan memilih menteri luar negeri yang merupakan teman baik Vladimir Putin, menjadi sinyal mengkhawatirkan bagi Eropa.
Uni Eropa kini menghadapi kenyataan tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan soal keamanan kepada AS. Bahkan, masa depan NATO pun menjadi "tidak jelas" di tangan Trump.
Isyarat itu antara lain ditunjukkan melalui pembentukan pasukan gerak cepat Eropa yang akan berlanjut ke tahap pembentukan pasukan militer Eropa. Langkah lainnya adalah normalisasi hubungan UE dengan Kuba, yang sampai saat ini masih dikenai sanksi oleh AS.
Rusia
Hal lain yang juga diwaspadai Eropa adalah faktor Rusia. Munculnya laporan CIA tentang peretasan yang dilakukan Rusia untuk memenangkan Trump membuat negara-negara yang akan melaksanakan pemilu di tahun depan mulai waspada. Sudah bukan rahasia, Moskwa menginginkan pemimpin yang terpilih di Eropa adalah yang bersimpati terhadap Rusia dan anti UE. Sosok itu ada pada semua kandidat dari partai kanan.
Dalam catatan The New York Times(19/12), Marine Le Pen memperoleh dana pinjaman dari Rusia sebesar 11,7 juta dollar AS untuk kampanyenya. Bahkan, Fillon dari Partai Republik pun merupakan teman Putin dan selama ini menentang sanksi yang dijatuhkan UE kepada Rusia pasca pendudukan Semenanjung Crimea.
Akan tetapi, "target utama" Rusia kemungkinan adalah Merkel. Badan intelijen Jerman menyimpulkan, Rusia sangat mungkin menjadi dalang peretasan jaringan komputer Parlemen Jerman pada 2015, dan juga dicurigai bulan lalu melakukan pemutusan jaringan telepon dan listrik sekitar 900.000 warga Jerman.
Apa pun dinamika yang terjadi, Eropa harus bersiap menghadapi lanskap politik baru karena populisme bukan fenomena sesaat. Gelombang ini hanya bisa dilunakkan oleh pemerintah yang mampu menciptakan rasa aman pada rakyat.
(MYRNA RATNA)
masa sumbernya dari new york times...ga kredibel lol...
BalasHapus