Tonggak berakhirnya era Amerika Serikat di Timur Tengah dicatat Jeffrey Goldberg, Pemimpin Redaksi The Atlantic-saat memaparkan hasil wawancara dengan Presiden Barack Obama -terjadi pada 30 Agustus 2013. Hari itu, Obama memutuskan batal melancarkan operasi militer ke Suriah sebagai respons atas hal yang dianggap Washington sebagai pelanggaran "garis merah" oleh rezim Bashar al-Assad terkait tuduhan penggunaan senjata kimia di Suriah.
Dalam pikiran Obama, demikian tulis Goldberg, "Tanggal 30 Agustus 2013 adalah hari pembebasannya" (The Atlantic, April 2016). Sejak itu, beragam analisis muncul, mengapa Washington memilih tidak mempertahankan status quo-nya di Timur Tengah yang disandang sejak Perang Dunia II hingga peristiwa 9/11.
Berkurangnya ketergantungan AS pada minyak-bahkan disebut-sebut AS bakal mengambil alih posisi Arab Saudi sebagai produsen minyak mentah terbesar di dunia-dan persepsi ancaman langsung teror pada AS, perlindungan Israel, dan pencegahan berkembangnya nuklir merupakan beberapa hal yang memengaruhi kepentingan AS di Timur Tengah.
Dari kacamata itu, bisa dilihat mengapa Obama, misalnya, menarik pasukan AS dari Irak, tidak meningkatkan peran signifikan di Libya atau Yaman, serta enggan mengerahkan pasukan darat dalam krisis di Irak dan Suriah. Perkembangan politik dan ekonomi Timur Tengah mengurangi peluang intervensi AS hingga titik nadir (Foreign Affairs, November/Desember 2015).
Dalam kekosongan itulah, Putin melihat celah untuk membawa Rusia kembali ke panggung geopolitik global. Diawali operasi militer untuk membantu rezim Assad di Suriah, September 2015, keterlibatan Putin di Timur Tengah kian menonjol.
Melalui operasi militer ataupun peran diplomasi dalam konflik Suriah sepanjang 2016, Putin menancapkan kukunya di Timur Tengah. Di Suriah, Moskwa bukan lagi pemain pinggiran, seperti yang dialami pada perundingan nuklir Iran. Beberapa gencatan senjata di Suriah, termasuk berhentinya pertempuran di Aleppo, hanya bisa diwujudkan berkat campur tangan Rusia, bukan PBB atau AS.
Tentu, seperti halnya AS, Rusia membawa kepentingan nasionalnya. Di awal intervensinya di Suriah, Putin menyebut soal ancaman teror bagi negerinya oleh milisi tempur asal Rusia yang bergabung dalam kelompok ekstrem, seperti milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Selain itu, tak bisa dimungkiri juga, ada kepentingan mengamankan pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus, Suriah, satu- satunya pangkalan Rusia di Timur Tengah. Namun, skor terbesar Rusia di Suriah, yakni menempatkan mereka sebagai aktor utama geopolitik global.
Inilah yang membuat Moskwa bisa menegakkan kepala di depan AS dan Barat setelah isolasi pasca aneksasi Rusia ke Crimea, Ukraina, Maret 2014. Status aktor global itu pula yang membuat Putin ikut-ikutan ingin menjadi broker konflik Palestina-Israel.
Anti tesis AS-Barat
Berbeda dari AS dan Barat yang menempatkan diri sebagai pendukung oposisi saat Musim Semi Arab, dalam intervensinya di Timur Tengah, Rusia mengampanyekan sikap anti tesis terhadap AS-Barat. Di mata Putin, kekacauan di Irak, Suriah, Afrika Utara, dan kemunculan NIIS menunjukkan kegagalan Barat.
Melalui operasi militer di Suriah untuk menopang rezim Assad, Putin seolah mengirim pesan kepada Timur Tengah bahwa Moskwa akan mendukung pemimpin dan pemerintahan dalam menghadapi perlawanan rakyat.
Pada paruh kedua 2015, pemimpin dari Mesir, Israel, Jordania, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berkunjung ke Moskwa. Sebagian dari mereka menandatangani kesepakatan pembelian senjata. Arab Saudi juga menjanjikan investasi 10 miliar dollar AS di Rusia (Foreign Affairs, Januari-Februari 2016).
Desember ini, disatukan kepentingan di Suriah, Turki merapat ke Moskwa. Penembakan jet tempur Rusia oleh jet tempur Turki dilupakan. Penembakan Duta Besar Andrey Karlov oleh anggota polisi Turki di Ankara, 19 Desember, pun tak menggoyahkan bulan madu dua negara itu.
Dengan tampilnya Rusia sebagai aktor utama, bagaimana situasi Timur Tengah ke depan? Apakah hadirnya Putin menciptakan peluang munculnya aliansi baru? Yang lebih penting, adakah harapan ketegangan di Timur Tengah mereda?
Melihat situasi terakhir, perkembangan NIIS sepertinya bisa diredam di Irak dan Suriah meski belum bisa dimusnahkan dalam waktu dekat. Selain itu, muncul tantangan baru, yakni merembesnya teror NIIS ke negara-negara lain, hingga ke Indonesia.
Di Timur Tengah, gejolak akan selalu muncul sepanjang dua masalah terkait rivalitas Arab Saudi- Iran dan isu Palestina-Israel tak terselesaikan. Tahun ini, rivalitas Riyadh-Teheran mencapai titik didih dalam kasus eksekusi ulama Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr, oleh Arab Saudi.
Kasus itu berbuah pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Ketegangan dua negara itu juga diwarnai aksi boikot Iran yang tak mengirim jemaahnya dalam haji tahun ini.
Arab Saudi dan negara-negara Teluk mitranya cenderung melihat peran aktor luar, termasuk Rusia, melalui kacamata rivalitas di kawasan. Rusia hadir di Timur Tengah menjalin aliansi lama (Iran) di Suriah. Sulit membayangkan bakal tercipta aliansi baru setelah Rusia masuk.
Isu Palestina-Israel akan terus menyelimuti Timur Tengah, terlebih setelah presiden terpilih AS, Donald Trump, memperlihatkan lebih pro Israel daripada pendahulunya. Kasus voting resolusi DK PBB soal permukiman Yahudi, pekan lalu, memperlihatkan indikasi itu. Dengan demikian, tak berlebihan dan bukan karena pesimistis jika menyebut, kawasan itu akan terus membara. Di Timur Tengah, langit akan terus memerah.
(MH SAMSUL HADI)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul "Langit Merahdi Atas Timur Tengah".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar