Rakyat Palestina menyambut gembira keluarnya resolusi yang menegaskan pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina adalah ilegal. Sebelumnya, presiden terpilih AS, Donald Trump, sempat menelepon Presiden Mesir Abdel Fatah El-Sisi untuk meminta penundaan voting resolusi yang dinilai sebagai pencaplokan wilayah oleh Israel itu.
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB dari Kaukus Arab, Mesir menyerahkan draf resolusi kepada 15 anggota DK PBB, Rabu (21/12), untuk dilakukan voting pada Kamis (22/12). Sejak awal, pemerintah Barack Obama menyatakan, AS akan abstain dalam voting terkait usulan Kaukus Arab tersebut.
Langkah ini relatif jarang dilakukan AS, yang kerap menjegal terbitnya resolusi DK PBB untuk memojokkan Israel. Resolusi yang memojokkan Israel ini merupakan yang pertama lolos sejak tahun 1979.
Juru bicara Kepresidenan Mesir, Alaa Yousef, mengungkapkan, Trump dan El-Sisi sepakat memberikan kesempatan kepada pemerintah baru AS menangani isu Palestina secara komprehensif.
Israel berang terhadap resolusi tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanggil Duta Besar AS untuk Israel Dan Saphiro. Netanyahu bersikukuh bahwa tak ada yang salah dari kebijakannya membangun permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Saat ini diperkirakan 600.000 warga Yahudi hidup di wilayah Palestina.
Pada 15 Januari 2017, Perancis akan menjadi tuan rumah pertemuan membahas persoalan Timur Tengah. Pertemuan itu akan dihadiri belasan negara untuk mendorong penyelesaian damai negara Israel dan Palestina. Namun, Netanyahu menyatakan, pertemuan ini dapat merusak proses negosiasi yang sedang berlangsung.
Perancis pernah menggelar pertemuan serupa pada Juni 2016. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi hadir dalam pertemuan itu karena menilai langkah Perancis merupakan peluang untuk mengapitalisasi dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Perubahan sikap negara besar seperti Perancis dan AS paling tidak membuka mata pemimpin Israel bahwa dunia mulai berubah. "Dari resolusi ini, meski hanya sekadar retorika, masyarakat internasional tidak senang terhadap kebijakan yang dijalankan," ujar Arie Kacowicz, pengamat dari Universitas Hebrew di Jerusalem.
Apakah angin segar melalui resolusi 2334 ini menjadi pertanda kemenangan warga Palestina? Namun, untuk mencapai kemerdekaan, warga Palestina membutuhkan lebih dari sekadar resolusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar