Dengan dukungan 51,4 persen suara menyatakan "ya" (evet) dan 48,6 persen memilih "tidak" (hayir), sistem pemerintahan Turki berubah dari parlementer ke presidensial. Seusai referendum, terlepas dari polemik yang menyertai gagasannya selama ini, babak baru perpolitikan Turki telah dimulai.
Referendum kali ini sangat fenomenal dalam sejarah politik Turki modern. Sejak didirikan pada 1923 oleh Mustafa Kemal Ataturk hingga 17 April 2017, sistem pemerintahan negara bekas kekhalifahan Turki Usmani tersebut adalah parlementer. Kendati Turki pernah mengalami fase sistem partai tunggal pada masa formatifnya hingga 1946, disertai beberapa kali kudeta militer (1960, 1971, 1980, dan 1997), pemerintahannya bertahan pada sistem parlementer.
Penerapan sistem parlementer di Turki tak dapat dipisahkan dari pandangan Ataturk yang terinspirasi model Eropa. Termasuk ketika ia memisahkan militer dari politik, terlepas dari perkembangannya yang membuat militer justru menjadi kekuatan politik yang penting dan menentukan (ruling but not governing).
Perpolitikan Turki itu, bagaimanapun, unik. Seiring penerapan ideologi sekuler yang berkonsekuensi pembubaran banyak partai sepanjang sejarahnya, dinamika politik parlementer sesungguhnya mencerminkan ekspresi kekuatan politik sipil. Studi-studi mengenai sejarah dan dinamika kepartaian di Turki pada kenyataannya tidak memberi tempat pada partai politik yang "didukung militer".
Partai-partai populer Turki dikelola para tokoh sipil. Setelah kudeta 1980, misalnya, partai yang "didukung militer" kalah jauh dari Partai Tanah Air (Anavatan Partisi) pimpinan Turgut Ozal yang berlatar belakang teknokrat sipil.
Politik parlementer juga meninggalkan eksperimen atau tradisi politik unik ketika partai Islam dan sekuler berkoalisi dalam pemerintahan, terutama pada dekade 1970-an. Terkait partai Islam, kendati dalam banyak kasus dibubarkan penguasa, keberadaannya tak terelakkan.
Pada masa Perang Dingin, terdapat semacam pembenaran keberadaan mereka untuk mengimbangi kekuatan politik kiri. Kendati sempat menang dan membentuk pemerintahan koalisi pada 1996 (Partai Refah), pasca kudeta 1997 prestasi elektoralnya turun drastis (Partai Fuzilet), kecuali inovasi politik baru yang dikembangkan para eks aktivisnya dengan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Partai yang mengklaim berhaluan demokrat-konservatif ini adalah partai yang paling berhasil dan berkuasa sejak Pemilu 2002.
Keberhasilan AKP tak dapat dilepaskan dari sosok pentingnya, Recep Tayyip Erdogan. Mantan Wali Kota Istanbul ini sangat fenomenal dalam sejarah kepemimpinan politik Turki pasca Ataturk. Keberhasilannya dalam referendum kali ini semakin memosisikan Erdogan dalam konteks tertentu, "lebih berpengaruh" ketimbang Ataturk.
Kendati berada dalam ruang dan waktu yang berbeda, demikian juga dalam pemikiran, keduanya punya persamaan: dikenal memiliki watak keras. Dengan klaim kepentingan nasional dan masa depan Turki, Erdogan bergeming dinilai otoriter.
Setelah referendum
Setelah referendum, Turki memasuki praktik politik baru, meninggalkan tradisi kepolitikan sebelumnya. Banyak yang khawatir sistem politik baru kali ini akan identik dengan praktik kekuasaan otoritarian, mengingat presiden memiliki kekuasaan lebih besar ketimbang sebelumnya dan diperkirakan akan nyaris tanpa kontrol yang efektif. Perubahan menuntut adaptasi- adaptasi politik baru terhadap realitas dan praktik politik pemerintahan yang "berpusat Erdogan". Ditilik dari kesempatan kepemimpinan, bagaimanapun, Erdogan tengah berada pada puncak kekuasaan yang "nyaris sempurna". Erdogan yang secara politik meningkat pesat kekuatan politiknya pasca kudeta yang gagal seusai referendum punya kesempatan sangat besar bertahan dalam posisi kepemimpinannya hingga 2029.
Masyarakat dunia masih akan melihat bagaimana kepemimpinan Erdogan berikutnya justru ketika pengaruh kekuasaannya semakin kokoh. Dalam konstelasi regional dan internasional, keputusan politik Turki yang ditentukan Erdogan tentu masih terkait erat dengan ragam keputusan sebelumnya. Turki di bawah Erdogan tampak ingin terus memosisikan diri sebagai penentu penting masa depan konstelasi politik regionalnya di tengah menyeruaknya konflik yang rumit saat ini. Karakter politik internasional Turki selama ini tergambar dari kebijakan dan sikap politik Erdogan yang tetap terus ingin berperan secara menonjol.
Yang juga perlu dicermati, bagaimana perkembangan stabilitas politik pasca referendum. Para pendukung "ya" yakin sistem presidensial lebih menjamin stabilitas politik. Sesungguhnya sistem parlementer dan praktiknya di Turki belakangan ini pun sudah cukup mampu menjamin stabilitas politik. Dengan penerapan ambang batas parlemen 10 persen, kenyataannya AKP terus berjaya sebagai kekuatan mayoritas di parlemen. Dengan sistem presidensial, diasumsikan pemerintahan presidensial Erdogan akan semakin kebal dari "gangguan parlemen". Dari sisi itu, stabilitas akan terjaga.
Akan tetapi, masalahnya tak sesederhana ketika Turki menghadapi aneka ancaman kekerasan dari kelompok-kelompok radikal. Selain musuh tradisional pemberontak Kurdi (PKK), Turki juga berhadapan dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Hingga kini, Turki memang belum sepenuhnya bersih dari tindakan terorisme, hal yang sangat mengancam industri pariwisatanya. Pekerjaan rumah penting pasca referendum masih akan terkait dengan antisipasi fenomena tersebut. Kemampuan pemerintah mengatasinya tentu semakin ditimpakan pada kebijakan-kebijakan kepemimpinan politik Erdogan. Sejauh mana Erdogan mampu mengendalikan kekuatan militer dan keamanan pasca kudeta dan pasca referendum merupakan kunci pentingnya.
Masalah ekonomi
Paling penting adalah masalah ekonomi. Bagaimanapun pemerintahan AKP telah tercatat memiliki kemampuan melejitkan perekonomian Turki, setidaknya pada dekade awal pemerintahannya. Apakah pasca referendum, yang memberi kesempatan lebih pada Erdogan, prestasi ekonomi tetap bisa dipertahankan atau sebaliknya?
Mereka yang optimistis tentu berkeyakinan Turki pasca referendum semakin berjaya meski kondisi regionalnya awet bergejolak. Pihak yang pesimistis, dengan membaca data-data perekonomian mutakhir, berpandangan bahwa kesempatan kali ini berbeda dengan ketika AKP mula-mula berkuasa. Tantangan dewasa ini dan ke depan sudah sedemikian kompleks. Ekonomi Turki bisa terpuruk manakala tak terkelola secara benar.
Pada akhirnya dapat dicatat bahwa pasca referendum merupakan kesempatan bagi Erdogan berkuasa dan membawa Turki berjalan ke sejarah masa depannya. Dalam perbandingan politik, kelak akan tercatat apakah perubahan sistem pemerintahan merupakan solusi terbaik atau sebaliknya bagi Turki.
M ALFAN ALFIAN
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Babak Baru Politik Turki".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar