Namun, tantangan yang dihadapi Merkel kini lebih kompleks dengan masuknya partai ekstrem kanan alternatif untuk Jerman (AfD) ke parlemen dan berubahnya kekuatan Uni Eropa.
Partai Merkel yang didukung partai sekandung dari Bavaria CDU/CSU (Uni Demokratik Kristen dan Uni Sosial Kristen) hanya memenangi 32,9 persen suara, diikuti rivalnya Partai Sosial Demokrat (SPD) dengan 20 persen. Selama empat tahun terakhir, kedua partai ini melakukan koalisi besar (grand coalition). Namun, kali ini SPD sudah menyatakan akan menjadi oposisi.
Dengan demikian, Merkel harus mencari mitra koalisi lain untuk bisa menjadi mayoritas di parlemen. Kemungkinan paling realistis adalah menjalin koalisi dengan Partai Demokratik Bebas (FDP) yang meraih kursi sekitar 10 persen dan Partai Hijau (9 persen). Aliansi ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Persoalannya, beberapa program FDP dan Partai Hijau berbeda, khususnya dalam isu lingkungan dan ekonomi.. FDP sangat probisnis dan sebetulnya cocok bergandengan tangan dengan Merkel yang memiliki agenda untuk memotong pajak lebih besar. Sebaliknya, Partai Hijau banyak mengkritik kerja sama global yang berdampak buruk terhadap lingkungan, di antaranya rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga batubara.
Persoalan menjadi lebih pelik karena partai ekstrem kanan AfD yang anti-Eropa dan anti-imigran untuk pertama kali dalam 60 tahun masuk ke dalam parlemen nasional dengan raihan suara 13 persen, atau menjadi partai ketiga terbesar.
Meskipun semua partai politik sudah menyatakan tidak akan bekerja sama dengan AfD, realita baru ini tetap menggelisahkan. Populisme tetap menjadi bayang-bayang nyata di Eropa. Langkah SPD memosisikan diri sebagai oposisi setidaknya menutup peluang AfD menjadi oposisi "resmi".
Untuk bisa merebut kembali kepercayaan warga Jerman yang memilih AfD, pemerintahan Merkel harus mampu mengatasi isu yang selama ini dikampanyekan AfD, yaitu masalah imigran, dominasi Brussels (UE), dan dampak globalisasi.
Isu-isu itu pula yang dalam beberapa waktu terakhir menggoyang soliditas UE. Kekompakan UE akan diuji untuk menuntaskan perundingan Brexit, juga untuk menghadapi semakin kerasnya sikap pemerintahan kanan Polandia dan Hongaria.
Di dalam negeri, Merkel harus bisa kembali menyatukan rakyat Jerman, bukan saja demi memperjuangkan kesejahteraan Jerman, melainkan juga melestarikan prinsip-prinsip demokrasi dan humanisme yang menjadi kekuatan Eropa pasca-Perang Dunia II.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Tantangan Besar Menanti Merkel".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar