Pertama, pengadilan militer yang memvonis Brigjen Teddy Hernayadi penjara seumur hidup. Ia terbukti bersalah mengorupsi pengadaan alutsista. Kedua, pengungkapan kasus korupsi helikopter AW 101, yang proses peradilannya masih berlangsung. Ketiga, yang paling penting, terciptanya chemistry dan kemitraan TNI dengan KPK dalam mengungkap skandal korupsi helikopter AW 101.
Mengapa ada chemistry dan kemitraan kuat TNI-KPK, sementara chemistry yang sama tak kita temukan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan?
Sejarah mencatat hubungan KPK dengan kepolisian ditandai dengan perseteruan cecak versus buaya yang berseri, mulai dari kasus Jenderal Susno Duadji, Jenderal Djoko Susilo, dan Jenderal Budi Gunawan. Dalam dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket terhadap KPK, akhirnya kejaksaan pun secara eksplisit memperlihatkan kecemburuannya kepada KPK. Kejaksaan Agung mengamini langkah Pansus Hak Angket untuk mengebiri kewenangan KPK.
Tiga faktor
Ada tiga faktor mengapa chemistry dan kemitraan TNI-KPK cukup kuat. Pertama, TNI dan KPK tak sedang bersaing, apalagi berebut kewenangan dalam mengungkap dan mengadili kasus korupsi. Posisi dan politik KPK terhadap TNI cukup jelas. TNI punya yurisdiksi dan mekanisme peradilan sendiri untuk mengadili prajurit koruptif.
Kedua, sifat kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 yang melibatkan aktor sipil dan militer memang mengharuskan penanganan yang berbeda. Aktor prajurit TNI ditangani peradilan militer, sedangkan aktor sipil ditangani KPK. Mengapa TNI tidak memilih kejaksaan atau kepolisian untuk menangani aktor sipil yang terlibat dalam kasus ini? Integritas dan kredibilitas KPK-lah yang menyebabkan TNI menyerahkan penanganan aktor sipil kepada KPK.
Ketiga, di atas dua faktor itu, kepemimpinan panglima tertinggi TNI, Presiden Joko Widodo, yang memengaruhi terciptanya chemistry dan kemitraan TNI-KPK. Dalam banyak kesempatan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengakui kepemimpinan Jokowi besar sekali pengaruhnya dalam pengungkapan skandal korupsi helikopter AW 101.
Ke depan chemistry dan kemitraan TNI dengan KPK perlu diperluas dan diperkuat sehingga risiko korupsi di tubuh TNI bisa dikendalikan serendah mungkin. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mengendalikan risiko korupsi di tubuh TNI, tetapi yang paling mendesak dan perlu diberi prioritas tinggi adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja militer dan pengadaan alutsista.
Instrumen untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas kedua hal itu sudah banyak tersedia.. Military Expenditure Transparency Initiative atau Open Contracting, misalnya, bisa dikembangkan.
Tak ada yang lebih cocok untuk menginisiasi dan memimpin penguatanchemistry dan kemitraan TNI dengan KPK, kecuali Presiden Jokowi sendiri. Tiga tahun masa jabatannya sudah menunjukkan ia punya kepemimpinan, keterampilan politik, dan nyali yang cukup untuk mengemban tugas itu.
DEDI HARYADI
DEPUTI SEKJEN TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar