"Piye Le, Enak Zamanku?"
Tahun depan tampaknya pemilu di Indonesia akan menyaksikan calon baru dari dinasti lama, Tommy Soeharto, dengan Partai Berkarya. Lalu ada tren lain juga yang sudah dimulai beberapa tahun lalu: "Piye kabare? Enak zamanku to?".
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menggembar-gemborkan bahwa dalam masa Orde Baru, keadaan lebih stabil, murah sandang, dan murah pangan. Beredarnya slogan ini merupakan cermin akan alpanya kesadaran politik di negara ini sehingga kasus korupsi dan kesalahan Soeharto lainnya seolah dilupakan.
Dalam putusan kasasi kasus penyelewengan dana Yayasan Supersemar yang diketuai oleh Presiden Soeharto, Mahkamah Agung memutuskan bahwa keluarga Soeharto mesti membayar Rp 4,4 triliun.
Namun, masih ada hal lain yang tak kalah mengerikan. Pada November 2015, hakim Pengadilan Rakyat Internasional tentang kasus '65 (IPT '65) menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru bertanggung jawab atas 10 tindak pelanggaran HAM berat, yakni pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, dan genosida.
Jadi, bagaimana mungkin orang semacam ini bisa bertahan sebagai ikon yang dibanggakan sebuah partai? Tanpa ragu Priyo Budi Santoso menyatakan kepada beberapa media massa bahwa ia "terhipnosis trah Soeharto". Rupanya kekuatan lama ingin kembali.
Soe Tjen Marching
Dosen Senior Departemen Studi Asia Tenggara di SOAS,
University of London
Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) menggelar Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di depan Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (1/6/2018). Di gedung itu, rumusan Pancasila disampaikan oleh Presiden Pertama Soekarno dalam pidatonya di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Moment tersebut menjadi tonggak sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
Kemerdekaan Pancasilais
Kemerdekaan Pancasila dan kemerdekaan Pancasilais serupa, tetapi tak sama. Kemerdekaan Pancasila mengandaikan Pancasila pernah dijajah dan sekarang dimerdekakan. Kemerdekaan Pancasilais bermakna kemerdekaan yang dijiwai atau berasaskan Pancasila.
Pancasila mungkin saja dapat ditaklukkan dan digantikan ideologi lain sehingga kemerdekaannya hilang. Tentu saja kemerdekaan Pancasila harus dipertahankan. Untuk itu, kemerdekaan NKRI yang berusia 73 tahun mutlak diisi dengan kemerdekaan Pancasilais.
Pengisian kemerdekaan NKRI berproses dari waktu ke waktu. Konsistensi proses pengisian kemerdekaan pada dasarnya ialah mendarahdagingkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik perseorangan dan kelompok masyarakat maupun segenap penentuan dan implementasi kebijakan dan peraturan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
Hakikat dan karakteristik pengisian kemerdekaan yang bersifat holistik menuntut adanya refleksi dan pengakuan mendalam akan kemajuan positif dan negatif pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dilalui selama 73 tahun ini.
Ulang tahun ke-73 NKRI jadi momentum membuat daftar pekerjaan rumah komprehensif dan terpadu berdasarkan pengelompokan kelima sila untuk meninjau kembali sejauh mana kesesuaian segenap kebijakan, UU, dan turunannya dengan arah dan jiwa pengisian kemerdekaan Pancasilais.
Apakah kebebasan hidup beragama konsisten didukung segenap peraturan pemerintah? Apakah perwujudan perikemanusiaan tecermin dalam Indeks Pembangunan Manusia?
Apakah hidup berdemokrasi sejati mewujud pada tiap tahap pilkada, pileg, dan pilpres? Adakah persatuan dan keadilan sosial?
Masih banyak pertanyaan pada setiap sila dalam upaya menyempurnakan kemerdekaan Pancasilais.
Wim K Liyono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar