Andreas Maryoto, wartawan senior Kompas.
Para pemilik perusahaan digital di Indonesia mungkin perlu berbangga karena mereka menjadi "anak emas" di negeri ini. Mereka jarang diganggu dengan berbagai aturan. Beberapa kasus pun tak menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat.
Akan tetapi di negara lain perusahaan teknologi itu mulai menjadi incaran para pembuat aturan dari soal pajak hingga keamanan data. Meski tak sedikit juga motivasinya kadang tak jelas, seperti kepentingan politik semata.
Pekan lalu CEO Apple Tim Cook seperti dikutip The Guardian mengatakan, perusahaan teknologi di Amerika Serikat harus bersiap menghadapi aturan-aturan yang tak bisa dihindarkan lagi. Ia menambahkan pemerintah Amerika Serikat bakal meloloskan peraturan baru yang berkaitan dengan perusahaan teknologi seperti pencegahan penggunaan data personal. Aturan ini diduga muncul setelah kasus Cambridge Analytica mencuat yang menimpa Facebook sehingga pimpinan puncaknya dipanggil oleh Konggres AS.
Laptop yang menunjukkan logo Facebook diletakkan di depan tanda penunjuk kantor Cambridge Analytica di luar gedung kantor perusahaan tersebut di London, Inggris, 21 Maret 2018.
Cook sendiri yang mengaku penganut pasar bebas telah mengingatkan berbagai perusahaan teknologi ketika mereka mengumpulkan data pribadi secara massal. Ia berani mengatakan hal itu karena Apple menggunakan model bisnis lain yaitu menjual produk ke konsumen sementara perusahaan lain melahap apapun data pemilik akun yang ada di platform mereka dan mencoba melakukan monetisasi dari data itu. Bahkan ia mengatakan, tindakan perusahaan teknologi itu tergolong sebagai surveilans dan memiliki kemampuan melebihi militer.
Kalangan di dalam pemerintah AS sendiri juga sudah mengisyaratkan akan adanya aturan yang ketat menyusul berbagai skandal yang menyangkut pada penggunaan data personal yang tidak benar. Perusahaan teknologi juga sudah mulau merasakan dari pembuat aturan.
Pemerintah AS sudah mengisyaratkan akan adanya aturan yang ketat menyusul berbagai skandal yang menyangkut pada penggunaan data personal yang tidak benar
Mereka mulai merasakan upaya penelitian yang mendalam seputar penanganan privasi penggunaan data, misinformasi, dan bias politik. Mereka juga mulai diintai terkait dengan penggunan media sosial dalam kampanye pemilihan umum nasional dan regional.
CEO Apple Tim Cook
Tekanan terhadap perusahaan teknologi makin kencang ketika gosip pun menjadi liar seperti perbedaan politik di perusahaan teknologi ternyata membuat mereka berkonflik. Tak beda dengan di Indonesia perdebatan soal pilihan politik kerap masuk ke urusan pribadi dan pekerjaan hingga masalah makin membesar dan melebar.
Pendiri Oculus dan mantan eksekutif Facebook Palmer Luckey seperti dikutip diThe Wall Street Journal mengatakan, pandangan-pandangan konservatif yang mendukung pengaturan perusahaan teknologi tidak bakal mendapat tempat. Mereka yang memahami masalah ini, dan mengatakan soal itu, maka bakal mendapat masalah. Luckey sendiri mengaku bahwa dirinya dipecat dari Facebook karena dukungannya terhadap Donald Trump.
Di belahan dunia lain yaitu di Uni Eropa serangan terhadap perusahaan teknologi sudah lama muncul. Mereka geram karena data warganya mengalir ke berbagai perusahaan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat tanpa sempat menikmati kue ekonominya. Beberapa aturan seperti pengamanan data dan pajak sudah diluncurkan.
Komisioner Eropa untuk Kompetisi Margrethe Vestager menjelaskan keputusan Uni Eropa untuk mendenda Google karena dinilai melanggar regulasi antimonopoli di kawasan tersebut, Selasa (27/6/2017), di Brussels.
Aturan itu cukup efektif karena berdampak signifikan terhadap perilaku perusahaan teknologi dalam pemungutan data di berbagai platform internet. Pemasukan berupa pajak dan denda juga mulai diberlakukan sehingga beberapa perusahaan teknologi harus membayar kedua jenis pungutan itu.
Akan tetapi perusahaan teknologi tidak tinggal diam. Berbagai aturan itu malah membuat mereka melakukan kreasi dan diramalkan aturan itu malah bakal membuat mereka makin kuat.
Di Indonesia perusahaan teknologi sepertinya masih nyaman dan damai. Mereka belum terlalu dipusingkan karena tidak banyak pengaturan yang berlebihan dalam berusaha selain soal pajak. Aturan ini pun kadang masih bisa dilewati oleh beberapa perusahaan dan juga pihak-pihak terkait dengan bisnis mereka.
Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia Ruben Hattari (tengah) dan Vice Presiden of Public Policy Facebook untuk Asia Pasifik Simon Milner (kedua dari kiri) menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam kasus Cambridge Analytica dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (17/4/2018)
Mereka juga tidak pernah dipanggil DPR untuk dimintai keterangan terkait dengan isu-isu aktual atau kasus tertentu di industri digital. DPR kita mungkin tengah belajar soal ini. Akan tetapi perusahaan teknologi butuh bersiap diri menghadapi kecenderungan pemerintah dan DPR melakukan pengaturan. Mereka akan menjadi galak ketika banyak kasus bermunculan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar