Dalam dinamika politik kontemporer, kekuatan politik progresif tampak menyusut signifikansinya.

Progresivisme politik kini menghadapi tantangan ganda konservatisme di dalam ataupun di luar kekuasaan, yang mengutamakan perolehan sepihak kekuasaan. Merebut kendali diskursus politik menjadi pintu masuk pengarusutamaan ide-ide progresif bagi kemajuan demokrasi Indonesia.

Alas Indonesia dibangun dari pemikiran-pemikiran progresif, yang mengangankan bukan semata kebebasan, melainkan juga perwujudan demokrasi dan segenap nilai kemanusiaan. Pemikiran-pemikiran progresif memberi terang pada gagasan keindonesiaan, yang kelopaknya telah mulai kuncup menyongsong abad XX. Pantaslah apabila keberadaan Indonesia terasa kontekstual hingga kini.

Sikap politik progresif para pelopor tersebut memberi jiwa bagi Indonesia merdeka yang modern, bahkan sejak raga kenegaraan kita belum tegak. Inilah elan kebaruan yang menantang berbagai keterbatasan demi meraih kendali perubahan. Sungguh suatu sikap berisiko, menimbang laju dinamika sosial politik saat itu belum sanggup diimbangi kemajuan kapabilitas pranata politik.

Ketertinggalan tersebut diperparah buruknya kemampuan para pelaku politik dalam mengelola perbedaan kepentingan hingga berujung pada konflik berdarah. Situasi ini mengubah sama sekali arah pembangunan bangsa kita, yang kemudian mandek karena harus memberi jalan bagi penciptaan stabilitas sebagai alas baru bagi modernisasi ekonomi dan ideologi pembangunan.

Gagasan progresif tentang politik lalu menguap di tangan rezim Orde Baru. Bukan saja keberagaman pandangan diberangus, kemanusiaan pun dikebawahkan demi capaian-capaian ekonomi. Dinamika politik ditelan pemusatan kekuasaan dan hanya sedikit berubah pada 1990-an demi melindungi keberlangsungan kekuasaan itu sendiri sebelum akhirnya Soeharto tumbang.

Sempat bersemi pada masa awal Reformasi, politik progresif kembali layu seiring tergesernya kekuasaan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Konservatisme politik menggejala bersama rekonsolidasi ekonomi dan politik kekuatan lama. Bukan hanya sepi terobosan politik, kemunduran demokrasi terasa ironis di tengah stabilisasi kekuasaan hasil kebijakan akomodasionistik pada rezim Megawati, sebagaimana juga pada rezim Yudhoyono.

Kesempatan bagi politik progresif kembali terbuka saat kekuatan-kekuatan sosial nonkonvensional terlibat dalam upaya merebut kendali ruang-ruang politik pada Pemilu 2014. Gagasan-gagasan politik progresif terserap bersama masuknya sejumlah aktor gerakan sosial dalam kekuasaan. Sayangnya, agenda konsolidasi kekuasaan Jokowi mementahkan harapan kemajuan.

Menghadapi kerasnya tekanan-tekanan politik, termasuk penggunaan politik kebencian berbasis identitas, Jokowi cenderung akomodatif demi mempertahankan kekuasaan. Minim perdebatan gagasan, politik nasional berfokus pada kontestasi kuasa. Hasilnya, lima tahun terakhir, kita menyaksikan penjinakan politik progresif dari luar ataupun dalam kekuasaan.

Menggeser episentrum

Dua puluh tahun terakhir, demokrasi Indonesia dibebani kepentingan para pengganggu yang selalu menciptakan ancaman manakala mereka tidak mendapatkan bagian memadai dalam distribusi kuasa. Tidak sekadar mendelegitimasi rezim berkuasa lewat kritik dan intrik, mereka terus-menerus mendegradasi kualitas demokrasi lewat pengaruh politik dan bahkan kekerasan.

Kajian Aspinall (2010) ataupun Power (2018) merefleksikan suatu kondisi konsisten bahwa memburuknya kualitas demokrasi Indonesia adalah harga untuk bertahannya kekuasaan. Agenda pertama setiap rezim terpilih adalah tentang mempertahankan kekuasaan; dan berhadapan dengan para pengganggu, mereka lebih suka mengorbankan kemajuan demokrasi kita.

Dalam pertarungan politik semacam itu, kekuatan politik progresif hampir tidak pernah menjadi pelaku utama. Sementara pengaruh mereka dalam rezim berkuasa masih lemah, mereka pun belum memiliki kekuatan memadai untuk memukul jatuh para demagog. Tantangan demokrasi menjadi kian pelik dan kekuatan politik progresif tampak kewalahan menghadapi itu semua.

Baik pada masa SBY maupun Jokowi, misalnya, KPK mendapat pukulan telak dari perbuhulan culas politik dan ekonomi. Betapapun terdapat gerakan sosial meluas untuk mendukung KPK, penyelesaian politik sebagai suatu win-win solution di kalangan elite hanya menghasilkan keseimbangan baru kekuasaan, yang justru berarti suatu kemunduran bagi penegakan hukum dan demokrasi.

Yang lebih akhir adalah menguatnya populisme kanan memanfaatkan prasangka identitas dan disinformasi. Dalam kasus tersebut, kekuatan progresif tampak digerus konservatisme politik yang bergandengan dengan ide superioritas primordial. Persatuan dalam keberagaman meranggas dirontokkan kecenderungan fasisme mayoritarian, yang juga menghantam secara global demokrasi.

Menghindari skenario buruk ambruknya demokrasi, kekuatan-kekuatan politik progresif yang berserak patut mengonsolidasikan suatu aliansi strategis. Menghidupkan diskursus dan merebut kendali arus informasi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan itu, kalangan progresif dapat menghadirkan suatu wacana alternatif atas persoalan-persoalan bersama yang perlu segera diselesaikan.

Yang cukup pokok adalah meyakinkan rezim berkuasa bahwa pemihakan terhadap agenda progresif dalam politik Indonesia berkemungkinan menjaga keberlangsungan kekuasaan sekaligus berkontribusi bagi pemajuan demokrasi. Dua hal terakhir bukanlah alternatif pilihan; keduanya perlu dipahami sebagai suatu kesatuan yang dapat dicapai tanpa mengorbankan salah satunya.

Agar tidak surut dan tenggelam, kekuatan politik progresif memiliki tugas berat menggeser episentrum politik: dari kontestasi kekuasaan menuju diskursus gagasan politik. Sementara agenda politik terus menjauh dari pembaruan sosial, Pemilu 2019 menyediakan suatu momentum untuk menegaskan kesadaran baru bahwa arah politik mesti dikembalikan pada cita-cita progresif para pendiri bangsa.