Inilah perkembangan positif dalam dunia jurnalisme dan politik. Meski belum sempurna, media berkolaborasi melakukan pengecekan fakta terhadap data yang diungkapkan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pasangan calon presiden-calon wakil presiden tak otomatis bisa memonopoli kebenaran data karena data itu akan dicek dengan data lain.
Ketika data yang disampaikan akurat dan benar, legitimasi data itu akan kian diperkuat. Sebaliknya, jika data itu tidak sepenuhnya tepat, legitimasi data itu juga akan diragukan. Tren pengecekan fakta dalam dunia jurnalisme ini harus kian menyadarkan pentingnya data dan penafsiran atas data itu serta penggunaan diksi. Durasi debat yang terbatas menyulitkan untuk pengelaborasian data lebih jauh.
Melalui perdebatan data atau tafsir atas data, menjadikan ajang pascadebat kian demokratis. Debat melibatkan publik. Publik diuntungkan dengan kian banyaknya data ataupun tafsir atas data yang berkembang di media. Publik yang kian rasional akan bisa menakar mana pernyataan atau analisis yang hanya sekadar emosional ataupun gugatan atas data yang rasional atau melepaskan data dari konteksnya.
Sebut saja, misalnya, klaim Presiden Jokowi atas 191.000 kilometer jalan desa telah dibangun. Data tersebut tidak dibantah Prabowo pada saat itu. Namun, Juru Bicara Prabowo, Dahnil A Simanjuntak, merespons, "Jokowi mengklaim membangun jalan desa 191.000 km. Ini sama dengan 4,8 kali keliling Bumi atau 15 kali diameter Bumi. Ini membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa? Ini kebohongan."
Apa yang dikatakan Dahnil itu direspons Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Masih ada yang belum sadar kalau Indonesia negara besar. Ada 74.957 desa. Jika 191.000 km jalan desa kalau dibagi 74.000 desa, berarti setiap desa membangun 2,5 km per empat tahun atau 625 meter jalan desa per tahun. Masih menganggap belum wajar?"
Klaim atas data terjadi. Keraguan atas data dijawab. Namun, lebih meyakinkan jika klaim dibuktikan dengan tambahan data yang lebih meyakinkan. Di mana jalan dibangun, berapa panjang, dan berapa biaya. Ketika data itu kian transparan dan bisa diakses publik, maka legitimasi meningkat. Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pemantauan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar