Dalam wawancara khusus dengan Kompas di Istana Bogor, Senin (1/7/2019), sehari setelah Komisi Pemilihan Umum membacakan penetapan pemenang Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo menyebut setidaknya ada lima prioritas program pada periode kedua pemerintahannya.
Presiden Joko Widodo saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019).
Pembangunan infrastruktur fisik tetap akan dilanjutkan dan diperluas dari yang telah dilakukan pada periode pertama, 2014-2019; investasi langsung dalam negeri dan asing akan terus didorong, terutama untuk industri berbasis ekspor dan substitusi impor guna membuka lapangan kerja seluas-luasnya; penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan lebih diefisienkan dan tepat sasaran; serta semua itu akan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas manusia berdaya saing global.
Jokowi juga mengatakan akan terus menyederhanakan perizinan agar kemudahan berusaha di Indonesia membaik, merestrukturisasi birokrasi agar lebih efisien, efektif, lentur, mampu merespons cepat, dan tepat perubahan.
Program kerja lima tahun ke depan itu kita harapkan akan menyelesaikan beberapa tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah, antara lain memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan; terus menurunkan ketimpangan Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, pendapatan antar- pekerjaan dan antarjender; menurunkan jumlah orang miskin; menaikkan kualitas manusia dengan terus menekan jumlah anak balita tengkes (stunting); serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Jajak pendapat Litbang Kompas terhadap 545 responden di 16 kota besar Indonesia menemukan, ada keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan persoalan yang dianggap sangat mendesak.
Presiden Joko Widodo berbicara dengan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pertemuan ini dihadiri sembilan anggota Pansel. Pada pertemuan tersebut Presiden menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan meminta panitia seleksi untuk bekerja maksimal dalam mendapatkan pimpinan KPK yang terbaik periode 2019-2024. Pendaftaran bagi calon pimpinan KPK dimulai Senin (17/6/2019) hingga 4 Juli mendatang.
Persoalan tersebut adalah menyatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi pada Pemilu 2019, penguatan ideologi Pancasila, seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersih dan profesional, serta kabinet koalisi yang kuat.
Kita merasakan polarisasi di masyarakat selama proses pemilu lalu. Politik identitas dan populisme menguat dengan mengedepankan sentimen agama dan etnis. Tak mengherankan masyarakat menginginkan Pancasila sebagai ideologi pemersatu Indonesia terus diperkuat. Tantangannya adalah meyakinkan generasi muda bahwa Pancasila relevan dengan aspirasi mereka.
Untuk dapat menjawab keinginan masyarakat dan menjalankan program presiden lima tahun ke depan, Jokowi dan Ma'ruf Amin dituntut membentuk kabinet yang diisi oleh orang-orang yang cakap dan berpengetahuan cukup, jujur, dan berintegritas, tak memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok, mampu mengambil keputusan, serta adil.
Para menteri harus dapat menerjemahkan dengan baik dan benar visi dan program presiden tersebut serta memenuhi aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Hal ini karena Jokowi berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih dia maupun tidak, saat pemilu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar