Para Kader Komunitas Juang PDI-PPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum periode 2019-2024 pada Kongres V PDI-P di Bali.
Struktur kepengurusan partai juga terbentuk dengan komposisi yang tak banyak berubah pada level kepengurusan pusat. Salah satu pertimbangan tak banyak perombakan pada struktur kepengurusan pusat, menurut partai, adalah agar dapat segera bekerja, menyesuaikan kebutuhan dan prinsip organisasi, serta rekam jejak dan kapasitas kader (Kompas, 12/8/2019).
Dalam dua pemilu terakhir PDI-P telah menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. Kenyataan ini bisa menerangkan bahwa performa elektoral partai dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019 bisa terjaga. Perolehan suara 2014 sebesar 18,95 persen dan 2019 memperoleh 19,33 persen.
Performa elektoral seperti itu kemudian mencatatkan PDI-P sebagai partai yang bisa menang dua kali berturut-turut sepanjang pergelaran pemilu pascareformasi. Dengan dinamika sosial politik yang berubah, pemilu mendatang menjadi tantangan bagi PDI-P untuk mempertahankan atau meningkatkan perolehan suara.
Tantangan itu mengarahkan posisi PDI-P saat ini sebagai partai yang berkuasa. Karena itu, relasi antara PDI-P dan posisi Jokowi sebagai presiden tak bisa dilepaskan. Keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan bisa menjadi modal PDI-P menuju kompetisi elektoral berikutnya.
Dalam artian, jika kinerja pemerintahan Jokowi dinilai bisa memenuhi harapan publik, PDI-P bisa berpeluang memetik keuntungan positif. Jika pemerintahan Jokowi menunjukkan kinerja sebaliknya, PDI-P juga bisa menanggung beban. Pemilih bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam menimbang pilihan partai (Mujani, Liddle, Ambardi, 2019)
Untuk itu, menjadi penting bagi PDI-P sebagai partai yang paling depan dalam mengawal pemerintahan Jokowi bekerja memenuhi janji-janjinya, sebagaimana sudah tertuang dalam visi-misi. Kemampuan mengawal pemerintahan juga terkait dengan relasi antarparpol pendukung pemerintah.
Bagaimana PDI-P dan partai-partai koalisi sampai masa berakhirnya pemerintahan kedua nanti tetap berusaha menyamakan visi atau pandangan untuk mendukung keberhasilan pemerintah? Di sini posisi PDI-P dalam barisan koalisi sangat menentukan. Solid-tidaknya koalisi partai pendukung pemerintah ikut memengaruhi jalan pemerintahan.
Dalam periode kedua pemerintahan Jokowi, PDI-P tampaknya juga akan menghadapi tantangan peneguhan ideologi Pancasila, terutama dalam merealisasikan ideologi dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan kebangsaan.
Dalam pidatonya di Kongres, Megawati menekankan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila. Pancasila dinilai sebagai ideologi terbuka dan kehadirannya harus dapat dirasakan rakyat. Maka, menurut Megawati, Pancasila perlu dijalankan dalam kebijakan pembangunan nasional (Kompas, 9/8/2019).
Tantangan internal
Di luar sejumlah tantangan tersebut, PDI-P juga bisa menghadapi tantangan internal. Dengan kepastian Megawati sebagai ketua umum, dalam jangka pendek partai tak akan kesulitan mengelola organisasi, seperti halnya membangun soliditas internal partai.
Karena kapasitas kepemimpinan yang kuat di partai, partai diuntungkan untuk berada dalam zona nyaman. Partai bisa mudah berkonsolidasi politik menghadapi berbagai tantangan dan agenda politik. Partai juga bisa meminimalkan munculnya friksi internal karena kuatnya figur pemimpin yang tampil sebagai figur perekat.
Sosok kuat seperti itu memang kerap jadi pertimbangan bagi sebagian besar kader untuk menjatuhkan pilihan pada figur kuat itu untuk memimpin kembali partai. Namun, di sisi lain, partai dalam situasi ini membuka peluang jadi partai yang lebih bersandar pada kekuatan sosok atau figur (Gunther dan Diamond, 2003).
Dalam arti lain, figur jadi faktor penting bagi eksistensi partai. Jika tak diimbangi upaya pengembangan atau penguatan organisasi internal, hal ini bisa membuat institusionalisasi partai ke depan terganggu.
Dalam konteks ini, PDI-P ke depan akan berhadapan dengan pekerjaan menyiapkan regenerasi di tubuh partai. Regenerasi menyangkut level kepemimpinan dan kepengurusan di tingkat pusat atau lokal.
Regenerasi juga akan terkait kemampuan partai merekrut dan kaderisasi untuk menempati berbagai jenjang kepengurusan partai. Jika melihat struktur kepengurusan di level pusat, misalnya, sebagian besar untuk periode lima tahun ke depan masih didominasi kepengurusan lama. Keuntungan dari struktur seperti ini mereka bisa segera bekerja dan ditopang pengalaman politik panjang.
Barangkali ini merupakan pertimbangan partai tersendiri mengingat struktur kepengurusan lama telah mengantarkan partai jadi pemenang pemilu. Namun, di sisi lain, hal ini juga seperti memperlihatkan kecenderungan partai yang masih tergantung pengurus lama untuk menggerakkan organisasi.
Ke depan PDI-P akan tertantang untuk memberikan ruang lebih kepada pengurus atau kader yang bukan pengurus lama dan telah menjalani berbagai tahapan kaderisasi partai. Bukan tak mungkin partai akan lebih banyak memproduksi kader potensial yang telah melewati berbagai ujian atau tempaan organisasi.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam Malam Budaya Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Rabu (7/8/2019). Acara malam budaya mengawali Kongres V PDI-P yang akan dibuka Kamis, 8 Agustus. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam pembukaan kongres.Partai dan kebutuhan riil masyarakat
Selain untuk kepentingan internal organisasi, regenerasi juga terkait dengan menghadapi agenda-agenda kompetisi politik seperti pilkada ataupun pilpres. Di level pilkada, sejauh ini tak sedikit kader PDI-P yang telah memenangi pilkada dan sebagian kemudian menjadi kepala daerah yang dinilai publik memiliki kinerja baik. Untuk pilpres, pada 2024 PDI-P perlu menyiapkan kandidatnya karena Jokowi sudah menjabat dua periode.
Di luar sejumlah tantangan di atas, menguatkan program partai sesuai dengan ideologi partai merupakan langkah penting bagi PDI-P dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Salah satunya dengan terus mendorong program-program partai untuk bisa menjawab kebutuhan riil masyarakat. Bagaimana bisa terus menyambung komunikasi intensif antara partai dan masyarakat melalui kader atau anggota partai. Dengan upaya ini bukan tak mungkin partai akan lebih bisa menangkap aspirasi masyarakat. Dengan menjawab kebutuhan riil seperti itu, masyarakat akan bisa merasakan makna kehadiran partai.
Selain untuk kepentingan internal organisasi, regenerasi juga terkait dengan menghadapi agenda-agenda kompetisi politik seperti pilkada ataupun pilpres.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar