Rikard Bagun, wartawan senior Kompas.
Kegaduhan kembali terdengar kencang di panggung politik Argentina karena kasus pengusutan hukum terhadap mantan Presiden Mauricio Macri atas tuduhan melakukan tindakan mata-mata. Tuduhan terhadap Macri tergolong serius. Penguasa pada periode 2015-2019 itu tidak hanya dituduh melakukan represi terhadap lawan-lawan politik, tetapi juga memata-matai wartawan dunia.
Sudah pasti tuduhan menindas lawan politik menimbulkan kehebohan meskipun perilaku politik represif sudah tergolong lazim, lebih-lebih selama rezim militer berkuasa di Argentina, tahun 1960-an sampai awal 1980-an.
Jauh lebih menghebohkan sebenarnya ketika terungkap Macri memata-matai ratusan wartawan dunia ketika meliput pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2017 ataupun pertemuan negara-negara Grup-20 (G-20) tahun 2018 di Buenos Aires, ibu kota Argentina. Tidak kalah menghebohkan ketika terungkap Macri juga memata-matai para duta besar negara asing, pimpinan serikat buruh, pengusaha, anggota parlemen, para gubernur, bahkan para pejabat dekat dirinya.
Tentu menjadi pertanyaan, mengapa pemerintahan Presiden Alberto Fernandez yang saat ini berkuasa sampai meminta dokumen intelijen, yang memuat data tentang aksi mata-mata Macri harus dibuka.
Presiden Argentina 2015-2019, Mauricio Macri, mendengarkan pertanyaan wartawan dalam konferensi pers KTT G-20 di Buenos Aires, Sabtu (1/12/2018). Macri dituduh melakukan tindakan mata-mata terhadap ratusan wartawan internasional pada ajang tersebut.
Rivalitas politik
Sudah pasti ada pihak yang coba mengaitkan rivalitas politik antara Fernandez dan Macri, yang bertarung keras dalam pemilihan presiden tahun 2019. Sekalipun dikalahkan dalam pemilu, Macri rupanya tidak meninggalkan sikap oposisi, seperti terlihat pada berbagai aktivitas dan pernyataan yang cenderung bernada menyerang kebijaksanaan pemerintahan Fernandez.
Apa pun alasannya, tampaknya pertarungan politik sudah begitu terbuka dan sangat keras sampai-sampai dokumen intelijen pun dibuka ke publik secara dini. Suatu langkah yang tidak lazim. Kenyataan itu sekaligus menggambarkan tentang kondisi panggung politik Argentina, yang masih penuh pergolakan, jauh dari keadaan stabil dan tenang.
Sejauh yang disampaikan ke publik, dokumen rahasia tentang tindakan mata-mata oleh pemerintahan Macri ditemukan ketika berlangsung proses penataan kembali Badan Intelijen Federal Argentina. Hasil pelacakan memperlihatkan dokumen dengan kategori kelompok wartawan peliput pertemuan WTO tahun 2017 dan peliput pertemuan G-20 tahun 2019. Satu kategori lagi tentang kelompok di luar wartawan.
Penyingkapan dokumen itu, apalagi bermotif kegiatan mata-mata, tentu menimbulkan kehebohan. Tidak kurang dari 400 wartawan lokal dan global menjadi bidikan Macri. Sudah dapat diduga, penyingkapan dokumen spionase ini secara cepat dan serempak menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya karena menyangkut nasib wartawan, tetapi juga karena diamplifikasi media sosial.
Warga berdiri di depan sebuah mural dengan pesan desakan agar Presiden Argentina Mauricio Macri untuk mundur dari posisinya sebagai presiden di Buenos Aires, Kamis (30/8/2018). Perekonomian negeri itu tertekan, yang antara lain terlihat dari tekanan terhadap mata uang peso.
Sejauh yang dapat disimpulkan dari isi dokumen yang disiarkan ke publik, perilaku politik Macri yang berhaluan kanan cenderung represif terhadap oposisi dan media. Jika banyak pemimpin dunia bermitra dengan media dalam menjalankan komunikasi publik secara positif dan konstruktif, Macri sebaliknya cenderung curiga terhadap media.
Upaya Macri mencekal dan menghalangi kegiatan media antara lain terlihat pada profil para wartawan yang dianggapnya kurang bersahabat dan cenderung melontarkan kritikan tajam dan sinisme. Keinginan mencekal media itu semakin terlihat jelas pada usaha mengumpulkan berbagai tulisan dan jejak digital, termasuk e-mail dan media sosial wartawan.
Hasil analisis tentang jejak digital dan tulisan menjadi dasar untuk sampai pada kesimpulan, apakah wartawan tersebut netral, mendukung atau menentang Macri dan pemerintahannya. Sudah dapat diduga perlakuan apa yang dilakukan Macri terhadap wartawan lokal dan internasional.
Sejumlah kisah mengungkapkan, beberapa wartawan lokal tidak bisa menjalankan profesi karena kebijakan Macri. Tentu saja para wartawan mempersoalkan, termasuk melalui jalur hukum, atas aksi mata-mata yang dilakukan Macri dan pemerintahannya maupun para pendukungnya.
Warga berdemonstrasi menentang Presiden Argentina Mauricio Macri di istana kepresidenan di Buenos Aires, Kamis (7/4/2016), setelah seorang jaksa membuka penyelidikan pada perusahaan keuangan milik Macri di luar negeri, yang terkait Panama Papers.
Terlepas dari soal salah atau benar, tindakan mata-mata yang dilakukan Macri dan pemerintahannya termasuk lazim dalam sejarah kekuasaan. Praktik semacam itu tergolong umum di mana-mana, lebih-lebih di pemerintahan otoriter. Tidak jarang dinas intelijen negara digunakan untuk tujuan memasung kebebasan pers dan menindas kekuatan oposisi, yang dianggap dapat merongrong kekuasaan dan pemerintahannya.
Namun, jika ditelaah lebih jauh, apa yang dilakukan Macri dan pemerintahannya sebenarnya sangat lumrah di era digital. Upaya menghimpun data pribadi dilakukan untuk kepentingan bisnis dan politik. Melalui proses analisis berbasis algoritma, berbagai pihak, termasuk lembaga, termasuk institusi pemerintahan, berlomba-lomba mendapatkan data pribadi untuk berbagai kepentingan.
Begitu pentingnya data, sampai-sampai disebut sebagai modal yang sangat penting, lebih-lebih di masa depan. Tanpa data, berbagai kegiatan ekonomi, politik, dan sosial bisa salah sasaran. Tidak banyak yang tahu dan sadar jika data pribadi diambil begitu saja oleh pihak lain dengan tujuan yang tidak diketahui pula, termasuk untuk disalahgunakan.
Seiring dengan itu, lembaga konsultan seperti Oxford Analitika atau Cambridge Analitika, yang mampu mengurai psikografis publik berdasarkan data pribadi, semakin berkiprah leluasa. Jika dilihat dari konteks era digital, apa yang dilakukan Macri tergolong biasa dan tidak bisa dilebih-lebihkan. Di luar urusan kekuasaan dan politik, hal itu juga sudah semakin biasa.
Presiden Argentina Mauricio Macri (depan, kedelapan dari kiri) bersama para pemimpin negara-negara di dunia menghadiri sesi foto pada ajang G-20 Osaka Summit di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019).
Namun, apa pun alasannya hal itu tidak bisa dikesampingkan. Tindakan Macri mengandung sensitivitas sangat tinggi, karena upaya menghimpun data dikaitkan dengan perilaku kekuasaan represif. Tindakan mata-mata itu bagian dari praktik kekuasaan telanjang, naked power. Persoalan itu sangat sensintif bagi masyarakat Argentina, yang masih trauma berat dengan sejarah represi pemerintahan militer.
Tantangannya tentu saja, apakah penyingkapan tindakan mata-mata dan tuntutan hukum terhadap Macri akan membawa perubahan bagi sistem dan perilaku politik Argentina, yang cenderung tidak demokratis dan korup. Sangat diharapkan pengusutan kasus Macri lebih bersifat upaya penegakan hukum, bukan politik. Jika motifnya politik, justru dikhawatirkan menjadi kontraproduktif bagi masa depan kehidupan demokrasi Argentina.
Berbagai kalangan mengharapkan, pengusutan kasus Macri yang didukung media dan masyarakat sipil lainnya diharapkan sebagai proses mengembalikan kedaulatan hukum, mengembalikan rasa keadilan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Namun, tidak sedikit kalangan yang mencemaskan, pengusutan Macri akan menjadi kontraproduktif jika lebih didorong oleh persoalan tarik menarik kepentingan politik, penuh intrik.
Kecemasan itu semakin beralasan jika dilihat dari peta pertarungan kekuasaan saat ini. Macri menempatkan diri sebagai tokoh oposisi. Sebagai mantan presiden, Macri tampaknya tidak mau kehilangan pengaruh di panggung politik, meskipun sudah kehilangan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan presiden tahun 2019, yang dimenangkan Alberto Fernandez yang berhaluan kiri.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo berbincang dengan Presiden Argentina Mauricio Macri yang didampingi Ibu Negara Juliana Awada di beranda Istana Bogor, Jawa Barat, atau yang populer disebut veranda talk, Rabu (26/6/2019).
Ciptakan kegaduhan
Semakin banyak orang mempertanyakan, mengapa Macri tidak menahan diri, tetapi terus melontarkan berbagai pernyataan yang justru memperkeruh keadaan. Padahal, Argentina, seperti sejumlah negara di Amerika Latin lainnya, membutuhkan situasi kondusif sebagai syarat mutlak dalam membangun konsolidasi politik, sosial, dan ekonomi.
Perilaku politik Macri, yang suka menciptakan kegaduhan, sebenarnya menggambarkan ekspresi politik elite Argentina pada umumnya. Suka menyalahkan satu sama lain, tetapi tidak mampu membangun kekompakan untuk tujuan bersama. Budaya politik, yang tidak demokratis dan kurang menjaga soliditas, dapat dilihat dengan sangat jelas pada periode pemerintahan Macri tahun 2015-2019. Ruang gerak media dan oposisi cenderung dipasung.
Pertanyaannya tentu, sampai kapan budaya kekuasaan macam itu berakhir. Juga menjadi pertanyaan, apakah Presiden Alberto Fernandez akan membuat tradisi baru dalam mengelola kekuasaan, yang lebih terbuka dan demokratis. Salah satu ujian tentu bagaimana Presiden Fernandez menyelesaikan kasus Macri. Jika pengusutan Macri sebagai bentuk balas dendam dan kedengkian politik, perubahan ke arah lebih baik akan sulit diharapkan.
Rakyat Argentina sudah sangat menderita oleh ulah kaum elite, yang terus bertarung demi kekuasaan, saling menjatuhkan, tanpa memedulikan kesejahteraan umum. Kenyataan ini hanya menambahkan kegetiran jika dibandingkan dengan kondisi negara dan bangsa itu di masa lalu. Argentina dahulu adalah negara makmur, tetapi kini sebaliknya.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo menerima seragam timnas Argentina dari Presiden Argentina Mauricio Macri yang didampingi Ibu Negara Juliana Awada seusai pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019).
Citra dan nama Argentina pernah melambung sangat tinggi sebagai negara dan bangsa yang maju dan makmur secara ekonomi dan politik. Kini hanya tinggal kenangan tentang tingkat kemajuan dan kemakmurannya yang sejajar dengan negara-negara maju Eropa Barat selama pertengahan abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20.
Banyak orang Eropa bercita-cita hidup di Argentina sebagai negeri yang berlimpah ternak, terutama sapi dan domba, dan penghasil gandum. Kisah kemakmuran itu mulai surut tahun 1960-an ketika militer mengambil alih kekuasaan dalam konteks Perang Dingin. Bukan hanya perekonomian hancur secara perlahan, melainkan kekacauan dan kekejaman politik merajalela, antara lain melalui penculikan.
Trauma rezim militer masih terasa sampai sekarang di Argentina. Perilaku kekuasaan represif masih tersisa meski rezim militer berakhir tahun 1983. Setelah rezim militer jatuh, Argentina dihadang krisis ekonomi luar biasa, yang berkomplikasi pada kehidupan sosial politik. Pemerintahan berkali-kali jatuh karena krisis sosial ekonomi.
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Argentina Mauricio Macri (kanan) saat meninjau pasukan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019). Pada pertemuan tersebut, dibicarakan sejumlah kerja sama, seperti pendidikan, perdagangan, pertanian, dan industri strategis.
Bahkan, Argentina pernah dinyatakan bangkrut awal tahun 2003. Praktik korupsi merajalela dan kejahatan meluas. Sejarah memperlihatkan, kekacauan dalam bidang ekonomi sering menjatuhkan pemerintahan. Upaya mengembalikan Argentina sebagai negara maju dan berjaya semakin sulit jika para elite politik lebih mementingkan diri dan kelompoknya tanpa memperhatikan dampaknya bagi masa depan bangsa itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar