Berita Media Pernyataan Sikap ISKA Terkait Bom Gereja di Solo

----- Forwarded Message -----
From: Sekretariat ISKA

1. Media Indonesia
(http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/26/262679/284/1/Bom-Solo-Tindakan-Keji-dan-tidak-Berperikemanusiaan)

Bom Solo, Tindakan Keji dan tidak Berperikemanusiaan

JAKARTA--MICOM: Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP
Iska) mengecam keras tindakan pengeboman yang terjadi di Gereja Bethel
Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/9).

Siaran pers yang diterima, Minggu (25/9), terkait bom Solo itu, PP
Iska mengecam keras tindakan pemboman yang dilakukan di saat
saudara-saudara kami dari Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS)
melaksanakan kegiatan peribadatan.

Hal ini mengingatkan kembali pada peristiwa pemboman tempat ibadah
yang terjadi dalam kurun 1 tahun terkahir ini, di antaranya  rencana
pengeboman di Gereja Katolik Kristus Raja Solo pada Desember 2010 lalu
dan pengeboman masjid Polresta Cirebon pada April 2011 lalu.
Peristiwa-peristiwa ini jelas menunjukkan tidak adanya jaminan
keamanan beribadah bagi pemeluk agama dan kepercayaan sebagaimana
dijamin di dalam UUD 1945.

PP Iska mendesak pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat
besar atas kasus pemboman tempat ibadah ini, dengan

memerintahkan jajaran aparatnya untuk dapat mengusut tuntas dan
menangkap seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa
tersebut.

Diingatkan pula ada upaya yang dilakukan secara sistematis untuk
merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Itu dilihat dari kecelakaan lalu lintas yang berujung kerusuhan di
Ambon. Aksi kriminal yang menjadi kasus SARA di Makassar, serta
pembakaran pintu gereja di Poso.

Oleh karenanya, PP Iska mendesak agar aparat keamanan mampu
meningkatkan upaya pendeteksian dini atas upaya perusakan tersebut,
yang saat ini dinilai sangat lemah. (OL-2)

2. Tribunews (http://www.tribunnews.com/2011/09/25/pola-sistematis-rusak-kehidupan-beragama)

Pola Sistematis Rusak Kehidupan Beragama

Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) melihat bom bunuh diri di
Gerjak Kepunton Solo sebagai upaya sistematis untuk merusak kehidupan
berbangsa. Peristiwa bom bunuh diri di Solo mengingatkan kepada
rencana pemboman di Gereja Katolik Kristus Raja Solo pada Desember
2010 lalu dan pemboman masjid Polresta Cirebon pada April 2011.

"Peristiwa-peristiwa ini jelas menunjukkan  mengenai tidak adanya
jaminan keamanan beribadah bagi pemeluk agama dan kepercayaan
sebagaimana dijamin dalam UUD 1945," kata Ketua Umum ISKA,Muliawan
Margadana dalam rilis yang diterima Tribun, Minggu (25/9/2011).

Muliawan mengatakan rentetan peristiwa aksi kekerasan berbau Suku,
Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) seperti  kasus kecelakaan lalu
lintas yang dalam waktu sekejap menjelma menjadi kasus agama di Ambon,
disusul kasus kriminal yang kemudian beralih menjadi kasus SARA di
Makasar dan kasus pembakaran pintu gereja di Poso.

"Oleh karenanya kami mendesak agar aparat keamanan mampu meningkatkan upaya
pendeteksian dini atas upaya perusakan tersebut, yang saat ini dinilai
sangat lemah," imbuhnya.

Muliawan mengatakan meminta aparat keamanan dapat mengusut tuntas dan
menangkap pihak yang terkait dengan aksi keji itu serta
bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. ISKA, lanjut Muliawan, juga
mengajak seluruh masyarakat untuk tetap membangun kewaspadaan akan
adanya kemungkinan kejadian serupa di kemudian hari dan mengimbau agar
tidak ikut memperkeruh suasana dengan membuat praduga-praduga yang
justru hanya akan mengembangkan rasa saling curiga serta tidak
percaya.

"Kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam kepada para korban luka
berat dan mendoakan agar mereka segera dipulihkan kesehatannya,"
pungkasnya.

3, Suara Pemabruan (
http://www.suarapembaruan.com/home/hmi-dan-iska-minta-polri-bongkar-jaringan-pelaku-teror-bom/11625)

HMI dan ISKA Minta Polri Bongkar Jaringan Pelaku Teror Bom

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA mendesak aparat kepolisian
mengungkap aktor dan jaringan teroris yang melakukan aksi bom bunuh
diri di Gereja Betel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo Jawa Tengah,
Minggu (25/9) siang kemarin.

Mereka juga mengecam keras dan mengutuk pelaku dan aktor di belakang
aksi bom bunuh diri di GBIS tersebut. Bahkan HMI melihat aksi ini
sebagai upaya makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dengan memprovokasi kondisi keberagaman di Indonesia.

"Kami mendesak Kepala BIN dan Polri untuk segera tanggap dan cekatan
mengusut tuntas persoalan kebangsaan ini," kata Ketua Umum PB HMI,
Noer Fajrieansyah dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Minggu (25/9)
sore.

Pada bagian lain, HMI meminta seluruh ummat beragama di Indonesia
untuk tidak terprovokasi dengan kejadian Bom Bunuh Diri di GBIS,
Kepunton Solo, Jawa Tengah.

PP ISKA dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani ketua umumnya
Muliawan Margadana menegaskan, "Hal ini mengingatkan kita kembali pada
peristiwa pemboman tempat ibadah yang terjadi dalam kurun satu tahun
terkahir ini, di antaranya rencana pemboman di Gereja Katolik Kristus
Raja Solo pada Desember 2010 lalu dan pemboman masjid Polresta Cirebon
pada April 2011 lalu. Peristiwa-peristiwa ini jelas menunjukkan kepada
kita, mengenai tidak adanya jaminan KEAMANAN BERIBADAH bagi pemeluk
agama dan kepercayaan sebagaimana dijamin di
dalam UUD 1945," ujar Margadana.

Karena itu mereka mendesak Pemerintah Indonesia memberikan perhatian
yang sangat besar atas kasus pemboman tempat ibadah ini, dengan
memerintahkan jajaran aparatnya untuk dapat mengusut tuntas dan
menangkap seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa
tersebut. "Pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat, haruslah mampu
menjalankan nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila, di mana saat ini
pemerintah dinilai banyak mengalami kegagalan karena tidak cukup
menaruh perhatian pada hal-hal mendasar, melainkan hanya disibukkan
dengan isu-isu politik elit," paparnya.

Rentetan peristiwa belakangan ini seperti kasus kecelakaan lalu lintas
yang dalam waktu sekejap menjelma menjadi kasus SARA di Ambon, disusul
kasus kriminal yang kemudian beralih menjadi kasus SARA di makasar dan
kasus pembakaran pintu gereja di Poso, seolah-olah menunjukkan adanya
upaya sistematis untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, baik kiranya untuk tetap
membangun kewaspadaan akan adanya kemungkinan kejadian serupa di
kemudian hari, dan menghimbau agar tidak ikut memperkeruh suasana
dengan membuat praduga-praduga yang justru hanya akan mengembangkan
rasa saling curiga dan adanya sikap saling tidak percaya di dalam
masyarakat," pungkasnya. [A-21]

4. Investor Dayli
(http://www.investor.co.id/national/iska-pemboman-tempat-ibadah-perbuatan-keji-dan-tak-berperikemanusiaan/20673)

ISKA: Pemboman Tempat Ibadah Perbuatan Keji dan tak Berperikemanusiaan

Keluarga besar Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP
ISKA) menyatakan tindakan pemboman tempat ibadah merupakan perbuatan
keji dan tidak berperikemanusiaan.

"Karena itu kami mengecam keras tindakan pemboman yang dilakukan di
saat saudara-saudara kami dari Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS)
melaksanakan kegiatan peribadatannya," kata Muliawan Margadana Ketua
Umum PP ISKA dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, menanggapi kasus
ledakan bom bunuh diri yang terjadi di lingkungan GBIS, Kepunton,
Solo, Minggu pagi.

PP ISKA juga menyatakan turut berdukacita dan berbelasungkawa
sedalam-dalamnya kepada keluarga para korban yang meninggal dalam
peristiwa peledakan bom di lingkungan GBIS, Kepunton, Solo.

"Kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam kepada para korban luka
berat dan mendoakan agar mereka segera dipulihkan kesehatannya," kata
Muliawan.

Ia mengatakan, tindakan pemboman yang dilakukan di saat umat  dari
GBIS melaksanakan kegiatan peribadatannya mengingatkan kembali pada
peristiwa pemboman tempat ibadah yang terjadi dalam kurun 1 tahun
terkahir ini, di antaranya rencana pemboman di Gereja Katolik Kristus
Raja Solo pada Desember 2010 lalu dan pemboman masjid Polresta Cirebon
pada April 2011 lalu.

"Peristiwa-peristiwa ini jelas menunjukkan kepada kita, mengenai tidak
adanya jaminan keamanan beribadah bagi pemeluk agama dan kepercayaan
sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945," jelasnya.

Untuk itu, PP ISKA mendesak pemerintah Indonesia memberikan perhatian
yang sangat besar atas kasus pemboman tempat ibadah ini, dengan
memerintahkan jajaran aparatnya untuk dapat mengusut tuntas dan
menangkap seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa
tersebut.

Menurut dia, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat, haruslah mampu
menjalankan nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila, di mana saat ini
pemerintah dinilai banyak mengalami kegagalan karena tidak cukup
menaruh perhatian pada hal-hal mendasar, melainkan hanya disibukkan
dengan issue-issue politik elite.

PP ISKA menilai, rentetan peristiwa aksi kekerasan berbau SARA
akhir-akhir ini, seperti adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang
dalam waktu sekejap menjelma menjadi kasus SARA di Ambon, disusul
kasus kriminal yang kemudian beralih menjadi kasus SARA di Makassar
dan kasus pembakaran pintu gereja di Poso, seolah2 menunjukkan adanya
upaya yang dilakukan secara sistematis untuk merusak sendi-sendi
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

"Oleh karenanya kami mendesak agar aparat keamanan mampu meningkatkan
upaya pendeteksian dini atas upaya perusakan tersebut, yang saat ini
dinilai sangat lemah,"  kata Muliawan.

PP ISKA mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk tetap membangun
kewaspadaan akan adanya kemungkinan kejadian serupa di kemudian hari,
dan mengimbau agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan membuat
praduga-praduga yang justru hanya akan mengembangkan rasa saling
curiga dan adanya sikap saling tidak percaya di dalam masyarakat.
(*/gor

--
                      Sekretariat
    Ikatan Sarjana Katolik Indonesia

                      Don Sisco

Jl. Sutan Syahrir No 1C/6 Jakarta, 10350

          Http://www.iska-web.org

__,_._,___

Teroris dari Eropa

Jum'at, 29 Juli 2011, 18:29 WIB

Renne R.A Kawilarang

VIVAnews--Di rumah sederhana itu, Jens Stoltenberg, sang Perdana Menteri Norwegia, kini bekerja. Di pekarangan belakang, ada air mancur, taman kecil dan segerumbul bunga Aster ungu sedang mekar. Sejumlah staf tampak sibuk bekerja dengan laptop. Ada pengawal, tapi mereka tak hadir mencolok. Dari rumah itu, Stoltenberg kini memimpin Norwegia. Kantor resminya di Oslo rusak berat, setelah dilantak bom laknat, Jumat, 22 Juli 2011 lalu.

"Rumah ini bicara banyak tentang Norwegia," ujar Stoltenberg, seperti dikutip dari laman TIME.com. Rumah bersahaja itu seperti mengecilkan jarak, antara pemimpin dan rakyat. Dia mengatakan, di Norwegia, pemimpin politik dan rakyat memang dekat. Itu pula yang membeuatnya yakin, bahwa Norwegia segera pulih, setelah aksi gila seorang teroris itu.

Pada pekan Norwegia dirundung duka, Stoltenberg bekerja keras. Dia berkunjung ke komunitas warga, berbicara dan kadang diakhiri dengan airmata, bahwa Norwegia harus diselamatkan dari ketakutan, dan ketidakpastian. Begitu aksi itu diketahui dilakukan oleh warga Norwegia, Stoltenberg paham bahwa dia menghadapi persoalan baru yang berbeda. [Lihat "Ini Sikap Norwegia Menanggapi Teroris"]

Bagi rakyat Norwegia, serangan bom di Oslo, dan penembakan brutal di Pulau Utoya 22 Juli 2011 lalu ibarat mimpi. Semua terjadi dalam hitungan jam. "Ini bukanlah seperti biasa kita saksikan di Norwegia," ujar jurnalis Norwegia, Anne Marte Blindheim. "Bangunan bertingkat tinggi, dan semua jendelanya hancur. Ada darah, kertas bertebaran, sejumlah mobil remuk, dan ada yang habis terbakar," kata Blidnheim, seperti dikutip harian The Telegraph. [Lihat "VIDEO: Situasi Setelah Ledakan Norwegia"]

Oslo, dikenal dunia sebagai tempat tenang, jauh dari kekerasan, dan rutin menggelar penganugerahan Nobel Perdamaian Dunia. Tapi, 22 Juli kemarin, kota berubah bak zona perang, menyusul ledakan bom yang menghancurkan sejumlah gedung, termasuk kantor Perdana Menteri Jens Stoltenberg.

Lebih dari itu, satu aksi brutal terjadi di Pulau Utoya, sekitar 30 km dari Oslo. Saat itu para remaja peserta kamp pelatihan kaum muda Partai Buruh menuruti perintah seorang berpakaian seperti polisi agar berkumpul di lapangan. Mereka diminta berjaga-jaga, agar tak diserang bom seperti penduduk di Oslo beberapa jam sebelumnya.

Tapi, inilah jahanamnya, sesudah anak-anak muda itu berkumpul, si 'polisi' gadungan mengeluarkan senapan mesin. Peluru berdesing, dan puluhan anak muda itu pun romboh bersimbah darah. Ada 68 pemuda Partai Buruh tewas di ladang pembantaian Pulau Utoya. Di Oslo, aksi bom menewaskan 8 jiwa, dan puluhan luka-luka.

Si pelaku, yang menyaru polisi itu, tertangkap. Dia bukan anggota Al-Qaidah seperti dugaan media Barat. Matanya biru, dan rambutnya pirang. Dialah Anders Behring Breivik, lelaki 32 tahun, warga asli Norwegia. Dia pelaku aksi pembantaian di Utoya, dan juga pengebom gedung di Oslo itu. [Baca juga "Breivik, Teroris Anti-Islam Pengebom Oslo"]

Polisi mengangkap Breivik di Pulau Utoya, dan investigasi atas ulahnya dilakukan secara maraton. Prosesnya cepat. Dua hari setelah kejadian, Breivik diseret ke pengadilan. Tuduhannya baginya jelas, melakukan aksi terorisme. Untuk kepentingan investigasi, Breivik juga ditahan selama delapan pekan. Empat pekan pertama, dia harus meringkuk di sel isolasi. Tak boleh menerima surat, atau juga kunjungan.

Selain tuduhan aksi terorisme, tim penuntut juga berencana mendakwa Breivik dengan tuduhan kejahatan atas kemanusiaan yang, menurut undang-undang di Norwegia, berbobot hukuman penjara selama 30 tahun.

Tapi, Breivik tak takut. Bahkan, diseret ke pengadilan sudah menjadi bagian dari rencana selanjutnya. Pada sidang pertama di Pengadilan Oslo, 25 Juli 2011, wajah Breivik terlihat tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Dia mengakui segala melakukan perbuatan jahat itu. Tapi pengadilannya tertutup, dan Breivik tak diberi kesempatan berbicara kepada media.

Sebelum tampil di pengadilan, menurut pengacaranya, Breivik terang-terangan menyatakan aksi keji itu dia lakukan karena pandangan anti Islam, anti imigran, dan anti sosialis --pandangan yang jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah Norwegia, di bawah pimpinan Partai Buruh.

Jaringan Eropa?

Kepala Kepolisian Norwegia, Sveinung Sponheim, juga mengungkapkan Breivik adalah seorang berpaham sayap kanan. Rupanya, sebelum beraksi, Breivik pernah mempublikasikan pandangan politiknya, berupa manifesto setebal 1.518 halaman ke internet. Dokumen itu berjudul 2083 – A European Declaration of Independence.

Dokumen itu kini sedang diteliti para penyidik Norwegia, dengan satu penyelidikan ketat untuk memisahkan mana yang fantasi, dan tipu muslihat Breivik. Norwegia juga meminta bantuan Europol, badan polisi Eropa, meskipun negeri itu tak bergabung ke Uni Eropa. Para pejabat intelijen Norwegia juga terbang ke Brussel pada 27 July 2011, untuk membahas sejumlah temuan dengan kolega mereka di Uni Eropa. Terutama, klaim Breivik bahwa dia punya jaringan dengan sel teroris di luar Norwegia.

Tentu saja para pejabat Uni Eropa pun bersiaga. Mereka juga mengulik kaitan Breivik dengan organisasi sayap kanan lainnya di Eropa. Misalnya, Breivik menyatakan dia punya kontak erat dengan English Defence League (EDL). Ini organisasi berbasis di inggris, dan kini giat mencegat kaum Muslim di jalan-jalan di Inggris. Polisi juga menduga EDL punya kaitan dengan organisasi sejenis di Norwegia, yang disebut NDL. [Lihat Infografik: "Gelombang Ekstrim Kanan di Eropa"]

Manifesto ekstrim

Menggunakan nama pena, Andrew Berwick, Breivik menjabarkan segenap pandangan ekstrim: dari supremasi budaya, populisme sayap kanan, anti Islam, dan zionisme ultra kanan. Dia juga menghendaki Eropa harus bersih dari pengaruh Islam, Marxisme, dan multikulturalisme. Manifesto itu juga punya mimpi besar, dan mengancam: dia hendak menjungkalkan demokrasi liberal di Eropa, dan menggantinya dengan otoritas konservatif se-Eropa.

Dalam manifesto itu, Breivik membanggakan diri sebagai "Laskar Kristen" sejati. Tapi, tafsiran arti "Kristiani Sejati," yang diyakininya berbeda jauh dengan ajaran di Kitab Suci. Di sini, Breivik menonjolkan supremasi orang kulit putih Eropa sebagai seorang Kristiani Sejati. "Saat kita menghadapi perang budaya, menjadi seorang Kristiani tak harus membangun hubungan personal dengan Tuhan atau Yesus," tulis Breivik, seperti dikutip laman World Net Daily. "Menjadi Kristiani bisa mengandung banyak hal, yaitu bahwa kita percaya akan dan ingin melindungi warisan budaya Kristen Eropa."

Breivik juga menyerang multikulturalisme di Eropa, yang menjadi dunia terbuka bagi para kaum imigran berbeda agama dan ideologi. "Salah satu manifestasi dari kegilaan di dunia kita ini adalah multikulturalisme," tulis Breivik. Dia juga menyebut proses "Ghetofikasi" tengah melanda Eropa. Sebab, kaum imigran kurang berbaur dengan penduduk setempat.

Dokumen Breivik itu -sebagian berupa hasil diskusi politik, pandangan pribadi, dan juga rencana aksi. Intinya, dia percaya Eropa akan dilanda perang saudara selama puluhan tahun. Perang itu akan berakhir pada 2083. Tandanya adalah musnahnya kaum Marxis Eropa, dan terusirnya kaum Muslim dari benua itu. Entah bagaimana hubungannya, 2083 itu bertepatan 200 tahun meninggalnya Karl Marx, peletak dasar Marxisme.

Pengamat masalah internasional, semisal komentator di SkyNews Tim Marshall, mengatakan manifesto Breivik mirip atau bisa jadi terinspirasi oleh pola pikir neo-Nazi. "Pola pikir neo-Nazi berawal dari premis bahwa Marxisme akan menjangkiti Eropa, yang menyebabkan terkikisnya nasionalisme, dan pada akhirnya muncul liberalisme dan multikulturalisme," kata Marshall.

Manifesto Breivik itu mengadopsi pola pikir demikian. "Pada tingkat lokal, dia menyalahkan Partai Buruh, yang tengah berkuasa, karena menerapkan multikulturalisme di Norwegia yang, menurut dia, akan menghancurkan negerinya. Tulisan dia juga sarat dengan sentimen anti Islam," kata Marshall.

Mengancam Eropa

Kepala Badan Intelijen Domestik Norwegia, Janne Kristiansen, kepada BBC mengaku belum menemukan bukti Breivik berkomplot dengan pihak lain. Tapi menurut pengamat, aksi dan tulisan Breivik itu memperkuat tanda munculnya kembali sayap kanan di Eropa. Ini juga reaksi atas derasnya arus migrasi pendatang Muslim dari Afrika dan Timur Tengah ke Eropa, dan kian kuatnya nilai sosialisme, yang diyakini diadopsi dari ajaran Marx.

Bahkan, pertentangan paham multikulturalisme dengan gerakan ekstrim kanan di Eropa kian meresahkan pemerintah sejumlah negara Eropa. Mereka khawatir konflik kaum pendatang dan sebagian warga setempat, terutama terkait perbedaan kepercayaan dan agama, membuat multikulturalisme di Eropa bakal gagal.

Suara resah itu sempat terdengar dari Kanselir Jerman, Angela Merkel. Dia pemimpin Eropa pertama yang bicara masalah itu. Jerman dianggap gagal menciptakan masyarakat multikultural. Suasana saling menghormati dan hidup rukun di antara warga Jerman yang berasal dari beragam latar belakang dan budaya masih sulit diwujudkan. [Lihat "Jerman Melawan Neo-Nazi"]

"Multikultural, konsep yang menekankan bahwa 'kita kini bisa hidup berdampingan dan bahagia,' masih belum jalan," kata Merkel seperti dikutip laman Sydney Morning Herald. Saat itu, Merkel berbicara di depan forum kaum muda Partai Uni Demokratik Kristen (CDU) di Postdam pada 16 Oktober 2010. "Pendekatan ini telah gagal total," kata Merkel.

Pernyataan itu tampaknya lebih sebagai rasa frustrasi Merkel karena orang Jerman rupanya belum tulus menerima pendatang. Ada jajak pendapat, orang-orang Jerman masih menganggap sinis kaum pendatang. Para imigran itu dinilai hanya ingin mengeruk keuntungan dari sistem kesejahteraan sosial di Jerman. Mereka harus dipulangkan ke negara asal, saat lahan pekerjaan di negara itu mulai susah didapat.

Pimpinan komunitas Yahudi di Jerman, juga memperingatkan masyarakat dan demokrasi di Jerman kembali terancam pengaruh ekstrimisme. Pekan lalu, pemimpin negara bagian Bavaria dari Partai CDU, Horst Seehofer, menyerukan agar pemerintah menghentikan penerimaan para imigran dari Turki dan negara-negara Arab.

Sebelumnya, mantan pejabat Bank Sentral Jerman (Bundesbank), Thilo Sarrazin, menulis buku mengenai bagaimana sebagian besar dari 16 juta imigran di Jerman gagal berbaur dengan penduduk asli. Hal itu, kata Sarrazin, berperan bagi turunnya performa ekonomi Jerman. Buku yang bersentimen rasial itu membuat Sarrazin dipecat dari Bundesbank.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, awal tahun ini juga menyiratkan semangat multikultural belum berhasil diterima semua masyarakat. "Kita telah mendorong berbagai budaya untuk berbaur, dan saling menghargai, terlepas perbedaan dari satu sama lain," kata Cameron dalam suatu Konferensi Keamanan di Munich, Jerman, 5 Februari lalu. Kegelisahan serupa juga dilontarkan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy.

Di Belanda, ujung tombak ekstremis sayap kanan kini adalah politisi bernama Geert Wilders. Dengan mengusung isu Islamophobia, Wilders berhasil membawa partainya, Partai untuk Kebebasan, meraih 24 kursi di parlemen pada pemilu 2010. Partai itu kini menjadi kekuatan politik nomor tiga di Belanda. Sebelumnya, pada 2007, Wilders dikecam umat Muslim setelah membuat film pendek berdurasi 17 menit, Fitna, yang mendiskreditkan ajaran Islam.

Kini, dengan merebaknya sayap kanan ektstrim, banyak kalangan pesimis dengan politik toleransi di Eropa. Seorang pengamat budaya Eropa Daniel Greenfield bahkan berujar sinis, "Multikulturalisme adalah mitos."(np)

• VIVAnews

Fw:Purnawirawan TNI: SBY Sudah Tak Peduli Kondisi Negara dan Bangsa

Date: Thursday, July 21, 2011, 9:01 AM JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis. "Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan," ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa (19/7). Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan Presiden SBY melalui kudeta militer. Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia. Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi. Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan SBY di internal Partai Demokrat. Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia. Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air. Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia. Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. "Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya, nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi. PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika Serikat dan Australia. Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat. "Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia. Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat. Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia. Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan, tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno. Permainan Asing Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres 2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis berkepanjangan ini," kata dia. Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing. "Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata dia. Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia. Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945. Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana sebagian besar dikuasai oleh asing. "Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata Zacky. Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung disodorkan formulir menjadi agen CIA. Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa. "Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal seperti Amerika muncul patriot journalism. "Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang terdengar," katanya. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180 Rabu, 20 Juli 2011 JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis. "Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan," ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa (19/7). Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan Presiden SBY melalui kudeta militer. Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia. Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi. Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan SBY di internal Partai Demokrat. Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia. Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air. Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia. Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. "Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya, nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi. PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika Serikat dan Australia. Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat. "Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia. Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat. Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia. Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan, tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno. Permainan Asing Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres 2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis berkepanjangan ini," kata dia. Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing. "Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata dia. Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia. Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945. Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana sebagian besar dikuasai oleh asing. "Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata Zacky. Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung disodorkan formulir menjadi agen CIA. Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa. "Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal seperti Amerika muncul patriot journalism. "Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang terdengar," katanya. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180

__._,_.___

George Junus: Harusnya Pemilu Diulang

George Junus Adicondro (Rahmad Hidayat/Tribunnews.com) Tribunnews.com - Selasa, 19 Juli 2011 15:02 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua buku Gurita Cikeas yang dibuat, seakan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sang penulis, Georg Junus Aditjondro. Apa yang ia ungkap, katanya kemudian makin dikukuhkan kebenarannya atas apa yang diungkap oleh Wikileaks dan dimuat di media Australia. Ia kemudian, apa yang ia ungkap terkait oligarki kekuasaan, seharusnya pelaksanaan Pemilu diulang. Buku pertama membongkar gurita cikeas, kemudian banyak hal dipertegas dalam wikileaks. Isu ini yang awalnya menjadi domestic warming menjadi global warning," kata George dalam diskusi bukunya yang terbaru Cikeas Makin Menggurita di DPR, Selasa (19/07/2011). Menurutnya, ada beberapa hal baru dalam bukunya ini yang menjadi kelanjutan dalam mengungkap skandal pemberian bailout ke Bank Century. Yang belum terungkap, kata George, salah satunya soal laporan dari PPATK. Buku pertama, memberi dorongan kepada media, menggali soal perusahaan milik keluarga Cikeas yang bergerak di penebangan hutan, milik kakak Bu Ani, Wiwik yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan Wanatirta. Bagaimana intervensi Wiwiek, kemudian para pelaku ileegal loging bebas dari polisi," George mengungkap. Dalam buku terbarunya, aku George juga mendalami terkait dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 lalu. Daftar pelanggar pemilu di buku kedua, George menegaskan, lebih lengkap, terkait keberpihakan KPU yang menurutnya, seakan dikukuhkan atas kasus Andi Nurpati saat ini. Kemudian bagaiman terungkapnya soal penghitungan suara di Sumatera Utara, di rumah Kapolsek yang melanggar aturan. Kemudian bagaimana adanya keterlibatan dana-dana asing dalam pemilu," cerita George seraya menyatakan kebobrokan Pemilu ini yang kemudian menjebloskan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, hanya karena ingin mengungkap soal IT KPU. "Gong dari buku ini adalah mempertanyakan kemenangan Demokrat dan kemenangan SBY, tidak sah. Pemilu harus pemilu ulang, dan pelaku-pelakunya harus didiskualifikasi," George menegaskan. Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Johnson Simanjuntak http://www.tribunnews.com/2011/07/19...pemilu-diulang Banyak Cara Mengemplang Suara Rakyat Suasana Penghitungan Suara Pemililu 2004 di salahsatu TPS (Dok FORUM) majalah forum NO. 09 TAHUN XX/20 - 26 JUNI 2011 Salah satu pintu pavorit mencuri suara adalah saat input data. Calon yang sudah pasti kalah menjual suara agar bisa mengembalikan sebagian modal. Bagi oknum KPU, mempermudah jual beli selain bisa memberikan keuntungan finansial, juga bisa memberikan keuntungan perlindungan bila kemudian ada masalah hukum. Kasus pemalsuan dokumen keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Andi Nurpati ketika menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini terancam menjadi bola liar politik. Kasus tersebut tidak saja berkonsekuensi pidana bagi politisi Partai Demokrat tersebut, juga mengancam keabsahan kursi yang diduduki para legislator di DPR RI dan DPRD. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Andi Nurpati dalam kasus sengketa pemilu di daerah pemilihan Sulawesi Selatan antara Dewi Yasin Limpo dari Hanura dengan Mestariani Habie dari Gerindra tersebut, diduga bukan satu-satunya kasus yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu. Selain kasus Dewi-Mestariani, juga ada kasus serupa yang jumlah konon kabarnya mencapai seratus kasus lebih. Benarkah jumlah kasus serupa Dewi-Mestariani lebih dari seratus kasus? Kordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jerry Sumampouw, yang menjadi salah satu pemantau sengketa Pemilu Legislatif 2009 mengaku tidak tahu pasti. Namun ia mengatakan, sepanjang pemantauan yang dilakukan pihaknya, sedikitnya ada 16 kasus sengketa Pemilu Legislatif yang masuk ke MK. "Yang kita catat, tidak sampai 100 kasus. Yang jelas, dari pantauan kami, rekapitulasi hasil dan pengumuman hasil pemilu 2009 adalah yang paling buruk pada tiga kali pemilu sejak reformasi. Papua itu salah satu daerah yang terlambat ditetapkan hasilnya karena suara belum selesai dihitung," ujarnya saat ditemui FORUM di kantornya di Gedung Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu pekan lalu. Menurutnya, terlambatnya Papua tersebut mencurigakan. Keterlambatan dalam waktu cukup lama tersebut rawan dimanipulasi atau dijadikan ajang permainan. Sebab, terlalu lamanya suara dihitung akan menyebabkan pengawasan masyarakat akan menjadi kendor. Dan, kendornya pengawasan memberikan kesempatan lebih besar kepada KPU bermain dengan calon legislatif (caleg) dan partai peserta pemilu. Dugaan KPU bermain mata dengan caleg dan parpol di daerah-daerah yang pengawasan tak seketat Jakarta memang tak bisa dipandang remeh. Pasalnya, untuk daerah Jakarta saja, KPU pernah dicurigai melakukan percobaan manipulasi. Dimana ketika itu, menurutnya, KPU sempat menetapkan Agung Laksono terpilih sebagai calon legislatif DPR Pusat. "Setelah kasus itu heboh, putusan itu dianulir dengan alasan yang jelas," ujarnya. Sambil menyeruput kopi, lelaki ini memaparkan keputusan kacau KPU lainnya karena salah hitung. Diantaranya, kasus AS Hikam yang sudah sempat ditetapkan yang mendapat kursi dari Hanura. Tetapi keputusan itu kemudian dianulir lagi setelah keputusan tersebut dipermasalahkan dan KPU mengakui kekeliruan tersebut dan beralasan telah terjadi salah hitung yang dilakukan petugas mereka. "Di Dapil Jatiml I dan Jatim IX perolehan suara seorang caleg berkurang, dari 49 ribu menjadi 40 ribu. Setelah kasus itu menjadi ribut, akhirnya ketahuan sumber masalahnya karena ada kekeliruan input. KPU saat itu berdalinh salah input itu karena di komputer itu angka 0 dan 9 berdekatan. Karena data yang diinput banyak sehingga berpengaruh banyak pada suara," terangnya. Di daerah pemilihan Sumsel I, lanjutnya, sengketa di internal PPP antara Ahmad Yani dengan rekannya, juga terjadi. Ahmad Yani, bukan orang yang sebarnya memiliki suara lebih banyak, tapi yang masuk ke DPR justru dirinya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi tapi tak jelas kelanjutannya. "Ini artinya, banyak persoalan hasil penetapan pemilu yang waktu itu tidak bisa diklarifikasi. Kami yakin sekali ada persoalan dengan KPU kita," jelasnya. Jerry juga mengatakan bahwa penggunaan IT pada pemilu 2009, juga menjadi pintu permainan suara. Proyek pengadaan IT KPU yang kabarnya dikerjakan keluarga petinggi salah satu parpol tersebut sudah lama dicurigai sebagai salah scara mendapatkan kursi haram. Alhasil, pelaku tidak saja diduga mencuri uang negara dari pengadaan yang sempat hendak diusut KPK tersebut, tapi juga mencuri suara rakyat. () Ini sebabnya, Jerry menyebutkan bahwa salah satu titik paling pavorit bagi mafia pemilu untuk mengemplang suara rakyat adalah ketika dilakukan input data di KPU. Apalagi saat dilakukan input data tersebut pengawasan tidak lagi sebagaimana perhitungan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang ikut juga disaksikan masyarakat luas. Sementara saat input data yang ada hanya petugas KPU dan saksi yang bisa dibeli. Apa yang diungkapkan Jerry tersebut dibenarkan seorang mantan anggota tim sukses calon pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut anggota tim sukses yang pernah memenangkan sebuah kepala daerah di daerah Jawa Barat tersebut, modus menaikkan jumlah suara dalam pilkada sama seperti yang terjadi di Pemilu Legislatif atau pun Pemilihan Presiden. Disebutkannya, ketika hendak dilakukan input data, hasil perhitungan suara sebenarnya sudah diketahui. Nah saat itu tim sukses calon yang hendak menang bernegosiasi dengan calon yang jumlah perolehan suaranya sedikit agar dilimpahkan saja ke hasil suaranya. "Biasanya calon yang sudah pasti kalah mau menjual suara tersebut. Hitung-hitung mengembalikan sebagian modal,"tuturnya. Setelah sepakat, calon yang memberi suara dan yang menjual suara menyampaikan kepada petugas yang menginput data. Menurutnya, cara yang paling halus biasa dilakukan dengan tidak menghabiskan jumlah suara calon yang dibeli agar tidak ketahuan karena mencolok. "Permainan paling aman bila beda suaranya tidak terlalu jauh. Itu sebabnya, suara kadang tidak cukup dibeli hanya dari satu calon lain saja," jelasnya. Kembali kepada Jerry, dalam permainan-permainan tersebut, ada anggota KPU mendapatkan keuntungan finansial. "Walau sulit dibuktikan, tapi ada indikasi-indikasi dari pelanggaran etik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Misalnya, orang-orang KPU sering bertemu dengan orang-orang partai politik. Padahal itu seharusnya dihindari selama pemilu. Tapi, orang-orang KPU sangat senang sekali bertemu dengan partai-partai politik." Keuntungan lain adalah akses. Menurutnya, kasus Andi Nurpati yang pindah ke Demokrat adalah salah satu contoh. Dengan memberikan kemudahan kepada partai politik tertentu, mereka punya jaminan kemudahan bergabung dalam satu waktu tertentu. "Misalnya bila sudah berhenti menjadi anggota KPU atau karena keadaan tertentu, terdesak, seperti Andi Nurpati, masuk ke Demokrat sehingga secara politik agar dapat perlindungan politik," jelasnya. Oleh : Syamsul Mahmuddin dan Zulkarmedi Siregar http://majalahforum.com/forum-utama.php?tid=298

__._,_.___

Pancasila sudah Berubah

Menurut Soegeng Sarjadi (Kompas, 14/7), kelima silanya pun berubah jadi
1. Keuangan yang Mahakuasa;

2. Korupsi yang Adil dan Merata;

3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia;

4. Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta

5. Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat


Powered by Telkomsel BlackBerry®