Sebelumnya ia menentang pembangunan stasi tersebut, yang ijinnya sudah dikeluarkan pada Mei 2009, atas desakan kelompok garis keras.
Namun pada 15 Juli tahun lalu, pihak pengadilan memenangkan gugatan dari stasi.
Disaksikan sekitar 200 umat Katolik, Mulyadi dan Vikjen Keuskupan Bandung Pastor Paulus Wirasmohadi Soerjo menandatangani prasasti pendirian kapel.
Batu-batu itu sebelumnya sudah diberkati dalam Misa yang dipimpin Pastor Soerjo dan pastor paroki Yustinus Hilman Pujiatmoko di Kawasan Industri Bukit Indah, Purwakarta. Sejak September 2002, umat dari stasi ini mengikuti Misa di komplek tersebut.
"Rumah ibadat dibangun bukan untuk mengajak orang lain pindah agama, tapi untuk mengembangkan ketakwaan umat agar lebih dekat kepada Tuhan," kata Mulyadi dalam sambutannya.
"Namun sayangnya, masih ada orang yang menggunakan agama untuk menciptakan konflik," lanjut Mulyadi. (ucanews.com)
Jumat, 21 Januari 2011
Bupati Purwakarta Letak Batu Pertama Gereja
Tokoh Lintas Agama Tak Akan Kerahkan Massa
"Kami tegaskan kami tetap pada pernyataan sikap kami, tetap satu tujuan, tetap kompak dan akan terus menjaga pernyataan kami sebelumnya," kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif dalam jumpa pers Tokoh Lintas Agama di Gedung KWI, Jakarta Pusat, siang tadi.
"Kami juga tidak akan melakukan mobilisasi massa. Karena kalau itu terjadi bisa timbul aksi anarkis dan bisa terjadi pertumpahan darah. Saya tidak mau itu terjadi. Kita adalah gerakan moril yang proaktif dalam pembangunan," lanjut Syafii.
Menurut Pastor Franz Magnis-Suseno, para tokoh lintas agama sudah cukup tegas dalam menyampaikan tuntutan , meskipun bahasa yang digunakan cukup lunak.
"Bahasanya saja yang lunak, tapi isinya keras. Terserah pemerintah mau terima tidak sikap kami itu. Tetapi, kami tetap pada pernyataan kami dan sikap kami sebelumnya," kata Romo Magnis seperti dikutip detik.com.
Dalam beberapa hari terakhir Tokoh Lintas Agama gencar menyampaikan aspirasi masyarakat kepada presiden SBY.
Pada 17 Januari mereka bertemu SBY dan para menteri di Istana Negara. Kemudian pada 19 Januari mereka meluncurkan Rumah Pengaduan Kebohongan Publik.
Para tokoh agama khawatir dengan kebohongan-kebohongan pemerintah, karena itu dinilai akan memperparah kondisi bangsa. Karena itu mereka mengajak masyarakat (umat masing-masing) untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintah.
Para tokoh agama, Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo, menganggap pemerintahan Presiden SBY gagal mengemban amanah rakyat.
Kamis, 20 Januari 2011
Franz Magnis: Demoralisasi Publik Mengkhawatirkan
[Kamis, 20 Januari 2011]
JAKARTA - okezone - Tokoh agama dan budayawan Franz Magnis Suseno menegaskan gerakannya bukan sebagai bentuk pemakzulan terhadap pemerintah melainkan hanya mengingatkan jika
demoralisasi saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.
"Kami menganggap situasi sekarang sudah serius dan kami tidak mau merunning komentari menyebutkan segala kesalahan pemerintah. Kami berpendapat bahwa ada semacam demoralisasi publik sekarang mencapai tingkat mengkhwatirkan,"ucapnya di Kantor KWI, Kamis (20/01/2011).
Menurutnya, pemakzulan bukanlah tugasnya dan semua butir yang dikemukakan hanyalah contoh sehingga perlu ada perubahan, greget, tanggungjawab dan kejujuran yang baru.
"Itu yang sebetulnya mau kami ajukan dan itu titik permulaan dan kami tidak akan berhenti dan kemungkinan akan bicara lebih keras,"tegasnya.
(Farid Rusdi/Trijaya/crl)
Meski menang, GKI Taman Yasmin tetap disegel
Meski menang, GKI Taman Yasmin tetap disegel
Tanggal publikasi: 19 Januari 2011
Konradus Epa, Jakarta
Meski Mahkamah Agung sudah memenangkan Gereja Taman Yasmin di Bogor,
Jawa Barat, dalam sengketa pembangunan gereja, namun jemaat belum bisa
menggunakan gereja tersebut.
Anggota jemaat GKI Taman Yasmin pun meminta pemerintah daerah setempat
untuk mematuhi keputusan MA tersebut.
"Meskipun kami menang, kami masih belum bisa menggunakan gereja karena
masih disegel, dan polisi memegang kuncinya," kata Renata Anggreny,
salah seorang pengurus gereja tersebut pada 17 Januari.
Selama gereja disegel jemaat GKI Taman Yasmin melakukan ibadat di
tanah terbuka (dok)
"Kami berharap pemerintah dan polisi akan membuka segel," lanjut Renata.
Dia menambahkan, anggota jemaat juga mendesak walikota Diani Budiarto
untuk secara publik mengakui bahwa Mahkamah Agung sudah memenangkan
kasus mereka.
"Seharusnya penutupan gereja sudah diakhiri," jelasnya.
Mahkamah Agung menolak permintaan dari pemerintah setempat pada 14 Januari.
Sengketa antara pemerintah daerah dan pihak GKI mulai bergulir sejak
Februari 2008, ketika pemerintah daerah membatalkan ijin membangun
gereja yang sudah dikeluarkan dua tahun sebelumnya.
Alasan pembatalan ijin pembangunan gereja oleh pemda dikarenakan
adanya keluhan dari warga setempat. Mereka menuduh pembangunan gereja
tersebut digunakan untuk menyebarkan ajaran Kristen di wilayah itu.
18 Kebohongan, 18 Instruksi Presiden, 7 Pernyataan Tokoh Agama
* 18 Kebohongan, 18 Instruksi Presiden, 7 Pernyataan Tokoh Agama
http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=28770:18-kebohongan-18-instruksi-presiden-7-pernyataan-tokoh-agama&catid=16:cakrawala-indonesia&Itemid=59
++ 18 Kebohongan, 18 Instruksi Presiden, 7 Pernyataan Tokoh Agama
Para tokoh lintas agama berkumpul pada Senin (10/1) di kantor Dakwah
PP Muhammadiyah, Jakarta. Mereka adalah Syafii Maarif, Andreas A
Yewangoe, Din Syamsuddin, Pendeta D Situmorang, Bikkhu Pannyavaro,
Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno, dan
Romo Benny Susetyo.
* Ke-9 tokoh agama ini mengungkapkan kebohongan pemerintah yang
tertuang dalam 'Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama Pencanangan Tahun
Perlawanan Terhadap Kebohongan'. Berikut 9 kebohongan lama pemerintah:
1. Pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02
juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras rakyat miskin pada 2010
mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin
(Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.
2. Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada
pangan. Namun, pada awal 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara
masif.
3. SBY mendorong terobosan ketahanan pangan dan energi berupa
pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program
ini mengalami gagal total.
4. Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman
Hotel JW Marriot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya
menjadi sasaran tembak teroris. Ternyata, foto tersebut merupakan data
lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada
2004.
5. Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM
Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas
hingga kini.
6. UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus
mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru
dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk
dalam alokasi 20% APBN tersebut.
7. Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam
Debat Calon Presiden 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak
mengalami titik temu hingga saat ini.
8. Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungi dan
menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran
pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak 1.200 ton oleh PT
Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di
Papua.
9. Tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi.
Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.
** Dan 9 kebohongan baru pemerintah SBY:
1. Dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan
bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony
among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan
sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama
agama dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyebutkan 49 kasus
kekerasan ormas agama pada 2010.
2. Dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk
menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak
belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66
kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada 2010.
3. Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan.
Aksi ini tidak efektif karena di sepanjang 2010 Migrant Care mencatat
kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.
4. Presiden mengakui menerima surat dari Robert Zoelick (Bank Dunia)
pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja
di Bank Dunia. Tetapi, faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs
Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai
Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus Bank Century.
5. SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi
terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan
korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September
2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.
6. Presiden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi
kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk
aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua
Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo,
menyatakan kasus ini telah ditutup.
7. Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan
politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya, anggota KPU Andi
Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika
bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly
Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam
Pemilu Kada Toli-Toli.
8. Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran
tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun, hingga kini,
kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus
diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama
dalam tahanan.
9. Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang
mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada
September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang
memasuki perairan Indonesia. Namun, ketiganya malah ditangkap oleh
polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apa pun
dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah
perbatasan dengan Malaysia.
** Merespons pernyataan para tokoh agama, SBY menggelar kabinet
terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/1). Sidang dihadiri
lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan dan sejumlah menteri
seperti Menteri Keuangan dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Usai
menggelar rapat, SBY menyampaikan 12 instruksi presiden, berikut
isinya:
1. Presiden meminta kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat
dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.
2. Agar lebih meningkatkan sinergi diantara penegak hukum dengan
melibatkan PPATK dan Satgas pemberantasan mafia hukum. "KPK lebih
dilibatkan dan tetap didorong untuk melakukan langkah-langkah
pemeriksaan yang belum ditangani oleh Polri," kata Presiden SBY.
3. Akan dilakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga
penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan, yang
ditandai dengan terjadinya penyimpangan di sejumlah simpul beberapa
lembaga tersebut. "Mulai hari ini, di Kepolisian, Kejaksaan, dan
Direktorak Jenderal pajak. Saya berharap hal yang sama juga dilakukan
terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kemimpinan
dan kendali presiden," SBY menjelaskan.
4. Penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang
bulu.. Sejumlah 149 perusahaan yang disebut-sebut dalam kasus Gayus
Tambunan bisa saja ada kaitannya dengan masalah perpajakan, jika hasil
penyelidikan menunjukkan bukti cukup.
5. Guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Presiden
berpendapat, pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita.
6. Presiden menginstruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan uang
dan aset-aset Negara, termasuk perlunya dilakukan perampasan uang yang
diduga hasil korupsi dalam kasus Gayus Tambunan.
7. Memberikan tindakan administrasi dan disiplin, disamping sanksi
hokum, kepada semua pejabat yang dinyatakan bersalah. Dalam hal ini
termasuk mutasi dan pencopotan. Presiden berharap poin ketujuh ini
dapat dilakukan dalam satu pecan ke depan.
8. Presiden memberikan waktu satu bulan untuk organisasi atau lembaga
yang sejumlah pejabatnya melakukan penyimpangan agar menata ulang
supaya unsur-unsur yang bisa melakukan hal yang serupa di masa depan
dapat dibersihkan.
9. Presiden akan melakukan peninjauan dan perbaikan secara serius
terhadap sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah atau lubang
hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di
masa yang akan datang.
10. Presiden ingin mendapatkan laporan secara berkala terhadap
kemajuan penuntasan kasus Gayus Tambunanan. "Termasuk pelaksanaan
Instruksi Presiden yang secara tertulis akan segera kita keluarkan,
setiap dua minggu," SBY menjelaskan.
11. Pejabat terkait diminta menjelaskan kepada masyarakat tentang apa
yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam proses penangan kasus
Gayus.
12. Wakil Presiden ditugasi untuk memimpin kegiatan pengawasan,
pemantauan, dan penilaian, pelaksanaan Inpres ini dengan dibantu oleh
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
** Selain memberikan 12 instruksi terkait penuntasan kasus Gayus
Tambunan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan enam
Instruksi Presiden sebagai tindak lanjut penuntasan kasus Bank
Century. Hal tersebut diutarakan Presiden usai rapat kabinet terbatas
bidang Polhukam di Kantor Presiden, Senin (17/1) Sore.
1. Penuntasan semua kegiatan guna merespon hasil Panitia Angket DPR RI
tentang Bank Century.
2. Tuntaskan pembenahan regulasi dan mekanisme kerja di jajaran
pemerintah, utamanya di jajaran Kementerian Keuangan, sesuai
rekomendasi DPR RI. "Hal sama saya berharap juga dilakukan di jajaran
Bank Indonesia," kata Presiden.
3. Terus mengupayakan dan menuntaskan pengembalian aset Bank Century
yang diduga dibawa ke negara-negara tertentu. "ika diperlukan, saya
minta untuk disiapkan surat presiden kepada kepala pemerintahan
negara-negara itu agar terwujud kerjasama yang baik sesuai dengan
konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa," ujar Presiden.
SBY juga meminta kepada tim pengembalian aset Bank Century diperkuat.
Contohnya, jika perlu diperkuat oleh konsultan yang mengerti seluk
beluk di negara yang bersangkutan dengan tujuan agar pengembalian aset
benar-benar berhasil.
4. Presiden berharap agar dijelaskan secara berkala dan efektif kepada
publik tentang apa saja yang dilakukan oleh pejabat terkait di dalam
menindaklanjuti rekomonedasi dari Panitia Angket DPR RI.
5. Mengenai sisi korupsi yang disebut di dalam rekomendasi Panitia
Angket Bank Century, Presiden berharap KPK menjelaskan secara gamblang
dugaan bila korupsi ditemukan maupun tidak. "Jangan biarkan masyarakat
bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh negara," Presiden menegaskan.
6. Menyangkut isu deponeering kasus Bibit-Chandra, Presiden mendukung
rencana Kejaksaan Agung sesuai dengan kewenangannya dan undang-undang
yang berlaku. "Yang penting, segara dilakukan langkah-langkah yang
pasti dalam waktu dekat ini agar memberikan kepastian kepada
masyarakat luas, termasuk efektivtas penegakan hukum, baik yang
dilakukan oleh KPK maupun jajaran penegak hukum lainnya," kata SBY.
Instruksi Presiden ini ditujukan kepada jajaran penegak hukum di bawah
wewenangnya. Namun SBY berharap penegak hukum dari unsur non
pemerintah juga melakukan hal yang sejalan agar tugas bersama dapat
dilaksanakan dengan berhasil.
** Sebagai upaya untuk melakukan komunikasi dan silaturahmi, terkait
dengan isu-isu yang menghangat seminggu terakhir, SBY mengundang para
tokoh agama ke Istana Negara pada Senin (17/1) malam. Sebelum bertemu
dengan presiden, para tokoh lintas agama telah menyiapkan pernyataan
terbuka yang akan disampaikan ke Presiden SBY. Berikut tujuh
pernyataan tokoh lintas agama:
1. Sebagai negara kepulauan terbesar di muka bumi dengan keragaman
etnis, budaya dan agama yang tinggi, sungguh layak kita bersyukur
kepada Tuhan Yang Maha Adil karena masih bisa bertahan utuh dalam
sebuah negara bangsa. 66 tahun sudah bangsa menyatakan kemerdekaan
namun belum semua warganya menikmati kemerdekaan yang utuh.
2. Dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, cita-cita para pendiri
bangsa telah sangat jelas tersurat, kemerdekaan sejati yang mewujudkan
keadilan dan kemakmuran bagi segenap anak bangsa. Namun, hingga kini,
masih merebak kekerasan atas nama agama dan kelompok terhadap umat
beragama dan berkeyakinan, terhadap kebebasan berpendapat, dan insan
pers; yang masih tampak dibiarkan oleh negara (negara tidak hadir).
Impunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas.
3. Sampai hari ini, kantong-kantong kemiskinan masih mudah kita
temukan di banyak tempat tanah air kita. Kebijakan ekonomi pemerintah
memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8% dan
meningkatkan pendapatan per kapita menjadi USD 3.000 pada 2011, tetapi
gagal dalam pemerataan kesejahteraan. Masih banyak warga Indonesia
yang menderita gizi buruk dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
seperti seharusnya sehingga meninggal dunia dan harus putus sekolah.
Jutaan petani masih belum mempunyai tanah yang memenuhi syarat minimum
sebagai alat produksi.
4. Kami menggarisbawahi pendapat banyak ahli ekonomi yang menyatakan
bahwa kebijakan ekonomi Indonesia saat ini bertentangan dengan amanat
Pembukaan dan batang tubuh UUD. Sumber daya alam belum dimanfaatkan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahkan, perusakan terhadap
lingkungan hidup dapat terus disaksikan dengan nyata.
5. Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara
Hukum, tidak sesuai dengan kenyataan. Hukum ternyata bukanlah
kekuasaan tertinggi, masih kalah oleh kekuasaan dan uang. Janji
Pemerintah memerangi korupsi hanya akan ada dalam kenyataan, kalau
prinsip pembuktian terbalik diterapkan secara penuh.
6. Pemerintah tidak memberi perhatian memadai terhadap korban
pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah tidak mampu dan tidak
menunjukkan niat untuk membela begitu banyak buruh migran yang
mendapat perlakuan buruk di berbagai negara. Berarti Pemerintah tidak
melindungi segenap bangsa Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
7. Bagi kami, sejumlah kenyataan diatas adalah bentuk pengingkaran
terhadap UUD 1945. Kita harus mendesak Pemerintah untuk segera
mengakhiri pengingkaran itu, jika Pemerintah menolak atau mengabaikan
desakan tersaebut, berarti Pemerintah melakukan kebohongan publik
(dalam pengertian adaa kesenjangan anatara ucapan dan tindakan atau
antara pernyataan dan kenyataan). (Media Indonesia)
Jakarta, 17 Januari 2011
Prof. Dr. A. Syafii Maarif
Prof. Dr. M. Din Syamsuddin
Mgr. MD Situmorang
Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe
Bhikku Sri Pannyavaro
Nyoman Udayana Sangging
KH. Solahuddin Wahid
Franz Magnis Suseno
Dr. Djohan Effendi.
Rabu, 19 Januari 2011
Sebatang lilin dalam gelap Tunisia?
Sebatang lilin dalam gelap Tunisia?(*
Di Sidi Bouzid (265 km dari Ibukota Tunis) tanggal 17/12/10
seorang anak muda bernama Mohamed Bouazizi melakukan protes
dengan membakar diri!
Sebabnya? Setelah tamat sekolah dan mencari kerja selalu
gagal menemukan pekerjaan (tak ada lowongan)!
Akhirnya menciptakan pekerjaan sendiri dengan bisnis jualan
buah-buahan/sayuran di pinggir jalanan (semacam pkl)!
Oleh Polisi dagangannya disita dan Mohamed diperlakukan
secara tidak manusiawi!
Alasan Polisi sita dagangannya? Karena Mohamed tak punya izin
buat bisnisnya (surat izin juga perlu biaya/duit).
Mohamed tak bisa apa-apa! Dia hanya seorang rakyat kecil yang
mencoba mengais-ngais nasib di tepi jalan buat makan!
Jutaan anak muda/tua di Tunisia mengalami nasib yang sama.
Akhirnya 17/12/10 sebagai protes, Mohamed membakar diri!
4/1/11 anak muda ini meninggal dunia dan Tunisia mengamuk!
Saat dirinya bernyala, Mohamed bagaikan nyala sebatang lilin
yang sejenak menerangi kegelapan Tunisia sehingga orang bisa
sadar dan menemukan keberanian hati nurani kembali!
Ini barangkali untuk pertama kali dalam sejarah dunia "seorang
pedagang kaki lima jatuhkan diktator"!
Tak gampang lawan diktator tanpa senjata, lawan koruptor tanpa
punya uang! Tapi rakyat Tunisia berani tegak berdiri satu hati!
Mohamed Bouazizi namamu akan selalu dikenang dan akan jadi ilham
buat banyak orang (dimana saja) yang berjuang!
Seperti kata lagu Ismail Marzuki "gugur satu tumbuh seribu".....
(*Sumber Berita BBC/Kompas
Henry Saragih Dinobatkan Menjadi Salah Satu “Green Giants” oleh majalah The Obserber UK
SPI), sekaligus Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional (La Via
Campesina) dinobatkan Guardian menjadi salah satu dari 20 orang tokoh yang
akan paling mempengaruhi kondisi lingkungan hidup di dunia (Green Giants)
pada tahun ini.
Dari rilis Observer Ethical Awards yang dilansir oleh The Guardian pada 16
Januari 2011, bahkan Presiden Bolivia Evo Morales yang dinobatkan menjadi
"The Green President" dan Arnold Schwarzenegger (The Ex Governator)
disejajarkan dengan Henry Saragih
Penghargaan ini merupakan penghargaan yang kedua kalinya didapatkan oleh
Henry Saragih, setelah pada 2008 lalu, Guardian, Harian terkemuka di Inggris
itu juga melansir Henry Saragih sebagai salah satu dari 50 tokoh yang bisa
menyelamatkan planet dari bencana akibat pemanasan global. Kali ini, Henry
Saragih juga bersanding dengan para tokoh dunia lain yang berasal dari
berbagai latar belakang aktivitas, mulai dari pembuat film, penulis,
politisi dan selebritis.
Henry Saragih dipercayai menjadi salah satu tokoh dunia yang akan
menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan orang-orang miskin di pedesaan
(defender of the rural poor) pada 2011 melalui kedua organisasi yang kini
dipimpinnya. Yaitu gerakan petani internasional (La Via Campesina/LVC) dan
Serikat Petani Indonesia (SPI), dimana pada masing-masing organisasi petani
tersebut Henry Saragih saat ini menjabat sebagai Koordinator Umum dan Ketua
Umum.
Berdasarkan hasil observasi tersebut, Guardian menyebutkan bahwa Henry
Saragih sejauh ini telah mampu memimpin La Via Campesina, sebuah aliansi
petani kecil dan pekerja di pedesaan dari berbagai belahan dunia yg memiliki
jutaan anggota, menjadi organisasi terdepan dalam menentang penggusuran
lahan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional.
Bukan hanya itu, dengan kapasitasnya sebagai pimpinan Serikat Petani
Indonesia, Guardian juga menilai Henry Saragih akan terus melawan terhadap
apa yang diistilahkan dengan "cukong kelapa sawit".
Selain itu, hasil observasi tersebut juga memempercayai bahwa dunia saat ini
berada persimpangan jalan yang krusial tanpa perjuangan petani atau produsen
berskala kecil yang akan hilang. "Dalam 20 tahun ke depan perjuangan itu
akan menentukan apakah masih ada hutan yang akan utuh di Asia Tenggara dalam
waktu 50 tahun dan (menentukan) masa depan politik di banyak negara
berkembang," kata John Vidal, Kolomnis Guardian.
Henry Saragih menyatakan penghargaanya atas kepercayaan yang telah diberikan
oleh Observer dan berharap hal ini dapat menambah kepercayaan diri
masyarakat Indonesia, khususnya kaum tani. "Terima kasih kami sampaikan
kepada Observer atas kepercayaannya. Ini bukan sanjungan atau untuk
membesarkan hati, tetapi sebagai pesan kepada kami untuk terus melanjutkan
perjuangan petani dan masyarakat miskin pedesaan," ujarnya.
"Kami tetap konsisten melakukan perjuangan kami di Indonesia dan di dunia
internasional bersama La Via Campesina. Baik itu melalui gerakan massa
maupun kegiatan-kegiatan yang nyata kepada para petani di dunia,"
katanya.***
*Henry Saragih bisa di hubungi di HP:08-11-655-668*
*Link The Guardian:
**
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/16/green-power-list-top-20?CMP=twt_gu
*
Kontak Person
--
Tita Riana Zen
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Departemen Komunikasi Nasional
www.spi.or.id
t. +62 21 7991890, +62 81510176787
f. +62 21 7993426
Selasa, 18 Januari 2011
Tawanan Oligarki Korup
Oleh Teten Masduki
http://cetak.kompas.com/read/2011/01/18/04135399/tawanan.oligarki.korup.
Agenda pemberantasan korupsi belakangan ini terasa stagnan dan merisaukan bagi perkembangannya di tahun-tahun mendatang.
Keadaan ini tak saja diperlihatkan oleh tidak melajunya kurva indeks persepsi korupsi tahun 2010 (2,8) dari tahun sebelumnya. Hal itu juga ditunjukkan oleh cenderung melemahnya kelembagaan antikorupsi dan menguatnya perlawanan balik koruptor seiring dengan semakin terkonsolidasinya oligarki elite dalam fragmentasi politik di era demokrasi saat ini.
Demokrasi yang kita perjuangkan dengan susah payah sampai sekarang belum cukup terbukti bekerja melahirkan pemerintahan yang bersih dan membawa kemakmuran bagi orang banyak. Malah, bersama-sama dengan lembaga penegak hukum, parlemen dan partai politik berada dalam urutan teratas institusi paling korup pada laporan Global Corruption Barometer 2010 seperti tahun-tahun sebelumnya. Barangkali sekarang tak satu pun yang berani mendaku partai bersih.
Kembalinya korupsi predatori
Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang belakangan ini lebih berpengaruh dalam pembuatan kebijakan strategis pemerintah ketimbang DPR patut dikhawatirkan sebagai pertanda menguatnya gejala pembajakan negara: kendali ekonomi politik dikuasai dan diarahkan demi kepentingan sekelompok kecil elite. Bisa jadi tak akan lama lagi lembaga-lembaga kuasinegara produk reformasi, selain diamputasi kewenangannya, juga akan dikooptasi oleh persekongkolan kepentingan elite politik dan bisnis yang belakangan ini sedikit terganggu oleh kehadiran lembaga-lembaga independen tersebut.
Gelagat kembalinya tipologi korupsi predatori yang masif dan rakus dalam sistem kekuasaan yang sudah terkonsolidasi, seperti pada era Orde Baru, mulai menampakkan bentuknya menggantikan model korupsi transaktif yang lazim dalam sistem politik multipartai dan kekuasaan politik terfragmentasi.
Realitas reformasi birokrasi untuk menekan tingkat korupsi secara sistematis, yang menjadi salah satu program prioritas Presiden SBY pada pemerintahannya yang kedua ini, mulai banyak diragukan banyak orang oleh kontradiksi yang mencuat di permukaan. Belakangan kasus mafia pajak Gayus seperti sebuah cerita tak berujung. Ia terus merembet menguak kebobrokan di kepolisian, kejaksaan, imigrasi, penjara, dan entah apa lagi.
Yang hampir tak bisa dipercaya, pemerintahan SBY tak memperlihatkan kerisauan dan segera mengambil langkah besar memperbaiki keadaan. Ketika ada peluang emas memperbaiki institusi kepolisian dan kejaksaan pada pergantian kedua pemimpin lembaga itu lagi-lagi tak digunakan oleh Presiden SBY. Dia malah memilih figur yang tak punya rekam jejak melakukan perubahan besar.
Kejengkelan umum atas berlarut-larutnya penyelesaian kasus Gayus diperparah dengan lambannya KPK. Lembaga itu seperti sungkan mengambil alih kasus Gayus dari tangan polisi. Meski sudah terlihat cenderung melokalisasi kasus Gayus berhenti di Gayus dan dieksploitasi pada kasus-kasus cabang tersiernya, polisi tak berani menyentuh pokok kasusnya, khususnya menyangkut perusahaan yang menggunakan jasa Gayus memanipulasi kewajiban pajaknya.
Di sini KPK harus dikritik karena tak memperlihatkan diri sebagai lembaga superbodi, tetapi justru menempatkan diri dalam subordinasi polisi dan jaksa. Sikap itu akan menghancurkan lembaga ini di kemudian hari di tengah ancaman pelemahannya oleh kepentingan-kepentingan elite politik dan bisnis yang tak menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal.
Boleh dicurigai
Belakangan KPK mulai mengembangkan sendiri penyidikan kasus Gayus. Kita berharap KPK juga tak berhenti pada upaya represif, tapi melanjutkannya untuk membenahi kelembagaan yang terkait di seputar kasus Gayus.
Belajar dari preseden panja-panja sejenis sebelumnya, pembentukan Panja Pajak oleh DPR boleh dicurigai akan semakin menambah runyam persoalan dan jadi faktor pengganggu proses penyelesaian hukum kasus Gayus oleh KPK. Masyarakat harus berada di belakang KPK untuk menghadapi tekanan-tekanan politik yang mungkin terjadi.
Kita masih berharap pemerintahan SBY akan melakukan koreksi dan merumuskan kembali agenda reformasi birokrasi dengan visi dan rencana aksi yang lebih konkret. Target pemerintah untuk mencapai indeks persepsi korupsi 5,0 pada tahun 2014 diperlukan gagasan besar, langkah besar, dan kepemimpinan yang kuat untuk menggerakkan seluruh jajaran pemerintah melakukan perubahan fundamental. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diharapkan melakukan perubahan-perubahan sistematis—bukan kasuistik—dalam memerangi mafia hukum.
Terakhir, melihat perkembangan yang mencemaskan ini, gerakan sosial antikorupsi harus mengonsolidasi semua elemen reformis, membuka ruang politik yang lebih luas, dan mencari cara-cara baru yang lebih berpengaruh. Perang melawan oligarki korup adalah dengan memutus jalur logistik, pengikut dan pendukungnya; membongkar operasi kotor bisnis mereka; dan memperkuat KPK.
Teten Masduki Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia
Problem Reformasi Kepartaian
Sejak runtuhnya rejim Orde Baru peranan partai politik (parpol) meningkat sangat signifikan. Kini hampir semua aspek kehidupan masyarakat bahkan turut ditentukan oleh orangorang parpol.
Ironisnya, tidak ada upaya serius para politisi parpol membenahi dan mereformasi diri. Mengapa reformasi kepartaian cenderung berjalan di tempat? Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa parpol adalah salah satu pilar sistem demokrasi.Secara teoritis, parpol adalah wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya serta memilih para wakil dalam jabatan publik di lembaga legislatif dan eksekutif.
Namun, dalam realitasnya di negeri kita, alih-alih berjuang demi kepentingan rakyat, para politisi parpol di Parlemen dan pemerintahan justru sibuk melayani diri, keluarga,dan kelompok sendiri. Meskipun tiga momentum pemilu demokratis telah berlangsung sejak 1999 hingga 2009,dan sistem pemilu semakin langsung,ternyata kualitas kinerja parpol dan para politisi tidak kunjung lebih baik.
Korupsi dan suap yang berkembang di kalangan anggota DPR dan DPRD, serta juga kolusi politik antara pemerintah dan Parlemen, di pusat dan daerah,kini menjadi berita sehari-hari di tengah kesulitan sebagian rakyat kita yang masih terhimpit kemiskinan. Pada saat yang sama penyelesaian berbagai kasus besar seperti skandal Bank Century dan kasus Gayus Tambunan tidak pernah tuntas karena terpenjara oleh kepentingan parpol.
Skandal bailout Rp6,7 triliun terhadap Bank Century konon tak bisa diungkap karena diduga melibatkan Partai Demokrat yang tengah berkuasa. Sementara kasus mafia pajak di balik kasus Gayus belum bisa dibongkar tuntas lantaran diduga melibatkan kelompok usaha keluarga Aburizal Bakrie,Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Harian Sekretariat Gabungan Parpol pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penumpang Gelap
Sebenarnya tidak begitu sulit mencari penjelasan di balik karutmarut negeri kita yang kini sangat ditentukan oleh kalangan politisi parpol.Pertama,sejak awal kalangan parpol sesungguhnya tidak pernah memiliki agenda dan haluan politik yang jelas mengenai arah negeri kita setelah tibatiba mantan Presiden Soeharto mengundurkan pada 21 Mei 1998. Agenda reformasi lebih dimiliki oleh para aktivis organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan para aktivis mahasiswa ketimbang para politisi parpol.
Dalam bahasa yang sudah sering dikemukakan, para politisi parpol adalah penumpang gelap yang kemudian mengambil alih kemudi reformasi yang sebelumnya diperjuangkan dengan darah para aktivis mahasiswa dan berbagai gerakan masyarakat sipil. Kedua, sebagai konsekuensi faktor pertama,kehadiran puluhan parpol pasca-Soeharto tampaknya semata-mata berorientasi perebutan kekuasaan yang ditinggalkan unsur-unsur Orde Baru (Golkar, militer, dan birokrasi) ketimbang perubahan kehidupan bangsa kita ke arah yang lebih baik.
Semula memang ada sejumlah parpol yang memiliki komitmen besar membenahi negeri kita, tetapi sebagian gagal dalam pemilu dan sebagian lainnya justru turut larut dalam gelimang nikmat kekuasaan. Ketiga, hampir tidak pernah ada perdebatan mengenai arah sistem kepartaian yang dianggap tepat ketika demokrasi presidensial dipilih MPR sebagai skema sistem pemerintahan yang dianut negeri kita. Perdebatan baru muncul beberapa tahun terakhir, yakni tatkala "kawin campur" yang dipaksakan antara presidensialisme dan sistem multipartai ternyata berimplikasi pada tidak efektifnya pemerintahan.
Reformasi Kepartaian
Sulit dipungkiri bahwa faktor penting dibalik karut-marut bangsa kita dewasa ini adalah rendahnya komitmen moral para politisi parpol di satu pihak, dan realitas "kawin campur" antara presidensialisme dan sistem multipartai di pihak lain. Karena itu, problem reformasi kepartaian tidak hanya terkait upaya membentuk sistem multipartai sederhana dalam rangka efektivitas pemerintahan, tapi juga perlunya upaya serius "mendidik" para politisi parpol agar lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap masa depan negeri ini.
Dilemanya kesadaran para politisi untuk mengubah perilaku mereka dapat dikatakan masih nol besar.Fenomena pelesir atas nama studi banding yang tak pernah berhenti, tingkat kehadiran yang sangat minim dalam persidangan, dan transaksi kekuasaan dengan motif berburu rente adalah beberapa contoh betapa bobroknya moralitas para politisi parpol di DPR dan DPRD.Kritik dan protes keras publik yang bertubi-tubi melalui berbagai media tak pernah digubris dan dianggap angin lalu yang mengganggu kenyamanan mereka menikmati kekuasaan.
Ironisnya, perubahan atau revisi UU Parpol dan UU Pemilu yang dilakukan setiap menjelang pemilu hampir tidak pernah menyentuh soal-soal penting seperti ini.Seperti tercermin dalam pembahasan RUU Parpol (yang sudah disahkan) dan UU Pemilu dewasa ini, perhatian para politisi parpol hanya terfokus pada upaya mereka merebut dan mempertahankan kekuasaan. Isu parpol masuk KPU misalnya mencerminkan hal ini.Padahal, reformasi kepartaian menuju sistem multipartai sederhana yang dianggap cocok dengan skema presidensialisme tak akan pernah bermanfaat jika perilaku, kualitas komitmen, dan moralitas para politisi parpol masih buruk seperti sekarang.
Konsolidasi Masyarakat Sipil
Masih adakah peluang bagi reformasi kepartaian? Peluang tersebut sebenarnya cukup besar jika konteks reformasi terbatas pada pembentukan sistem kepartaian yang mendukung efektivitas sistem presidensial.Wacana ambang batas parlemen yang persentasenya diperbesar, ataupun besaran daerah pemilihan yang diusulkan diperkecil, adalah beberapa contoh rekayasa institusional yang mengarah ke sana. Hanya saja, problematika dan tantangan terbesar yang dihadapi bangsa kita dewasa ini adalah reformasi kepartaian dalam konteks perubahan perilaku dan moralitas para politisi parpol itu sendiri.
Problematika itu berpangkal pada fakta bahwa segenap perubahan perundang-undangan akhirnya ditentukan oleh para politisi parpol di DPR.Akibat itu, setiap upaya rekayasa institusional yang mengarah pada perubahan perilaku dan moralitas para politisi hampir selalu dihambat oleh mereka sendiri. Karena itu,satu-satunya harapan untuk memaksa para politisi mengubah perilaku, komitmen, dan moralitas mereka adalah semakin meningkatnya kerja sama dan konsolidasi masyarakat sipil.
Berbagai cara bisa ditempuh seperti melakukan gugatan secara class action terhadap politisi busuk tertentu yang dianggap korup ataupun tidak memperjuangkan aspirasi konstituennya. Kalau tidak, negeri ini akan semakin terperangkap seperti dikhawatirkan Bung Hatta, yakni ketika "partai menjadi tujuan dan negara menjadi alatnya".(*)
Dari Kebohongan Menuju Kebenaran
Oleh YUDI LATIF
http://cetak.kompas.com/read/2011/01/18/03410767/dari.kebohongan.menuju.kebenaran
Seorang munsyi bertanya kepada orang biasa, "Bagaimana pidato pemimpin kita hari ini?" Orang itu pun menjawab enggan, "Seperti biasa, Pak. Pemimpin kita bicara kebohongan!" Suatu spontanitas kesimpulan yang mengandung kegawatan. Di republik ini, ucapan pemimpin dianggap laksana lautan pasir kebohongan sehingga bukan hanya merupakan kategori moral tersendiri, melainkan juga menjadi pilar negara.
Bagaimana bisa? Yang utama, sebab politik sebagai teknik terus dikembangkan, tetapi sebagai etik diabaikan. Yang berkembang adalah politik sebagai seni manipulasi, bukan sebagai seni kebaikan hidup. Pusat kepeduliannya berhenti sebagai usaha mengelola pencitraan, bukan mengelola kenyataan.
Bahasa politik menjadi siasat untuk membuat kebohongan terkesan benar, kelambanan terkesan hati-hati, ketidakbertanggungjawaban terkesan ketidakintervensian, ketidakseriusan terkesan kesabaran, ketidakmampuan terkesan ketergangguan, dan pengkhianatan terkesan sebagai korban.
"Kebohongan" untuk tujuan kebaikan dimungkinkan dalam politik. Namun, kedunguan politik terjadi manakala pemimpin percaya rakyat selalu bisa dibohongi. Konsistensi dalam inkonsistensi akan menimbulkan sikap apriori pada diri rakyat. Apa pun ucapan pemimpin, sekalipun sekali-kali ada benarnya, akan dipandang sebagai kebohongan.
Maka, tibalah kita pada fase sejarah yang murung. Bahkan, pemimpin agama, sebagai benteng bahasa kesabaran, sudah berada di ambang kejebolan tanggul toleransinya. Bahkan, seorang resi yang maarif tak punya kosakata lain untuk melukiskan pemerintahan selain kata "bohong".
Membayangkan kisah akhir di ujung terowongan kemurungan menimbulkan tanda tanya besar, mengapa pemimpin negeri begitu cepat mereproduksi keburukan masa lalu dan begitu lambat mengembangkan kebaikannya. Mengapa perubahan demi perubahan prosedur demokrasi tidak membawa transformasi dalam watak kekuasaan?
Salah satu sebabnya adalah demokrasi yang kita kembangkan tidak membawa perubahan struktural dalam politik dan ekonomi. Sebaliknya, demokrasi padat uang yang dikembangkan selama era reformasi bukan hanya menimbulkan kesenjangan sosial yang makin lebar, melainkan juga menjadikan pemimpin menjadi tawanan kekuatan pemodal.
Dengan demokrasi padat uang, rekrutmen kepemimpinan yang dikembangkan lebih mengandalkan sumber daya "alokatif" ketimbang "otoritatif". Yang pertama berarti kemampuan kontrol atas fasilitas material, sedangkan yang kedua adalah kemampuan kontrol atas aktivitas manusia lain berdasarkan kewibawaan visi dan ideologi. Yang dipikirkan bukanlah kapasitas transformatif dari kekuasaan, melainkan daya beli dari pemimpin. Akibatnya, partai politik gagal mereproduksi intelektual organiknya. Pemimpin yang punya bibit karismatik sebagai pemimpin organisasi masyarakat terpaksa mengikuti logika "alokatif" yang cepat menggerus kewibawaannya.
Situasi krisis dan transisional memerlukan peran kepemimpinan yang lebih besar sekaligus pemimpin besar dibandingkan pada masa normal dan stabil. Namun, politik padat modal justru cenderung melahirkan pemimpin yang mengutamakan gebyar lahir ketimbang isi batin; pemimpin pencitraan ketimbang pemimpin kenyataan.
Di bawah fitur kepemimpinan seperti itu, memimpikan transformasi kenegaraan secara fundamental ibarat pungguk merindukan bulan. Seperti kata Vaclav Havel, "Adalah mustahil menulis persoalan besar tanpa hidup dalam persoalan besar itu, menjadi pemimpin agung tanpa menjadi manusia agung. Manusia harus menemukan dalam dirinya rasa tanggung jawab yang besar terhadap dunia, yang berarti tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri."
Dengan kepemimpinan yang bermental kecil, sulit membayangkan bangsa besar ini bisa meraih keagungan. Dalam peringatan Isra Mikraj pada 7 Februari 1959, Soekarno mengingatkan, "Tidak ada suatu bangsa dapat berhebat jikalau batinnya tidak terbuat dari nur iman yang sekuat-kuatnya. Jikalau kita bangsa Indonesia ingin kekal, kuat, nomor satu, jiwa kita harus selalu jiwa yang ingin miraj—kenaikan ke atas, supaya kebudayaan kita naik ke atas, supaya negara kita naik ke atas. Bangsa yang tidak mempunyai adreng, adreng untuk naik ke atas, bangsa yang demikian itu dengan sendirinya akan gugur pelan-pelan dari muka Bumi (sirna ilang kertaning Bumi)."
Alhasil, kemurungan ini tidak bisa diakhiri hanya dengan penghentian kebohongan. Harus ada perubahan fundamental secara struktural dan kultural dalam kehidupan politik serta ekonomi. Prasyarat struktural dan kultural ini sesungguhnya telah dipikirkan pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Namun sebegitu jauh, mentalitas korup yang berpadu dengan mentalitas budak membuat prinsip ideologi dan konstitusi negara itu disalahgunakan atau direndahkan dibandingkan dengan ajaran yang diimpor.
Singkat kata, tidak cukup membongkar kebohongan. Diperlukan juga pembongkaran atas sistem dan mentalitas.
Yudi Latif Pemikir Keagamaan dan Kenegaraan
Kepastian
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
BAYANGKAN bila di
Orang pasti akan meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Pemerintah tak perlu membuat aturan pembatasan mobil yang bisa melintas di Jabodetabek. Kemacetan lalu lintas pun tak akan terjadi lagi di Jabodetabek. Pemerintah juga tidak perlu pusing menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lantaran jika transportasi umum nyaman,aman,serta tepat waktu,semua golongan masyarakat pasti akan naik monorel atau kereta api.
Hidup di salah satu titik di Jabodetabek memang penuh ketidakpastian mengatur jadwal pergi dan pulang dari satu sudut kota ke sudut kota yang lain. Semakin hari jalan-jalan di Jabodetabek semakin macet. Dari Jatisari, Bekasi, tempat penulis tinggal, ke kantor LIPI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tiap pagi penulis menghabiskan waktu 2–3,5 jam! Pulang kantor juga memakan waktu yang sama. Benar-benar tidak efisien, buang waktu,uang,dan bahan bakar.
Untuk mengatasi kemacetan Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta bukannya membangun sistem mass rapid transit (MRT) yang nyaman, berpendingin ruangan, cepat,murah, dan aman; justru membangun jalan penghubung baru seperti di Casablanca dan Blok M–Jalan Pangeran Antasari yang justru menambah kemacetan lalu lintas. Sistem busway yang dibangun juga tidak banyak membantu terangkutnya manusia yang tinggal di Jabodetabek secara cepat karena segalanya juga penuh dengan ketidakpastian.
Kita tidak belajar dari Singapura yang membangun sistem MRT puluhan tahun, dari akhir 1980-an atau tepatnya 1989.Pemerintah Singapura hingga 2016 masih terus membangun MRT agar semua sudut kota Singapura dapat dilalui kereta api. Semua penuh dengan kepastian, sementara DKI Jakarta hingga kini belum juga membangun monorel yang tiangtiangnya masih teronggok karatan di bilangan Kuningan dan belakang Gedung DPR/MPR/DPD.
Kota Bangkok yang dulu macetnya lebih gila dari Jakarta, saat ini juga semakinn yamansejak monorel berfungsi di kota itu.Hal yang sama terjadi di Kuala Lumpur. Kita juga bisa belajar dari Jepang, penghasil mobil terbesar di dunia yang hampir setiap sudut kotanya dihubungkan oleh jalur kereta api. Semua ada kepastian!
Penuh Ketidakpastian
Kita di Indonesia hidup di dalam ketidakpastian, baik soal transportasi umum, urusan pembuatan kartu identitas diri nasional (KTP) ataupun internasional (paspor). Bayangkan,bagaimana mungkin seorang yang berada di dalam tahanan dapat pelesiran ke luar negeri dengan paspor asli tapi palsu. Bayangkan pula betapa tidak pastinya penegakan hukum di negeri ini. Contoh yang paling konkret adalah dua kasus megaskandal Bank Century dan penipuan pajak kasus Gayus Halomoan P Tambunan.
Aneh tapi nyata,kasus hukum yang harusnya dapat diselesaikan di pengadilan secara cepat sampaisampai harus membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat sidang kabinet khusus terkait kasus Gayus Tambunan, kemarin, untuk menyelesaikan hal itu. Ketidakpastian penegakan hukum itu disinyalir oleh sebagian kalangan DPR sendiri terkait dengan politisasi kedua kasus tersebut.
Anehnya pula, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN, yang juga Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,Denny Indrayana, yang berupaya mengungkap tabir kepergian Gayus ke Bali, malah dipersoalkan oleh kuasa hukum istri Gayus akibat berkomunikasi lewat BlackBerry Messenger (BBM) dengan istri Gayus. Tidak ada kepastian apakah orang miskin akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah.
Tidak ada kepastian apakah orang-orang miskin dapat mengirimkan anaknya kuliah di universitas- universitas negeri ternama di negeri ini. Harus diakui, di era Orde Baru, terlepas dari banyak kebobrokan politik yang dilakukan rezim itu, masih ada kepastian bagi penduduk negeri ini dalam hal pemenuhan sandang, pangan, papan, kesehatan,dan pendidikan. Negeri ini memang negeri acakadut! Satu hal yang pasti di negeri ini ialah segalanya dapat dipolitisasi! Petani dan nelayan dipolitisasi, kasus hukum dipolitisasi. Harga cabai rawit yang membubung tinggi dipolitisasi.
Sementara itu para anggota DPR juga tengah bersiap-siap menikmati gedung baru yang memiliki kolam renang, spa,dan segala yang membuat nyaman para anggota Dewan,tapi tidak memedulikan sistem perpustakaan Dewan yang menunjang kinerja para staf ahli dan anggota Dewan. Setahu penulis, ketika Australia membangun gedung parlemen yang baru pada 1980-an, tidak ada pemikiran untuk membangun kolam renang atau spa atau tempat pijat buat para wakil rakyat dan senat Australia!
Yang mereka pikirkan adalah bagaimana Hanzard yang berisi risalah sidang parlemen dapat dibukukan secara apik dan informatif,bagaimana rakyat dapat menonton sidang-sidang parlemen secara nyaman. Negeri ini memang negeri yang pemerintahnya banyak memberi janji-janji,tapi sulit untuk menjadi kenyataan. Tidak ada kepastian kapan janji-janji itu dapat direalisasikan.
Ketika para pemuka agama mencanangkan Tahun 2011 sebagai tahun melawan kebohongan dan ada 18 kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono, jajaran pemerintah berusaha mati-matian untuk membantahnya, bukan berupaya untuk menjadikan janjijanji itu menjadi kenyataan. Lagilagi, Presiden, para pembantunya, dan para staf khususnya sibuk menepis adanya pembohongan publik itu.
Di sini politik lebih ditonjolkan ketimbang bahu-membahu antara partai-partai koalisi untuk menjadikan 15 program kabinet menjadi kenyataan. Ketika para pemuka agama angkat bicara, pemerintah pun meradang! Entah kapan akan ada kepastian dalam hal apa pun di negeri ini!? (*)
Dimuat di SINDO, hlm. Depan. Tuesday, 18 January 2011
Hasil Rapat SBY-Tokoh Agama Tak Konkret
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu
Selasa, 18 Januari 2011
JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemuka dan tokoh lintas agama belum menghasilkan hal yang konkret.
Keprihatinan para pemuka dan tokoh agama masih direspons oleh pemerintah dengan cara memberikan janji-janji yang baru. Namun, Presiden berkomitmen untuk meneruskan dialog ini guna membahas dan menghasilkan hal-hal yang lebih konkret.
Demikian disampaikan secara terpisah oleh Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Selasa (18/1/2011).
"Kami akan mengawal terus dan menuntut janji pemerintah," kata Andreas kepada para wartawan seusai mengikuti dialog di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1/2011). Selain Din dan Andreas, tokoh agama yang turut hadir, di antaranya, Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj dan Ketua KWI Mgr D Situmorang.
Ada juga Ketua Walubi Siti Hartati Murdaya, Ketua PHDI I Made Gde Erata, Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo, rohaniwan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, rohaniwan Buddha Bhiksu Sri Pannyavaro Mahatera, dan lainnya.
Sementara itu, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Ada pula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendidikan M Nuh, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
"Akan ada pertemuan lebih lanjut dan lebih substansial. Pemerintah membuka dengan lebar kesempatan dialog tersebut. Dialog seperti ini merupakan bagian komunikasi antara pemerintah dan komponen masyarakat," kata Djoko.
Sementara itu, Din meyakini bahwa kekuatan dialog dapat turut berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir lima jam tersebut, antara lain, pemberantasan korupsi, kebebasan beribadah, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.
Para pemuka dan tokoh agama, kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Jeirry Sumampow, berkomitmen untuk terus menyiapkan data dan mengemukakan fakta-fakta baru. Menko Polhukam mengatakan, secara umum, dialog berlangsung hangat.
Kedua belah pihak saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Selain persamaan pandangan, ada pula perbedaan pandangan terhadap sejumlah hal.
"Namun, inilah demokrasi," kata Djoko ketika menutup dialog yang berlangsung secara tertutup. Penutupan sedianya akan dilakukan oleh Presiden. Dialog ini digelar tak lama setelah para pemuka dan tokoh agama menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Presiden pun, menurut pengakuan beberapa tokoh dan pemuka agama, langsung mengundang para tokoh agama tersebut ke Istana.
"Karena tokoh agama enggak enak, maka mereka datang dan mengemukakan pemikirannya," kata salah seorang tokoh agama yang hadir dalam pertemuan di Istana Negara.
Sementara itu, Ketua Umum Matakin Budi mengatakan, dirinya hadir dalam dialog tersebut atas undangan dari Sekretariat Negara. Rohaniwan Romo Benny Susetyo, secara terpisah, mengaku sempat bingung akibat undangan yang dikirimkan berkali-kali ke kantor KWI.
Namun, Presiden malah mengklaim bahwa dialog tersebut digelar bukan atas inisiatifnya. Ketika membuka dialog, Presiden mengatakan, inisiatif datang dari Din. Inisiatif ini pun langsung disambutnya.
Minggu, 16 Januari 2011
Seorang Protestan Pimpin Badan Vatikan
Pakar mikrobiologi Swiss berusia 81 tahun itu akan menggantikan ilmuwan Italia Nicola Cabibbo, yang meninggal Agustus lalu, untuk memimpin Akademi Sains Kepausan, demikian keterangan pers Vatikan.
Pencalonan seorang pemimpin bukan Katolik itu adalah yang pertama dalam sejarah akademi yang didirikan pada 1603 itu, menurut I.Media, kantor berita yang mengkhususkan diri dalam informasi keagamaan.
Arber, yang mengajar di University of Basel, membagi hadiah Nobel 1978 untuk fisiologi atau ilmu kedokteran dengan ilmuwan Amerika Hamilton Smith dan Daniel Nathans, bagi penemuan dan aplikasi enzim-enzim restriksi mereka.
Penemuan dan penggunaan enzim, yang merupakan mekanisme pertahanan bakteris terhadap infeksi, telah menghasilkan revolusi dalam genetika molekular.
Arber telah menjadi anggota akademi ilmiah Vatican sejak Mei 1981 dan tokoh di dewan direkturnya.
Sekitar 30 penerima Nobel adalah anggota Akademi Sains Kepausan, yang memiliki akarnya di Akademi Lincei yang didirikan oleh Federico Cesi, seorang penyokong seni dan sains yang juga mengembangkan teleskop Galileo.
Lembaga itu, yang mengumpulkan 80 peneliti ilmiah dari seantero dunia, mempelajari enam bidang besar termasuk sains-sains fundamental, bioetika dan juga masalah lingkungan.
REPUBLIK KEBOHONGAN
Sajak Adhie M Massardi
Inilah Republik Kebohongan
Yang dibangun dari puing kepura-puraan
Menjadi surga bagi para penjarah
Karena penguasanya juga bedebah
Tahukah kamu ciri-ciri para bedebah?
Itulah mereka
Yang kalau berkata isinya dusta
Kalau berikar mereka ingkar
Kalau diberi amanat mereka khianat
Di Republik Kebohongan
Hukum hanyalah alat kekuasaan
Bagi mereka penjara hanya kata basi
Tak ada tembok apalagi terali besi
Maka bila bedebah rendah jatuh sial
Tak akan sungguh-sungguh masuk sel
Masih sanggup menjangkau semua pulau
Atau nebar daya pukau dan tetap disebut: beliau
Para bedebah akan tetap gagah dan menjarah
Karena orang baik hanya bisa berbisik-bisik
Sedangkan para imam hanya bisa menggumam
Sambil berharap Tuhan segera turun tangan
Padahal Tuhan sudah berfirman:
Tak akan mengubah nasib suatu bangsa
Kecuali rakyatnya bergerak berarak-arak
Meruntuhkan istana kebohonganI
Indonesia - Januari 2011
Orang Batak Kecam Rencana Pemberian Gelar Raja Batak untuk SBY
http://www.tribunnews.com/mobile/index.php/2011/01/16/orang-batak-kecam-rencana-pemeberian-gelar-raja-batak-untuk-sby
Orang Batak Kecam Rencana Pemberian Gelar Raja Batak untuk SBY
Minggu, 16 Januari 2011 11:58 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alie Usman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan warga etnis Batak yang tergabung dalam Aliansi Batak Seluruh Indonesia (ABSI), Minggu (16/1/2011), turun ke jalan memprotes dan mengecam rencana pemberian gelar Raja Batak untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka memulai aksi dengan mengelilingi Bundaran HI sebelum bertolak ke Istana Negara.
Mereka merasa, rencana TB Silalahi yang ingin memberikan gelar Raja Batak tersebut telah melecehkan warga keturunan etnis Batak. Mereka menganggap rencana pemberian gelar sarat kepentingan politis serta tidak pantas dan tidak pada tempatnya.
"Apalagi SBY bukan merupakan keturunan (suku) Batak. Yang lebih penting, SBY juga tidak memiliki jiwa ksatria seperti yang dimiliki warga Batak. Ini bisa menurunkan citra suku Batak. Kami menolak dan mengecam keras rencana itu," ujar koordinator aksi, Frans Pangaribuan.
Selain menilai sosok pribadi SBY tidak pantas menerima gelar tersebut, mereka juga menganggap SBY yang menurut para pemuka Agama di Indonesia merupakan tukang bohong, tidak bisa seenaknya menjadi raja bagi orang Batak.
"Kami orang Batak banyak dibohongi SBY. Yang paling mudah diingat adalah janji SBY yang mau menyelesaikan dan mengusut kasus HKBP yang hingga kini tak jua ada realisasinya. Tukang bohong macam SBY tak pantas dapat gelar Raja Batak," ujar Frans.(*)
Penulis : Alie Usman
Editor : Juang Naibaho
http://www.tribunnews.com/mobile/index.php/2011/01/16/sby-tak-punya-jasa-apapun-terhadap-orang-batak
SBY Tak Punya Jasa Apapun Terhadap Orang Batak
Minggu, 16 Januari 2011 12:07 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alie Usman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian gelar Raja Batak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai warga Batak merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan TB Silalahi terhadap suku Batak. Tak hanya itu, TB Silalahi juga dituding sebagai antek SBY yang jadi biang kerok lantaran ingin menjual Batak kepada elit kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadinya.
Hal itu disampaikan Frans Pangaribuan, koordinator gerakan Aliansi Batak Seluruh Indonesia (ABSI), yang mengecam keras pemberian gelar kehormatan tersebut. Apalagi, menurut ABSI, SBY tak punya secuil jasa pun terhadap warga Batak.
"Pemberian gelar ini sungguh tidak pantas. SBY bukan orang Batak. Dia juga tidak punya jasa apapun bagi warga Batak. Ini hanya sebuah politisasi etnis Batak yang dilakukan antek-antek SBY macam TB Silalahi itu," ujarnya pada Tribunnews.com di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (16/1/2011).
Selain karena SBY bukan orang Batak dan tidak punya jasa apapun bagi Batak, mereka juga punya satu alasan kuat lainnya yang menolak SBY diberi gelar kehormatan tersebut. Menurut Frans, alasan itu tak lain adalah orang batak benci Presiden tukang bohong.
"SBY tidak pantas menerima satupun gelar yang berasal dari masyarakat suku Batak manapun. Orang Batak benci Presiden pembohong. Apalagi jelas, kebohongan SBY bahkan diakui para pemimpin agama. Masa iya tokoh agama bohong menuduh SBY tukang bohong. Jika sudah tokoh agama bilang SBY tukang bohong, berarti itu sudah parah," ujarnya.
Penulis : Alie Usman
Editor : Gusti Sawabi
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Sabtu, 15 Januari 2011
Inilah 18 Kebohongan Presiden SBY
Sembilan kebohongan lama tersebut antara lain:
Pertama pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal dari penerimaan beras rakyat miskin tahun 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.
Kedua, Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada pangan. Namun pada awal tahun 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara masif.
Ketiga, SBY mendoronga terobosan ketahanan pangan dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.
Keempat, Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Mariot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadi asaran tembak teroris. Ternyata foto tersebut merupakan data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2004.
Kelima, Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas hingga kini.
Keenam, UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.
Ketujuh, Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.
Kedelapan, Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungi dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak1.200 ton dari PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.
Kesembilan, tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.
Sedangkan 9 kebohongan baru SBY, di antaranya:
Pertama, dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarwso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.
Kedua, dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada tahun 2010.
Ketiga, Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tidak efektif karena di sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.
Keempat, Presiden SBY mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus Bank Century.
Kelima, SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.
Keenam, Presden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.
Ketujuh, Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya Anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.
Kedelapan, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.
Kesembilan, Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apapun dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.
2011 sebagai Tahun Kerja Nyata?
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
SINDO, Tuesday, 04 January 2011
AJAKAN Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menjadikan 2011 sebagai tahun kerja nyata merupakan langkah simpatik, apalagi jika digabungkan dengan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa agar kita dapat mencurahkan energi dan waktu kita bersama untuk merespons tantangan besar pada 2011 dan tahuntahun mendatang.
"Ada saatnya kita berkompetisi,ada saatnya kita membangun negeri," ujar Hatta Rajasa. Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),pun tak kalah simpatiknya dalam membuat pernyataan. "Tahun 2011 merupakan saat yang tepat untuk semakin memberi kebahagiaan kepada seluruh warga melalui terobosan berbagai kebijakan politik prorakyat," ujar Tjahjo. Ini ditimpali oleh Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dengan kalimat, "Sudah semestinya perdebatan dan isu politik diwarnai hal yang kontributif demi kepentingan bangsa.
Kita berharap nuansa nilai politisasi yang sangat tinggi itu sudah semakin hilang dan kita kedepankan berpolitik yang lebih berkontribusi." (SINDO,3/1). Pernyataan dari empat tokoh partai yang berbeda itu bernuansa positif dan indah untuk didengar. Pertanyaannya, pernyataanpernyataan itu ditujukan kepada siapa,apakah kepada seluruh khalayak ramai ataukah khusus kepada sesama politisi? Sebab,riuh rendahnya polemik dan naik turunnya suhu politik di Indonesia bukan disebabkan oleh silang pendapat di antara rakyat kebanyakan, melainkan oleh para politisi itu sendiri.
Kita masih merasakan betapa kegaduhan politik pada 2010 yang baru saja kita tinggalkan disebabkan oleh betapa kentalnya politisasi bidang hukum yang dilakukan oleh para elite politik partai. Kasus Bank Century dan penggelapan pajak yang terkait dengan Gayus Tambunan merupakan contoh betapa politisasi penegakan hukum di negeri ini begitu marak. Tahun 2011 memang merupakan batu ujian bagi para politisi, apakah mereka mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada politisi, partai politik, institusi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono.
Penilaian masyarakat selama ini, seperti hasil survei yang dilansir sebuah surat kabar Ibu Kota, tak kurang dari 73% responden menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada kinerja para wakil rakyat di DPR. Sebanyak 68% responden menyatakan apresiasi negatif mereka kepada parpol, dan hanya 54,6% responden yang memberikan apresiasi positif terhadap citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyo- no (Kompas,3/1/11).
Memang pada 2010 stabilitas politik di Indonesia secara umum baik, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang menyerbu,mengintimidasi, dan menyegel rumahrumah ibadat di Jawa Barat yang bukan saja mengganggu ketenteraman umum, melainkan juga merusak semangat keberagaman kita sebagai suatu bangsa. Dari segi ekonomi pertumbuhan ekonomi kita memang mencapai 5,9% pada 2010, tapi siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu?
Segelintir orang kaya Indonesia ataukah ratusan juta rakyat Indonesia? Sulit bagi rakyat kebanyakan untuk menikmati kue pembangunan nasional kita. Para pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri pun sebagian besar tidak menikmati pembangunan yang ada di negerinya sendiri.Belum lagi kebijakan pembangunan ekonomi yang dinilai menyimpang dari asas untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.
Anas dan rekan-rekan politiknya itu sepertinya mengajak sesama politisi Indonesia untuk bahu membahu bekerja mengembalikan kepercayaan rakyat kepada mereka yang semakin memudar. Mereka tampaknya sadar, bila kepercayaan rakyat kepada mereka semakin pudar, dan keyakinan rakyat kepada institusi politik juga pudar, ini merupakan lampu kuning buat mereka.
Bagaimanapun, partai politik masih merupakan saka guru demokrasi di Indonesia, karena calon independen masih diharamkan untuk menjadi wakil rakyat di DPR maupun menjadi presiden. Keyakinan yang memudar akan berpengaruh negatif pada pilihan rakyat pada pemilu yang akan datang. Bila semakin sedikit rakyat memilih di dalam pemilu, berarti semakin kecil pula tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini.
Bila itu terjadi, bukan demokrasi matang yang akan tumbuh di Indonesia, melainkan semakin pudarnya legitimasi politisi di mata rakyat. Bekerja untuk mengembalikan kepercayaan rakyat bukanlah perkara mudah. Itu butuh keseriusan para politisi di dalam menjalankan peran mereka di kancah politik Tanah Air. Proses legislasi di DPR juga bukan hanya mengejar kuantitas undang-undang yang dihasilkan di parlemen setiap tahun,melainkan juga menjaga kualitas undangundang itu sendiri.
Jangan sampai undang-undang yang dihasilkan tidak dapat diimplementasikan atau hanya karena adanya campur tangan asing demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Kita juga masih menyaksikan betapa penegakan hukum di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya pertarungan kepentingan politik di antara partai-partai, terlebih lagi di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai-Partai Koalisi Pendukung Pemerintah.
Kita juga masih menyimpan tanda tanya besar, apakah pernyataan Anas Urbaningrum adalah pesan awal tahun dari Partai Demokrat kepada teman-teman sekoalisi agar jangan melihat pergantian kabinet sebagai pertarungan kepentingan di dalam Setgab,melainkan sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintahan SBY-Boediono ke depan? Bila ini terjadi dan merugikan partai-partai koalisi, haqqul yaqin, pasti terjadi gesekan kembali di dalam Setgab.
Keluar, mungkin saja para pimpinan partai membuat pernyataan simpatik bahwa mereka menerima keputusan itu karena itu adalah hak prerogatif presiden.Namun ke dalam,Setgab dan di dalam partai, bukan mustahil terjadi bargaining politik yang bisa saja kasar,seperti ancaman- ancaman politik atau pengungkapan kasus hukum yang selama ini diletakkan di bawah karpet. Bila 2010 adalah tahun kegaduhan politik di tingkat elite, kita tunggu saja apakah 2011 adalah tahun bersatunya para politisi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang semakin memudar.
Penulis yakin, gonjang-ganjing politik akan terjadi bukan saja di dalam Setgab, melainkan, dan terlebih lagi, di dalam Partai Demokrat sendiri. Semua bermuara pada siapa akan menjadi apa setelah SBY tidak lagi dapat diajukan sebagai calon presiden pada 2014. Orang bisa mengatakan bahwa pemilu presiden masih tiga setengah tahun lagi,namun pertarungan politik di internal Partai Demokrat bukan mustahil sudah mulai terjadi.
Mengajak para politikus bahu membahu bekerja keras membangun negeri ini memang pekerjaan amat sulit, karena politik pada dasarnya "siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana."Menjalankan pemerintahan memang jauh lebih sulit ketimbang meraih kekuasaan! (*)
Sekretariat Pusat AIPI
Widya Graha LIPI, Lt. VII
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Tlp: 021-5224480, Fax: 021-5224480
www.aipi.wordpress.com
INDONESIA KUTUK SERANGAN TERORIS TERHADAP GEREJA KOPTIK DI MESIR
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan teroris di Alexandria, Mesir, 1 Januari 2011, yang mengakibatkan 21 orang meninggal dan 79 orang terluka.
Demikian pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin (3/1/2011).
Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa simpati dan dukacita yang mendalam kepada pemerintah dan masyarakat Mesir serta keluarga korban.
Ledakan bom mobil di sebuah gereja dalam kota wisata Alexandria, 141 kilometer utara Kairo, jelas menunjukkan, terorisme masih menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Perlu pengawasan berlanjut dan kerja sama dengan semua pihak untuk mengatasi setiap tindakan terorisme dan ekstremisme.
Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan Pemerintah Mesir untuk mencapai tujuan bersama mengatasi terorisme.
Pemerintah Indonesia juga mendukung usaha-usaha Pemerintah Mesir untuk membawa pelaku serangan tersebut ke pengadilan.
Sebelumnya, Presiden Mesir Hosni Mubarak telah mengajak umat Muslim dan Kristiani mencegah teror menyusul ledakan bom yang terjadi pada Sabtu dini hari itu.
"Terorisme adalah musuh Islam dan Kristen. Oleh karena itu, mari kita bersatu mencegah aksi teror," kata Presiden Mubarak, seperti dikutip Kantor Berita Mesir MENA.
Presiden Mubarak, menurut Kantor Berita Xinhua, mengatakan, bukti di lapangan menunjukkan, insiden itu berasal dari unsur asing.
Melihat jenis serangan dan daya hancur, para ahli keamanan di Mesir mengatakan, serangan itu kemungkinan dilakukan jaringan teroris Al Qaeda.
Alexandria terletak di pesisir Laut Mediterania dan berisi komunitas Kristen Koptik terbesar di Timur Tengah.
Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas ledakan tersebut.
Syeikha Agung al-Azhar, Prof Dr Ahmad Al-Tayyeb, dan Mufti Nasional Mesir, Ali Goumah, mengecam keras ledakan bom di gereja tersebut.
Pemimpin Gereja Koptik Mesir Baba Shenouda menyerukan kepada warga Kristiani untuk tenang dan mengantisipasi teror oleh kelompok garis keras.
Persentase penduduk Kristen di Mesir berkisar delapan persen dari 80 juta penduduk.
--------------------------------------------------------------------
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12:11
Untuk KELUAR dari milist ini, kirimkan email Saudara ke ApiKatolik-unsubscribe@yahoogroups.com
