Tanggal 25 Maret 2013 yang dirumorkan bakal ada kudeta berlalu dengan aman dan damai. Unjuk rasa sporadis terjadi di sejumlah tempat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tidak berada di Istana Negara karena harus menghadiri acara di Bali. Suasana Ibu Kota aman meski ada penjagaan cukup ketat. Lalu lintas lancar. Pusat perekonomian berjalan seperti biasa. Indeks Harga Saham Gabungan naik 1,16 persen dan berada di angka 4.777.
Kita lega karena kudeta hanya rumor belaka. Pikiran kudeta memang harus dijauhkan dari pikiran elite politik kalau kita tetap bersepakat dengan demokrasi dan konstitusi. Keberhasilan kita mematangkan demokrasi adalah kesepakatan menjadikan pemilu sebagai satu-satunya aturan main. Demokrasi akan kian terkonsolidasi ketika sirkulasi elite kepemimpinan bisa berlangsung damai melalui pemilu.
Kita menangkap ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Korupsi masih merajalela di semua lini kehidupan, di semua cabang kekuasaan. Korupsi telah menyentuh semua profesi, ya hakim, ya jaksa, ya polisi, ya politisi, ataupun pengusaha. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi satu-satunya lembaga pemberantas korupsi dibiarkan kesepian dalam menjalankan amanat suci itu.
Konflik sosial dan benturan antar-aparat keamanan terjadi di sejumlah tempat. Penjara diserbu gerombolan bersenjata, dan aparat tidak berdaya.
Gerombolan bersenjata yang berkeliaran, jika tidak segera tertangkap, akan menambah kekhawatiran masyarakat. Premanisme merajalela. Kemiskinan masih menampakkan wajahnya yang nyata. Sumber daya alam strategis dikuasai pihak asing. Kelompok intoleran masih eksis, dan bahkan kian eksis karena aparat pemerintah sering absen.
Kekecewaan publik itu kita tangkap, dan kita mendesak pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu. Tahun 2013 dan 2014 adalah tahun politik, tetapi tantangan tahun 2015 tidak kalah beratnya. Tahun 2015, Indonesia memasuki ASEAN Economic Community. Kawasan Ekonomi ASEAN akan menjadi peluang besar jika kita mempersiapkannya sejak dini, baik itu aturan, infrastruktur, maupun kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah pun harus menangkap kritik publik itu secara jernih dan kemudian menanggapi dan menyelesaikannya untuk memulihkan kepercayaan rakyat.
Kembali ke isu kudeta. Kita memandang memproduksi isu kudeta ke ruang publik
tidaklah produktif. Energi dan pikiran anak bangsa seharusnya ditujukan kepada agenda besar bangsa yang akan datang dan menyelesaikan masalah kekinian. Pimpinan nasional seyogianya banyak memproduksi isu yang produktif bagi demokrasi bangsa. Menyelesaikan pekerjaan rumah adalah tugas pemerintah, termasuk yang terakhir, mengungkap gerombolan bersenjata yang menyerbu LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
(Tajuk Rencana Kompas, 26 Maret 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar