Survei Kompas menyebutkan citra kepolisian mencapai titik terendah. Sedikitnya, menurut survei ini, tiga perempat bagian responden menyatakan citra kepolisian buruk. Survei ini memang bukan untuk mewakili pandangan umum. Akan tetapi, sebuah survei bisa dipakai sebagai cermin bagi pemimpin polisi untuk merespons persepsi publik tersebut.
Beberapa faktor yang dikeluhkan responden adalah interaksi masyarakat saat berurusan dengan polisi. Masyarakat masih mengeluhkan perhatian, kecepatan, dan keandalan aparat kepolisian dalam merespons persoalan masyarakat. Belum ada standar baku bagaimana penyelesaian sebuah pengaduan di kepolisian.
Persepsi publik terhadap kepolisian juga dipengaruhi sejumlah kasus korupsi yang menimpa perwira tinggi kepolisian. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Djoko Susilo yang perkaranya diperiksa Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, Djoko memiliki sejumlah aset yang nilainya jauh lebih besar daripada gaji yang dimilikinya sebagai perwira tinggi kepolisian. Ditambah lagi dengan manuver mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji saat akan dieksekusi jaksa eksekutor di Bandung. Susno akhirnya ditahan di LP Cibinong.
Kita berharap pimpinan Polri menanggapi saran tersebut. Reformasi di kepolisian harus dilaksanakan guna menciptakan aparat kepolisian yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terobosan harus berani diambil, misalnya dengan mengharuskan anggota kepolisian dan pangkat tertentu melaporkan kekayaannya secara berkala kepada pimpinan Polri ataupun KPK. Cara itu diharapkan bisa memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat.
Pemisahan Polri dari ABRI melalui Ketetapan MPR pada awalnya dipersepsi secara positif. Namun, citra kekerasan belum luput dari Polri. Dalam pemberantasan terorisme, Polri seakan menjadi ujung tombak, tetapi akibatnya citra kekerasan itulah yang melekat pada diri polisi. Dalam pemberantasan terorisme kita menangkap kesan Polri dibiarkan sendirian menghadapi masalah itu. Padahal, anggapan pemberantasan terorisme itu juga ada di sejumlah kementerian lain.
Peringatan Hari Bhayangkara diharapkan menjadi momentum refleksi dan introspeksi pimpinan Polri dan seluruh anggotanya untuk menjadikan Polri sebagai aparat yang disayang masyarakat. Polri harus kembali ke fungsi yang ditegaskan undang-undang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya itu, khususnya menjaga keamanan, kepolisian hendaknya tetap menghormati hak asasi manusia. Selamat ulang tahun Polri!
(Kompas cetak, 1 Juli 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar