DEMOKRASI dan kebebasan pers tidak otomatis menyelesaikan kecenderungan instrumentalistik para pemodal terhadap media yang dimilikinya.
Di negara maju sekalipun selalu muncul persoalan para konglomerat menggunakan media miliknya untuk maksud-maksud politik tertentu. Namun, seyogianya kita tidak terlalu pesimistis di sini. Itu karena media tidak hidup di ruang kosong, di mana pemiliknya adalah satu-satunya pihak yang dapat menentukan isi dan arah diskursus media.
Meminjam penjelasan Vincent Mosco, demokrasi menciptakan pluralitas agen sekaligus dialektika antara struktur dan agen. Pluralitas agen dalam pengertian: isi dan arah pemberitaan media ditentukan aspirasi dan interaksi banyak pihak: pemodal, regulator, kelompok wartawan, gerakan media watch, kelompok peduli konsumen, pengiklan, dan biro iklan.
Dialektika struktur dan agen dalam pengertian: struktur kekuasaan ekonomi atau politik bukan satu-satunya faktor determinan dalam diskursus media. Bagaimana diskursus media dijalankan selalu merupakan hasil tawar-menawar antara struktur kekuasaan ekonomi-politik dan agen-agen pelakunya.
Pluralitas agen serta dialektika struktur dan agen inilah batas-batas kebebasan pemilik media untuk bersikap instrumentalistik terhadap media yang dimilikinya. Pemilik media selalu dihadapkan pada dialektika internal dan dialektika eksternal sekaligus.
Pada lingkup internal, sikap intervensionis pemilik media berbenturan dengan kenyataan bahwa tak semua wartawan menuruti kemauan sang pemilik. Ruang redaksi juga dihuni banyak wartawan yang idealis, yang merasa malu jika arah pemberitaan medianya terlalu partisan. Mereka sedapat mungkin menawar atau melawan intervensi struktural demi kemandirian redaksi.
Tekanan untuk menyiarkan langsung kegiatan partai politik ditawar-tawar sehingga yang terjadi kemudian adalah siaran tunda. Instruksi untuk menyiarkan pidato politik selama setengah jam ditawar-tawar sehingga yang terjadi kemudian adalah penayangan selama 10 menit.
Siaran yang seperti ini, bagaimanapun, tetap harus dikritik. Namun, semestinya ada apresiasi terhadap upaya redaksi melawan intervensi struktur ekonomi-politik dan tidak justru sebaliknya, menganggap redaksi semata-mata sebagai kepanjangan tangan pemilik media.
Kegelisahan terhadap aktivitas politik pemilik media juga menghinggapi divisi pemasaran media. Ketika suatu televisi mulai sering menayangkan iklan politik, mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan pengiklan atau biro iklan: apakah media akan makin partisan, berapa banyak slot iklan komersial yang diambil iklan politik, apakah iklan-iklan politik juga dikenai pajak sebagaimana iklan komersial?
Di sini kita menghadapi situasi yang unik. Divisi pemasaran dan ruang redaksi yang biasanya berseberangan dalam perdebatan soal "berita versus iklan" kini disatukan oleh hal yang sama: kekhawatiran terhadap kecenderungan media yang makin politis atau partisan.
Saling mengontrol
Ketakbebasan pemilik media untuk bersikap instrumentalistik terhadap media juga dapat dijelaskan dalam konteks dialektika eksternal. Beberapa studi menunjukkan, masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak begitu menyukai berita-berita politik. Masyarakat menonton televisi terutama untuk mencari hiburan dan membaca koran terutama untuk mendapat informasi tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, media yang terlalu partisan secara politik selalu berisiko kehilangan simpati masyarakat.
Kritisisme kelas terpelajar, terutama melalui media sosial, juga tak dapat dipandang remeh. Debat tentang media-media partisan melalui media sosial sering terjadi secara intensif, menggunakan bahasa yang vulgar dan tendensius, serta melibatkan banyak pihak.
Juga perlu digarisbawahi, kenyataan bahwa antarmedia juga terjadi persaingan. Demokrasi tidak otomatis menyelesaikan kecenderungan konsentrasi kepemilikan media. Kenyataannya tidak ada kekuatan ekonomi-politik tunggal yang mampu menguasai semua media. Pluralitas juga tercipta dalam peta kepemilikan media dan pluralitas ini memungkinkan terjadi check and balance.
Beberapa media mungkin tak kritis terhadap pemiliknya yang menjadi kandidat presiden. Namun, ada lebih banyak media lain yang sangat kritis terhadap kandidat presiden itu karena tidak ada ikatan ekonomi-politik apa pun atau karena alasan persaingan antarmedia. Dengan kata lain, dependensi satu-dua media dikontrol oleh independensi lebih banyak media lain terhadap kekuatan politik yang sama.
Analisis yang menekankan pluralitas agen serta dialektika struktur agen pada ranah media ini perlu dikemukakan untuk merespons analisis struktural-instrumentalistik yang terlalu menekankan dominasi pemilik media terhadap diskursus media. Kenyataannya media tidak hidup di ruang kosong. Terjadi relasi dialektis antaragen yang berbeda serta antara struktur dan agen yang mengerem keleluasaan pemilik media untuk menggunakan medianya secara semena-mena.
Agus Sudibyo, Anggota Dewan Pers 2010-2013
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003146644
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar