Cari Blog Ini

Selasa, 19 November 2013

KTM Ke-9 WTO dan Paket Bali (Gita Wirjawan)

Oleh: Gita Wirjawan  

DALAM kurun 3-6 Desember 2013 akan digelar perhelatan akbar Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia di Bali.
Sebanyak 159 negara anggota WTO dan sekitar 25 negara pengamat, yang mewakili 97 persen perdagangan dunia, akan mengirim utusan setingkat menteri mengikuti KTM WTO itu. Jumlah anggota delegasi, ditambah wartawan dan aktivis organisasi nirpemerintah serta pebisnis, yang akan berada di Bali pada minggu pertama Desember diperkirakan 10.000 orang.
Pentingkah KTM ini?

KTM Ke-9 ini akan sangat menentukan apakah agenda pembangunan yang diusung dalam Putaran Perundingan Doha sejak tahun 2001 dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Itu sebabnya sangat diharapkan KTM di Bali dapat menghasilkan terobosan dengan menyepakati Paket Bali yang kecil tetapi  kredibel untuk menyelesaikan Agenda Doha lainnya.

KTM Ke-9 ini harus menghasilkan sebuah paket kesepakatan yang dituntaskan selambatnya pada November ini untuk disahkan pada KTM, Desember. Ada kesepakatan umum bahwa Paket Bali tidak harus mencakup semua isu runding dari Agenda Doha, yang terbukti sangat sulit diselesaikan secara bersamaan.

Paket Bali yang sedang dirundingkan di Geneva hari-hari  ini harus  kredibel untuk membangun kembali kepercayaan semua pihak terhadap WTO sebagai forum utama menegosiasikan perbaikan sistem perdagangan multilateral ke arah yang lebih adil bagi negara berkembang.

Paket Bali itu akan menjadi kesepakatan politik negara-negara anggota WTO yang minimal harus mencakup tiga dari sekian isu runding yang belum dapat diselesaikan dalam 12 tahun Perundingan Putaran Doha—empat tahun lebih lama dari Perundingan Putaran Uruguay, yang menghasilkan pembentukan WTO pada tahun 1994.

Ketiga isu tersebut adalah (1) pertanian, yang mencakup penimbunan stok untuk ketahanan pangan, persaingan ekspor produk pertanian, dan administrasi tariff rate quota (TRQ); (2) fasilitas perdagangan; dan (3) masalah pembangunan yang merupakan kepentingan khusus negara kurang berkembang, seperti duty free-quota free (DFQF) untuk negara kurang berkembang, ketentuan surat keterangan asal, dan kemudahan akses pasar jasa ke negara-negara maju.

Pendekatan bertahap dengan tetap menghormati prinsip single undertaking ini dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak mungkin menyelesaikan semua isu perundingan Doha yang demikian luas dan peka dalam waktu yang terbatas, apalagi tiap negara dihadapkan pada isu domestik yang tak kalah pentingnya. Karena itu, targetnya adalah menyepakati Paket Bali yang kecil tetapi mencerminkan adanya perhatian terhadap isu-isu yang dihadapi negara berkembang.

Isu pertanian
Pertanian selalu mendominasi perundingan di WTO. Karena itu, tidak mengherankan apabila perundingan pertanian tidak mengalami kemajuan. Isu runding lain juga tidak akan bergerak meski perdagangan sektor pertanian hanya mewakili 10 persen dari total perdagangan dunia. Hal ini disebabkan tingginya muatan politik di sektor pertanian karena subsidi dan fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah kepada  petani, khususnya di negara yang sudah maju.

Kini pada saat sejumlah negara berkembang mulai memiliki ruang fiskal melakukan hal serupa (memberi subsidi kepada petani) serta didorong oleh kebutuhan menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk yang semakin bertambah sambil meningkatkan taraf hidup petani kecil dan golongan miskin di pedesaan, negara berkembang menuntut fleksibilitas dalam perjanjian pertanian WTO.

Hal ini bertolak belakang dengan posisi negara maju yang telah memberi subsidi pertanian dalam jumlah besar dan dituntut menguranginya secara drastis.

Bagian yang tidak kalah penting dari isu akses pasar adalah mengatur kelancaran arus keluar-masuk barang di pelabuhan secara cepat, murah, dan mudah sehingga perdagangan internasional dapat ditingkatkan dan terjadi pembentukan harga yang menguntungkan bagi konsumen.

Kesepakatan fasilitas perdagangan ini akan sangat membantu Indonesia karena upaya penetrasi pasar di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin akan dapat dilakukan secara lebih pasti dan mudah serta terbebas dari hambatan di pelabuhan, seperti yang berlangsung saat ini.

Perundingan fasilitas perdagangan di Geneva saat ini terfokus pada upaya mencapai keseimbangan antara komitmen negara berkembang melakukan sejumlah perbaikan dan komitmen negara maju memberikan bantuan teknis dan finansial kepada negara berkembang memenuhi komitmennya.

Isu pembangunan dan LDCs
Peningkatan perdagangan dunia tentu harus membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi semua negara anggota WTO. Saat ini sekitar dua pertiga anggota WTO adalah negara berkembang dan negara kurang berkembang (least-developed countries/LDCs), dan sekitar 53 negara anggota WTO dapat dikategorikan sebagai LDCs. Negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus dan tambahan akses ke perdagangan dunia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu perlakuan khusus ini adalah pemberian fasilitas DFQF dan pemberian akses khusus ke sektor jasa di negara maju.

Isu di atas hanyalah sebagian kecil dari isu runding di bawah agenda Doha di WTO, dan isu itulah yang kini menjadi fokus untuk disepakati di KTM Ke-9 WTO di Bali. Beberapa negara anggota juga merundingkan

isu lain, khususnya perluasan cakupan dan keanggotaan Information Technology Agreement (ITA) II.

Bagi Indonesia yang bertindak sebagai Ketua KTM Ke-9 WTO, menyelamatkan Paket Bali dengan tiga elemen seperti digambarkan di atas merupakan prioritas pertama. Memang Paket Bali tampaknya kecil dari segi jumlah isu runding, tetapi terbukti bahwa merundingkan paket kecil pun bukan hal mudah untuk diselesaikan. Untuk itu, political engagement yang dibarengi dengan peningkatan technical engagement di Geneva mutlak diperlukan agar KTM Bali dapat menghasilkan sesuatu seperti harapan semua anggota WTO.

Ini memerlukan diplomasi perdagangan yang proaktif, dan Indonesia akan terus mengupayakannya seperti dilakukan sejak Januari tahun ini di Davos hingga forum APEC di Bali serta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan KTT Asia Timur di Brunei.

Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan RI dan Chair KTM Ke-9 WTO

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003183243
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger