Sulit tentu bagi Suci menjelaskan kronik peristiwa dan penyebab kematian Munir—sang suami—kepada dua anaknya di awal-awal peristiwa kelam, 7 September 2004. Meski kini kasus Munir sudah 10 tahun berlalu, gugatan pertanyaan itu terkadang masih muncul.
Tragedi kematian Munir hingga kini belum juga menemukan kejelasan penyelesaiannya. Meski pelaku lapangan telah ditemukan dan dihukum, aktor-aktor utama pembunuhan Munir masih bebas berkeliaran. Ucapan SBY yang menjadikan kasus Munir sebagai Test of Our History juga belum terwujud. Padahal, kepemimpinan SBY tidak lama lagi akan berakhir.
Problematika intelijen
Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam pembunuhan Munir menjadi pertanda belum berubahnya karakter dan watak intelijen, yang masih menilai gerakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sebagai ancaman keamanan nasional.
Identifikasi ancaman keamanan nasional terhadap para aktivis yang memperjuangkan demokrasi dan HAM oleh intelijen seharusnya hanya hidup dalam rezim otoritarian seperti Orde Baru. Dalam era demokrasi, dunia intelijen seharusnya bersikap lebih profesional dengan tak perlu lagi memata-matai gerak-gerik dan suara kritis gerakan pro demokrasi dan HAM.
Suara-suara kritis itu bukanlah ancaman keamanan nasional, melainkan kekayaan pemikiran yang menghidupkan politik itu sendiri. Dengan demikian, pembunuhan terhadap Munir bukan sekadar pembunuhan terhadap abah dari Alif dan Diva, melainkan tindakan amoral yang mencederai kehidupan politik yang demokratis. Tak heran jika hingga kini persepsi publik terhadap dunia intelijen Indonesia adalah komunitas yang menakutkan karena terdapat kasus yang menunjukkan kerja operasi rahasia intelijen justru ditujukan kepada warga negaranya sendiri.
Intelijen yang masih mengidentifikasi gerakan demokrasi sebagai ancaman keamanan dan masih menjadi alat politik rezim sesungguhnya menunjukkan karakter intelijen yang tidak efektif dan militeristik. Sebab, ciri-ciri intelijen yang tidak akan efektif mengejawantahkan hakikat dirinya adalah intelijen yang memiliki ciri-ciri: institusi militeristik, menjadi alat politik rezim, bersifat otonom, ekstra konstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada kendali demokratis, dapat mencari sumber dana sendiri di luar anggaran negara, serta tanpa pengawasan yang efektif (David L Carter, Law Enforcement Intelligence, 2004).
Reformasi intelijen
Dalam era demokrasi, perubahan intelijen negara harus terwujud dalam perubahan fungsi, tugas, kelembagaan, dan budaya intelijen. Reformasi intelijen itu bertujuan untuk membentuk karakter dan kinerja intelijen yang profesional yang tunduk pada kendali demokratis. Meski Indonesia sudah memiliki UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, regulasi itu belum cukup menjadi pijakan dalam mendorong reformasi intelijen.
Dalam aspek kelembagaan, reformasi intelijen perlu melakukan perubahan institusional BIN menjadi institusi sipil. Sebagai lembaga intelijen negara, seharusnya posisi-posisi strategis di BIN diisi oleh orang-orang sipil atau purnawirawan TNI-Polri yang memiliki kapasitas kecerdasan di atas rata-rata. Selama ini posisi puncak dan strategis di BIN lebih dikuasai oleh anggota militer aktif. Padahal, militer sudah memiliki badan intelijen sendiri , yakni Badan Intelijen Strategis (Bais). Hal ini akan mengganggu regenerasi intelijen yang berasal dari sipil yang sudah lama dididik dan direkrut oleh BIN.
BIN harus menerapkan pola manajemen yang baik sehingga agen intelijen yang dimiliki tetap dinilai sebagai aset yang mahal. Para agen sipil yang sudah berkarier lama di BIN sudah sepantasnya mendapatkan ruang yang besar untuk menduduki beberapa jabatan strategis di BIN. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung kondisi ini akan memperbaiki kinerja intelijen.
Selain itu, reformasi intelijen juga perlu mengikis habis warisan budaya intelijen masa lalu yang militeristik, dan kebal hukum, menjadi budaya intelijen yang profesional dan tunduk terhadap negara hukum serta kendali demokratis. Konsekuensinya, jika ada agen intelijen yang terlibat pelanggaran hukum terhadap warga negaranya sendiri, harus dibawa ke proses hukum dan bukan malah dilindungi (impunitas). Dalam negara demokrasi yang berbasis negara hukum, akuntabilitas intelijen merupakan sebuah kemutlakan yang harus dipenuhi oleh lembaga intelijen.
Agenda Jokowi
Proses reformasi intelijen negara sudah selayaknya menjadi agenda penting bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Membangun intelijen yang profesional tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Meski demikian, proses reformasi intelijen itu harus terus dilakukan.
Langkah pertama yang penting dilakukan oleh Jokowi dalam memperbaiki intelijen negara adalah dengan menunjuk kepala BIN yang bukan berasal dari anggota militer aktif. Sebaiknya Jokowi memilih kepala BIN yang berasal dari sipil, baik itu berasal dari agen BIN sendiri yang sipil, purnawirawan TNI atau Polri, dan atau berasal dari kalangan akademisi.
Dengan penunjukan kepala BIN yang berasal dari sipil, diharapkan proses institusionalisasi BIN menjadi lembaga intelijen sipil dapat terwujud. Namun, calon kandidat kepala BIN itu tentu harus bebas dari masalah yang terkait dengan kasus pelanggaran hukum dan HAM serta memiliki komitmen melakukan perubahan di dalam tubuh BIN demi terwujudnya BIN yang profesional.
Lebih dari itu, di tengah hari peringatan 10 tahun meninggalnya Munir, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat menuntaskan kasus pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum pejabat intelijen negara pada masa lalu. Pandangan pesimistis dari sebagian kalangan bahwa Jokowi akan sulit menyelesaikan kasus Munir akan sangat baik jika dijawab oleh Jokowi bahwa ia akan berkomitmen menyelesaikan kasus Munir. Penuntasan kasus Munir akan menjadi indikator kalau dunia intelijen telah berubah karena dunia intelijen tidak lagi kebal hukum dan tunduk terhadap kendali demokratis.
Dengan slogan kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat, penuntasan kasus Munir selayaknya jadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK mengingat rakyat sangat menantikan keadilan atas kasus Munir. Semoga pertanyaan berulang Alif dan Diva tentang tragedi kematian abahnya akan terjawab dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Al Araf
Direktur Program Imparsial
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008680000
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar