Perayaan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi perayaan ulang tahun terakhir bagi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima. Gatot, kelahiran 13 Maret 1960, akan memasuki masa pensiun pada bulan Maret 2018. Masa baktinya tinggal enam bulan. Bahkan, Gatot Nurmantyo mengaku sudah menyiapkan kader perwira tinggi TNI yang siap menggantikannya.
Reformasi TNI terbilang berhasil sejak reformasi. Berdasarkan sejumlah survei, kepercayaan publik kepada TNI yang pernah terpuruk pada Orde Baru makin membaik. Kini, TNI adalah institusi yang dipercaya masyarakat. Persepsi positif itu didapat TNI melalui proses panjang sejak 1998 yang ditandai dengan ditinggalkannya Dwifungsi ABRI. Reformasi TNI menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dan menjadi militer profesional.
Hasil jajak pendapat harian ini menunjukkan mayoritas responden (87 persen) memberikan persetujuannya atas pernyataan, "TNI bersikap netral dan independen sesuai sumpah prajurit" serta "TNI berdiri di atas semua golongan dan kelompok" yang disetujui 63,6 persen responden. Sementara "TNI menjadi tentara profesional dan tidak berpolitik" diamini 57,6 persen responden.
Persepsi positif publik terhadap TNI seharusnya terus dijaga. Sepak terjang TNI akan menentukan persepsi publik terhadap TNI. Politik TNI adalah politik negara yang tunduk kepada Presiden sebagai penguasa tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dengan memegang politik negara, TNI tentunya berkomitmen pada UUD 1945 dan UU No 34/2004 tentang TNI. Dalam Pasal 3 UU TNI disebutkan, "Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden". Dalam Pasal 3 Ayat 2 disebutkan, "Dalam kebijakan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan".
Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI dihadapkan pada tantangan kian kompleks. Tantangan yang dihadapi TNI, di masa kini dan masa depan, kian bervariasi. Munculnya perang gaya baru, berupa perang asimetris, peran siber, dan perang yang mengandalkan robotik, akan menjadi ancaman yang harus diantisipasi.
Memperingati ulang tahun ke-72, masuk akal kalau publik berharap TNI mengantisipasi perkembangan perang modern di dunia siber. Kehadiran tentara profesional yang menguasai teknologi militer, berparadigma demokrasi dan hak asasi manusia, adalah harapan masyarakat. Untuk mewujudkan itu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dengan memberikan anggaran yang memadai.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Oktober 2017, di halaman 6 dengan judul "TNI Profesional Jadi Tantangan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar