Dalam acara puncak ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saya melayangkan beberapa "postingan" tentang partai anak muda ini. Intinya, saya menaruh harapan pada partai yang baru berdiri empat tahun lalu itu.

Postingan saya itu disambut pengikut dan kawan media sosial. Walaupun hampir semua memberi respons positif, ada beberapa respons negatif yang menurut saya menarik untuk diulas. Respons itu antara lain adalah mengkritik PSI karena dukungannya pada pemerintahan Joko Widodo.

Menurut mereka, semangat kritis PSI sirna di hari ketika mereka memutuskan mendukung Jokowi yang sedang menjalankan pemerintahan. Alih-alih menjauhi zona nyaman, partai ini dinilai justru mendekati lingkaran kekuasaan.

Tidak begitu mudah menyanggah pernyataan itu. Jokowi memang sedang menjabat sebagai Presiden RI. Namun, apakah sesederhana itu persoalannya?

Sebagai partai baru, PSI memang dihadapkan pada dua pilihan: mendukung pemerintah atau berjalan bersama oposisi. Jika PSI mendukung Jokowi dianggap mendekat ke zona nyaman kekuasaan, apakah mendukung lawan Jokowi serta-merta berarti jauh dari kekuasaan?

Pertama-tama yang patut diluruskan adalah siapa di antara dua kubu politik yang sedang bertarung ini yang mewakili kekuatan politik lama yang kekuasaannya berurat dan berakar di mana-mana? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena lanskap politik Indonesia tidak sederhana dan hitam putih.

Dalam sistem politik modern, sangat mungkin  kekuasaan bukan berada pada tangan seorang individu, melainkan kelompok. Bahwa Jokowi adalah pemegang mandat hierarki pemerintahan tertinggi tidak serta-merta menjadikannya sebagai pemilik mutlak kekuasaan. Ada sejumlah indikator yang membuktikan bahwa Jokowi bukan pemilik mutlak kekuasaan itu.

Cawapres dan Ahok

Peristiwa paling mutakhir adalah bagaimana pemilihan calon wakil presiden koalisi pemerintah. Detik-detik terakhir menjelang pengumuman pasangan calon dari kubu petahana, nama yang santer diberitakan media untuk jadi pendamping Jokowi adalah Mahfud MD. Namun, yang kemudian diumumkan adalah KH Ma'ruf Amin. Jokowi dihadapkan pada kenyataan bahwa partai-partai politik koalisi tidak menghendaki Mahfud MD.

Pada peristiwa ini, terlihat Jokowi sesungguhnya sedang menghadapi kekuatan besar di dalam koalisi. Satu-satunya partai yang secara konsisten mendukung Jokowi memilih Mahfud MD saat itu adalah PSI. PSI yang mendukung pilihan pribadi Jokowi itu tidak sedang mencari zona nyaman. Mereka berdiri di samping Jokowi yang rentan.

Peristiwa kedua yang juga jadi perbincangan politik luas adalah soal hukuman penjara bagi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok dipenjara untuk kasus yang ditengarai mengandung nuansa politis yang kental. Ahok adalah teman dekat Jokowi. Ketika Ahok didakwa untuk sebuah ucapan pada pidatonya di Kepulauan Seribu, bisa saja seorang Presiden memerintahkan Kapolri menghentikan penyelidikan sampai selesai Pilkada 2017 sebagaimana umumnya yang terjadi pada kasus-kasus hukum yang menimpa peserta calon peserta pilkada. Yang terjadi adalah proses hukum Ahok terus berjalan bersamaan dengan pesta politik Pilkada 2017.

Proses hukum yang berjalan itu tidak hanya menggerogoti suara Ahok pada pilkada yang menjadikannya kalah pada putaran kedua, ia bahkan dipenjara. Bukan hanya itu, dia juga divonis 2 tahun penjara, lebih berat daripada tuntutan jaksa.

Betapa pun ganjilnya putusan hakim itu, di hadapan hukum, Presiden haram melakukan intervensi. Dan itu benar-benar terjadi. Dua hari menjelang vonis hakim, Jokowi bahkan tak berada di Jakarta. Sekali lagi, berdiri di pihak Jokowi tidak mencerminkan zona nyaman. Betapa pun Jokowi hendak menyelamatkan sahabatnya, Ahok, kekuatan besar di luar dirinya memiliki kehendak lain.

Orang baru tanpa cantolan

Dua peristiwa penting ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa sesungguhnya Jokowi menghadapi kekuatan besar yang setiap saat mengintai untuk menjungkalkannya. Posisinya rentan. Hal itu terjadi setidaknya karena dua hal. Pertama, Jokowi bukan pemilik partai mana pun. Dia bukan ketua partai atau pendiri partai apa pun. Artinya, sebetulnya tidak ada partai yang secara ketat melekat kepadanya. Di awal-awal pemerintahannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang jadi pengusung utamanya saat itu bahkan sering muncul ke publik layaknya sebuah partai oposisi. Demikian pula partai lain di dalam koalisi pemerintahan.

Kedua, Jokowi juga relatif baru dalam lingkaran elite politik Tanah Air. Bahkan, dia bisa dikatakan tidak termasuk lingkaran elite yang menguasai politik nasional. Dia adalah a new kid on the block, seorang anak baru yang sangat mungkin tidak punya banyak akses pada sumber daya politik. Dia bukan anak mantan presiden, pejabat negara, jenderal, konglomerat, atau ketua partai. Dia adalah orang pinggiran dalam politik Tanah Air.

Namun, di tengah kerentanan itu, Jokowi mampu bertahan karena ditopang oleh dua hal. Pertama, dia didukung massa. Betapa pun dia anak baru dan tidak memiliki cantolan pada kekuatan politik lama, Jokowi memiliki popularitas yang membuatnya tidak mudah dicongkel. Demokrasi adalah ajang pertarungan elite, di mana massa menjadi alat ukur utamanya.

Kedua, dalam menjalankan pemerintahan, Jokowi menerapkan kedisiplinan kerja sangat tinggi. Integritasnya nyaris sempurna. Sulit bagi kekuatan politik mana pun untuk mengganggunya karena dia terus berada di atas koridor hukum yang jelas. Tak ada penyimpangan anggaran. Tak ada indikator korupsi. Bahkan, keluarga dekatnya dijauhkan dari posisi-posisi kekuasaan. Dalam menjaga pemerintahannya dari penyelewengan kekuasaan, Jokowi nyaris tanpa cela.

Menjaga integritas di tengah budaya korupsi akut bukan perkara mudah. Pembenci Jokowi muncul dari semua level pemerintahan dan politik. Lagi-lagi dia berada dalam situasi pinggiran. Musuh besar setiap saat mengintai. Integritas yang ketatlah yang menyelamatkan.

Dengan semua realitas itu, memilih untuk secara tegas berada di pihak Jokowi bukan tanpa risiko. Risiko utama adalah terkucilkan dari lingkaran elite politik lama yang masih memiliki akar-akar kuasa di semua level kehidupan negara. Karena itu, dukungan PSI kepada Jokowi tidak bisa serta-merta dinilai sebagai upaya untuk mendekat ke zona nyaman kekuasaan. Sebaliknya, dukungan itu boleh jadi adalah cermin sikap dan komitmen untuk berada di garis pembaruan politik Tanah Air.