Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjabat tangan setelah menandatangani dokumen selama pertemuan puncak di Hotel Capella di pulau resor Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018.
Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dipastikan akan berlangsung di Vietnam, akhir bulan ini.
Kepastian jadwal pertemuan kedua pemimpin disampaikan oleh Trump saat berpidato di hadapan anggota Kongres di Washington, AS, Selasa (5/2/2019) malam waktu setempat. Disebutkan bahwa pembicaraan di antara mereka bakal berlangsung pada 27-28 Februari.
Jika terwujud, pertemuan tersebut merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, Trump dan Kim bertemu di Singapura pada Juni silam. Peristiwa di Singapura mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional karena untuk pertama kalinya seorang presiden aktif AS berbicara empat mata dengan Pemimpin Korut.
Mengingat pertemuan di Singapura tak diikuti kemajuan berarti dalam proses denuklirisasi, negara-negara di dunia kali ini sangat mengharapkan pembicaraan Trump-Kim di Vietnam berujung hasil konkret. Mereka tidak ingin pertemuan pada akhir Februari bernasib sama seperti pertemuan pada Juni lalu. Trump dan Kim dirasa perlu untuk merumuskan jadwal konkret denuklirisasi serta merumuskan langkah-langkah timbal balik kedua negara.
Kenyataannya, menjelang pertemuan Trump dan Kim di Vietnam, kebuntuan sedang terjadi dalam proses denuklirisasi. Pihak AS menginginkan denuklirisasi yang dilakukan Korut berlangsung transparan, dapat diverifikasi, dan tidak bisa dibatalkan. Selama syarat-syarat ini tidak dipenuhi, Washington bersikeras sanksi tetap harus diterapkan atas Pyongyang.
Sebaliknya, Korut yang mengklaim telah menghancurkan fasilitas uji coba nuklirnya berharap AS melakukan langkah yang "sebanding". Selama ini diketahui Korut menginginkan agar sanksi atas negara itu dicabut dan AS mau menyepakati perjanjian damai sebagai tanda berakhirnya secara permanen Perang Korea.
Di tengah proses denuklirisasi yang mandek, seperti diberitakan harian ini pada Rabu (6/2), muncul informasi dari tim pemantau Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Korut berusaha memastikan agar kemampuan nuklir dan rudal balistiknya tak bisa dihancurkan oleh serangan militer. Hal itu terungkap dalam laporan rahasia untuk Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB yang dilihat wartawan Reuters. Disebutkan pula bahwa Korut juga tetap bisa mendapatkan minyak mentah dan batubara meski berada di bawah sanksi dengan cara memindahkan muatan dari kapal ke kapal secara ilegal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar