Kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota di Jakarta, Kamis (19/9/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai rencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh di ruas jalan Jakarta terhadap kebijakan ganjil genap. Evaluasi hanya difokuskan pada ruas yang terkena aturan pembatasan kendaraan tersebut. Padahal, evaluasi menyeluruh dinilai perlu untuk melihat efektivitas kebijakan itu dalam mengurangi volume kendaraan dan menurunkan emisi kendaraan.
Penduduk perkotaan Indonesia akan terus bertambah. Urbanisasi menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan bagi semua apabila dikelola dengan baik.
Hampir semua negara maju mengalami urbanisasi dan mendapatkan manfaat karena berhasil mengelola bertambahnya penduduk kota.
Laporan terbaru Bank Dunia, "Waktunya ACT untuk Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia", yang diluncurkan Kamis (3/9/2019) memproyeksikan, pada tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, sebanyak 70 persen penduduk atau 220 juta orang akan tinggal di perkotaan. Saat ini 151 juta orang, atau hampir 57 persen, penduduk tinggal di kota-kota besar, menengah, dan kecil.
Laporan itu menjadi penting bukan hanya karena urbanisasi tidak terhindarkan dan telah terjadi, tetapi harus memberi manfaat terbesar dan terbaiknya bagi meningkatnya kualitas kehidupan semua anggota masyarakat. Pertumbuhan kota-kota dan urbanisasi juga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan keluar dari kemiskinan.
Orang tertarik berpindah dari desa ke kota karena kota memberi peluang kehidupan lebih baik. Kota menyediakan ruang bertemunya orang-orang berbagai talenta, bertukar pengetahuan dan gagasan, melahirkan inovasi, memudahkan bertemunya antara pencari kerja dan dunia usaha yang membutuhkan kerja, membuka akses pasar barang dan jasa lebih luas, dan dampaknya akan mendorong produktivitas.
Anak-anak di Kampung Bengek yang menempati lahan milk PT Pelindo II di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara bermain di lingkungan yang dikelilingi sampah, Senin (2/9/2019). Keterbatasan ekonomi dan tingginya biaya hidup di ibukota membuat membuat para penghuni kampung yang sebagian diantaranya pemulung memilih menempati tempat kumuh tersebut. Rumah-rumah panggung di kawasan tersebut merupakan bangunan semi permanen berupa bedeng-bedeng triplek dan kayu.
Untuk mendapatkan manfaat terbesar dari urbanisasi, kota-kota harus memenuhi kebutuhan warganya agar nyaman ditinggali dan menarik bagi talenta baru yang dibutuhkan agar kota terus bertumbuh.
Kebutuhan tersebut bersifat fisik dan nonfisik. Di antara kebutuhan yang nonfisik adalah sikap toleran warga kota terhadap keragaman, keamanan, kebijakan inklusif pemerintah kota. Perencana perkotaan, Charles Landry, menunjukkan contoh beberapa kota yang warga dan pemerintahnya toleran terhadap keberagaman mendorong lahirnya inovasi dan penciptaan kemakmuran untuk warganya.
Kebutuhan fisik meliputi akses yang merata di semua wilayah atas kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan kawasan kota yang sehat, tidak kumuh, perumahan dan kebutuhan umum lain. Keterhubungan melalui sarana transportasi publik dan komunikasi sangat vital agar warga mudah menuju ke tempat kerja, layanan umum, dan antarwilayah.
Saran ketiga Bank Dunia dari tiga ACT (akses, konektivitas, dan target) adalah target mengatasi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok.
Pemerintah kota dituntut mengatasi tiga kendala yang kerap dihadapi, yaitu koordinasi di dalam dan lintas pemerintah kota, kapasitas perencanaan kota, dan pendanaan. Pemerintah kota perlu kreatif mencari penyelesaian atas tantangan tersebut melalui kebijakan inklusif yang akan melahirkan partisipasi warga kota. Pemerintah pusat dapat membantu mengembangkan kota karena dampaknya pada pertumbuhan dan pemerataan secara nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar