Musthafa Abd Rahman, wartawan seniorKompas
Hari Rabu (20/1/2021), Joe Biden telah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 dan mulai hari itu pula resmi berdinas di Gedung Putih. Siapa pun penghuni Gedung Putih selalu menempatkan isu Timur Tengah sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya.
Ada dua isu klasik yang selalu membuat penghuni Gedung Putih memberi perhatian khusus terhadap kawasan Timur Tengah, yaitu minyak dan Israel. Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, AS yang menjelma sebagai negara adidaya baru serta-merta memikul tanggung jawab mengontrol kawasan Timur Tengah. Hal itu lantaran adanya kepentingan strategis AS di kawasan itu, yakni minyak dan Israel.
Terkait isu minyak, ada catatan sejarah tentang transaksi antara Raja Arab Saudi Abdul Aziz dan Presiden AS Franklin D Roosevelt di atas kapal perang USS Murphy di Terusan Suez, Mesir, pada 14 Februari 1945. Transaksi itu berupa komitmen AS menjamin keamanan Arab Saudi dengan imbalan jaminan suplai minyak dari Arab Saudi ke AS.
Meskipun ketergantungan AS saat ini atas minyak Timur Tengah sudah sangat berkurang—karena AS sudah berswasembada minyak—--tetapi AS tetap komitmen menjaga kelangsungan transaksi historis tersebut. Hal itu mengingat sekutu AS di Barat, seperti Eropa dan Kanada, tetap bergantung pada minyak Arab Saudi dan negara Arab Teluk lain.
Dunia Barat masih butuh raksasa kekuatan militer AS untuk mengamankan jalur minyak dari kawasan Arab Teluk menuju negara-negara Barat. Itulah latar belakang AS sampai saat ini masih mempertahankan kekuatan militer besar di kawasan Arab Teluk, seperti pangkalan laut Armada V di Bahrain dan pangkalan udara al-Udeid di Qatar. AS juga masih memiliki pangkalan militer yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Joe Biden diambil sumpah sebagai Presiden AS oleh Ketua Hakim Agung AS John Roberts dalam upacara pelantikan di Gedung Capitol, Washington, DC, AS, Rabu (20/1/2021). Isu Iran dan Palestina bakal menjadi tantangan kebijakan luar negeri Biden.
Adapun terkait isu Israel, AS semula memiliki tanggung jawab mempertahankan eksistensi negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Namun, seiring semakin kuatnya negara Israel dan bahkan kini mengungguli secara telak semua negara Arab tetangganya, tanggung jawab AS kini beralih. Dari semula menjaga eksistensi negara Israel, AS kini memiliki tanggung jawab membangun perdamaian Israel dengan negara Arab.
Transformasi tanggung jawab AS atas negara Israel tersebut sudah dimulai sejak konferensi damai di Madrid tahun 1991 yang disponsori AS, diikuti kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina tahun 1993 yang didukung penuh AS. Sejak konferensi Madrid 1991, semua Presiden AS meluncurkan proposal damai Arab-Israel atau Israel-Palestina yang berbeda secara taktik satu sama lain.
Semua Presiden AS secara prinsip mendukung solusi dua negara, Israel dan Palestina yang bisa berdampingan secara damai. Namun, tidak satu pun Presiden AS sampai saat ini yang berhasil mewujudkan solusi dua negara tersebut.
Baca juga: Titik Temu Kepentingan Israel-Arab Teluk dalam Pemilu AS
Presiden AS Joe Biden yang menggantikan Donald Trump tentu segera menghadapi tantangan untuk mewujudkan solusi dua negara yang bisa diterima semua pihak. Bahkan, tantangan terberat dan langsung berada di depan mata Biden yang harus segera ditangani adalah mewujudkan solusi dua negara itu.
Pemain utama di Timur Tengah dan juga internasional yang berkepentingan dengan solusi dua negara tersebut sudah mulai bermanuver menyambut momentum kedatangan Presiden Biden. Mesir dan Jordania bersama Perancis dan Jerman sudah menggerakkan Munich Group dalam upaya menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang berpijak pada solusi dua negara.
Munich Group telah menggelar pertemuan pada 11 Januari lalu di Kairo, Mesir, dengan menyerukan segera dimulainya perundingan damai Israel-Palestina dan siap bekerja sama dengan pemerintahan Biden. Munich Group yang dibentuk pada Februari 2020 di Muenchen, Jerman, beranggotakan Mesir, Jordania, Perancis, dan Jerman. Munich Group dibentuk sebagai gerakan kontra proposal damai AS yang digalang pemerintahan Presiden Trump dan terkenal dengan sebutan Deal of The Century (Transaksi Abad Ini) karena dinilai banyak merugikan pihak Palestina.
Warga Palestina, di Asira al-Qibliya, Tepi Barat, 18 September 2020, memprotes keberadaan permukiman warga Israel dan normalisasi hubungan negara itu dengan Bahrain serta Uni Emirat Arab. Mereka bentrok dengan para pemukim Israel.
Munich Group kini tampak sangat serius ingin memainkan peran dalam menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang macet sejak 2014, serta sekaligus ingin menjadi mitra pemerintahan Presiden Biden dalam mencari solusi konflik Israel-Palestina. Koordinasi internal Munich Group terus dilakukan.
Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Senin (18/1/2021), mengunjungi Amman untuk menemui Raja Jordania Abdullah II. Presiden El-Sisi menyatakan komitmen Mesir dalam upaya menggerakkan proses perdamaian di Timur Tengah dan perundingan damai Israel-Palestina.
Baca juga: Mesir Dorong Perundingan Damai Palestina-Israel
Sebelumnya, Sabtu (16/1/2021), Menlu Jordania Ayman Al-Safadi mengunjungi Riyadh untuk menemui Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan. Mereka membahas berbagai isu Timur Tengah, khususnya upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang digalang Munich Group.
Maka, Presiden Biden kini menghadapi realita baru dalam konteks isu Palestina dengan kehadiran Munich Group yang beranggotakan negara teras di Eropa dan Arab. Hal itu tentu sangat membantu Biden dalam upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dengan menggandeng Munich Group sebagai mitra baru.
Biden bersama Munich Group bisa membujuk Israel meninggalkan proposal damai Deal of The Century besutan pemerintahan Presiden Trump yang sangat menguntungkan Israel dan menerima pijakan baru yang akan diusung pemerintahan Presiden Biden dan Munich Group.
Isu nuklir Iran
Isu terberat kedua bagi Biden adalah isu nuklir Iran. Presiden Biden sejak masa kampanye pemilu presiden AS sudah sering menyampaikan ingin menghidupkan lagi Kesepakatan Nuklir Iran 2015 (JCPOA/The Joint Comprehensive Plan of Action) yang dibatalkan secara sepihak oleh Trump pada 2018.
Presiden AS Donald Trump menandatangani dokumen yang berisi penerapan kembali sanksi terhadap Iran setelah mengumumkan penarikan AS dari Kesepakatan Nuklir Iran, di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (8/5/2018).
Namun, tidak mudah bagi Biden menghidupkan kembali JCPOA itu tanpa ada modifikasi baru yang lebih memberi perhatian pada kepentingan para sahabat AS di Timur Tengah, seperti Israel dan Arab Saudi. Kedua negara itu memandang JCPOA banyak merugikan kepentingan mereka karena tidak menghentikan program pengembangan rudal balistik Iran dan intervensi Iran di negara-negara Arab.
Sebaliknya, Iran tentu menginginkan AS menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi lagi. Strategi besar Iran saat ini adalah mengembalikan JCPOA tanpa modifikasi.
Iran sudah berkorban besar demi kembalinya JCPOA tersebut. Iran memilih menahan diri menghadapi pembunuhan komandan Divisi Al-Quds dalam Garda Revolusi Iran, Mayjen Qassem Soleimani, oleh serangan pesawat tanpa awak (drone) AS dekat bandara udara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.
Iran juga memilih menahan diri terhadap pembunuhan ilmuwan nuklir terkemukanya, Mohsen Fakhrizadeh, pada 27 November 2020 dekat kota Teheran yang diduga kuat dilakukan dinas intelijen luar negeri Israel (Mossad). Harga mahal berupa sikap menahan diri yang dilakukan oleh Teheran tersebut disertai harapan berupa imbalan kembalinya JCPOA 2015.
Iran barangkali telah memiliki kalkulasi jika melancarkan serangan balasan besar-besaran atas tewasnya Soleimani ataupun Fakhrizadeh, niscaya akan meletus perang besar dengan AS atau Israel. Hal itu tentu akan mengubur peluang kembalinya JCPOA.
Namun, tidak mudah bagi Biden untuk menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi seperti yang dihendaki Teheran. Ada realita baru di kawasan Timur Tengah yang kini dihadapi Biden. Realita baru itu adalah rekonsiliasi Arab Teluk yang diumumkan dalam forum KTT Dewan Kerja Sama Teluk di kota al-Ula, Arab Saudi pada 5 Januari lalu.
Gambar yang disediakan Istana Kerajaan Arab Saudi menunjukkan dari kiri ke kanan Emir Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, Deputi Perdana Menteri Oman Fahd Bin Mahmud, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Bahrain Salman bin Hamad Al-Khalifa, Wakil Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, dan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council (GCC) berfoto bersama sebelum pembukaan Pertemuan Ke-41 GCC di al-Ula, Arab Saudi, 5 Januari 2021.
Rekonsiliasi Arab Teluk yang mengakhiri konflik Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) plus Mesir adalah untuk menyatukan barisan Arab Teluk dalam upaya melobi pemerintahan Presiden Biden agar bersedia melakukan modifikasi atas JCPOA.
Selain itu, ada koordinasi tingkat tinggi Israel-Arab Saudi yang diperlihatkan dengan pertemuan rahasia PM Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di kota Neom pada 22 November 2020.
Semua manuver itu tentu untuk menghadapi Iran, khususnya terkait pertarungan isu JCPOA yang akan dihidupkan lagi oleh Presiden Biden. Kini, sangat ditunggu manuver Biden untuk mampu menjembatani kepentingan Iran di satu pihak serta Israel, Arab Saudi, dan negara Arab Teluk lain di pihak lain terkait isu JCPOA tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar