Sejak wacana pemindahan ibu kota bergulir, muncul tanggapan pro-kontra. Masing-masing punya sudut pandang berbeda, sesuai dengan tingkat pendidikan, ilmu, dan pengalaman yang didapat.
Menurut catatan sejarah, ibu kota negara kita sudah tiga kali pindah sepanjang 1948-1950 gara-gara dua kali agresi Belanda. Maka, saat itu Indonesia darurat diberlakukan dan Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kemudian ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dan akhirnya kembali ke Jakarta sampai sekarang.
Ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati atas perpindahan ibu kota Jakarta tempo dulu. Saat itu pemerintah dalam posisi mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Pemerintah Indonesia sangat berwibawa dan mendapat dukungan penuh rakyatnya.
Sekarang kita bisa lihat pro-kontra muncul dari kalangan pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat umum. Alasan orang-orang yang tidak setuju atas pemindahan ibu kota Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, antara lain, belum waktunya, lokasi tidak strategis, serta susah bekerja jika dipindahkan karena jauh dari tempat tinggal dan keluarga. Ada juga yang bertanya dari mana dananya?
Mari kita kembali pada sejarah. Apakah Jakarta tempo dulu seperti sekarang? Kalau dilihat dari peta, apakah Palangkaraya tidak strategis? Bagi yang bekerja di perusahaan, apa perusahaan dan gedung-gedungnya dibongkar dan dipindahkan juga? Apa rumah tinggal tidak bisa dibawa? Apakah dulu dari Jakarta ke Bukit Tinggi, Padang, lalu ke Yogyakarta memerlukan biaya atau dana yang sangat besar? Tentunya tidak.
Persoalan atas pemindahan ibu kota Jakarta ke Palangkaraya terletak di tangan pemerintah pusat. Sekarang tinggal pemerintah ada kemauan politik yang kuat dan didukung para pakar di bidangnya atau tidak. Yakinlah apa pun persoalan yang dihadapi bangsa ini, kita pasti bisa menyelesaikannya!
Penulis mengusulkan kepada pemerintah pusat dan elemen bangsa untuk membuat semacam sayembara guna mendapatkan masukan terbaik para ahli dari sejumlah bidang yang berkenan dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. Harapan saya, para ahli akan terpanggil, datang, dan memberi solusi.
SAPUAN, JALAN AHMAD YANI, SUNGAI SELAN ATAS, BANGKA BELITUNG
Pelayanan Mulia terhadap Lansia/Difabel
Saya seorang lansia. Suami saya seorang penderita stroke, berusia 68 tahun, yang kami sebut sebagai IPS (insan pasca-stroke), dan bergabung di Klub Stroke Karmel, Jalan Kemanggisan, Jakarta Barat.
Kali pertama mendengar bahwa ada layanan gratis transjakarta untuk lansia dan difabel, kami mencoba menghubungi bus tersebut. Responsnya luar biasa. Kami difasilitasi dengan dua bus low entry khusus bagi lansia dan difabel plus mobil kecil transjakarta untuk memberi pertolongan bagi yang sakit beserta stafnya yang cekatan.
Jadilah bagi kami, lansia dan difabel, rekreasi yang menyenangkan: mengunjungi Kalijodo, Kota Tua, dan berakhir di Museum Gajah. Kami peroleh kenikmatan itu secara gratis. Kami memang pensiunan dengan ekonomi pas-pasan.
Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 9 Agustus, kami mengajukan permohonan kembali untuk piknik gratis dengan tujuan Taman Mini Indonesia Indah. Kami memang tidak mendapat bus low entry, tetapi transjakarta menyediakan bus reguler dan para kru yang tulus membantu kami secara maksimal. Sebagian dari kami yang menggunakan kursi roda dibantu memasuki bus dengan cara digotong bersama kursi roda yang bersangkutan.
Kami para lansia dan difabel sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang spesial dari transjakarta. Semoga bus yang melayani warga Jakarta sampai kawasan sekitarnya yang tidak di bawah Pemprov DKI itu bertambah maju dalam melayani penumpang.
EVA KRISTIANTI HUSODO, TANJUNG DUREN UTARA, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar