Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meninggalkan 10 Downing Street, London, Inggris, Selasa (29/10/2019). Johnson mengupayakan kembali percepatan pemilu setelah sempat ditolak parlemen Inggris. Kubu oposisi, Partai Buruh, kini mendukung pelaksanaan pemilu yang dipercepat.
Persetujuan Uni Eropa memundurkan tenggat dari 31 Oktober 2019 menjadi akhir Januari 2020 diumumkan Senin lalu. Hal ini sesuai keinginan kubu oposisi di Parlemen Inggris. Namun, dimundurkannya batas waktu tentu saja bertentangan dengan janji Perdana Menteri Boris Johnson terhadap para pendukungnya. Ia selama ini menegaskan sikapnya yang menghendaki Inggris keluar dari UE pada akhir Oktober meski tanpa kesepakatan sekalipun (no deal).
Namun, Johnson diwajibkan undang-undang yang disahkan parlemen pada bulan lalu untuk mengajukan perpanjangan tenggat. Karena itu, dengan enggan, ia mengajukan penundaan kepada UE. Dalam surat kepada pejabat UE di Brussels, ia menyebut penundaan—yang menurut dia dipaksakan oleh parlemen—adalah sesuatu yang "tak diinginkan".
Garis politik Johnson dan sebagian besar politisi Partai Konservatif memang mewujudkan hasil referendum Brexit pada 23 Juni 2016. Dalam referendum itu, 17,4 juta pemilih atau 51,9 persen mendukung Inggris hengkang dari UE. Adapun sisanya, 16,1 juta orang atau 48,1 persen, memilih negara itu tetap berada UE.
Seorang petugas memasang bendera Inggris di pintu masuk bangunan Consilium di Markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin (28/10/2019).
Pada kenyataannya, dinamika politik di Parlemen Inggris berlangsung tak semulus yang diperkirakan Johnson. Setelah menggantikan Theresa May sebagai perdana menteri, Johnson mendapati tidak mudah merealisasikan Inggris keluar dari UE sesuai hasil referendum. Skenarionya, seperti hengkang tanpa kesepakatan, terus ditentang Partai Buruh, Liberal Demokrat, serta Partai Nasional Skotlandia.
Saat ini, dinamika di Parlemen Inggris beralih pada penentuan pemilihan umum. Konservatif merasa memerlukan pemilu karena menurut survei, posisi mereka sedang unggul cukup baik ketimbang Buruh. Setelah rencana Johnson menggelar pemilu ditolak parlemen, kini ada sinyal kuat pemilu akan digelar pada Desember. Sinyal ini muncul setelah pemimpin Buruh, Jeremy Corbyn, mengumumkan partainya siap menghadapi "kampanye paling radikal selama ini". Ia mau mendukung penyelenggaraan pemilu karena syarat yang diajukannya, yakni penghapusan opsi Brexit tanpa kesepakatan, telah dipenuhi berkat persetujuan UE memperpanjang tenggat hingga 31 Januari 2020.
Bersama perang dagang Amerika Serikat-China, Brexit merupakan salah satu isu yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global akibat ketidakpastian yang ditimbulkannya.
Dengan demikian, hal yang harus ditunggu ialah bagaimana hasil pemilu mendatang. Bisa jadi Konservatif unggul sehingga parlemen segera menyetujui skema Brexit yang disusun partai itu. Namun, bisa pula oposisi mendulang tambahan kursi.
Baca juga : Penemuan 39 Jenazah di Inggris
Tidak ada komentar:
Posting Komentar