Obyektif atau Politis?
"Jenis reaktor HTGR pernah dioperasikan pada 1960-an, tetapi dihentikan karena soal politik." Itulah pernyataan dalam promosi Reaktor Daya Eksperimental (RDE) yang dipentaskan Kompas (17/11/2018) dengan judul "RDE, Sistem Keselamatan Reaktor Tinggi".
Sebaiknya—demi mencerdaskan kehidupan bangsa—Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) atau Kompas menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan "soal politik" itu. Dalam kasus Thermal Oxide Reprocessing Plant (THORP) di British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), pusat nuklir "Windscale" "diruwat" lalu namanya diganti menjadi "Sellafield". Katanya, keputusannya merupakan penemuan (discovery) dan bukan pilihan politis (political choice).
Keputusan tentang RDE itu nanti akan berdasarkan penemuankah atau pilihan politis?
L Wilardjo
Klaseman, Salatiga, Jawa Tengah
Balik Nama Mobil
Pada 6 Agustus 2018 saya membeli mobil bekas, Altis Facelift 2014, secara tunai. Kemudian saya lease-back mobil itu kepada BFI Finance Indonesia Tbk, 10 Agustus 2018.
Saya menyerahkan kepada BFI agar membaliknamakan BPKB dan STNK saya karena saya sudah tiga kali melakukan kontrak dengannya dan pelunasan dipercepat (rekam jejaknya sangat baik).
Yang bikin saya kecewa adalah setelah dua bulan lebih, hingga Sabtu, 17 November 2018, BFI ataupun biro jasanya saling lempar tanggung jawab tanpa kejelasan dan kepastian.
Setiap hari saya waswas membawa mobil hanya bermodalkan selembar surat dari BFI. Pernah dua kali kami terjaring razia kepolisian. Kepolisian mengingatkan penyelesaian masalah mobil tanpa STNK ini.
Selain itu, di tempat tertentu yang menerapkan sistem baru yang mengharuskan memperlihatkan STNK asli pada saat ambil mobil di tempat parkir valet, saya kewalahan.
Mohon klarifikasi BFI selekasnya mengingat kami telah memercayakan BPKB mobil kami untuk diproses. Lagi pula, kami tak pernah telat bayar cicilan mobil setiap bulan.
Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
Yudi
Palmerah Utara, Jakarta Barat
Trotoar di Dekat RS Medistra
Setiap membesuk teman yang rawat inap di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, saya selalu melewati trotoar setelah turun dari jembatan penyeberangan orang, tepatnya di depan Kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto.
Saat beberapa kali melewati prasarana tersebut, saya memperhatikan kualitas pembangunan trotoar sungguh amat buruk. Terkesan dibangun asal-asalan dan di beberapa tempat ada saluran yang tanpa penutup. Ada juga saluran yang sebagian ditutup, tetapi masih kurang rapat.
Ada baiknya pemerintah daerah DKI Jakarta menurunkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) agar mengontrol hasil perbaikan trotoar karena proyek perbaikan trotoar sepertinya rutin terjadi setiap tahun.
Selain itu, apakah akibat dari adanya perbaikan trotoar, bangku-bangku yang pernah dipasang di era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi hilang?
A RISTANTO
Agape, Jatimakmur, Pondokgede,
Kota Bekasi, Jawa Barat
Sampah di Laut
Membaca berita "Kapal Buang Sampah ke Laut, Pelni Harus Tindak" di Kompas (22/11/2018), saya jadi teringat pengalaman saya pada 2011 yang masih membekas. Saat itu saya naik kapal dari Manado menuju Tahuna. Dalam perjalanan, saya menyaksikan sendiri petugas kebersihan membuang sampah ke laut.
Sampai di Tahuna, saya masih melanjutkan perjalanan dengan perahu nelayan ke salah satu pulau kecil di sana. Saya pun menyaksikan masyarakat di pulau terbiasa membuang sampah organik dan non-organik ke laut. Saya sempat menegur. Mereka katakan bahwa itu sudah biasa.
Perlulah pihak yang berwenang mendidik masyarakat tentang akibat buang sampah ke laut.
Vita Priyambada
Tidak ada komentar:
Posting Komentar