Kamis, 23 Maret 2017

Membubarkan Parpol Korup (BAHRUL ILMI YAKUP)

Kian hari praktik korupsi di Indonesia kian berkembang. Hukum gagal membendung perilaku busuk penyelenggara negara atau pejabat pemerintah.

Jerat hukuman yang kian berat bukannya menitahkan efek pencegah bagi pelaku, tetapi justru memacu mereka mengembangkan modus korupsi dari sederhana menjadi makin canggih dan rumit. Tujuannya agar korupsi yang dilakukan lepas dari jerat hukum dan mereka dapat terusmelenggang bebas menikmati uang hasil korupsi.

Pelaku korupsi tak lagi terbatas individu pejabat atau penyelenggara negara, tetapi juga penegak hukum, swasta, dan terakhir parpol. Dakwaan kasus korupsi proyek KTP elektronik yang baru mulaidisidangkanmengindikasikan beberapa parpol besar terlibat atau kebagian uang hasil korupsi. Terkait dengan itu,niscaya jika rakyat. terutama cendekiawan, mulai mengancah aturan hukum yang mengatur hukuman pidanaatau pembubaran terhadap parpol yang terlibatkorupsi karena keterlibatan inibukan hanya kian memelaratkan dan menyulitkan rakyat, lebih dari itumakin mengoyak rasa keadilan rakyat.

Keberanian ataukeleluasaan parpol ikut korupsisangat mungkin dikarenakan parpol merasa kebal hukum. DPR telah membuat proteksi kukuh terhadap parpol. Kulminasinya, UU parpol sama sekali tak mengatur sanksi pidana atau pembubaranparpol yang terlibat korupsi.

Pasal47 UU Nomor 2 Tahun 2011 hanya mengatur sanksi administrasi, teguran, dan penghentian bantuan keuangan.Sanksi administrasi berupapenolakan pendaftaran parpol jika tak memenuhi syarat pendirian, seperti tidak didaftarkan paling sedikit oleh 50 orang, tak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan, dantak memiliki anggaran dasar yang memuat asas dan ciri parpol;visi dan misi parpol; nama, lambang, dan tanda gambar parpol; tujuan dan fungsi parpol.

Sanksi teguran pemerintah dikenakan terhadap parpolyang nama, lambang, atau tanda gambar punya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh parpol lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Tak memilikikepengurusan di tiap provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi bersangkutan dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi bersangkutan dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Tidak memiliki kantor tetap di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu; serta tak punya rekening atas nama parpol.

Sanksi penghentian bantuan keuangan dariAPBN/APBD dikenakan bagi parpol yang tak mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga tak memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI; takberpartisipasi dalam pembangunan; takmenjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Takmelakukan pendidikan politik, tak menyalurkan aspirasi anggotanya; takmenyukseskan pemilu dantak memelihara ketertiban.

Proteksi berlebihan terhadap parpol bukan saja menafikan rasa keadilan rakyat, lebih dari itu merupakan perilakuinkonstitusional, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap subyek hukum di Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu, DPR harus berani memasukkan sanksi pidana dan pembubaran parpol yang terlibat korupsi.

Bubarkan parpol korupsi

Meski hukum positif saat inimelindungi parpol korupsi dari sanksi pidana, tidaklah demikian dengan sanksi pembubaran. Kendati tak bersifat organis-khusus, hukum positif telah mengatur peluang pembubaran terhadap parpol korupsi sebagaimanaketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 telah menisbahkan wewenang kepada Mahkamah Konsititusi membubarkan parpol.

Norma Pasal 24C Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.Selanjutnya MKmengatur hukum acara pembubaran parpol dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008. Secara substantif MK telah cukup baik mengatur bahwa parpol dapat dibubarkan jika ideologi, asas, tujuan, program parpol, atau kegiatan politiknyabertentangan dengan UUD 1945. Atau jika akibat yang ditimbulkan kegiatan politiknya bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, mungkinkarena kurang cermat, MK justru melakukan penyimpangan dalam mengatur pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaranparpol. Pasal 3 PMK Nomor 12 Tahun 2008membatasi hanyapemerintah—dapat diwakili Jaksa Agung dan/atau menteri—yang dapat menjadi pemohon pembubaran parpol. Pengaturan yangmenyimpang sekaligus membatasidi Pasal 3 PMK No 12/2008 tersebut seyogianya segera direvisi MK.

Pengaturan itu bukan sajatak memiliki dasar hukum dan rasionalitas pengaturan yang baik,melainkan jugamerampas dan membelenggu hak konstitusional rakyat untuk memperoleh keadilan.Seyogianya MK membuka akses keadilan luas untuk rakyat yang telah diperlakukan tidak adil oleh parpol pelaku korupsi.

BAHRUL ILMI YAKUP, KETUA ASOSIASI ADVOKAT KONSTITUSI; KETUA PUSAT KAJIAN BUMN;KANDIDAT DOKTOR ILMU HUKUM BUMN FH UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Maret 2017, di halaman 7 dengan judul "Membubarkan Parpol Korup".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Mengharap Gaji Ke-13//Tagihan Melonjak//Jadwal Berubah//Biaya Transfer (Surat Pembaca Kompas)

Mengharap Gaji Ke-13

Mei dan Juni 2017 sudah semakin dekat, berarti sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Seperti biasanya, hal ini akan diikuti dengan kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Sesuatu yang amat merisaukan kami, para pensiunan.

Untuk mendukung kelanjutan hidup, selain gaji pensiun bulanan, kami sebagai pensiunan sangat mengharapkan adanya gaji bulan ke-13. Tahun 2016, pensiunan mendapat harapan palsu dengan bonus gaji bulan ke-14 sebagaimana layaknya pegawai negeri sipil aktif. Ternyata tidak ada. Oleh karena itu, kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, bisakah kami memohon kehadiran gaji ke-13 dan jika mungkin ke-14, di antara Ramadhan dan Idul Fitri?

Gaji ke-13 amat kami perlukan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 2017, membeli surat kabar harian, membayar listrik, membeli beras, dan sedikit hadiah buat para cucu yang puasanya penuh.

Beruntung sekarang ada KTP-el yang berlaku seumur hidup. Jika tidak, kami harus bolak-balik ke RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Sementara Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Pusat, provinsi, kota/kabupaten kurang bersuara untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan.

TJETJEP EDDY HERAWAN, JL H SA,ALAN, KOANG JAYA, KARAWACI, TANGERANG 15112

Tagihan Melonjak

Nomor HP saya 0816835xxx, berlangganan paket unlimited Rp 100.000 per bulan, yaitu paket data 2 GB. Jika hampir mencapai kuota, penggunaan internet akan menjadi lambat.

Sepanjang 2016, rata-rata tagihan Rp 241.576. Pembayaran tagihan via kartu kredit. Januari 2017, saya menerima tagihan Rp 1.623.661. Luar biasa, hampir 7 kali lipat dari tagihan normal.

Saat menghubungi layanan pelanggan Indosat, dijawab ada sistem baru dan paket pelanggan berubah tanpa konfirmasi. Paket unlimited saya entah berubah jadi apa hingga tagihan melonjak berkali-kali lipat.

Saya menelepon Call Centre 185 dan diputuskan fasilitas dikembalikan ke paket semula, unlimited Rp 100.000 per bulan dan refund tagihan Rp 1.264.791 yang dijadikan pengurang tagihan bulan berikutnya. Tagihan Januari jadi Rp 358.870. Malas berdebat, saya terima saja walaupun masih di atas rata-rata tagihan normal.

Februari 2017, muncul tagihan baru Rp 1.616.377. Saya harus berkali-kali menghubungi 185 untuk protes mengapa pengembalian Rp 1.264.791 yang seharusnya jadi pengurang tagihan bulan berikutnya tidak terjadi.

Permintaan koreksi tagihan Februari yang disetujui Indosat adalah refund Rp 1.084.791. Artinya, tagihan Februari Rp 531.586, dua kali lipat tagihan rata-rata normal saya. Saya menganggap Indosat tidak beritikad baik. Saya harus membayar tagihan di luar kewajaran atas keteledoran sistem Indosat.

Proses pengembalian dana kembalian ke kartu kredit berbelit-belit. Indosat lebih senang menahan dana di sistem dengan alasan akan digunakan untuk pengurang tagihan bulan-bulan berikutnya. Kenyataannya, janji itu tidak ditepati. Padahal, dana kembalian itu setara dengan tagihan 10-12 bulan ke depan.

VONNY, GREEN VILLE, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT

Jadwal Berubah

Saya penumpang Qatar Airways E-tiket 157-2348612365. Saya beli 28 Agustus 2016. Rencana berangkat 5 Mei 2017, tujuan KUL-AMS kelas ekonomi.

Saat saya pesan, perjalanan hanya akan transit 7 jam di Qatar. Saat mengecek ulang di situs web, waktu transit berubah menjadi 13 jam di Qatar. Ini sudah mengubah seluruh rencana saya di Eropa karena saya akan tiba sehari lebih lama dari jadwal.

Saya sudah berusaha mengirim e-mail ke kantor pusat Qatar Airways, bahkan menghubungi kantor Qatar Airways di Bali. Namun, semua tidak profesional mengatasi masalah saya. Saya hanya ingin kompensasi hotel untuk beristirahat 13 jam di Qatar. Alasannya tiket saya tidak eligible untuk mendapat fasilitas hotel meski perubahan jadwal itu bukan keinginan saya.

Qatar Airways telah sewenang-wenang mengubah jadwal, tanpa konfirmasi via telepon atau e-mail, tetapi tidak mau membantu mengatasi dampaknya. Perusahaan ini hanya menawarkan penjadwalan ulang yang sangat merugikan saya, termasuk jadi tidak sesuai dengan penerbangan lanjutan DPS-KUL yang saya pesan September 2016.

ADI SUPARTA, SERONGGA KAJA, SERONGGA, GIANYAR BALI

Biaya Transfer

Integrasi kegiatan usaha The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Indonesia dengan afiliasinya dalam Grup HSBC yang berbadan hukum lokal berdampak terhadap nasabah, terutama yang telah melunasi pinjaman KTA tetapi terdapat kelebihan pembayaran.

Saat memproses pengembalian kelebihan dana, dengan menghubungi layanan nasabah 021-52914722, saya mendapat informasi jumlah saldo kelebihan pembayaran ditambah potongan Rp 50.000 untuk biaya transfer antarbank.

Jika ada kelebihan bayar, berarti ada kekeliruan perhitungan pelunasan. Potongan Rp 50.000 per nasabah untuk biaya transfer antarbank juga tak wajar karena biasanya Rp 5.000-Rp 6.500.

FRIESIA ALFERA, TAMAN MANGU INDAH, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Maret 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Modernisasi Militer di Asia Timur (Kompas)

Rencana pembelian 50 kapal baru oleh Malaysia bisa dibaca sebagai bagian dari jawaban terhadap dinamika dan perkem- bangan kawasan Asia Pasifik.

Seperti yang sudah banyak dikatakan oleh para ahli bahwa secara pelan tetapi pasti, terjadi pergeseran pusat gravitasi ekonomi-politik dunia ke Asia Timur. Akibat selanjutnya adalah kawasan Asia Timur akan menjadi kawasan paling dinamis dan mandala interaksi kepentingan negara-negara luar kawasan dan negara-negara kawasan. Bukan tidak mungkin, karena bertemunya berbagai kepentingan, akan terjadi pula perbenturan kepentingan antarnegara.

Kita menyaksikan bagaimana China dari waktu ke waktu semakin memantapkan posisinya, baik sebagai kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik dan militer di kawasan Asia Timur. Pada saat bersamaan, terjadi pula perbenturan kepentingan antara, misalnya, China dan Vietnam juga Filipina di kawasan Laut China Selatan.

Potensi krisis bisa juga muncul dari sengketa antara China dan Jepang menyangkut kepemilikan yang oleh China disebut Pulau Diaoyu dan oleh Jepang diberi nama Senkaku di Laut China Timur. Sengketa kedaulatan atas pulau tersebut pecah sejak 1970.

Persoalan lain yang memberikan andil memanasnya dan meningkatkan persaingan kekuatan di kawasan Asia Timur adalah berlarut-larutnya krisis di Semenanjung Korea, masalah program nuklir Korea Utara, serta ketegangan antara Korea Utara dan Selatan. Sewaktu-waktu kondisi dan situasi di Semenanjung Korea bisa memunculkan krisis keamanan baru di kawasan.

Meskipun Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama di kawasan Asia Timur, perlahan-lahan pengaruhnya mulai berkurang karena, antara lain, kebangkitan negara-negara kawasan, seperti China. Apalagi, kini AS pada zaman Donald Trump akan lebih memusatkan diri pada urusan dalam negeri. Meski demikian, AS tidak mungkin meninggalkan kawasan Asia Timur begitu saja serta tidak lagi perhatian dan peduli. AS, lewat Australia, akan terus mempertahankan kehadirannya.

Kondisi-kondisi, situasi, dan perkembangan seperti itu ikut mendorong Malaysia untuk mempersiapkan diri. Selain juga seperti yang mereka nyatakan, pembaruan armada lautnya untuk mengantisipasi perkembangan terorisme yang diperkirakan akan makin membesar di kawasan Timur dari kawasan Timur Tengah. Langkah Malaysia, bisa jadi, akan diikuti negara-negara lain di kawasan, seperti Filipina, juga Indonesia.

Di sini berlaku adagium lama si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Persiapan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan buruk, adalah penting sekali. Itu yang dilakukan Malaysia.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Maret 2017, di halaman 6 dengan judul "Modernisasi Militer di Asia Timur".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Titik Nol Islam Nusantara (TEUKU KEMAL FASYA)

Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan meresmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Acara itu dirangkai dengan Silaturahim Nasional Jam'iyah Batak Muslim Indonesia, 24-25 Maret 2017, di Mandailing Natal. Kabar ini dipublikasi di situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab.go.id).

Penentuan ini tentu tidak jatuh begitu saja. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kabarnya ikut mendukung program Barus sebagai pusat masuknya Islam pertama di Nusantara.

Rekonstruksi sejarah atau etnografis?

Tentu penetapan Barus sebagai titik awal Islam di Nusantara akan melahirkan perdebatan terkait basis ilmiahnya. Jika digunakan pendekatan sejarah, yaitu pengetahuan rekonstruksi masa lalu yang berpegang pada obyektivitas dan fakta ilmiah, ia terikat pada metodologi yang ketat menurut sejarawan. Tentu juga harus diingat nasihat sejarawan Inggris, RG Collingwood, fakta sejarah tidak pernah akan sampai kepada kita secara murni. Dia selalu memiliki bias di dalam pemikiran para perekamnya, termasuk upaya sejarawan menuliskannya.

Dari sisi rekonstruksi sejarah, arus utama tentang sejarah mula Islam Nusantara menyebutkan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Kerajaan ini merupakan gabungan dua kerajaan Hindu, yaitu Samudra dan Pasai, dengan Raja Meurah Silue yang kemudian bergelar Malik as-Salih (1267-1297) {Muhammad Said, 1981; Anthony Reid (ed), 1995; Robert Pringle, 2010}.

Pengukuhan Pasai sebagai peradaban Islam Melayu pertama di Nusantara juga terjadi dalam dua momentum seminar nasional, yaitu 17-20 Maret 1963 di Medan dan 10-16 Juli 1978 di Banda Aceh. Bahkan, dalam seminar ditemukan juga dalil-dalil tentang jejak kekuasaan Pasai sejak abad ke-11.

Salah satu dokumen tertua tentang keberadaan Kerajaan Pasai ditulis oleh pelancong Venesia, Marco Polo, yang masih sempat bertemu dengan Sultan Malik as-Salih (1292). Kesaksian etnografis Marco Polo tentang Pasai dan tujuh "kerajaan" lainnya di Sumatera (hanya enam yang sempat disinggahinya) memiliki kesan berbeda. Ia menyiratkan Pasai yang terbesar. Penyebutan Perlak adalah tempat pertama yang ia jelajahi. Selain Pasai dan Perlak yang Muslim, kerajaan lain dikatakan masih menganut agama pagan dan bertradisi kanibal (Reid, Sumatera Tempo Doeloe, 2010: 8-10).

Beberapa bukti arkeologis seperti ingin mencecar tentang kesahihan Pasai sebagai kerajaan tertua Islam Nusantara. Ada upaya untuk menjadikan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama dengan menggunakan pseudofakta, yaitu makam berpenanggalan 840 M. Demikian pula memajukan Barus sebagai kerajaan tertua Islam di Nusantara dengan dalil bahwa pedagang Muslim telah masuk di daerah ini sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M (625-642 M), tapi tidak memiliki bukti arus utama sejarah.

Tak kunjung berhasil

Saya pernah menjadi pembahas riset Kerajaan Perlak oleh sebuah tim perguruan tinggi di Langsa, beberapa tahun lalu. Hasil riset itu tak kunjung berhasil menunjukkan dokumen valid bahwa Perlak telah berdiri sebagai sebuah pemerintahan dibandingkan dengan sekadar komunitas etnis-agama. Hal ini tentu berbeda dengan Kerajaan Pasai yang telah dikenal memiliki pemerintahan yang relatif modern, penggunaan mata uang emas pertama di kerajaan Islam Asia Tenggara, kekuatan kemiliteran, juga hubungan perdagangan dan politik internasional (Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, 1999: 3-4).

Selama ini, peneguhan orbit selain Pasai dilakukan tidak dengan pendekatan historis, tetapi etnografis, yaitu melalui sejarah tuturan. Masyarakat di sana (Perlak dan Barus) memercayai bahwa daerah merekalah yang menjadi titik awal Islam, bukan Pasai.

Sebenarnya penggunaan sejarah tuturan demi mengungkap kebenaran masa lalu sah ketika tidak ada upaya lain untuk membongkar bangunan borjuisme sejarah (Paul Thompson, Oral History : Voice of the Past, 2000: 28). Namun, penentuan sejarah Pasai tidak terjadi dalam ruang politik, tapi pembuktian saintifis. Antropolog pada era kolonial, seperti Snouck Hurgronje dan sejarawan Jean Pierre Mouquette, ikut menunjukkan bukti-bukti keberadaan Kerajaan Pasai sebelum ditaklukkan Kerajaan Aceh pada 1524.

Pasai layu, Barus mekar

Meski demikian, bukan berarti Barus tidak penting dalam sejarah Nusantara. Kota tua Barus telah dikenal di Timur Jauh, Eropa, dan Afrika Utara berabad- abad sebelum Masehi serta menjadi pelintasan penting perdagangan kamper, kemenyan, cendana, dan emas. Kota metropolis Sumatera itu mencapai puncaknya pada abad ke-10, kemudian terus menurun menjadi hanya kota kecamatan lusuh dan sepi (Kompas, 1 April 2005).

Namun, bukti-bukti arkeologis pertama Barus tidak merujuk pada khazanah Islam. Jauh sebelum Islam, Barus telah dikenal sebagai asal daerah Batak Toba. Pada abad ke-11, berdasarkan penelitian epigrafi dan arkeologi, terkuak fakta makam-makam Hindu berbahasa Tamil di daerah ini (Claude Guillot, 2002). Makam-makam ulama di Papan Tenggi yang berpenanggalan abad ke-13 terjadi pada fase lain, ketika Barus mulai sepi sebagai kota perdagangan dunia.

Sejak Kerajaan Pasai melemah dan redup pada akhir abad ke-15, poros peradaban dan sastra Melayu akhirnya pindah ke pantai barat-selatan, yaitu wilayah Barus dan Singkil. Di daerah inilah dua hal berkembang secara bersamaan, yaitu filsafat Islam wujudiyah dan kesusastraan Melayu.

Tokoh utama sejarah Melayu dari Barus adalah Hamzah al-Fansuri yang diperkirakan lahir 1570-an dan meninggal pada 1630-an. Fansur sendiri berarti 'kapur barus'. Dulunya daerah Barus masuk wilayah Kerajaan Aceh. Pemikir besar lain yang lahir 120 kilometer dari Barus (Singkil) ialah Syekh Abdurrauf as-Singkili (1615-1693).

Berbeda dengan pengembangan Islam di wilayah Pasai yang berporos pada fikih mazhab Syafi'iyah, Barus dan Singkil menjadi tempat bersemainya gagasan tasawuf, terutama tarekat sattariyah. Tasawuf sebagai ilmu agama batin menjadi katalisator berkembangnya Islam toleran, inklusif, dan progresif. Berkembangnya tradisi zikir dan suluk di Nusantara sangat dipengaruhi pemikiran sufisme dari Barus dan Singkil.

Meski demikian, ada hal yang masih menghubungkan antara Pasai dan Barus. Karya-karya tokoh tasawuf, seperti Syarab al-'Asyikin, Mir'atul Thulab, Tarjuman Mustafid, atau Umdat al-Muhatajin Suluk Maslak al-Mufridin dituliskan dalam bahasa Melayu dan beraksara Arab yang diserupakan dengan bahasa Pasai.

Gagasan pengembangan Islam Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kesusastraan Melayu Pasai pada abad ke-13 hingga ke-14. Ini merupakan pembabakan perkembangan sastra Melayu Islam pertama di dunia atau perkembangan kedua setelah sastra Melayu Buddha di Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 (Abdul Hadi WM dalam Sardono, 2005).

Akhirnya, secara genealogis, Islam Nusantara tidak boleh melupakan Pasai sebagai titik air pertama peradaban Islam-Melayu, bukan sekadar replikasi "agama Mekkah" yang dibawa pedagang-pelawat India, Arab, dan China.

Akan tetapi, jika yang dimaksudkan di sini adalah Islam sufisme, tepatlah menyebut Barus tanpa mengecilkan Singkil.

TEUKU KEMAL FASYA, DEWAN PAKAR NAHDLATUL ULAMA ACEH; ANTROPOLOG ACEH

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Maret 2017, di halaman 6 dengan judul "Titik Nol Islam Nusantara".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Jalan Menuju Masa Depan (CHRISTOPHE BAHUET)

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) baru saja merilis Laporan Pembangunan Manusia 2016 dan Indeks Pembangunan Manusia yang melacak dan memberi peringkat kemajuan yang dicapai semua negara di dunia.

Laporan dengan judul Pembangunan Manusia untuk Setiap Orang memiliki pesan utama: seperempat abad terakhir, sejumlah aspek pembangunan manusia telah maju pesat, tetapi pencapaian tersebut belum memberi manfaat bagi setiap orang.

Ini pesan global. Pesan yang sangat relevan, baik untuk negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Selama bertahun-tahun, UNDP secara konsisten menyoroti pencapaian luar biasa Indonesia dalam pembangunan manusia. Sejak 1990 hingga 2015, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melonjak 30,5 persen dan kemajuan telah dicapai dalam tiga dimensi utama yang ditangkap IPM: pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Pendapatan nasional bruto per kapita menjadi faktor kunci dengan kenaikan tajam IPM 135,4 persen dalam 25 tahun terakhir, tetapi bukan satu-satunya pendorong kemajuan pembangunan manusia di Indonesia. Kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat juga meningkat paling signifikan. Hal ini tecermin dalam indikator IPM kedua: harapan hidup saat lahir meningkat 5,8 tahun antara 1990 dan 2015. Pendidikan juga menunjukkan perubahan sangat baik dengan rata-rata lama bersekolah naik 4,6 tahun.

Tertinggi

Pencapaian ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan peningkatan pembangunan manusia tertinggi di Asia dan menempati kategori pembangunan manusia menengah dengan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Melihat tantangan ke depan, pertanyaan utama yang dihadapi Indonesia dan mitra-mitra pembangunan seperti UNDP, yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional, adalah: "bagaimana meningkatkan kemajuan pembangunan manusia untuk seluruh 255 juta penduduk Indonesia?".

Analisis IPM dalam laporan UNDP ini memberikan beberapa masukan. Pertama, kemajuan tiga indikator yang ditangkap IPM di tingkat nasional masih bisa ditingkatkan. Sebagai contoh, meski ada kemajuan, harapan hidup saat lahir di Indonesia saat ini 69,1 tahun. Namun, angka itu masih di bawah rata-rata 74,2 tahun untuk Asia Timur dan Pasifik. Kedua, analisis laporan ini menyebutkan bahwa kunci utama kemajuan pembangunan manusia yang signifikan di Indonesia terletak pada pengurangan ketimpangan, khususnya antara laki-laki dan perempuan.

Satu indeks saja tidak menceritakan kondisi keseluruhan. Seperti semua nilai rata-rata, IPM tak menunjukkan masalah ketimpangan yang dihadapi perempuan dan laki-laki, penduduk perdesaan dan perkotaan, serta kelompok populasi yang berbeda di mana beberapa lebih rentan daripada yang lain.

IPM dan ketimpangan

Itu sebabnya, pada 2010 UNDP memperkenalkan IPM yang disesuaikan dengan ketimpangan (inequality-adjusted human development index), yang melihat ketimpangan dalam tiga dimensi IPM dengan mendiskon nilai rata-rata setiap dimensi ini dengan tingkat ketimpangan masing-masing. Ketika ketimpangan di suatu negara naik, kemunduran pembangunan manusia juga ikut meningkat. Inilah yang terjadi dengan pembangunan manusia di Indonesia. IPM Indonesia 0,689, tetapi ketika angka itu disesuaikan dengan tingkat ketimpangan, indeks yang sama menjadi 0,563, turun 18,2 persen.

Turunnya indeks itu dapat dijelaskan dari ketimpangan pendapatan, perbedaan standar hidup, dan perbedaan akses layanan, baik antarprovinsi maupun antara daerah perkotaan dan perdesaan. Akan tetapi, kemunduran pembangunan manusia juga secara khusus disebabkan adanya ketidaksetaraan jender yang dianalisis secara mendalam di LPM 2016. Pada 2014, penghitungan IPM yang terpilah berdasarkan jenis kelamin mulai diperkenalkan yang memungkinkan UNDP menghitung dan membandingkan IPM untuk laki-laki dan perempuan. Namun, sayangnya, hasil menunjukkan, di sebagian besar negara di dunia, laki-laki dan perempuan tidak menikmati tingkat pembangunan manusia yang sama. Di Indonesia, indeks untuk laki-laki 0,712. Adapun untuk perempuan Indonesia hanya mencapai 0,66.

Mengurangi ketimpangan akan meningkatkan pembangunan. Inilah komitmen para pemimpin dunia dengan mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal sebagai SDGs di Kantor Pusat PBB pada September 2015. Dari 17 tujuan, di antaranya adalah Tujuan 5 tentang kesetaraan jender dan Tujuan 10 tentang pengurangan ketimpangan. Keseluruhan 17 Tujuan SDGs ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta melindungi bumi kita.

Tujuan-tujuan itu menetapkan arah untuk masa depan yang lebih baik yang akan dicapai pada 2030. Dan untuk pertama kali dalam sejarah, tujuan-tujuan itu bersifat universal. Ini berarti tujuan itu adalah untuk negara-negara maju dan juga negara berkembang serta untuk setiap laki-laki, perempuan, dan seluruh anak di dunia sehingga "tidak ada satu orang pun yang tertinggal".

Indonesia terlibat aktif dalam agenda ini dengan dukungan kuat dari UNDP dan lembaga-lembaga PBB lain. Pemerintah dan masyarakat madani, sektor swasta, sektor filantropis, media, para aktor terkenal yang merupakan UNDP SDGsmovers serta banyak pemangku kepentingan telah menyatakan komitmen mereka untuk mendukung SDGs. Momentum sangat kuat telah terjadi dengan berkembangnya inisiatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk mengubah SDGs menjadi kenyataan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain analisis mendalam, laporan pembangunan manusia UNDP yang baru, yang diluncurkan pekan ini di Jakarta, juga bertujuan untuk berkontribusi terhadap momentum SDGs.

Di dalamnya terdapat beberapa catatan, di antaranya pentingnya pertumbuhan yang inklusif melalui inklusi keuangan, investasi yang berfokus pada prioritas pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur perdesaan, mobilisasi sumber daya untuk pembangunan manusia melalui ruang fiskal dan pembiayaan perubahan iklim, peningkatan perlindungan sosial, serta langkah afirmatif untuk kelompok marjinal dan rentan.

Banyak dari rekomendasi tersebut yang telah tecermin dalam Nawacita dan rencana pembangunan nasional, sedangkan sejumlah rekomendasi yang lain sedang dan dapat dikembangkan serta diimplementasikan di Indonesia. Melalui kantornya di Indonesia, UNDP siap untuk bekerja dengan semua mitra nasional dan internasional sehingga pembangunan manusia bermanfaat bagi semua orang dari Sabang sampai Merauke.

CHRISTOPHE BAHUET

UNDP Country Director

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Maret 2017, di halaman 7 dengan judul "Jalan Menuju Masa Depan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Memerangi Pornografi Anak (SUSANTO)

Kejahatan pornografi anak-anak semakin marak. Fakta dan kejadian terus bermunculan dengan berbagai pola dan modus.
DIDIE SW

Kasus terbaru: Polda Metro Jaya menangkap empat tersangka pelaku pornografi anak-anak via Facebook jaringan internasional. Selain menampilkan konten pornografi, dua tersangka—MBU (27) alias Wawan alias Snorlax dan DF alias T-Day (17)—melakukan kekerasan seks terhadap sejumlah korbannya. Di antara korban itu, beberapa masih merupakan keluarga kedua tersangka.

Di era keterbukaan saat ini, pornografi merupakan isu yang sangat seksi. Keran informasi yang terbuka lebar setelah 1998 tampaknya tak disia-siakan jaringan pelaku kejahatan pornografi. Motifnya cukup beragam: bisnis, kejahatan seks, eksploitasi ekonomi, sampai perdagangan anak- anak.

Meski Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah lama terbit, secara faktual pornografi masih tumbuh pesat dan menjamur. Konten pornografi mudah ditemukan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, dan gerak tubuh. Juga pesan melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seks yang melanggar norma susila.

Meningkatnya jumlah kasus pornografi anak-anak terkonfirmasi oleh data KPAI 2016. Berdasarkan pengaduan dan pengawasan, kasus pornografi dan siber menempati urutan ketiga (464 kasus) setelah kasus anak-anak berhadapan dengan hukum (1.198) serta kasus pelanggaran hak anak-anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif (809). Pada 2015, kasus pornografi menempati urutan keempat setelah kasus pelanggaran anak-anak di lingkungan satuan pendidikan.

Kapitalisme pornografi

Saat ini jutaan orang menggunakan internet setiap hari. Ini membuka peluang pengguna, termasuk anak-anak, mengakses pornografi. Diperkirakan, 60 persen dari 1 miliar pengguna internet dunia membuka situs porno saat terkoneksi dengan jaringan.

Yang mencemaskan, minat terhadap pornografi anak-anak yang meningkat ini terkait dengan komoditas bisnis haram yang menjanjikan, beromzet miliaran dollar AS. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil pengamatan The Wall Street Journal yang mengungkap bahwa situs web yang memuat konten pornografi menghasilkan laba sangat besar. Sebuah sumber menyebutkan bahwa kontribusi untung dari situs porno tersebut mencapai 18 miliar dollar AS per tahun.

Perang terhadap pornografi masih menghadapi tantangan berat. Dampak derasnya arus pornografi tidak hanya terhadap anak-anak sebagai korban, tetapi juga orang dewasa. Menurut hasil penelitian Universitas Oklahoma, perceraian akibat penggunaan materi pornografi oleh suami meningkat hampir dua kali lipat, dari 6 persen menjadi 11 persen. Ini meneguhkan betapa pornografi merupakan masalah serius dan berdampak kompleks.

Menurut studi yang dimuat Journal of Sexual Medicine online, ada tiga tipe pengguna pornografi.

Pertama, pengguna dengan tujuan rekreasi. Pengguna dalam kategori ini paling banyak, mencapai 75 persen. Mereka mayoritas perempuan (menikah atau berpacaran) yang menonton film porno sekitar 24 menit dalam seminggu.

Kedua, pengguna yang kompulsif. Mereka rata-rata menonton yang porno di rumah, kantor, atau tempat lain yang nyaman dengan durasi sekitar 17 menit setiap minggu. Ketiga, pengguna yang tertekan. Kelompok ini diperkirakan berjumlah sekitar 11,8 persen. Walau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan dua kelompok lain, kebiasaan mereka menonton jauh lebih banyak. Kelompok ini rata-rata menonton materi pornografi 110 menit setiap minggu.

Pencegahan optimal

Tampaknya tak berlebihan jika industri pornografi telah menjadi "penumpang gelap" pada agenda besar reformasi. Produksi pornografi terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentu keadaan ini tak boleh dibiarkan apabila kita menginginkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Respons kebijakan

Setidaknya terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan.

Pertama, pemastian sistem proteksi. Upaya proteksi negara dari bahaya pornografi di internet cukup beragam. Kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkorelasi dengan pilihan adopsi sistem pemerintahan setiap negara. Arab Saudi dan China, misalnya, membuat server atau membatasi informasi dan konten bermuatan pornografi melalui pembekal layanan internet. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, sensor di internet juga diberlakukan, tetapi bukan oleh pemerintah, melainkan muncul dari masyarakat yang menggerakkan agar internet dikelola sebagai media yang sehat.

Mengingat derasnya arus pornografi di Indonesia, upaya pemastian proteksi agar pornografi tak menjadi konsumsi anak dan anak sekaligus tak menjadi korban merupakan keniscayaan. Regulasi telah ada, kebijakan telah terbit, bahkan gugus tugas telah dibentuk sebagai perwujudan komitmen negara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan banyak hal dengan beragam program dan strateginya. Namun, upaya yang telah ada itu tampaknya belum sebanding dengan kompleksitas bisnis pornografi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Apalagi akhir-akhir ini anak-anak menjadi sasaran jaringan bisnis pornografi.

Kedua, kriminalisasi pelaku dan jaringan bisnis. Seharusnya tidak ada toleransi bagi pebisnis pornografi, apalagi yang menjadikan anak-anak sebagai obyek. Sangat berbahaya.

Langkah kepolisian menangkap sejumlah pelaku merupakan sinyal positif bagi penegakan hukum. Jika gurita bisnis besar yang terus melancarkan promosi di laman-laman internet dapat dibongkar habis hingga akar-akarnya, ini merupakan kabar baik bagi kriminalisasi pelaku kejahatan bisnis pornografi (sebab pintu memasuki pornografi sering kali memicu kejahatan seks terhadap anak-anak). Upaya membongkar habis sampai ke akar-akarnya itu merupakan realisasi komitmen besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerangi kejahatan seks terhadap anak-anak.

Ketiga, literasi internet sehat. Penelitian yang didukung Unicef (2014) sebagai bagian dari program Digital Citizenship Safety melaporkan bahwa usia 10 sampai 19 tahun merupakan kelompok populasi terbesar pengakses internet. Namun, tak semua anak usia itu memiliki literasi cukup dalam pemanfaatannya. Pembentukan kemampuan penggunaan internet yang baik akan tumbuh karena adanya literasi membaca dan menulis, literasi audio visual, dan literasi digital. Semua itu dapat membentuk anak-anak jadi kritis dalam menggunakan internet dan meningkatkan kemampuan hingga kreativitas dalam penggunaan internet. Literasi internet amat mendesak.

Dari sejumlah kasus anak yang dilaporkan, mengapa anak terjebak menjadi korban porno dan pelaku penyebar konten pornografi, diperoleh bahwa rata-rata karena lemahnya literasi penggunaan internet. Maka, upaya literasi bagi anak-anak usia dini, usia pendidikan dasar, dan usia sekolah menengah merupakan kebutuhan prinsip sehingga penting terintegrasi pengasuhan dan pembelajaran di sekolah agar anak dipastikan aman.

Keempat, pembudayaan nol pornografi. Anak-anak pengakses porno dipengaruhi oleh banyak hal, seperti teman sebaya, kakak kelas, tetangga, bahkan sebagian orangtua. Tak sedikit kasus ditemukan, anak mengetahui porno karena orangtua lupa menutup konten porno yang telah dibuka. Inilah perkenalan awal dunia pornografi pada anak. Maka, benar kata orang bijak, "Ubahlah perilakumu sebelum menginginkan anak-anak kalian menjadi orang baik." Tentu tak ada upaya baik yang instan. Semua membutuhkan proses dan waktu. Tinggal kapan memulai dan seberapa jauh memegang teguh konsistensi. Semoga.

SUSANTO, WAKIL KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), ALUMNUS PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Maret 2017, di halaman 6 dengan judul "Memerangi Pornografi Anak".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Rabu, 22 Maret 2017

TAJUK RENCANA: Ketika Alam Membalas (Kompas)

Dua puluh lima tahun lalu, kesadaran bahwa manusia merusak lingkungan telah melahirkan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, 1992.
TOTO S

Pola hidup masyarakat modern membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam. Betul telah terjadi peningkatan produk domestik bruto dan produksi industri, tetapi pembangunan berbasis pertumbuhan produksi ternyata gagal di bidang sosial dan lingkungan.

Indonesia termasuk salah satu dari 172 negara yang berpartisipasi. Sebagai ajang pembahasan lingkungan para pemimpin dunia kala itu, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi menghasilkan Deklarasi Rio yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di setiap negara.

Kenyataannya, tidak mudah menumbuhkan kesadaran membangun yang ramah lingkungan. Perubahan iklim masih terus mengancam dengan dampak bencana yang nyata: kenaikan suhu bumi yang memicu kenaikan permukaan air laut, musim ekstrem yang memicu banjir dan kekeringan, serta badai yang semakin sering. Ironisnya, masyarakat miskin yang paling rentan terdampak.

Keterbatasan sumber daya membuat masyarakat miskin terpaksa hidup di kawasan rawan banjir, longsor, bahkan abrasi. Mereka juga tak mudah mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bisa membantu keluar dari keterpurukan.

Di sisi lain, berubahnya pola cuaca dan iklim membuat produksi pertanian menjadi tidak menentu. Padahal, mereka yang mengandalkan hidup sebagai petani merupakan dua pertiga warga miskin yang tinggal di desa. Apabila hidup selaras dengan alam tidak segera digalakkan, tahun 2050 bisa terjadi defisit gabah kering 60 juta ton.

Kita tahu, perubahan iklim tidak terjadi begitu saja. Kerusakan ekologis ini terjadi, antara lain, karena peningkatan emisi gas rumah kaca, termasuk di antaranya karbon dioksida (CO2). Kondisi diperparah dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sepanjang Orde Baru—dan berlanjut di era Reformasi—yang menghancurkan hutan, mengalihfungsikan kawasan hijau, serta amburadulnya fungsi penataan ruang. Lemahnya pemerintah mengatasi semua ini menjadi bencana ganda yang semakin menumpulkan kemampuan menghadapi perubahan iklim.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki cetak biru pembangunan berkelanjutan. Maka, kembali pada cetak biru dan melaksanakan tanpa kompromi adalah cara terbaik menghadapi balasan alam ini. Apalagi kalau disertai dengan berbagai solusi jangka pendek untuk para korban terdampak. Industri bersih jelas menjadi prioritas. Perbaikan penataan ruang, reboisasi hutan dan lahan, hingga meningkatkan kapasitas petani dan nelayan, menjadi pekerjaan rumah yang berikutnya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Maret 2017, di halaman 6 dengan judul "Ketika Alam Membalas".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.