Sabtu, 20 September 2014

KOLOM POLITIK: Demokrasi Bukan Kado (Budiarto Shambazy)

TIAP kali pilkada, pileg, atau pilpres, pikiran kita rakyat otomatis tergiring ke apa yang disebut "pesta demokrasi". Jadi yang berpesta adalah kita rakyat, bukan mereka wakil-wakil kita yang kita pilih itu. Pemilihan merupakan pesta yang jarang terjadi, cuma diadakan sekali dalam beberapa tahun khusus bagi kita rakyat untuk memilih bupati/wali kota, gubernur, anggota parlemen, dan presiden yang kita percayai.

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani kuno, "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan). Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang tertinggi, atau dalam istilah populer, "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat".

Itulah kenikmatan demokrasi yang kita rasakan bersama-sama sejak Reformasi 1998 sampai kini. Kita sudah memilih dua presiden secara langsung, empat kali memilih anggota parlemen secara bebas, dan juga memilih ratusan kepala daerah, juga secara langsung.

Kita sudah meninggalkan masa suram enam kali pemilu Orde Baru yang tidak luber dan jurdil, pasrah menerima saja tiap lima tahun sekali MPR mencalonkan Soeharto sebagai presiden. Berkali-kali kita diperdaya seolah hanya Soeharto yang mampu menjadi presiden sebagai mandataris MPR, lembaga yang konon mewakili kita.

Namun, tiba-tiba kini kita rakyat diancam marabahaya kembalinya sistem pemilihan Orde Baru itu. Koalisi Merah Putih ingin memaksakan pilkada dilakukan secara tak langsung alias melalui DPRD seperti dulu. Kita rakyat dilecehkan. Sebab, kata mereka, pilkada langsung terbukti gagal karena boros biaya, menjadi sumber politik uang, dan menimbulkan konflik horizontal.

Ketika rakyat mengkritisi pemborosan, partai-partai menjawab, "Demokrasi memang mahal." Maraknya politik uang bersumber dari siasat sebagian calon pejabat publik menyiapkan "gizi" untuk membeli suara. Dan, konflik horizontal pecah lebih banyak karena persekongkolan di elite partai, bukan karena rakyat bersengketa. Alhasil, tak ada satu pun dari ketiga dalih itu yang layak ditudingkan kepada rakyat sebagai biang keladi kegagalan demokrasi langsung.

Rakyat dianggap belum mampu berdemokrasi. Namun, lihatlah bagaimana sebagian partai dan politisi yang ikut pilkada, pileg, dan pilpres, yang memanfaatkan semua cara untuk berkuasa. Bukan rahasia lagi ada caleg mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk membeli suara di Pemilu 2014. Lima tahun lalu, entah berapa triliun rupiah dana hasil korupsi Bank Century digelontorkan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.

Pada kampanye Pilpres 2014, kubu-kubu tertentu melancarkan fitnah kejam untuk menjatuhkan capres Joko Widodo. Ia bukan cuma dikabarkan telah wafat, tetapi juga konon berdarah Tiongkok dengan ayah berasal dari Singapura dan beragama Kristen.

Masih segar dalam ingatan bagaimana kurang ikhlasnya mereka yang kalah Pilpres 2014. Mereka menggunakan cara-cara tidak terpuji dalam melayangkan protes, antara lain mengancam akan menculik Ketua KPU dan menabrakkan kendaraan-kendaraan militer ke barikade polisi yang menjaga gedung Mahkamah Konstitusi.

Sekali lagi, apakah itu semua harus dipersalahkan kepada rakyat, seolah kita belum layak berdemokrasi langsung? Padahal, negara-negara sahabat justru memuji rakyat Indonesia yang telah menentukan pilihan melalui Pemilu-Pilpres 2014 yang kredibel, jurdil, dan luber.

Kalau mengilas balik ke belakang sejak Reformasi 1998, kita telah menjalani proses demokratisasi dengan segala suka dan duka sehingga semakin hari semakin matang. Tak lama setelah kerusuhan Mei 1998, disusul pengunduran diri Soeharto yang digantikan BJ Habibie, transisi dan konsolidasi demokrasi relatif stabil dan aman.

Kita kehilangan Timor Timur. Namun, setidaknya tidak tercerai-berai akibat transisi dan konsolidasi demokrasi yang labil dan tidak aman, seperti di Uni Soviet, Eropa Timur, atau di negara-negara Magribi. Memang ada upaya dari beberapa provinsi yang menuntut kemerdekaan, tetapi akhirnya mau menerima agenda reformasi tentang otonomi daerah yang diperluas.

Sementara itu, lihatlah apa yang dilakukan para politisi dan partai-partai yang tiada henti melakukan "transisi dan konsolidasi korupsi" di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Lihat pula korupsi yang dilakukan di kementerian-kementerian selama sepuluh tahun terakhir yang tidak dilakukan oleh rakyat.

Upaya memberlakukan kembali pilkada tidak langsung merupakan salah satu cara yang tidak demokratis yang masih mempunyai pengikut di negeri ini. Sejarah kita, juga setiap bangsa, memperlihatkan selalu saja ada upaya politisi/pemimpin/partai/kelompok/elite untuk mematikan demokrasi—setidaknya menghambat langkah menuju advanced democracy.

Soekarno melakukannya lewat Dekrit 5 Juli 1959 dengan embel-embel Demokrasi Terpimpin. Soeharto memilih jalan yang semu melalui Demokrasi Pancasila dengan membonsaikan partai hanya menjadi tiga dan Golkar wajib menjadi pemenang pemilu. Abdurrahman Wahid pernah mencoba memberlakukan dekrit.

Selalu ada kaum fanatik yang ingin melakukan democratic reversal tidak akan tinggal diam, termasuk meniadakan pilkada langsung. Patut dicamkan, demokrasi pasca Reformasi 1998 bukanlah kado yang diberikan dari seorang presiden, partai, atau rezim. Kitalah yang berjuang mati-matian merebut demokrasi dan tentu tidak akan rela jika ada yang mau merampasnya.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008986935
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Susu dan Nila Luky Djani (Berham  Noor)

Bagaimanapun yang ingin dipesankan Luky Djani dalam artikelnya, "Karena Susu Setitik Baik Nila Sebelanga", di Opini Kompas (16/9), adalah jalan kebenaran bagi seorang pemimpin idaman. Memang judul itu diambil dari sebuah peribahasa, "karena nila setitik, rusak susu sebelanga", tetapi diubah pengertian fisiknya menjadi setitik susu membuat sebelanga nila kehilangan daya rusaknya. Arti peribahasa semula itu bisa dikiaskan, kebaikan sebanyak itu rusak atau cela karena keburukan yang hanya sedikit.

Keberatan saya dalam hal ini, secara fisik setitik zat bernama susu tak terbayangkan mampu mengubah sifat sebelanga nila, kecuali susu itu berkekuatan sihir. Jadi, faktanya terputar balik sehingga tuntunan baik peribahasa bisa tak diacuhkan karena berlawanan dengan hukum alam. Agar sesuai dengan kodrat, sebaiknya dicari judul lain. Seperti ungkapan, sependek-pendeknya langkah diayun akan tercapai juga tujuan, dikiaskan sekecil-kecil tindakan akan membuat perubahan besar. Terkait arahnya, kepemimpinan untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Berham  Noor
Jalan Tohpati, Yogyakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008925497
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Plagiarisme di Perpustakaan (Gugun El Guyaniey

Sebagai salah seorang pengunjung perpustakaan, baik perpustakaan milik kampus maupun perpustakaan daerah dan milik swasta, saya terkejut ketika menemukan sebuah buku dan makalah yang isinya hampir sama dan ditulis oleh penulis yang berbeda.
Sebagai pembaca buku yang intens membuka-buka referensi, baik buku cetak maupun berkelana di internet, saya menduga ada penjiplakan di antara keduanya. Namun, siapa yang menjadi pelaku plagiarisme dan siapa yang menjadi korban, saya belum sempat melacaknya secara mendalam.

Karya yang pertama berupa makalah untuk tugas kuliah Program S-2 Filsafat UGM yang ditulis Ellen Christiani Nugroho: Filsafat Ilmu Archie J Bahm. Karya kedua berupa buku yang ditulis Cecep Sumarna, dosen IAIN Syekh Nurjati, Cirebon: Filsafat Ilmu, Dari Hakikat Menuju Nilai. Makalah Ellen ditulis pada 2001, sedangkan buku Cecep Sumarna terbit pada 2004. Dari tahun terbit, tentu yang terbit belakangan bisa diduga sebagai pelaku. Namun, ini pun butuh investigasi lebih mendalam.

Sebagai insan akademik, saya sangat prihatin hal tersebut terjadi, bahkan dilakukan sesama insan terdidik. Semoga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat membaca surat ini untuk menindak kejahatan intelektual berupa plagiarisme demi menjunjung tinggi martabat dunia akademik di negeri kita tercinta ini.

Gugun El Guyanie
Krapyak Kulon, RT 001, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008925497
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Politik Malin Kundang(Sri Palupi)

KECEWA  atas sikap partainya yang bersikukuh menghapus pemilihan kepala daerah oleh rakyat, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memutuskan mundur dari keanggotaan Partai Gerindra. Tak urung pihak Partai Gerindra menyebut Basuki Tjahaja Purnama sebagai Malin Kundang.
Padahal, Malin Kundang yang sesungguhnya adalah koalisi partai yang tengah berkonspirasi membungkam suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Betapa tidak. Rakyatlah yang mengangkat mereka sebagai anggota DPR. Suara rakyat yang membuat mereka bisa menikmati fasilitas dan kemewahan sebagai wakil rakyat. Ironisnya, mereka kini hendak mencabut hak politik rakyat dalam menentukan kepala daerah.

Bukan hanya dalam kebijakan pilkada para politisi berlaku bak Malin Kundang. Selama ini mayoritas politisi, pejabat, dan penguasa di pusat dan daerah menjalankan politik Malin Kundang. Segera setelah dilantik mereka mengingkari kepentingan rakyat dan bersekutu merampas hak-hak rakyat.

Mereka si Malin Kundang
Perilaku Malin Kundang kebanyakan politisi di lembaga legislatif bisa dinilai dari korupsi dan demoralisasi yang kian menggejala. Juga tingginya kesenjangan kinerja dan gaji serta fasilitas yang mereka dapatkan. Keputusan politik mereka cenderung menjauh dari kepentingan rakyat.

Gaji anggota DPR totalnya mencapai 18 kali dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Data yang dilansir Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, gaji anggota DPR RI berada di peringkat keempat terbesar di dunia setelah Nigeria (116 kali pendapatan per kapita penduduknya), Kenya (76 kali pendapatan per kapita penduduk), dan Ghana (30 kali). Menurut IPSA dan IMF, seorang anggota DPR RI dalam setahun bisa mendapatkan 65.000 dollar AS atau sekitar Rp 780 juta di luar gaji ke-13, dana reses atau dana aspirasi daerah pemilihan, serta insentif setiap ikut membahas rancangan undang-undang. Jika ditotal dalam satu tahun, pendapatan anggota DPR bisa lebih dari Rp 1 miliar. Belum lagi jaminan privilese hukum dan privasi sebagai anggota Dewan.

Gaji besar dan banyaknya fasilitas yang diterima anggota DPR tak sebanding dengan kinerja mereka. Hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia tahun 2014 menunjukkan, 435 (83,3 persen) anggota Dewan berkinerja buruk. Ini terlihat dari beberapa indikasi, di antaranya 90 persen target legislasi meleset, banyaknya produk undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, banyaknya anggota Dewan yang terlibat korupsi, serta kapasitas dan tingkat kehadiran yang rendah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, 69,7 persen anggota Dewan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan kinerja serendah itu, tidak heran kalau di mata rakyat citra anggota DPR terus merosot. Indonesia Network Election Survey (INES) dalam surveinya pada 2013 mencatat, masyarakat menilai 89,3 persen anggota DPR tukang bohong dan tidak jujur, 87,3 persen berperilaku korup, dan 78,6 persen malas mengikuti sidang. Belum lagi banyak anggota DPR yang tertangkap kamera tengah tertidur pulas di saat sidang dan ditemukannya kondom yang berserakan di area Gedung DPR.

Fasilitas yang diterima anggota Dewan kian meningkat, tetapi kinerja justru merosot. Pada periode 1999-2004 tak banyak anggota DPR yang memiliki staf ahli dan asisten. Sekarang, setiap anggota Dewan didampingi dua staf ahli dan seorang asisten. Namun, kinerja DPR jauh di bawah target. Pembahasan RUU Perlindungan TKI, misalnya, sudah berlangsung tiga tahun, tetapi belum juga selesai.

Menghukum rakyat
Mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih hendak mengembalikan pilkada ke DPRD. Alasannya, pilkada langsung biayanya mahal, memicu konflik horizontal, politik uang, dan sebagainya. Apabila dikaji lebih lanjut, sikap menolak pilkada langsung dengan berbagai alasan justru membongkar borok partai. Sikap itu kian mempertegas politik Malin Kundang yang dimainkan partai dan kadernya. Mengapa?

Pertama, mengembalikan pilkada pada DPRD merupakan pengkhianatan terhadap reformasi. Salah satu inti semangat reformasi adalah mendorong demokratisasi secara substansial diikuti dengan perbaikan prosedurnya. Semangat ini melahirkan pemilihan presiden langsung yang memperkuat sistem presidensial dan mengembalikan kedaulatan rakyat dengan memperluas partisipasi politik rakyat. Semangat itu pula yang melahirkan otonomi daerah dan pilkada langsung.

Kedua, mengembalikan pilkada pada DPRD dengan alasan biaya tinggi, politik uang, dan konflik horizontal merupakan pengakuan partai akan borok mereka. Dengan mengajukan alasan "biaya tinggi", mereka mencampuradukkan antara biaya penyelenggaraan pilkada dan biaya yang dikeluarkan politisi yang berkompetisi dalam pilkada. Biaya penyelenggaraan pilkada bisa diminimalkan dengan regulasi dan sistem yang lebih baik. Sistem pilkada serentak menjadi salah satu solusi. Sementara klaim "biaya tinggi" merupakan pengakuan akan biaya ekstra yang dikeluarkan calon kepala daerah dalam pilkada. Biaya ekstra yang tinggi ini terjadi karena politik uang.

Lemahnya kerja politik parpol di tengah masyarakat membuat mereka menempuh jalan pintas dengan menyuap rakyat. Selain itu, partai cenderung mewajibkan calon kepala daerah untuk membayar "upeti" jika menggunakan parpol sebagai kendaraan politik. Akibatnya, korupsi dan bagi-bagi proyek dilakukan kepala daerah terpilih untuk membayar utang. Padahal, tidak sedikit kepala daerah yang berasal dari rakyat mampu meraih suara tanpa harus menyuap rakyat.

Persoalan muncul ketika calon kepala daerah gagal meraih suara. Mereka kemudian membuat siasat dan mengadu domba rakyat. Itulah mengapa konflik yang muncul selama pilkada cenderung elitis dan bukan konfliknya rakyat.

Mengembalikan pilkada kepada DPRD tidak menjamin biaya politik berkurang. Yang terjadi, politik uang justru lebih mudah dilakukan kepada DPRD dibandingkan dengan kepada rakyat. Bahkan biaya politik pilkada oleh DPRD bisa lebih besar ketika kepala daerah sibuk mengurus DPRD yang memilihnya, aktivitas kepala daerah direcoki DPRD karena tidak sesuai dengan kepentingan DPRD.

Ketiga, usulan mengembalikan pilkada kepada DPRD sarat kepentingan. Dengan itu, akan sangat mudah bagi partai koalisi meraih posisi kepala daerah. Hal itu karena partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menguasai mayoritas DPRD di seluruh Indonesia.

Keempat, mengembalikan pilkada kepada DPRD merupakan hukuman terhadap rakyat. Yang korupsi dan menghamburkan anggaran adalah DPR dan penguasa, yang melakukan politik uang partai dan politisinya, dan yang memicu konflik para elite, tetapi kenapa rakyat yang dihukum dan dicabut hak politiknya?

Sulit dimungkiri, keputusan Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD tak terlepas dari pertarungan dalam pilpres. Mereka menyadari telah dikalahkan oleh rakyat dan kini mereka hendak menghukum rakyat dengan mencabut kedaulatannya. Dengan itu, rakyat sebagai ibu tak kuasa lagi mengutuk Malin Kundang menjadi batu.

Sri Palupi
Peneliti Institute Ecosoc

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008924911
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Sandera Kurikulum 2013 (Doni Koesoema A)

PEMERINTAHAN  Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah pasti akan tersandera dengan Kurikulum 2013.
Pernyataan Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, yang tidak berencana mengganti Kurikulum 2013 (Kompas, 10/9) merupakan indikator yang menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tak akan mampu melawan arus salah kaprah dalam implementasi Kurikulum 2013.

Ada skenario untuk mengarahkan isu persoalan Kurikulum 2013 menjadi sekadar persoalan teknis, ekonomis, dan politis sehingga betapapun karut-marutnya implementasi Kurikulum 2013, apa yang sudah dimulai harus tetap dilaksanakan.

Argumentasinya, implementasi bisa disempurnakan dengan berjalannya waktu, biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencetak buku dan melatih guru sudah begitu besar, dan anggaran pendidikan 2014-2015 sudah didesain untuk melanjutkan Kurikulum 2013 yang sarat masalah. Bahkan, sudah mulai ada diseminasi ide bahwa Kurikulum 2013 sesuai dengan konsep revolusi mental Jokowi-JK.

Agamanisasi kurikulum
Argumentasi di atas melupakan persoalan fundamental yang sudah sejak awal dikritik oleh akademisi dan praktisi pendidikan, yaitu kekacauan dalam memahami kompetensi disiplin ilmu dengan kompetensi karakter. Kekacauan konseptual seperti ini tidak akan mungkin dibereskan dengan berjalannya waktu karena sistem pemikiran yang mendasarinya sudah salah sejak awal. Pemaksaan integrasi antara kompetensi pendidikan karakter, yang diredusir pada pendekatan kerohanian dan sikap, serta kompetensi disiplin ilmu (pengetahuan dan keterampilan) melahirkan untuk pertama kalinya dalam sejarah kurikulum nasional proses agamanisasi kurikulum.

Apabila Kurikulum 2013 terlahir untuk menjawab lemahnya pembentukan karakter siswa Indonesia dan gagalnya proses pendidikan yang sekadar mengajarkan pengetahuan kognitif tingkat rendah, atau memerangi metode pengajaran untuk tes yang selama ini jadi biang keladi rendahnya kualitas siswa kita, kekacauan dalam memahami dan mendesain Kompetensi Inti bisa menjadi penyebab kegagalan seluruh reformasi pendidikan.

Satu kekeliruan fundamental dalam Kurikulum 2013 adalah usaha untuk spiritualisasi semua mata pelajaran. Alhasil, setiap mata pelajaran akan dinilai keberhasilannya berdasarkan terpenuhinya Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual), Kompetensi Inti 2 (sikap sosial), Kompetensi Inti 3 (pengetahuan), dan Kompetensi Inti 4 (keterampilan). Kompetensi Inti 3 dan 4 sesungguhnya sudah ada dalam kurikulum sebelumnya. Praktis tidak banyak perubahan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menilai kompetensi spiritual dan sosial dalam setiap mata pelajaran?

Penilaian kompetensi spiritual dalam Kurikulum 2013 sering kali ditandai indikator yang sangat ritualistik dan reduktif, seperti siswa berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, atau indikator aneh, seperti siswa dapat bersyukur atas anugerah bahasa Indonesia. Bagaimana menilai rasa syukur seperti ini?

Rubrik penilaian untuk kompetensi sosial berupa sikap-sikap yang dinilai juga tak lepas dari sekadar amatan luar yang bisa jadi tidak mencerminkan laku sikap sesungguhnya dari siswa. Adanya tujuh komponen sikap yang dinilai dalam setiap proses tatap muka membuat proses pembelajaran menjadi berat dengan muatan proses penilaian ketimbang proses pengajaran.

Gambaran sederhananya seperti ini. Untuk dapat memberikan penilaian sikap terhadap seorang siswa dalam satu tatap muka, seorang guru harus menilai sikap siswa melalui lembar penilaian observasi, penilaian diri dan penilaian rekan sebaya.

Untuk lembar penilaian observasi, komponen sikap yang harus dinilai oleh guru adalah tanggung jawab, jujur, peduli, kerja sama, santun, percaya diri, dan disiplin. Guru harus mengamati tujuh sikap agar dapat mengisi setiap kolom penilaian. Apabila dalam satu kelas guru memiliki 30 siswa, berarti ada 210 kolom yang harus diisi oleh guru untuk menilai kompetensi sikap siswa. Mungkinkah guru mampu mengisi secara mendalam penilaian sikap ini dalam dua atau tiga jam tatap muka?

Persoalannya bukanlah apakah guru mampu atau tidak menilai sikap siswa. Akan tetapi, kecenderungan memasukkan penilaian spiritual dan sikap dalam setiap tatap muka melalui indikator-indikator yang tidak dapat dikuantifikasi inilah yang membuat proses pembelajaran justru jauh dari rel utamanya, yaitu akuisisi ilmu pengetahuan.

Ada dua kemungkinan sikap guru terkait proses penilaian sikap. Guru lebih mengutamakan proses pembelajaran untuk penguasaan materi pelajaran dan mengesampingkan proses penilaian spiritual dan sikap, atau jika ingin mengutamakan keduanya, akhirnya pendalaman materi pembelajaran yang terabaikan.

Banyak guru memilih mengutamakan pembelajaran ketimbang sibuk mengamati perilaku spiritual dan sosial siswa. Akibatnya, penilaian sikap spiritual dan sosial yang dianggap sebagai kekuatan Kurikulum 2013 hanya menjadi formalitas tanpa isi.

Sekadar jargon
Kegagalan reformasi pendidikan inilah yang kita saksikan hari-hari ini. Kekacauan dalam implementasi Kurikulum 2013 bukanlah semata-mata persoalan teknis, seperti masalah percetakan dan distribusi buku dan belum berhasilnya program pelatihan guru, melainkan karena pijakan teoretis-konseptual Kurikulum 2013 tidak kokoh dan secara praksis pun bermasalah. 

Akibatnya, pendidikan hanya menjadi bahan kampanye politisi, entah mengatasnamakan revolusi mental atau apa pun. Namun, ketika tiba waktunya untuk mengoreksi kekeliruan fundamental ini, mereka tak berani mengambil sikap. Alih-alih mencoba memahami mengapa implementasi Kurikulum 2013 gagal, politisi lebih suka memilih zona aman dengan argumentasi pinggiran yang jauh dari persoalan utama Kurikulum 2013.

Revolusi mental yang menjadi kata-kata mujarab kampanye Jokowi seharusnya melawan proses pembentukan mental dan karakter yang salah kaprah seperti yang terjadi dalam Kurikulum 2013. Melakukan secara terus- menerus sebuah intervensi pendidikan yang secara konseptual keliru tidak akan membawa proses pembelajaran menjadi lebih baik. Bahkan, kita malah akan mengalami kerugian ganda, yaitu hilangnya biaya, tenaga, dan waktu sia-sia.

Pemerintahan Jokowi-JK akan tersandera dengan Kurikulum 2013 apabila tidak berani mengambil keputusan tegas untuk menghentikan praksis salah Kurikulum 2013. Pernyataan Tim Transisi Jokowi-JK sesungguhnya mengukuhkan kenyataan ini. Tampaknya, revolusi mental dalam bidang pendidikan hanya akan sekadar menjadi jargon dan bualan kampanye.

Doni Koesoema A
Pemerhati Pendidikan

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008926348
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Nasib Reforma Agraria (Gutomo Bayu Aji)

KETIKA  kementerian agraria diumumkan dalam susunan kabinet Jokowi-JK mendatang, ada harapan segera dipecahkannya peti es yang membekukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selama setengah abad ini.
Ada harapan agar masalah-masalah agraria yang selama ini dibiarkan terurai dan agenda pembaruan agraria, termasuk yang mendesak yaitu land reform atau penataan penguasaan tanah, segera dilakukan.

Harapan-harapan itu wajar karena setelah setengah abad kita baru akan memiliki kementerian agraria lagi. Keberanian ini patut diapresiasi.

Pembaruan agraria
Walaupun dalam visi-misi Jokowi-JK tertulis jelas agenda pembaruan agraria, termasuk land reform, hal itu seperti tabu diperbincangkan terbuka. Hampir belum terdengar perdebatan mengenai hal itu di lingkaran Jokowi-JK ataupun elite politik.

Tema yang lebih mengemuka yang tampaknya akan menjadi pencapaian besar dalam agenda pembaruan agraria adalah kedaulatan pangan. Hal ini juga terkait dengan rencana besar penggabungan beberapa kementerian menjadi satu kementerian kedaulatan pangan.

Pada beberapa kesempatan, termasuk dalam kuliah umum di LIPI, Jokowi mengatakan pentingnya riset untuk mendukung kedaulatan pangan. Ia menekankan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, beras, perlu meningkatkan produksi melalui temuan varietas yang bisa menghasilkan 8-12 ton gabah per hektar (Kompas, 17/9/14).

Keinginan untuk menata produksi ini mirip dengan gagasan revolusi hijau tahun 1970-an, yaitu pemerintah saat itu menargetkan swasembada beras dengan cara meningkatkan produksi melalui temuan varietas baru, penataan kelembagaan, irigasi, subsidi pupuk, dan pestisida.

Tidak ada land reform saat itu, tetapi swasembada beras tercapai untuk pertama kali tahun 1984. Hal ini semakin meyakinkan kalangan teknokrat bahwa swasembada pangan, antara lain beras, dapat dicapai tanpa harus melakukan land reform.

Pandangan ini mendominasi paradigma pikir pemerintah saat ini yang kalau tak disikapi secara kritisi bisa mengurangi substansi pembentukan kementerian agraria. Kita tahu, swasembada beras itu telah gagal dan Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor beras terbesar ketiga di dunia.

Pembentukan kementerian agraria harus mengatasi masalah mendasar pada tingkat basis produksi, memberikan landasan bagi kementerian kedaulatan pangan, selain keadilan agraria yang selama ini diperjuangkan.

Tantangan Jokowi-JK
Dua tantangan besar terkait agraria dan kedaulatan pangan adalah, pertama, luas lahan pertanian Indonesia yang sangat terbatas, sekitar 21 juta hektar, tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan.

Pertambahan luas lahan pertanian tidak sebanding dengan percepatan kebutuhan pangan, sebaliknya lahan pertanian yang tersisa terus menyusut karena konversi lahan.

Apabila pemerintah mendatang tidak membuka lahan pertanian baru, mencetak sawah baru, lahan pertanian yang ada saat ini tidak akan cukup untuk mencapai kedaulatan pangan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan redistribusi lahan (telantar) 1,2 juta hektar, tetapi belum mengatasi masalah.

Jokowi-JK harus berani melakukan terobosan dengan mengajukan pelepasan kawasan hutan negara yang potensial untuk pengembangan lahan pertanian. Saat ini UKP4 mempercepat proses tata batas kawasan hutan negara hingga 68 persen sehingga tim transisi bisa berkoordinasi.

Kedua, lahan pertanian yang ada saat ini perlu diatur batas-batas penguasaan maksimum dan minimumnya, selain bagi hasil dan pengupahan yang berlaku di dalam sistem penguasaan itu.

Batas minimum-maksimum yang diatur dalam UUPA 1960 adalah 2 hektar-5 hektar berdasarkan produktivitas lahan saat itu. Saat ini, 1 hektar lahan sawah bisa menghasilkan 5 ton-7 ton gabah, apalagi kalau Jokowi ingin meningkatkan produksi hingga 8 ton-12 ton gabah per hektar, perlu dihitung kembali batas minimum-maksimum ideal saat ini.

Penataan batas minimum-maksimum penguasaan lahan sawah bisa dilakukan dengan cara membeli lahan-lahan sawah yang melampaui batas maksimum dan membagikannya kepada petani penggarap dan buruh tani berdasarkan penghitungan batas minimum, sistem bagi hasil, dan pengupahan. Anggaran pembeliannya bisa dibebankan pada APBN dan APBD.

Negara-negara maju, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, telah melakukan land reform sebagai bagian dari kedaulatan pangan. Maka, pemerintahan mendatang jangan sampai terjebak paradigma teknokratis bahwa swasembada pangan dapat dicapai tanpa land reform. Tanpa itu, bukan hanya swasembada pangan tidak tercapai, melainkan juga pemerataan kesejahteraan petani.

Gutomo Bayu Aji
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008962797
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tantangan Nasionalisme Bertuhan (R William Liddle)

DALAM  masalah kebebasan beragama, sejauh mana kita bisa harapkan kebijakan yang lebih baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ketimbang pendahulunya?
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah lama dituding membiarkan para Islamis garis keras bertindak sewenang-wenang. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "kekerasan terhadap kelompok minoritas beda keyakinan masih terus berulang beberapa tahun terakhir. Rekomendasi ditujukan langsung kepada Presiden SBY dalam kasus Ahmadiyah di Mataram dan Syiah di Sampang, tetapi pelaksanaan rekomendasi itu tidak kunjung dilakukan".

Perihal presiden terpilih Jokowi, ekspektasi masyarakat sudah tinggi sekali. Alasannya, selaku Gubernur DKI Jakarta, dia sudah membuktikan, misalnya dalam kasus Lurah Susan, bahwa dia berani mengambil dan melaksanakan keputusan sulit yang menyangkut minoritas agama. Lagi pula, koalisi partai yang sedang dibangunnya hampir tak mungkin merangkum Partai Keadilan Sejahtera yang konon merupakan sumber utama keengganan Presiden SBY bertindak.

Kendala budaya politik
Ekspektasi saya sendiri tidak setinggi itu, atau setidaknya bercampur dengan keprihatinan. Sebab, ada kemungkinan lain, yaitu bahwa perilaku SBY dibentuk oleh suatu kendala budaya politik. Alih-alih merupakan hasil perhitungan politik sadar, ketidaktegasan SBY mungkin lebih tepat dimengerti selaku reaksi semi-otomatis kepada sebuah konsensus nasional tentang peran agama dalam politik. Jangan-jangan presiden terpilih Jokowi akan merasa terbelenggu pula oleh budaya politik tersebut.

Keprihatinan saya berasal dari analisis Jeremy Menchik, Indonesianis muda di Universitas Boston, yang menerbitkan sebuah artikel, "Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia (Intoleransi Produktif: Nasionalisme Bertuhan di Indonesia)", dalam jurnal Comparative Studies in Society and History, Juli 2014.

Istilah nasionalisme bertuhan diciptakan Menchik untuk menjelaskan kenapa sekte Ahmadiyah, minoritas kecil dan terpinggirkan, semakin sering diserang oleh kelompok-kelompok militan. Penjelasan sarjana lain, bahwa yang bertanggung jawab adalah kaum Islamis radikal belaka, tidak memuaskan Menchik. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kaum Ahmadiyah diserang karena mereka berada di luar sebuah konsensus umum tentang hubungan yang wajar antara agama dan negara.  Hubungan itu dirincikannya sebagai ideologi nasionalisme bertuhan.

Menurut Menchik, nasionalisme bertuhan mengandung tiga unsur pokok. Pertama, teisme, kewajiban semua warga negara untuk menganut salah satu dari enam agama yang sah. Hal itu berarti bahwa nasionalisme bertuhan berbeda dengan nasionalisme religius, seperti terdapat di Israel atau beberapa negara Muslim, tempat hanya satu agama dianggap sah. Namun, warga negara Indonesia tidak diperbolehkan menjadi ateis.

Kedua, bagi setiap agama sah, negara berhak menentukan keyakinan dan ibadah mana yang ortodoks atau patut diterima sebagai bagian resmi dari agama tersebut. Ketiga, penentuan itu dilakukannya bersama-sama dengan organisasi-organisasi yang mewakili agama masing-masing, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam kasus Islam. Hal itu berarti bahwa keyakinan dan ibadah Ahmadiyah (juga Syiah dan banyak sekte lain) dianggap heterodoks, di luar Islam dan dengan sendirinya di luar perlindungan negara. Koersi dibenarkan dalam bentuk pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim, tetapi tentu tidak dalam bentuk tindakan liar oleh kelompok masyarakat di luar negara.    

Nasionalisme bertuhan
Akar ideologi nasionalisme bertuhan dan perlawanan kepada Ahmadiyah dirunut sampai zaman penjajahan. Pada 1928, Muhammadiyah melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah atas dasar sekte itu mengakui seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Persatuan Islam (Persis) dan NU lekas menyusul. Menurut Menchik, hampir tidak ada yang disetujui tiga organisasi besar tersebut selain kesepakatannya bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam!

Argumen Menchik yang paling meyakinkan adalah penjelasannya tentang "Sukarno's blasphemy law", Penetapan Presiden No 1/1965 tentang penodaan agama, yang berhasil "mengkristalisasikan pelembagaan nasionalisme bertuhan". Hal itu terbukti pada 2010 ketika petisi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang menentang undang-undang tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Peran Soekarno penting sebab, selain menjabat presiden, dia melengkapi konsensus nasional sebagai wakil suara kaum abangan dan sekuler, sekitar separuh dari konstelasi politik zaman itu. Aliran itu diwarisi kini oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pemenang Pemilu 2014, dan presiden terpilih Jokowi.  Di situlah terletak keprihatinan saya tentang masa depan kebebasan beragama di Indonesia.

Menchik berpendirian lain. Bagi dia, nasionalisme bertuhan merupakan suatu "intoleransi produktif". Maksudnya, bangsa Indonesia telah menciptakan solusi orisinal atas masalah pertikaian agama yang masih mewabah di mana-mana. Solusi itu "modern dan plural," meski tidak sekuler atau liberal, dan patut dituruti oleh bangsa lain.

Tentu saya senang kalau ada prestasi Indonesia yang bisa dimanfaatkan bangsa lain. Namun, ongkosnya mungkin terlalu besar. Sebuah hak yang begitu asasi, hak setiap orang untuk merumuskan sendiri hubungannya dengan alam semesta, diabaikan begitu saja oleh Menchik dengan alasan politik praktis.

Alhasil, bagi saya, argumen bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga bebas beragama tetap lebih kuat meski tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

R William Liddle
Profesor Emeritus, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008964452
Powered by Telkomsel BlackBerry®