Cari Duit di AMAZON

Bisnis

Rabu, 10 Februari 2016

Merawat KPK (SUWIDI TONO)

Ada kelemahan analisis mendasar dan meremehkan nalar ketika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk skala prioritas program legislasi nasional. Bukan sekadar kontestasi politik dan kekuasaan, hasrat besar mengubah landasan hukum operasional KPK  itu juga menampakkan kekumuhan paradigma.

Pertama, jika revisi UU dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja lembaga anti korupsi tersebut, pertanyaan mendasarnya adalah apakah ada tendensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini mandul? Argumen ini dengan mudah terpatahkan melalui bukti capaian yang diukir lembaga negara paling dipercaya publik itu sejak berdirinya tahun 2002.

Fakta tak terbantahkan, semua kasus korupsi yang diusut KPK dan berlanjut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara meyakinkan berhasil membuktikan kesalahan tersangka korupsi, sebagaimana tecermin dari keputusan pengadilan menjatuhkan vonis hukuman. Dengan tingkat keyakinan (conviction rate) 100 persen, KPK bukan hanya bekerja profesional, melainkan juga sangat presisional dalam membidik koruptor, terlepas dari ingar-bingar yang menyertai pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku.

Secara preventif, KPK telah menyiapkan peta jalan penyelamatan dan pencegahan korupsi, khususnya di bidang sumber daya alam dan anggaran negara. Juga kerja sama masif, organik, dan terstruktur dengan banyak organisasi massa, kaukus, gerakan-gerakan otonom dalam masyarakat, dan lembaga pengawasan pemerintah, terutama dalam mendiseminasikan Pakta Integritas, gratifikasi, dan tata kelola keuangan negara. Dari jejaring inilah, KPK banyak beroleh informasi, umpan balik, dan dukungan kuat.    

Kedua, kehadiran KPK sedari awal pembentukannya diniatkan untuk memberi trigger mechanism bagi lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, agar lebih efektif memberantas korupsi.  Fungsi stimulus KPK ini belum berjalan dan sering kali menimbulkan resistensi sampai perlawanan frontal, sebagaimana tecermin pada episode "Cicak vs Buaya" jilid I dan II. Kenyataan ini seharusnya mengantarkan pada pemahaman mendalam bahwa reformasi di tubuh penegak hukum masih jauh dari harapan, sekaligus menegaskan perlunya memperkuat eksistensi dan operasi KPK.

Ketiga, induk perundang-undangan pemberantasan korupsi adalah UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus dan seluruh upaya pembenahan untuk menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang lebih memadai dengan kebutuhan dan tantangan semestinya bermula dari evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan dan implementasi UU tersebut.

Keempat, respons persepsi dan  penilaian umum terhadap kinerja dan integritas DPR-diakui atau tidak-berada pada titik nadir setelah serentetan kasus korupsi yang menyeret anggota Dewan sepanjang lebih dari satu dekade terakhir. Inisiatif dan kengototan DPR mengajukan revisi UU KPK memantik pertanyaan dan kecurigaan besar yang perlu dinilai motifnya melalui  audit terbuka berupa proses deliberasi publik dan uji naskah akademis, dengan meletakkan kepentingan bangsa di atas semua tujuan. Apabila proses ini diabaikan, DPR dapat dianggap menempatkan dirinya sebagai "musuh bersama" semua kekuatan dan gerakan anti korupsi. 

Kelima, cakupan korupsi menurut UU No 20/2001 hanya terbatas di sektor publik. Per  definisi, pengertian menurut UU  itu tidak meliputi korupsi oleh swasta, pihak asing yang beroperasi di Indonesia, dan tidak memasukkan kejahatan pencucian uang. Semua bentuk politik uang yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai penyuapan dan gratifikasi justru terdapat dalam UU Pemilu dengan aturan penindakan yang sangat terbatas. 

Demikian pula transaksi keuangan mencurigakan sebagai indikasi predicate crime tidak menjadi ranah operasi KPK. Keterbatasan wewenang KPK akibat payung hukum yang tidak memadai itu seharusnya mendorong implementasi seluruh peraturan perundangan agar sesuai dengan  cakupan korupsi seperti termuat dalam United Nations Convention Against Corruption 2003, di mana Indonesia ikut serta meratifikasinya.

Pelemahan KPK

Sumber dan derivasi korupsi struktural di negeri ini masih jauh dari jangkauan KPK. Alih-alih memperkuat KPK sebagai ujung tombak pemberantasan kejahatan kemanusiaan tersebut, kecenderungan pelemahan KPK yang terus berlangsung menyisakan keganjilan dalam praksis berbangsa dan bernegara.

Empat butir usulan dalam draf  revisi UU KPK berupa (1) izin penyadapan, (2) pembentukan dewan pengawas, (3) kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dan (3) ketentuan terkait penyelidik dan penyidik, jelas mengirim sinyal perlucutan kewenangan KPK. Butir-butir pokok dalam draf revisi dimaksud sama sekali tidak menjawab kebutuhan esensial dalam kerangka menyeluruh dan mendasar upaya pemberantasan korupsi.

Usulan itu dapat dinilai sebagai bentuk resistensi partai-partai politik terhadap sepak terjang KPK ketimbang sebagai wujud kekhawatiran lembaga itu bakal berkembang menjadi super body.  Boleh jadi, dari perspektif parpol, korupsi endemik yang menjangkiti dan melibatkan kader parpol, anggota DPR/DPRD, dan kepala daerah hanya dapat diselamatkan dengan membatasi peran dan wewenang KPK.  Jalan pintas dari nalar dangkal ini tidak mampu menemukan jalan yang lebih terhormat, misalnya dengan membuat konsensus baru pendanaan parpol dari sumber resmi yang berasal dari APBN atau sumber sah lainnya.      

Mahkamah sejarah

Dalam konstelasi politik mutakhir, kita sedang menyaksikan "bulan madu" perkawinan kepentingan dua kutub kekuatan yang semula berlawanan. Pada satu sisi, berhimpunnya mayoritas parpol yang merapat ke pemerintah memastikan kelancaran agenda dan program sampai 2019. Pada sisi sebaliknya, ketiadaan kontrol dan keseimbangan peran membuka peluang munculnya kesepakatan-kesepakatan baru yang bersifat saling menjerat atau melindungi.  Dalam situasi pendulum politik penuh kompromi kepentingan ini, kita menjumpai paradoks nilai-nilai dan  kehilangan pegangan untuk memandu bangsa ke arah kemajuan substansial.

Kita mendapatkan pelajaran otentik dari riwayat bangsa-bangsa yang berhasil menjaga martabatnya dan meraih lompatan mengesankan dalam perlombaan memuliakan watak-otak sebagai basis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu karakteristik atau resepnya adalah zero tolerance terhadap semua bentuk penyimpangan yang mengancam hajat hidup rakyat.  Merawat eksistensi KPK merupakan salah satu cara menyelamatkan bangsa dari ancaman kehancuran. 

Kita lalai memenuhi pesan pendiri republik untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan malah tunduk pada pragmatisme, transaksi, dan berkecamuknya disorientasi nilai. Cara, sikap, dan tindakan kita dalam menghadapi usulan revisi UU KPK kelak akan memperlihatkan apakah membiarkan wabah korupsi semakin meruyak, atau sebaliknya: mampu mempersembahkan ikhtiar bersama untuk bangkit menjadi bangsa maju dan beradab. Tanggung jawab besar ini kelak diuji oleh mahkamah sejarah dan generasi masa depan.

SUWIDI TONO

KOORDINATOR FORUM "MENJADI INDONESIA" DAN KOORDINATOR  ALUMNI IPB UNTUK GERAKAN ANTI KORUPSI (GAK) LINTAS PERGURUAN TINGGI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 6 dengan judul "Merawat KPK".



Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Spanyol Dihantui Teror (Kompas)

Penangkapan tujuh terduga anggota Negara Islam di Irak dan Suriah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan kewaspadaan aparat di Spanyol.

Para anggota Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) itu telah diburu sejak tahun 2014. Mereka diduga memasok senjata, peralatan teknologi, dan perlengkapan militer ke Irak dan Suriah. Bahkan, mereka juga mendanai kelompok teroris, seperti Jabhat al-Nusra (Front Al-Nusra), dan melakukan pencucian uang.

Direktur Program Terorisme Global pada Institut Royal Elcano di Madrid Fernando Reinares mengatakan, antara tahun 2011 dan 2015 sebanyak 125 warga Spanyol sudah terbang ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan NIIS. Sejak tahun 2015, sedikitnya 83 warga Spanyol ditangkap di beberapa kota di Spanyol dengan tuduhan terkait dengan organisasi teroris.

Penangkapan di Spanyol tidak terlepas dari ledakan bom di pusat kota Paris, 13 November 2015. Setelah itu, aparat keamanan di beberapa negara di Eropa menangkap puluhan orang yang diduga terkait dengan NIIS.

Uni Eropa memperkirakan ada 5.000 sampai 6.000 warga Eropa yang tergabung dengan pasukan militan di Suriah. Otoritas Spanyol mengatakan, di samping memasok senjata dan logistik, pemimpin kelompok militan ini juga mengirimkan sejumlah perempuan ke Suriah untuk dinikahkan dengan pejuang NIIS.

"NIIS ingin menjadikan mereka sebagai ibu dari generasi penerus perjuangan mereka," ujar Paul Cruickshank. Analis teroris CNN ini memperkirakan 500 perempuan Barat telah terbang ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan kelompok militan tersebut.

Situasi keamanan di Eropa cukup mencekam menyusul ledakan bom di Paris, yang dilanjutkan dengan penangkapan terduga teroris di Eropa, seperti di Belgia, Jerman, dan Swiss. Ketika serangan di Paris, Uni Eropa disibukkan oleh masuknya ratusan ribu pengungsi dari Suriah dan beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika.

Lima dari tujuh orang yang ditangkap di Spanyol merupakan warga negara Spanyol keturunan Suriah, Jordania, dan Maroko. Adapun dua lainnya adalah warga negara Maroko dan Suriah. Wajar jika pemimpin Eropa kemudian mengaitkan aksi teror dengan banjir pengungsi.

Penangkapan di Spanyol sekali lagi menegaskan bahwa teroris dan ancaman teror membayangi banyak negara di Eropa. Kesatuan sikap menghadapi ancaman itu sangat dibutuhkan, seperti ditunjukkan Perancis yang memberikan informasi kepada Jerman terkait ancaman teror di stasiun kereta api Muenchen. Aparat keamanan dan warga Eropa tidak boleh lengah karena kelompok militan akan memanfaatkan kelengahan itu untuk menjalankan aksinya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 6 dengan judul "Spanyol Dihantui Teror".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Badan Otorita Danau Toba (MANGADAR SITUMORANG)

Ada tiga kata kunci yang diusung keputusan pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Danau Toba.

Pertama, koordinasi. Melalui badan ini seluruh dimensi dari sebuah industri pariwisata dapat disinergikan menjadi sebuah paket yang terintegrasi. Kedua, akselerasi. Melalui badan ini pola kerja yang selama ini lambat dan sangat birokratis dicoba dipercepat dengan otorisasi yang tidak saja koordinatif, tetapi juga instruktif. Ketiga, eksekusi. Dengan otoritas tunggal ini, upaya-upaya kompromi antarsektor dan antarinstansi yang kerap membelenggu keputusan hanya sekadar keputusan akan dapat diatasi. Singkatnya, BODT dimaksudkan untuk sesegera mungkin mengeksekusi amanat- amanat konstitusi, Nawacita, atau janji-janji politik presiden.

Namun, penting untuk mempertanyakan seberapa jauh legitimasi dan efektivitas BODT? Pertanyaan ini sangat pantas dijawab untuk kemudian bisa mengatakan bahwa keberadaan BODT adalah sebuah keniscayaan yang patut diapresiasi.

Otoritas pariwisata

Sejumlah kalangan antusias menanggapi keputusan pemerintah membentuk BODT yang mengemban amanah menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Walau tidak banyak yang tahu seperti apa itu Monaco atau di mana letak quasi-negara itu, asosiasi instinktif mereka menggambarkannya sebagai sebuah tempat atau situasi yang luar biasa hebatnya, gemerlap, hidup, dan penuh daya pikat.

Itu artinya kawasan Danau Toba, yang selama ini dikenal remote, tertinggal, dan bahkan terancam, akan segera berubah menjadi sangat dekat, mudah dijangkau, dan tempat yang amat menyenangkan dan menghibur. Bersamaan dengan itu, terbayangkan pula kedatangan puluhan ribu wisatawan dari berbagai penjuru mata angin dengan membawa banyak uang untuk dibelanjakan. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sekitar 600.000 penduduk yang tersebar di tujuh kabupaten sekelilingnya akan meningkat.

Antusiasme berjangka pendek, tetapi lebih realistis ditunjukkan oleh mereka yang memiliki naluri bisnis sangat tajam. Mengetahui pemerintah akan menggelontorkan sekitar Rp 21 triliun untuk mengubah Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional, mereka mulai menyusun strategi dan langkah-langkah taktis agar bisa mendapat bagian dari berbagai proyek pembangunan baik yang meliputi infrastruktur, seperti pembangunan Jalan Tol Kualanamu-Parapat, jembatan atau bahkan bandara, maupun yang terkait struktur utama dari sebuah industri pariwisata, seperti perhotelan, agen perjalanan, restoran, dan berbagai EO ragam pertunjukan yang akan disuguhkan. Tak tertutup kemungkinan, para pebisnis hitam boleh jadi sudah menyusun daftar usaha yang mungkin dilakukan, termasuk yang berkategori gelap dan ilegal.

Bagi pemerintah sendiri menyulap Danau Toba sebagai tujuan wisata dunia bukanlah sebuah imajinasi. Pemerintah membangun sebuah proyeksi yang berbasis kalkulasi ekonomis dan teknokratis sekaligus politis, sehingga realisasinya tampak sebagai sebuah keniscayaan.

Tidak perlu mempertanyakan legitimasi pembentukan BODT, karena itu adalah prerogatif presiden. Yang patut ditekankan adalah signifikansi pariwisata sehingga ia seakan memiliki kekuatan pemaksa, hingga seorang presiden dan para menteri pun tidak boleh mengabaikannya. Sebagaimana sering dikemukakan pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang menunjang pertumbuhan ekonomi global (3-4 persen) dan nasional (9-10 persen).

Menurut para ahli industri, pariwisata memiliki multiplier effect yang luas. Juga dikemukakan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang tidak terlalu rentan terhadap krisis ekonomi global dan bisa sebagai sabuk pengaman perekonomian nasional apabila krisis terjadi. Eksplanasi makro ini juga berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara dan tujuh kabupaten yang terdapat di sekitar Danau Toba.

Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki kawasan Danau Toba tampaknya telah mendorong presiden dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli segera mengonversikannya menjadi sumber penerimaan devisa. Sebagai international geopark warisan sejarah bumi dan turut membentuk peradaban umat manusia, puncak-puncak gunung yang melingkari danau yang luas dan tenang itu adalah komoditas bernilai jual tinggi dan menghasilkan devisa negara.

Proyek dan proyeksi

Hitung-hitungan ekonomis Rizal Ramli tentulah tidak berujung hanya dengan munculnya berbagai proyek-proyek yang bersifat sektoral dan sesaat. Pak Menteri ini pasti telah merangkai sebuah proyeksi tentang ekowisata Danau Toba yang multidimensi, komprehensif, dan berkelanjutan. Proyeksi semacam itu akan memperkuat legitimasi dan efektivitas BODT.

Pertama, BODT perlu sejak awal menyadari bahwa Danau Toba dan kawasan sekitar bukan semata-mata obyek alam, melainkan juga obyek kultural. Masyarakat di sekitar memiliki sejarah dan keterikatan dengan alam. Bangunan kultural ini tidak hanya menghadirkan keunikan, keagungan, atau keluhurannya, tetapi juga termasuk kelemahan dan kekurangannya. Bagi sebagian masyarakat, khususnya subetnik Toba, kaki gunung (pusuk) Buhit diyakini sebagai tempat lahirnya si Raja Batak dan asal-usul masyarakat Batak.

Dari daerah inilah keturunannya selanjutnya menyebar (diaspora) baik di sekitar Danau Toba dan Samosir maupun ke daerah lain di Sumatera, Indonesia, serta mancanegara. Belakangan ini, semakin banyak praktik di mana orang Batak yang meninggal di perantauan dibawa pulang dan dimakamkan di daerah asalnya. Dengan kata lain, Samosir dan daerah sekitar Danau Toba tidak hanya bermakna sebagai tempat (locus), tetapi habitus yang menyatupadukan aspek-aspek teritorial, kultural, dan spiritual.  Karena itu, menjadi perlu untuk mengkhawatirkan apakah ritual-ritual semacam itu akan menjadi komoditas yang juga akan "dijual".

Kedua, sangat penting pula menegaskan bahwa masyarakat setempat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan budaya baru bernama industri pariwisata ini. Walaupun orang Batak biasa dikenal pintar, tegas, pekerja keras, toleran, dan memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, semua karakteristik itu tidak lantas sejalan dengan tuntutan usaha jasa pariwisata.

Layanan berstandar internasional sebagaimana diinginkan boleh jadi merupakan kualifikasi yang justru akan memarjinalkan dan mengeliminasi. Sementara itu, kepintaran dan ketegasan pun tidak selalu berkorelasi positif dengan kesediaan berbagi atau menerima. Justru perlu diantisipasi bahwa sikap-sikap dasar semacam itu akan menjadi sumber konflik, entah horizontal atau vertikal, dan menjadi kontraproduktif terhadap akselerasi seperti yang diinginkan.

Karena itu, tampak cukup jelas bahwa bila BODT ingin menjalankan peran sebagai koordinator, akselerator, dan eksekutor dengan legitimasi dan efektivitas yang tinggi, diperlukan desain pembangunan ekowisata yang berbasis masyarakat (community-based ecotourism) dan sungguh-sungguh memerhatikan respek budaya dan konservasi lingkungan (cultural and environmental conservation). Peran koordinatif yang dijalankan BODT pun hendaknya lebih bersifat fasilitatif dan kolaboratif. Dengan demikian, tetap terbuka ruang bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten untuk ambil bagian dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutannya.

Tidak dapat dimungkiri bahwa semua prinsip di atas akan mewujudkansustainable ecotourism yang berarti kawasan wisata Danau Toba akan menjadi destinasi yang akan berlangsung untuk selamanya. Ini bukan kumpulan proyek jangka pendek dan sektoral. Pengadaan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, atau fasilitas fisik lainnya dan penataan tata ruang, mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat (misalnya sampai 10 atau 15 tahun); tetapi konservasi alam dan nilai-nilai historis dan budaya masyarakat harus terus berlangsung karena sesungguhnya kegiatan dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh semuanya bertitik tolak pada konservasi alam, sejarah, dan budaya masyarakat setempat. 

Karena itu, keputusan pemerintah mendirikan BODT harus dibaca sebagai mengemban misi ganda yang tidak bisa dipisahkan: merawat (konservasi) dan memanfaatkan (utilisasi). BODT ditujukan untuk memuliakan seluruh kekayaan alam, budaya, tradisi, dan masyarakat, dan pada saat bersamaan memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

 MANGADAR SITUMORANG

Rektor Universitas Katolik Parahyangan

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 7 dengan judul "Badan Otorita Danau Toba".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Ketimpangan Kemakmuran (Kompas)

Setiap ada laporan ketimpangan kemakmuran, pertanyaan sama muncul. Apakah ketimpangan buruk? Mungkinkah masyarakat tanpa ketimpangan?

Dalam rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, pekan lalu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan, lonjakan ketimpangan pendapatan terbesar terjadi di perkotaan, sedangkan di perdesaan justru turun.

Di perkotaan, kenaikan ketimpangan cukup nyata, diukur memakai indeks gini, dari 0,43 pada September 2014 menjadi 0,47 pada September 2015. Di perdesaan, indeks gini turun dari 0,34 menjadi 0,27. Angka 0 pada indeks gini menunjukkan pemerataan sempurna dan sebaliknya.

Ketimpangan pendapatan bukan satu-satunya alat mengukur indeks gini. Namun, ketimpangan pendapatan memperlihatkan banyak hal: akses pada pendidikan dan kesehatan, sumber daya ekonomi, informasi, dan kekuasaan apabila diingat ekonomi rente masih terjadi. Meningkat cepatnya ketimpangan di perkotaan diperkirakan karena urbanisasi. Apabila benar, bukan tidak mungkin terjadi pemerataan kemiskinan di perdesaan.

Seperti sejarah ratusan tahun negara maju dan terus terjadi hingga kini, kota adalah tempat terjadi pertumbuhan ekonomi tercepat. Indonesia mengikuti pola yang sama. Kota kecil tumbuh dan kota besar membengkak.

Urbanisasi memberi energi pada kota apabila tenaga kerja yang datang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan, tetapi menjadi beban apabila kapasitas pendatang tak sesuai kebutuhan. Hal terakhir itulah tampaknya yang terjadi di perkotaan kita mengingat lebih separuh angkatan kerja nasional berpendidikan SMP ke bawah, dan kota-kota kita tidak siap menampung pertambahan penduduk.

Kemakmuran merata sempurna hampir tidak mungkin, seperti juga ketimpangan sempurna. Tantangannya, bagaimana memeratakan kemakmuran, misalnya melalui alokasi belanja negara yang tepat dan pajak yang adil.

Peraih Nobel Ekonomi 2015, Angus Deaton, menyebutkan, ketimpangan dapat jadi petunjuk kemajuan karena ada orang sukses melakukan inovasi atau temuan sehingga meningkatkan kemakmuran pelakunya. Dia mengacu pada Revolusi Industri Inggris 250 tahun lalu. Inovasi di dunia digital, misalnya, melahirkan orang superkaya.

Deaton mengingatkan, ada sumber ketimpangan lain yang lebih mengkhawatirkan, yaitu salah alokasi sumber daya serta kelindan kekuasaan politik dan kekuatan uang.

Kita mengalami bagaimana elite politik dan ekonomi di pusat hingga perdesaan memainkan kekuasaan dan kekuatan uang untuk jadi lebih kaya. Inilah tantangan bersama pemerintah dan masyarakat, menjaga agar demokrasi tak dibelokkan jadi kemakmuran bagi segelintir orang.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 6 dengan judul "Ketimpangan Kemakmuran".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Peralihan Pers yang Mencemaskan (S SINANSARI ECIP)

Sebagian besar tokoh pers cetak dewasa ini cemas. Masa peralihan yang sudah mulai beberapa tahun mengandung pertanyaan. Adakah semangat perjuangan yang dibawa sejak prakemerdekaan estafetnya akan berlangsung baik?

Setelah masa bulan madu pemerintah Orde Baru dengan pers memasuki tahun 1970-an, terjadi ujian bagi pers. Pers sudah mulai berani mengkritik pemerintah. Tiba-tiba, semangat perjuangan (idealisme) harus diperhadapkan kepada bisnis media. Pemerintah melepaskan penyusuannya. Subsidi kertas koran dicabut.

Pada periode Soekarno, pemerintah memberi subsidi harga kertas koran. Semua perusahaan pers yang telah mendapat surat izin terbit (SIT) dari departemen penerangan otomatis dapat surat izin pembelian kertas (SIPK). Kertas dibeli ke BUMN Panca Niaga dengan harga kurang lebih 30 persen lebih murah daripada harga pasar. Semua pihak tahu terjadi manipulasi. Dalam SIPK tercantum perusahaan A mencetak koran 15.000 eksemplar. Nyatanya yang dicetak hanya 5.000 eksemplar. Sisa kertas dilepas ke pasar bebas. Hasil penjualan digunakan untuk ongkos cetak, honor penulis, dan lain-lain.

Ketika subsidi pembelian kertas koran dicabut, perusahaan pers bermuram durja. Tidak ada lagi hasil manipulasi yang menopang kehidupan pers. Jumlah tiras (oplah) turun drastis. KoranMerdeka yang dianggap mewah, waktu itu, dicetak warna sederhana, hanya mampu terbit dengan empat halaman. Banyak koran, terutama di daerah, hanya dalam bentuk dua halaman. Warna kertasnya pun warna-warni.

Tidak lama, media cetak memperoleh kesempatan berbisnis dengan tetap memperjuangkan semangat idealismenya. Pers cetak pelan-pelan ternyata bisa menghasilkan keuangan yang banyak bagi perusahaan. Jumlah cetak meningkat. Terjadi jual beli iklan yang saling menguntungkan.  Segmentasi pers berlangsung marak. Ada majalah wanita, remaja, dan lain-lain. Koran harian di kabupaten pun bisa diterbitkan.

Secara biologis terjadi penggantian bos di media pers. Sebagian tokoh pers menyiapkan pengganti, menyekolahkan anaknya di bidang media. Teknologi berkembang pesat. Lahir pula teknologi internet. Media online pun memanfaatkannya. Media sosial menyusul hadir meskipun isinya bukan karya jurnalisme.

Anak-anak muda maju dengan pesat dalam memanfaatkan teknologi dan mengembangkan bisnis media. Namun, ada kegalauan. Dengan majunya bisnis media, jangan-jangan perimbangan di bidang idealisme belum mendapat perhatian layak. Memajukan segi bisnisnya, media akan kekurangan kekuatan filosofisnya. Sebagian anak muda di media jangan-jangan tidak menganggap penting sisi idealisme. Bukankah layang-layang tanpa kerangka tidak bisa terbang?

Etika

Etika dalam jurnalisme kurang mendapat perhatian lagi. Dengan semangat investigasi, korbannya tidak mendapatkan imbalan jurnalisme dan etikanya. Liputan tidak berimbang sering terjadi. Liput dua belah pihak dilakukan sekadarnya. Liputan yang kurang tepat lalu dikutip dalam tajuk rencana, bahkan dalam karikatur dan halaman luar.

Sementara fasilitas hak jawab hanya ditempelkan di sudut surat pembaca. Opini dalam tajuk, karikatur, dan halaman luar berdasarkan liputan yang kurang tepat (yang kemudian diperbaiki sedikit melalui hak jawab yang sedikit). Di mana hak obyek untuk memperoleh hak jawab atas opini yang telanjur salah itu? Keberimbangan pemuatan sangat kurang dilakukan.

Baru-baru ini juga terjadi kesalahan jurnalisme yang parah (dilakukan ramai-ramai oleh TV, radio, online, dan surat kabar). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi dianggap menilai kinerja sesama menteri. Sementara yang benar adalah penilaian itu atas kinerja kementerian. Itu pun sudah dilakukan beberapa kali oleh Menteri PAN dan RB sebelumnya. Tahun kemarin juga dilakukan oleh Menteri PAN dan RB ini dan tidak menimbulkan keributan. Pers tidak cermat.

Contoh berikutnya, pers menyerang Wapres Jusuf Kalla (JK) dengan menyebut ipar dan keponakannya (Aksa Mahmud dan Erwin Aksa) menemui bos Freeport. Kejadian dipanjanglebarkan seolah-olah JK pejabat sangat tinggi tidak tahu etika. Faktanya, bos Freeport minta bertemu famili JK di kantor Aksa di Jakarta. Mungkinkah Aksa menolaknya? Pertemuan dilakukan pada waktu JK tak menjabat sebagai wapres ataupun menteri.

Sungguh sedih karya jurnalismenya. Untuk melengkapi berita tersebut sebenarnya sungguh mudah dilakukan.

S SINANSARI ECIP

WARTAWAN SENIOR

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 6 dengan judul "Peralihan Pers yang Mencemaskan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

"Menaklukkan Macan" (HERRY TJAHJONO)

Beberapa saat sebelum  Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku, Presiden Joko Widodo mengungkapkan untaian kalimat menarik:  "Bekerja itu harus optimistis, jangan pesimistis. Jangan takut, karena semua negara juga takut dengan berlakunya ASEAN Economic Community ini. Kita harus optimistis karena kita punya produk yang macam-macam.."

Pada sebuah kesempatan lain, dia juga menyampaikan, "Bangsa Indonesia tidak ingin menjadi macan, tetapi menaklukkan macan. Karena bangsa Indonesia tidak ingin ditakuti, tetapi disegani." Dua ungkapan itu sebagian contoh bahwa Jokowi adalah pemimpin yang motivasional. Pemimpin hebat memang mesti piawai menjalankan fungsi sebagai motivator. Hal ini telah dibuktikan oleh Lee Kun-hee- sosok kebangkitan Samsung- yang merefleksikan: sukses Samsung karena  kehebatannya memotivasi para karyawannya. 

Namun , yang dilakukan Lee tak berhenti pada faktor motivasional sebab faktor motivasional itu harus segera dirajut melalui pembenahan beberapa elemen penting organisasi. Fenomena  ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini mengingat sebagian pelaku utama yang akan menghadapi MEA-khususnya BUMN dan swasta-memiliki beberapa kelemahan organisasional mendasar yang membuat mereka sulit menjadi profesional dan kompetitif.

Beberapa kelemahan itu, pertama, sebagian  organisasi perusahaan pelat merah dan swasta yang mulai dijalankan generasi kedua (dan di bawahnya)   biasanya terkena Titanic Syndrome (Peter AC Smith & Hubert). Sindrom Titanic ini merupakan bagian dari manajemen perubahan yang biasanya terlambat diantisipasi oleh para petinggi organisasi/manajemen. Rata-rata para manajer di perusahaan pelat merah dan swasta generasi kedua dan di bawahnya, sadar atau tidak-cenderung berpikiran perusahaan mereka tak akan pernah tenggelam, goyang atau bangkrut. Persis seperti awak kapal Titanic, yang demikian percaya diri berlebihan dengan Titanic-yang konon bahkan Tuhan sendiri tak bisa menenggelamkannya.

Sindrom itulah yang membuat mereka kehilangan sensitivitas, daya kreasi dan inovasi-karena terlena dengan kepercayaan diri berlebihan dan juga ketidakpedulian. Mereka lupa, seperti Titanic yang akhirnya tenggelam karena lambung kapalnya sobek oleh pucuk gunung es "kecil" yang menggoresnya, demikian pula perubahan bisa saja menggores kapal organisasi dan menggoyangkannya setiap saat.

Melawan Sindrom Titanic

Para manajer perusahaan BUMN biasanya terjangkit sindrom itu karena mereka merasa toh pemegang sahamnya pemerintah, mana bisa tenggelam. Sedangkan generasi kedua atau ketiga perusahaan swasta terjangkit sindrom itu karena mereka hanya menerima estafet kebesaran sebuah perusahaan (bahkan grup) yang sudah jadi-di mana mereka tak pernah ikut merasakan perjuangan berdarah-darah generasi pertama. Biasanya para manajernya akan menjadi lembam (inersia) mengantisipasi perubahan, lamban bertindak, kurang kreatif-inovatif.            

Kedua, dominasi budaya kerja serba harmonis. Mengadaptasi konsep Yodhia Antariksa tentang Harmonic Culture Error -yang juga sempat diulas Ahmad Syafii Maarif (Majalah Nabil Forum, 2013, "The Death of Samurai: Robohnya Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, dan Sanyo"). Dijelaskan bahwa dalam era digital seperti sekarang, kecepatan merupakan kunci terpenting.

Kecepatan dalam pengambilan keputusan, pengembangan produk, termasuk peluncuran produk baru. Jepang (dalam artikel tersebut)-yang mirip dengan kondisi kita sekarang di era MEA ini-jelas kedodoran karena dominasi budaya kerja konsensus dan harmoni. Itu sebabnya para raksasa elektronik Jepang yang sebelumnya demikian perkasa, menjadi kelimpungan oleh serbuan produk Korea (seperti Samsung atau LG). Mereka datang bak predator. Belum lagi serbuan produk elektronik Tiongkok yang menghajar dengan harga sangat murah.

Budaya kerja serba harmonis dan konsensus membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan tentang produk yang akan diluncurkan. Dan, ketika rapat usai, produsen lain  (Samsung dan LG)  sudah lebih dulu keluar dengan produk barunya. Mereka menjadi lamban dan lembam.

Kondisi yang sama bisa menimpa kita di era MEA ini, meski Presiden Jokowi telah memotivasi kita soal produk yang bermacam-macam. Namun, dengan kelambanan dan kelembaman manajemen kita dalam pengambilan keputusan dan lainnya- semuanya akan kedodoran. Gagasan kreatif-inovatif yang mendasar juga susah lahir dari budaya serba harmoni dan konsensus. Budaya kita bahkan kadang lebih parah dari budaya harmonis: alon-alon waton kelakon,biar lambat asal selamat demi konsensus.  Tanpa bermaksud mengurangi nilai-nilai luhur filosofi kearifan tradisional itu-dalam konteks bisnis modern sekarang, era serba digital-filosofi nilai-nilai ini sudah kurang relevan.

Ketiga, masih kuatnya kepemimpinan gaya feodal. Khususnya di perusahaan pelat merah, gaya feodal ini sangat kuat-di mana pimpinan adalah "raja" yang harus dilayani. Padahal, praksis kepemimpinan modern justru sebaliknya, di mana pemimpin yang harus melayani. Jalur komunikasi dan prosedur berjalan sangat birokratis, serba lamban, dan berbelit. Semuanya diperparah dengan kepemimpinan feodal yang setiap keputusan bisa berubah setiap saat sesuai "sabda" sang pimpinan.

Kepemimpinan melayani telah jadi kebutuhan utama zaman ini, baik untuk organisasi politik ataupun bisnis. Jokowi sendiri sampai batas tertentu telah memulainya, melalui peneladanan kepemimpinan melayani di berbagai kesempatan. Ia bukan tipe pemimpin raja yang hanya bersabda ke sana sini, namun tak menjalankan sendiri "sabdanya".  Gaya kepemimpinan feodal kuat di organisiasi pelat merah, namun di sebagian organisasi swasta juga masih banyak ditemui- khususnya perusahaan keluarga.

 Ketiga aspek organisasional elementer itu sangat menentukan apakah organisasi bisa profesional dan kompetitif. Untuk itu budaya kerja dan gaya kepemimpinan ke depan harus berlandaskan nilai: kepedulian (melawan Sindrom Titanic), kecepatan dan inovasi (melawan budaya harmonis), melayani (melawan gaya kemimpinan feodal).

HERRY TJAHJONO TERAPIS BUDAYA PERUSAHAAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 7 dengan judul ""Menaklukkan Macan"".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Revaluasi Aset BUMN//Tanggapan Blibli.com//Tanggapan Badan Pembinaan Bahasa (Surat Pembaca Kompas)

Revaluasi Aset BUMN

Harian Kompas, 20 Januari 2016, memberitakan, menurut Menteri Rini Soemarno, nilai aset badan usaha milik negara melonjak Rp 800 triliun. Lonjakan diketahui setelah merevaluasi aset dari 43 BUMN dan 19 anak perusahaan BUMN. Kabar itu kelihatan dan kedengarannya menyenangkan karena memberi kesan bahwa BUMN semakin kaya.

Namun, apa sebetulnya manfaat revaluasi aset itu? Bukankah jauh lebih penting mengevaluasi profitabilitas daripada kenaikan nilai aset karena revaluasi?

Kenaikan nilai aset karena revaluasi hanya merupakan upaya menghibur diri. Tanah kosong yang didiamkan pun nilainya akan terus meningkat. Kenaikan nilai aset karena revaluasi terutama disebabkan oleh faktor inflasi.

Tingkat inflasi Indonesia rata-rata 10 persen per tahun. Jadi, kenaikan aset karena revaluasi bukanlah suatu prestasi yang patut dibanggakan. Kontribusi PPh yang berasal dari revaluasi sebenarnya adalah kontribusi semu antarlembaga pemerintah dan jalan di tempat.

Laba bersih BUMN tahun 2015 ternyata lebih rendah dari 2014. Perbankan dengan laba triliunan masih jadi penopang laba BUMN. Dapat diduga, keuntungan bank BUMN berasal dari bunga kredit termasuk subsidi bunga dari pemerintah atas penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR). Aneh juga bank BUMN masih tega meminta subsidi bunga dari pemerintah untuk KUR yang menjadi beban masyarakat untuk BUMN.

HASIHOLAN SIAGIAN

Jalan AUP Barat, Jati Padang, Jakarta Selatan

Tanggapan Blibli.com

Menanggapi surat pembaca di Kompas, Jumat (29/1), pertama- tama kami mohon maaf atas pengalaman tidak menyenangkan yang dialami Ibu Yunida untuk nomor pesanan 11001110601.

Customer Care Blibli.com telah menghubungi Ibu Yunida untuk menyelesaikan masalah dan menjelaskan proses pengembalian dana ke kartu kredit terdebit setelah pembatalan.

Adapun pembelanjaan bertepatan dengan program "Promo Cashback 100%" sehingga pengembalian dana ke kartu kredit tidak menyertakan cashback.Cashback 100% tetap diberikan apabila pengembalian dana dalam bentuk voucer belanja. Ibu Yunida telah menerima penjelasan kami dengan baik dan menyetujui untuk pengembalian dana ke kartu kredit.

Melalui surat tanggapan ini, kami menyampaikan bahwa keluhan telah diselesaikan dengan baik. Blibli.com mengucapkan terima kasih kepada Redaksi Kompas yang telah memuat surat ini. Masukan dan saran kami terima untuk layanan terbaik bagi konsumen Blibli.com.

DICKSON PARULIAN

Customer Care Manager Blibli.com

Tanggapan Badan Pembinaan Bahasa

Dalam Kompas, 31 Desember 2015, dimuat berita berjudul "Cerewet Soal Bahasa", berisi pernyataan Jajang C Noer tentang keprihatinannya atas kerapnya kita menggunakan kata atau istilah bahasa Indonesia secara salah. Untuk itu, kami menyampaikan tanggapan berikut.

Hingga saat ini memang masih ada sebagian masyarakat yang belum cermat dalam berbahasa Indonesia, baik dalam penggunaan kata maupun istilah. Contohnya adalah penggunaan kataproses dan prosesikonsep dan konsepsi, nominator dan nomine, serta bergeming, seperti yang dikeluhkan Jajang C Noer.

Proses dan prosesi merupakan dua kata yang maknanya berbeda. Kata proses bermakna 'rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk' atau bisa juga diartikan sebagai 'tahapan kerja'. Kata prosesi bermakna 'pawai khidmat (perarakan) dalam ritual kegerejaan, dan sebagainya'.

Kata konsep selain bermakna 'draf atau rancangan surat, peraturan, dan sebagainya', juga bermakna 'ide atau pengertian yang diabstrakkan'. Adapunkonsepsi bermakna 'pengertian, pendapat, atau paham atau rancangan yang telah ada dalam pikiran'.

Kata nominator bermakna 'orang yang mencalonkan atau mengunggulkan dalam suatu festival atau perlombaan', sementara nomine adalah 'orang yang dicalonkan atau diunggulkan sebagai pemenang'.

Bergeming adalah kata yang berarti 'diam saja, tidak bergerak'; tetapi di masyarakat kata itu sering digunakan dengan arti yang sebaliknya.

Mudah-mudahan bermanfaat.

GUFRAN ALI IBRAHIM

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia

Catatan Redaksi:

Terima kasih untuk penjelasan Anda.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".



Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.