POPADS

PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

Sabtu, 01 November 2014

Bisnis dan Pembangunan Kelistrikan (Endro Utomo Notodisuryo)

DI sejumlah negara maju, bisnis kelistrikan merupakan bisnis padat modal dan padat teknologi yang sangat menguntungkan dan menjadi sumber pendapatan negara yang berarti.
Kenaikan permintaan atas tenaga listrik merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Adapun di negara berkembang, sebagian masyarakat masih belum terjangkau layanan kelistrikan. Namun, di lain pihak secara ekonomis layanan itu belum menguntungkan karena kebutuhan listrik untuk tujuan produktif masih rendah dan daya beli masyarakat masih rendah. Untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus berperan membangun kelistrikan sehingga semua warga negara dapat menikmati layanan listrik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kenaikan permintaan tenaga listrik justru jadi kendala pemerintah.

Sebelum krisis 1998, PLN Jawa-Bali secara bisnis telah menguntungkan dan terjadi subsidi silang dengan PLN di luar Jawa-Bali yang masih berkembang dan belum menguntungkan. Terkait itu, tahun 1994 Perum PLN diubah menjadi PT PLN (Persero) agar PLN dapat berbisnis dan menghasilkan keuntungan untuk negara yang berkesinambungan sehingga juga dapat menjalankan kewajiban melayani publik (PSO) sebagai perusahaan yang menguntungkan.

Di luar perkiraan, terjadi krisis ekonomi sehingga nilai tukar dollar AS menjadi empat kali lipat bahkan lebih terhadap rupiah. Akibatnya, kewajiban atas kontrak-kontrak dan investasi PLN yang sebagian besar menggunakan dollar AS tak lagi dapat dibayar PLN dari pemasukannya yang seluruhnya dalam rupiah.

Kelistrikan PLN yang "tergadai" akibat krisis membuat tarif listrik masuk sangat dalam ke dalam ranah politik. Politisasi tarif menjadi tak terhindarkan sehingga pengembangan kelistrikan kita terjebak dalam wacana politik, bukan pada pemenuhan permintaan tenaga listrik yang berkesinambungan secara bisnis dan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Saat ini, sekitar 70 juta saudara sebangsa kita belum memperoleh tenaga listrik.

Politisasi tarif mengakibatkan saat ini semua golongan pelanggan listrik PLN, baik rumah tangga, bisnis, maupun industri, mendapat subsidi. Meski subsidi per kWh pelanggan kecil lebih besar, total subsidi yang diterima setiap pelanggan besar jauh lebih besar. Meski ada beberapa kali kenaikan tarif, pada tahun anggaran 2015 masih perlu subsidi melalui APBN hampir Rp 69 triliun. Sementara sekitar 70 juta rakyat yang belum dapat layanan listrik dan sebagian besar kalangan ekonomi lemah justru tak memperoleh subsidi sepeser pun.

Peran ganda
Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan permintaan tenaga listrik di atas 7 persen per tahun, bahkan di beberapa wilayah 10 persen per tahun, seharusnya sebagian dari pertumbuhan ini bisa jadi peluang bisnis bagi PT PLN (Persero). Pada gilirannya keuntungan PT PLN (Persero) yang diperoleh bagi negara dapat digunakan pemerintah melalui APBN untuk membiayai pembangunan kelistrikan bagi 70 juta rakyat di seluruh kepulauan Nusantara yang belum menikmati tenaga listrik.

Sistem kelistrikan Jawa-Bali yang telah terinterkoneksi serta kapasitas konsumen industri dan bisnis yang besar telah lama matang sebagai sistem kelistrikan yang dapat dikelola secara bisnis sebagaimana dimaksud dalam perubahan Perum PLN menjadi PT PLN (Persero) tahun 1994. Selain itu, beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali pun telah cukup matang untuk juga dikelola secara bisnis.

Pemerintah seyogianya berperan ganda memajukan bisnis kelistrikan, sekaligus melaksanakan pembangunan kelistrikan. Memajukan bisnis kelistrikan terutama dengan membina PT PLN (Persero) sebagai layaknya persero untuk menghasilkan keuntungan bagi negara sekaligus berperan sebagai agen pembangunan kelistrikan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat melalui pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen secepatnya.

Subsidi listrik harus tepat sasaran, hanya diberikan ke yang tak mampu dan pada sistem kelistrikan yang belum menguntungkan yang harus dibangun untuk masyarakat miskin dan terpencil sesuai UU Energi No 30/2007 dan UU Ketenagalistrikan No 30/2009. Politisasi tarif secara bertahap dikurangi dengan penciptaan landasan melalui politik energi (dan kelistrikan) yang merupakan landasan bagi pembangunan kelistrikan yang menyejahterakan masyarakat luas dan berkesinambungan.

Pemerintah fokus menangani pembangunan kelistrikan melalui APBN untuk menyejahterakan rakyat. Di lain pihak, PT PLN (Persero) dibina untuk menjadi persero yang efisien dan berkelas dunia serta menguntungkan bagi negara. Dalam melaksanakan pembangunan kelistrikan, pemerintah dapat membuat suatu badan layanan umum, Perum Kelistrikan atau menugasi PT PLN (Persero) sebagai operator membangun dan mengelola melalui penugasan yang transparan. Dengan demikian, pencapaian sasaran terlayaninya seluruh rakyat dapat secepatnya tercapai.

Endro Utomo N
Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi 1997-2001 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009752786
Powered by Telkomsel BlackBerry®

”Quo Vadis” Kombatan Indonesia (Noor Huda Ismail)

SALAH satu agenda jangka panjang yang perlu terencana dan sistematis bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah bagaimana negara harus menyikapi dampak dari keterlibatan diaspora Indonesia di dalam konflik mondial seperti di Irak dan Suriah.  
Berdasarkan data Security Council pada 24 September 2014, dari sekitar 15.000 pria dan beberapa wanita dari 81 negara yang telah pergi ke Irak dan Suriah, serta diduga bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) dan Jabhat al-Nusra, terselip jumlah relatif kecil dari Asia Tenggara. Mungkin tak lebih dari 300 orang. Mayoritas orang Asia Tenggara ini adalah Indonesia.

Sementara data resmi Kepolisian Negara RI menyebutkan 56 orang telah teridentifikasi. Data ini diperoleh berdasarkan interogasi polisi terhadap beberapa kombatan Indonesia yang telah tertangkap, juga beberapa pengakuan mereka yang telah kembali ke Tanah Air.

Namun, melalui "chatter" (istilah dalam intelijen yang berarti obrolan di internet yang diduga dari para pelaku atau jaringan yang dekat dengan pelaku) diduga ada 200-an orang Indonesia yang telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk alasan non-kemanusiaan. Dari jumlah itu, diperkirakan  50-an orang telah kembali ke Tanah Air dan 40-an dari Malaysia, Singapura, dan Filipina juga sudah kembali.

Monitoring chatter ini salah satunya didapatkan dari kombatan bernama Lotfie Ariffin. Ia adalah mantan politikus Malaysia dan veteran kombatan perang Afganistan pada 1980-an. Sebelum tewas dalam serangan rudal oleh pasukan rezim Suriah di Hama, pertengahan September 2014, ia secara teratur mem-posting foto dirinya di Facebook dengan pejuang asing lainnya, terutama Malaysia.

Perilaku para kombatan Indonesia tak jauh berbeda. Mereka juga rajin mem-posting status mereka di Facebook menggunakan nama samaran dan menutupi wajah mereka. Namun, pertengahan tahun ini, NIIS meluncurkan video perekrutan melalui Youtube dengan bahasa Indonesia, dibintangi orang Indonesia dengan menggunakan "nom de guerre" Abu Muhammad al Indonesi. Kombatan bernama asli Bachrumsyah itu mengajak umat Islam Indonesia bergabung dan bersumpah setia kepada NIIS.

Dengan adanya serangan udara pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat terhadap basis NIIS di Suriah dan Irak, beberapa kombatan asing, termasuk Abu Muhammad al Indonesi, mungkin akan tewas. Namun, jika ia dan teman-temannya selamat, akankah kembali ke Tanah Air dan balas dendam terhadap warga negara dari anggota koalisi di mana pun mereka berada, seperti yang pernah difatwakan oleh Osama bin Laden tahun 1998?

Mereka yang kembali
Thomas Hegghammer dalam American Political Science Review edisi Februari 2013 menuliskan bahwa tidak lebih dari satu dari sembilan kombatan asing diidentifikasi antara tahun 1990 dan 2010 kembali dan kemudian melakukan kekerasan politik di Barat.  Namun, dalam risetnya, ia juga mengatakan bahwa pengalaman para kombatan asing di medan pertempuran menjadi salah satu pendorong terkuat keterlibatan mereka dalam kekerasan domestik.

Memang narasumber Hegghammer hanya kombatan dari negara Barat. Namun, wawancara penulis dengan para eks kombatan Indonesia menunjukkan pola serupa: hampir semua aksi kekerasan selama 12 tahun terakhir ini direncanakan dan dilakukan oleh para veteran kombatan wilayah konflik. Bahkan, mereka yang memutuskan untuk meninggalkan terorisme dan menyatakan menyesal terhadap aksi-aksi mereka sering masih merasa rindu untuk terlibat kembali dalam konflik mondial.

Bagi mereka, waktu terbaik dari kehidupan mereka adalah ketika berlatih dengan senjata di Afganistan atau berjuang di hutan Filipina. Sebab, pada saat itu mereka merasa menemukan arti hidup yang sebenarnya, yaitu berjuang untuk menghadapi musuh yang jelas. Sementara di dalam kehidupan baru mereka, batas antara siapa kawan dan siapa lawan telah memudar.

Di antara mereka pun masih percaya bahwa mereka memiliki kewajiban membalas dengan kekerasan kepada setiap orang ataupun institusi negara yang terlibat dalam memerangi umat Islam, dan jihad bersenjata sebagai "jihad fardiah" atau kewajiban pribadi yang tidak memerlukan izin dari pemimpin mereka.

Lalu kenapa negara dan masyarakat harus bisa memberikan kesempatan kedua dengan rasa welas asih kepada para eks kombatan yang ingin menata hidup baru dengan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi sesama?  Ada dua alasan utama. Pertama, tidak setiap eks kombatan asing itu akan membawa dampak bahaya. Mayoritas dari mereka ingin kembali ke masyarakat karena berbagai alasan, yang umumnya karena rasa kecewa karena berbeda antara yang mereka bayangkan dan realitas di lapangan.

Kedua, setiap penilaian ancaman dari mereka yang kembali bergantung pada kombinasi motivasi, kemampuan, dan niat. Kita harus mampu menjelaskan tiga pertanyaan: mengapa mereka pergi; apa yang mereka lakukan di sana; dan mengapa mereka pulang?

Untuk mencari jawaban itu, negara tidak cukup mengedepankan kekerasan sebab hanya akan mendaur ulang rasa kebencian dan balas dendam. Negara perlu merangkul seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, pendidik, hingga penggiat masyarakat madani, untuk bersama-sama memberikan harapan baru bagi mereka yang telah kembali.

Pada saat yang sama, negara perlu meningkatkan sumber daya manusia di tataran akar rumput dengan  menyuntikkan harga diri, kemampuan berpikir kritis bagi anak muda, sehingga mereka dengan sendirinya menangkal propaganda kelompok kekerasan yang telah menembus batas negara-bangsa karena adanya globalisasi dan teknologi.

Noor Huda Ismail
Alumnus Pondok Pesantren Ngruki dan Dosen Mata Kuliah Religion as
Culture in the Malay World di Monash University, Melbourne, Australia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009561730
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Merawat Kegembiraan Rakyat (Y ARI NURCAHYO)

POLITIK adalah kegembiraan. Pesan ini yang mau disampaikan Presiden Joko Widodo kepada semua rakyat di seluruh penjuru Tanah Air.
Kemeriahan kirab budaya rakyat, 20 Oktober lalu, menjadi penanda itu. Namun, enam hari kemudian banyak orang menahan tanya, ketika susunan menteri di Kabinet Kerja dinilai anti klimaks. Pasar pun tidak merespons positif dan cenderung terkoreksi.

Stamina pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JKW-JK) tegak berdiri di bawah kehendak rakyat akan diuji waktu. Rakyat yang dipimpin sudah menunjukkan, mereka selalu siap sedia dan sabar menanti pemimpinnya. Rakyat mencintai pemimpinnya seperti sepasukan penjaga malam yang siap dengan pinggang tetap terikat pedang dan pelita tetap menyala. Rakyat yang bergembira akan bersetia merawat harapan. Namun, apabila gelembung harapan itu tidak berujung kenyataan, ia akan pecah jadi kutukan.

Menghidupkan waktu
Saatnya momentum pembuktian. Realitas pembentukan kabinet yang dihadang desakan waktu dan disesaki tekanan politik kelompok kepentingan dan partai-partai pendukung agaknya sudah dimaklumkan di depan sehingga segala sesuatunya menjadi tampak wajar di belakang. Untungnya rakyat (bersama relawan) masih sabar menunggu seraya mengamati dengan fokus mata seperti mikroskop raksasa mengarah ke setiap menteri di Kabinet Kerja. Mereka punya 100 hari pertama untuk melewati ujian pembuktian kerja, kerja, dan kerja, dengan hasil nyata!

Para menteri Kabinet Kerja JKW-JK jangan sampai membunuh waktu. Ajakan Presiden Jokowi kepada seluruh rakyat dari semua lapisan profesi, mulai pedagang kaki lima, petani, nelayan, guru, sampai dokter dan politisi untuk "kerja, kerja, kerja!" harus berujung sinergi produksi yang sungguh terbukti bukan janji. Pemimpin pilihan rakyat harus mampu menyatukan kesadaran dan energi rakyatnya menjadi kekuatan superproduktif untuk membangun kejayaan negeri. Dengan demikian, para menteri di pemerintahan JKW-JK tetap bersiaga di hadapan perapian rakyat untuk terus menghidupkan waktu.

Pemenuhan janji dan perwujudan program kerja yang sebelum ini hanya menjadi etalase kampanye harus bergerak ke dapur reproduksi kebijakan yang nyata, terukur, dan tepat sasaran.

Janji mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan memberantas semua lini mafia harus menjadi prioritas. Saatnya Presiden Jokowi bersama tim fokus bekerja demi tegaknya Indonesia Raya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Haruskah demikian
Haruskah episode pembuka Kabinet Kerja anti klimaks? Jangan sampai denyut yang hilang pada awal pertama saat mereka dilantik menjadi beban yang memberatkan langkah ke depan. Kuncinya ada pada kesanggupan membuat perubahan mendasar dan transformasi cepat.

Manuskrip Beethoven, Es muss sein (Haruskah demikian), dalam bahasa Milan Kundera (1984) merupakan motivasi realistis sang komposer untuk mengubah sebuah inspirasi liar menjadi sebuah kanon kuartet yang serius, mentransformasi sebuah lelucon menjadi kebenaran. Karya komposisi Beethoven itu dihasilkan dari kreasi mengubah yang enteng dan remeh-temeh menjadi berbobot dan substantif. Siapa menduga tesis sederhana itu akhirnya menjadi masterpiece sepanjang waktu? Karya-karya orisinal seperti itu yang selalu menghidupkan waktu.

Presiden Jokowi punya orisinalitas gagasan dan gaya kepemimpinan. Soalnya bagaimana kekuatan itu menginspirasi semangat tim kabinetnya. Waktu akan menguji apakah Kabinet Kerja betul-betul the dream team yang sigap bekerja keras sehingga the dreams come true.

Confusius (551-479 SM) bertutur bijak, "Seorang pemimpin harus menjadi junzi (orang hebat)", yaitu seorang yang memiliki kualitas keutamaan, kesetiaan, dan ketulusan. Pemimpin seperti ini jika berkehendak untuk kebaikan niscaya yang dipimpin akan memperoleh kebaikan.

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama para menterinya semoga menjelma junzi-junzi Republik yang bekerja terdepan untuk terus merawat kegembiraan rakyat.

Y Ari Nurcahyo
Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009784405
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Mengevaluasi Kurikulum 2013 (Tati D Wardi)

SUKA atau tidak, Kurikulum 2013 sudah diterapkan pemerintah per Juli 2014. Meskipun menuai banyak kontroversi, produk kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu hampir pasti akan terus berlanjut.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmennya. Artinya, Kurikulum 2013 akan menjadi panduan pendidikan Indonesia (setidaknya) untuk lima tahun ke depan. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi penerapan Kurikulum 2013. Sebagai sebuah kebijakan publik, sudah semestinya Kurikulum 2013 dievaluasi secara berkala. Apa yang perlu dievaluasi?

Aspek "kebaruan" yang ditawarkan dalam Kurikulum 2013 antara lain memosisikan standar kompetensi lulusan siswa sebagai acuan dalam kegiatan, isi, dan penilaian proses pembelajaran. Materi-materi pelajaran yang dulu terpisah kini disampaikan secara tematik-integratif dan dinilai secara deskriptif. Ini tak pelak mensyaratkan atmosfer pembelajaran yang interaktif, eksploratif, dan yang menumbuhkan siswa inkuisitif.

Menciptakan kondisi seperti ini tidak bisa seketika dan instan. Ada beberapa elemen yang berjalin kelindan yang turut menentukan sukses tidaknya penerapan Kurikulum 2013: guru, siswa, buku, dan wali murid. Keempat elemen itulah yang perlu kita evaluasi satu per satu.

Guru merupakan pemegang mandat langsung pelaksanaan Kurikulum 2013. Tanpa guru dengan kesiapan memadai, Kurikulum 2013 hanya berhenti sebagai konsep belaka dengan seperangkat buku pegangan mengajar dan buku siswa, tetapi tanpa pihak yang mengoperasikannya. Menyadari hal itu, Kemdikbud melakukan beberapa tahapan pelatihan terhadap guru. Dimulai dengan pengumpulan narasumber, yakni para ahli (pendidik, sejarawan, jurnalis, ilmuwan, peneliti, dan aktivis perempuan) yang terlibat dalam perancangan ide dasar Kurikulum 2013. Para narasumber ini lalu memberikan pencerahan kepada akademisi yang terpilih untuk menjadi instruktur nasional. Selanjutnya instruktur nasional melakukan pelatihan guru sasaran seluruh Indonesia.

Persoalannya, masa pelatihan guru ini, yang bervariasi dua minggu hingga dua hari, terhitung singkat. Dalam rentang waktu pelatihan tersebut, instruktur nasional melatih guru perihal bagaimana Kurikulum 2013 diterapkan di kelas. Namun, bisakah dari pelatihan yang singkat itu terjadi perubahan paradigma mengajar guru seperti yang diharapkan?

Evaluasi tentang siswa
Salah satu cara mengetahuinya adalah dengan melakukan evaluasi tentang siswa. Ini terkait langsung dengan bagaimana guru mempraktikkan Kurikulum 2013 di dalam kelas. Perubahan kurikulum berangkat dari pemikiran bahwa kurikulum yang ada tidak lagi relevan dengan kebutuhan untuk mendidik manusia Indonesia masa depan.

Dalam rantai perubahan Kurikulum 2013, siswa otomatis berada di akhir. Ketika sampai pada siswa, wajah asli penerapan Kurikulum 2013 terkuak. Sudah menjadi rahasia umum, siswa Indonesia umumnya cenderung pasif. Ajakan guru berinteraksi aktif yang disyaratkan dalam Kurikulum 2013 bisa saja tidak disambut antusias oleh siswa.

Di sini akan tampak kualitas guru yang menginterpretasikan dan mempraktikkan Kurikulum 2013 di dalam kelas. Bisa saja karena merasa frustrasi, guru kemudian menyalahkan siswa dan akhirnya mereka kembali menerapkan pembelajaran lama. Karena itu, perlu ditanyakan kepada siswa tentang pengalaman mereka mengikuti pembelajaran dengan Kurikulum 2013. Apakah, misalnya, siswa merasa sudah difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta di dalam kelas?

Begitulah mata rantai penyebaran dan pelatihan Kurikulum 2013: dimulai dari narasumber, kemudian instruktur nasional, sampai ke guru yang kemudian menyampaikannya kepada siswa.

Setidaknya ada dua kemungkinan yang akan muncul dari proses ini. Pertama, pembelajaran Kurikulum 2013 bisa saja memunculkan penafsiran yang tidak monolitik. Kedua, terdistorsinya pemahaman konsep mendasar Kurikulum 2013.

Kemungkinan pertama ini terhitung netral. Interpretasi yang tidak tunggal bisa mengindikasikan bahwa guru kreatif dan memiliki kemandirian berpikir. Kemungkinan kedua, terjadi kekeliruan pemahaman terhadap pembelajaran Kurikulum 2013 yang efeknya adalah pemiskinan makna dan penyederhanaan praktik Kurikulum 2013 itu sendiri. Satu hal yang perlu dicatat, Kurikulum 2013 memang menyediakan panduan rinci kepada guru. Ini mungkin membantu guru pemula. Namun, bagi guru yang sudah berpengalaman, keserbalengkapan panduan semacam ini justru malah mengungkung kreativitas dan independensi mereka dalam mengajar.

Aspek lain yang perlu mendapatkan evaluasi adalah buku. Jika guru merupakan pemegang mandat, peran buku adalah rujukan utama apa itu isi mandat dan bagaimana diterapkan. Bagi guru dan siswa, buku memediasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas—apa yang mau dipelajari jika tak ada buku? Komitmen Kemdikbud adalah memenuhi pengadaan buku siswa dan pegangan guru dari pencetakan hingga pengirimannya. Yang perlu ditanyakan adalah kualitas buku dan penggunaannya oleh guru dan siswa. Kita sudah dengar tentang banyaknya salah ketik (typo) dan kontroversi isi yang tidak sensitif—contoh topik "pacaran sehat" dengan gambar siswa berkerudung. Kemdikbud sudah seharusnya mempunyai tim evaluasi untuk perbaikan kualitas buku pegangan dan siswa.

Selanjutnya orangtua. Sebagai wali murid, orangtua adalah bagian tak terpisahkan dari pendidikan siswa. Penting sekali terjalin kerja sama yang baik antara guru dan orangtua. Itu dimulai dengan menyamakan pemahaman tentang apa yang baru dengan Kurikulum 2013, dan bagaimana konsekuensinya dengan pendidikan dan penilaian siswa.

Banyak orangtua yang mungkin masih belum memahami kaitan antara penyatuan mata pelajaran yang dulu terpisah (tematik-integratif) dan tujuan yang hendak dicapai, yakni menumbuhkan kemandirian berpikir dan karakter siswa. Kebingungan orangtua termasuk memahami penilaian tentang kompetensi siswa. Bahwa penilaian siswa bukan hanya pada pengetahuan, melainkan juga perilaku dan keterampilan mereka. Dan juga bahwa penilaian tersebut bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskripsi capaian kompetensi siswa—contoh siswa pandai membandingkan dengan memperkirakan panjang suatu benda dengan istilah sehari-hari.

Evaluasi sudah seyogianya jadi bagian integral dari sebuah kebijakan. Tak terkecuali kebijakan Kurikulum 2013. Dengan mengevaluasi penerapannya pada pihak-pihak yang terlibat seperti guru, siswa, buku, dan wali murid, kita setidaknya bisa mencegah kemungkinan kurikulum baru ini terjebak pada sindrom praktik lama dalam label baru. Dengan begitu, Kurikulum 2013 diharapkan bisa mewujudkan kebaruan yang dijanjikannya.

Tati D Wardi
Dosen FTIK UIN Jakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009784281
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Pembangunan Manusia (Irwanto)

MENYAMBUT diumumkannya Kabinet Kerja awal pekan ini, hiruk pikuk media lebih terkonsentrasi pada menteri-menteri di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia serta ekonomi/industri.
Hal ini wajar karena diasumsikan bahwa driver pembangunan adalah stabilitas politik dan kinerja semua pemain kunci di sektor ekonomi dan industri.

Sektor-sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda, dan olahraga, adalah variabel "ikutan"—akan ikut membaik jika ekonomi dan industri perform sehingga terjadi semacam dampak limpahan (spill-over effect) ke sektor lain.  Banyak orang lupa, asumsi spill-over effect dari sektor ekonomi/industri hanya mitos yang telah dipatahkan sejarah modern negara-negara miskin yang menjadi kapitalis baru (India) dan negara-negara komunis yang mulai unjuk gigi (Rusia dan Eropa Timur, Tiongkok). Mereka telah menunjukkan bahwa investasi yang serius di sektor pembangunan manusia, khususnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang dikelola sungguh-sungguh (militan) justru mampu menjadi driver ekonomi dan politik.

Mereka sadar betul investasi di bidang ekonomi dan industri penting. Namun, mereka juga sangat menyadari, pembangunan ekonomi hanya akan dapat dipertahankan, bahkan dikembangkan lebih lanjut, jika sumber daya manusia-nya siap! Menjaga stabilitas politik juga penting, tetapi stabilitas politik hanya terwujud ketika kesenjangan karena ketidakmerataan pembangunan (inequality) diatasi sejak sedini mungkin. Kesenjangan pembangunan hanya dapat diatasi jika kesenjangan kualitas SDM dapat diperkecil.

Pembangunan ekonomi yang tidak diikat (dibangun linkage) kuat dengan pembangunan kualitas SDM akan menjadi otomaton yang bersifat self-serving. Ini karena apa pun nilai tambah yang diperoleh dari proses ekonomi akan cenderung dimasukkan ke dalam pipa ekonomi lagi, baik sebagai energi tambahan untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar maupun untuk mengatasi overheating pada mekanismenya. Alhasil, manusia (SDM) di sejumlah wilayah yang belum dianggap pantas untuk pembangunan ekonomi berdaya saing ataupun SDM yang menghidupi sektor-sektor pelayanan nonekonomi harus tetap terseok-seok sambil menunggu kucuran spill-over effect. Akibatnya, mereka harus merangkul prinsip-prinsip ekonomi untuk bertahan hidup, seperti yang terjadi di sektor kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Kenyataan pahit yang harus kita kunyah sampai hari ini.

Sektor kesehatan dan pendidikan adalah sektor pelayanan publik yang didasarkan atas hak-hak dasar manusia. Karena investasi yang kecil selama puluhan tahun sejak kemerdekaan, kedua sektor ini menggeliat dan melihat peluang menjadi pemain bisnis di sektor industri. Banyak yang berhasil dengan menetapkan ongkos yang tinggi bagi yang dapat membayar. Pada saat yang sama jutaan anak dan orang yang butuh layanan kesehatan dan pendidikan harus menyerah putus sekolah atau ke layanan alternatif karena kedua sektor ini telah kehilangan jati dirinya. Bahkan ketika dana di sektor pendidikan sudah ditingkatkan sesuai dengan undang-undang (20 persen), sektor ini seolah telah kehilangan akal dan daya inovatifnya untuk mengatur alokasi keuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan yang serius antarwilayah di Nusantara.

Belum terlambat
Saat ini Koefisien Gini di Indonesia sudah melampaui 0,41 dan kemungkinan akan terus meningkat (BPS, 2013). Kesenjangan ini dirasakan bukan hanya di wilayah pendapatan, melainkan juga di beragam sektor lain (akses untuk memperoleh pekerjaan, tingkat pendidikan, akses untuk makanan bergizi dan kesehatan dasar, dan lain-lain). Selain itu, kesenjangan terjadi antara perkotaan dan perdesaan serta antara Indonesia barat dan timur. Kita dapat berasumsi dan mencari bukti-bukti empiris bahwa kesenjangan tersebut terjadi karena bias geopolitik-ekonomi pembangunan. Namun, pada kenyataannya kesenjangan tersebut terjadi karena rendahnya investasi di sektor pembangunan manusia secara menyeluruh yang diperparah oleh bias tersebut.

Menghadapi beragam pilihan pembangunan jangka panjang, opsi yang dimiliki Kabinet Kerja tidak banyak. Pertama, membiarkan investasi pembangunan manusia seperti biasanya (tidak ada koreksi APBN yang signifikan untuk mendorong pembangunan manusia yang lebih agresif), dikerjakan seperti biasanya, dan hasilnya tidak mengubah kesenjangan yang ada. Bisa jadi memperparah dan akhirnya negara ini terpecah belah.

Kedua, tak melakukan koreksi signifikan terhadap APBN, tetapi mulai membangun mekanisme komunikasi dan kerja sama antara sektor ekonomi-industri dan sektor pembangunan manusia sehingga setiap hasil yang diperoleh sektor ekonomi dipastikan ada investasi di sektor pembangunan SDM. Demikian juga sektor SDM dengan dana yang ada merombak cara berpikir dan bekerja sehingga SDM unggulan sudah dirancang sejak dini untuk mendukung sektor ekonomi/industri.

Jika sektor ekonomi/industri dapat memberdayakan pendidikan keterampilan, politeknik, program jembatan dari sekolah ke dunia kerja (school to work program), pendidikan atau pelatihan nonformal, dan pembukaan kesempatan bekerja, sektor pembangunan SDM dapat melakukan investasi dan relokasi anggaran untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah. Sektor pendidikan memastikan bahwa alokasi anggaran mampu menjawab kesenjangan kualitas pendidikan—termasuk kualitas guru, ketersediaan laboratorium, alat belajar mengajar di sejumlah wilayah yang masih tertinggal dalam indeks pembangunan manusia.

Sektor kesehatan memastikan layanan dasar berkualitas yang terjangkau, baik secara preventif (ASI, pemenuhan gizi dan vitamin, maupun imunisasi), deteksi dan pengobatan dini, maupun pengobatan lanjut yang didukung sistem jaminan kesehatan (dan kerja) yang terpantau. Sektor kesejahteraan sosial perlu memperkuat SDM profesionalnya untuk program pemberdayaan dan melakukan demarjinalisasi populasi pemanfaat bantuan negara. Sektor ini harus lebih inovatif dalam membangun mekanisme pelayanan sehingga populasi yang paling miskin dan paling tidak terjangkau dapat dilayani dengan baik dan akhirnya mampu berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Komitmen dan kepemimpinan
Walau perubahan itu perlu, seperti dimandatkan Presiden, untuk benar-benar berubah tidak mudah. Banyak risiko yang harus diambil jika benar-benar berubah. Bagaimana kalau asumsi untuk berubah salah? Bagaimana kalau sebagian masyarakat menolak? Apa risiko politik yang harus kami tanggung dari perubahan? Oleh karena itu, Kabinet Kerja tidak sekadar membutuhkan motivasi untuk bekerja, tetapi juga komitmen dan keberanian untuk mengambil langkah yang tepat walau berisiko tinggi. Jika Kabinet Kerja juga percaya bahwa pembangunan manusia adalah "inti" dari pembangunan nasional, mereka harus percaya diri, bekerja sama di dalam dan lintas sektor. Lebih lanjut, mereka harus berani mengapitalisasi keterbatasan yang ada menjadi tantangan performa kinerja mereka. Dalam era global yang makin sulit, kita sulit untuk membangun Tim Para Juara. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan, lebih penting membangun tim yang dapat bekerja sama untuk menjadi juara dibandingkan dengan Tim Para Juara yang belum tentu mampu bekerja sama menjadi juara.

Irwanto
Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya dan Ko-direktur Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009764443
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Deklarasi Perang Israel (Kompas)

TIDAK berlebihan kalau Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut tindakan Israel menutup kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai "deklarasi perang".
Apakah dengan demikian akan segera lahir "intifadah ketiga"? Kita masih ingat, intifadah kedua pecah pada 29 September 2000 setelah Ariel Sharon, yang kemudian menjadi perdana menteri, bersama 1.000 tentara memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa yang terlarang bagi non-Muslim. Tindakan itu oleh Palestina dianggap sebagai tindakan provokatif, yang menyulut perlawanan.

Intifadah kedua berakhir pada 8 Februari 2005. Banyak korban jiwa jatuh di kedua belah pihak. Diperkirakan 3.000 warga Palestina tewas, sementara Israel kehilangan 1.000, ditambah 64 orang asing.

Tiga tahun sebelumnya pecah intifadah pertama, 1987, dan baru berakhir tahun 1993 setelah ditandatanganinya Kesepakatan Oslo. Baik intifadah pertama maupun intifadah kedua sama-sama sebagai ungkapan sikap perlawanan rakyat Palestina terhadap tindakan penjajahan dan kesewenang-wenangan Israel yang terjadi sejak 1948.

Kini, kita menyaksikan lagi kesewenang-wenangan, keangkaramurkaan, Israel seperti yang sudah-sudah. Hari Kamis lalu, Israel menutup kompleks Masjid Al-Aqsa. Penutupan itu sebagai kelanjutan dari bentrokan antara sejumlah remaja Palestina dan aparat keamanan Israel. Bentrokan itu sebagai buntut tewasnya seorang pria Palestina karena ditembak polisi Israel.

Pria Palestina itu, Moataz Hejazi, dituduh sebagai penembak aktivis Yehuda Glick. Yehuda Glick adalah anggota kelompok garis keras Yahudi yang menuntut agar orang Yahudi diizinkan berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa.

Kemarin, memang Israel membuka akses masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun, yang diizinkan masuk hanyalah laki-laki yang sudah berusia di atas 50 tahun. Tentu, keputusan Israel itu tetap akan memicu persoalan, tetap menebarkan benih permusuhan. Mengapa harus ada pembatasan. Secara mudah dapat diartikan sebagai tindakan kecurigaan Israel terhadap kaum laki-laki yang masih muda, yang berusia di bawah 50 tahun. Mereka dicurigai akan mengobarkan perlawanan.

Apa yang terjadi di Jerusalem saat ini pasti menghambat proses perdamaian, yang memang selama ini nyaris tidak ada kemajuan. Kalau intifadah ketiga benar-benar terjadi, maka jelas bagi kita bahwa yang namanya perdamaian di Timur Tengah akan semakin jauh. Bukankah tidak mungkin perdamaian terwujud kalau tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, berkonflik?

Kita berharap konflik bersenjata tidak pecah lagi. Sebab, akibat ikutannya akan menyebar sampai ke mana-mana, termasuk ke Indonesia. Kita juga berharap AS segera turun tangan mendesak Israel tidak memicu persoalan.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009819961
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Wajib Belajar 12 Tahun (Kompas)

PROGRAM wajib belajar 12 tahun, yang menurut rencana dimulai tahun ajaran 2015, kita apresiasi sebagai kebijakan yang berfokus akses berkeadilan.
Realisasi program itu, selain menunggu payung hukum, juga kesiapan sarana dan infrastruktur. Tidak hanya mengubah nama, tetapi juga langkah strategis obyektif berikut inisiatifnya sebagai panduan. Dari sisi dana, tampaknya tak ada masalah. Tersedia dana pendidikan APBN 2015 sebesar Rp 400 triliun lebih, 20 persen dari total anggaran Rp 2.000 triliun.

Selain untuk pembiayaan fasilitas fisik, dana itu juga ditujukan untuk sarana pelengkap lain, di antaranya guru. Oleh karena itu, moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil selama lima tahun, dalam konteks program prioritas ini, perlu dikecualikan. Tidak hanya pemenuhan jumlah dan mutu, tetapi juga pembenahan lembaga pendidikan tenaga kependidikan.

Keinginan memperpanjang rentang waktu wajib belajar menjadi 12 tahun sudah kita rasakan, sejalan dengan yang disuarakan organisasi masyarakat peduli pendidikan. Payung hukum yang dibutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, dari 9 tahun menjadi 12 tahun, dari minimal lulusan SMP menjadi minimal SMA/SMK.

Akses berkeadilan terpenuhi tidak hanya didorong oleh era globalisasi pasar bebas Asia, menjamin kita memetik manfaat bonus demografi, tetapi juga atas dasar kesamaan hak asasi dalam memperoleh layanan pendidikan. Berdasarkan indikator pencapaian angka partisipasi murni SD setara dengan angka partisipasi kasar SMP, program wajib belajar 6 tahun yang dimulai 1984 dan wajib belajar 9 tahun yang dimulai 2009 itu sudah menyasar 95 persen warga berusia pendidikan SD dan SMP.

Sejauh data itu benar, kita apresiasi pemerintah sebelumnya. Dengan alokasi anggaran kurang dari 20 persen, dengan tidak menempatkan wajib belajar sebagai akses berkeadilan, pun bisa sukses, apalagi dalam lima tahun ke depan dengan pemerintahan yang menempatkan asas berkeadilan sebagai prioritas kerja. Kepedulian, keseriusan kerja, transparansi proses, dan ketersediaan dana, niscaya menjadi faktor-faktor pendukung.

Untuk keberhasilan salah satu kegiatan humanisasi ini, termasuk di tingkat pendidikan tinggi, tidak ketinggalan faktor kelembagaan birokrasi. Yang perlu diperbaiki, jangan sampai program dan rencana terstruktur bagus di atas kerja, tetapi kedodoran di lapangan. Kementerian pendidikan kapan pun tidak pernah lekang dari kritik. Reformasi birokrasi yang mendekonstruksi cara kerja business as usual perlu ditinggalkan.

Akses berkeadilan mengharuskan semua warga bangsa memperoleh hidup layak, terutama kebutuhan minimal perumahan, kesehatan, dan pendidikan: sehat, pintar, sosial. Kita jaga dan ingatkan jangan sampai program-program bagus kedodoran di lapangan.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009818132
Powered by Telkomsel BlackBerry®