Bidvertiser

TUTORIAL MENYETIR

TUTORIAL MENYETIR
Pormadi Channel

Selasa, 17 Juli 2018

ARTIKEL OPINI: Mengawal Divestasi Freeport (HIKMAHANTO JUWANA)

Pada 12 Juli 2018 PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah menandatangani heads of agreement dengan Freeport McMoran serta Rio Tinto yang disaksikan oleh Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN.

Inti kesepakatan adalah proses yang harus dijalankan agar Indonesia melalui Inalum bersama-sama perusahaan patungan antara Inalum dan Pemda Papua memperoleh 51 persen saham di PT Freeport Indonesia (PT FI).

Bukan jual-beli

Satu hal yang perlu diluruskan untuk kepentingan masyarakat adalah heads of agreement (HoA) bukanlah perjanjian jual-beli saham. Pasca-HoA ditandatangani tidak menjadikan Inalum serta-merta menjadi pemilik 51 persen saham di PT FI. Fakta ini penting agar tidak ada euforia berlebihan di masyarakat seolah FI secara mayoritas telah berada di tangan Ibu Pertiwi.

HoA pada intinya mengatur hanya dua hal penting. Pertama adalah struktur transaksi divestasi, dan kedua adalah nilai transaksi divestasi. Langkah lanjutan dari HoA adalah membuat perjanjian yang lebih rinci terkait jual-beli saham (participating interest), perjanjian para pemegang saham (shareholder agreement) dan exchange agreement. Di sinilah adagium para ahli hukum berlaku bahwa the devil is on the detail (setannya ada pada detail). Para ahli hukum yang mewakili Inalum harus piawai dan cerdas, tidak kalah oleh ahli hukum yang disewa Freeport McMoran (FM) dan Rio Tinto.

Untuk diketahui, kemunculan Rio Tinto disebabkan adanya perjanjian pada 11 Oktober 1996 dengan PT FI dalam suatu perjanjian yang disebut sebagai participation agreement. Berdasarkan perjanjian tersebut, Rio Tinto memasukkan dana ke PT FI. Sebagai imbalan, Rio Tinto akan mendapatkan 40 persen jumlah produksi pada level tertentu hingga 2022. Setelah 2022, jumlah yang didapat adalah 40 persen dari keseluruhan produksi dari PT FI.

Penulis tidak mengetahui secara jelas kapan perjanjian ini akan berakhir. Meski penulis tidak melihat isi perjanjian antara PT FI dan Rio Tinto, dugaan penulis participation interest inilah yang dapat dikonversi oleh Rio Tinto menjadi saham di PT FI. Melalui proses inilah Inalum membeli participating interest Rio Tinto dan pada gilirannya mendapatkan saham di PT FI.

Harga yang harus dibayarkan oleh Inalum atas participating interest kepada Rio Tinto berdasarkan HoA sebesar 3,5 miliar dollar AS. Sementara sisa 350 juta dollar AS digunakan oleh Inalum untuk membeli saham yang dimiliki FM di PT FI melalui afiliasinya, Indocopper Investama, sebesar 5,616 persen.

Pada akhirnya kepemilikan saham di PT FI menjadi FM 48,78 persen, Inalum 5,616 persen, serta perusahaan patungan antara Inalum dan Pemda Papua sebesar 45,616 persen. Dari tiga pemegang saham ini, yang terafiliasi dengan Pemerintah Indonesia total menjadi 51,232 persen, sementara FM 48,78 persen.

Perlu diketahui berbagai langkah dalam HoA untuk divestasi akan dilakukan apabila memenuhi tiga syarat yang telah disepakati Pemerintah Indonesia dengan FM pada 29 Agustus 2017 terpenuhi. Pertama, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT FI telah mendapatkan perpanjangan dari pemerintah hingga 2041. Kedua, pembangunan smelter telah dilakukan PT FI. Terakhir, terdapat kepastian jaminan pajak dan royalti yang dimintakan oleh FM kepada Pemerintah Indonesia.

Masalah

Meski kehadiran HoA perlu disambut dengan baik, proses divestasi yang diatur dalam HoA menyisakan sejumlah masalah.  Pertama soal perpanjangan IUPK hingga 2041. Pemerintah ada pada sikap perpanjangan IUPK 2 x 10 tahun akan diberikan apabila berbagai perjanjian untuk divestasi sudah efektif berlaku.

Sementara dari sisi manajemen Inalum yang dikehendaki adalah berbagai perjanjian ditandatangani apabila perpanjangan IUPK telah diberikan pemerintah. Ini bisa dipahami karena manajemen bersepakat dengan FM dan Rio Tinto untuk harga yang tercantum dalam HoA sebesar 3,85 miliar dollar AS atas basis operasional PT FI hingga 2041.

Jika tidak ada perpanjangan IUPK, biaya sebesar 3,85 miliar dollar AS merupakan angka yang fantastis mengingat izin PT FI akan berakhir 2021. Jika jumlah ini yang dibayarkan tanpa adanya kepastian perpanjangan, manajemen Inalum bukannya tak mungkin di kemudian hari dianggap terlibat dalam tindak pidana korupsi karena telah mengakibatkan kerugian negara.

Masalah kedua, terkait dengan pernyataan dari FM dan Rio Tinto ke otoritas pasar modal yang menyatakan bahwa HoA bukanlah perjanjian yang mengikat (non-binding agreement). Sementara Menteri BUMN mengatakan, perjanjian telah mengikat para pihak yang menandatangani.  Kejelasan untuk ini dibutuhkan mengingat antara perjanjian yang binding dan non-binding memiliki konsekuensi hukum yang berbeda jika HoA disengketakan di depan lembaga penyelesaian sengketa.

Secara hukum akan lebih baik apabila HoA tidak dianggap sebagai perjanjian yang mengikat. Alasannya, karena angka 3,85 miliar dollar AS itu bukanlah harga mati. Harga ini masih merupakan harga indikasi yang dapat dinegosiasikan oleh para pihak.

Ketiga, jika proses divestasi ini telah selesai dan Indonesia (melalui Inalum dan perusahaan patungan Inalum dengan Pemda Papua) memiliki 51 persen saham, apakah kepemilikan mayoritas saham berarti memiliki pengendalian terhadap jalannya perusahaan?

Bisa saja Indonesia adalah pemilik saham mayoritas, tetapi tidak memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan. Ini terjadi apabila dalam anggaran dasar ditentukan pembuatan keputusan di rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi harus dihadiri semua pihak. Atau bisa diatur agar jumlah minoritas bisa membuat keputusan sepanjang FM ada di dalamnya.

Sejak awal FM menghendaki, meski Indonesia memiliki mayoritas, kendali operasi ada pada FM. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan Indonesia. Jika Indonesia hendak membuat keputusan, tetapi tidak memperoleh persetujuan dari FM, maka keputusan tidak akan terjadi. Contoh lain adalah ketika ada permintaan penambahan modal oleh direksi, maka Indonesia mempunyai porsi untuk berkontribusi lebih besar.

Intinya, mayoritas kepemilikan saham jangan hanya dilihat dari dividen yang akan didapat, tetapi berbagai aspek dari tindakan korporasi.

Masalah keempat adalah masalah yang terkait dengan syarat yang diminta FM, yaitu perjanjian stabilisasi investasi. Inti dari perjanjian ini adalah agar FM akan menikmati pembayaran pajak dan royalti yang tetap (flat) hingga paling tidak 2041. Perjanjian yang diminta ini akan sama dengan kontrak karya (KK).

Perjanjian seperti ini jelas janggal di era sekarang. Janggal karena seolah entitas swasta dapat membelenggu kedaulatan suatu negara seperti pada era VOC. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Mineral Batubara perjanjian yang sama atau mirip dengan KK tidak diperbolehkan lagi.

Solusi bagi pemerintah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur secara khusus terkait perlakuan perpajakan dan royalti di bidang tambang. Namun, menjadi masalah apakah FM mau menerima hal ini mengingat kekhawatiran mereka apakah apabila ada pergantian pemerintah, peraturan pun akan berubah? Akan tetapi, pemerintah tentu tak boleh kalah dengan permintaan dari FM. Pemerintah harus menjaga marwah kedaulatannya, termasuk kedaulatan hukum dalam pengenaan pajak dan royalti.

Masalah kelima adalah ketika hingga akhir tahun negosiasi tidak selesai dan perjanjian tidak kunjung ditandatangani, bagaimana nasib divestasi berdasarkan HoA? Belum lagi jika ada perubahan yang memegang tampuk pemerintahan, apakah pemerintah baru akan terikat dengan HoA?

Kawal

Dalam proses negosiasi pasca-HoA, direksi Inalum tentu jangan ditekan oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Mereka tidak perlu diberi tenggat. Justru tenggat akan melemahkan posisi tawar Inalum. Kepentingan Indonesia tentu harus menjadi hal yang dikedepankan oleh direksi Inalum dalam proses divestasi. Menjadi persoalan, apa yang menjadi kepentingan Indonesia? Di sinilah direksi perlu untuk menangkap apa yang menjadi arahan dari pimpinan negeri dan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus.

Satu hal yang akan bertentangan dengan kepentingan Indonesia adalah Indonesia menjadi mayoritas pemegang saham pada PT FI, tetapi sebenarnya menjadi pecundang. Oleh karena itu, masyarakat dan berbagai komponen bangsa wajib mengawal setiap langkah pemerintah dan direksi Inalum dalam proses divestasi pasca-HoA.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI

Kompas, 17 Juli 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tumit Achilles//Bau Bandara Depati Amir//Kunjungan Kapolsek (Surat Pembaca Kompas)

Tumit Achilles
SEKRETARIAT PRESIDEN/ MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo bersama cucunya, Jan Ethes, saat berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Meskipun diserang, difitnah, dan diolok-olok, Presiden Joko Widodo tetap tegar dan terus berkarya dengan keyakinannya sebagai nakhoda Republik Indonesia tercinta ini.

Kelemahan yang manusiawi pasti dimiliki setiap orang, tetapi bilamana orang tersebut menyadarinya, ia akan dapat mengurangi dampak buruk dari kelemahan tadi.

Ibarat mitologi Yunani, Presiden Joko Widodo seperti Achilles yang selalu perkasa di dalam setiap pertarungan. Namun, Achilles memiliki kelemahan pada tumitnya. Achilles tersungkur setelah ada anak panah yang mengenai tumitnya.

Mengamati perpolitikan di Indonesia saat ini, mereka yang hendak mengganggu kebijakan Presiden Joko Widodo—yang sudah tampak dan tidak terbantahkan hasil positifnya—tak berhenti merongrong pemerintahan yang sah pilihan rakyat ini.

Semoga Presiden Joko Widodo segera menyadari bahwa tumit Achilles itu berada di seputarnya, yang dekat dengan Presiden. Saya hanya mampu berdoa semoga Presiden segera mengatasi masalah tumit Achilles ini.

Hadisudjono SastrosatomoJl Pariaman, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan

 

Bau Bandara Depati Amir

Belum lama ini keluarga saya mudik menuju Cirebon. Mereka adalah istri saya, anak, dan cucu. Saya sebagai pengantar tidak ikut. Sampai di Bandara Depati Amir, Pangkalanbaru, mereka masing-masing saling tuduh siapa yang kentut. Ternyata semua mengelak.

Di benak saya terpikir bahwa bau tidak sedap itu datang dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Paritenan yang kini sudah berusia 40-an tahun dan sudah dinyatakan overkapasitas. Kalau ada angin kencang, kita kerap mencium bau yang tidak sedap sampai ke permukiman warga di radius dua kilometer hingga sampai di Bandara Depati Amir Pangkalanbaru, Babel.

Berdasarkan observasi kami di lapangan, dapat kami ambil kesimpulan bahwa memang benar TPA tersebut sudah overkapasitas. Sampah sudah meninggi seperti gunung.

Mengingat Pangkal Pinang adalah kota provinsi dan Bandara Depati Amir merupakan pintu masuk para wisatawan, seharusnya semua pihak yang terlibat serius menanganinya sehingga Bandara Depati Amir tak jadi cemoohan tamu.

A Walid MuhammadJl Kejaksaan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung

 

Pendanaan Kembali Garuda

Kepada maskapai penerbangan Garuda Indonesia, kami mohon segera mendanakan kembali tiket kami berkode pemesanan OAOKYH dan nomor 1262495974784. Kami telah memproses pendanaan kembali dengan nomor RR.1804381326, 24 April 2018. Dijanjikan uang akan ditransfer ke rekening kami dalam 14-30 hari kerja.

Kami sudah menanyakan hal ini melalui surel sampai tiga kali ke E-booking dan menelepon layanan konsumen Garuda. Hingga saat ini uang belum juga masuk ke rekening kami.

Terini IrianiUtankayu Utara, Matraman, Jakarta Timur

 

Kunjungan Kapolsek

Sehubungan dengan keluhan yang saya sampaikan di kolom "Surat kepada Redaksi" Kompas, Senin 18 Juni 2018, "Pojok Baca Polsek", saya berterima kasih kepada Kapolsek Kelapa Gading Martua Silitonga bersama staf atas kunjungannya ke kediaman saya memberikan penjelasan.

Saat ini saya bersama anak-anak bisa kembali mengunjungi ruang pojok baca Polsek dan menggunakan fasilitas yang tersedia.

Jalan di depan Kantor Polsek saat ini masih ditutup sementara untuk mengantisipasi serangan teror di Kantor Polsek pasca-tragedi bom Surabaya beberapa waktu lalu.

Ke depan saya berharap kondisi dapat pulih sehingga jalan umum di depan Polsek dapat kembali digunakan warga.

Nico Hansen, Jl Kaparinyo, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara

Kompas, 17 Juli 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Susu Kental Manis dan Etika Kesehatan Masyarakat (ALBINER SIAGIAN)

Susu kental manis mendadak hangat dibicarakan. Penyebabnya adalah Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) HK.06.5.51.511.05.18.2000 Tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya. Inti surat edaran ini adalah pedoman yang lebih tegas dalam pengiklanan susu kental manis dan produk analognya.

Secara sederhana, produsen susu kental manis tak boleh mengklaim produknya sebagai susu sumber zat gizi untuk pertumbuhan, terutama untuk bayi. Mengapa demikian? Ini karena kandungan susu—tepatnya zat gizi—seperti protein, di dalam susu kental manis tak memadai untuk mendukung pertumbuhan. Sederhananya, memilih susu kental manis sebagai makanan sumber susu bukanlah pilihan tepat. BPOM menyatakan, surat edaran itu bertujuan melindungi hak konsumen atas produk pangan.

Pro dan kontra pendapat akibat terbitnya surat edaran BOPM itu ramai di media cetak ataupun sosial. Bahkan, masyarakat telanjur menganggap susu kental manis tak mengandung susu. Masyarakat merasa dibohongi oleh produsen susu kental manis selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin susu kental tak mengandung susu atau hanya mengandung sedikit susu?

Susu kental tetapi encer

Memang, susu kental manis itu miskin susu. Berdasarkan SNI 01-2971-1998, kandungan proteinnya, sebagai bagian penting dalam susu, 7-10%.

Untuk setiap sajian (±4 sendok makan), susu kental manis hanya dapat memenuhi lebih kurang 2% angka kecukupan protein per hari. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kandungan gulanya (sukrosa), yang berkisar 40-50%. Susu kental manis lebih tepat disebut gula kental bersusu.

Komposisi susu kental manis di negara lain pun hampir sama dengan komposisi menurut SNI-2971-1998. Dalam bahasa Inggris, susu kental manis disebut sweetened condensed milk atau condensed milk. Penamaan ini bermakna susu kental berpemanis gula. Artinya, susu menjadi komponen utama, bukan gula. Padahal, kenyataannya adalah sebaliknya, gula kental yang ditambahi susu.

Walaupun terkesan amat terlambat, Surat Edaran BPOM itu amat penting untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan. Hal itu akan menghindarkan masyarakat dari kerugian akibat kesalahpahaman yang selama ini terjadi.

Masyarakat telanjur meyakini bahwa susu kental manis adalah minuman kaya susu. Surat edaran itu juga menghindari pelanggaran etika kesehatan masyarakat dalam hal iklan oleh produsen pangan.

Iklan dan etika

Catherine A Womack, Guru Besar Filsafat dari Bridgewater State University, Boston, Massachusetts, memfokuskan penelitian pada etika kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan melandasi sinyalemen saya itu. Melalui artikelnya, "Public Healthy and Obesity: When a Pound of Prevention Really is Worth an Ounce of Cure" dalam Public Health Ethics Journal (2012), Womack menyimpulkan bahwa kendali individu atas perilaku makannya terbatas.

Artinya, kuantitas makanan yang dikonsumsi seseorang terutama bukan akibat selera terhadap makanan itu, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, meliputi ukuran atau porsi sajian (bungkus, kotak, kantong, botol, atau kaleng) dan godaan iklan.

Sebagai contoh, penentu kuantitas asupan popcorn bukanlah rasa, tetapi ukuran porsi sajian. Orang cenderung menghabiskan satu kantong popcorn walau ukuran kantong diduakalikan dari ukuran sekarang.

Secara hukum, produsen pangan tidak salah menetapkan porsi produk pangannya, seberapa banyak yang mereka mau. Akan tetapi, dari aspek perlindungan konsumen, hal itu merupakan pelanggaran etika kesehatan masyarakat.

Womack menyatakan bahwa menganjurkan penderita kegemukan atau obesitas mengurangi asupan pangan, sementara produsen makanan dibebaskan menetapkan ukuran porsi produk—bahkan bisa beriklan gencar—adalah tidak adil.

Ada persoalan dan pertentangan etika kesehatan masyarakat di situ. Oleh karena itu, untuk menurunkan populasi penderita obesitas, yang harus diatur adalah produsen makanan. Misalnya, dengan mewajibkan mereka memperkecil ukuran porsi produknya.

Argumen Womack juga pas diterapkan dalam kasus susu kental manis. Faktor eksternal, dalam hal ini julukan "susu kental", apalagi ditambah dengan gambar dan klaim tertentu, akan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi melebihi pertimbangan internalnya, seperti harga dan rasa.

Kita sependapat bahwa sebagian besar masyarakat mengira susu kental manis adalah minuman yang kaya susu, padahal kenyataannya tidak. Inilah yang disebut Womack sebagai pelanggaran etika kesehatan masyarakat: membiarkan masyarakat menjadi korban kesalahpahamannya.

Pelanggaran etika

Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat adalah contoh lain pelanggaran etika kesehatan masyarakat. Klaim minyak goreng nonkolesterol, misalnya, membuat masyarakat berkesimpulan bahwa minyak goreng itu tidak berkolesterol.

Masyarakat akan bersedia membayar lebih mahal, padahal tak satu pun minyak goreng nabati mengandung kolesterol. Kalau sudah demikian, siapa yang melindungi masyarakat dari ketidaktahuannya?

Ada juga yang mengklaim minyak gorengnya bisa diminum. Itu benar karena faktanya memang minyak itu jernih dan bisa diminum. Pertanyaannya adalah apakah tujuan minyak goreng untuk diminum sehingga perlu bisa diminum?

Asosiasi pikiran khalayak tentang jernih adalah hal-hal yang baik. Minyak goreng itu baik, sampai-sampai jernih dan bisa diminum. Demikianlah pemaknaan kelirunya. Kembali, masyarakat menjadi korban. Itu adalah pelanggaran etika kesehatan masyarakat. Kita dukung agar BPOM semakin tegas.

Albiner Siagian Guru Besar FKM USU; Pengajar Filsafat dan Etika Kesehatan

Kompas, 17 Juli 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Guru Idola (L WILARDJO)

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Sambil menggendong anaknya yang berusia enam bulan, Wistinar Taileleo (31), guru honorer, menjalankan tugasnya untuk mengajar di sekolah filial atau cabang SDN 13 Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin (7/3/2016).

Kita percaya bahwa baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sama-sama penting. Namun, negara maju seperti Jepang dan Singapura menunjukkan, sumber daya manusia lebih menentukan keberhasilan pembangunan. Karena itu, porsi terbesar dalam RAPBN untuk pendidikan dan kesehatan. Di zaman serba digital peran guru tetap diutamakan.

Waktu masih bersekolah, saya di SMA-B atau SMA "Pasti-Alam". Barangkali sekarang lebih "pas" SMA Mat&Sains. Guru kami kebanyakan adalah mantan TP (Tentara Pelajar) yang masih berkuliah di UGM. Di antara mereka, ada bapak guru yang kami idolakan. Beliau memperlakukan kami—murid-muridnya—dengan ramah dan tanpa pilih kasih. Beliau juga kami kagumi karena kepiawaiannya mengajarkan Bahasa Inggris dan Matematika.

Semua Matematika SMA beliau kuasai dan ajarkan kepada kami dengan jelas. Ilmu Ukur Ruang (Stereometri), Ilmu Ukur Sudut (Goniometri), Aljabar, dan "Be-Em" yang dengan beliau terasa gampang, sebab penjelasannya runtut dan gamblang.

"Be-Em" juga disebut Ilmu Ukur Lukis alias Decriptive Geometry atau Beschrijvende Meetkunde, sedangkan Ilmu Ukur Sudut juga disebut Ilmu Ukur Segitiga (Trigonometri), yakni relasi antarunsur-unsur segitiga (sudut, sisi, garis tinggi, garis bagi, dan garis berat), antara lain melalui fungsi-fungsi seperti sinus, kosinus, tangens, dan sekan.

Kalau dalam ulangan ada murid yang mengerjakan semua soal dengan benar, ia diberi nilai 10. Namun, kalau ada yang mengerjakan semua soal tidak hanya dengan benar, tetapi juga dengan cara yang ringkas dan jelas, ada bonusnya. Nilainya tidak hanya 10, tetapi 110, jadi bonus 100.

Itulah cara beliau menghargai keanggunan Matematika. Tentu saja dalam nilai akhir yang kemudian tertera di rapor, bonus itu tidak diperhitungkan. Namun, "sistem bonus" itu membuat kami lebih kompetitif. Di "zaman saya", kesempatan untuk menunjukkan kejernihan penalaran terbuka lebar sebab semua pertanyaan berjenis essay (uraian) dan penyelesaian soal (problem-solving). Tidak ada tes obyektif seperti pilihan ganda (multiple choice), benar-salah (true-false), atau benar-salah ganda (multiple true-false).

Kalangan Nobel-wan

Konon, ketika masih berkuliah, Wolfgang Pauli mengagumi dosennya, Prof Arnold Sommerfeld. Sommerfeld mengembangkan Teori Atom Hidrogen-nya Niels Bohr, dengan orbit elektron berbentuk elips. Pauli "menyalip" idolanya dengan menemukan prinsip eksklusi dan menjadi peraih Nobel Fisika.

Prinsip eksklusi yang menguasai semua zarah berjenis fermion itu tidak hanya menjelaskan "Tabel Unsur-unsur Berkala"-nya Dimitri Mendeleiyeff. Asas yang melarang lebih dari satu fermion yang seiras (identik) untuk menghuni keadaan kuntum yang sama itu juga menjelaskan mengapa bintang yang telah habis energi fusinya tidak serta-merta menyusut-mampat-padat karena gravitasinya.

"Guru" idola yang mengilhami muridnya juga terjadi antara Paul Adrien Maurice Dirac dan Richard Percy Feynman. Feynman tidak pernah kuliah dalam mata ajaran yang diampu Prof Dirac. Namun, Feynman muda mencermati dan mengikuti makalah-makalah yang dipublikasikan Dirac dengan penuh perhatian.

Feynman, seperti Pauli, juga melebihi "guru idola"-nya. Seperti Dirac, Feynman juga meraih Hadiah Nobel Fisika. Dirac muda muncul sebagai perintis pengembangan Mekanika Kuantum Relativistik, sedangkan Feynman melahirkan Elektrodinamika Kuantum, termasuk yang nisbian (relativistik). Feynman "melebihi" Dirac sebab Feynman bukan hanya ilmuwan hebat, melainkan juga dosen yang piawai menyampaikan kuliah.

Di usia tua Feynman tetap cemerlang, sedangkan Dirac dianggap menjadi "guru besar kayu lapuk" (deadwood professor). Seri kuliah-tamunya di Amerika "dicemoohkan", bahkan oleh iparnya sendiri, Eugene Wigner (yang juga peraih Nobel Fisika). Kuliahnya dinilai "cuma begitu-begitu saja" (just so-so).

Jagat pewayangan

Romo JIGM Drost SJ (almarhum) ketika menjadi Rektor Universitas Sanata Dharma, dan Conny Semiawan, ketika gencar mengembangkan Cara Belajar Siswa Aktif, suka mengutip keyakinan orang Jerman bahwa "Bildung ist das, was bleibt, wenn man alles Gekehrnte vergessen hat" (Pendidikan ialah apa yang masih tertinggal jika semua yang kita pelajari sudah kita lupakan).

Yang masih tertinggal dan tetap ada serta terus kita ingat tentulah apa yang penad—yang kena-mengena—dengan hal-hal yang sangat penting, yang berkesan sangat mendalam, bahkan memberikan inspirasi. Itulah yang kita petik dari saran, arahan, dan teladan guru idola kita. "Guru" di sini bukan hanya pengajar di kelas kita. Guru juga mentor tanpa mengampu mata pelajaran di sekolah atau dosen yang tidak mengampu mata kuliah kita. Namun, ia kita kagumi, kita idolakan, dan kehebatannya mengilhami dan menyemangati kita.

Dalam sebuah petilan (fragmen) Mahabarata, ada kisah Palgunadi alias Prabu Ekalawaya yang ingin sekali berguru kepada Begawan Durna. Namun, keinginannya tidak kesampaian sebab Resi Durna sudah mempunyai murid hebat yang sangat disayanginya, yakni Arjuna.

Maka, Palgunadi membuat patung seperti Resi Durna, dianggap sebagai gurunya. Dia dengan tekun dan bersungguh-sungguh berlatih seni memanah, seolah-olah ditunggui Durna.

Berkat kesungguhan berlatih dan iman yang kuat, ia direstui "guru"-nya. Kehebatan Palgunadi melampaui kepiawaian Arjuna dalam seni jemparingan! Begitu pula dalam pukul-memukul, berbaku-banting, dan beradu keris. Seperti Dirac yang dianggap mentor Feynman, Durna juga dianggap mentor Palgunadi. Apa yang berlaku di dunia Barat modern ternyata telah lebih dulu dipraktikkan dalam budaya ketimuran. Persoalannya, bagaimana kita mendidik anak muda agar kelak jadi guru/mentor idola bagi murid-muridnya? Guru idola itu dipersiapkan atau dilahirkan? Yang menentukan wiyata, atau talenta? Wiradat atau bakat? Nurture atau nature? Entahlah. Mungkin kedua-duanya. Kalau benar begitu, bagaimana "nurture" harus diberikan?

Di luar bakat bawaan seseorang, kepiawaian sebagai guru ditentukan oleh penguasaan bahan dan teknik penyampaian. Di aras atas (guru SMA atau dosen) pada hemat saya penguasaan (mastery) itulah yang harus didulukan. Sesudahnya baru dilatih seni mengajarkan materi yang telah dikuasainya. Ini mengacu kepada program pendidikan guru secara berturutan (consecutive).

Hanya di aras bawah saja (PAUD, TK, dan SD) program pendidikan guru "pas" diberikan secara berbareng (consecutive).

L Wilardjo Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana

Kompas, 17 Juli 2018
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Perhutanan Sosial sebagai Legalisasi Deforestasi (MOHAMMAD ADIB)

Deforestasi di Indonesia menjadi sorotan dunia. Lima negara— Norwegia, Perancis, Inggris, Jerman, dan Belanda—telah datang ke Indonesia untuk mempertanyakan soal deforestasi yang pernah mencapai angka 3,5 juta hektar pada tahun 2000.

Sorotan dunia itu berfokus kepada harapan Indonesia sebagai benteng hutan tropis dunia bisa menjadi tumpuan (tulang punggung) dunia terkait dengan masa depan pengembangan sumber daya hutan dan perubahan iklim.

Dua isu kehutanan yang populer di Indonesia adalah deforestasi dan perhutanan sosial. Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan penjelasan dalam buku yang diberi judul State of Indonesia's Forest 2018 (Kondisi Hutan Indonesia 2018), untuk disampaikan pada pertemuan 24th Session of the Committee on Forest yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), 16-20 Juli 2018 di Roma, Italia.

Angka deforestasi

Luasan deforestasi dalam suatu wilayah sering menjadi perdebatan karena adanya perbedaan definisi atau batasan sebagai ukuran. FAO (2000, Hidayat 2011) mendefinisikan deforestasi (kerusakan hutan) sebagai konversi lahan hutan untuk penggunaan lain atau pengurangan tajam tutupan hutan—melampaui batas—di bawah ukuran 10 persen. Dalam definisi ini, deforestasi ditekankan sebagai kehilangan permanen tutupan hutan dalam jangka panjang akibat pengaruh manusia yang berlanjut dan atau gangguan alam.

WRI (World Resources Institute, 2000) mendefinisikan deforestasi sebagai konversi lahan hutan untuk kepentingan lahan pertanian. Meyer (Hidayat, 2011) juga mendefinisikan deforestasi sebagai penghancuran tutupan hutan secara sempurna melalui pembersihan lahan(land clearing) untuk sektor pertanian.

Definisi WRI dan Meyer membatasi deforestasi hanya untuk peruntukan lahan pertanian. Definisi lebih luas disusun oleh Hidayat (2011) yang menyebut deforestasi sebagai kondisi tak adanya pohon tersisa (ditebang legal-ilegal, hilang, rusak, dan lain-lain) atau tutupan hutan yang lahannya diarahkan untuk tujuan bukan kehutanan.

Definisi ini lebih mendekati kenyataan, yakni  kerusakan hutan tidak hanya karena konversi hutan menjadi lahan pertanian, tetapi juga untuk infrastruktur seperti bangunan, jalan tol, jalan lintas provinsi, bendungan, saluran air (drainase), sungai buatan, pertambangan, lahan penggembalaan liar, ladang berpindah, dan perkebunan—baik dalam skala besar maupun kecil (kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain)—permukiman, transmigrasi, dan lain-lain.

Belakangan, deforestasi juga dilakukan secara legal oleh negara atas 4,2 juta hektar (ha) melalui KLHK untuk program Perhutanan Sosial.

Angka deforestasi hutan tropis di dunia yang berlangsung pada 1990-2015 mencapai seluas Afrika Selatan—sekitar 1,22 juta km2—dengan 44 persen berlangsung di Brasil dan Indonesia. Luasan tutupan hutan yang hilang sepanjang 2017, dari pemantauan satelit land set, meningkat lebih dari 50 persen dibanding tahun 2011. Data terbaru ini diungkapkan tim penelitian dari University of Maryland pada pembukaan konferensi Global Forest Watch bersama WRI di Oslo, Norwegia, 27-28 Juni 2018.

Angka deforestasi di Indonesia mencapai 2,82 juta ha per tahun pada 1977-2000. Sekitar 59 juta ha sumber daya alam hutan terdegradasi, dengan dibukanya kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan, pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal, perambahan hutan, dan kebakaran hutan.

Deforestasi hutan tropis Indonesia pada 2007 mencapai 120,35 juta ha atau 62,6 persen dari luas daratan Indonesia (Ka'ban, 2008). Dalam luasan kawasan hutan tersebut, melalui visi Nawacita, seluas 12,7 juta ha areal hutan dimanfaatkan bagi perhutanan sosial dan 4,1 juta ha untuk obyek reforma agraria. Sebagai implementasi dari visi ini, diterbitkanlah sejumlah kebijakan pada 2016 (Permenhut No 83/2016) berupa pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan dan pada 2017 (Permenhut No 39/2017) berupa izin pengelolaan hutan perhutanan sosial di lahan Perum Perhutani.

Legalisasi deforestasi

Untuk tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan dan pemerataan ekonomi, kawasan hutan seluas 12,7 juta ha dialokasikan pemerintah dalam program Perhutanan Sosial (PS). PS merupakan kebijakan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat dan petani miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup. Lima skema yang digunakan adalah hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan (KK) di seluruh wilayah Indonesia.

Di Jawa dan Madura, pengelolaan kawasan hutan dimandatkan oleh negara kepada Perum Perhutani (PP No 72/2010). Perum yang mencatat pendapatan usaha Rp 4,11 triliun dengan laba bersih Rp 273 miliar ini total asetnya meningkat 5 persen menjadi Rp 4,49 triliun (Perum Perhutani, 2016) dalam pengelolaan luasan kawasan hutan 2,458 juta ha. Mayoritas kawasan hutan itu, yakni 1,127 juta ha, dialokasikan untuk program PS di Banten (38.527 ha), DIY (15 ha), Jawa Barat (303.426 ha), Jawa Tengah (251.468  ha), dan terluas di Jawa Timur (533.637 ha).

Pembagian hasil dari program PS secara eksplisit ditetapkan 30 persen untuk Perhutani dan 70 persen untuk petani dalam kegiatan tanaman pokok kehutanan. Untuk kegiatan tanaman multiguna, bagian petani 80 persen, sementara untuk kegiatan tanaman semusim dan ternak 90 persen, untuk kegiatan budidaya ikan tambak 70 persen, dan untuk kegiatan usaha jasa lingkungan 90 persen.

Eliminasi

Lebih dari separuh (51,87 persen) lahan di dalam kawasan hutan di Jawa dibagi-bagi kepada petani dalam program PS. Pembagian lahan dilakukan secara legal melalui SK dalam bentuk sertifikat tanah dengan jangka pengelolaan sampai 35 tahun yang dapat diperpanjang. Dengan kata lain, negara—melalui KLHK—telah melegalkan kawasan lahan Perhutani untuk dikelola oleh warga masyarakat.

Penyerahan ribuan sertifikat tanah kepada warga masyarakat merupakan bentuk legal deforestasi. Deforestasi legal dengan melibatkan aktor utama dari pemerintah tidak hanya berlangsung dalam program PS, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan lintas provinsi, jalan tol, drainase, sungai buatan, dan lain-lain.

Legalitas untuk melakukan praktik perusakan hutan juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan pemerintah dan swasta nasional serta multinasional di berbagai wilayah Nusantara, dengan dalih untuk kepentingan investasi dan pembangunan.

Komitmen kuat dari negara melalui pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif lewat aksi nyata dan dengan dukungan dari berbagai elemen bangsa sajalah yang dapat mengeliminasi deforestasi. Upaya menekan deforestasi dan pemantapan program reforestasi (penghutanan kembali) tidak hanya akan menjaga kelestarian hutan dan habitat di dalamnya, tetapi juga mencegah terjadinya bencana banjir dan  longsor pada musim hujan, kekeringan dan kebakaran di musim kemarau, memperbaiki penyerapan karbon, serta mencegah hancurnya ekosistem penyediaan air (H2O) dan oksigen (O2).

Mohammad Adib Dosen Mata Kuliah Budaya Korporat dan Doktor Antropologi FISIP Universitas Airlangga

Kompas, 17 Juli 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.