POPADS

PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

Jumat, 19 Desember 2014

LAPORAN AKHIR TAHUN: Saatnya Keluar dari Pulau Jawa (Kompas)

SUDAH 69 tahun ekonomi negeri ini hanya berkembang di Pulau Jawa. Investasi pun umumnya ditanam di pulau seluas 127.569 kilometer persegi itu. Akibatnya, kesenjangan dengan wilayah di luar Jawa kian melebar. Sudah saatnya jurang ini dipersempit.
Pada pertengahan November 2014 harga semen 50 kilogram di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, mencapai Rp 1,7 juta per zak. Air mineral 600 mililiter seharga Rp 45.000 per botol. Gula pasir Rp 70.000 per kilogram. Harga ini belasan kali lipat dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa. Padahal, pendapatan per kapita masyarakat di Puncak Jaya sekitar Rp 395.500 per tahun.

Kasus yang hampir sama terjadi di Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Tenau di Kupang, ibu kota provinsi itu, setiap tahun didatangi kapal-kapal membongkar aneka barang yang terisi dalam sekitar 3.000 peti kemas yang umumnya diangkut dari Pulau Jawa. Namun, saat kapal-kapal itu kembali dari Kupang, hanya 900 peti kemas yang terisi barang. Sisanya, 2.100 peti kemas, dalam keadaan kosong.

Kedua kasus ini setidaknya menggambarkan betapa tinggi kesenjangan antarwilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kondisi itu sebetulnya dipicu sejumlah penyebab, antara lain pembangunan ekonomi selama 69 tahun ini terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hampir semua barang kebutuhan diproduksi di Jawa—dari sana kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara.

Tak banyak berubah
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2007, misalnya, tercatat ada 22,7 juta perusahaan di Indonesia. Dari 22,7 juta perusahaan itu, 63,8 persen beroperasi di Pulau Jawa, menyusul Sumatera 17,7 persen, Sulawesi 7 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,3 persen, Kalimantan 4,8 persen, serta Maluku dan Papua 1,3 persen. Bahkan, sekitar 83,2 persen perusahaan tersebut beroperasi di kawasan barat Indonesia, sebaliknya di kawasan timur Indonesia hanya kebagian 16,8 persen.

Peta penyebaran perusahaan tersebut, menurut mantan Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, tak banyak berubah hingga 2014, yakni masih terpusat di Pulau Jawa. Bahkan, investasi di Jawa cenderung meningkat, sebaliknya di wilayah timur Indonesia berkurang.

"Kondisi ini akan terus terjadi hingga tahun-tahun mendatang sebab sejumlah infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan dalam berinvestasi belum tersedia secara optimal, terutama Indonesia timur," kata Retraubun.

Ambil contoh, listrik. Hingga kini hampir semua daerah di luar Jawa mengalami krisis listrik. Energi listrik yang tersedia umumnya untuk melayani kebutuhan rumah tangga. Itu pun dayanya masih terbatas sehingga sering terjadi pemadaman bergilir. Padahal, wilayah di luar Jawa memiliki sumber energi berlimpah, terutama gas alam, matahari, air, dan angin.

Ketidakadilan itu telah bertahun-tahun melilit sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi selalu dianggap sebagai hal lumrah. Masyarakat pun tak sanggup lagi berteriak sebab suara mereka selalu tak didengar para penguasa di pusat. Janji-janji yang disampaikan para pejabat itu kepada masyarakat terkesan sekadar basa-basi.

Tak cukup pelabuhan
Pertengahan tahun 2014, bersamaan dengan terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden ketujuh RI, muncul gagasan membangun tol laut. Melalui program itu, nanti dibangun pelabuhan besar dan kecil di sejumlah titik yang bisa terhubungkan untuk distribusi barang. Dengan demikian, mudah dan meningkatlah arus barang dari wilayah satu ke wilayah lain.

Namun, konsep itu juga menimbulkan tanda tanya. Bukankah selama ini di hampir semua kota kabupaten/kota dan provinsi telah terbangun pelabuhan, selalu terjadi bongkar muat barang? Jika demikian, di manakah letak masalahnya sehingga masih terjadi kesenjangan ekonomi antarwilayah?

Harus diakui, pelabuhan bukan satu-satunya pengendali harga barang di tingkat konsumen. Pelabuhan hanyalah salah satu dari infrastruktur yang dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi suatu daerah. Faktor strategis lain, seperti bahan baku, jaringan jalan, daya energi listrik, air bersih, lahan, dan kemudahan perizinan, berperan penting bagi investasi.

Untuk itu, pembangunan pelabuhan perlu dibarengi dengan pendirian dan pengembangan industri di daerah. Kehadiran industri pengolahan akan menghidupkan ekonomi lokal. Harga bahan baku setempat terjaga sehingga masyarakat setempat terus bergairah meningkatkan produksi barang. Selain itu, tenaga kerja pun terserap. Kesejahteraan masyarakat bakal lebih baik. Lebih dari itu, akan terjadi aliran barang yang seimbang dari wilayah barat ke timur dan sebaliknya.

Kawasan industri
Untuk menghindari konflik langsung antara investor dan masyarakat, berinvestasi dalam kawasan industri merupakan pilihan paling nyaman. Sejauh ini kawasan industri itu umumnya berkembang di Jawa, sedangkan di luar Jawa, terutama di wilayah Indonesia timur, nyaris tak ada.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mendorong adanya kawasan industri di daerah-daerah. Melalui kawasan itu, segala kebutuhan investasi terpenuhi tanpa hambatan serius.

Pola ini merupakan salah satu cara menumbuhkan industri di luar Jawa. Investor pun akan merasa lebih nyaman berinvestasi sebab terbebas dari konflik sosial.

"Bahkan, kawasan industri ini bisa saja dengan jenis usaha khusus, seperti kawasan industri perikanan," ujar Retraubun yang juga Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Pattimura, Ambon.

Pembukaan kawasan industri di luar Jawa dinilai pengamat kelautan Aji Sularso sebagai pilihan tepat. Alasannya, banyak daerah, terutama di Indonesia timur, yang lahannya masih berupa tanah ulayat sehingga menyulitkan pembebasan untuk investasi.

"Inilah salah satu kendala masih rendahnya investasi di luar Jawa. Kendala ini perlu dicarikan jalan keluarnya," kata Sularso.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Asmari Hery. Dia menilai bahwa yang dibutuhkan untuk menekan biaya barang di tingkat konsumen, terutama di luar Jawa, tidak sebatas ketersediaan pelabuhan. Yang terpenting adalah mengendalikan biaya di darat, antara lain ongkos transportasi dari pelabuhan menuju gudang penyimpanan atau sebaliknya, dan ongkos (parkir kapal) di pelabuhan.

Selama ini biaya di darat mencapai sekitar 60 persen dari total biaya pengangkutan barang dari Jawa ke Medan. Di kota lain, seperti di Indonesia timur, bisa saja lebih mahal lagi. "Kami sudah sering mengeluhkan masalah ini, tetapi belum mendapatkan respons dari pihak terkait," kata Hery.

Dengan berdalil jumlah penduduk yang terbatas, investor cenderung menghindari investasi industri pengolahan di wilayah timur Indonesia. Namun, demi keadilan dan pemerataan ekonomi, pemerintah wajib melakukan intervensi, termasuk memberikan sejumlah insentif sebagai daya tarik bagi investor. Hanya dengan langkah ini, program tol laut benar-benar mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Di sinilah visi dan kreativitas seorang kepala daerah diuji. Sejauh mana yang bersangkutan mampu menangkap peluang dari gagasan tol laut Presiden Joko Widodo untuk dimanfaatkan di wilayahnya.

Ingatlah, mendorong industrialisasi berkembang di luar Jawa tanpa didukung kreativitas kepala daerah setempat, semuanya bakal menjadi mubazir.

(Jannes Eudes Wawa)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010592443
Powered by Telkomsel BlackBerry®

LAPORAN AKHIR TAHUN: Pelipur Lara di Pusaran Lumpur Lapindo (Kompas)

DELAPAN tahun sudah lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyembur. Sekitar 700 hektar areal permukiman, pabrik, perladangan, dan sawah tenggelam oleh lumpur yang hingga kini masih menyembur. Solusi belum juga ada.
Padahal, beragam persoalan yang muncul bersama semburan lumpur Lapindo tak hanya dialami penduduk sekitar. Pergerakan ekonomi di Jawa Timur sempat melambat, bahkan hingga sekarang belum sepenuhnya pulih. Rel kereta api yang melintas di Jalan Raya Porong terus ditinggikan agar moda transportasi menuju Malang hingga Banyuwangi lancar.

Waktu tempuh berbagai moda transportasi yang melintas di wilayah Porong cenderung dua atau bahkan tiga kali lipat dari sebelum lumpur menyembur pada 2006. Waktu tempuh Surabaya-Banyuwangi dengan mobil pribadi, yang pada kondisi normal 7 jam, kini 10 jam, bahkan saat tertentu hingga 15 jam. Kehadiran jalan tol baru Porong-Pandaan sejak 2013 baru bisa mempersingkat waktu tempuh dari Surabaya ke Malang.

Luberan lumpur Lapindo ke berbagai penjuru yang dihadang cuma dengan tanggul setinggi 12 meter itu tak hanya menggerogoti perekonomian provinsi berpenduduk 41,4 juta jiwa tersebut, tetapi juga menasional. Apalagi pemilik pabrik di Pandaan, Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi ketika Jalan Raya Porong macet berjam-jam karena lumpur panas menggenangi jalan. Akibatnya, arus barang masuk dan keluar terhambat.

Pemodal asing pun sempat ingin hengkang ke negara lain, seperti Vietnam, jika jalan tol Porong-Pandaan tak segera terealisasi. Niat angkat kaki dari Jawa Timur, provinsi yang dianggap paling aman dan nyaman untuk berinvestasi, batal dengan beroperasinya jalan tol Porong- Pandaan sejak 2013. Tol ini menjadi jalur utama ke selatan Jawa Timur, sedangkan ke timur tetap melalui Jalan Raya Porong.

Semburan lumpur Lapindo menimbulkan kerugian setiap tahun sekitar Rp 260 triliun, atau sekitar Rp 500 miliar per hari, dari pendapatan perdagangan dan industri. Kerugian begitu besar karena sekitar 30 persen produk domestik regional bruto Jawa Timur sumbangsih dari perdagangan dan industri.

Hampir 60 persen sektor perdagangan dan industri berada di wilayah Pasuruan, Malang, dan Blitar, yang dalam ekspor mengandalkan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Artinya, ruas jalan Porong menjadi poros utama menuju Surabaya. Menurut pakar statistik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kresnayana Yahya, kerugian itu akibat stagnasi nilai barang dan sebagian biaya lain seperti kehilangan pekerjaan, transportasi, dan unsur psikis yang justru tak ternilai. Apalagi, secara riil lumpur tidak hanya mengubur tempat usaha, tetapi tanah berikut ribuan rumah dan bangunan ikut tenggelam.

Memang betul: meski lumpur Lapindo belum ada solusi, kata Daniel M Rosyid, pakar transportasi dari ITS, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif bagus. Kendati demikian, pertumbuhan baik, perencanaan kurang fokus, sehingga kesenjangan wilayah masih buruk. Pembangunan masih eksklusif, bahkan meninggalkan kawasan tertentu, termasuk pesisir dan pulau kecil seperti Bawean di Gresik dan Sumenep di Pulau Madura.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mampu membenahi transportasi umum antarkota dan antardesa sehingga masyarakat cenderung memakai kendaraan pribadi. Jalan makin sesak. Bahkan, terkait pendidikan, kata Daniel, warga muda Jawa Timur tidak memiliki bekal dengan kompetensi memadai untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tinggal sekejap mata.

Pendidikan nirformal pun kurang dikembangkan untuk menyediakan tenaga terampil besertifikat sehingga inovasi minim. "Pengambilan keputusan dan kebijakan kurang memanfaatkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Timur. Lembaga ini masih dianggap sebelah mata. Akibatnya, daya saing Jawa Timur melalui inovasi tidak bertambah dibandingkan dengan provinsi pesaing seperti Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, padahal sumber daya manusia sangat luar biasa, baik kuantitatif maupun kualitatif," kata Daniel.

Bergerak cepat
Dalam situasi serba tak jelas kapan lumpur berhenti menyembur, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas justru terpacu mencari alternatif agar kabupaten itu tidak kian dilupakan. "Kerja cepat, terutama untuk operasional bandara karena kehadiran bandara mampu mempercepat pergerakan ekonomi, terutama investasi dan pariwisata, butuh mobilitas yang cepat," kata Anas.

Gerak cepat dilakukan karena dengan pesawat udara, waktu tempuh Surabaya-Banyuwangi cukup 45 menit. "Dulu mau ke Banyuwangi berpikir lama di jalan, naik kereta api atau mobil. Bagaimana mau ajak pemilik modal ke Banyuwangi? Persoalan makin berat ketika lumpur Lapindo," kata Anas.

Dalam waktu singkat, Anas pun pontang-panting meyakinkan maskapai penerbangan, juga Kementerian Perhubungan, agar penerbangan segera dibuka ke Banyuwangi, daerah paling timur di Pulau Jawa. Semua penerbangan dari awal sampai sekarang nihil APBD, tak ada subsidi. Pola ini berbeda dengan bandara lain yang baru dibangun dan maskapai disubsidi daerah agar mau terbang ke daerah itu.

Dia juga menyusun strategi agar daerahnya makin menggeliat. Investasi dan wisata dipacu sehingga perkembangan penumpang pesawat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi makin menjanjikan. Bandara menjadi salah satu gerbang pembuka kemajuan di kabupaten berjulukan Matahari Terbit Jawa itu.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memainkan sejumlah strategi untuk menggeliatkan daerahnya. Infrastruktur saban tahun dibangun atau diperbaiki sepanjang 300 kilometer dengan mengajak masyarakat dan dunia usaha karena tak cukup mengandalkan APBD.

"Pemerintah daerah menyiapkan aspal dan peralatan, masyarakat gotong royong dan secara sukarela menyediakan konsumsi saat pengerjaan. Peran dunia usaha, membantu honor pekerja," kata Anas. Hasilnya hingga kini jalan rusak sekitar 70 kilometer.

Banyuwangi pun kian tersohor hingga ke penjuru dunia. Obyek wisata yang begitu memesona, yang selama ini tak tersentuh, kini dibuka akses jalan dan dilengkapi sarana dan prasarana, termasuk mendidik warga setempat terbuka kepada pendatang, terutama turis. Penduduk dilatih bisa memasak dan mengembangkan usaha sesuai keterampilan masing-masing sehingga ekonomi warga ikut terdongkrak.

Sepak terjang Anas mengangkat Banyuwangi dengan berbagai program, termasuk menggelar sedikitnya 30 agenda festival secara rutin setiap tahun di Banyuwangi, dengan lokasi tersebar hingga ke tingkat kecamatan, mendapat pengakuan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake. Ketika bermalam tiga hari di Banyuwangi, merayakan Thanksgiving sekaligus menyaksikan Banyuwangi Ethno Carnival, Blake mengungkapkan betapa cantik dan bersahabat Banyuwangi.

Anas pun tak lantas berhenti menaikkan pamor daerahnya. Dengan berbagai langkah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedang menyusun strategi untuk bisa "mencegat" wisatawan yang hendak ke Bali melalui jalur darat, yang berjumlah jutaan orang setiap tahun.

"Banyuwangi akan buat kiat bagaimana turis yang akan ke Pulau Dewata merogoh kantongnya di Banyuwangi minimal Rp 500.000 per orang dengan berbelanja suvenir atau makan khas daerah ini," kata Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini.

Padahal, kekuatan Jawa Timur tidak hanya Banyuwangi dan Surabaya dengan berbagai inovasi menjadi kota modern tanpa mengabaikan yang tak mampu. Ada 36 kabupaten dan kota dengan problem dan keunggulan khas.

Jawa Timur tak hanya kaya dengan minyak dan gas, tetapi juga berkembang di sektor pertanian dan peternakan serta industri. Surplus gula 500.000 ton, beras sekitar 3,4 juta ton dari produksi 7,8 juta ton per tahun, produksi sapi potong setiap tahun 1,3 juta ekor dan konsumsi penduduk 560.000 ekor, sehingga ada 800.000 sapi, jadi Jawa Timur tak butuh topangan daerah lain. Jawa Timur pun tertutup bagi produk pangan impor, termasuk gula, sapi, dan beras, karena memang mengalami surplus meski sudah menopang kebutuhan nasional.

(Agnes Swetta Pandia)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010592448
Powered by Telkomsel BlackBerry®

LAPORAN AKHIR TAHUN: Bencana Seharusnya Dapat Dihindari (Kompas)

AIR mata korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, hingga kini belum kering.
Duka masih menyelimuti ratusan korban yang kehilangan keluarga dan harta benda akibat bencana alam itu. Duka yang sama awal tahun lalu juga melanda warga Kota Manado, Sulawesi Utara, akibat banjir bandang. Bencana alam di Banjarnegara dan Manado merupakan dua peristiwa memilukan yang melanda Tanah Air pada 2014 ini. Bencana alam serupa—banjir, banjir bandang, dan longsor—terjadi di hampir semua daerah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, banjir bandang yang melanda Manado, 15 Januari 2014, terjadi akibat kerusakan ekologi. Terutama, karena perubahan fungsi lahan di perbukitan Manado menjadi perumahan, ditambah dengan reklamasi dan penyempitan sungai yang dirambah untuk perumahan. Sedikitnya 19 orang meninggal dan sekitar 40.000 jiwa mengungsi. Kerugian materiil diperkirakan Rp 1,8 triliun. Kerugian nirmaterial tak terhitung besarnya.

Pernyataan Jusuf Kalla mengingatkan bangsa ini tentang bencana alam akibat ulah manusia. Alih fungsi lahan menjadi penyebab sejumlah bencana yang berkaitan: banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Ketika menjelang akhir tahun ini bencana alam melanda Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, bangsa ini kembali tersentak, kembali berduka. Sampai Senin (15/12), 56 orang ditemukan meninggal dan 52 orang hilang, diduga tertimbun longsoran. Bencana yang merenggut begitu banyak jiwa itu juga akibat kerusakan ekologi. Alih fungsi lahan dituding memicu runtuhnya tanah di perbukitan dan menerjang permukiman penduduk di bawahnya.

Tanah longsor di Banjarnegara seakan-akan menjadikan 2014 sebagai tahun bencana. Pada awal musim hujan akhir tahun ini, banjir dan tanah longsor telah melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Bencana alam banjir dan longsor dimulai saat bencana lain, kekeringan dan kebakaran lahan, baru berakhir.

Selama 2014, Januari adalah bulan dengan angka bencana tertinggi yang melanda sebagian besar kawasan di Indonesia. Selain banjir bandang Manado, banjir juga melanda Jawa. Di Jakarta banjir menggenangi 564 rukun tetangga di 30 kecamatan. Ketinggian air sekitar 5 sentimeter hingga 3 meter. Ini membuat 30.784 warga harus mengungsi.

Di Jawa, banjir hampir merata di semua wilayah, mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyebabkan jalur utama pantura putus. Ruas jalan negara itu juga terputus di Kabupaten Indramayu setelah banjir menggenangi kawasan Patrol dengan ketinggian air semula 1,5 meter. Jalur utama distribusi ekonomi terhenti. Banjir di Jawa Tengah kala itu pun terjadi di sejumlah wilayah utara, seperti Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati. Di luar Jawa, banjir terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Bukanlah tiba-tiba
Beragam bencana yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang mendahuluinya. Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Amien Widodo mengatakan sumber utama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor adalah penggundulan hutan yang kian masif. Alih fungsi hutan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman membuat air hujan yang turun tak dapat diserap tanah dan langsung mengalir menuju tempat yang lebih rendah.

Di Jawa Tengah bagian tengah-barat, seperti Banjarnegara, Wonosobo, dan Temanggung, alih fungsi lahan itu begitu nyata. Saat kita menuju kawasan wisata Dieng, misalnya, perbukitan telah berubah menjadi kebun sayur-mayur. Pemandangan serupa tampak di wilayah selatan Kabupaten Bandung, seperti di Ciwidey. Di Jawa Timur, salah satu kawasan dengan kondisi serupa dapat dilihat di sepanjang jalan di wilayah Probolinggo menuju Gunung Bromo.

Kerusakan alam yang demikian masif terjadi pula di pulau lain. Di Sumatera, kerusakan wilayah hulu Sungai Musi akibat penebangan liar dan perambahan membuat sungai sepanjang lebih dari 1.000 kilometer itu selalu meluap saat musim hujan tiba. Akibatnya, daerah hilir seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang, rutin dilanda banjir akibat Sungai Musi meluap. Di daerah tetangganya, Provinsi Jambi, kerusakan alam akibat penebangan di wilayah hulu Sungai Batanghari membuat sungai tersebut kerap meluap membanjiri wilayah hilir.

Upaya pemerintah
Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor terjadi akibat ulah manusia yang merusak alam. Upaya pemerintah mencegah pembalakan liar dan perambahan tak terlihat. Perusakan terus terjadi, bencana alam tak kunjung berkurang. Pembalakan liar dan perambahan hutan diperparah lagi dengan aksi perusakan lain: pembakaran lahan dan hutan pada musim kemarau yang membuat alam kian rusak.

Pemerintah pun tak mampu mencegah aksi yang dilakukan segelintir orang ini. Padahal, pembakaran lahan selama berbulan-bulan telah menyebabkan bencana bagi manusia dalam bentuk kabut asap.

Pada Desember ini, wilayah lain di Sumatera, yakni Aceh dan Sumatera Utara, telah terlebih dahulu dilanda banjir di beberapa daerah. Di Aceh, banjir telah beberapa kali terjadi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Di Sumatera Utara, salah satunya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Banjir berhari-hari melanda kawasan itu.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional mencatat dampak kerugian dan kerusakan banjir dan longsor pada 2014: banjir Jakarta Rp 5 triliun, banjir dan longsor di 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (belum termasuk Banjarnegara) Rp 2,01 triliun, serta banjir bandang di Sulawesi Utara Rp 1,4 triliun. Banjir di pantai utara Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) Rp 6 triliun.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional mencatat bahwa riwayat data kejadian bencana di Indonesia menunjukkan Januari merupakan bulan paling sering terjadi bencana alam. Siklus bencana di Indonesia menunjukkan mulai ada peningkatan pada November, Desember, dan Januari. Pada bulan-bulan selanjutnya bencana cenderung menurun.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional, mulai November lalu, di sebagian besar wilayah Indonesia yang memasuki musim hujan telah mulai dilanda banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Saat ini 61 juta jiwa penduduk yang tinggal di 315 kabupaten dan kota berada di daerah bahaya banjir mulai sedang hingga tinggi. Sebanyak 124 juta jiwa yang tinggal di 274 kabupaten dan kota juga berada di daerah longsor mulai sedang hingga tinggi.

Musim hujan diprediksi mencapai puncaknya Januari nanti. Saat itu biasanya hujan mengguyur setiap hari sebagian besar wilayah Indonesia. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mewaspadai bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang kemungkinan terjadi. Apalagi pembenahan kawasan hulu sungai atau bukit dan lereng tempat terjadinya penebangan liar dan perambahan belum dilakukan sepanjang tahun ini. Mitigasi bencana hendaknya dilakukan terus-menerus. Peristiwa memilukan Banjarnegara dan daerah lain jangan sampai terulang.

(agus mulyadi)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010592468
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Babak Baru Hubungan AS-Kuba (Kompas)

HUBUNGAN antara Amerika Serikat dan Kuba yang membeku selama lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 1960-an, mulai mencair.
Presiden AS Barack Obama menegaskan, pendekatan terhadap Kuba yang digunakan Washington sudah ketinggalan zaman. Ia mengumumkan, dalam waktu dekat AS akan menormalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Kuba, negara di kawasan Karibia. Perubahan sikap AS itu disambut baik oleh Presiden Kuba Raul Castro, adik pemimpin Kuba, Fidel Castro, dalam pidato di televisi.

Perbaikan hubungan antara Washington DC dan Havana itu ditandai dengan pelepasan warga AS, Alan Gross, yang dipenjara sejak tahun 2009 di Kuba atas tuduhan melakukan kegiatan mata-mata. Hal ini diikuti Washington dengan melepaskan tiga warga Kuba yang ditahan di AS. Bukan itu saja, Obama mengungkapkan tengah mempertimbangkan untuk membuka Kedutaan Besar AS dalam beberapa bulan ke depan.

Perbaikan dalam hubungan antara AS dan Kuba itu difasilitasi oleh Kepala Gereja Katolik Paus Fransiskus lewat serangkaian pertemuan di Kanada dan Vatikan selama satu tahun terakhir.

Sesungguhnya, sejak Raul Castro menjadi Presiden Kuba pada tahun 2008 terjadi perubahan kebijakan Kuba terhadap AS. Bahkan, menurut Raul Castro, dalam berbagai kesempatan, ia telah menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk berdialog dengan AS, dengan catatan dialog itu didasari oleh prinsip kesetaraan.

Namun, kesempatan untuk mulai berdialog dengan AS itu baru muncul lima tahun sesudahnya ketika Presiden Raul Castro bersalaman dengan Presiden Obama sewaktu menghadiri acara pemakaman Nelson Mandela, Desember 2013. Perbaikan hubungan antara AS dan Kuba kemudian diteruskan dengan difasilitasi oleh Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina.

Semula ada perkiraan bahwa hubungan antara AS dan Kuba akan membaik saat Perang Dingin berakhir tahun 1990. Namun, perkiraan itu meleset karena permusuhan antara pemimpin Kuba, Fidel Castro, dan AS belum bisa didamaikan. Kuba dan Korea Utara merupakan dua negara yang tidak ikut tersentuh oleh perubahan besar yang terjadi sejak Perang Dingin berakhir.

Kita menyambut baik perbaikan hubungan antara AS dan Kuba, khususnya hubungan diplomatik, agar warga Kuba yang berada di AS dan di Kuba dapat berhubungan serta saling mengunjungi secara bebas.

Dan, jika Washington bersedia memenuhi permintaan Havana untuk mencabut embargo yang telah diterapkan terhadap Kuba selama 54 tahun itu, diharapkan Kuba dapat dengan cepat mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010778044
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Menjaga Fundamen Ekonomi (Kompas)

NILAI tukar rupiah kembali menguat kemarin setelah pada awal pekan merosot tajam dan sempat menyentuh Rp 12.900 per dollar AS.
Hari Kamis sore, nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp 12.560 per dollar AS dibandingkan dengan Rabu sore sebesar Rp 12.655. Begitu pula Indeks Harga Saham Gabungan naik menjadi 5.100 karena investor dalam negeri membeli saham yang sebelumnya ikut melemah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (17/12) mengatakan, fondasi ekonomi Indonesia kokoh. Pelemahan rupiah lebih disebabkan masalah di luar negeri.

Penguatan IHSG dan nilai tukar rupiah kemarin juga terjadi di negara-negara lain di Asia. Langkah Rusia menaikkan suku bunga acuan dari 6,5 persen hingga 17 persen menenangkan pasar. Begitu juga pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Janet Yellen, yaitu akan sabar menjalankan program pemulihan moneter AS. Pasar merespons bahwa suku bunga acuan AS tidak akan naik pada kuartal pertama 2015.

Kembali menguatnya rupiah dalam tiga hari, antara lain, karena intervensi Bank Indonesia. Namun, penguatan itu juga memperlihatkan pelaku pasar uang masih percaya pada ekonomi Indonesia.

Defisit transaksi berjalan kuartal IV-2014, misalnya, mengecil menjadi 6,1 miliar dollar AS atau setara 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal sebelumnya, besar defisit 3,07 persen PDB. Transaksi berjalan dibentuk nilai ekspor-impor barang dan jasa, pendapatan investasi, serta dana bantuan antarpemerintah dan transfer antarswasta dalam negeri dan asing.

Pemerintah sebetulnya juga memiliki senjata cukup ampuh, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Alokasi APBN yang tepat akan mendorong kegiatan ekonomi dan menarik investasi.

Karena itu, kita menunggu pemerintah merealisasikan janji akan membelanjakan dana yang dihemat dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk belanja modal ke sektor produktif, seperti infrastruktur untuk peningkatan produksi pangan, jalan raya, dan jalur kereta api. Begitu pula pengembangan kembali industri manufaktur untuk pasar dalam negeri dan ekspor.

Kita juga menunggu janji perbaikan sistem penarikan pajak dan pengaturan subsidi bahan bakar minyak yang lebih berkelanjutan.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan sama dengan tahun ini, yaitu 5,1 persen. Ini lebih rendah dari prediksi Bank Indonesia sebesar 5,1-5,5 persen. Ini adalah peringatan masih ada persoalan yang harus dibereskan di berbagai lini.

Tidak ada jalan pintas untuk memperkuat fundamen ekonomi nasional kecuali meningkatkan kinerja dan koordinasi di sektor riil, termasuk masalah perizinan, dan pendalaman sektor keuangan. Investor akan mengganjar dengan berinvestasi langsung di sektor riil atau tetap memilih investasi portofolio yang rawan gejolak.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010776217
Powered by Telkomsel BlackBerry®

LAPORAN NUSANTARA: Sumber Daya Alam dalam ”Cengkeraman” Penguasa Daerah (Kompas)

KORUPSI di sektor sumber daya alam sangat mengkhawatirkan, baik di sektor kehutanan maupun pertambangan. Atas nama otonomi daerah, alih fungsi hutan dan izin tambang pun diobral.

Alih fungsi lahan, dari hutan menjadi perkebunan, tak terkendali. Salah satunya akibat desakan ekonomi seperti perluasan kebun kelapa sawit. Baru-baru ini, misalnya, terungkap alih fungsi 40 hektar lahan di Cagar Alam Maninjau Utara Selatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjadi perkebunan kelapa sawit oleh sembilan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Agam. Kasus ini belum masuk ke ranah hukum.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (nonaktif) Annas Maamun tertangkap tangan operasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus penyalahgunaan wewenang dalam alih lahan di Kepulauan Riau. Annas diduga menerima suap Rp 2 miliar dari pengusaha kelapa sawit Gulat ME Manurung, juga tersangka.

Baru-baru ini, Indonesia Corruption Watch melaporkan tujuh kasus dugaan korupsi di sektor sumber daya alam ke KPK. Salah satunya, kata Lais Abid dari Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, soal izin perkebunan kelapa sawit di kawasan ekosistem Leuser, Aceh.

Sejak otonomi daerah, izin alih fungsi hutan menjadi lahan empuk para kepala daerah dan juga aparat pemerintah daerah setempat untuk mengeruk keuntungan. Ini juga terjadi di sektor pertambangan. Dari 10.918 izin usaha pertambangan (IUP), sekitar 44,66 persen atau 4.877 IUP bermasalah (non clear and clean).

Ketika ada IUP, tetapi—misalnya—tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan tambang, atau izinnya tumpang tindih, dapat dipastikan ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses memperoleh IUP tersebut.

Praktik KKN itu melibatkan pihak yang berwenang soal perizinan, termasuk bupati dan wali kota, serta pejabat kementerian terkait. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mengatur wewenang penerbitan IUP ada di bupati dan wali kota. Wewenang gubernur hanya jika wilayah pertambangan melintasi batas wilayah kabupaten/kota.

Dan memang, dari 10.918 IUP itu, sekitar 8.000 IUP dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan catatan Koalisi Anti Mafia Tambang yang beranggotakan sejumlah organisasi, salah satunya ICW, penerbitan IUP baru melonjak lima tahun terakhir, juga IUP bermasalah. Peneliti ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan, pada 1999 baru ada sekitar 900 IUP dan pada 2009 terdapat sekitar 2.500 IUP.

Korupsi di sektor pertambangan tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan rakyat. Bahkan, rakyat dirugikan karena lingkungannya rusak.

Meski ada indikasi KKN, penindakan hukum tidak selalu mudah dilakukan. Karena itu, KPK berupaya melakukan pencegahan melalui program kerja sama koordinasi dan supervisi bidang minerba di 12 provinsi serta melibatkan 162 pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, hingga Oktober lalu 400 IUP bermasalah dicabut. Pendapatan dari royalti usaha pertambangan pun meningkat Rp 5 triliun.

Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tak lagi berwenang menerbitkan IUP, tetapi provinsi. Akankah UU ini efektif mencegah "penguasaan" di bidang sumber daya alam oleh kepala daerah?

"Belum tentu, bisa jadi hanya menggeser locus penyimpangannya," kata Firdaus. Sumber daya alam akan tetap berada di cengkeraman penguasa daerah sepanjang fungsi pengawasan dan penegakan hukum tak berjalan dengan baik. (IKA)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010778992
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kamis, 18 Desember 2014

LAPORAN IPTEK, LINGKUNGAN, DAN KESEHATAN: Mimpi Solusi pada Era Krisis (Kompas)

ISU lingkungan, kesehatan, dan teknologi yang selama puluhan tahun menjadi isu pinggiran, dalam arti kedekatannya dengan pengambil kebijakan tertinggi, secara mengejutkan seperti memperoleh angin segar. Itu tak lepas dari terpilihnya Presiden Joko Widodo, yang memiliki latar belakang sarjana kehutanan, pengusaha mebel, wali kota, dan gubernur.

Gaya kepemimpinan Joko Widodo dengan blusukan dan tak puas dengan laporan di atas kertas merupakan karakter yang dibutuhkan untuk mengetahui dan menuntaskan persoalan nyata di lapangan. Tak lama setelah dilantik, Jokowi menjawab tantangan blusukan warga Riau untuk melihat langsung dampak kebakaran hutan dan lahan, November 2014.

Singgah di sejumlah tempat dan sempat gagal mendarat di lokasi terdampak kebakaran, keesokan harinya Presiden meninjau lapangan. Secara demonstratif, Jokowi turun langsung ke lahan gambut yang telah dikeringkan di Sei (Sungai) Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di bibir sungai, Presiden menancapkan papan kayu penahan limpasan air gambut.

Aksi itu tak biasa. Sejumlah aktivis lingkungan menilai, hanya aksi terobosan yang bisa menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan menahun. Pada era pemerintah lalu, upaya memperhatikan isu lingkungan relatif menguat seiring penyidikan kasus-kasus kejahatan lingkungan.

Di bidang kesehatan, tantangan tahun 2014 tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Hal yang membedakan, tahun ini pemerintah mengambil langkah besar dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Idenya, setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang baik.

Melalui program itu, banyak rumah sakit peserta JKN dipadati warga, terutama warga miskin yang selama ini tak merasakan layanan rumah sakit. Ketidaksiapan terjadi di mana-mana, mulai dari pendaftaran, kesiapan rumah sakit, dokter, tarif dokter, hingga yang terakhir seputar kegaduhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi perusahaan dan BUMN.

Meski banyak gugatan agar skemanya diperjelas, pemerintah tampaknya keukeuh pada prinsip bahwa BPJS Kesehatan bagi perusahaan dan BUMN tetap akan dimulai 1 Januari 2015. Ratusan juta peserta harus didaftarkan tepat pada waktunya.

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hampir tidak ada kebijakan terobosan. Di tengah kekayaan sumber daya alam dan potensi hayati yang butuh sentuhan teknologi, dunia penelitian masih menghadapi persoalan klasik: dana riset nasional yang sangat rendah, kurang dari 0,5 persen produk domestik bruto.

Di tengah kondisi itu, LIPI bekerja sama dengan Jepang membangun Indonesia Culture Collection (Ina-CC) di Cibinong, Bogor, yang mengoleksi ribuan isolat mikroba yang berpotensi diteliti lebih lanjut untuk bahan obat, kosmetik, pangan, energi, dan lainnya. Itulah bahan mentah masa depan ekonomi dunia: bioekonomi.

Beragam kondisi di atas hanya potret kecil persoalan dan tantangan yang harus kita hadapi. Ada kekhawatiran sekaligus optimisme.

Yang masih harus dibuktikan antara lain bagaimana rantai kebijakan mampu merespons tantangan—yang sebagian besar terkait kebijakan birokrasi. Secara kelembagaan, publik menanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjawab keraguan akan ketegasan, bagaimana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memanggungkan hilirisasi hasil riset hingga industri, Kementerian Kesehatan lebih antisipatif pada persoalan mencegah penyakit, termasuk penyakit baru yang merebak, seperti ebola.

Melihat karakter dan jejak presiden baru, harapan akan perubahan layak ditaburkan. Mudah-mudahan bukan semata mimpi pada era transisi. (GSA)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010760028
Powered by Telkomsel BlackBerry®