monetize your blog

Sabtu, 03 Desember 2016

Ingat ”Jasmerah”//UU Perkoperasian//Terluka di Mal (Surat Pembaca Kompas)

Ingat "Jasmerah"

Berkenaan dengan diberlakukannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai 15 Januari 2015, saya ingin membahas desa di Provinsi Bali.

Sebutan desa sesuai amanat undang-undang tersebut adalah Desa Adat atau Desa Pakraman, yang sudah ada sejak zaman kerajaan di Bali. Berdasarkan data Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, areal di Bali sudah habis terbagi menjadi 1.488 desa adat/desa pakraman.

Untuk itu, pemerintahan terkait—pusat, provinsi, kabupaten/kota—di Bali wajib mencabut undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu yang melahirkan desa/kelurahan di Provinsi Bali.

Pemerintah terkait perlu menetapkan desa adat/desa pakraman di Bali dengan sebutan desa karena desa/kelurahan di Bali tidak memenuhi syarat wilayah, syarat warga desa, dan syarat aset desa. Wilayah desa/kelurahan tumpang tindih dengan wilayah desa adat/desa pakraman.

Pasal 101 Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa perlu segera dilaksanakan. Mari mengingat pesan Bung Karno, "Jasmerah", jangan sekali-kali melupakan sejarah.

ANAK AGUNG OKASUAMBA

Jalan Gunung Sanghyang, Denpasar, Bali

UU Perkoperasian

Senin (21/11) Kompas memuat artikel M Dawam Rahardjo "Reformasi Koperasi untuk Ekonomi Desa". Pada alinea ke-13 tertulis: "Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yang sekarang masih berlaku sebelum ada UU pengganti, memberi kesempatan kepada koperasi untuk menerbitkan saham guna memperkuat permodalan".

Pernyataan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XI/2013 sehingga mengandung kesalahan substansial karena dalam amar putusannya, yang dibatalkan MK adalah UU Perkoperasian No 17/2012, bukan tahun 2013. Dalam amar putusan tersebut, juga ditegaskan bahwa UU No 25/1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku kembali untuk sementara sampai terbentuknya undang-undang perkoperasian yang baru. Dengan demikian, undang-undang perkoperasian yang berlaku saat ini (ius constitutum) adalah UU No 25/1992.

Artinya, UU No 17/2012 mutlak tak berlaku lagi. Konsekuensi hukumnya adalah hal-hal yang diatur di dalam undang-undang ini–termasuk menerbitkan saham–secara yuridis tidak boleh dilakukan.

Merespons putusan MK tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menerbitkan regulasi turunan berupa Permen No 1/2015 yang membatalkan logo/ lambang baru koperasi dan kembali ke logo/lambang koperasi lama.

INDA SUHENDRA

Ketua Koperasi Karyawan Arimbi, Ciawi, Bogor

Terluka di Mal

Selasa (1 November 2016) sekitar pukul 20.30—seusai makan malam—ibu jari kaki anak saya yang baru berusia 5 tahun terluka sayat cukup dalam di area Lounge 2F AEON Mall BSD, Tangerang Selatan.

Karena panik akibat darah yang cukup banyak, saya tidak sempat mencari penyebabnya. Saya hanya menduga anak saya terkena kaki sofa (stool) yang terbuat dari besi. Saya langsung ke rumah sakit dan anak saya menerima beberapa jahitan.

Dalam hal ini, saya tidak menyalahkan pihak mana pun. Namun, saya berharap agar pihak terkait dapat menganalisis dan mengevaluasi penyebabnya, mungkin dicek melalui CCTV, agar tidak ada lagi korban.

Saya mengucapkan terima kasih kepada perempuan petugas di meja informasi di depan area Lounge 2F—maaf tidak sempat menanyakan nama—yang dengan sigap membantu memberikan perban dan kotak P3K.

ADITYA

TAMANSARI PESONA BALI, CIRENDEU, TANGERANG SELATAN

Kenaikan Tarif Pos

Saya rutin menggunakan jasa pos untuk mengirim surat dengan kilat khusus dan paket. Mendengar ada kenaikan surat kilat khusus dan ekspres, Sabtu (17/9/2016) saya ke kantor pos.

Ternyata benar ada kenaikan cukup besar, berlaku mulai 11 September 2016. Padahal, seingat saya, kenaikan terakhir belum satu tahun berlaku.

Saya memiliki contoh surat kilat khusus, dikirim 3 September 2016 dari Jakarta ke Baubau dengan berat 20 gram, kena tarif Rp 35.330. Setelah kenaikan menjadi Rp 55.500. Kemudian surat dikirim 8 September 2016 dari Jakarta ke Malang, Jawa Timur, dengan berat 85 gram dengan tarif Rp 11.330, setelah kenaikan menjadi Rp 19.000.

Kenaikan tarif pos tersebut buat saya cukup memberatkan.

VITA PRIYAMBADA

Kompleks Perhubungan B25, Jatiwaringin, Jakarta Timur

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kearifan Panakawan (INDRA TRANGGONO)

Panakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong selalu hidup rukun. Meskipun sering berselisih paham dan saling mengkritik serta mengejek, mereka tetap solid dan kompak.

Gareng, Petruk, dan Bagong tak pernah bersekongkol untuk makar dan menggulingkan kepemimpinan Semar agar mereka bisa lebih dekat dan masuk lingkaran kekuasaan Arjuna, bos mereka. Bagi mereka, menghormati pemimpin secara kritis merupakan etika yang mesti disunggi tinggi, termasuk menghormati Semar, sang pemimpin kultural dan spiritual. Semar adalah pengejawatahandewa, yang diturunkan di bumi untuk menuntun ksatria Pandawa.

Selain itu, Gareng, Petruk dan Bagong sangat meyakini bahwa keselarasan mampu menciptakan kerukunan. Prinsip mereka: rukun agawe santosa, crah agawe bubrah (kerukunan menciptakan kekuatan dan permusuhan menimbulkan kehancuran). Gambaran itu bisa didapatkan dalam lukisan kaca pelukis tradisional, seperti Citrowaluyo dan Sastrogambar, antara lain bertajuk "Rukun Agawe Santosa".

Sastrogambar dan Citrowaluyo jauh dari citraan intelektual. Mereka tak lebih dari pelukis yang lahir dan tumbuh dari rahim rakyat. Hidup mereka serba sederhana, jujur, dan polos. Namun, karya mereka mampu memberikan renungan sederhana dan mendalam tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan.

Hari-hari ini, gagasan dan ajaran moral lukisan "Rukun Agawe Santosa" menjadi relevan dihadirkan ketika kerukunan bangsa di negeri ini sedang bermasalah akibat konflik elite politik-kekuasaan. Persoalan itu meluncur dari hulu (lingkaran elite politik-kekuasaan) dan mengalir ke hilir (masyarakat). Ini persis pola konflik dalam lakon ketoprak, di mana konflik kaum elite selalu merembes ke akar rumput. Padahal, masyarakat akar rumput tidak otomatis tahu inti persoalan. Mereka hanya anut-grubyuk(mengikuti tanpa pikiran kritis) ke mana isu bertiup karena dimobilisasi agen atau makelar politik.

Orang-orang kecil itu persis bala dhupak(figuran yang dikorbankan) di dalam pementasan lakon ketoprak. Mereka belum tentu ikut menikmati kejayaan, tetapi kemungkinan luka, bahkan tewas, sangat tinggi. Adapun para pangeran duduk manis dan minum anggur di tempat mewah sambil menunggu laporan.

Basis keadilan

Kerukunan dapat dimaknai sebagai realitas sosial dan kultural yang dilahirkan melalui konsensus, kesepakatan, dan kompromi berkaitan dengan perbedaan, kepentingan, dan hak mendasar masyarakat. Basis kerukunan adalah keadilan, kebenaran, dan keindahan (kepantasan).

Bagi orang-orang biasa, kerukunan itu nilai yang make sense, terjadi secara natural danmenggelinding begitu saja karena mekanismenya telah luluh dalam pola pikir dan pola perilaku. Batasan yang pantas dan tidak pantas telah dipahami bersama.

Keselarasan hubungan sosial menjadi kunci penting di dalam kerukunan. Tenggang rasa, empati, simpati, solidaritas, toleransi, saling percaya, memberi, dan menerima merupakan nilai- nilai yang dijaga dan dijalani demi merawat keselarasan.

Jika ada konflik, hal itu diselesaikan dengan cara yang santun, elegan, dan bermartabat dengan tetap menjunjung kebenaran. Prinsip yang berlaku, kecekel iwake ora buthek banyune(menyelesaikan persoalan tanpa membuat keadaan kacau, keruh). Artinya, masyarakat kita sejatinya lebih mengutamakan harmoni dan tidak menyukai konflik terbuka yang mengancam kerukunan kolektif, kerukunan alamiah, kerukunan otentik.

Bagi kaum elite politik-kekuasaan, kerukunan adalah kerja sama dalam konteks tertentu (baca: proyek) dan bernilai guna (fungsional). Prinsip yang belaku: "saya berperan apa dan mendapat apa". Kepentingan dan keuntungan jadi tujuan utama. Maka, ketika dua hal itu tak didapat, pecah kongsi pun terjadi. Alasan perpecahan pun bisa dibuat sesuai versi masing-masing.

Kaum elite politik-kekuasaan bukan orang-orang biasa, rakyat jelata atau para panakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang paham ngelmu (ilmu) sak cukupe lan sak butuhe (pentingnya manusia memiliki batas atas kepemilikan). Kaum elite politik- kekuasaan cenderung tak mengenal rasa cukup, baik material maupun non-material, sehingga sangat ambisius dalam memburu dan mengeksploitasi kekuasaan.

Egoisme dan individualisme yang menebal mendorong mereka tidak peduli terhadap liyan. Bagi mereka, orang lain adalah neraka (istilah Jean-Paul Sartre) karena itu harus disingkirkan demi memuja eksistensi dan kebebasannya. Maka, kerukunan natural/alamiah atau kerukunan yang otentik, layaknya kerukunan orang biasa, menjadi nilai yang tidak disukai, bahkan ditolak, karena dianggap mengganggu dan mengurangi perolehan hasil dan kepemilikannya.

Elite politik dan kekuasaan merupakan kelas menengah/kaum intelektual yang semestinya menjadi kekuatan etik/ moral, kebenaran bagi bangsa. Hadirnya kekuatan moral menjadikan kekuasaan ramah pada rakyat dan memuliakan kemanusiaan. Jika fungsi kekuatan etik/moral itu diingkari, elite politik dan kekuasaan itu telah melakukan pengkhianatan intelektual (istilah Julien Benda). Akibat "kelas menengah yang ingkar dan pengkhianatan kaum intelektual" adalah pembelokan konstitusi yang meletakkan negara-bangsa tak lebih dari obyek eksploitasi kelompok elite-kekuasaan, dengan dalih apa pun, baik ideologi, politik, ekonomi, maupun budaya.

Di level bawah, rakyat hidup sudah payah dihajar sejumlah kesulitan akibat salah urus negara, baik karena inkompentensi maupun tipisnya integritas dan komitmen penyelenggara negara. Sekarang, rakyat masih dituntut hidup waswas terkait terancamnya keutuhan bangsa akibat pertikaian elite politik-kekuasaan. Akankah dosis penderitaan rakyat terus bertambah?

Rakyat ingin hidup damai, guyup, dan rukun layaknya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagongseperti dalam lukisan Sastrogambar dan Citrowalyo. Namun, kini kerukunan itu jadi nilai yang mahal karena penajaman perbedaan yang direkayasa. Lamat-lamat, Semar pun berkata: "Tuan mau cari apa lagi? Toh, Tuan sudah sangat kaya raya, penuh kejayaan. Sebaiknya Tuan menciptakan ketenteraman bagi rakyat."

INDRA TRANGGONO

Pemerhati Kebudayaan, Tinggal di Yogyakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul "Kearifan Panakawan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Masa Depan Demokrasi Malaysia (GERADI YUDHISTIRA)

Demokrasi masih menjadi mimpi bagi sebagian rakyat Malaysia. Mimpi tersebut terus diusahakan melalui sejumlah gelombang aksi.

Terakhir, pendemo yang tergabung dalam aksi Bersih 5.0 menyampaikan tuntutan yang jelas: Najib Razak harus mundur dan lakukan demokratisasi. Prinsip demokrasi menjadi tuntutan tertinggi demonstran untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, plural, dan bersih dari korupsi. Pertanyaannya, seberapa efektif gerakan ini?

Mimpi bangsa Malaysia

Jika berbicara mengenai sistem politik di Malaysia, kita berbicara mengenai sebuah keunikan, di mana Malaysia menjadi titik pertemuan antara demokrasi dan otoritarianisme. Jiri Holik pernah menyebut, yang dialami Malaysia merupakan rezim demokrasi campuran atau hybrid democracy (Holik 2011). Saat syarat-syarat demokrasi prosedural telah terpenuhi, tetapi praktik otoriter dilakukan secara dominan oleh salah satu partai politik dalam waktu yang lama. Pada perjalanan sejarah, rezim demokrasi campuran ini ternyata lebih sulit untuk ditumbangkan ketimbang otoriter absolut.

Peran United Malays Nation Organisation (UMNO) dalam pemerintahan Malaysia sangat dominan sepanjang sejarah politik di negara tersebut. UMNO tidak hanya menjadi kekuatan politik terbesar di Malaysia, tetapi juga menguasai sejumlah sektor publik, seperti media, ekonomi, konglomerasi, dan infrastruktur. Berbeda dengan rezim otoriter di Asia Tenggara lainnya yang bertumpu pada satu figur, kekuatan UMNO adalah pada mekanisme regenerasi yang sukses dalam menciptakan politisi-politisi baru dari generasi ke generasi.

Kepemimpinan UMNO yang dominan menuai kritik besar dari rakyat Malaysia. UMNO dinilai tak hanya terlalu dominan, tetapi juga otoriter, korup, dan menjalankan politik sektarian bangsa Melayu yang diskriminatif. Keadaan tersebut telah mendorong mimpi bangsa Malaysia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis.

Dalam sejarah, Gerakan Bersih bukan satu-satunya aksi rakyat Malaysia turun ke jalan untuk menuntut agar demokrasi diterapkan. Pada Mei 1969, pernah terjadi kerusuhan komunal di Kuala Lumpur, yang dinamakan Peristiwa 13 Mei. Latar peristiwa itu, pengekangan kebebasan berekspresi untuk merayakan keberhasilan oposisi meraih suara yang signifikan. UMNO sebagai partai terbesar saat itu tidak mau membiarkan perayaan ini jadi besar. Alhasil, muncul bentrokan antara massa pro UMNO yang mayoritas bangsa Melayu dan massa pro oposisi yang banyak diikuti etnis Tionghoa-Malaysia.

Pada 1998, Malaysia ikut serta meneriakkan demokratisasi ketika gelombang tersebut mewabah di beberapa negara di Asia Tenggara. Demonstran turun di jalan-jalan Kuala Lumpur menuntut pembersihan korupsi di pemerintahan melalui gerakan bertajuk "Adil". Namun, UMNO di bawah komando Mahathir Mohamad memadamkan gerakan itu melalui kriminalisasi tokoh oposisi Anwar Ibrahim dan mengonsolidasikan kekuatan penopang pemerintahan.

Beberapa peristiwa sejarah tersebut menunjukkan bahwa tuntutan demonstrasi Malaysia selalu menemukan kegagalan dan juga berakhir dengan kekerasan. Hal ini menegaskan bahwa kasus di Malaysia sangat berbeda dengan Reformasi 1998 di Indonesia dan gerakan "People Power" di Filipina. Salah satu yang membedakan adalah keberhasilan keorganisasian UMNO dalam menurunkan nilai-nilai politiknya ke kader-kadernya dan menciptakan mekanisme organisasi politik yang kuat.

Beberapa hambatan

Menuntut pemerintahan bersih di Malaysia tidak cukup hanya dengan menuntut perdana menteri mundur. UMNO bukanlah partai milik figur tertentu. Pengaruh UMNO sejak tahun 1950 telah menciptakan sebuah nilai politik yang khas di Malaysia. Sejarah mencatat, beberapa kali kader bermental pembaru di UMNO, seperti Onn Jafaar dan Anwar Ibrahim, malah terlempar keluar dari UMNO danmendirikan partai baru.

Keberadaan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di antara demonstran Bersih 5.0 menguatkan argumentasi tersebut. Mahathir kini harus berhadapan dengan partai yang dahulu membesarkannya. Upaya ini sebagai bentuk konflik pribadi antara Najib dan Mahathir yang meruncing beberapa tahun belakangan. Melalui UMNO, Najib melakukan demahathirisasi dengan melarang Mahathir tampil di media-media elektronik.

Masalah kedua, kepercayaan sebagian rakyat Malaysia yang cukup tinggi terhadap pemerintahan UMNO. Menurut lembaga survei Merdeka Center, pada 2015 persepsi mayoritas masyarakat usia 21 tahun ke atas justru menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap aksi Bersih 4.0 saat itu (47 persen berbanding 43 persen). Ketidaksetujuan mereka mayoritas justru didasarkan pada ketakutan akan kekerasan yang bisa terjadi akibat aksi "bersih" (52 persen) dan ketidakpercayaan terhadap efektivitas aksi "bersih" (22 persen).

Kunci keberhasilan UMNO adalah kombinasi dari kisah kesuksesan dan ancaman ketakutan pada hantu demokratisasi. Keberhasilan UMNO untuk mengelola krisis ekonomi 1998 menjadi nilai tambah tersendiri, ditambah dengan kinerja perekonomian Malaysia yang terus membaik pasca krisis. Para pendukung UMNO yang berasal dari kalangan menengah ke atas dan ditopang oleh narasi superioritas etnis Melayu akan mempertaruhkan zona nyaman mereka dengan demokratisasi. Ketakutan ini lagi-lagi akan bermuara pada sebuah persimpangan: apakah demokrasi membawa kemakmuran lebih besar atau kemunduran terhadap kesejahteraan.

Bagi bangsa Malaysia, mimpi tersebut harus tetap dimimpikan dan disebarkan agar jadi mimpi kolektif bersama. Membuat demokrasi berjalan di Malaysia tidak sama dengan mematikan UMNO, tetapi membuat tekanan bagi UMNO untuk berpikir pentingnya prinsip transparansi dan kebebasan dalam pemerintahan. Saat ini, demokrasi masih menjadi impian bagi kaum urban kota, tetapi menjadi kata yang asing bagi masyarakat pedesaan. Jika gelombang ini bisa masif bergerak ke seluruh negeri dan oposisi masih dibiarkan hidup, bangsa Malaysia masih memiliki sambungan napas untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, jika tidak, hal tersebut sama saja seperti menegakkan benang basah.

Refleksi bagi Indonesia

Harus diakui, Indonesia sudah selangkah di depan dalam penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Pada tingkatan ini, Indonesia sudah berada di posisi mewujudkan substansi dari demokrasi itu sendiri dan melewati fase di mana demokrasi hanya ada dalam tataran prosedural.

Jika hampir seluruh masyarakat di negara Asia bermimpi untuk bisa menyamai kualitas demokrasi Indonesia, bagi elemen masyarakat Indonesia, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana agar demokrasi tidak lagi berjalan mundur ke belakang dengan isu-isu komunal sektarian, komitmen penegakan hukum dan etnisitas. Infrastruktur hukum dan demokrasi Indonesia sudah terbentuk dengan baik meski dengan sejumlah catatan. Namun, catatan tersebut dapat diperbaiki jika kaki demokrasi di negeri ini mampu melangkah ke arah yang benar.

Berkaca dari Indonesia, masa depan Malaysia saat ini berada di dalam dua genggaman bersama, yaitu rakyat Malaysia dan UMNO. Sinergi keduanya merupakan sintesis yang dahsyat untuk masa depan Malaysia. Namun, sinergi itu tidak akan berjalan tanpa sebuah prasyarat: demokrasi. Semoga sukses, Pakcik!

GERADI YUDHISTIRA

Pengajar Sejarah Politik di Asia Tenggara, Universitas Islam Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul "Masa Depan Demokrasi Malaysia".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Indeks Demokrasi Indonesia (CHRISTOPHE BAHUET)

Dapatkah demokrasi diukur? Ya, itu bisa. Setiap tahun sejak tahun 2009, Indeks Demokrasi Indonesia mengukur demokrasi di negeri ini. IDI telah menjadi kisah sukses kontribusi terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

IDI adalah produk nasional yang menyediakan informasi berharga tentang keadaan demokrasi di Indonesia. Indeks ini diciptakan oleh para pemangku kepentingan nasional dan dipimpin oleh sekelompok ahli dalam panel independen. Ini tanda kematangan demokrasi di mana pemerintah dan masyarakat bersedia untuk secara terbuka mengevaluasi diri dan mengukur kinerja lembaga dan sistem. Demokrasi—bahkan di negara-negara dengan demokrasi tertua— tidak pernah bisa ditelantarkan seolah bisa berjalan sendiri.

Demokrasi berkembang dengan kekuatan dan kelemahan. Terdapat berbagai pencapaian dan kadang mengalami kemunduran. Demokrasi perlu selalu dilindungi, dipertahankan dan ditingkatkan untuk kepentingan rakyat dan stabilitas negara.

IDI dapat menjadi alat yang paling berharga untuk mencapai hal ini. IDI mencakup 28 indikator yang berhubungan dengan tiga dimensi penting demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Indeks ini juga menawarkan data terpilah di tingkat provinsi untuk analisis yang lebih mendalam.

Sebagai langkah pertama, indeks ini menawarkan data dan informasi yang kaya bagi pemerintah pusat dan daerah, media, masyarakat, dan siapa pun yang tertarik mengakses informasi dan analisis tentang keadaan demokrasi di Indonesia, baik tingkat nasional maupun provinsi.

Sebagai langkah kedua, temuan indeks tersebut perlu dipresentasikan dan dibahas secara terbuka untuk menangkap perspektif yang berbeda dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan demokrasi Indonesia.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan secara resmi akan mempresentasikan temuan utama IDI 2015 kepada sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat serta dari semua provinsi di Indonesia. Kesiapan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan temuan-temuan IDI 2015 itu sendiri merupakan pernyataan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi Indonesia.

Seperti tahun-tahun sebelumnya dan dengan dukungan UNDP, IDI 2015 disosialisasikan ke seluruh Indonesia untuk mencapai pemahaman lebih baik tentang isu kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks lokal.

Penguatan di kebijakan

Sebagai langkah ketiga, IDI dan diskusi yang dihasilkannya dapat berperan untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan tindakan yang dapat diambil untuk menguatkan demokrasi di tingkat kebijakan. IDI digunakan untuk tujuan tersebut oleh pemerintah pusat dan daerah. IDI telah digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini dan sebelumnya sebagai salah satu sasaran pembangunan. Selain itu, 11 provinsi telah mengintegrasikan IDI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mereka dan kami berharap lebih banyak provinsi melakukannya.

IDI juga dapat digunakan dalam masyarakat untuk menguatkan demokrasi dan perilaku demokratis. Misalnya, memperbaiki indikator IDI "ancaman menggunakan kekerasan oleh masyarakat", yang turun dari 62,12 menjadi 46,69 antara 2014 dan 2015. Indonesia bisa bangga dengan pencapaian demokrasinya dan keterbukaan untuk mengukur dan membahas keadaan demokrasi melalui IDI. UNDP bangga menjadi mitra Indonesia untuk IDI dan siap melanjutkan dukungannya tidak hanya untuk mengukur demokrasi, tetapi juga untuk menguatkannya di seluruh Indonesia di bawah kerja sama yang erat antara UNDP dan Pemerintah Republik Indonesia.

CHRISTOPHE BAHUET

Country Director UNDP Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "Indeks Demokrasi Indonesia".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Apresiasi dan Terima Kasih

Doa bersama dalam jumlah besar di kawasan Monas yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berlangsung aman dan damai.

Apresiasi dan terima kasih patut disampaikan kepada pemimpin dan peserta doa yang mampu menjaga suasana damai. Damainya doa bersama tak bisa dilepaskan dari peran aparat TNI yang dipimpin Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan kepolisian yang dipimpin Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Tito aktif menjalin komunikasi dan bernegosiasi dengan elemen masyarakat, termasuk pemimpin pengunjuk rasa dan mengubah permintaan unjuk rasa menjadi doa bersama di Monas. Polri juga mengambil langkah penegakan hukum dan langkah taktis terhadap sejumlah orang yang diduga akan melakukan makar.

Langkah tidak biasa dan mengandung risiko keamanan diambil Presiden Joko Widodo yang mengambil keputusan ikut shalat Jumat bersama peserta doa. Langkah Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara akan tercatat dalam sejarah. Sama halnya juga dengan aksi doa bersama dalam jumlah besar 2 Desember 2016 yang damai. Kita berharap situasi ini bisa menjadi modal kian matangnya demokrasi Indonesia.

Doa bersama sempat dikhawatirkan sejumlah kalangan, termasuk dunia usaha. Sejumlah perwakilan kedutaan besar asing mengeluarkan semacam peringatan perjalanan kepada warga negara asing. Setelah doa bersama berakhir damai, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat dan ditutup naik 0,81 persen.

Pengerahan massa dalam jumlah besar selalu mengundang risiko. Beruntung protes menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan penistaan agama sejauh ini berlangsung damai. Kita berharap partai politik bisa segera memainkan peran untuk menangkap aspirasi masyarakat sehingga rakyat tidak perlu turun sendiri ke jalan untuk menyampaikan pandangannya. Aspirasi rakyat seyogianya ditangkap anggota parpol dan memperjuangkannya dalam panggung parlemen. Keinginan membuat aksi dengan mobilisasi massa sebaiknya dipertimbangkan kembali.

Energi bangsa sudah banyak terkuras. Kita mendorong proses hukum atas diri Basuki berlangsung cepat, tetapi tetap sesuai dengan mekanisme hukum. Kawalan terhadap proses hukum bisa dilakukan parlemen tanpa harus mencampuri kemandirian kekuasaan kehakiman. Makin cepat kasus Basuki diselesaikan, makin baik bagi bangsa ini.

Biarlah Polri memeriksa orang yang dituduh makar. Menjadi tugas polisi menentukan status hukum mereka dalam waktu 1 x 24 jam. Jika bukti tak cukup, mereka harus dilepaskan. Kepercayaan pada sistem hukum dibutuhkan dalam sistem demokrasi, tanpa harus menjadi represif.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "Apresiasi dan Terima Kasih".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pertaruhan Nama Baik Suu Kyi (Kompas)

Kalau berita yang beredar beberapa hari terakhir ini benar, inilah noda hitam bagi tidak hanya negara, tetapi juga bangsa Myan-mar. Inilah tragedi kemanusiaan.


Menurut berita yang beredar, selama beberapa pekan terakhir, ratusan orang Rohingnya tewas dibunuh di Kyet Yoe Pyin dan Wa Peik, wilayah Rakhine, Myanmar. Kedua desa itu terletak tidak jauh dari perbatasan Myanmar-Banglades. Karena itu, banyak orang yang melintasi perbatasan masuk Banglades, tetapi dipaksa keluar lagi meninggalkan negara itu.

Selain korban tewas, lebih dari 30.000 orang tercerai-berai mencari selamat. Rumah-rumah mereka dihancurkan polisi dan tentara Myanmar. Ratusan perempuan diperkosa dan banyak orang yang ditahan tanpa melalui proses hukum. Kelompok hak-hak asasi manusia mengungkapkan adanya pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak-anak. Sementara, bantuan tidak bisa masuk ke wilayah yang dilanda tragedi kemanusiaan itu.

Tragedi itu bermula setelah terjadi penyerangan pos polisi di perbatasan Myanmar-Banglades pada 9 Oktober silam. Serangan orang-orang bersenjata itu menewaskan sembilan polisi. Militer Myanmar menuding kelompok Rohingnya-lah yang menyerang dan membunuh itu. Berangkat dari asumsi tersebut, militer segera melancarkan operasi besar-besaran, termasuk membakar, membumihanguskan desa.

Jika tragedi tersebut benar sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, ini sungguh sebuah tragedi: tragedi kemanusiaan tak terkira. Kita ingat akan tragedi serupa yang terjadi di Bosnia, Darfur, Kosovo, dan juga Rwanda.

Kita berani mengatakan bahwa tragedi tersebut tidak hanya sebuah tamparan, tetapi pukulan sangat keras dan dahsyat terhadap tokoh demokrasi Myanmar, yang juga peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada tahun 1991. Sangat besar harapan dari dunia dan masyarakat internasional terhadap Suu Kyi, bahwa setelah dia berkuasa akan mampu mengubah wajah Myanmar: menjadi lebih manusiawi, lebih demokratis, lebih toleran.

Akan tetapi, harapan itu sepertinya tinggal harapan. Suu Kyi, yang bersama partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi pemilu tahun lalu, masih jauh dari harapan dan belum mampu membawa keluar Myanmar dari stigma lama, yakni sebagai negara yang kurang toleran terhadap kaum minoritas. Memang, harus diakui masih ada hambatan, yakni masih kuatnya militer. Menurut Konstitusi Myanmar, menteri dalam negeri, menteri urusan perbatasan, dan menteri pertahanan harus orang militer.

Terlepas dari hambatan itu, Suu Kyi dituntut untuk lebih berani bertindak, berani melangkah untuk menyelamatkan negara dan bangsanya. Nama besar Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian adalah taruhannya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "Pertaruhan Nama Baik Suu Kyi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Menuju Indonesia Bebas AIDS 2030 (YORDAN KHAEDIR)

Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember merupakan momentum untuk menghormati orang-orang yang telah kehilangan nyawa dan yang masih berjuang melawan infeksi HIV/AIDS.

Sejak ditemukannya kasus human immunodeficiency virus (HIV) yang berujung pada acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) yang mematikan pada 1981, masyarakat global berusaha mengakhiri pandemi HIV/AIDS dengan berbagai cara.

Menurut Badan PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS) 2015, ada 36,7 juta orang di dunia hidup dengan HIV/AIDS. Dari jumlah itu, ada 2,1 juta individu dengan infeksi baru, 150.000 di antaranya anak-anak di bawah 15 tahun. Ironisnya, 95 persen pengidap HIV/AIDS hidup di negara berkembang.

Dari sejak ditemukannya kasus AIDS di Bali tahun 1987, data Kementerian Kesehatan menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah HIV/AIDS. Hingga September 2015, ada 185.000 kasus infeksi HIV dan 69.000 kasus AIDS yang menyebar di beberapa kabupaten/kota.

Faktor risiko penularan HIV tertinggi adalah hubungan heteroseksual tidak aman (46,2 persen) sehingga jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV tinggi, penggunaan jarum suntik tidak steril (3,4 persen), dan hubungan seks sejenis (24,4 persen).

Walaupun situasi global menunjukkan penurunan jumlah infeksi HIV/AIDS, prevalensi di Indonesia sampai 2015 menunjukkan angka stabil. Memang ada penurunan pada populasi tertentu, tetapi angka ini belum mencapai target yang diharapkan. Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN.

Seiring dengan ditetapkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai tujuan pembangunan global, Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Meeting/HLM) UNAIDS Juni 2016 telah mengeluarkan deklarasi untuk mengakhiri epidemi global HIV/AIDS 2030. Ini mencakup berakhirnya infeksi baru (zero infection), berakhirnya angka kematian (zero deaths), dan berakhirnya diskriminasi (zero discrimination). UNAIDS memandang HIV/AIDS harus diselesaikan secara serius karena berdampak pada meningkatnya angka kematian, timbulnya sejumlah masalah sosial ekonomi, dan turunnya produktivitas global.

Hambatan dan tantangan

Secara umum, hambatan dalam eradikasi dan kontrol penyebaran HIV adalah keterbatasan cakupan ataupun akses pada pelayanan preventif dan kuratif. Permasalahan ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain dengan populasi pengidap HIV tinggi, seperti di kawasan sub-Sahara Afrika.

Hambatan kedua adalah kurangnyamonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Data yang minim menyulitkan upaya mengukur keberhasilan program ataupun upaya perbaikan pengendalian penyebaran infeksi HIV/AIDS selanjutnya.

Minimnya riset epidemiologi HIV/AIDS memperlambat penemuan obat baru anti HIV dan pengembangan vaksin HIV. Ilmu pengetahuan saat ini masih menemui tantangan mengenai terapi terbaik HIV. Obat-obatan anti HIV atau antiretroviral (ART) yang tersedia hanya berfungsi menekan jumlah virus agar tetap stabil, tetapi tidak membunuh virus atau menyembuhkannya.

Target penelitian vaksin HIV saat ini adalah menemukan kandidat vaksin dengan efek kick and kill sehingga menekan jumlah replikasi virus jangka panjang. Dengan demikian, pengidap HIV tidak lagi ketergantungan pada ART. Selain itu, vaksin diharapkan memperlambat progresivitas infeksi HIV menjadi AIDS sehingga memperpanjang angka harapan hidup.

Persoalan penanggulangan HIV/AIDS yang belum menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu hambatan di Indonesia. Hal ini tampak dari rencana strategis (renstra) yang telah dibuat Kemenkes ataupun Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), yang hanya berakhir menjadi dokumen administratif tanpa dijalankan secara konsisten.

Maka, dalam upaya mengakhiri epidemi global HIV 2030 sesuai pencanangan UNAIDS, perlu strategi pengendalian infeksi HIV yang komprehensif dan holistik. Kunci sukses pengendalian infeksi HIV/AIDS yang pertama adalahpolitical will pemangku kebijakan.

Berkaca pada negara endemi HIV dengan rapor biru pengendalian infeksi, seperti Zimbabwe, Malawi, dan Afrika Selatan, peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi penyebaran infeksi yang sudah masuk pada situasi kedaruratan dan butuh perhatian khusus.

Peningkatan anggaran

Beberapa negara membuat kebijakan secara sungguh-sungguh dengan meningkatkan anggaran negara bagi program pencegahan dan pengendalian infeksi HIV.

Pemerintah Senegal, misalnya, memasukkan HIV/AIDS dalam kurikulum pendidikan dasarnya sebagai salah satu bagian strategi nasional. Upaya preventif berbasis sekolah memberikan hasil yang signifikan, terutama dalam rangka pengenalan informasi terkait HIV/AIDS secara benar.

Terkait HIV/AIDS, Pemerintah Indonesia sejatinya telah mengeluarkan 80 kebijakan, baik nasional maupun kebijakan provinsi/kabupaten, sepanjang 1987-2013. Namun, secara keseluruhan kebijakan yang bersifat mitigasi masih sangat minim.

Kunci kedua adalah pembuatan desain kombinasi paket preventif HIV yang kuat dengan tujuan mengurangi sekaligus memutus rantai penularan/transmisi infeksi HIV serta mengurangi kerentanan (susceptibility) individu sehat terhadap HIV. Langkah ini dapat ditempuh dengan memperbanyak dan mempermudah akses pengidap HIV mendapatkan obat ART, deteksi dini dan skrining HIV, terutama kelompok risiko tinggi. Juga dibutuhkan intervensi dan strategi khusus terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat, seperti promosi penggunaan kondom, penyusunan program komprehensif terhadap perubahan perilaku penyimpangan seksual di masyarakat, dan surveilans kepada pihak-pihak yang rentan.Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada pengidap HIV dengan infeksi penyerta (ko-infeksi) seperti tuberkulosis/TB dan hepatitis.

Sejumlah upaya ini juga didukung penggunaan alat kesehatan, seperti jarum suntik steril. Sementara untuk mengurangi kerentanan individu sehat terhadap penularan HIV dapat diupayakan antara lain sirkumsisi pada pria. Riset di Afrika menunjukkan bahwa sirkumsisi pada pria efektif menurunkan infeksi HIV 56 persen.

Penggunaan obat-obatan pre- exposure prophylaxis (PrEP) juga sudah saatnya dimasukkan sebagai salah satu strategi pencegahan infeksi HIV pada individu sehat yang berpotensi kontak langsung dan intens dengan pengidap HIV.

Kunci ketiga adalah upaya menghapus diskriminasi dan stigma terhadap HIV/AIDS dalam masyarakat. Perlu ditekankan bahwa banyak yang sebenarnya menjadi korban, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya, bayi dari ibu yang terinfeksi, ataupun yang tertular lewat transfusi darah.

Peranan dan kerja sama semua lapisan masyarakat, terutama dalam rangka penyampaian informasi yang baik dan akurat, sangat dibutuhkan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap para pengidap HIV/AIDS di masyarakat.

Mengingat bahwa no magic bullet dalam proses pengendalian infeksi HIV, paket strategi multikomponen berupa intervensi biomedis dan perubahan perilaku sosial perlu dilaksanakan secara simultan. Dengan demikian, harapan mewujudkan cita-cita mengakhiri epidemi HIV/AIDS di Indonesia tahun 2030 bisa tercapai.

Selamat Hari AIDS.

YORDAN KHAEDIR

Doktor Alumni Chiba University Jepang, Pengajar Fakultas Kedokteran UI, Peneliti Paskadoktoral (Post-Doctoral Fellow) AIDS Research Centre NIID, Tokyo University, Jepang

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul "Menuju Indonesia Bebas AIDS 2030".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.