Rabu, 20 Agustus 2014

Di Atas Kertas (Acep Iwan Saidi)

DI atas kertas, tidak ada undang-undang yang mengatur seorang anggota DPR eks koruptor untuk tidak diberikan pensiun. Asal si koruptor mengundurkan diri sebelum dibui dan kemudian mengajukan pensiun, negara tetap mengirim fulus ke sakunya.
Di atas kertas, tak ada UU yang melarang seorang artis yang jadi pejabat untuk menghentikan kegiatan keartisannya. Ia boleh tetap main sinetron, main iklan, juga melawak di televisi. Bayangkan jika di atas kertas tak ada larangan membunuh orang!

Itulah situasi kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan kita hari ini. Para pejabat berada di dalam penjara sistem yang tertulis di atas kertas sebagai UU atau peraturan, tetapi sekaligus karena itu mereka bersikap ambivalen. Di satu sisi, UU dianggap sebagai momok menakutkan, tetapi pada saat yang sama juga diakali: mengambil yang menguntungkan dan menghindari yang membahayakan. Di antara para pejabat yang ambivalen itu adalah para penjahat yang tidak memperhitungkan apa pun, selain pertimbangan yang menguntungkan diri sendiri.

Penjahat jelas sosoknya meski kita baru mengetahuinya setelah ditangkap atau dinyatakan hukum sebagai penjahat. Namun, mereka yang mengakali aturan dengan sikap ambivalen di atas sulit dilacak jejak kejahatannya. Mereka bersembunyi di dalam wilayah abu-abu. Kita tak bisa, misalnya, melipatgandakan hukuman kepada koruptor yang tetap tambun sebab menerima uang pensiun, tak bisa menghakimi wakil gubernur yang terus berdagang di televisi, juga tak bisa memenjarakan anggota DPR yang terus melawak. Soalnya memang tidak terdapat UU yang mengaturnya. Hanya pertimbangan etika yang bisa mencegah tindakannya. Namun, hal ini baru bisa dilakukan jika mereka punya kesadaran tentang etika.

Di samping itu, kita juga tidak bisa memberi sanksi kepada seorang birokrat yang menolak jadi penanggung jawab sebuah proyek karena takut terjebak tindakan korupsi. Bukankah juga sudah lama beredar rumor: tugas perjalanan dinas di berbagai departemen banyak dihindari sebab laporan dan pengawasannya yang ketat. Hanya anggota DPR, barangkali, yang dapat dengan leluasa melakukan perjalanan dinas dan studi banding ke luar negeri sebab mereka sendiri yang membuat aturannya.

Karena demikian situasinya, dapatlah dipastikan dua hal. Pertama, banyak program yang sebenarnya bagus, tetapi tidak terselenggara sebab tidak ada  yang berani bekerja di bawah aturan dan pengawasan ketat. Kedua, jika program itu terselenggara, hal yang paling menyibukkan adalah penyusunan laporan keuangan—tentu juga dengan mengakali di bagian mana penggelembungan bisa dilakukan. Karena hal inilah dapat dipastikan bahwa materi dan substansi program itu sendiri akan terabaikan. Jelas, di situ, tanggung jawab moral di hadapan pekerjaan telah hilang.

Matinya manusia
Ketika UU telah dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab di satu sisi dan pada sisi lain ketidaktertulisan sebuah peraturan di atas kertas telah dimanfaatkan untuk melakukan tindakan tidak patut, dapat dikatakan bahwa nilai kemanusiaan manusia pelakunya telah mati. Pada kasus mereka yang ketakutan pada aturan, peraturan jelas telah menjadikan subyek manusia tidak berdaya. Akal sehat mati di hadapan "mesin sistem".

Ketimbang menjadi subyek yang dengan nalar sehat mengemudikan sistem, mereka menjadi sistem itu sendiri. Mereka tidak lagi menjadi manusia, tetapi menjadi mesin. Kematian manusia sedemikian menjadikan peradaban mengalami jalan buntu  (deadlock kemanusiaan).

Sementara itu, menjadi lebih tragis pada kasus mereka yang memanfaatkan ketidakadaan peraturan tertulis untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Di samping telah memanfaatkan kesempatan dari keburukan UU  (memancing di air keruh), mereka meyakini bahwa kebaikan, etika, moralitas, atau apa pun namanya, hanyalah soal yang tertulis di atas kertas. Di luar itu, tidak ada peraturan. Walhasil, mereka menjadi manusia yang jiwanya terserak di atas kertas, jiwa yang mati—meminjam Nikolai Gogol.

Tragisnya, kertas itu sendiri kini tengah mengalami krisis eksistensi, didesak dunia digital nyaris di seluruh bidang kehidupan. Generasi hari ini tampak lebih banyak menggunakan tuts-tuts dan layar komputer untuk menulis. Bisa dibayangkan bagaimana yang akan terjadi pada generasi mendatang. Kertas mungkin hanya akan menjadi sejarah, sebagaimana kita mencatat sejarah zaman batu atau perunggu.

Setiawan Sabana dan 19 perupa lain, termasuk dari Singapura, Korea, dan Malaysia, merepresentasikan kegelisahan ini melalui pameran karya rupa kertas di Museum Sribaduga Bandung, 1-14 November 2013. Melalui karya berjudul "Bumi Kertas", Sabana sendiri mewujudkan kertas sebagai "yang melayang" di awang-awang dan "yang gosong" di bumi. Peradaban kertas sedang masuk ke usia senja kala.

Jika intuisi Sabana dan seniman lain benar, bisa dibayangkan yang akan terjadi pada manusia yang meletakkan moralitas hanya pada peraturan di atas kertas. Dunia digital membangun tradisi kelisanan melampaui tradisi yang dibangun radio dan televisi, oleh Walter J Ong (2004) disebut sebagai tradisi lisan tingkat kedua.

Tradisi digital komputer membawa kita pindah dari masyarakat socious ke komunitas jaringan, yang oleh Bard (2002) disebut sebagai netokrasi. Inilah peradaban yang ditandai oleh login dan logout, tetapi memiliki efek jelajah yang luar biasa. Ini yang pada diskusi di Bentara Budaya Jakarta (12 Oktober 2013) saya sebut sebagai tradisi lisan tingkat ketiga. Dalam tradisi ini, semua bersifat sementara.

Jelas, untuk memasuki peradaban digital, hal-hal berkaitan dengan etika dan moralitas harus benar-benar embedded dalam diri manusia. Tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang tertera, tidak ada data yang bisa dipercaya; semua bisa ditulis dan dihapus dalam sekejap. Patokan segala hukum hanya ada pada diri yang mumpuni, kemanusiaan dituntut sempurna.

Maka, enyahlah dari sekarang manusia-manusia yang untuk menegakkan etika dan moralitas hanya mengacu pada aturan di atas kertas. Masa depan hanya butuh manusia "yang hidup", bukan "rangka yang berjalan"!

Acep Iwan Saidi
Ketua Forum Studi Kebudayaan Institut Teknologi Bandung

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003146033
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Memaknai Kartu Indonesia Sehat (Surya Chandra Surapaty)

Artikel Agus Widjanarko, "Mencermati Kartu Indonesia Sehat" (Kompas, 12/8/14), menguraikan kerancuan program Kartu Indonesia Sehat yang akan diterapkan presiden terpilih Joko Widodo.
Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dianggap bertentangan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dipayungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24/2011 tentang BPJS.

Agus mempertanyakan, apakah KIS akan berdiri layaknya institusi asuransi kesehatan swasta, tetapi dengan segmen peserta masyarakat miskin dan pekerja bukan penerima upah? Akan menjadi rancu, apabila ada kebijakan yang menafikan keberadaan peraturan.

Memang rancu apabila memandang KIS sebatas bentuk lain asuransi kesehatan. Lebih dari itu, KIS merupakan implementasi sempurna dari SJSN bidang kesehatan yang mempercepat pencapaian kepesertaan. Tidak perlu menunggu sampai tahun 2019 agar semua penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Bangun sistem
Guna membentuk manusia Indonesia yang sehat, perlu dibangun sistem kesehatan nasional yang melibatkan pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penduduk sebagai penerima manfaat kesehatan. Kartu Indonesia Sehat adalah program nyata yang akan menjembatani faktor pembiayaan, dalam hal ini jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan faktor pelayanan kesehatan sehingga semua penduduk mendapatkan manfaatnya.

KIS terkait erat dengan nomor identitas tunggal peserta, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) UU SJSN ataupun Pasal 13 Huruf (a) UU BPJS: "BPJS wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya". Semua itu didukung Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ataupun Peraturan Presiden No 12/2013 Ayat (1) tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan identitas yang tercantum dalam KIS, peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Agus Wijanarko, mendefinisikan istilah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai "suatu jaminan dalam lingkup nasional yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta mendapat manfaat pemeliharaan kesehatan...".

Padahal, dalam peraturan pemerintah tersebut, tidak satu pun tertulis "Jaminan Kesehatan Nasional", kecuali hanya "Jaminan Kesehatan" tanpa embel-embel nasional. Dalam UU SJSN dan UU BPJS, hanya ada "Jaminan Kesehatan".

Program pembiayaan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu selama ini tidak terintegrasi dalam satu sistem yang sempurna sehingga gagal memenuhi kebutuhan mereka. Sebut saja, misalnya, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) yang berubah jadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini masih belum bisa mengintegrasikan beragam program Jamkesda di banyak provinsi, kabupaten, atau kota.

Dengan pemberlakuan SJSN bidang kesehatan dan terbentuknya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, data penduduk miskin dan tidak mampu dari program Jamkesmas dan jamkesda seharusnya diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan. Namun, tidak semua program Jamkesda bergabung dengan BPJS Kesehatan. Justru Joko Widodo adalah gubernur pertama yang telah mengintegrasikan jamkesda DKI, yakni Kartu Jakarta Sehat (KJS), ke dalam Program Jaminan Kesehatan dari BPJS Kesehatan pada Januari 2014.

Revolusi kesehatan
Penerapan UU SJSN dan UU BPJS secara sempurna menimbulkan revolusi sistem kesehatan nasional. Bidang pelayanan kesehatan berubah dari tidak terstruktur menjadi terstruktur atau rujukan berjenjang. Pembiayaan kesehatan yang selama ini dari kantong penderita langsung (out of pocket) berubah menjadi dibiayai pihak ketiga, yakni BPJS Kesehatan.

Semua penduduk wajib menjadi peserta dengan membayar iuran. Bagi yang tidak mampu, iurannya dibayarkan pemerintah melalui APBN. Setiap peserta memperoleh kartu peserta yang berlaku secara nasional yang disebut Kartu Indonesia Sehat.

Dengan demikian, peluncuran Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh penduduk Indonesia menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang belum merata di seluruh Tanah Air, baik fasilitas maupun tenaga kesehatan.

Dalam hal pelayanan kesehatan, Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam visi-misi dan program aksi berkomitmen memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, alat kesehatan dan tenaga, terutama bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil, serta menyediakan jaminan persalinan gratis. Mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen dari anggaran negara untuk menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi dan balita, serta pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis. Anggaran ini lebih besar dari anggaran selama ini yang kurang dari 3 persen APBN.

Jokowi-JK juga berkomitmen untuk "membangun perimbangan pembangunan kawasan melalui peningkatan pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional, dan lain-lain di pedesaan, daerah terpencil, dan tertinggal. Selain itu, menerapkan pelayanan publik dasar melalui pembangunan 50.000 rumah sehat dan mengembangkan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap, serta memeratakan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Revolusi sistem kesehatan ini perlu diawali dengan revolusi mental para pekerja kesehatan dan seluruh masyarakat. Paradigma "sakit" harus berubah menjadi paradigma "sehat" yang lebih menekankan pada pencegahan dan promosi derajat sehat ketimbang pengobatan.

Dengan misi "Indonesia Sehat", "Indonesia Pintar", "Indonesia Kerja", dan "Indonesia Sejahtera", pemerintahan Jokowi-JK akan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Surya Chandra Surapaty Ketua Pansus RUU SJSN 2004; Wakil Ketua Pansus RUU BPJS 2011

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008396145
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Gagasan Poros Maritim (Rizal Sukma)

Gagasan poros maritim yang dilontarkan oleh presiden terpilih Joko Widodo mendapat perhatian luas dan respons beragam dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Di satu pihak, gagasan itu dilihat sebagai angin segar di tengah kegersangan ide mengenai arah masa depan yang ingin dituju oleh Indonesia. Di sisi lain, ada juga yang bersifat skeptis, terutama karena pengalaman masa lalu di mana gagasan kemaritiman Indonesia kerap berlalu sebagai wacana belaka.

Namun, berbeda dengan berbagai wacana serupa sebelumnya, gagasan poros maritim yang dilontarkan Jokowi memberi harapan dan optimisme lebih kuat. Perbedaan itu dapat dilihat dari keutuhannya sebagai sebuah pemikiran yang mencakup tiga elemen dasar—sebagai sebuah cita-cita, sebagai doktrin, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional—dan cara/strategi untuk mewujudkannya.

Tiga elemen poros maritim
Poros maritim dapat dipahami dalam tiga makna atau unsur. Pertama, poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity).

Kedua, poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (a sense of common purpose). Sebagai doktrin, Jokowi mengajak bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai "Poros Maritim Dunia, Kekuatan di Antara Dua Samudra". Doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya tergantung, dan pada saat yang bersamaan ikut memengaruhi, dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Ketiga, gagasan poros maritim Jokowi tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan itu menjadi operasional ketika platform Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan. Misalnya, rencana pembangunan "tol laut" untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kata lain, gagasan poros maritim juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Strategi maritim nasional
Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mewujudkan gagasan poros maritim itu? Penting disadari, upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia" perlu proses dan waktu tidak singkat. Namun, kita tak boleh terpaku pada perbincangan mengenai cita-cita, tetapi sudah harus segera mulai bekerja membangun fondasi yang kuat bagi perwujudan cita-cita itu.

Kerja untuk mewujudkan gagasan poros maritim dunia itu perlu difokuskan setidaknya pada tiga strategi dasar. Pertama, kesiapan sumber daya manusia. Hal ini perlu dimulai dengan melakukan pengarusutamaan wawasan bahari ke dalam proses pendidikan. Indonesia juga perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (maritime domain awareness/MDA).

Kedua, wawasan bahari dan MDA perlu ditopang oleh, dan dituangkan dalam, determinasi untuk melakukan penguatan infrastruktur maritim. Fokus pada pembangunan infrastruktur ini sudah tertuang dalam rencana kerja agenda pembangunan Jokowi-Jusuf Kalla. Ketiga, pembangunan maritim perlu biaya yang besar, ketersediaan teknologi yang cukup, dan waktu yang panjang. Sulit rasanya membayangkan semua itu dapat dilakukan oleh Indonesia secara mandiri.

Karena itu, Indonesia perlu menyusun kerangka kerja sama kemitraan maritim multilateral untuk mewujudkan cita-cita dan pelaksanaan agenda pembangunan poros maritim ini. Misalnya, Indonesia dapat membentuk Indonesia Maritime Partnership Initiative (Prakarsa Kemitraan Maritim Indonesia) bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura.

Tantangan dalam menjalankan ketiga strategi itu tentunya tak mudah untuk diatasi. Namun, Indonesia tidak memiliki pilihan lain, kecuali segera mengambil dan memulai upaya untuk mengembalikan jati dirinya sebagai negara kepulauan, yang berada di antara dua samudra strategis.

Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008397614
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Presiden Rakyat (Yonky Karman)

Kesederhanaan sudah lama didambakan rakyat. Bukan kesederhanaan rakyat banyak yang sudah menjadi pembawaannya sehari-hari, tetapi kesederhanaan mereka yang menduduki jabatan tinggi serta mempunyai kekuasaan besar.

Jakob Oetama

KALIMAT di atas adalah penggalan pesan untuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur) beberapa hari setelah Gus Dur menjadi Presiden RI keempat (Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, viii). Pesan itu juga relevan untuk Joko Widodo apabila kelak ia menjadi presiden.

Tidak seperti enam presiden sebelumnya yang berasal dari lingkungan elite politik, Joko Widodo (Jokowi) berasal dari orang kebanyakan. Rasionalitas politik publik menjatuhkan pilihan kepadanya berdasarkan rekam jejak yang teruji sebagai kepala daerah.

Masyarakat sipil hendak memulai sebuah tradisi baru dengan mengaitkan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah sebagai sebuah korelasi logis. Tanpa basis kepemimpinan daerah, presiden merasa tahu yang terbaik untuk rakyat, sementara kebijakannya tak merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Genealogi presiden
Setelah menyelesaikan perguruan tinggi, dia masuk ke dunia kerja dan membangun usaha dari bawah tanpa fasilitas dari penguasa. Dia nyaris bukan siapa-siapa. Pada awal menjadi Wali Kota Solo, dia juga belum begitu kita kenal. Setelah prestasi kepemimpinannya dihargai publik internasional, barulah sosoknya masuk dalam radar publik nasional.

Kepemimpinannya yang merakyat menyeruak di tengah hiruk-pikuk pemilihan langsung kepala daerah. Di tengah kekecewaan publik dengan realitas buram lebih dari 60 persen kepala daerah pilihan rakyat terjerat kasus korupsi, orang merasa heran dengan sosok yang merasa cukup dengan kekayaan pribadinya, bahkan mengonversikan gajinya untuk kepentingan publik.

Masuknya ke dalam bursa calon presiden di luar skenario politik. Ketika elektabilitas calon-calon presiden kurang lebih stabil pada tingkat tertentu, para lembaga survei sengaja memasukkan namanya ke dalam bursa capres untuk melihat reaksi masyarakat. Dinamika elektabilitas memperlihatkan nama itu diperhitungkan meski baru sebatas capres hasil survei.

Setelah resmi diusung gabungan partai politik, dia pun tidak lantas identik dengan partai. Dia bukan personalisasi partai. Rakyat memilih dirinya. Apatisme rakyat beralasan karena manuver partai lebih banyak menimbulkan politik gaduh daripada politik kesejahteraan rakyat. Meski tertinggal dalam kontestasi capres, dalam waktu relatif singkat dia berhasil meraup dukungan besar. Meskipun pemilu presiden akhirnya berlangsung damai, prosesnya berlangsung gaduh dan menguras energi.

Kegaduhan politik di satu sisi adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun, di sisi lain, melibatkan rakyat begitu dalam sehingga terbelah dan saling berhadap-hadapan, itu mencerminkan kurangnya stok pemimpin demokrasi. Banyak pemimpin memaknai demokrasi sebagai proses hampa etika publik. Demokrasi untuk kekuasaan, bukan untuk rakyat.

Tolok ukur kemajuan demokrasi bukan hiruk-pikuk partisipasi rakyat, melainkan kemampuan melahirkan pemimpin demokrasi. Siapa yang menang atau kalah adalah urusan nomor dua selama kontestasi demokrasi berhasil memperlihatkan kapasitas calon yang sesungguhnya dan membuahkan sosok terbaik presiden pilihan rakyat.

Rakyat berada di jantung demokrasi. Pemerintah dipilih oleh rakyat dan memerintah untuk rakyat. Berbeda dari massa, rakyat merupakan entitas politik yang memiliki kehendak.

Ada kehendak rakyat terjajah untuk merdeka. Kemerdekaan diproklamasikan oleh rakyat sebelum negara terbentuk. Demikian alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: "maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Demokrasi pun sebuah keniscayaan politik. Pemimpin negara baru merepresentasikan kehendak rakyat, bukan pilihan massa fanatik.

Pemimpin demokrasi
Demokrasi sejatinya tidak memperlakukan rakyat sebagai massa, tetapi sebagai tuan yang harus dilayani. Idealnya, demokrasi menjadi booster yang mendorong, menyokong, dan menggerakkan kehidupan bernegara. Rakyat memiliki mekanisme kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Institusi-institusi demokrasi tidak sekadar pemberi stempel legitimasi kebijakan pemerintah.

Demokrasi membutuhkan suatu kepemimpinan untuk mencapai cita-citanya. Presiden tidak sekadar populer, tetapi
juga hidup merakyat. Pemerintahannya menjunjung kearifan, hak, dan keutamaan rakyat kecil. Untuk itu, presiden tidak kenal lelah untuk mendengarkan suara rakyat serta tanggap dengan kebutuhannya. Blusukan adalah keniscayaan laku politik, bukan karena pencitraan,melainkan demi menyerap aspirasi rakyat.

Setelah rakyat memberikan suaranya, persoalan selanjutnya yang tidak dapat dikawal langsung oleh rakyat adalah penyusunan kabinet yang benar-benar profesional dan baik untuk bangsa, sebagaimana janji semasa kampanye. Di sini presiden dapat tersandung dengan memilih menteri berpolitik dua kaki, seperti terjadi pada era sebelum ini.

Banyak pihak berkepentingan menitipkan loyalis partai demi mengamankan kepentingan elite. Karena itu, kriteria pemilihan menteri harus transparan dan sekali lagi tidak mengabaikan suara rakyat. Sosok dengan rekam jejak yang jelas dan menguasai lingkup tugas tentu tak dapat ditawar-tawar. Kriteria berikut adalah keberanian menata mesin birokrasi agar bersih dan efisien. Seandainya sosok demikian diambil dari lingkungan partai, harus dipastikan komitmen yang bersangkutan untuk tak menjalankan politik dua kaki.

Presiden terpilih segera berhadapan dengan problem akut kesenjangan antara kaya dan miskin yang sudah melampaui batas aman. Kedaulatan bangsa sudah lama hilang oleh para pemburu rente dalam persekutuan pengusaha dan penguasa. Rakyat terbelit dalam proses pemiskinan. Akumulasi tumpukan utang negara. Postur APBN dengan besaran subsidi BBM tidak sehat. Rendahnya pendapatan negara dari pajak. Merajalelanya produk impor yang mematikan produktivitas bangsa. Pentingnya percepatan investasi padat karya. Semua itu menuntut the dream team menteri di bidang perekonomian dan hukum yang dapat membalik arah pembangunan ekonomi sehingga memihak kepentingan nasional.

Menteri profesional tidak boleh dibiarkan terlalu banyak berpolitik. Presiden dan wakilnya harus pasang badan apabila pembantunya yang sudah bekerja baik dipolitisasi. Apabila koalisi politik berujung bagi-bagi kekuasaan, dukungan rakyat akan menjauh. Akan tetapi, apabila kinerja kabinet sesuai harapan rakyat, komunikasi politik di parlemen akan mudah dan rakyat di belakang presiden.

Presiden terhindar dari pesona kekuasaan. Demokrasi menjadi sederhana dan kian dewasa. Prosesnya transparan. Takhta pun untuk rakyat.

Yonky Karman
Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008296590
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Perbudakan Zaman Modern (Kompas)

BENAR apa yang dikatakan Plautus Asinaria (195 SM), yang dipopulerkan Thomas Hobbes, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain.
Berita tentang penyelundupan 35 orang dari Afganistan ke Tilbury, Inggris, dengan peti kemas menegaskan frase yang berasal dari bahasa Latin tersebut: manusia adalah serigala bagi manusia lain. Menurut berita yang tersiar, salah seorang dari 35 orang yang diselundupkan itu ditemukan tewas. Mereka adalah orang-orang Sikh yang melarikan diri dari Afganistan karena diperlakukan secara tidak manusiawi di negeri asalnya.

Sebenarnya, yang terjadi di Tilbury itu juga berulang kali terjadi di Indonesia. Kita kedatangan banyak warga negara asing yang masuk negeri ini lewat jalan yang tidak legal, lewat cara yang tidak sah. Dari Indonesia, banyak pula yang melanjutkan perjalanan ke Australia, misalnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada orang atau sekelompok orang yang menyelundupkan orang-orang itu. Dalam kasus terakhir, orang-orang Sikh dari Afganistan yang ingin mencari selamat telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri di atas penderitaan orang lain.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mafia-mafia penyelundupan manusia sejatinya telah menerapkan bentuk baru perbudakan di dunia modern. Dalam bahasa PBB, yang dimaksud dengan penyelundupan manusia adalah upaya penguasaan terhadap manusia lain melalui cara-cara kekerasan, penipuan, kecurangan, dan cara-cara yang bertujuan untuk mengeksploitasi mereka.

Setiap tahun, agen-agen kejahatan bisa mengeruk keuntungan 3 miliar dollar AS dari hasil perdagangan manusia. Badan PBB untuk Urusan Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Terorganisasi mengungkapkan, setiap tahun lebih dari 2,4 juta orang di seluruh dunia menjadi korban penyelundupan manusia. Dari jumlah itu, 80 persen adalah perempuan dewasa dan remaja putri.

Banyak penyebab, memang, mereka dengan mudah terbujuk untuk dikirim (diselundupkan) ke negara lain. Alasan yang paling klasik adalah karena kesulitan ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran di kalangan remaja atau angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja berupah murah merupakan beberapa dari banyak faktor pendorong terjadinya penyelundupan manusia.

Yang menimpa orang-orang Sikh—yang kemudian diselundupkan ke Inggris—lebih kompleks lagi. Selain karena hal-hal di atas, juga ada faktor lain, yakni yang berbau sektarian. Tentu hal ini lebih memprihatinkan karena tiada lagi penghormatan terhadap manusia lain; perampasan kebebasan, kemerdekaan, orang lain. Inilah bentuk-bentuk perbudakan pada zaman modern, yang harus dilawan oleh semua pihak, termasuk pemerintah kita.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008414999
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Permudah Layanan PBB (Kompas)

PAJAK adalah instrumen membiayai pembangunan melalui partisipasi masyarakat sehingga administrasi yang memudahkan pembayaran sangat penting.
Harian Kompas melaporkan, di berbagai daerah kualitas layanan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurun setelah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Wajib pajak kesulitan membayar karena pemerintah daerah tidak siap.

Keadaan tersebut menjadi ironi di tengah pernyataan pemerintah tidak mudah meningkatkan penerimaan dan jumlah wajib pajak, sementara kebutuhan dana pembangunan terus meningkat.

Para wajib pajak pasti menginginkan layanan yang memudahkan. Apalagi saat ini tersedia cara pembayaran elektronik melalui anjungan tunai mandiri, internet, melalui layanan pesan singkat telepon seluler, dan banyaknya bank yang bersedia melayani.

Adalah kewajiban warga negara membayar pajak sebagai bentuk partisipasi pembangunan yang hasilnya dinikmati bersama. Di sisi lain, hak warga sebagai pembayar pajak mendapat layanan mudah, cepat, dan aman.

Semangat itu pula yang melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disebutkan, pada hakikatnya, pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pengenaannya harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang sistem administrasi yang memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Salah satu keluhan wajib pajak adalah terbatasnya bank dan loket yang melayani pembayaran PBB. Dapat dimengerti apabila ada pemerintah daerah menginginkan pembayaran dilakukan di bank pembangunan daerah (BPD) agar BPD dapat menghimpun dana murah dari pihak ketiga untuk memperkuat likuiditas.

Meski demikian, keinginan tersebut jangan sampai mengalahkan layanan kepada wajib pajak. Pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan yang tidak memuaskan akan menjadi alasan wajib pajak menunda atau tidak memenuhi kewajibannya.

Pertanyaan juga akan tertuju pada penetapan besaran PBB. Menjadi rahasia umum harga tanah dikendalikan spekulan dan mekanisme pasar. Apabila itu menjadi acuan, menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan kewajiban konstitusi pemerintah untuk kebutuhan dasar masyarakat dan rasa keadilan rakyat banyak.

Yang juga harus dijelaskan transparan kepada masyarakat adalah manfaat membayar pajak, termasuk PBB, di tengah kenyataan layanan publik belum memuaskan, sementara biaya pegawai pemerintah terus membengkak dan korupsi belum mereda. Di alam demokrasi, rakyat semakin sadar akan haknya selain kewajiban. Jangan sampai niat baik masyarakat membayar pajak terhalang kerja birokrasi yang tidak peka kebutuhan rakyat.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008411021
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Selasa, 19 Agustus 2014

Tantangan Sektor Agraria (Idham Arsyad)

SALAH satu warisan pemerintahan lama yang bakal dihadapi pemerintahan baru adalah masalah agraria yang akut, kronis, dan bersifat struktural.
Jika tidak menjadi prioritas penanganan di awal pemerintahan, akan menjadi penghambat (bottleneck) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika pun terjadi pertumbuhan ekonomi, dipastikan tanpa pemerataan.

Persoalan pokok agraria di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, masalah mendasar berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan rakyat atas tanah yang sangat timpang serta akses rakyat atas kekayaan alam yang sangat terbatas. Akumulasi dan monopoli atas sumber-sumber agraria oleh sekelompok kecil orang di Republik ini bukan isapan jempol belaka.

Lebih dari 70 persen aset nasional produktif yang sebagian besar berupa tanah hanya dikuasai 0,02 persen penduduk (Winoto, 2007). Dari 13,5 juta hektar lahan perkebunan sawit, 65 persen dikuasai perusahaan perkebunan, termasuk perusahaan negara (Sawit Watch, 2013). Di kehutanan, terdapat 531 izin pengelolaan hutan dengan luas lahan mencapai 35,8 juta hektar untuk perusahaan kehutanan. Untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan rakyat hanya ada 57 izin dengan penguasaan lahan 0,32 juta hektar (Sirait, 2014).

Tak kalah memprihatinkan, distribusi penguasaan lahan di tingkat petani.  Badan Pusat Statistik mencatat, sampai 2013 petani gurem mendominasi rumah tangga petani. Dari 26 juta petani pengguna lahan, sekitar 14,45 juta (55,33 persen) petani gurem. Jika dikaitkan data Badan Pertanahan Nasional terkait rasio gini pengusahaan lahan yang mencapai 0,54, distribusi penguasaan lahan ini patut dirisaukan.

Kedua, masalah lanjutan dari ketimpangan di atas adalah kemiskinan masyarakat pedesaan yang semakin tinggi. Kemiskinan petani ini adalah akibat dari kombinasi sempitnya penguasaan lahan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pertanian, pendidikan, akses pasar, dan perbankan bagi petani. Masalah  lanjutan lainnya adalah konflik agraria yang terus merebak di hampir seluruh pelosok Nusantara.

Sampai di ujung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, konflik agraria tak pernah sunyi diberitakan media. Data KPA menyebutkan, tahun 2013 telah terjadi 369 konflik agraria yang melibatkan 139.874 keluarga dengan luas lahan yang dikonflikkan 1.281.660.09 hektar. Konflik ini mengakibatkan 21 orang tewas, 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan, dan 239 orang ditahan.

Ketiga, kuatnya ego sektoral setiap lembaga/kementerian yang mengurusi masalah agraria. Ego sektoral ini merupakan cermin dari kebijakan politik hukum agraria yang tumpang tindih dan tidak  sinkron.

Kajian BPN menyebutkan, terdapat 21 undang-undang, 49 peraturan presiden, 22 keputusan presiden, 4 instruksi presiden, 496 peraturan/keputusan/surat edaran dan instruksi Menteri Negara/Kepala BPN terkait masalah agraria yang tumpang tindih. Masalah klasik ini pada dasarnya telah menjadi mandat TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk segera diselesaikan. Namun, sampai kini belum ada penyelesaiannya.

Butuh komitmen politik
Beragam persoalan di atas menunjukkan, masalah agraria bukanlah persoalan teknis belaka, melainkan persoalan struktural yang akarnya pada ketimpangan sosial. Jadi, modal terpenting untuk menyelesaikannya adalah komitmen politik yang kuat dari presiden terpilih.

Jika Jokowi-JK hendak becermin bagaimana pemerintah menempatkan persoalan agraria, Soekarno-Hatta adalah cermin yang tepat. Bung Karno berkata "Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia" (Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960). Demikian juga Bung Hatta berkata "Baik buruknya penghidupan rakyat bergantung pada situasi hak milik tanah. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas atau memeras kehidupan orang banyak" (Ekonomi Indonesia di Masa Depan, 1946).

Dalam visi misi Jokowi-JK, masalah agraria masuk dalam salah satu agenda strategis. Jadi, hal prioritas yang segera dipersiapkan pemerintahan Jokowi-JK di masa transisi ini adalah pertama, mengevaluasi kelembagaan yang mengurus masalah tanah dan sumber daya alam. Yang berlangsung saat ini, BPN tenggelam dalam pusaran ego sektoralisme pengelolaan SDA. Jadi, ketimpangan dan konflik agraria tak tertangani baik. Masalah agraria hendaknya diurus lembaga setingkat kementerian negara.

Kedua, janji Jokowi-JK membagikan tanah seluas 9 juta hektar dan meningkatkan kepemilikan lahan petani gurem hendaknya diletakkan dalam kerangka program reforma agraria. Reforma agraria berarti bukan sekadar bagi-bagi tanah, tetapi di dalamnya ada perombakan penguasaan dan pemilikan tanah. Jokowi-JK jangan mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya yang hanya memprioritaskan sertifikasi dan legalisasi tanah.

Ketiga, perlu membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria yang bekerja secara ad hoc dengan tugas merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan reforma agraria, mengoordinasikan kementerian terkait, menyelesaikan konflik agraria, serta melaksanakan penataan pemilikan dan penguasaan tanah, termasuk 9 juta hektar yang dijanjikan.

Idham Arsyad
Anggota Dewan Pakar KPA; Ketua Gerakan Desa Bangkit

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008396005
Powered by Telkomsel BlackBerry®