Kamis, 17 April 2014

Membuka Selubung Ilusi (Trisno S Sutanto)

SETIAP kali masa Paskah tiba, saya selalu teringat pada kisah perjalanan dua murid ke Emaus yang dituturkan dengan indah oleh Injil Lukas. Dalam narasi pendek dan memikat khas Lukas itu–karena tidak ditemukan di bagian Injil lain, entah itu Markus, Matius, ataupun Yohanes–seluruh misteri Paskah menemukan bentuknya yang utuh.
Tak perlu mencari tahu, atau berdebat sengit, apakah perjalanan ke Emaus itu sungguh- sungguh sebuah laporan. Injil tidak (hanya) ditulis sebagai laporan jurnalistik mengenai apa yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Yesus. Apalagi sebagai "biografi" Yesus.

Gagasan tentang biografi atau laporan obyektif jurnalistik adalah konsep-konsep yang berkembang dalam dunia modern dan akan sangat anakronistis–serta menimbulkan kesulitan yang tak perlu–jika diterapkan pada karya klasik seperti Injil, atau epos-epos Homeros, atau dialog-dialog Platon.

Ambillah satu contoh. Biasanya orang melihat Injil sebagai semacam biografi Yesus. Itu salah. Sebab, kalau memang biografi, mengapa catatan-catatan Injil tidak memberi informasi apa pun mengenai masa remaja Yesus, saat dia mencapai pubertas. Atau mengapa tidak ada informasi apa pun tentang proses sosialisasi awal Yesus dalam keluarga? Padahal, dua fase itu–sosialisasi dalam keluarga dan masa pubertas–biasanya akan sangat membantu pembaca guna memahami tokoh yang riwayatnya sedang ditulis.

Jawabannya sederhana: karena Injil memang ditulis bukan sebagai biografi Yesus, melainkan mau menuturkan yang lain. Para penulis Injil, atau setidaknya mereka yang mengumpulkan dan menyunting catatan-catatan lepas tentang Yesus, memang mengolah hidup dan karya Yesus sekaligus menyingkapkan dimensi-dimensi lain bagi para pembaca. Jadi, di situ ada aspek-aspek historis-konkret tentang figur Yesus, tetapi sekaligus dimensi lain: pengalaman "penyingkapan" misteri, disclosure event, tentang figur itu yang dialami dan mengubah orang- orang yang berjumpa dengannya.

Mesias yang menderita
Persis pada titik itu, pada disclosure event tentang figur Yesus, kisah pendek Lukas mengenai perjalanan dua murid ke Emaus jadi sarat makna. Dalam narasi yang pendek, Lukas seakan-akan memadatkan seluruh pengalaman Paskah bagi umat beriman di masa gereja perdana.

Ceritanya sederhana. Dua orang murid kecewa karena Yesus yang mereka elu-elukan dan diharapkan menjadi Sang Mesias justru mati di kayu salib sebagai orang hina, baik di hadapan orang Yahudi maupun Romawi. Bagi agama Yahudi, mati tergantung di salib berarti kutukan dari Allah sendiri; sementara bagi penjajah Romawi, salib merupakan hukuman bagi para penjahat maupun pemberontak.

Pengalaman itu terlalu mengguncang kedua murid tadi. Selama ini mereka telah mengikuti Yesus, berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mengabarkan bahwa "kerajaan Allah sudah dekat", dan mungkin melihat sendiri mukjizat-mukjizat yang dibuatnya. Diam-diam dalam hati mereka berharap, inilah Sang Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajah Romawi, lalu menegakkan takhta Daud di Yerusalem untuk selamanya, seperti disebut para nabi.

Akan tetapi, mereka kecewa. Gambaran tentang Sang Mesias yang digdaya penuh keagungan justru luluh lantak oleh peristiwa penyaliban Yesus. Karena itu, mereka pergi meninggalkan Yerusalem dengan hati yang hancur untuk menguburkan harapan. Namun, di tengah jalan, seseorang bergabung dengan mereka, mengajarkan bahwa jalan yang harus ditempuh Mesias memang jalan penderitaan. Mesias harus turun ke tempat paling bawah, mengosongkan diri, dan menjadi hamba sehingga manusia kembali menemukan wajah kemanusiaannya lewat sesamanya yang menderita.

Pemahaman baru ini membuat hati mereka bergetar dan harapan kembali bernyala. Namun, orang asing itu menghilang, saat roti dipecahkan dan anggur dituangkan. Keduanya menjadi sadar, orang itu Yesus. Yang jelas, disclosure event itu mengubah mereka sehingga mereka pun kembali ke Yerusalem membawa harapan Paskah.

Dari ilusi ke doa
Kisah pendek Lukas adalah kisah tentang perjalanan kita, Anda dan saya. Selama ini mungkin tanpa kita sadari, diam-diam kita membangun ilusi tentang sosok seseorang yang diharapkan dapat menyelesaikan segala persoalan. Seseorang yang kita anggap sebagai Sang Mesias ('dia yang dinantikan') atau Satrio Piningit, atau lainnya.

Masa Paskah–apa yang dalam liturgi gereja disebut pekan suci, dan dimulai oleh Minggu Palmarum–justru merupakan perjalanan di mana selubung ilusi-ilusi itu dikoyak satu demi satu. Kerumunan orang banyak yang bersorak-sorai melambaikan daun palma dan menyambut masuknya Yesus ke Yerusalem adalah mereka yang tiga-empat hari kemudian berteriak untuk menyalibkannya.

Bahkan, pada lingkaran paling dalam, para murid Yesus sendiri satu demi satu ditelanjangi ilusinya. Ada yang mengkhianati dan menjual Yesus, ada yang bersumpah setia tetapi justru menyangkalinya di akhir, dan ada yang melarikan diri tetapi akhirnya kembali dengan harapan baru.

Pada setiap peristiwa itu, dengan caranya sendiri-sendiri, Injil melukiskan disclosure event yang mengubah kehidupan. Setiap orang pada akhirnya ditantang melucuti ilusi-ilusi yang dibangun, lalu mengambil tanggung jawab sebagai pribadi.

Di situ, meminjam istilah Henri Nouwen, ilusi diubah menjadi doa. Bahkan, Yesus pun harus mengalaminya, tetapi lalu menyadari apa yang harus ia tanggung: "Bukan kehendakku (yang ilusif itu, Pen), tetapi kehendak-Mu yang jadi."

Itulah Paskah. Pengalaman disclosure event yang melucuti selubung ilusi-ilusi kita, yakni keterarahan pada diri sendiri, dan mengubahnya jadi doa: kepasrahan untuk meniti jalan Sang Mesias, walau harus menderita.

Selamat Paskah.

Trisno s Sutanto, Koordinator Penelitian, Biro Penelitian dan Komunikasi (Litkom) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006082613
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Jabatan Negara dan Jabatan Politik  (Miftah Thoha)

TIGA jabatan ini (jabatan karier birokrasi, jabatan negara, jabatan politik) di dalam sistem administrasi negara kita sejak era reformasi tidak pernah diklarifikasikan secara tuntas. Oleh karena itu, tata hubungan di antara ketiganya tidak jelas.
Pemimpin partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu.

Dibiarkan mengambang
Formulasi tata hubungan ini sampai saat ini dibiarkan mengambang tanpa kejelasan. Bahkan, dicari alasan pembenarannya jika pejabat negara itu menggunakan fasilitas negara. Lebih-lebih jika jabatan negara itu dijabat oleh presiden (kepala negara/kepala pemerintahan) yang merangkap pimpinan partai politik yang sedang kampanye untuk partai yang dia pimpin.

Di zaman pemerintahan Orde Baru, hanya dikenal dua macam jabatan, yakni jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara, dan jabatan karier birokrasi, pejabatnya disebut PNS atau pejabat eselon. Sebenarnya jabatan politik sudah ada dalam pemerintahan Orde Baru karena waktu itu sudah ada dua partai politik dan satu golongan. Namun, Presiden Soeharto tidak suka di dalam pemerintahannya dibantu partai politik dan yang membantu pemerintahannya adalah kekuatan politik yang disebut golongan kekaryaan (Golkar). Maka, semua jabatan politik yang diduduki Golongan Karya ini dinamakan pejabat negara. Jabatan rangkap seperti ini disamarkan sejak Orde Baru.

Di dalam literatur ilmu politik disebutkan, parpol merupakan suatu organisasi sosial yang distingtif yang tujuan utamanya adalah menempatkan calon-calon pemimpinnya pada jabatan pemerintahan. Syarat minimal dari suatu partai—dilihat dari aspek peranan politiknya—adalah merancang calon-calon pejabat dari partainya untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan dan yang kedua mendulang suara yang mendukungnya (Encyclopedia Americana, 1995).

Dari perspektif ini, kehadiran pejabat politik dalam tatanan administrasi pemerintahan tak bisa dihindari. Bahkan, menurut Guy Peters dan Jon Pierre, editor dari buku hasil penelitiannya pada akhir tahun 1999, Politicization of the Civil Service, beberapa dasawarsa terakhir ini sektor pemerintahan telah menjadi arena yang dikuasai politisi. Hal ini berarti bahwa para pejabat dan pegawai pemerintahan harus memberikan perhatian yang lebih besar sebagai pelayan-pelayan politik kepada jabatan-jabatan politik yang memimpinnya.

Setelah pejabat politik itu masuk dalam sistem birokrasi pemerintahan, di dalamnya sudah ada sistem yang mapan,  yang dikenal dengan jabatan-jabatan karier. Mereka (pejabat politik) membawa aspirasi politik berupa visi dan kemauan partainya.

Masuknya aspirasi politik melalui jabatan yang dipegang oleh orang partai dalam sistem pemerintahan demokrasi inilah yang seharusnya ditata sehingga melahirkan tata pemerintahan demokratis yang etis. Pejabat karier ini pejabat yang menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pejabat politik tanpa harus diintervensi kepentingan politik dari pejabat politik tersebut.

Ihwal rangkap jabatan antara jabatan pimpinan parpol dan pejabat negara (pejabat politik) telah lama dikeluhkan. Rangkap jabatan dilihat dari perspektif apa pun—etika, manajemen, sosial, politik, ekonomi, apalagi tuntunan agama—kurang patut. Selain kurang patut dan etis, rangkap jabatan berpotensi untuk berbuat menyimpang ataupun berkecamuknya konflik kepentingan.

Penggunaan fasilitas negara tak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika ia beraktivitas. Seorang menteri yang merangkap jabatan pimpinan partai suatu hari meresmikan proyek pembangunan pemerintah di luar Jawa, sore hari membuka rapat kerja partainya, bisakah menteri tersebut membedakan tiket dan biaya perjalanan serta akomodasi yang dipergunakan yang dibiayai negara dan yang dibiayai partainya? Belum lagi jika itu pejabat negara yang dijabat oleh presiden yang merangkap ketua umum partai politik sedang kampanye untuk partainya.

Ini baru soal tiket yang biayanya sedikit. Bagaimana jika biayanya besar, seperti menggunakan pesawat yang disewa negara, dijaga keamanannya oleh pengawal kepresidenan, diiringi para ajudan, menggunakan hotel yang dibiayai negara, dan fasilitasnya besar? Bukankah ini saluran penyimpangan yang seharusnya disadari oleh pribadi pejabat negara tersebut.

Sistem dari suatu perbuatan yang tidak etis ini seharusnya sudah diperbaiki dalam reformasi birokrasi pemerintah sejak masa reformasi ini. Sebab, gejala ini sudah lama berlaku dalam riwayat birokrasi pemerintah kita: sejak Orde Lama, Orde Baru, dan masih terjadi sampai hari ini.

Sejak sistem demokrasi di era reformasi diterapkan, kita mulai mengenal jabatan dan pejabat politik. Sebutan jabatan dan pejabat negara memang bagus karena semua itu untuk kepentingan negara meski sejatinya ia juga pejabat politik. Di sinilah mulai kabur antara penggunaan fasilitas dan kekayaan negara dengan milik golongan politik yang memerintah.

Tampaknya kejadian semacam ini luput dari perhatian pemerintah sehingga rangkap jabatan itu sengaja dibiarkan berlarut-larut tanpa penataan hubungannya yang jelas. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat politik yang memerintah birokrasi—mulai dari menteri, gubernur, bupati/wali kota, bahkan anggota Dewan—tidak bisa dimungkiri lagi akibat rangkap jabatan itu.

Kejadian seperti ini sebenarnya bisa diakhiri jika pemerintah jeli memperhatikan persoalan ini dan pimpinan partai menyadarinya. Dalam literatur ilmu politik dengan gamblang dijelaskan, jika pimpinan partai menjadi pejabat negara, maka harus selesai hubungan politik dengan partainya. Kesadaran ini merupakan pengendalian diri untuk membedakan antara milik negara dan milik partai politik.

Jika nanti jabatan negaranya selesai, dia bisa kembali ke jabatan partainya lagi. Semua itu bisa terwujud jika semua UU, mulai dari UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Pemerintahan Daerah, menetapkan secara tegas larangan rangkap jabatan.

Istillah jabatan negara itu sendiri sangat bagus dipertahankan untuk dipakai mengganti istilah jabatan politik. Apalagi UU yang berlaku sampai sekarang masih memakai istilah jabatan negara. Adapun istilah jabatan politik belum pernah disebutkan dalam UU yang ada. Walaupun sejatinya orangnya bisa saja dari partai politik, setelah menjabat jabatan negara ia tidak ada lagi kaitannya dengan partainya.

Sayangnya, perubahan sistem politik yang terjadi selama pemerintahan reformasi ini tidak cepat direspons oleh pemerintah sekarang. Akibatnya, tatanan birokrasi kita tidak jelas mengatur hubungan dan prosedur kerja yang harus dijalankan mengenai jabatan politik, jabatan negara, dan jabatan karier birokrasi pemerintah.

Jabatan karier
Selain rangkap jabatan, klarifikasi jabatan politik dan jabatan karier birokrasi pemerintah harus jelas. Benarkah panglima TNI, kapolri, jaksa agung bukan jabatan politik? Mengapa selama ini pengangkatan jabatan-jabatan itu harus diuji kelayakan oleh DPR sebagai lembaga politik?

Menurut kelaziman di dalam negara demokrasi, panglima TNI adalah jabatan karier di bidang militer. Demikian pula kapolri adalah jabatan karier kepolisian. Kedua jabatan itu sama statusnya sebagai jabatan karier seperti sebutan untuk PNS. Perekrutan dan promosinya harus dijauhkan dari suasana dan arena politik yang secara melembaga diwakili oleh DPR. Pengangkatan dan promosinya berada di wilayah pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintah, yakni presiden, bukan berada di wilayah pemegang kekuasaan perundangan atau politik.

Panglima TNI dan kapolri adalah pembantu presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya pengangkatan dan promosinya berada didalam keputusan presiden dan tidak perlu dibawa dan dimintakan persetujuan atau diuji kelayakannya oleh DPR.

Kedua jabatan ini, baik panglima TNI maupun kapolri, sama dengan jabatan karier: dibatasi dengan usia pensiun, jika telah sampai umur pensiun diganti. Justru yang seharusnya diuji kelayakan oleh DPR adalah pejabat politik seperti para menteri. Sebelum dilantik oleh presiden, mereka dimintakan persetujuan politik oleh DPR seperti halnya di negara-negara parlementer.

Jabatan politik atau jabatan negara tidak dibatasi oleh usia pensiun, kecuali ada UU yang mengatur batasan usia pensiunnya. Politik dan birokrasi memang sulit dipisahkan, tetapi bisa dibedakan untuk tatanan pemerintahan yang demokratis dan untuk menciptakan tatanan sistem pemerintahan yang bersih. Sekarang semua itu telah luput dari perhatian reformasi. Jadi, kita tunggu apakah pemerintah baru nanti memerhatikan kejanggalan atau anomali seperti ini atau tidak.

Miftah Thoha, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik UGM

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005828686
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Sistem Presidensial (Bambang Kesowo)

TULISAN ini tidak dipikirkan dalam konteks pembagian kekuasaan negara dan kedudukan lembaga kepresidenan di dalamnya. Bukan pula dalam kaitannya dengan soal kemampuan membaca real politics, apalagi dengan soal membangun koalisi antarpartai politik yang diperkirakan akan dapat menjadi penopang.
Pengalaman terakhir menunjukkan, reka-pikir sekitar yang terakhir tadi ternyata bukan saja meleset, melainkan malah bagai menggali lubang bagi diri sendiri. Tulisan ini hanya dititikberatkan pada bagaimana sebaiknya membangun hubungan kerja presiden dan wakil presiden dalam memimpin pemerintah dan pemerintahan negara di masa depan yang lebih efektif. Bagaimana membuat kabinet yang dipimpinnya dapat bekerja lebih efektif.

Tugas wakil presiden
Dalam sejarah kepresidenan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki sepuluh wakil presiden. Dibandingkan dengan wakil presiden sesudahnya, mungkin tidak banyak yang sempat diketahui secara detail bagaimana peran dan fungsi Wakil Presiden Mohammad Hatta ketika beliau membantu Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan republik ini, kecuali nilai dwitunggal dalam kepemimpinan politik selaku Bapak Pendiri Bangsa (founding fathers).

Namun, sebaliknya, mulai dari masa Wakil Presiden Hamengkubuwono IX hingga kini, ada pula pertanyaan yang tetap menggantung. Apa persisnya tugas dan peran wakil presiden? Dalam kosakata kita, pernah kita dengar istilah "ban serep" bagi peran dan fungsi wakil presiden.

Kadang kita merasa risih dengan istilah tersebut. Banyak yang masih ingat, ketika wakil presiden di masa Orde Baru hanya berperan dalam tugas pengawasan pembangunan dan tugas tertentu lainnya yang diberikan presiden. Dalam konteks efektivitas sistem presidensial, stelsel tersebut belum banyak dipertanyakan.

Bukankah pada waktu itu secara politik posisi presiden kuat? Jika demikian, apakah penilaian tentang peran dan fungsi wakil presiden yang sangat terbatas itu yang kemudian mendorong semacam keprihatinan tentang "kurang didayagunakannya" posisi wakil presiden?

Pada masa-masa awal era tersebut, mungkin saja hal itu dapat dipahami. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, mungkin juga sejalan dengan cita reformasi atau mungkin karena pengaruh keadaan dan penilaian terhadap kebutuhan tampil keinginan kuat untuk mengembangkan pikiran tentang pengefektifan peran dan fungsi wakil presiden dalam sistem presidensial.

Dengan perubahan dan perkembangan keadaan, dengan semakin luas dan beragamnya tantangan, dipikirkan perlunya kabinet yang mampu bergerak lebih gesit, mampu bekerja lebih cepat, dan berdaya guna. Pemikiran yang mencuat: mengapa wakil presiden tidak diberi tugas membantu dengan ruang gerak yang lebih besar?

Sempat muncul pemikiran (ketika menyimak rentannya sistem presidensial jika dikaitkan dengan praktik perpolitikan yang kian terkesan menampilkan "perangai" parlementer pasca reformasi) agar sistem presidensial dimodifikasi. Arah pikirnya dilengkapi dengan jabatan perdana menteri seperti di Perancis. Wakil presiden beralih fungsi menjadi perdana menteri. Idenya, agar ada semacam "bantalan" politik terhadap sistem presidensial.

Namun, jelas pemikiran itu sedikit banyak memiliki implikasi terhadap pengaturan dalam UUD. Bukan saja lebih luas dari sekadar wacana tentang efektivitas sistem presidensial itu sendiri, melainkan banyak pihak mulai capek jika ujungnya masih harus bergulat dengan ubah-mengubah UUD lagi.

"Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden". Begitu ketentuan UUD. Ketentuan itu sedari kelahiran UUD tidak berubah hingga setelah mengalami empat kali perubahan. Tidak ada arahan lebih lanjut tentang ketentuan itu. Jika kemudian hal itu diserahkan kepada interpretasi, sudah barang tentu tafsir presiden yang akan tampil. Peran dan fungsi wakil presiden selama era Orde Baru mungkin juga buah dari tafsir presiden pada waktu itu terhadap ketentuan UUD. Tidakkah mungkin penafsiran yang lain?

Efektivitas sistem presidensial
Di masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri mengajukan pemikiran agar kata "dibantu" diartikan tugas membantu presiden, di luar hal-hal tertentu yang menjadi prerogatif presiden, berlangsung selebar koridor tugas dan kewajiban presiden. Ketika presiden menyetujui, wakil presiden diberi tugas yang begitu luas. Dengan itu pula struktur organisasi staf Sekretariat Wakil Presiden yang waktu itu sudah dipisah dari organisasi Sekretariat Negara disusun dengan sedekat mungkin memperhatikan struktur kabinet.

Wakil presiden diserahi tugas-tugas membantu presiden dalam memimpin sidang-sidang kabinet meski presiden yang membuka sidang dan tetap memberi keputusan akhir. Karena keadaan dan kebutuhan pula, presiden memberi tugas wakil presiden menandatangani keputusan (sekarang peraturan) presiden atas nama presiden, setelah materinya dilaporkan dan disetujui presiden.

Wakil presiden ditugasi memimpin penyelesaian dan pelaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan presiden. Terlepas dari situasi, kondisi, dan kebutuhan obyektif yang ada waktu itu, wakil presiden juga memetik manfaat dari kebijakan tersebut. Ketika harus menggantikan kedudukan dan tugas sebagai presiden dan ketika program-program yang diamanatkan sebagai mandataris MPR (waktu itu) harus dilanjutkan, tidak ada kecanggungan dalam pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan soal efektivitas sistem presidensial ini (baca: efektivitas kabinet), mungkin juga di masa depan dikembangkan interpretasi lainnya. Wakil presiden ditugasi bertindak sebagai "kepala staf" dalam kabinet. Tugas utamanya memimpin dan mengendalikan teknis pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang kabinet, memastikan penanganan dan capaian hasilnya, dan melaporkannya kepada presiden. Dukungan administrasi tetap diberikan oleh menteri sekretaris negara/ sekretaris kabinet. Dengan demikian, presiden dapat berkonsentrasi pada aspek eksternal, bekerja pada tataran akhir semua persoalan pokok, baik yang menyangkut pembinaan politik dalam dan luar negeri, pertahanan dan keamanan, maupun dalam penyelenggaraan hubungan politik antarlembaga negara dan masyarakat, serta memberi keputusan.

Dengan pendekatan tafsir ini, presiden memiliki waktu yang lebih banyak untuk memikirkan dan memutuskan masalah yang pokok dan tidak terlalu terjerat dalam persoalan detail dan teknis. Pada saat yang sama, wakil presiden juga memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab internal yang jelas serta luas. Kabinet dapat bekerja efisien dan program-program dapat diupayakan secara lebih efektif. Sudah barang tentu pemahaman hal ini juga tidak terlepas dari faktor kedekatan pikir dan saling percaya antara presiden dan wakil presiden. Namun, itu soal lain lagi, bukan?

Bambang Kesowo, Pengajar Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum UGM; Anggota Dewan Penasihat IKAL-Lemhannas

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006082432
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Kejahatan terhadap Anak (Kompas)

KEJAHATAN terhadap anak tergolong kejahatan berat karena kejahatan ini berdampak buruk pada masa depan manusia dan kemanusiaan.
Kejahatan seksual yang menimpa MAK (6), siswa Jakarta International School, hanya salah satu kasus. Serangkaian kejahatan serupa terus terjadi. Sebagian besar tidak terekspose, mungkin juga lebih sadistis.

Serupa kejahatan lain terhadap anak, trauma yang dialami korban pemerkosaan paling berat. Tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis, dengan aib dan stigma berkepanjangan bagi yang bersangkutan dan orangtuanya.

Virus positif tentang bobot kejahatan terhadap anak perlu terus disebarluaskan, termasuk kekerasan fisik seperti yang dialami Iqbal Saputra (3,5) oleh Dadang Supriatna (29) pada media, Maret yang lalu.

Dua contoh kasus aktual di atas, yang satu kekerasan seksual satunya lagi kekerasan fisik, tentu bukan kasus tersadistis. Banyak yang lebih sadistis, lebih banyak jumlahnya, lebih banyak dibiarkan tak terkuak. Tanpa sengaja, kita, orangtua, pemerintah, dan hamba penegakan hukum, secara etis salah dengan pembiaran semacam ini.

Media massa menjadi sarana menyuarakan niat baik. Namun, media massa tidak bisa bekerja sendiri. Tugas pokok dan jati dirinya adalah mengingatkan agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi walau "gonggongan" itu sering ibarat berseru di padang gurun karena kasus-kasus kejahatannya selalu berulang terjadi. Meminimalkan, bahkan mencegah, berulangnya kejahatan tidak selesai dengan kesadaran bersama.

Usul Komnas Perlindungan Anak (PA) agar status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri menjadi Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak perlu segera direalisasikan. Peningkatan status itu merupakan langkah nyata terhadap upaya mengurangi, bahkan mencegah, terus berulangnya kembali kejahatan pada anak dan perempuan yang tentu saja perlu diikuti peningkatan kewenangan.

Menghukum berat pelaku kejahatan terhadap anak, apalagi kejahatan seksual, sifatnya kuratif dan reaktif. Sebaliknya, perlu satu gerakan yang menggebrak, satu di antaranya pembentukan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut.

Komnas PA tentu tidak diharapkan jadi macan ompong atau sekadar berwacana seperti yang dilakukan para politisi. Lembaga ini punya otoritas etis moral tinggi. Komitmen, perhatian, dan berbagai bentuk pembelaannya memberikan jaminan ingin bekerja lebih. Lembaga tidak ingin memberikan jampi-jampi kampanye yang umumnya jualan kecap, tetapi diikuti dengan berbagai inisiatif.

Terus meningkatnya jumlah kejahatan seksual terhadap anak ikut mendorong terbentuknya Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak, selain tentu penegakan hukum tanpa kecuali. Sebab, kalau pembiaran ini diterus-teruskan, tanpa kita sadari, kita juga ikut merusak generasi penerus.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006115209
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Posisi Obama yang Makin Sulit (Kompas)

PRESIDEN Amerika Serikat Barack Obama berada dalam posisi semakin sulit terkait dengan ancamannya yang ditujukan kepada Rusia.
Obama mengancam akan mengambil respons yang keras terhadap campur tangan militer Rusia di Ukraina. Obama pun berulang kali mengancam akan memberlakukan sanksi ekonomi jika Rusia terus berulah di Ukraina. Namun, ancaman Obama itu seperti tidak digubris oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin, seakan-akan, tengah menguji batas kesabaran Obama.

Memang berdiplomasi itu seperti bermain poker. Ada strategi yang harus dijalankan sehingga kemenangan pada akhirnya dapat dicapai. Langkah yang diambil pun harus bertahap. Mulai dari yang paling halus hingga terakhir keras sekali. Sama sekali tidak dianjurkan untuk mengambil langkah keras pada tahap-tahap awal. Diplomasi atau permainan poker tidak mengenal jalan mundur. Sekali langkah keras diambil, pilihan selanjutnya bentrokan bersenjata.

Persoalannya, siapkah Obama mengambil langkah keras terhadap Rusia, misalnya, dengan melakukan penyerbuan militer? Jika Obama tidak siap mengambil sikap keras terhadap Rusia, seharusnya Obama tidak cepat-cepat mengumbar ancaman. Sebaliknya, Putin juga jangan bermain api dengan menguji batas kesabaran Obama.

Tentunya tidak ada seorang pun yang mengharapkan terjadinya bentrokan bersenjata di antara dua negara adikuasa karena dampak dan kerugian yang ditimbulkannya akan sangat besar. Itu sebabnya, negara-negara Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pun agak menahan diri.

Beruntung, aksi perang urat saraf di antara kedua negara adikuasa itu tidak terjadi pada era Perang Dingin (1947-1991). Oleh karena jika terjadi pada era Perang Dingin, bukan tak mungkin akan pecah Perang Dunia III.

Kini, keadaannya sudah jauh berbeda. Saluran komunikasi di antara dua pemimpin negara adikuasa itu terbuka lebar. Maka, selain melalui jalur diplomasi, hubungan antara Obama dan Putin juga dilakukan melalui saluran telepon. Senin (14/4), Obama menelepon Putin dan mendesak agar Putin meminta kelompok bersenjata pro Rusia di Ukraina timur meletakkan senjata dan mengakhiri kekerasan.

Pada saat yang sama, Putin pun mendesak Obama untuk meminta Kiev agar tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi pasukan bersenjata pro Rusia yang menduduki gedung pemerintah di Ukraina timur.

Namun, terbukanya saluran komunikasi di antara dua pemimpin negara adikuasa itu tidak serta-merta membuat posisi Obama mudah. Selain memerlukan komitmen Putin dalam meredam terjadinya konflik di Ukraina, Obama pun memerlukan komitmen dari penguasa Ukraina di Kiev.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006115599
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Rabu, 16 April 2014

Linearitas di Hari Seni Sedunia (M Dwi Marianto)

"UNTUK membentuk pikiran nan utuh: pelajarilah inti-ilmunya seni, dan seninya ilmu pengetahuan. Belajarlah bagaimana melihat, sebab semua ilmu pengetahuan itu memiliki asal-muasal di persepsi kita." 

Kutipan di atas pemikiran dari seorang tokoh legendaris Renaisans, Leonardo da Vinci (1452-1519).

DA Vinci memandang dan memperlakukan alam sebagai model dan sekaligus pembimbingnya. Tanggal 15 April adalah tanggal kelahiran si manusia genius kelahiran Italia itu, yang kini dipakai sebagai Hari Seni Sedunia, khususnya seni murni. Perayaan ini mengobservasi aktivitas kreatif seni murni di seluruh dunia; secara simbolis mempromosikan perdamaian, kebebasan berekspresi, toleransi, persaudaraan, keberagaman, dan kesadaran akan pentingnya seni bagi bidang lain. Artikel ini menyoroti keresahan dan kebingungan banyak akademisi di dunia pendidikan tinggi seni, bahkan di bidang nonseni, atas pemberlakuan paradigma dan sistem linearitas dalam memprogram dan mengevaluasi berbagai aspek pendidikan akademik. Kriteria dan kajian akademiknya pun tidak jelas (Jurnal Urip Santoso).

Sistem ini secara makro meregulasi praktik pengajaran dan cara pandang atas bidang-bidang ilmu, yang menuntut linearitas atas beberapa aspek administratif akademik pendidikan. Di antaranya linearitas keilmuan dan kualifikasi akademik pengajar; hasil pembelajaran dan produk belajar; sampai sifat jurnal yang memuat artikel-artikel bidang ilmu bersangkutan harus linier dan spesialis. Cara pandang ini seperti cara pandang teologis masa lalu yang doktrinal, dengan puritanisme. Akibat cara pandang ini, jurnal "bunga-rampai" ternilai rendah, tak masuk hitungan sebagai jurnal yang baik, dan oleh karenanya sukar terakreditasi. Padahal, syarat memperoleh jabatan guru besar dan kelulusan studi program magister dan doktor adalah artikel yang telah diterbitkan atau yang telah memiliki jaminan formal untuk diterbitkan dalam jurnal yang linier.

Persoalannya, jurnal yang secara khusus memuat artikel-artikel dari bidang keilmuan yang linier atau spesialis sangat langka. Kalaupun ada, waktu terbitannya harus antre lama. Kini ada semacam ketidaknyamanan dan ketidakpastian di kalangan akademisi untuk dapat memasukkan artikel mereka ke jurnal yang telah terakreditasi. Konsekuensinya banyak akademisi harus menghubungi jurnal-jurnal di luar negeri, tak peduli negara mana, yang penting "internasional". Bayar sekalipun tidak apa-apa.

Realitas macam inilah yang membuat banyak praktisi pendidikan bidang seni jadi tambah gundah dan bingung. Sebab, kreativitas atau inovasi, kebaruan, dan prinsip penciptaan seni tidak pernah terjadi secara linier via alur dan proses yang standar. Atmosfer akademik di dunia pendidikan tinggi di Indonesia kini kira-kira sama dengan yang pernah diutarakan Fritjof Capra. Suatu atmosfer akademik yang dikelola dengan sistem linier dan memfragmentasi; produknya hanya menghasilkan unit-unit yang terkotak-kotak atas dasar spesialisasi, tetapi tak sinergis. Para pelakunya sibuk dalam atau dengan urusannya sendiri, berkutat dalam kotaknya masing-masing.

Fenomena ini perlu dicermati dan disikapi karena natura kreativitas, inovasi, atau pembaharuan nyaris tak pernah muncul dari keadaan yang linier, fragmented, atau dari keadaan yang serba praktis reduksionis. Sistem macam ini telah merambah dunia akademik di Indonesia, termasuk dunia pendidikan seni. Secara esensial dan fundamental, pendekatan sistemik yang linear dalam atmosfer akademik yang serba terkotak-kotak seperti itu sesungguhnya menjauh, atau berkebalikan dari pemikiran dan praksis Leonardo da Vinci, yang menunjukkan melalui kreasi dan tulisannya bahwa segala sesuatu itu kait-mengait, saling terhubung satu dengan lainnya. Artinya, ketika seseorang mengobservasi dan mengkaji suatu dinamika atau problematika di suatu area, akan jauh lebih baik dan semakin komplet jika ia mengamati pula untuk mencari tahu apakah ada, atau tidak, pola yang sama di area-area yang lain.

Keluar dari kampung
Di dunia kreativitas, apakah untuk karya seni murni atau seni terapan maupun di bidang non- seni, untuk memperoleh ide-ide baru dan segar seniman/desainer atau sang subyek harus berpikir bolak-balik, keluar-masuk kotak permasalahannya. Ibaratnya seseorang harus keluar dari kampungnya dulu bila ia ingin melihat kelemahan, kekurangan, dan potensi virtual dari kampungnya guna membuat perubahan atau pembaharuan. Heri Dono, sebagai ilustrasi, seniman Indonesia yang telah menginternasional. Ia mengawinkan dua hal berbeda untuk dikombinasikan sebagai konsep kreatifnya, yaitu animasi dan animisme. Ia belajar dari berbagai praktisi seni dari berbagai latar belakang, di antaranya Sigit Sukasman, pembaharu pertunjukan wayang klasik dan bentuk-bentuk wayang purwa. Dalam berkarya, Heri membuat karya berbasis bunyi, gerak, rupa, bahkan menciptakan pertunjukan wayang sendiri yang diberi sebutan Wayang Legenda.

Endar Progresto, alumnus seni grafis yang tinggal di Boyolali, sejak 2000 menghijaukan berhektar-hektar bukit yang tadinya gundul dengan berbagai jenis pohon sehingga mengondisikan pemunculan mata air di beberapa tempat yang kini dirindangi pepohonan. Konsepnya sederhana: ia ingin melukis kanvas luas (alam itu sendiri) dengan warna pepohonan yang hidup.

Di mancanegara, terdapat banyak tokoh terkenal yang sukses dengan profesinya yang dicapai melalui jalan zig-zag kreativitas, dengan jalan dan capaian yang tak jarang lintas bidang. Sebagai contoh, Fritjof Capra yang telah menghasilkan sejumlah buku terkenal yang mempersoalkan implikasi ilmu pengetahuan—apakah fisika maupun yang metafisika—adalah seorang yang terdidik di dalam disiplin fisika. Salah satu bukunya yang terkenal adalah The Tao of Physics.

Ada banyak figur sukses lain, yang kesuksesannya dicapai secara trans-disiplin, dapat dipakai sebagai contoh tentang pengembaraan intelektual, kultural, dan profesional di mana orang tak terkotak-kotak dalam disiplin-disiplin keilmuan yang statis. Cara berpikir bolak-balik, keluar-masuk, maya-nyata untuk mencipta karya-karya yang hebat sesungguhnya bukan hal baru di bidang seni karena memang dengan cara begitulah kreativitas (natura dan esensi seni) ternyatakan.

Kembali ke topik semula, di Hari Seni Sedunia, ada pertanyaan yang perlu dikemukakan terbuka: apakah rezim linearitas yang kini "berkuasa" membuat atmosfer akademik dan paradigma keilmuan pendidikan yang memfragmentasi secara linier dan reduksionis sudah melakukan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif sebelumnya? Lebih baikkah metode pendekatan sistem linearitas yang cenderung statis dibandingkan metode Da Vinci yang bekerja secara dinamis non-linier?

M Dwi Marianto,  Pengamat Seni dan Budaya; Dosen ISI Yogyakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006079075
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Memenangkan Indonesia (Anies Baswedan)

INDONESIA harus diurus oleh orang baik: bersih dan kompeten. Republik ini didirikan oleh para pemberani: kaum terdidik yang sudah selesai dengan dirinya. Efeknya dahsyat.
Bung Karno dan generasinya membuat sebangsa bergerak. Semua merasa ikut punya Indonesia. Semua beriuran tanpa syarat demi tegaknya bangsa merdeka dan berdaulat. Ada yang beriuran tenaga, pikiran, uang, barang, dan termasuk nyawa. Namun, merdeka itu bukan cuma soal menggulung kolonialisme. Merdeka adalah juga soal menggelar kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kini kepada siapa republik ini akan dititipkan untuk diurus? Semua yang terpilih dalam pemilu tahun ini akan mengatasnamakan kita semua selama lima tahun ke depan. Semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan atas nama kita semua. Semua UU dan peraturan daerah yang dibuat akan mengikat kita semua.

Kebangkitan "wong waras"
Saat tantangan bangsa ini masih banyak yang mendasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan energi, maka—apa pun partainya—tantangan yang harus dijawab sama. Saat hambatan terbesar negeri ini adalah korupsi dan hulu korupsi adalah urusan kekuasaan, maka apa pun partainya akan berhadapan dengan otot kokoh koruptor yang sama.

Pemilu ini bukan soal warna partai. Ini soal orang bermasalah dan tak bermasalah. Orang bermasalah ada di berbagai partai. Begitu juga orang baik tersebar di semua partai. Pemilu harus jadi ajang kompetisi orang tak bermasalah, orang baik lawan orang bermasalah. Kita harus memastikan bahwa orang yang terpilih akan hadir untuk mengurus bukan menguras negara. Ini pemilu keempat di era demokrasi, sudah saatnya menjadi ajang kebangkitan wong waras, kebangkitan orang bersih, dan jadi penghabisan orang bermasalah.

Indonesia membutuhkan kemenangan orang baik. Kita perlu orang bersih dan kompeten berbondong-bondong menang dalam pemilu. Persyaratan utama bagi orang-orang baik untuk kalah dan tumbang dalam pemilu adalah orang-orang baik lainnya hanya menonton dan tak membantu. Ironisnya, Indonesia kini penuh dengan penonton: ingin orang baik menang di pemilu, ingin Indonesia jadi lebih baik, tetapi hanya mau beriuran harap, beriuran angan. Ada keengganan kolektif untuk terlibat, untuk membantu.

Keengganan dan skeptisisme itu sering dilandasi pandangan: buat apa membantu, toh orang-orang baik justru terjerat korupsi. Ini seperti urusan sepatu kotor. Buat apa membersihkan sepatu, toh bisa terkotori lagi. Namun, jika dibersihkan secara rutin, dipakai dengan baik, dijaga dari cipratan kotor, sepatu itu akan aman, akan bersih. Kalaupun terkotori, tugas kita adalah memastikan bahwa sepatu itu rutin dibersihkan.

Di republik ini, tugas kita adalah lima tahun sekali membersihkan pengurus Indonesia dan mengisinya dengan orang-orang tak bermasalah. Kalaupun ada yang terkena masalah, biar diganjar hukuman dan kita ganti. Lalu setiap 5 tahun kita "kirim" orang baik lagi.

Sejak kapan kita jadi bangsa yang suka putus asa? Tugas kita adalah menyuplai orang baik terus-menerus. Kita harus menjaga stamina, perjalanan bangsa ini masih amat panjang, dan stok orang baik di republik ini masih amat banyak. Tak ada alasan untuk pamer keluh kesah dan nglokro.

Kita bersyukur saat melihat ada orang baik mau repot-repot masuk politik. Lihat, bermunculan orang-orang baik yang terpilih menjadi gubernur, bupati, wali kota ataupun anggota dewan perwakilan. Makin panjang deretan nama orang bersih dan kompeten, orang baik yang terpanggil, dan mau turun tangan. Namun, mereka semua hanya bisa menang, memegang otoritas, jika orang baik lainnya bersedia untuk terlibat dan membantu.

Permasalahan yang dihadapi, begitu banyak orang baik yang jadi caleg adalah mereka cenderung dijauhi. Yang menjauhi sering justru lingkungan terdekatnya. Politik di Indonesia hari ini amat rendah nilainya di depan publik. Korupsi yang dilakukan oleh para politisi telah merendahkan makna politik dan politisi.

Politik dan politisi tidak lagi dipandang sebagai arena perjuangan dan pejuang. Kerja politik dipandang sebagai mata pencaharian dan segalanya harus dirupiahkan. Para calon yang baik itu tergerus oleh opini bahwa semua calon itu sama: sekadar cari kuasa untuk menguras—bukan untuk mengurus—negeri. Orang baik pun makin sedikit yang mau turun tangan. Makin sedikit orang baik yang "siap" dituding sama dengan kelakuan para penguras negeri.

Jika orang-orang baik hanya mau jadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang akan mengatur penggunaan uang pajak kita? Keputusan soal kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tenaga kerja, misalnya, adalah keputusan politik. Di arena yang oleh publik dipandang rendah, kotor dan tak bernilai itulah keputusan tentang hajat hidup orang serepublik ini dibuat. Patutkah kita diamkan?

Masih adakah caleg baik? Ya, Indonesia masih punya stok orang baik: orang bersih dan kompeten. Namun, mereka tidak akan bisa menang, mendapatkan otoritas untuk mengatasnamakan kita, untuk mewakili kita, jika kita semua tidak ikut membantu. Sekali lagi, korupsi dalam politik itu merajalela bukan semata-mata karena orang jahat berjumlah banyak, melainkan karena orang-orang baik memilih diam, mendiamkan, dan bahkan menjauhi.

Republik ini adalah milik kita semua. Bukan milik segelintir orang, apalagi orang-orang yang sanggup membayar siapa saja untuk berbuat semaunya. Berhenti cuma urun angan. Harus mau turun tangan! Tak semua orang harus ikut partai politik, tetapi saat pemilu jangan pernah diam, membiarkan orang-orang bermasalah melenggang tak ditantang, tak dihentikan. Pada saat pemilu, harus muncul kesadaran kolektif bahwa ini bukan upacara politik, ini kesempatan menempatkan orang baik jadi pengurus negeri.

Bantu orang-orang tak bermasalah di sekitar kita yang terpanggil untuk ikut mengurus republik agar mereka bisa menang. Jangan pernah takut mendukung. Di era non-demokratis dulu, sikap mendiamkan dalam sebuah pemilu adalah sikap perlawanan, kini mendiamkan adalah sikap pembiaran atas status quo.

Gelombang baru kebangkitan
Kini kita menyaksikan gelombang baru yang sedang bangkit. Generasi baru yang bergerak dan membantu karena percaya, ide, dan integritas. Bukan generasi yang mau menjual dukungan karena rupiah.

Pilihan untuk membantu orang baik di dalam pemilu adalah pilihan sejarah. Hari ini mungkin tampak tak populer, masih tampak aneh jika ada kemauan untuk terlibat dan membantu para caleg tak bermasalah.

Dunia bergerak ke arah perbaikan tata kelola yang baik. Korupsi tak bisa langgeng, ia makin hari makin tergerus. Bayangkan suatu saat kelak generasi anak- anak kita hidup di era baru dan bertanya: "Ayah, Ibu, di zaman politik Indonesia masih penuh korupsi, apakah Ayah dan Ibu ikut korupsi, atau diam, atau ikut melawan?"

Saat itulah pilihan sejarah tadi menemukan jawabnya: jika hari ini Anda mau berbuat, mau terlibat, sekurang-kurangnya Anda bisa menjawab dengan rasa bangga. "Ayahmu, Ibumu, tidak membiarkan dan tak pernah jadi bagian yang membuat republik ini keropos. Di saat orang berduit membayar dukungan, Ayahmu, Ibumu, tak menjual dukungan. Ayah dan Ibumu membantu orang-orang baik dengan tanpa dibayar. Harga diri Ayah dan Ibumu tidak bisa dirupiahkan!"

Izinkan anak-anak kita bangga saat sadar bahwa mereka mewarisi negeri yang ayah dan ibunya ikut meninggikuatkan. Saat ada kesempatan mengubah wajah kita sendiri, wajah Indonesia kita, maka kita tak cuma diam. Kita pilih ikut membersihkan Indonesia, jadikan orang baik sebagai pemegang amanah di negeri kita.

Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005827918
Powered by Telkomsel BlackBerry®