POPADS

PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

Senin, 24 November 2014

Ke Arah Politik Makna (M Alfan Alfian)

APA yang dapat kita petik dari perkembangan politik kita sekarang?
Banyak hal. Di ranah elite ada konflik berlanjut konsensus yang berdampak pada rakyat. Dari perspektif pembangunan politik, semakin terasa stabilitas politik ada di ranah elite.

Pengakhiran konflik di DPR terasa elitis karena memang wilayah mereka. Rakyat lazim berharap elitenya bijak menyelesaikan konfliknya dengan baik dan bisa lebih produktif.

Di ranah nonelite, reaksi antielite dan antipartai sering menggejolak kendati selama ini lebih sebatas kekecewaan verbal. Orang sekadar tak suka perilaku elite dan partai, tetapi tidak tampak bergerak konkret. Ranah civil society kita bahkan belum mampu mendorong tumbuhnya partai-partai politik yang kuat dalam kerangka konsolidasi demokrasi justru karena merasa itu urusan masyarakat politik semata.

Sementara partai-partai yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi tidak juga tampak berikhtiar memperkuat kelembagaannya. Partai masih kental oligarkinya. Para elite menjadikan lembaganya sebagai kartel politik yang lazim berkait dengan urusan bisnis.

Demokrasi sering berada pada simpang paradoks perilaku elitenya. Celakanya, masyarakat awam sering terjebak pada situasi yang membuat mereka pragmatis. Praktik demokrasi prosedural tak didukung sistem dan perilaku yang mencerminkannya. Di sisi substansi, kita merasakan implementasi demokrasi adalah perjuangan yang semakin tak berkesudahan. Secara prosedural, memang sudah ada banyak perubahan dalam praktik demokrasi kita. Bahkan Indonesia lazim dikategorikan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi, apa makna semua itu?

Kepentingan bangsa
Sudah selayaknya politik Indonesia kita arahkan ke politik makna. Istilah politik makna saya ambil dari Cliford Geerzt, "the politics of meaning", dalam catatan penutup buku, Culture and Politics in Indonesia (1972). Geerzt mengajak kita untuk mampu menangkap makna dari ragam perjalanan politik Indonesia sejak 1945.

Dinamika politik boleh berlangsung secara tajam, tetapi harus ada tepinya. Konsensus dan konflik lazim dalam politik. Tetapi hendaknya meninggalkan makna. Makna yang dimaksud adalah catatan atau semacam kesimpulan obyektif yang hadir dari sejumlah peristiwa politik yang nyaris selalu melibatkan elite. Kalau demikian, makna bukan pembenaran atau dalih. Makna melibatkan aspek-aspek akademis dan filosofis. Tidak semua peristiwa politik dicatat punya makna yang sama dengan dalih para politisi yang terlibat atau terkait kepentingan dengan peristiwa-peristiwa politik. Makna selalu dikaitkan dengan konteks kepentingan bangsa, sementara pembenaran politik lebih ke konteks kelompok bersangkutan.

Politik makna, dengan demikian, mengandung kewajiban tanggung jawab semua pihak untuk mereproduksi aspek-aspek bagus pendidikan politik. Kesadaran akan tanggung jawab politik untuk kepentingan lebih besar atau kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang lebih luas harus terus dikondisikan di tengah kabut asap pragmatisme politik yang menutupinya. Pada akhirnya politik lekat sekali dengan konteks kebudayaan dan lebih dari itu peradaban.

Berpolitik untuk pecah
Apabila kita lihat politik kita hingga dewasa ini, konteks konflik yang berujung perpecahan itulah yang menonjol. Kekuatan- kekuatan besar yang ada dalam sejarah politik kita tak luput dari perpecahan. Penyebabnya sering kali sekadar karena perbedaan kepentingan pragmatis antarelitenya. Pragmatisme cepat menenggelamkan ideal kepolitikan, padahal tidak ada imbangan pelembagaan politik yang memadai, sehingga berpolitik sepertinya sekadar untuk berpecah.

Tentu semua itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama, betapa politik kita rentan keterpecahan (divergensi) ketimbang konvergensi politik. Tradisi koalisi juga belum mengakar benar di perpolitikan kita. Hakikat koalisi itu penyederhanaan dalam kompetisi politik. Stabilitas presidensial multipartai jelas terkait dengan hal demikian. Idealnya hanya ada dua koalisi besar di parlemen. Itu terjadi sekarang, di mana teoretis bermakna positif. Pasalnya, sepuluh kekuatan politik diringkas saja menjadi dua.

Logika politik parlemen tentu tidak mengabaikan aspek kompetisi. Pembagian kekuasaan, karena itu, menjadi hal yang lazim. Ketika ada konflik yang bertendensi sekadar pembagian jatah kekuasaan mengemuka, pemecahannya sesungguhnya lebih mudah ketimbang konflik ideologis. Selalu ada jalan keluar atas konflik politik pragmatis karena rumusnya sudah jelas pula: negosiasi ulang.

Kita berharap konflik dan konsensus dalam politik kita, di dalam atau luar parlemen, tetap meninggalkan makna. Politik kita harus ke arah politik makna, bukan politik hampa.

M Alfan Alfian Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010190179
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Merenungi Epistemologi Bencana (Eko Yulianto)

MESKI tak menyebabkan jatuhnya korban jiwa, gempa kuat dengan skala magnitudo 7,3 di Laut Maluku Utara pada 15 September 2014 kembali mengejutkan masyarakat.
Media cetak, media elektronik, dan media sosial nasional berlomba-lomba memuat penjelasan para ahli dan para birokrat penanggulangan bencana tentang mengapa gempa ini bisa terjadi. Pola ini selalu terulang dalam setiap kejadian bencana. Meski mungkin menarik dari sudut pandang keilmuan, penjelasan para ahli itu justru lebih sering melahirkan ketakutan generik di masyarakat. Ini karena penjelasan-penjelasan itu sering menyebutkan secara tersamar ataupun terbuka bahwa wilayah Indonesia adalah rawan bencana. Posisi geografis dan geologis Indonesia dijadikan alasannya. Namun, apakah dengan posisi geografis dan geologis itu, bencana, khususnya yang selama ini disebut sebagai bencana alam, adalah sebuah keniscayaan di wilayah Indonesia?

Egoistik manusia
Sesungguhnya bencana bukanlah bencana alam atau bencana non-alam, atau bencana sosial seperti didefinisikan di dalam UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kalau ini anggapan kita dan yang kita ajarkan kepada masyarakat dan anak- anak kita, ibaratnya kita sedang mengajarkan kepada mereka untuk menyalahkan kodok saat terjatuh ketika sedang berjalan. Karena, perilaku alam bersifat netral. Anggapan baik dan buruknya muncul karena pandangan egoistik manusia. Alam dikodratkan bersifat pasif sehingga hanya bisa merespons. Alam ibarat sebuah cermin yang hanya bisa memantulkan apa yang dihadapkan kepadanya. Jika kebaikan yang kita hadapkan kepadanya, kebaikan pula yang akan kita terima. Keburukan yang kita sodorkan kepadanya, keburukan pula yang kita dapatkan.

Gunung meletus, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, dan angin puting beliung sudah ada sejak ada bumi, jauh sebelum kehadiran manusia. Semua itu termasuk kodrat yang telah ditetapkan bagi bumi. Ada atau tidak ada manusia, bumi tetap akan berperilaku sesuai kodratnya itu. Gunung-gunungnya tetap akan meletus, gempa-gempanya tetap akan terjadi, tsunaminya tetap berulang kali melanda daratan, longsornya tetap menyambangi lereng-lereng terjal, hujan-hujan derasnya setia mengguyur wilayah-wilayah tropisnya, angin puting beliungnya akan berulang kali mengunjungi. Karena, itu semua adalah "napas bumi", bukti bahwa bumi ini hidup.

Sebagai gambaran nyata, tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, yang merenggut ratusan ribu nyawa manusia, bukanlah yang pertama kali terjadi. Hasil penelitian geologi terkini memberikan bukti bahwa tsunami serupa pernah terjadi di tempat yang sama sekitar 550, 1.700, dan 2.400 tahun yang lalu.

Seandainya penelitian geologi dilakukan untuk rentang waktu yang lebih panjang, mungkin kita akan mendapatkan bukti untuk ratusan tsunami serupa yang terjadi dalam rentang waktu ribuan, ratusan ribu, atau jutaan tahun yang lalu. Yang membedakan tsunami 2004 dengan tsunami-tsunami sebelumnya adalah tsunami sebelumnya tidak mengakibatkan bencana. Karena sangat sedikit manusia atau tidak ada manusia sama sekali yang tinggal di dataran pantai saat tsunami-tsunami itu terjadi.

Gempa, bahkan dengan magnitudo terbesar sekali pun, tidak ada dan tidak akan mengakibatkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah robohnya bangunan, terjadinya tanah longsor, kebakaran, atau hal lain akibat guncangan gempa. Jadi, kalau kita mampu membuat bangunan dan rumah yang tahan atau ramah gempa, niscaya kita tidak akan menjadi korban gempa akibat tertimpa rumah kita sendiri. Kalau kita tidak tinggal di dataran pantai yang rawan tsunami, tetapi di atas bukit di belakangnya, niscaya kita tak akan jadi korban tsunami. Kalau kita tak membangun rumah di lereng terjal, niscaya kita tak akan menjadi korban tanah longsor. Kalau kita tidak menebangi hutan secara membabi buta, tidak tinggal di bantaran sungai, dan tidak membuang sampah di sungai, niscaya kita tidak akan kebanjiran. Kalau kita berlaku baik dan sewajarnya kepada semua orang tanpa pandang bulu, niscaya tidak akan ada kerusuhan sosial.

Pada sisi lain, mekanisme yang menghasilkan gempa-gempa inilah yang mengangkat daratan Indonesia dari dasar lautan sejak jutaan tahun lalu, membentuk pulau-pulau, bukit, dan gunung dengan segala keindahan di dalamnya. Gempa-gempa itu pula yang retakan-retakannya menjadi ruang-ruang yang saat ini ditempati oleh minyak bumi, emas, perak, tembaga, dan berbagai bahan tambang yang lain.

Gunung meletuslah yang membuat tanah-tanah menjadi subur dan air tersimpan melimpah di dalam tanahnya. Longsor dan banjirlah yang menghamparkan sedimen dan membentuk tanah-tanah datar yang subur dan nyaman ditinggali. Curah hujan yang sangat tinggilah yang menghidupkan tumbuhan setelah matinya dan menghidupi semua makhluk lainnya. Lalu, adilkah kalau kita menyalahkan perilaku-perilaku bumi sebagai penyebab terjadi bencana?

Membangkitkan kesadaran
Maka, jika kita tidak menghendaki gempa, gunung meletus, longsor, dan banjir itu karena menuduhnya sebagai biang keladi semua bencana yang terjadi selama ini, adilnya kita mesti menolak anugerah minyak, segala bahan tambang, kesuburan tanah, melimpahnya air, serta kekayaan flora dan fauna yang ada di bumi Indonesia saat ini.  Kalau hingga saat ini gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, musim kemarau panjang, angin puting beliung, kebakaran, kerusuhan sosial, dan kegagalan teknologi masih menyebabkan banyak kerugian dan korban, semua itu terjadi karena perilaku kita. Ini berarti masih banyak perilaku kita yang harus diperbaiki. Selama perilaku kita masih belum baik kepada alam sekitar dan kepada sesama kita, niscaya bencana-bencana masih akan terus terjadi.

Banyak dari kita yang bahkan "menyalahkan" Tuhan ketika bencana menimpa. Katanya, Tuhan sedang murka atau sedang menghukum karena perilaku buruk kita. Namun, bukankah kasih sayang-Nya jauh mendahului murka-Nya? Dia jadikan bencana itu pantulan cermin atas perilaku kita. Ia jadikan bencana itu jalan untuk membangkitkan kesadaran kita untuk segera mengubah perilaku buruk kita menjadi perilaku baik. Karena itu, cermin tersebut masih akan terus disodorkan oleh-Nya sepanjang perilaku kita kepada diri kita sendiri, lingkungan, dan sesama manusia masih buruk. Dia menginginkan manusia bisa hidup nyaman di bumi yang sejak semula diciptakan dipenuhi-Nya dengan berbagai keindahan.

Jadi, untuk bagian bumi yang saat ini disebut sebagai wilayah Indonesia, kejadian gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor adalah sebuah keniscayaan. Karena, begitulah kodrat bagi bumi tempat kita tinggal ini telah ditetapkan oleh-Nya. Semua fenomena itu adalah tanda-tanda bahwa "bumi kita hidup". Namun, bahwa kejadian-kejadian itu akan mengakibatkan bencana bagi kita, barulah sebatas kemungkinan.

Sebagai sebuah perenungan, dapatlah disampaikan bahwa bencana sesungguhnya adalah jalan Tuhan untuk membangkitkan kesadaran. Adalah tangan yang membuat seorang anak mampu merangkak dari semula duduk, lalu berdiri, berjalan tertatih dan kemudian sempurna, lalu berlari. Inti dari bencana bukanlah kerugian, kehilangan, kesakitan, kepedihan, atau penderitaan. Ia adalah sebuah cermin besar yang disediakan. Ia mestinya membangkitkan kesadaran tentang masih banyaknya noda yang mengotori wajah-wajah peradaban kita.

Eko Yulianto
Peneliti Paleotsunami dan Kebencanaan LIPI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010209694
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Memahami Keilmuan Mutlak dalam Mengajar (Iwan Pranoto)

DATA  capaian literasi membaca, matematika, dan IPA pelajar kita saat ini sudah lengkap dan cukup untuk melakukan diagnosis.
Data sejak 2000 dari Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Matematics and Science Study (TIMSS), bahkan ujian nasional yang rutin tahunan, semua tersedia. Artinya, untuk memahami bagian mana pendidikan di tiga bidang tersebut yang harus dibenahi, sebenarnya tak terlalu sulit. Yang dibutuhkan sekarang adalah kajian dan perumusan tindakan strategis guna memperbaikinya.

Paham keilmuan
Beberapa edukator menunjuk masalah pengajaran sebagai penyebabnya. Bagi yang rutin mendatangi dan mengamati pengajaran di persekolahan, memang umumnya terlihat murid mendengar pasif dan kurang aktif membangun pemahaman di kelas. Keterampilan mengajar mungkin saja penyebabnya. Namun, ada kemungkinan rendahnya keterampilan mengajar justru merupakan dampak ketimbang penyebab masalah.

Pada program magister untuk mengajar matematika di Universitas Harvard, AS, dituliskan keyakinannya bahwa guru matematika yang baik menggabungkan pemahaman mendalam dan gairah mengajar. Ini yang sering dilupakan: pemahaman keilmuan merupakan kunci, selain gairah mengajar.

Bukankah justru di dua area itu kita (baca: pendidik) butuh berbenah? Temuan Kemdikbud yang diberitakan Kompas edisi 17 Maret 2012 menunjukkan rata-rata kompetensi guru rendah. Bukankah ini juga merupakan data sahih untuk menunjuk pemahaman sebagai sumber kelemahan pengajaran? Namun, yang cukup aneh, sampai hari ini justru rendahnya pemahaman keilmuan ini yang tidak pernah disinggung pengambil kebijakan pendidikan.

Seberapa pun pahamnya seseorang pada metode mengajar, jika dia tidak memahami makna pembagian 1/3 : 2/5, pengajaran matematikanya akan menjadi sebuah ceramah. Dia akan menuangkan pengetahuan mutlaknya ke benak para murid.

Murid yang seperti busa penyerap akan dipaksa mematuhi prosedur cara menghitung tanpa paham alasan di balik perhitungan itu. Guru yang tak paham akan enggan menciptakan perdebatan dan diskursus. Akibatnya, pengajaran matematika jadi dogmatis. Prosedur perhitungan dan rumus bak turun dari langit yang harus dipuja. Rumus menjadi nirmakna dan mati, tak bersuara indah lagi. Siklus pengajaran pun jadi ritual: beri rumus, beri contoh, latihkan soal. Tak akan ada diskusi dan kajian mendalam. Yang tertinggal adalah "pokoknya begitu".

Sebaliknya, jika seorang guru memahami keilmuannya serta bergairah mengajar, tentunya dia akan termotivasi mempelajari teori belajar dan metode mengajar. Dia akan bersemangat meningkatkan pemahaman pedagoginya. Terlebih, berlatih diri dalam metode mengajar menjadi masuk akal karena dia ingin mengajak muridnya belajar sekaligus menikmati kasmaran belajar yang dialaminya. Syarat utama, guru harus memahami keilmuannya. Logikanya, bukankah untuk menjadi seorang guru renang, seseorang harus cakap berenang dahulu?

Membenahi
Ada dua area yang perlu dibenahi. Pertama, pada program penyiapan guru perlu dikembangkan sebuah kurikulum baru yang memberikan porsi besar pada pemahaman keilmuan. Calon guru mutlak perlu mengalami kasmaran belajar keilmuannya. Yang akan mengajar sejarah harus pernah merasakan nikmatnya kasmaran menyelami sejarah dan menelitinya.  

Juga dalam kurikulum baru itu perlu diberikan teori belajar yang memadai, selain teori mengajar. Jika diharapkan pengajaran berpusat pada proses belajar murid, tentunya guru harus paham teori belajar. Guru harus cakap mengenali gaya belajar yang cocok bagi murid.

Membenahi kurikulum program guru ini jauh lebih penting ketimbang membenahi kurikulum murid. Namun, dengan pemisahan pendidikan tinggi dari Kemdikbud, apakah Kemdikbud masih berwenang berpendapat dalam pengembangan kurikulum institusi penyiapan guru? Ini yang harus segera dituntaskan di tingkat kabinet.

Kedua, pada program pengembangan profesi bagi guru yang sudah bertugas, ada kendala unik dihadapi Indonesia. Yang utama adalah kendala geografis. Banyak guru dan sekolah berada di daerah amat terpencil dan terisolasi. Juga banyak sekolah diajar oleh satu atau dua guru. Jika guru diundang mengikuti program pengembangan profesi di tempat lain, akan terganggu proses belajar muridnya, sulit,  dan amat mahal.

Oleh karena itu, penggunaan internet sebagai wahana guru berlatih, berinovasi, serta berbagi merupakan satu-satunya cara saat ini. Dengan membuat video klip lima menitan yang langsung menunjukkan bagaimana membelajarkan bahan ajar tertentu, cara mengajar itu akan segera dapat diterapkan guru di kelasnya. Dengan langkah ini, selain guru tersebut meningkatkan kecakapan mengajarnya, para muridnya pun langsung dapat merasakan perbaikan layanan pendidikan. Ini jauh lebih efektif daripada mengubah kurikulum maupun buku ajar.

Iwan Pranoto Guru Besar Matematika ITB

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010190163
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Merawat Harapan Bersama (Airlangga Pribadi Kusman)

DI dalam dunia politik, merawat sebuah harapan untuk tumbuh dan berkembang bukanlah sesuatu yang mudah. Perjalanan pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru memperlihatkan dengan jelas bagaimana optimisme yang tumbuh seiring dengan tampilnya pemimpin populer yang didukung secara antusias, tetapi harapan itu pudar dalam hitungan semusim.
Menimbang pengalaman hidup berdemokrasi kita, semua perlu menyadari bahwa daya tahan dari suatu harapan hanya bisa dirawat dengan kesadaran akan ruang kesempatan, sekaligus keterbatasan yang tersedia dari struktur dan proses politik real maupun kapasitas kelembagaan dari ruang politik yang ada.

Keinsafan akan kompleksitas batasan sekaligus kesempatan dari ruang politik ini agaknya penting jadi catatan menyambut pengumuman Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun kebijakan-kebijakan yang akan lahir selanjutnya. Dengan kesadaran akan keterbatasan maupun kesempatan politik yang tersedia, kita dapat menumbuhkan atmosfer skeptisisme yang sehat (healthy skepticism) dan menghindari pesimisme yang merusak (corrosive pessimism) dalam kehidupan berbangsa.

Skeptisisme yang sehat adalah sebuah sikap yang disadari, baik oleh para elite politik maupun warga negara, bahwa kritik dan koreksi adalah mutlak bagi kemajuan politik di masa depan. Namun, kritik dan koreksi itu mesti diniatkan untuk merehabilitasi tatanan politik, bukan menghancurkannya. Sebuah sikap kritis yang dilandasi kearifan bahwa dunia politik tidaklah sempurna. Dengan demikian, kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus memperbaikinya. Sementara pesimisme yang merusak adalah sikap yang dilandasi oleh sikap apatisme muram tanpa menyadari realitas proses politik yang terjal.

Skeptisisme sehat
Untuk menumbuhkan suasana skeptisisme yang sehat sehingga bermanfaat bagi penguatan demokrasi, ada baiknya kita membaca karya Matthew Flinders (2012), Defending Politics: Why Democracy Matters in the Twenty-First Century. Menurut akademisi Inggris yang bersimpati pada kekuatan politik buruh di Inggris ini, ada dua hal yang perlu dimiliki untuk merawat sikap skeptisisme yang sehat.

Pertama, untuk merawat harapan atas kemajuan politik, setiap orang—baik elite politik maupun warga negara—harus menyadari bahwa kemajuan dapat diraih tidak hanya dengan tuntutan, tetapi juga dengan keinsafan bahwa baik rakyat maupun elite politik harus berkorban bersama merasakan pil pahit ketika merealisasikan tujuan politik yang disepakati bersama.

Kedua, setiap warga menyadari bahwa sebuah dinamika pembuatan kebijakan publik tidaklah lahir di ruang hampa kekuasaan. Keberhasilan realisasi bagi kebijakan yang lebih maju harus dilandasi oleh keseimbangan antara tekanan politik progresif sekaligus sebuah kesabaran bahwa relasi kuasa yang timpang sebagai penghambat kemajuan tidak bisa ditundukkan dalam semalam.

Keseimbangan politik untuk menuntut hak dan kesejahteraan, disertai sikap proporsional menanggung biaya politik ketika secara spesifik kebijakan tersebut membutuhkan pengorbanan, adalah kunci bertahannya sebuah harapan. Sayangnya, ini sering kali kita abaikan. Dalam wacana ideal, kita bersepakat bahwa pemerataan ekonomi dan penegakan keadilan sosial adalah penting. Namun, banyak dari kita memprotes ketika jalan yang tersedia untuk itu adalah mengalokasi subsidi BBM yang begitu besar di tengah keterbatasan APBN untuk sektor-sektor masyarakat marjinal yang lebih membutuhkan subsidi lebih besar. Demikian pula kita kerap menuntut pelayanan publik yang lebih baik, tetapi kita menolak ketika harga yang harus dibayar untuk mewujudkannya adalah pajak bagi kita harus dinaikkan.

Sementara kritik pada elite politik terkait dengan hal di atas, sejak masa kampanye sampai saat ini Presiden Jokowi dalam ekspektasi harapan yang begitu besar tidak pernah memberikan sinyal bahwa sebuah harapan yang begitu besar jangan dibiarkan terbang ke langit. Sebab, ia juga harus berjejak di bumi manusia dengan biaya dan pengorbanan. Harapan itu ibarat sebuah pantun Nusantara: //berakit-rakit ke hulu/berenang-renang ke tepian/bersakit-sakit dahulu/bersenang-senang kemudian//. Sebuah pantun yang telah lama diingatkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1963 sebagai sebuah jalan untuk menjadi bangsa yang besar.

Kabinet Kerja
Demikian pula merawat harapan juga berhubungan dengan kesadaran bahwa arena politik dan pembuatan kebijakan tidak tumbuh dalam ruang politik yang kedap kekuasaan. Artinya, upaya untuk memperjuangkannya tidak hanya ditentukan oleh itikad baik dari pemimpin, mengingat kebijakan adalah buah dari pertarungan kekuasaan. Dalam kesadaran demikian, kita dapat melihat sebuah inisiatif membina negara dalam dimensi yang utuh dengan menghormati capaian positif maupun kelemahan-kelemahannya sebagai negosiasi politik, yang suka atau tidak suka harus diambil.

Hal ini, misalnya, dapat kita saksikan dalam perumusan Kabinet Kerja yang jika dipandang secara proporsional memunculkan profesional brilian di bidangnya. Mereka adalah teknokrat ataupun aktivis politik berkomitmen tinggi, di samping beberapa politisi—yang tak bisa dimungkiri—dipilih sebagai hasil dari kompromi politik elite. Sebuah formasi pemerintahan yang, dalam usaha maksimalnya, lahir dari tatanan politik reformasi yang belum bisa secara tuntas melepaskan diri dari warisan langgam kekuasaan Orde Baru.

Di tengah keterbatasan ruang politik, kita masih bisa menyaksikan beberapa celah harapan, seperti Kabinet Kerja yang memunculkan kehadiran perempuan cukup tinggi, yakni 8 orang (23 persen). Juga berkualitas baik, dengan munculnya profesional tangguh seperti Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan); diplomat berpengalaman seperti Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama kita; serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, srikandi demokrasi Indonesia yang digembleng sejak era akhir Orde Baru. Benih harapan telah tumbuh di pekarangan rumah republik kita. Pada era Kabinet Kerja ini, mari kita rawat harapan ini dengan pupuk kritik, koreksi, dan apresiasi secara sehat agar harapan dapat berbuah perubahan bagi Indonesia yang lebih hebat di masa depan.

Airlangga Pribadi Kusman Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010198796
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Hentikan Bencana Berulang (Kompas)

IKLIM tropis basah yang seharusnya adalah anugerah bagi Indonesia perlahan berubah menjadi ancaman bencana karena kita abai terhadap alam.
Musim hujan baru mulai, tetapi bencana alam sudah mengambil korban jiwa. Empat orang tewas tertimbun longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu, setelah hujan deras turun beberapa hari.

Hujan yang mengguyur wilayah Bogor pekan lalu menyebabkan sebagian wilayah Jakarta terendam banjir. Dini hari Minggu kemarin banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, akibat hujan deras. Di Kalimantan Barat, curah hujan tinggi menyebabkan terganggunya transportasi antara Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang.

Bencana alam akibat curah hujan selalu berulang di beberapa tempat di Tanah Air. Selain mengambil korban jiwa, curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan kerugian materi triliunan rupiah akibat musnahnya harta benda dan hilangnya produktivitas kerja.

Sebelumnya, kemarau panjang menyebabkan kebakaran lahan dan hutan. Bencana ini lebih banyak disebabkan perbuatan manusia.

Bencana alam banjir dan kebakaran hutan seharusnya dapat dicegah. Hal ini berbeda dengan bencana akibat gunung meletus dan gempa vulkanik yang menyertai serta gempa tektonik yang sampai saat ini datangnya belum dapat diprediksi.

Keberulangan bencana banjir dan kebakaran hutan menjadi ironi bagi bangsa Indonesia yang mendapat anugerah iklim tropis basah. Iklim tersebut memberi Indonesia hutan hujan tropis yang paling kaya dan beragam jenis fauna dan floranya di dunia.

Alam telah membayar tunai sikap sebagian masyarakat dan pemimpin yang terus abai terhadap lingkungan dan tidak pandai menghargai apa yang kita miliki.

Pemahaman tentang pentingnya hidup harmonis bersama alam tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi pemerintah, lembaga, atau organisasi masyarakat. Pemahaman ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di sekolah dan rumah. Pemahaman juga harus terus konsisten diberikan kepada masyarakat luas.

Pencegahan bencana alam tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan. Pun tak dapat dilepaskan dari penegakan hukum karena pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dilakukan juga oleh pejabat pemerintah.

Kita bersama tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap bencana alam hanya karena bukan kita atau keluarga kita menjadi korban. Lingkungan adalah sistem yang saling berhubungan.

Jangan pula lupa perubahan iklim akibat naiknya suhu Bumi sudah terjadi. Tidak ada yang dapat menghindari bencana global itu kecuali kita bersama mencegah lingkungan kita menjadi lebih buruk.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010277222
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: PBB Tekan Myanmar soal Rohingya

SIDANG Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendesak Pemerintah Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan Rohingya.
Resolusi itu diadopsi secara mufakat pada sidang Komite Hak Asasi Manusia, Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (21/11). Resolusi itu intinya menyatakan "keprihatinan mendalam" atas nasib sekitar 800.000 warga Rohingya yang berdiam di Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat, dan yang tersingkir ke kamp-kamp pengungsi di Myanmar, Banglades, dan di perbatasan Myanmar-Thailand. PBB mendesak Pemerintah Myanmar di Naypyidaw untuk memberikan status kewarganegaraan bagi etnis minoritas Rohingya.

Kita menyambut baik resolusi PBB itu, tetapi kita juga tahu bahwa resolusi itu tidak mudah diwujudkan. Pemerintah militer Myanmar mempunyai pandangan sendiri mengenai etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya sebagai imigran gelap dari negara tetangganya, Banglades.

Suku bangsa Burma adalah etnis dominan di Myanmar. Di luar itu ada etnis lain seperti Karen, Shan, Rakhine, Mon, Rohingya, Chin, Kachin, dan etnis minoritas lain. Masalah Rohingya muncul ke permukaan setelah terjadi bentrokan berdarah antara warga Buddha dan warga Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, menyusul pemerkosaan terhadap seorang perempuan penganut agama Buddha yang dilakukan empat pemuda Rohingnya. Sekitar 140.000 orang, mayoritas warga Rohingya, terpaksa menyingkir ke kamp-kamp pengungsi akibat bentrokan berdarah itu.

Perwakilan Pemerintah Myanmar di PBB menolak penggunaan kata Rohingya dalam Resolusi PBB. Kata itu akan memancing ketegangan di Negara Bagian Rakhine. "Penggunaan kata (Rohingya) itu akan mendapatkan tentangan yang keras dari rakyat Myanmar, dan itu akan membuat upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu semakin sulit," katanya.

Myanmar baru-baru ini menyatakan kepada PBB, Myanmar akan memberikan status kewarganegaraan kepada Rohingya jika mereka mengidentifikasi diri sebagai Bengalis. Warga Rohingya menolak keras diidentifikasi sebagai Bengalis. Sebab, dengan mengidentifikasi sebagai Bengalis, bisa diartikan warga Rohingya mengakui diri sebagai warga Bengal, nama Banglades di masa lalu.

Menurut warga Rohingya, mereka adalah salah satu etnis di Myanmar. Mereka berpindah ke Myanmar ketika negara itu masih berada di bawah penjajahan Inggris (1891-1942). Mereka sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai warga negara Banglades.

Melihat perkembangan tersebut, kita sadar bahwa penyelesaian masalah Rohingya masih akan lama. Salah satu pihak harus mau mengalah untuk mencapai kompromi. Tanpa ada kesediaan untuk berkompromi, masalah ini masih akan berlangsung lama.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010278540
Powered by Telkomsel BlackBerry®

ANALISIS EKONOMI: Stimulus Fiskal Pun Kini Tersedia (A Tony Prasetiantono)

PASAR menyambut baik kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak menjadi kegiatan ekonomi yang produktif melalui kenaikan harga eceran BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Akhir pekan lalu, rupiah ditutup menguat ke Rp 12.150 per dollar AS, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan naik ke 5.112.

Yang menarik, pada saat yang sama harga minyak dunia tengah terjun bebas hampir 30 persen dalam lima bulan terakhir. Harga minyak Brent yang biasa dipakai sebagai acuan internasional turun dari level tertinggi tahun ini, dari 115 dollar AS per barrel (Juni) menjadi 87 dollar AS per barrel (Oktober), dan sekarang 80 dollar AS per barrel (November). Karena penurunan harga minyak dunia inilah, harga BBM nonsubsidi (pertamax) kini diturunkan dari Rp 10.500 per liter menjadi Rp 9.950 per liter.

Pertanyaannya, dengan harga BBM jenis premium Rp 8.500 per liter, apakah pemerintah masih memberi subsidi? Kalau masih, berapa jumlahnya? Selanjutnya, berapa dana subsidi yang bisa dihemat sehingga bisa menciptakan ruang fiskal?

Mari kita berhitung sedikit. Harga pertamax saat ini Rp 9.950 per liter, maka harga keekonomiannya katakanlah (harga tanpa subsidi) Rp 9.500 per liter. Karena kualitas BBM jenis premium lebih rendah, harga keekonomiannya diperkirakan Rp 8.500 hingga Rp 9.000 per liter. Taruhlah harga titik impasnya Rp 9.000 per liter, berarti masih terdapat subsidi Rp 500 per liter.

Ketika menyusun RAPBN 2015 pada Agustus 2014, pemerintahan lama menghitung subsidi BBM akan mencapai Rp 291 triliun, dengan asumsi harga minyak dunia 105 dollar AS per barrel. Pada titik ini, harga keekonomian minyak sekitar Rp 10.000 per liter (dengan harga pertamax Rp 12.000 per liter). Jika harga eceran premium tidak dinaikkan, subsidi per liter adalah Rp 3.500.

Kini, dengan harga eceran premium Rp 8.500 per liter, berarti subsidi hanya Rp 500 per liter. Maka, subsidi total akan berkurang menjadi sepertujuh dari semula. Dengan kata lain, subsidi total akan berkurang dari Rp 291 triliun menjadi tinggal Rp 42 triliun per tahun. Berarti, terdapat penghematan dana sekitar Rp 250 triliun bagi APBN 2015 yang berasal dari penghematan subsidi BBM.

Angka ini jauh lebih besar daripada estimasi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai penghematan Rp 100 triliun saat Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM sepekan yang lalu. Taruhlah kalkulasi saya Rp 250 triliun tersebut salah (terlalu besar). Namun, saya yakin penghematan akibat berkurangnya subsidi BBM masih lebih besar daripada angka Menkeu yang Rp 100 triliun. Bisa jadi Rp 150 triliun atau Rp 200 triliun.

Sementara itu, prospek harga minyak ke depan tampaknya juga bakal menguntungkan kita sebagai negara pengimpor neto. Saat ini ekuilibrium permintaan dan penawaran minyak dunia berada di kisaran 90-92 juta barrel per hari. Permintaan dunia cenderung turun karena melesetnya pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, negara-negara produsen minyak semakin rajin mengeksploitasi sumur-sumurnya sehingga terjadi banjir suplai minyak dunia. Produksi minyak pun naik, juga sekitar 1 juta barrel per hari, terutama dari negara non-Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang menguasai 70 persen pasokan dunia. Akibatnya, produksi minyak (92 juta barrel) melebihi permintaan (91 juta barrel) per hari.

Kalangan industri minyak dunia memproyeksikan situasi belum bakal berubah tahun depan. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan 2 persen, dengan perekonomian AS tumbuh 3 persen serta Tiongkok 7 persen saja. Negara produsen mintak terbesar, Arab Saudi, diduga sulit diharapkan mengerem produksinya. Konsekuensinya, harga minyak dunia rata-rata hanya 83 dollar AS per barrel pada 2015.

Pemerintah harus segera merevisi APBN 2015 yang sejumlah asumsinya sudah ketinggalan. Dengan harga minyak dunia terkoreksi 25 persen dibandingkan dengan asumsi, serta harga eceran BBM dalam negeri sudah dinaikkan, diduga akan terjadi kenaikan belanja infrastruktur. Semula anggaran infrastruktur 2015 hanya Rp 200 triliun. Angka ini bisa berubah drastis ke Rp 275 triliun, atau bahkan Rp 300 triliun. Pemerintah juga memiliki lebih banyak dana untuk skema kesehatan, pendidikan, dan pemberian dana tunai langsung. Perkiraan saya, bakal tersedia dana untuk pos-pos ini sekitar Rp 75 triliun hingga Rp 100 triliun.

Upaya pemerintah memerangi "mafia migas" juga akan menjadi nilai positif lain dalam rangka memperbaiki efisiensi industri migas kita. Semua inisiatif hebat tersebut akan bermuara pada penghematan dan menambah kekuatan APBN dalam memberi stimulus ekonomi.

Berbagai inisiatif tersebut akan mendorong sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia. Bertambahnya kekuatan fiskal kita akan menyedot perhatian investor asing untuk mengarahkan dananya ke Indonesia pada 2015.

Dalam konteks ini, saya justru terkejut karena Bank Indonesia terburu-buru menaikkan suku bunga acuan BI menjadi 7,75 persen. Padahal, jika mau bersabar sedikit, masih banyak sentimen positif dari sisi fiskal yang bisa membantu suku bunga acuan BI untuk tetap dipertahankan pada 7,5 persen. Stimulus fiskal dengan tambahan belanja produktif Rp 200 triliun sungguh akan menjadi motor penggerak yang dahsyat bagi perekonomian Indonesia pada 2015.

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010276955
Powered by Telkomsel BlackBerry®