POPADS

PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

Sabtu, 29 November 2014

Nawa Cita dan Negara Pemberdaya (Abdul Hakim Garuda Nusantara)

JOKO Widodo sebagai presiden baru bakal menghadapi masalah ekonomi mahaberat yang tak sempat diselesaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagaimana telah disiarkan sejumlah media, termasuk Kompas, masalah ekonomi yang menantang itu berderet. Antara lain subsidi bahan bakar minyak yang mendekati 4 persen produk domestik bruto (PDB) serta mendominasi dan memeras anggaran negara, defisit infrastruktur berat yang menyengsarakan rakyat miskin kota dan desa yang bergantung pada jalan dan irigasi bagi produktivitas dan pemasaran hasil pertanian, pengangguran terbuka ataupun terselubung yang setiap tahun terus meningkat, birokrasi layanan publik yang korup dan tak efisien, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan yang mengancam kohesi sosial dan membuat masyarakat bangsa rentan terhadap retorika populis yang berbahaya (Hall Hill http://www.insideindonesia.org).

Masalah lain berkaitan dengan pangan, energi, dan air bersih. Tentu saja masalah ekonomi mahaberat itu akan menjadi prioritas Jokowi untuk mengatasinya. Nawa Cita merupakan visi dan misi Jokowi, menggambarkan tak sekadar daftar keinginan, tetapi juga komitmen mendayagunakan negara bagi terwujudnya keamanan, keadilan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya.

Nawa Cita ingin menghadirkan negara sebagai aktor utama untuk memfasilitasi dan memproteksi berbagai usaha guna mengangkat harkat dan martabat rakyat yang dibelenggu kemiskinan dan keterbelakangan menuju ke tingkat yang setara atau mendekati kesejahteraan rakyat negara maju.

Memosisikan negara sebagai aktor utama untuk mengatasi masalah ekonomi, politik, sosial, hukum, dan budaya bukanlah sesuatu yang baru. Hal itu sudah sejak dulu merupakan amanah konstitusi. Masalahnya, dari era Soeharto sampai ke masa SBY, dan nanti zaman Jokowi, kemampuan negara selalu terbatas sehingga tak terhindarkan bahwa pemerintah harus mengundang partisipasi perusahaan swasta dalam membangun infrastruktur layanan publik, seperti, jalan tol, bandara, pelabuhan, pengadaan air, layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan telekomunikasi.

Neoliberal
Pada titik ketika pemerintah membuka pintu bagi partisipasi swasta di bidang layanan publik ini, kita menyaksikan sebagian masyarakat sipil kita menggugat kebijakan pemerintah tersebut sebagai neoliberal, merugikan rakyat, dan melanggar UUD 1945. Berbagai gugatan hukum dilakukan koalisi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap UU Kelistrikan, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan sebagainya karena mereka mencium aroma ideologi neoliberal di balik berbagai UU itu.

Pada pemerintahan DKI di bawah Jokowi, mempertahankan perjanjian kerja sama swasta dan perusahaan daerah air minum produk Sutiyoso digugat oleh koalisi LSM karena diduga menjalankan kebijakan neoliberal yang melanggar UUD 1945.

Sejumlah kasus itu mengundang pertanyaan hukum fundamental, yakni apakah kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengadaan layanan publik itu sebuah praktik neoliberal atau sesungguhnya implementasi dari konsep negara yang memberdayakan rakyat yang sesuai dengan amanah konstitusi. Apakah UUD 1945 memosisikan negara sebagai penghasil produk atau justru sebagai penjamin produk dalam konteks ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan berkualitas.

Mencermati dan merenungkan kembali alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945, sampailah kita pada pengertian bahwa UUD 1945 tidak menganut konsep negara yang memisahkan secara tajam antara negara, masyarakat, dan pasar sebagaimana yang kita jumpai di negara-negara liberal pertengahan abad ke-19 di Eropa dan Amerika yang sejak 1980-an dihidupkan kembali oleh para pendukung neoliberalisme. Ia juga tidak menganut konsep serba negara yang mengarah ke totalitarianisme sebagaimana dipraktikkan negara komunis.

Namun, sebagaimana dikatakan Mohammad Hatta, UUD 1945 mengedepankan kerja sama antara negara, swasta, dan koperasi atau ekonomi rakyat. Pandangan Hatta ini terukir dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" (Pasal 33 Ayat 2) dan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 Ayat 3).

Kemakmuran rakyat
Di sana kata kuncinya adalah dikuasai negara dan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, negara tidak berarti selalu sebagai pemain tunggal penghasil produk, tetapi demi efisiensi, ketersediaan, keterjangkauan, aksesibiltas publik, dan kualitas, negara dapat dan kadang-kadang harus bekerja sama dengan atau memberikan tugas kepada swasta untuk menghasilkan produk yang diperlukan publik.

Dengan demikian, jelas, UUD 1945 tidak antipasar, tidak menolak kerja sama dengan atau menugaskan pihak swasta guna menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan publik. Inilah sesungguhnya konsep negara yang memberdayakan yang dianut konstitusi kita, yang mengedepankan kerja sama antara negara, pasar (swasta), dan masyarakat sipil guna menghasilkan produk yang diperlukan bagi pemberdayaan rakyat.

Menurut Pedro Costa Goncalves dari Universitas Coimbra, Portugal, dalam konsep negara yang memberdayakan, negara wajib menjalankan tugas-tugas berikut. Pertama, memastikan pembagian jasa-jasa esensial di bidang energi, air, pengelolaan limbah, telekomunikasi, pengangkutan, penyiaran, dan pos. Kedua, memastikan dan melindungi hak para pengguna jasa-jasa esensial. Ketiga, memastikan perlindungan dan pemajuan persaingan.

Keempat, memastikan keseimbangan yang adil dan efisien antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Kelima, memastikan dan memercayai solusi pasar yang dipromosikan negara, seperti sertifikasi jasa oleh pihak swasta di berbagai bidang, antara lain produk makanan organik, keamanan produk industri dan mesin, serta perlindungan kualitas lingkungan. Keenam, menjamin dan melindungi aset publik lainnya, misalnya keselamatan, kesehatan, dan pekerjaan.

Dengan demikian, negara harus mengembangkan standar regulasi yang mampu mengawal pelaksanaan tugas-tugas negara tersebut. Demikian Pedro Costa Goncalves. Dalam rangka pelaksanaan konsep negara yang memberdayakan sebagaimana terukir dalam alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945, pemerintah Jokowi diharapkan menjalankan kebijakan ekonomi dan hukum. Pada satu sisi, itu mengundang kepercayaan dan gairah aktor di pasar untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan publik. Di sisi lain, itu meniscayakan tercapainya tujuan diadakannya kerja sama publik-privat: ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas bagi publik, dan berkualitas.

Pemerintah Jokowi perlu mengevaluasi melalui prosedur yang transparan berbagai bentuk kerja sama publik-privat yang sudah berjalan dalam pengadaan produk yang diperlukan rakyat. Melalui pelaksanaan negara pemberdaya, diharapkan Nawa Cita mampu menghadirkan negara untuk memberdayakan rakyat. Selamat bekerja.

Abdul Hakim G Nusantara
Advokat/Arbiter; Ketua Komnas HAM Periode 2002-2007

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010293088
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Metakognisi Nenek Fatimah (Rhenald Kasali)

KETIKA para elite sibuk membuktikan soal perkalian, Nenek Fatimah (dan juga politisi Senayan) justru kesulitan memecahkan "soal bagi-bagian".
Harta suami Nenek Fatimah (tanah 3.600 m2) sudah dijual, lalu dibagi-bagi untuk keempat anaknya. Sisa uang dipakai untuk membeli tanah dari menantu seluas 397 m2 dan ditempati bersama kedua anaknya. Ia tak habis pikir, di usia tuanya (90 tahun) dituntut anak dan menantunya senilai Rp 1 miliar dari tanah yang kini ditempatinya.

Sang mantu punya pandangan berbeda. Uang katanya belum diterima. Gugatan Rp 1 miliar pun diajukan. Tetapi, uang bukanlah tujuan, ujar sang mantu. Ia ingin pengakuan. Nenek renta pun diseret ke pengadilan. Pengacara menunjukkan dalilnya ada.

Di parlemen, hal serupa kita saksikan. Sebanyak 44 jabatan pada 11 komisi ditambah empat badan (Baleg, BURT, Banggar, dan Majelis Kehormatan) harus bisa dibagi dengan adil. Tetapi, orang-orang pandai itu gagal membagi. Ada apa sebenarnya di negeri ini? Kian terdidik, mengapa kian sulit berbagi? Tak banyak sarjana yang paham bahwa untuk menggunakan kecerdasan dibutuhkan kecerdasan juga.

Metakognisi lemah
Jika di atas langit ada langit, di atas kognisi juga ada kognisi. Itulah kecerdasan untuk menggunakan kecerdasan (metakognisi), yang kalau dipakai dengan baik bisa melahirkan manusia-manusia bijak yang lidahnya lembut dan kacamatanya bening. Secara matematika Anda benar 25 dibagi lima adalah lima. Tetapi, dalam kehidupan ada kebajikan, keadilan, empati sosial, rasa persatuan, kekeluargaan, hubungan jangka panjang, dan pertimbangan lain di samping nafsu angkara dan keserakahan. Tanpa metakognisi, orang yang kognisinya kuat jadi terlihat bodoh. Belas kasih, keadilan, rasa hormat, dan kebijaksanaan disingkirkan demi "dalil kemenangan".

Para penegak hukum dan wakil rakyat juga terperangkap dalam waham kognisi yang sangat kuat dengan dalil-dalil dan rumus kekuasaan. Padahal, hukum ditegakkan bukan untuk kebenaran logika dan siapa yang menguasai atau yang benar semata. Ia bukanlah sebuah simbolic game seperti matematika kognisi yang menyederhanakan representasi dan keberalasan. Hukum ditegakkan untuk membentuk keadilan, dan begitu kita gagal melakukannya, ia dapat membahayakan struktur bangunan demokrasi bak sebuah bendungan besar yang alih-alih memberi manfaat bagi pertanian, malah menyumbat arus perubahan sosial (Martin Luther King, Jr).

Nurhalim (menantu Fatimah) dan istrinya (Nurhana) mungkin saja benar dan tahu dalil hukum lebih baik dari ibunya yang buta huruf. Tetapi, ia tak cukup cerdas untuk menaklukkan kecerdasannya di tengah-tengah empati sosial yang menempatkan ibu sebagai sosok yang dihormati. Apalagi kita hidup dalam peradaban kamera yang serba terbuka.

Sama saja dengan para aktor politik yang berkuasa. Mereka yang memegang palu dan duduk di barisan pemimpin bisa menetapkan siapa saja yang boleh duduk di jabatan yang akan dibagikan. Tetapi, arogansi dan kebencian bukanlah sesuatu yang diinginkan pemberi suara.

Metakognisi dari bawah
Ada yang menyatakan kognisis tentang kognisi itu didapat para bijak bestari di usia lanjut. Saya menyatakan, metakognisi justru dibentuk sedari muda, dari kanak-kanak hingga remaja dan saat seseorang menggali ilmu di perguruan tinggi. Justru dengan menyaksikan si mulut-mulut besar bertengkar di panggung politik atau anak yang mengadili ibunya di ruang sidang pengadilan, kita bisa membaca seberapa baik mereka dididik di usia muda. "Seberapa baik" itu berbeda dengan seberapa pintar menurut ukuran-ukuran yang ada di dalam rapor atau ijazah. Ia tak tecermin dalam nilai matematika, bahasa, sejarah, atau IPA kalau pendidikan tidak kita ubah. Ia juga tak didapat dengan memberi les Kumon kepada anak-anak secara intensif atau memenangi olimpiade-olimpiade sains.

Pendidikan itu bukan memisah-misahkan kognisi dengan non-kognisi sehingga menambah mata ajaran atau jumlah guru. Seharusnya, sambil berhitung, anak-anak mengingat aturan permainan. Sambil membuat work sheet keuangan, seorang calon akuntan diajak melihat pergulatan rakyat kecil mengais sampah. Dan sambil mendalami dalil-dalil hukum, seorang calon sarjana diajak berdialog dengan keluarga narapidana (apalagi salah sasaran) dan hartanya habis untuk membayar pengacara.

Di atas hukum ada keadilan, di atas kertas ada kebenaran, dan di atas ilmu pengetahuan ada kebijaksanaan. Para ilmuwan harus mulai terbiasa mengajarkan cara-cara berpikir di atas dalil-dalil kognisi untuk mencetak politisi-politisi berbudi luhur dan anak harimau yang tak menerkam ibunya sendiri di kala lapar.

Rhenald Kasali
Guru Besar FE UI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010341490
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Konflik TNI-Polri (Al araf)

PENYERANGAN markas Brimob oleh oknum anggota TNI kesatuan Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti di Batam kembali menambah rentetan panjang kasus konflik TNI-Polri.
Konflik TNI-Polri seakan tidak ada hentinya pada era reformasi ini. Lebih kurang di tahun 2014 saja terdapat lima kasus bentrok TNI-Polri.

Konflik yang berulang kali terjadi antara oknum anggota TNI dan Polri tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Konflik oleh aparatur negara itu telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan dalam beberapa kasus menggunakan senjata sebagaimana terjadi di Batam, Kepulauan Riau.

Peristiwa demi peristiwa bentrokan di antara kedua institusi itu tidak hanya membuat masyarakat takut, tetapi juga membuat masyarakat khawatir dan bertanya-tanya akankah konflik itu berakhir?

Peristiwa penyerangan markas Brimob oleh oknum Batalyon Infanteri 134 di Batam merupakan bentuk kejadian yang sangat memprihatinkan. Selama berjam-jam para oknum anggota TNI menyalahgunakan senjatanya dengan menembakkan senjata mereka ke markas Brimob, Batam. Sebelum melakukan penyerangan ke markas Brimob, para oknum anggota TNI itu melakukan pembongkaran gudang senjata dan melakukan insubordinasi sebagaimana diungkapkan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam hukum militer, ketakpatuhan anggota atas perintah atasannya (insubordinasi) merupakan bentuk pelanggaran yang serius. Wajar saja jika Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam menyikapi peristiwa Batam menyatakan bahwa prajurit TNI yang tidak disiplin dan tidak mematuhi perintah atasan sama saja dengan gerombolan bersenjata. Berdasarkan sikap KSAD itu, sepantasnya sanksi hukuman yang maksimal diberikan kepada oknum anggota TNI yang melanggar dan melakukan tindakan insubordinasi.

Tindakan insubordinasi sebagaimana terjadi di Batam merupakan tindakan yang tidak pantas dicontoh prajurit TNI di mana pun. Dalam organisasi TNI, kesatuan TNI terikat dalam satu rantai komando dan anggota TNI harus tunduk serta patuh pada perintah atasan sepanjang perintah itu tidak melawan hukum.

Rantai komando dalam TNI itu sepenuhnya ditujukan untuk menjalankan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang TNI). Dengan demikian, tindakan penyerangan oleh oknum anggota TNI di Batam jelas-jelas menyimpang dari fungsi dan tugas pokok TNI.

Namun, tindakan anggota TNI di Batam yang mengabaikan perintah atasannya tentu tidak bisa dilepaskan dari faktor kepemimpinan komandan. Dalam organisasi TNI, leadership yang baik akan memengaruhi ketaatan anak buah kepada atasannya. Sebaliknya, leadership yang buruk akan berakibat pada ketidaktaatan anak buah kepada atasannya. Dalam konteks itu, menjadi penting bagi pimpinan TNI untuk tidak hanya menghukum anggota TNI yang melakukan insubordinasi, tetapi juga mengevaluasi kinerja komandan batalyon hingga komandan wilayahnya. Dalam peristiwa di Batam, para komandan dapat dianggap tidak mampu melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pasukan.

Pengungkapan peristiwa konflik TNI-Polri di Batam secara transparan dan akuntabel sangat dinantikan publik. Apalagi konflik itu mengakibatkan jatuh korban dari warga sipil dan militer. Siapa pun yang melanggar, baik itu dari anggota TNI maupun dari anggota Polri, perlu diproses secara hukum dan diberikan sanksi hukuman. Untuk tujuan itu, menjadi
sangat baik jika Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam membentuk tim investigasi yang tidak hanya terdiri dari unsur TNI-Polri, tetapi juga terdiri dari Komnas HAM, Kompolnas, dan ahli forensik independen.

Pembentukan tim investigasi dengan melibatkan elemen lain di luar TNI-Polri bertujuan menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam mengusut peristiwa penyerangan yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selama ini, kerja tim investigasi gabungan TNI-Polri dalam mengusut kasus-kasus bentrokan di antara anggota kedua institusi tersebut dinilai kurang transparan dan akuntabel.

Solusi
Konflik TNI-Polri yang terjadi selama ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut antara lain semangat  esprit de corps (jiwa korsa) yang keliru, budaya penghormatan terhadap hukum yang rendah, arogansi, faktor kesejahteraan yang rendah, disiplin dan kendali komandan yang lemah, dugaan keterlibatan di dalam bisnis ilegal, minimnya komunikasi antara anggota TNI dan Polri, serta sanksi hukum yang tidak maksimal terhadap anggota yang melanggar hukum.

Untuk mencegah terulang kembali konflik antara TNI dan Polri, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan di dalam kedua institusi tersebut. Langkah itu di antarnya memperbaiki kesejahteraan anggota TNI-Polri, memperkuat kendali pasukan dan kontrol senjata oleh para komandan, meluruskan kembali pemahaman esprit de corps (jiwa korsa) yang keliru, memperbaiki proses perekrutan dan pendidikan, menindak anggota-anggota yang terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal, dan membangun komunikasi yang konstruktif antara anggota TNI dan Polri.

Langkah penting lainnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi secara kritis terhadap keberadaan struktur komando teritorial dan melakukan agenda reformasi peradilan militer melalui revisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 demi terciptanya akuntabilitas hukum yang baik di lingkungan TNI. Di sisi lain, peran Kompolnas perlu dimaksimalkan agar dapat efektif mengawasi kepolisian.

Konflik TNI-Polri bukanlah sebuah prestasi, melainkan peristiwa yang memprihatinkan dan menyedihkan. Karena itu, sangat diharapkan oleh publik agar semua anggota TNI-Polri dapat menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukan malah terlibat dalam konflik yang  meresahkan serta menimbulkan rasa ketidakamanan dalam masyarakat itu sendiri.

Al Araf
Direktur Program Imparsial

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010289942
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Mari Bekerja (Mohammad Abduhzen)

PIDATO Presiden Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2014 menarik untuk dibahas. Dalam pidato yang terdiri atas 824 kata itu, sebelas kali Presiden menyebut kata "bekerja keras", "bekerja sekeras-kerasnya", "kerja besar", atau "kerja" saja. Belakangan, kata "kerja" jadi nama kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla: Kabinet Kerja.
Pidato itu memang terasa tak begitu indah, kecuali sedikit pada paragraf terakhir. Namun, ungkapannya gamblang, pesan yang disampaikan Presiden mudah dipahami oleh siapa pun.

Dari rasa bahasa, terkesan Presiden menyiratkan "jangan (hanya) banyak bicara, kita harus banyak bekerja". Imbauan Presiden kiranya mengena karena bangsa ini terlalu banyak berwacana.

Padahal, kita tahu, perubahan hanya mewujud jika ada kerja yang nyata. Kerja, bukan sekadar bergerak, menggunakan dan atau membuat alat, tetapi juga terkait dengan budaya. Kerja dan kinerja belum jadi satu tata nilai masyarakat kita sehingga merealisasikan anjuran bekerja Presiden memerlukan respons terencana.

Pertama, masyarakat harus disadarkan bahwa bekerja dan kinerja adalah satu keniscayaan. Manusia tercipta untuk bekerja, baik untuk sintas maupun kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, selain dianugerahi kemampuan beradaptasi, manusia juga diberi kekuatan mengintervensi untuk mengubah lingkungan. Kemuliaan manusia terletak pada karyanya, apakah ia berkontribusi pada kemaslahatan atau kemudaratan. Jika maslahat, ia mulia melebihi kadar malaikat. Sebaliknya, apabila kemudaratan yang disumbangkannya, ia hina lebih rendah dari kawanan hewan.

Kedua, masyarakat perlu difasilitasi dan didorong agar memfasilitasi lapangan kerja. Orang tidak bekerja belum tentu karena tak mau bekerja, tetapi mungkin tak tersedia lapangan kerja, perolehan dan jenis pekerjaan tidak memadai, atau tak terpikir untuk menciptakan pekerjaan buat dirinya dan orang lain. Arah kebijakan dan strategi ketenagakerjaan kita, tampaknya, belum terpadu dengan strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan kebudayaan, khususnya pendidikan. Alhasil kualifikasi tenaga kerja kita rendah—lebih dari separuh pekerja kita maksimal hanya tamatan SD—dan terjadi banyak pengangguran terdidik.

Selain itu, lulusan pendidikan banyak bekerja tak sesuai bidangnya; anak petani dan anak nelayan disekolahkan agar tak jadi petani atau nelayan seperti orangtuanya. Padahal, pertanian dan kelautan adalah takdir negeri ini. Peningkatan kualifikasi dan sinkronisasi ketenagakerjaan hendaknya jadi agenda penting  bagi pemerintah baru yang selain bervisi kerja, juga bertekad mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri.

Pendidikan vokasional
Ketiga, perlu penataan dan pengutamaan pendidikan vokasional—yang sekarang kurang efektif dan seperti dianaktirikan—untuk disesuaikan dengan arah dan prioritas baru pembangunan ekonomi dan kebudayaan.

Pendidikan memang tak semata mempersiapkan orang bekerja. Namun, secara filosofis, alasan utama pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi aspirasi pragmatis masyarakat: mempertahankan dan mempermudah kehidupan. Sejak Aristoteles, pengetahuan bekal bekerja, yaitu "techne", telah diajarkan bersama episteme (pengetahuan "ilmiah") dan phronesis (kearifan). Pragmatisme pendidikan memprioritaskan pendidikan pada kemampuan praktis yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, pendidikan harus bersifat vokasional alias kejuruan.

Sejarah pendidikan kita sebenarnya diawali ide sekolah kerja, di antaranya dari Raden Dewi Sartika dan Mohammad Syafei.  Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri pada 1904 yang mengajarkan berbagai kepandaian perempuan, termasuk membaca dan menulis. Setelah kemerdekaan, sekolah perempuan itu dilebur jadi sekolah kepandaian putri (SKP) yang selanjutnya diganti sekolah kesejahteraan keluarga tingkat pertama dan tingkat atas (SKKP dan SKKA).

Sementara Syafei, diinspirasi oleh John Dewey (1859-1952) yang terkenal dengan learning by doing-nya, dan pengaruh pendekatan pragmatik pemikir pendidikan Jerman, George Kerschensteiner (1854-1932), mendirikan sekolah Indonesische Nederland School (INS) pada 31 Oktober 1926  di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Kurikulum INS berpusat pada pelajaran pekerjaan tangan. Menurut Syafei, perbuatan atau aktivitas adalah saluran terbaik pengetahuan menuju jiwa atau kesadaran seseorang.

Setelah kemerdekaan, pendidikan vokasional dikembangkan dari sekolah menengah tingkat pertama selama tiga atau empat tahun yang dapat dilanjutkan ke tingkat menengah atas. Sekolah teknik (ST), misalnya, dapat melanjutkan ke sekolah teknik menengah (STM), sekolah guru B (SGB) melanjutkan ke sekolah guru atas (SGA), sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP) melanjutkan ke sekolah menengah ekonomi atas (SMEA). Lulusan sekolah kejuruan tingkat atas dapat ke pendidikan tinggi atau (belakangan) ke politeknik atau diploma yang sejurusan. Di luar jalur itu terdapat balai latihan kerja (BLK) yang cukup representatif melatih keterampilan tertentu bagi tenaga kerja, baik lulusan kejuruan maupun umum.

Sekarang, sekolah kejuruan dimulai sekolah menengah keterampilan (SMK) setara SMA yang substansi kejuruannya relatif sama dengan sebelumnya. Setelah itu tersedia politeknik tiga tahun, yang sejak periode lalu dikembangkan juga D-4 (sarjana terapan). Pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh juga didirikan akademi komunitas setara D-1 dan D-2 yang tidak begitu jelas arah dan tujuannya, kecuali untuk mengatrol angka partisipasi pendidikan tinggi. Sementara BLK tetap ada, tetapi bak kerakap tumbuh di batu.

Berbeda dengan negara maju, pendidikan kejuruan di negeri ini dianggap "kelas dua" dan tak banyak diminati karena anak muda terobsesi jadi sarjana, lalu bekerja sebagai pegawai negeri. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukannya memperbaiki kualitas dan daya serap terhadap lulusannya, tetapi  bertubi-tubi menghebatkannya dalam iklan. Jika pendidikan kejuruan hebat, penghasilan alumninya tinggi, tentu pendidikan vokasional jadi prioritas.

Sebuah momentum
Suksesi kali ini hendaknya dijadikan momentum untuk merombak sistem pendidikan nasional secara fundamental, total, dan gradual dengan mengutamakan pendidikan vokasional. Untuk itu diperlukan pengkajian mendalam tentang kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Apakah akan mengembangkan tenaga kerja terdidik/terlatih di level bawah yang pasarnya tampak luas atau tenaga kerja di tingkat madya dan tinggi.

Pilihan pertama menuntut modifikasi pendidikan menengah pertama. Misalnya SMP plus satu atau dua tahun yang dibarengi dengan perluasan dan penguatan di jalur pendidikan nonformal. Namun, perlu dipertimbangkan kaitannya dengan rencana wajib belajar 12 tahun.

Sementara pilihan kedua memerlukan penataan jenjang dan jenis sekolah menengah atas. SMK mungkin ditingkatkan jadi D-1, D-2, atau diintegrasikan dengan akademi komunitas. Sementara itu, SMA kiranya cukup dua tahun, pada tahun ketiga murid telah dipilah untuk persiapan ke perguruan tinggi atau ke vokasional. Namun, perlu diingat, pengembangan jenis kejuruan perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang akan dikembangkan pemerintah, di antaranya kelautan, perikanan, dan pertanian serta kejuruan yang terkait ekonomi kreatif dan kekayaan budaya.

Mohammad Abduhzen
Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta; Ketua Litbang PB PGRI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010212655
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Uni Eropa Menekan Israel (Kompas)

MESKIPUN belum satu suara, keputusan para pemimpin dan parlemen Eropa untuk membahas pengakuan atas Palestina adalah sebuah langkah maju.
Adalah Swedia, salah satu negara anggota Uni Eropa, yang pertama kali mengakui kemerdekaan Palestina. Pengakuan itu dimaklumkan pada Oktober lalu. Apa yang dilakukan Swedia itu diikuti oleh para anggota parlemen di Inggris, Irlandia, dan Spanyol.

Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Swedia itu sudah menimbulkan reaksi keras dari Israel, apalagi disusul oleh para anggota parlemen tiga negara lainnya. Meskipun, misalnya, di Inggris, pengakuan itu dinyatakan oleh para anggota parlemen dari partai oposisi, tetap saja memberikan isyarat yang kuat bagi Israel untuk tidak terus mengulur-ulur waktu agar segera menyelesaikan persoalannya dengan Palestina.

Sebenarnya, sikap dan pendirian negara-negara Uni Eropa sudah jelas dan tegas. Menurut mereka, penyelesaian masalah Palestina tidak ada lain kecuali solusi dua negara yang independen dan demokratik. Kedua negara hidup berdampingan secara damai sebagai tetangga.

Sikap tersebut yang terus-menerus ditekankan. Oleh karena itu, Uni Eropa tergabung dalam kelompok yang disebut "Kuartet" yang terdiri dari Uni Eropa, PBB, AS, dan Federasi Rusia. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2002 dengan meluncurkan "peta jalan damai".

Akan tetapi, usaha untuk mewujudkan perdamaian tersebut dapat dikatakan nyaris tidak ada kemajuan. Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya. Terakhir, pecah lagi perang Gaza, 8 Juli-26 Agustus 2014. Konflik bersenjata ini menewaskan tak kurang dari 2.200 orang, sebagian korban tewas adalah orang Palestina.

Bukan tidak mustahil, perang semacam itu akan pecah lagi pada masa mendatang apabila belum tercapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Kesepakatan damai itu pun sangat sulit diwujudkan. Semua pihak, termasuk Uni Eropa, berpendapat bahwa perdamaian di Timur Tengah membutuhkan suatu solusi regional yang komprehensif, yang lengkap, yang adil. Adalah mustahil tercipta perdamaian apabila tidak ada keadilan.

Kita selama ini mencatat, perdamaian hanya diucapkan baik oleh para pemimpin Israel maupun Palestina. Sementara itu, pelaksanaannya tidak ada. Perdamaian tidak mungkin terwujud kalau hanya satu pihak yang menghendaki; harus kedua-duanya.

Oleh karena itu, kita harapkan bahwa sikap para pemimpin dan parlemen Uni Eropa kali ini benar-benar akan menjadi tekanan yang sangat kuat bagi Israel dan tentu juga AS sebagai pendukungnya. Dengan demikian, kita masih bisa berharap bahwa perdamaian akan benar-benar terwujud atau sekurang-kurangnya kedua belah pihak serius mengupayakan perdamaian.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010378811
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Mengawasi Dana untuk Desa (Kompas)

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengingatkan penyaluran dana desa yang besarnya mencapai Rp 73 triliun rawan dikorupsi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum adanya dana dari pemerintah pusat yang dialirkan ke desa. Setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp 1 miliar. Dengan asumsi Indonesia punya 73.000 desa, akan ada aliran dana ke desa yang besarnya sekitar Rp 73 triliun.

Peringatan dari Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas itu sangat masuk akal. Busyro mengingatkan ada potensi terjadinya salah sasaran dalam penyaluran dana ke desa, termasuk transformasi sosial yang terjadi setelah dana desa disalurkan. Keinginan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar yang akan meminta KPK ikut mengawasi penyaluran dana desa patut dihargai. Sikap Menteri Marwan paling tidak menunjukkan semangatnya untuk mencegah terjadi salah guna pemanfaatan dana desa.

Dana desa sebesar Rp 1 miliar dimanfaatkan sebagai isu kampanye pada saat pemilihan presiden. Dan bukan tidak mungkin, perangkat desa segera menuntut janji kampanye itu untuk bisa diimplementasikan pada tahun 2015. Tuntutan tersebut wajar karena memang ada janji kampanye untuk penyaluran dana desa dan juga ada dasar hukum soal itu. Niat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa menjadi salah satu dari sembilan program unggulan Presiden Joko Widodo.

Kita mendukung adanya penyaluran dana ke desa, tetapi kita memandang perlu disusun mekanisme penyaluran dana desa dan pemanfaatannya. Harus ada sistem yang mengatur dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja yang diperbolehkan undang-undang, termasuk untuk pengembangan badan usaha milik desa.

Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pengawasan itu bisa dibuat dengan menggunakan instrumen teknologi informasi yang memuat tentang pemanfaatan dana desa dan bagaimana ruang publik dibuka agar mereka bisa ikut mengawasi pemanfaatan dana desa.

Pendampingan terhadap perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan. Dalam UU Desa, setiap desa harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang penyusunannya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. Pada tahap inilah diperlukan pendampingan agar pemanfaatan dana desa tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif, tetapi harus untuk kepentingan produktif yang bisa mempercepat proses transformasi sosial sebuah desa.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010377033
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Jumat, 28 November 2014

Mufakat untuk Kebudayaan (Radhar Panca Dahana)

SETIAP pagi dini sekali, setelah siuman dari tidurnya, sebelum ia melakukan kegiatan, bahkan shalat sebagaimana diajarkan ayah dan ustaznya, Tuan Fulan akan keluar rumahnya, memasuki taman kecil di depan, berjongkok, membungkuk, dan bersujud untuk mencium tanah.
Tuan ini tidak begitu tahu persis kapan ia mulai kegiatan itu, tetapi jelas sudah sangat lama, mungkin sejak ia akil balig.

Seperti dorongan tak tertahan, Tuan yang berasal dari sebuah pulau purba di timur negeri ini merasakan tanah sebagai bagian "tak terhindar" dari dirinya, diri kemanusiaannya. Dengan menyentuh semua yang paling murni dari kehidupan: tanah pagi, udara bersih, dan embun sebagai H2O termurni yang dihasilkan alam. Jika itu berkesesuaian dengan cerita para tetua di desanya, bahwa ia keturunan akhir salah satu nenek moyang warga adat setempat yang muncul dari tanah, laut (air), dan udara, Tuan Fulan tak begitu peduli.

Dalam pengertian kita, manusia modern, Tuan Fulan mewakili jutaan dan miliaran manusia di muka bumi ini, sebagaimana juga Anda yang jika memeriksa diri memiliki kegiatan serupa. Kegiatan yang secara personal berisi sebuah pegangan atau acuan abstrak dan idealistis bernama: nilai (value). Inilah dasar awal kesadaran manusia mengetahui diri dan hidupnya cukup berharga untuk dipertahankan menghadapi segala tantangan zaman; manusia perlu menjaga bukan hanya keberadaan, melainkan juga kemuliaan.

Apa yang terjadi pada Tuan Fulan—juga Anda—sebenarnya sebuah langkah pertama dalam upaya manusia secara kolektif membangun apa yang kita sebut kemudian sebagai kebudayaan. Kegiatan rutin yang kemudian jadi tradisi atau adat (keduanya berasal dari bahasa asing, tetapi maknanya kongruen), yang jika dilakukan secara kolektif, dari sebuah masyarakat atau komunitas akan menciptakan tingkat kedua dari proses pembudayaan: norma (norms). Sebuah tingkat, sebagaimana yang pertama, tak membutuhkan bahkan belum muncul penilaian sosial (social judgement) apakah tradisi normatif itu bersifat negatif (destruktif) atau positif (konstruktif). Bisa salah satu, bisa keduanya.

Baru di tingkat kedua ini saja, kita, warga dari sebuah bangsa dan sebuah negara, dapat meninjau diri sendiri—sebagai individu, komunitas, dan seterusnya—apakah ia berada dalam sebuah norma—yang merupakan mufakat (konsensus) secara sadar maupun bawah-sadar—dengan bentuk dan dampak yang membangun (positif) atau merusak (negatif)? Ketika kita, misalnya, mengambil dua buah lembar kertas dari laci simpanan kertas kantor kita (milik perusahaan atau negara) untuk katakanlah menulis surat pribadi atau membungkus makanan, apa yang terasa signifikan dalam diri kita? Sebuah kewajaran normal (yang secara etimologis berakar pada norms) karena dilakukan hampir seluruh orang tanpa perasaan bersalah, atau sadar betapapun itu hanya dua lembar kertas sebenarnya ia contoh nyata perilaku yang koruptif?

Maka mari kita jadikan dunia sekeliling cermin reflektif untuk memahami realitas diri kita sendiri? Bagaimana kita dan ribuan orang lain bersepeda motor di lalu lintas padat Ibu Kota, mengantre tiket sepak bola, berebut proyek yang ditawarkan pemerintah, berkompetisi di lapangan olahraga, bersaing dengan toko/pedagang yang punya komoditas serupa dengan dagangan kita. Apakah secara normatif Anda melakukan tindakan yang tampaknya secara kolektif lumrah, alamiah—sehingga tak menerbitkan rasa bersalah atau "dosa"—padahal sesungguhnya dalam norma lain keliru, a-sosial, bahkan kejahatan?

Berbudaya satu, Indonesia
Sebuah kebudayaan pada intinya sebuah kerja dari agregat-agregat tradisi atau adat yang dilakukan manusia, baik di tingkat personal, komunal, hingga nasional. Kerja kebudayaan yang semula hanya bermaksud untuk kebertahanan (survivality) dari hidup makhluk bernama manusia, menjadi niat untuk memuliakan (honor, dignity) ketika mereka, gerombolan (crowd) yang kemudian menjadi masyarakat (society) itu meninggikan level kebudayaannya dari norma sektoral yang mereka tradisikan menjadi sebuah kumpulan kebenaran dan kebaikan bernama moralitas. Sebuah acuan abstrak-idealistis yang dimufakatkan sejumlah gerombolan normatif (normative crowds) untuk terciptanya kerja sama, harmoni, atau sebuah keteraturan hidup (order), di mana kecenderungan individual atau kelompok/sektarian tak ganggu keseluruhan.

Di tingkat ketiga mufakat maya (abstractive consensus) inilah sebuah kebudayaan pada tingkat awal tercipta dalam diri sebuah masyarakat atau bangsa. Inilah argumen kunci, bagaimana bangunan sebuah bangsa tak akan tercipta tanpa fondasi kebudayaan yang menegakkan tiang-tiangnya. Dalam kasus negeri ini, betapapun saya kerap menyatakan Sumpah Pemuda 1928 adalah sebuah pernyataan kebudayaan, ketimbang maklumat politik, tetap saja akan terasa tak sempurna karena ia mengabsensi frase krusial dan vital: "berbudaya satu, budaya Indonesia".

Frase vital inilah yang akan memberi signifikansi atau penjelasan kuat apa makna, posisi, dan peran dari tiga frase sebelumnya. Dan harus kita akui bersama, setelah hampir 70 tahun negeri ini merdeka dengan fait accompli berupa proklamasi 1945, kita belum pernah berhasil menunaikan PR atau tugas penting yang jauh lebih tua dari kemerdekaan itu sendiri: memufakatkan apa yang kita bayangkan (baca: harapkan) tentang kebudayaan (nasional) Indonesia (KNI). Karena sesungguhnya, dari komprehensi kolektif yang adekuat tentang KNI itulah tersimpan jawaban-jawaban krusial dan fundamental dari persoalan-persoalan yang mengguncang dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan kita di tengah kerumitan zaman mutakhir ini.

Kita menyadari, pemerintah—di semua sektornya—sebagai penyelenggara negara, dengan pergantian pimpinan, kabinet atau lembaganya yang aneka rupa, ternyata senantiasa lalai mengerjakan PR kebangsaan ini. Secara sadar kita pun menyesalkan aparatus sipil, termasuk kaum intelektual, rohaniwan, hingga para seniman, juga tak merasa kebutuhan ini hal emerjensial dalam realitas hidup kita kini.

Terlebih generasi kita saat ini, di mana tingkat dan fasilitas hidup sudah jauh meningkat ketimbang—setidaknya—para pendiri bangsa, baik dalam kecukupan ekonomis, kesehatan, kekuatan daya pikir dan emosi, maupun limpahan data yang berjuta kali lipat dari apa yang bisa diakses oleh bapak-ibu bangsa kita dahulu, ternyata belum juga berhasil membuahkan karya kebudayaan terbaiknya: gagasan. Sebuah nebula abstrak yang sebenarnya menjadi ruh dari kebudayaan di tiga tingkatan di atas (plus dua tingkatan sesudahnya, etika dan estetika, di mana sebuah kebudayaan bermetamorfosa menjadi (per)adab(an)), yang laiknya menjadi warisan (legacy) penting lain pada generasi-generasi mendatang, di samping warisan material kita yang memalukan.

Warisan gagasan kita
Bagaimana tidak memalukan jika dalam segi material kita hanya mewarisi artefak dalam monumen-monumen rapuh dan jiplakan, berupa gedung pencakar langit, jalan raya, jembatan, hingga tarian, puisi, atau kebiasaan hingga kejahatan sebagai produk-produk budaya mutakhir yang sama sekali tak merefleksikan harta karun budaya yang ditinggalkan nenek moyang kita di 600 suku bangsa negeri ini. Bahkan, dengan bangga kita memasang reklame di jidat kebudayaan kita, nama-nama yang diproduksi secara masif dan global oleh kebudayaan lain, notabene kontinental, baik oksidental atau oriental.

Terlebih sumber daya material yang dimiliki alam negeri ini, dengan pendaman waktu jutaan dan miliaran tahun, yang ternyata hanya dalam hitungan dekade menjadi kerusakan tak terperbaiki, limbah, dan bencana karena kerakusan kontinental kita. Inikah bentuk pertanggungjawaban generasi kita pada anak cucu, meninggalkan tak hanya peninggalan natural dan nurtural yang apkir bahkan secara sistemik merusak? Menciptakan warisan beban yang demikian beratnya, sehingga membuat anak cucu sangat kewalahan dan akhirnya terdesak untuk menerima kenyataan eksistensialnya hanya jadi korban dari zaman yang lebih kejam dari semua jenis kolonialisme masa lalu?

Rasa prihatin terhadap semua masalah fundamental, rasa bersalah pada generasi pendahulu dan penerus itulah yang mendorong Mufakat Budaya Indonesia (MBI), tergerak untuk menunaikan tugas sederhana tetapi besar itu, memufakatkan di antara para penggerak dan pekerja sebuah gagasan tentang lantai fondasi dari kebangsaan dan kenegaraan kita: kebudayaan nasional Indonesia. Majemuk kecil yang berimplikasi besar dan luas ini diharapkan dapat menjadi sekadar warisan idea(listis) yang mungkin menjadi jalan setapak bagi generasi berikut dalam menghadapi rimba hidup yang kembali pada hukum-hukum purbanya yang primitif.

Betapapun mungkin tidak cukup representatif bagi khazanah pemikiran, modern, tradisional hingga spiritual, 150 cendekiawan, budayawan, tokoh spiritual, dan tetua adat akan berkumpul dan berkeringat untuk mencapai mufakat pada 28-30 November 2014 tentang tema besar di atas bersama elaborasi tematiknya. Ini temu akbar kedua di mana Deklarasi Cikini 2009 yang dihasilkan temu akbar pertama (diikuti 80-an peserta) jadi landasan gagasan di mana ternyatakan di dalamnya: kebudayaan nasional Indonesia berbasis realitas historis, geografis, hingga arkeologis sebagai kebudayaan maritim.

Apakah 150 peserta dari berbagai kalangan di tengah kebebasan preferensial hingga di tingkat pemikiran dan klaim kebenaran ini mampu bermufakat? Inilah sebuah ujian laboratoris bagi kebudayaan kita, kebudayaan yang konon menjadi faktor tunggal kita berbangga dan merasa berdaulat, di tengah semua sektor yang melulu jadi pecundang bahkan di level regional kecil, seperti ASEAN.

Apa pun yang dapat dihasilkan, sebuah langkah dari upaya besar yang mesti berlanjut ke masa depan telah kita tapakkan.

Radhar Panca Dahana Budayawan

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010340323
Powered by Telkomsel BlackBerry®