Bidvertiser

Tutorial Belajar Menyetir Mobil Manual

Rabu, 11 Oktober 2017

TAJUK RENCANA: Soliditas Pemerintahan (Kompas)

Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya soliditas TNI dan Polri guna menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilu serentak 2019.

Harapan dan harus dibaca sebagai perintah Presiden Joko Widodo patut digarisbawahi. TNI dan Polri haruslah tetap memelihara peran profesional sejak reformasi tahun 1998 sebagai alat pertahanan negara dan alat keamanan serta pelindung masyarakat. Keduanya tidak perlu ditarik-tarik ke dalam wilayah politik praktis. Sikap netral dan independen TNI dan Polri dari semua kekuatan politik adalah penyangga stabilitas politik.

Dalam konteks untuk membangun soliditas itulah, peran pimpinan TNI dan pimpinan Polri, di bawah komando Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan penguasa tertinggi angkatan, amatlah diperlukan. Kedua lembaga harus saling menguatkan dan berbagi peran untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara serta menjaga prinsip demokrasi dan ideologi negara Pancasila. Kedua pemimpin harus terus bisa membangun saling percaya.

 
KOMPASPresiden Joko Widodo mengingatkan perlunya soliditas TNI dan Polri guna menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilu serentak 2019.

Di tengah gencarnya revolusi digital yang ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial yang membelah masyarakat, kita memandang soliditas bukan hanya ditujukan untuk TNI dan Polri. Upaya membangun soliditas di tubuh pemerintahan, soliditas di dalam Kabinet Kerja, soliditas di dalam partai pendukung pemerintah mutlak harus dilakukan. Soliditas dalam pemerintahan ikut ditentukan oleh pola komunikasi publik yang akan dikembangkan. Informasi yang simpang siur, bantah-membantah, atau perdebatan di ruang publik akan dibaca publik sebagai tidak solidnya pemerintahan. Keterbelahan di elite akan membawa pembelahan di masyarakat.

Soliditas harus terus diupayakan dengan intensnya komunikasi. Presiden Joko Widodo harus intens untuk terus membangun dialog di dalam pemerintahan, termasuk dengan partai politik pendukung pemerintah. Para pemimpin partai politik, khususnya partai politik pendukung, perlu dilibatkan untuk mendukung langkah-langkah kebijakan pemerintah. Argumen dan pertimbangan harus didiskusikan dalam lingkup pemerintah dan partai pendukung pemerintah. Berbeda pendapat boleh saja terjadi dengan argumentasi untuk memperkuat demokrasi. Akan tetapi, semua itu harus diarahkan pada tujuan yang lebih produktif.

Meningkatkan level kepercayaan publik, memberikan harapan Indonesia di masa depan akan hadir jika soliditas pemerintah dalam gagasan dan tindakan bisa ditangkap masyarakat. Publik membutuhkan sinyal yang jelas apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945, yang salah satunya kesejahteraan seluruh rakyat.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2017, di halaman 6 dengan judul "Soliditas Pemerintahan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Koperasi dan Usaha Ultra-mikro (DEWI HUTABARAT)

Baru-baru ini, pemerintah meluncurkan program kredit ultra-mikro untuk mendukung usaha ultra-mikro. Jumlahnya lebih dari 40 juta unit usaha atau lebih dari 90 persen total unit usaha di Indonesia.

Penyaluran kredit dilaksanakan dengan mengikutsertakankoperasi. Usaha ultra-mikro menyediakan pekerjaan untuk sedikitnya 40 juta orang. Jika kredit usaha ultra-mikro dapat mengembangkan 10 juta unit usaha dan menambah 1 tenaga kerja, berarti terbuka pekerjaan untuk 10 juta orang..

Yang perlu dicermatiadalah apakah pemberian kredit ultra-mikro saja sudah cukup untuk mendorong perkembangan usaha ultra-mikro?

Mari kita tengok sedikit situasi hari ini. Pertama, kebijakan ekonomi dengan pola usaha individual, yang berorientasipada kompetisi danpengumpulan keuntungan oleh pemilik modal, telah melahirkan kesenjangan.

Kedua, kesenjanganantara lain tampak pada 98,8 persen unit usaha adalah mikro, 1 persen usaha kecil, dan selebihnya 1 persen usaha menengah dan 0,01 persen usaha besar.

Ketiga, kesenjangan juga tecermin dalam kepemilikan aset, 10 persen terkaya di Indonesia memiliki 77 persen aset dan 1 persen memiliki lebih dari 50 persen kekayaan negeri.

Untuk mengubah situasi ini tentu perlu strategi berbeda, dan sudah semestinya jika kita serius menelaah strategi pengembangan ekonomi yang berbasis gotong royongatau kebersamaan sebagai strategi "penyeimbang".

Berbasis kebersamaan

Kita sebagai bangsa yang berkarakter gotong royong sebenarnya sudah menyadari pentingnya membangun ekonomi yang berbasis kebersamaan. Itulah koperasi, yang sering disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Di sejumlah negara, peran koperasi pada ekonomi warga dapat dilihat dari International Cooperative Alliance.

Pada 2014, di Amerika Serikat 20..000 koperasimembuka 2 jutapekerjaan, di Perancis 21ribu koperasi memberi pekerjaan1 juta orang. Di Jepang 91 persen petaninya anggota koperasi dengan nilai usaha lebih dari 90 miliar dollar AS. Di Selandia Baru, koperasi menguasai 95 persen produk berbasis susu (dairy products) dalam negeri dan ekspor.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM per Maret 2017, jumlah koperasi aktif di Indonesia sekitar 150.000 unit, 26 juta anggota, volume usaha setahun Rp 175 triliun, dan sisa hasil usaha Rp 8 triliun, menyerap sekitar 350.000 tenaga kerja.

Sayang,persepsi orang terhadap koperasikebanyakan sekadar koperasi simpan pinjam, lengkap dengan berbagaipengalaman pahit masyarakat. Sedemikian merasuknya citra koperasi sebagai koperasi simpan pinjam, dalam paparan strategi ekonomi diIndonesia Development Forum 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memasukkan koperasi dalam skema keuangan mikro, tak menyebut koperasi sebagai strategi utama dalam pengembangan"Industri Berbasis Rakyat".

Kenyataannya, memang jarang kita menemukan koperasi disektor-sektor riilyang berkembang besar.. Hampir seluruh rak di minimarket dan supermarket dikuasaiproduk pabrikan besar milik segelintir pemodal. Jaringan toko ritel pun dikuasai oleh pemilik modal individual.

Koperasi sebagai strategi

Koperasibukan (hanya) keuangan mikroatausoal simpan pinjam. Koperasi adalah sistem ekonomi yang menggunakan paradigma berbeda (atau kebalikan) darikapitalisme, mendasarkan diri pada basis "strategi" yang berbedadibandingkan bisnis privat CV dan PT. Secara garis besar, koperasi berfondasi pada kebersamaandan orang,sedangkan usaha privat mengandalkan individudan modal.

Selain perbedaan model pengelolaan, karakter kebersamaan dalam koperasi juga melahirkankeharusan adanya manajemen terbuka yang dapat menghindarkan praktik-praktik usaha tidak adil. Koperasi mestinya dapatbebasdikembangkan untuk segala jenis usaha, membentuk ekosistem yang saling menunjang.

Kredit usaha ultra-mikro akan sangat strategis jika usaha ultra-mikro dikembangkan sebagai koperasidalam segala variasi usaha. Pendampingan usaha dilaksanakan untuk memastikankoperasi usaha ultra-mikro melaksanakan mekanismebertumbuh bersama.Apalagi, penyaluran kredit usaha ultra-mikro dilaksanakan melalui koperasi, bisa langsung terbentuk model-modellinkage antarkoperasi berbagai sektor riil dengan koperasi penyalur kredit.

Semua pemangku kepentingan terkait koperasi dan usaha mikro kecil perlu duduk bersama mengembalikan koperasi pada potensinyasebagai strategi jitu mengembangkan usaha mikro kecil, melengkapi kredit ultra-mikro yang telah diinisiasi pemerintah. Bila puluhan juta usahamikro membangun usaha bersama, kita sebagai bangsa akan punya jaring pengaman ekonomi yang kokohdan berkeadilan.

DEWI HUTABARAT, PENGURUS KADIN INDONESIA BIDANG UMKM DAN KOPERASI; PENGURUS ASIAN SOLIDARITY ECONOMY COUNCIL-INDONESIA; DIREKTUR EKSEKUTIF SINERGI INDONESIA FOUNDATION

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2017, di halaman 6 dengan judul "Koperasi dan Usaha Ultra-mikro".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Pajak Dosa JKN (FACHMI IDRIS)

Pajak dosa (sin tax)—pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tidak dikehendaki atau berdampak merusak pada masyarakat, seperti alkohol atau tembakau—sangat penting diterapkan untuk keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Khususnya, sebagai alternatif mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Translasi sin tax adalah cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang pemakaiannya menimbulkan dampak negatif. Contoh pajak dosa adalah cukai rokok. Dosanya, membuat masyarakat sakit.

Karena sifat "dosanya", cukai harus dikembalikan untuk mengatasi bahaya kesehatan akibat rokok. Studi ilmiah bahaya rokok terhadap kesehatan tidak terbantahkan. Namun, pemerintah tidak bisa menghentikan perokok. Artinya, silakan merokok. Cukai adalah mekanisme yang adil untuk membayar dosa karena merusak kesehatan.

Di ASEAN, Filipina adalah negara yang sangat baik mengelola pajak dosa tersebut. Di Eropa, Romania dapat dijadikan acuan (benchmark). Filipina melalui BPJS kesehatannya (Philhealth) menerima alokasi 85 persen dana cukai rokok untuk membiayai JKN mereka. Apakah Filipina hebat? Tidak juga. Filipina menjalankan apa yang seharusnya, yaitu menggunakan pajak dosa secara benar.

Pajak dosa dan defisit BPJS Kesehatan

Pemanfaatan pajak dosa untuk JKN KIS harus dipahami dalam konteks penjelasan utuh tentang adanya pemberitaan defisit BPJS Kesehatan yang selama ini dominan digambarkan karena adanya salah kelola. Hal ini perlu disampaikanmengingat tidak ada yang menjelaskan lebih dalam bahwa pendanaan JKN KIS berprinsipkan anggaran berimbang.

Apa yang dimaksud anggaran berimbang? Untuk diketahui, JKN KIS dihitung setiap tahunnya, berdasarkan prinsip pendapatan dan pengeluaran haruslah sama. Pendapatan utama bersumber dari iuran peserta. Hal yang belum banyak diketahui publikadalah iuran saat ini belum sesuai angka ideal hitungan akademik.

Seharusnya iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 3 adalah sebesar Rp 53.000, tetapi ditetapkan sebesar Rp 25.500. Artinya apa? Artinya, apabila ada satu peserta mandiri mendaftar, BPJS Kesehatan tekor Rp 27.500 per kepala. Bayangkan kalau yang mendaftar berjuta-juta orang. Belum lagi peserta mandiri kelas 2 serta masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya juga di bawah angka seharusnya. Kondisi ini menjadi sumber utama defisit BPJS Kesehatan.

Pilihan politik anggaran

Sangat menarik. Iuran kurang, programnya nekat dijalankan. Di sinilah kuatnya komitmen pemerintah untuk memastikan amanah konstitusi berjalan. Opsi menaikkan iuran bukan satu-satunya pilihan karena pemerintah tidak ingin membebani rakyat.

Ada opsi lain, yaitu mengurangi manfaat JKN KIS. Misalnya, pelayanan penyakit jantung dihilangkan. Pasti defisit hilang sendiri. Defisit tahun 2016 sebesar Rp 6,8 triliun. Biaya beban membayar penyakit jantung Rp 7,4 triliun. Namun, ini juga tidak menjadi pilihan. Bagaimanapun juga, hak atas sehat adalah hak warga. Presiden Jokowi menjamin hal tersebut.

Mengingat opsi menaikkan iuran dan mengurangi manfaat bukan pilihan, regulasi memberikan opsi terakhir, yaitu pilihan politik anggaran berupa suntikan dana tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebuah pilihan berat mengingat anggaran negara terbatas.

Pilihan ini tidak tiba-tiba. Berbeda dengan pemberitaan tentang defisit BPJS Kesehatan yang terkesan "seksi", perhitungan adanya defisit sudah dilakukan secara matang, paling tidak di setiap awal tahun anggaran.Berbasis data historis pemanfaatan JKN KIS, jutaan data dianalisis. Berapa banyak masyarakat menggunakan. Berapa rupiah rata-rata biaya kesehatan setiap kali pemanfaatan. Berapa besar biaya pelayanan dikendalikan sehingga tidak terjadi pembayaran berlebih. Berapa besar pemanfaatan yang tidak perlu dapat dicegah. Kesemuanya itu membutuhkan keahlian tertentu.

Dalam penyusunan anggaran, terlibat Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan yang memprediksi terjadinya defisit. Artinya, sebelum berjalan sudah diketahui JKN KIS akan defisit. Kemudian disiapkan alokasi dana tambahan. Lalu, dari mana uangnya? Dari APBN pasti akan sangat membebani.

Berkaca ke Filipina, harusnya kita mengoptimalkan pajak dosa. Pisahkan pajak dosa dari pajak umum. Alokasikan khusus untuk kesehatan. Sayangnya, postur APBN menempatkan pajak dosa sebagai sumber anggaran pembangunan yang dipakai ke mana-mana. Apakah memungkinkan dilakukan "re-posturisasi" APBN bersumber cukai tembakau untuk dialokasikan khusus guna menutup defisit JKN? Jawabnya tidak mudah, bahkan tidak mungkin.

Pungutan rokok untuk kesehatan

Lalu, apakah JKN KIS akan bangkrut? Tentu tidak selama ada komitmen mencari jalan keluar. Saat ini dipersiapkan opsi bauran intervensi untuk memastikan keberlanjutan JKN KIS.Bauran itu antara lain pemanfaatan pajak rokok di luar skema cukai rokok, APBD khusus untuk JKN, berbagi biaya ke Asuransi Jasa Raharja untuk JKN KIS akibat kecelakaan lalu lintas dan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk JKN KIS pada penyakit akibat kerja.

BPJS Kesehatan telah mengkaji usulan menutup defisit JKN KIS melalui inovasi pendanaan Pungutan atas Rokok untuk Kesehatan (PRUK). Hal yang berbeda dengan cukai rokok yang kadung masuk APBN sebagai pendapatan negara yang bercampur jadi satu. Juga berbeda dengan pajak rokok, yang merupakan pungutan pajak atas nilai cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dialokasikan ke provinsi?

Sudah diketahui akhirnya, pendanaan BPJS Kesehatan mengalami defisit akibat belum idealnya struktur iuran. Kemudian, diperberat untuk membiayai penyakit akibat rokok. Dua kondisi yang berpotensi mengganggu keberlanjutan JKN KIS sehingga diperlukan sumber pendanaan baru di luar cukai rokok.

Gagasan sumber pendanaan baru adalah PRUK. Sifatnya on top dari cukai rokok dan tidak akan membebani APBN. Pungutan ini digunakan untuk menutup defisit JKN KIS secara umum. Tidak hanya bagi peserta JKN KIS yang merokok karena faktanya banyak peserta JKN KIS menjadi perokok pasif.

PRUK memiliki keunggulan. Pertama, tidak mengurangi alokasi anggaran kesehatan. Kedua, tidak membebani pemerintah daerah. Ketiga, mekanisme pungutannya lebih mudah. Potensi dana terkumpul dari PRUK mulai dari Rp 13,80 triliun hingga Rp 21,30 triliun per tahun.

Penerapan PRUK tidak boleh mengganggu keberadaan industrisigaret kretek tangan (SKT).Usulannya adalah PRUK diterapkan pada industri rokok buatan mesin.Pertimbangannya adalah pangsa pasar cukup besar,bersifat padat modal, jumlah pabrik lebih sedikit, dan merupakan penyumbang konsumsi rokok terbanyak. Opsi ini akan mengurangi keberatan dari pabrik rokok jenis SKT yang bersifat padatkarya dan jumlah pabriknya lebih banyak. Dengan demikian, adanya PRUK bersama cukai dan pajak rokok akan semakin memberikan kontribusi positif untuk pembangunan kesehatan dan keberlanjutan JKN KIS.

FACHMI IDRIS, DIRUT BPJS KESEHATAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2017, di halaman 6 dengan judul "Pajak Dosa JKN".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Stabilitas Spanyol Terancam (Kompas)

Catalonia akan mengumumkan kemerdekaan Catalonia Rabu dini hari. Pemerintahan Madrid mengancam mencabut otonomi Catalonia jika itu terjadi.

Jika kedua pihak tetap berkeras, stabilitas Spanyol akan terpuruk. Sepekan setelah referendum kemerdekaan di Catalonia yang dinyatakan ilegal oleh pemerintahan PM Mariano Rajoy, krisis kini memasuki tahap paling genting, yaitu rencana deklarasi kemerdekaan oleh pimpinan Catalonia, Carles Puigdemont, di parlemen. Puigdemont mengklaim pihaknya telah berupaya melakukan mediasi dengan Madrid, tetapi Madrid menolak upaya itu. Alasan ini mendorong Catalonia melanjutkan rencananya.

Sebaliknya Perdana Menteri Rajoy menilai, referendum yang diikuti 43 persen warga Catalonia itu bertentangan dengan konstitusi. Madrid bersedia melakukan dialog jika berlangsung dalam koridor hukum. Intinya, cabut dulu opsi kemerdekaan, baru dialog dilaksanakan.

Bukan hanya itu, Rajoy, yang pekan lalu mengerahkan belasan ribu polisi nasional untuk membubarkan referendum, juga mengancam akan mencabut otonomi Catalonia jika tetap melaksanakan aksi sepihak. Sesuai konstitusi, pemerintahan Madrid bisa mengambil alih kontrol wilayah-wilayah otonom jika dianggap tak mampu menjalankan mandat.

Langkah pemerintah yang meminta maaf kepada warga Catalonia yang luka-luka akibat tindakan polisi yang eksesif membuat Puigdemont kehilangan "kartu" untuk mengeksploitasi kemarahan warga terhadap pemerintah.. Kartu berikutnya yang dimainkan oleh Puigdemont adalah soal dialog, seakan-akan pendekatannya yang terbuka dan menginginkan penyelesaian damai melalui dialog ditolak Madrid.

Namun, Madrid tak mau terjebak dalam genderang Puigdemont karena posisi politik pemerintah jauh lebih kuat. Bukan hanya Raja Spanyol Felipe VI, semua wilayah lain di Spanyol mendukung langkah persatuan PM Rajoy. Bahkan, separuh warga Catalonia juga tak menginginkan kemerdekaan. Dalam jajak pendapat nasional sebelum referendum, hanya 41 persen warga Catalonia ingin merdeka dan 49 persen menolak.

Persoalannya, sampai di batas mana Madrid akan "bersabar" dan menggunakan akal sehat karena sebetulnya semua amunisi sudah di tangan, yaitu ribuan polisi nasional yang diperintahkan untuk tetap tinggal di Barcelona, konstitusi Spanyol yang mengizinkan pencabutan otonomi, dan dukungan rakyat.

Bagaimanapun Rajoy harus memperhitungkan risiko politik yang akan ditanggung oleh pemerintahannya, rakyat Spanyol, dan juga Eropa. Jika krisis Spanyol meluas menjadi perpecahan terbuka, stabilitas Spanyol akan terpuruk. Hal ini akan berimbas pada kondisi ekonomi dan sosial, bukan hanya Spanyol, melainkan juga Eropa..

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2017, di halaman 6 dengan judul "Stabilitas Spanyol Terancam".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Rekrutmen Pegawai Kemlu//Kesejahteraan Petani Belum Berubah (Surat Pembaca Kompas)

Rekrutmen Pegawai Kemlu

Saya adalah pensiunan pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berumur 79 tahun. Saya ingin menuturkan kebingungan saya mengenai tata cara penerimaan pegawai di Kementerian Luar Negeri.

Saya mempunyai dua cucu yang melamar ke Kemlu. Keduanya sangat spesial. Mereka lulusan Universitas Indonesia dengan IPK di atas 3,3—bahkan 3,8 skala 4—dan cum laude. IELTS 7,5 dan TOEFL di atas 600.

Hal serupa terjadi juga pada sahabat cucu saya, lulusan Universitas Indonesia, yang melamar ke Kemlu dengan kondisi nilai yang hampir sama dengan kedua cucu saya itu Perlu ditambahkan ketiganya lulus delapan semester kegiatan perkuliahan.

Dalam persyaratan pengajuan lamaran itu disebutkan bahwa IPK minimal 2,75 skala 4 dan mereka dari program studi sesuai dengan yang diperkenankan untuk mendaftar. Semua syarat sudah dipenuhi sehingga mereka dapat mengunggahnya ke laman Kemlu dan berkas fisik sudah dikirimkan jauh hari sebelum batas waktu. Meski demikian, ketiga anak tersebut dinyatakan tidak lulus persyaratan administratif.

Setahu saya, persyaratan administratif adalah saringan awal dari jumlah tes berikutnya. Dengan demikian, jika persyaratan administratif itu sudah dipenuhi, tentu tes selanjutnya itulah yang akan menentukan. Alangkah sayangnya, secara subyektif, dapat saya katakan ketiga anak tersebut adalah anak yang cerdas dan disiplin. Sangat ironis, mereka tidak dapat mengikuti tes-tes selanjutnya untuk menentukan fit and proper mereka.

Mudah-mudahan hal ini tidak menjadi preseden bagi pelamar-pelamar terbaik lainnya yang gugur sebelum tumbuh dan berkembang.

RBG SOEGIARTO PRYOKOESOEMO, JL. ADHYAKSA, SUKAPURA, BANDUNG

Kesejahteraan Petani Belum Berubah

Membaca "Tanggapan Kementan" di Surat kepada Redaksi edisi Kamis, 5 Oktober lalu, saya terkejut. Kebetulan 1-2 hari sebelumnya saya berada di Kecamatan Gantar/Haurgeulis mengunjungi keluarga petani di sana. Dari obrolan dengan mereka, terbaca bahwa keadaan kesejahteraan para petani ini masih belum berubah.

Harga gabah kering giling memang naik, tetapi mereka tidak dapat menjual karena persediaan gabah kering hanya itu dan untuk persediaan makan keluarga (karena khawatir beberapa bulan mendatang belum ada panen).

Terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang sudah bekerja keras. Yang penting bagi petani adalah kesejahteraan mereka. Sebagai penyangga kebutuhan makanan pokok beras bagi Ibu Kota, selayaknya petani diberi perhatian. Sebaiknya ada koordinasi antar-kementerian terkait.

Sulit menemui ahli pertanian yang dapat menjadi acuan, minimnya pendidikan sekelas SMK pertanian bagi tenaga muda pertanian. Banyak di antara mereka yang tidak menjadi peserta BPJS. Tidak meratanya pembagian Kartu Indonesia Pintar dan ini menjadi beban juga.

Sepertinya mereka dibiarkan dari tahun ke tahun menjadi mesin produksi yang harus membeli bahan kebutuhan rumah tangga dan produksi dengan harga lebih mahal dan berkualitas rendah. Bahan makanan yang baik untuk kesehatan, seperti daging, ikan, dan buah, tak terjangkau.

Apalagi jika kita bicara kesehatan dan pengobatan. Bukannya mereka tidak tahu bagaimana caranya hidup sehat, tetapi mereka tidak punya dana cukup untuk membeli makanan dan vitamin yang baik. Mereka sudah bekerja dengan cucuran keringat di bawah terik matahari dan air mata ketika malam hari untuk membuat sumur bor agar dapat mengairi sawahnya.

Di banyak negara lain, petani disubsidi pemerintahnya. Memang ini bukan hanya tugas Kementan saja, melainkan juga tugas kita semua dalam mengemban amanah rakyat sesuai dengan visi Nawacita Kabinet Jokowi-JK: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Saya ucapkan terima kasih atas Catatan Redaksi terhadap "Tanggapan Kementan" itu yang sesuai dengan kenyataan. Saran saya, Kompas mengumpulkan tulisan berkenaan pertanian yang telah diturunkan bulan lalu untuk dijadikan satu buku sebagai referensi dan kajian agar keadaannya tidak selalu berulang.

JIMMY SANDJAJA, TANJUNG DUREN SELATAN, JAKARTA BARAT

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Ragam dalam Keragaman (NUR ROFIAH)

Selama dua minggu, sejumlah tokoh perempuan Muslim Indonesia mengikuti Kursus Pengembangan Kepemimpinan (Leadership Development Course) yang diselenggarakan Alfred Deakin Institute (ADI) di Deakin University, Melbourne, Australia, akhir September 2017.

Kegiatan itu merupakan rangkaian program hibah Australia Awards Indonesia Pemerintah Australia bagi Indonesia.

Dalam cara pandang politik persatuan di Indonesia, keragaman kerap dipandang sebagai penyebab konflik. Karena itu, pesan yang sering disuarakan adalahunity in diversity. Maknanya kurang lebih sama dengan Bhinneka Tunggal Ika atau berbedabeda tetapi tetap satu. Kita diminta melihat titik persamaan dalam melihat keragaman. Meski berbeda suku, bahasa, dan agama, kita adalah sama sebagai bangsa Indonesia. Tentu pesan ini penting dan secara kontekstual dibutuhkan Indonesia dalam mempersatukan tekad bersama sejak mengusir penjajah, dari era pembangunan hingga era reformasi.

Namun, demi dan atas nama persatuan, titik persamaan dan titik perbedaan telah disikapi secara tidak imbang. Titik persamaan mendapatkan perhatian jauh lebih besar daripada titik perbedaan. Kita diingatkan terus-menerus dengan bahaya SARA. Demi persatuan kita diminta meniadakan perbedaan. Di sinilah kemudian muncul masalah karena perbedaan adalah realitas yang tidak bisa diabaikan.

Perhatian berlebihan pada titik persamaan telah melahirkan kecenderungan memandang dan menyikapi segala sesuatu secara tunggal. Titik persamaan kemudian bergeser pada penyeragaman. Pijakan bersama tak lagi diletakkan pada titik persamaan melainkan penyeragaman atas nama persamaan. Umumnya persamaan merujuk kepentingan kelompok mayoritas, baik dari sisi jumlah maupun kuasa (power). Segala yang berbeda dengan kehendak, cara pandang, dan kepentingan sang mayoritas diminimalkan demi persatuan. Dalam situasi ini, apa yang disebut sebagai kepentingan publik tak lebih dari pengutamaan kepentingan mayoritas. Mereka menjadi kiblat standar penyeragaman, sementara pihak minoritas dituntut menyesuaikan diri.

Pengabaian pada titik perbedaan juga berakibat pada tak terlatihnya kita menyikapi perbedaan secara arif. Persatuan yang dibangun dengan mengabaikan perbedaan sebetulnya persatuan rapuh. Perpecahan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja ketika sentimen perbedaan ini di-obok-obok, terutama oleh mereka yang kepentingan kelompoknya justru terhalang oleh persatuan. Di sinilah multikulturalisme jadi penting dan niscaya..

Multikulturalisme

Keragaman adalah fitrah kemanusiaan. Ia meliputi hal-hal taqdiri, seperti jenis kelamin, suku, bangsa, dan hal yang diyakini ilahi seperti agama. Apalagi dalam hal-hal yang bersifat ikhtiyari. Misalnya jender sebagai respons manusia atas perbedaan jenis kelamin; atau tafsir dan tradisi agama sebagai respons atas agama; bahasa sebagai hasil keragaman suku dan bangsa, serta banyak hal lain yang sejatinya konstruk sosial dan kebudayaan manusia. Aneka keragaman ini terjalin berkelindan membentuk kultur yang sangat beragam.

Multikulturalisme adalah kesadaran tentang pentingnya menerima keragaman bukan lagi sebagai ancaman perpecahan, melainkan kekayaan dan kekuatan sosial. Dengan demikian, multikulturalisme tak hanya sampai pada pengakuan atas adanya keragaman, tetapi juga pelibatan maksimal setiap unsur keragaman masyarakat demi kemajuan bersama. Dalam titik ini pencarian persamaan terletak pada upaya memenuhi kepentingan publik/bersama sebagai kepentingan seluruh pihak tanpa kecuali.

Dalam cara pandang multikulturalisme, perbedaan mendapatkan perhatian seimbang dengan persamaan. Potensi-potensi kelompok minoritas mendapatkan ruang berkontribusi dalam pemenuhan kepentingan publik. Kebutuhan khusus mereka mendapatkan perhatian seimbang dengan kebutuhan mayoritas.

Layanan publik dengan demikian meliputi kebutuhan khusus kelompok minoritas, seperti kebutuhan khusus sebagai penganut agama minoritas, kemampuan fisik berbeda (different ability/difable), anak-anak dan usia lanjut, perempuan terutama yang sedang menjalani masa reproduksi, seperti menstruasi, hamil, dan menyusui. Dalam cara pandang multikultural, pemenuhan kepentingan minoritas akan dengan sendirinya membawa manfaat bagi mayoritas.

Multikulturalisme mengandung dua sayap nilai yang saling menguatkan dan mesti ada secara bersama. Pertama, melihat titik persamaan sebagai cara untuk membangun persatuan. Titik ini bisa menjadi landasan perumusan nilai-nilai bersama sebagai pijakan sekaligus payung bersama. Unity within diversitycukup pas menggambarkan nilai ini. Kedua, melihat titik perbedaan sebagai keragaman potensi untuk maju bersama.Diversity within diversity, merefleksikan nilai ini. Karena keragaman menjadi bekal untuk maju, multikulturalisme tetap tidak menghendaki penggunaan budaya apa pun, termasuk tafsir agama, untuk melakukan ketidakadilan.

Keragaman perempuan

Diversity within diversity menjadi salah satu konsep yang cukup kuat dibahas selama kursus. Gagasan Pemerintah Australia dalam memilih multikulturalisme sebagai visi politik dan praktik pembangunan tergambar dari beragam presentasi yang disajikan sejumlah narasumber, baik para perempuan praktisi politik, pimpinan daerah, aktivis media, maupun NGO yang bekerja untuk kelompok imigran. Bahkan, dalam isu kesehatan, garis perjuangan NGO setempat, seperti The Multicultural Centre for Women's Health di Collingwood Melbourne, adalah menghadirkan keragaman sebagai basis layanan. Misalnya, layanan konsultasi kesehatan bagi perempuan dengan menggunakan 19 bahasa di luar bahasa Inggris sembari menyediakan kursus bahasa Inggris bagi perempuan dan remaja imigran agar dapat mengakses informasi layanan dasar yang jadi hak mereka sebagai warga.

Relasi timpang jender kerap menempatkan perempuan sebagai minoritas dalam forum pengambilan keputusan meski secara jumlah mereka mayoritas. Di dunia maskulin, kepentingan publik disandarkan pada perspektif lakilaki yang sejak awal dijadikan patokan kepentingan karena berangkat dari asumsi ruang publik adalah ruang lelaki sebagai pencari nafkah utama. Akibatnya, yang disebut kepentingan publik bisa mengabaikan kebutuhan khas perempuan. Cara pandang multikulturalisme menghendaki agar kepentingan perempuan menjadi bagian dari kepentingan publik sehingga menentukan kebijakan dan kelengkapan layanan publik. Perempuan adalah warga negara penuh.

Perempuan sebagai salah satu unsur keragaman juga mengandung keragaman di dalamnya. Ragam latar belakang budaya dan agama; status perkawinan seperti lajang, menikah, menikah tapi belum punya anak, punya anak sekaligus menjadi ibu tunggal; aneka usia seperti anak-anak, remaja, usia produktif hingga lansia; perbedaan kemampuan fisik; punya pengalaman kekerasan berbeda-beda, dan seterusnya.

Pada akhirnya, multikulturalisme mengajarkan kepada kita untuk bersatu tanpa meniadakan perbedaan. Titik temu menjadi perekat, dan titik beda jadi penguat. Bersatu dalam persamaan dan respek pada perbedaan.

NUR ROFIAH, DOSEN STUDI AL QURAN DI PERGURUAN TINGGI ILMU AL QURAN JAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2017, di halaman 7 dengan judul "Ragam dalam Keragaman".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Tentara, Modal, dan Politik (J DANANG WIDOYOKO)

Banyak pengamat melihat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mulai berkampanye. Secara khusus Gatot dinilai sedang memobilisasi dukungan dari partai dan organisasi Islam. Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan mobilisasi nonton bareng film G30S/PKI adalah salah satu strategi yang disebut-sebut dipakai untuk menggalang dukungan guna mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Banyak pihak pun memintanya mundur dari jabatan Panglima TNI.

Manuver Gatot oleh banyak pengamat dilihat sesungguhnya bukan sekadar mewakili ambisi pribadi. Langkah Gatot dianggap mewakili kekecewaan dan frustrasi TNI, khususnya TNI AD, yang kehilangan peran dan juga akses ke sumber daya material. Berangkat dari pemahaman tentang modal di Indonesia, sangat penting untuk merumuskan kebijakan TNI profesional serta implikasi finansialnya.

Modal domestik

Richard Robison dalam buku klasik,Indonesia: The Rise of Capital (1986), menunjukkan bagaimana rezim Orde Baru membangkitkan modal domestik. Ia menunjukkan empat modal domestik utama: konglomerat Tionghoa, konglomerasi pribumi, modal negara, yakni BUMN, dan bisnis militer.

Dengan dukungan, fasilitas, dan proteksi, keempat modal domestik ini tumbuh besar menjadi konglomerasi di berbagai sektor. Namun, krisis ekonomi tahun 1997 dan disusul dengan tumbangnya kekuasaan Orde Baru membuat modal domestik menghadapi situasi sulit. Reformasi oleh Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas semua fasilitas dan proteksi untuk modal domestik.

Sementara itu, kebijakan privatisasi dan liberalisasi membuka pintu bagi modal internasional yang menjadi kompetitor bagi modal domestik. Praktis, saat itu adalah masa-masa yang sulit bagi modal domestik.

Robison dan Vedi Hadiz dalam bukuReorganising Power in Indonesia (2004) menunjukkan kebangkitan oligarki. Alih-alih terpinggirkan, elite ekonomi politik justru bangkit setelah reformasi.

Lalu, bagaimana perkembangan modal domestik? Christian Chua menulis bukuChinese Big Business in Indonesia (2009) menyatakan, demokrasi dan desentralisasi justru memfasilitasi ekspansi konglomerat Tionghoa. Dengan besarnya sumber daya finansial yang mereka miliki, peran konglomerat menjadi penting dalam sistem politik yang diwarnai oleh praktik politik uang.

Modal kedua, yakni konglomerat pribumi, juga mampu bangkit, tidak hanya di ekonomi, tetapi juga di politik. Aburizal Bakrie tahun 2007 dinobatkan majalah Forbes sebagai orang terkaya di Indonesia. Bakrie yang pernah memimpin Partai Golkar saat ini mungkin sedang kesulitan dengan beratnya beban utang di grup bisnisnya. Toh, ia masih tetap berada di jajaran atas orang kaya di Indonesia dan sosok berpengaruh di Partai Golkar. Contoh lain, Jusuf Kalla, konglomerat yang kini menjadi wakil presiden.

Modal ketiga, BUMN saat ini bangkit kembali mendominasi berbagai sektor. Fokus pembangunan infrastruktur oleh Joko Widodo menempatkan BUMN-BUMN sebagai pemain penting. Suntikan modal dan pembangunan infrastruktur membuat BUMN-BUMN semakin besar. Sebelumnya, program reformasi BUMN yang didorong oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) berhasil membenahi BUMN. Semester I-2017, total aset BUMN mencapai Rp 6.694 triliun (Kompas.com, 30/8/2017) atau hampir 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Lalu, bagaimana modal domestik keempat, yakni bisnis militer? Berbeda dengan tiga modal domestik lainnya, bisnis militer kini terpuruk. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tegas melarang tentara berbisnis dan memerintahkan TNI untuk menyerahkan unit bisnisnya kepada negara. Sampai saat ini belum jelas bagaimana proses penyerahan bisnis militer itu, tetapi saya menduga, sebagian besar bisnis itu merugi atau diambil alih oleh mitra bisnisnya.

Faktor lain yang menyebabkan bisnis militer surut adalah pemisahan yang jelas antara fungsi pertahanan dan keamanan. Tentara tidak hanya mundur dari bisnis, tetapi juga dalam hal keamanan yang kini menjadi tugas polisi. Dimundurkannya TNI dari tugas keamanan menutup akses tentara ke sumber-sumber pendanaan informal, dan ilegal, terkait proteksi dan keamanan.

Selain terpuruknya bisnis militer, tentara kini juga kehilangan akses atas sumber daya material melalui jabatan-jabatan politis. Generasi Jenderal Gatot Nurmantyo adalah mereka yang dulu masuk TNI berharap setelah pensiun akan menduduki jabatan penting di dalam birokrasi, parlemen, atau kepala daerah.

Dalam lanskap politik yang demokratis, jabatan-jabatan itu hanya didapat melalui kompetisi yang ketat dengan para politisi. Tentu tentara sulit bersaing dengan para politisi yang telah mengembangkan keterampilan dan jaringan bahkan sejak mahasiswa.

Tentara profesional

Terkait dengan manuver Jenderal Gatot yang tengah disoroti, ada dua hal penting untuk didiskusikan. Pertama, dengan mundurnya TNI dari parlemen dan ditutupnya bisnis militer, secara umum tentara telah kembali ke barak. Tetapi, kini justru politisi sipil "mengajak" TNI untuk melompat pagar keluar dari barak dan kembali berpolitik.

Kedua, mengembalikan ke barak dan menjadikannya sebagai tentara profesional membutuhkan biaya. Tanpa memperhitungkan biaya ini, ajakan para politisi mengundang Jenderal Gatot, dan juga kelak jenderal-jenderal lain, akan terus berulang. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk merumuskan seperti apa tentara profesional serta berapa ongkos yang dibutuhkan.

Menjadikan TNI sebagai tentara profesional membutuhkan biaya yang besar, tetapi sangat penting bagi masa depan politik dan demokrasi di Indonesia.

J DANANG WIDOYOKO, MAHASISWA AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2017, di halaman 7 dengan judul "Tentara, Modal, dan Politik".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Main Ad

hati berbicara