Cari Duit di AMAZON

Bisnis

Selasa, 26 Juli 2016

Memutus Reproduksi Terorisme (MASDAR HILMY)

Kematian Santoso, pemimpin organisasi teroris Mujahidin Indonesia Timur, dalam sebuah operasi gabungan TNI dan Polri di Poso (Senin, 18/7), sama sekali tak menjamin berakhirnya ideologi radikalisme dan terorisme di Tanah Air. Justru yang perlu dikhawatirkan sebaliknya: munculnya simpati diam-diam dari kalangan teroris dan bangkitnya mitos kesyahidan baru di kalangan mereka.

Dalam konteks ini, kematian seorang teroris hanya akan melapangkan jalan bagi munculnya aksi-aksi kesukarelawanan para teroris untuk mengobarkan semangat balas dendam terhadap apa pun yang mereka persepsi sebagai "musuh".

Dalam konteks ini, yang muncul adalah lingkaran setan kekerasan tak berkesudahan antara aparat keamanan dan para teroris. Dan, yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah ketika para teroris sudah meluaskan definisi "musuh"; bukan saja kombatan seperti aparat keamanan, juga nonkombatan atau warga sipil.

Fenomena terorisme di Perancis (Kamis, 14/7) melalui aksi menabrak kalangan sipil yang menewaskan 80 warga merepresentasikan pergeseran definisi musuh oleh para teroris dari kombatan ke nonkombatan. Jika sudah demikian, sipil ataupun militer sudah tidak ada bedanya lagi: sama-sama musuh yang harus diperangi.

Struktur kesempatan

Dalam perspektif teori gerakan sosial, fenomena terorisme tidak bisa dipandang hanya sebatas persoalan ideologis semata, tetapi juga persoalan ketidakseimbangan sosiologis. Ketidakseimbangan semacam ini mewujud dalam bentuk deprivasi sosial, kesenjangan ekonomi, dan represi politik. Ideologi hanya berperan sebagaimass-mobilizing factor untuk memenangkan simpati dan pikiran orang-orang yang menjadi korban dari ketidakseimbangan sosiologis dimaksud. Oleh karena itu, ideologi terorisme sebenarnya tidak lebih dari sekadar efek domino dari munculnya ketidakseimbangan sosiologis tersebut.

Dalam formulasi yang hampir sama, Olivier Roy (2004) menggunakan istilah "dislokasi sosial" sebagai faktor penyebab kemunculan ideologi radikalisme dan terorisme. Keterjarakan sosiologis antara kelompok radikal dan masyarakat lain, menurut dia, berkontribusi dalam melahirkan kesenjangan kognitif dan berbagai kesalahpahaman di antara keduanya yang berujung pada konflik kekerasan. Artinya, fenomena radikalisme dan terorisme bukanlah melulu soal ideologi, melainkan juga sosial, politik, dan ekonomi.

Kondisi ketidakseimbangan sosiologis pada gilirannya menciptakan apa yang oleh Mohammed M Hafez dan Quintan Wiktorowicz (2004: 65) sebagai "struktur kesempatan" bagi munculnya para aktor atau agensi untuk mengonstruksi ideologi perlawanan dan melakukan gerakan mobilisasi massa. Keduanya merujuk pada ketersediaan aliansi, represi negara, instabilitas politik, dan kekuatan/kelemahan kelembagaan negara. Analisis struktur kesempatan pada akhirnya berbicara tentang konteks lebih luas bagaimana para aktor memanfaatkan peluang dan tantangan untuk melakukan gerakan mobilisasi massa.

Dalam konteks terorisme di Indonesia, kemunculan para ideolog tidak bisa dilepaskan dari tersedianya struktur kesempatan sebagaimana dijelaskan di muka. Sekadar menyebut beberapa, Imam Samudera, Santoso, Azahari, Noordin M Top, dan Maman Abdurrahman adalah deretan nama teroris yang menjadi besar karena diciptakan oleh struktur kesempatan yang ada. Mereka memanfaatkan kecerdasannya untuk merangkai narasi perlawanan teroristik dalam rangka mempersuasi pikiran para korban ketidakseimbangan sosiologis di tingkat akar rumput.

Ketika pentolan teroris seperti Azahari dan Noordin M Top terbunuh pada sebuah penyergapan oleh Detasemen Khusus 88, kita berharap aksi-aksi terorisme segera berakhir. Tetapi, bagaimana kenyataannya? Berkebalikan dengan harapan banyak orang, ternyata ideologi terorisme tetap berbiak, bereproduksi, dan melahirkan "pengantin-pengantin" baru yang siap menjalankan aksi "amaliyah" (bom bunuh diri). Terakhir ada nama Nur Rohman, pelaku bom bunuh diri di depan Markas Polresta Surakarta sehari menjelang Idul Fitri lalu.

Mungkin Nur Rohman atau Santoso tidak memiliki keterkaitan organik dengan pentolan-pentolan teroris di atas. Namun, ketersediaan struktur kesempatanlah yang melahirkan dua figur teroris tersebut. Artinya, kematian Nur Rohman atau Santoso jelas tidak akan mampu memutus reproduksi ideologi terorisme dari sumber asalnya. Operasi demi operasi boleh digelar, tetapi mata rantai ideologi terorisme tidak akan pernah putus jika pemerintah mengabaikan ketidakseimbangan sosiologis di atas. Akibatnya, kemunculan Nur Rohman atau Santoso lain hanyalah soal waktu.

Deradikalisasi integratif

Sayangnya, program pemberantasan tindak pidana terorisme di negeri ini sering tidak dilihat sebagai sebuah aksi integratif-menyeluruh dari hulu hingga hilir yang meliputi pendekatan keras maupun lunak, penindakan dan pencegahan sekaligus. Yang sering tampak di permukaan, persoalan terorisme hanya menjadi persoalan gangguan keamanan atau pelanggaran hukum yang harus ditindak melalui pendekatan keamanan. Di sisi lain, cakupan kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sering tereduksi di wilayah-wilayah yang bukan kantong radikal. Akibatnya, kedua lembaga tersebut tidak pernah bertemu.

Dalam konteks deradikalisasi, yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka panjang adalah mengembalikan ketidakseimbangan sosiologis dalam rangka menutup setiap celah struktur kesempatan. Upaya ini harus berlangsung di semua level kehidupan: sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Masyarakat juga harus dipahamkan bahwa kecurigaan mereka terhadap para penganut ideologi radikal tidak lantas membuat mereka membatasi pergaulan dan ruang gerak mereka. Masyarakat justru berusaha "menyapa" dan menjalin interaksi dengan mereka agar tidak tercipta jarak sosiologis di antara keduanya.

Dalam jangka menengah, upaya deradikalisasi perlu ditandemkan dengan gerakan inklusi sosial, advokasi dan pendampingan para terduga teroris, baik selama di penjara maupun pasca-tahanan melalui program-program pemberdayaan sosial- ekonomi. Harus diakui, program-program pemberdayaan semacam ini sering bersifat karitatif, sporadis, dan tidak berkesinambungan. Itulah mengapa para eks narapidana terorisme banyak mengalami kesulitan memulai hidup baru di masyarakat. Mereka merasa diperlakukan secara "berbeda" dari masyarakat kebanyakan. Akibatnya, banyak dari mereka terlibat kembali dalam jaringan lama terorisme.

Dalam rangka deradikalisasi pula, pemerintah perlu mewaspadai upaya perumitan atau sofistikasi gerakan dan aksi kekerasan oleh teroris. Aksi brutal teroris di Nice, Perancis, perlu menjadi perhatian serius agar deteksi dini bisa dilakukan. Dalam konteks ini, analisis mendalam tentang peta ideologis terorisme beserta kemungkinan bentuk-bentuk perumitan serangan teroris beserta langkah antisipasinya menjadi keniscayaan. Terakhir, pelibatan sebanyak mungkin elemen masyarakat sipil perlu dilakukan agar program deradikalisasi tidak terkesan sekadar proyek pemerintah semata. Semoga!

MASDAR HILMY, GURU BESAR ILMU-ILMU SOSIAL DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Memutus Reproduksi Terorisme".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Proporsionalitas Penanganan Terorisme (KIKI SYAHNAKRI)

Pembahasan revisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Panitia Khusus DPR RI masih berlangsung alot hingga kini. Pro-kontra tentang pelibatan TNI menjaditopik pembahasan paling ramai dibicarakan.

Sementara itu, seolah suatu sukses mengiringi pergantian Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Operasi Tinombala di belantara pedalaman Poso, Sulawesi Tengah, berhasil melumpuhkan pimpinan teroris yang paling dicari selama ini: Santoso alias Abu Wardah. Lalu apakah gerakan insurjensi yang dilakukan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) akan melemah? Anggapan tersebut hendaknya kita kesampingkan dulu. Terorisme berlatar belakang ideologi, apalagi yang sudah menjelma menjadi insurjensi bersenjata dan dilakukan secara gerilya, biasanya telah menyediakan kepemimpinan berlapis demi tujuan perjuangannya.

Kepada TNI, khususnya Batalyon 515/Raider Kostrad yang berhasil melumpuhkan Santoso dan merampas satu pucuk M-16, perlu diberi apresiasi. Namun, hendaknya hal itu tak dijadikan kriteria utama keberhasilan satuan.

Filosofi peperangan gerilya adalah "bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat", karena gerilyawan tidak mungkin mampu bertahan tanpa dukungan rakyat. Maka, kriteria keberhasilan satuan yang tepat adalah "seberapa berhasil memutus mata rantai dukungan ideologi, intelijen dan logistiknya". Indikasinya di lapangan antara lain jika banyak personel lawan yang menyerah akibat sulit memperoleh dukungan intelijen dan logistik, serta yang lebih mendasar adalah menipis dan hilangnya kaderisasi gerilyawan/teroris karena kehilangan dukungan ideologi.

Ungkapan di atas menyimpulkan bahwa problematika terorisme/insurjensi bersifat multi- dimensi karena melibatkan juga rakyat/penduduk sipil. Maka, penanganannya pun harus secara proporsional dan terpadu.

Proporsionalitas

Terorisme, apalagi yang sudah berkembang dalam jaringan global, biasanya memiliki latar belakang ideologi/politik, bertujuan menjatuhkan pemerintah yang sah lalu mengubah ideologi negara dan sistem pemerintahan. Terorisme semacam ini—termasuk yang dilakukan kelompok Santoso—tidak lagi sekadar tindakan pidana, tetapi sudah merupakan makar. Jadi bukan hanya menjadi ranahnya polisi, melainkan harus melibatkan banyak instansi terkait lainnya.

Spektrum penanganan terorisme meliputi aspek "pencegahan" dan "penindakan". Penumpasan kelompok teroris bersenjata secara fisik adalah bagian dari aspek penindakan. Dalam konteks ini terdapat dua bagian pekerjaan utama. Pertama, upaya melumpuhkan kelompok bersenjata lewat tindakan intelijen, teritorial, dan pertempuran. Kedua, penyelesaian kasusnya secara hukum.

Dengan demikian, aspek penegakan hukum hanya bagian/ ujung dari aspek penindakan, bukan inti dari upaya penanganan terorisme. Karena itu, tidak tepat kalau penindakan terhadap terorisme/insurjensi bersenjata semacam ini menggunakan pendekatan "penegakan hukum", tetapi akan lebih tepat jika menggunakan "pendekatan fungsional".

Salah satu fungsi utama militer secara universal—termasuk TNI—adalah pertempuran. Sementara fungsi Polri adalah penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka, penindakan terhadap kelompok Santoso akan lebih tepat jika diserahkan kepada TNI, justru satuan Polri yang seharusnya di-BKO-kan pada satuan TNI.

Pola seperti ini diimplementasikan di banyak negara. Pada masa lalu, Inggris dalam menyelesaikan masalah Irlandia Utara mengerahkan sejumlah besar tentara dipimpin perwira tinggi bintang tiga, sedangkan polisinya cukup dengan polisi daerah dipimpin perwira setingkat komisaris besar. Di sana tidak ada istilah BKO, tetapi cukup berpegang pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Tentara melumpuhkan kelompok bersenjata, sementara polisi menyelesaikan kasus hukumnya sehingga jalannya operasi pun sangat efisien.

Pegangan hukum dan pertanggungjawaban militer dalam operasi melawan insurjensi adalah hukum humaniter atau internasional humanitarian law (IHL) yang berlaku universal. IHL memasukkan insurjensi bersenjata dalam kategori "non-international armed conflict", suatu konflik bersenjata yang bukan bersifat perang antarnegara (international armed conflict),melainkan antara tentara reguler suatu negara melawan insurjensi/pemberontakan bersenjata.

IHL mengatur bahwa ketika kelompok/seorang insurjen mengancam petugas atau orang lain dengan senjatanya, maka mereka atau seseorang tersebut dikategorikan sebagai "kombatan" sehingga legal untuk ditembak/dilumpuhkan. Namun, jika dalam keadaan tidak mengancam, apalagi dalam keadaan menyerah kendati ia memegang senjata, maka ia/mereka bukan kombatan. Dalam IHL juga terdapat prinsip "proporsionalitas". Artinya, dalam konflik bersenjata perlakuan terhadap kombatan serta ekses yang ditanggung oleh rakyat/penduduk sipil akibat konflik bersenjata tersebut harus bersifat proporsional, tidak berlebihan dan harus berpegang pada asas kemanusiaan.

TNI sudah lama mengimplementasikan IHL, menjadi acuan dalam taktik dan teknik bertempur. Sebagai contoh, dalam operasi melawan insurjensi, anggota TNI dilatih untuk mampu melakukan identifikasi bahwa seseorang/kelompok yang mereka hadapi termasuk kategori kombatan atau bukan, sekaligus menjustifikasi menembaknya atau tidak. Dalam suatu pertempuran perjumpaan (pertempuran mendadak), proses identifikasi dan justifikasi tersebut harus mampu dilakukan dalam tempo "empat detik". Perhitungannya karena seorang kombatan yang terlatih akan mampu menarik picu senjatanya dalam waktu empat detik. Contoh lain dalam prosedur pengepungan rumah atau kampung, pasukan pengepung sebelum melakukan serbuan harus meminta lebih dulu agar wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang bukan kombatan agar keluar rumah/kampung.

Namun, yang lebih utama dalam pemberantasan terorisme adalah dikedepankannya aspek pencegahan, dengan bertitik berat pada upaya pencegahan niscaya akan lebih efektif. Dalam konteks Indonesia berarti "mencegah penyebaran ideologi teroris dengan berfokus pada upaya pemantapan implementasi Pancasila". Tindakan utamanya adalah pembangunan karakter atau pembangunan budaya/perilaku masyarakat.

Jika titik berat penanganan terorisme ada pada aspek pencegahan, sekali lagi kurang tepat jika revisi UU Terorisme menggunakan pendekatan "penegakan hukum", akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan "pembangunan budaya".

Keterpaduan

Terorisme biasanya tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat yang diliputi kemiskinan dan ketidakadilan. Untuk itu butuh suatu keterpaduan upaya, tak hanya dalam aspek operasi militer, tetapi juga keterpaduan antara operasi militer dengan upaya penegakan hukum dan pembangunan daerah.

Semua potensi di pusat ataupun daerah harus dipadukan dan diarahkan pada satu titik, yaitu "merebut hati dan pikiran rakyat". Untuk itu diperlukan adanya sistem koordinasi yang ketat dan terkendali oleh satu institusi. Pertanyaan besarnya, apakah penanganan terorisme di Indonesia sudah cukup terpadu? Apakah UU yang ada sudah cukup mengikat semua instansi/pihak terkait sehingga dapat menjamin berlangsungnya keterpaduan? Pertanyaan tersebut perlu menjadi bahan pembahasan dalam revisi UU Terorisme.

Semoga Pansus Revisi UU Terorisme dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat tanpa diwarnai kepentingan politik ataupun sektoral, tetapi hanya dengan pendekatan empirik demi kepentingan bangsa-negara.

KIKI SYAHNAKRI, KETUA BADAN PENGKAJIAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT (PPAD)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Proporsionalitas Penanganan Terorisme".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Krisis Humanitarian di Eropa (EKO WIJAYANTO)

Menarik menyimak perbincangan berjudul "Europe is Kaput. Long live Europe!" di Youtube,sebuah acara yang diadakan oleh Southbank Centre di London mengenai geopolitik global.

Pembicara yang berpartisipasi dalam acara ini adalah Slavoj ZZizzek, Yanis Varoufakis, dan Julian Assange. Acara ini diadakan hanya beberapa hari setelah kejadian serangan teroris di Paris dan pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan berhubungan dengan kejadian tersebut.

Sejak beberapa bulan sebelum kejadian di Paris, isu yang menjadi fokus politis utama di Eropa adalah perjuangan kelas masyarakat yang terjadi akibat sistem kapitalisme. Hal yang menjadi penyebab utama krisis pengungsi ini kemudian dieksploitasi. Fokusnya berubah dari sosio-ekonomis jadi topik humanitarian.

Pendekatan humanitarian mengajak orang-orang untuk "memandang para pengungsi sebagai manusia yang sama seperti kita semua (orang Eropa)". Ini adalah pendekatan yang salah. Memang mudah untuk bersimpati pada orang-orang yang sama seperti kita, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menyadari bahwa mereka tidak benar-benar sama dengan kita.

Ada perbedaan standar tentang apa yang termasuk sebagai "pembunuhan besar-besaran" di Eropa dengan di negara-negara Dunia Ketiga. Kehidupan di Paris berjalan "normal" dan damai, kemudian terjadi kejadian mengerikan dan berakhir dalam satu malam, dan setelah itu langsung meledak omong kosong humanitarian di mana-mana.

Ada yang tidak disadari oleh para pemeluk humanitarian ini. Mereka hanya tahu dan melihat kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga sebagai realitas yang jauh, sementara apa yang dialami Barat hanyalah interupsi sementara saja.

Mereka bersimpati dengan Paris karena Paris telah menderita. Seharusnya, kita bersimpati pada Paris bukan hanya karena mereka telah menderita, melainkan karena mereka telah merasakan sebuah pengalaman sementara atas kengerian apa yang terjadi setiap hari di negara-negara tetangga kita di Lebanon, Suriah, dan negara-negara Dunia Ketiga lain.

Korban yang sesungguhnya dari semua kejadian ini adalah para pengungsi. Mereka adalah orang-orang yang berusaha mengungsi dari kengerian yang sama dengan apa yang telah terjadi di Paris, tetapi kini mereka dipandang sebagai sisi lain dari teror oleh para anti imigran. Seharusnya kejadian di Paris bukan membuat kita menutup mata seperti ini, melainkan justru membuka mata terhadap segala jenis kekerasan yang terjadi di luar.

Namun, alih-alih menghadapi sinisme humanitarian, lebih baik jika kita menghormati semua yang menjadi korban: tak hanya menghormati korban yang di Paris atau di suatu bagian dunia saja. Kita harus dapat menghormati korban yang berada di luar cangkang kita juga. Ini tidak sama dengan memaklumi kekerasan yang dilakukan oleh pihak luar.

Pemikiran bahwa "jika aku berasal dari negara A, aku juga akan menyerang negara B", sama saja dengan membenarkan pemikiran "karena kami sudah banyak menderita, kami boleh membuat orang lain menderita juga". Pemikiran seperti inilah yang memberi jalan pada kekerasan dan yang sesungguhnya tidak menghormati para korban.

Penyebab pertama krisis pengungsi adalah neokolonialisme ekonomi yang dilakukan Eropa. Dalam perekonomian Eropa, permasalahan muncul dari kebijakan moneter yang bobrok dari Uni Eropa sendiri. UE berusaha menyatukan Eropa, tetapi pada akhirnya malah menyebabkan saling bersaing dan terjadi fragmentasi. Tanpa kebijakan yang satu, Eropa tidak dapat menghadapi peningkatan jumlah pengungsi. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah Eropa akan campur tangan atau tidak, karena sejak awal Eropalah yang menyebabkan krisis ini terjadi.

Eropa membutuhkan tujuan dan cita-cita yang sama. Namun, perjuangan ini juga tidak boleh terputus dari perjuangan orang- orang bukan Eropa. Kita harus membandingkannya dan mempertemukannya dengan perjuangan non-Eropa. Orang-orang seperti para anti imigran di Eropa saat ini sama saja dengan anti Eropa karena apa yang mereka perjuangkan bertentangan dengan nilai-nilai Eropa.

EKO WIJAYANTO, DOSEN FILSAFAT UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Krisis Humanitarian di Eropa".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Terobosan Implementasi Dana Ketahanan Energi (PRI AGUNG RAKHMANTO)

Melalui APBN-P 2016, pemerintah—dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral—mengalokasikan anggaran Rp 1,6 triliun untuk digunakan sebagai dana ketahanan energi.

Separuh dari anggaran tersebut akan digunakan untuk mengimpor sekitar 1,6 juta barrel minyak mentah sebagai persediaan untuk mengantisipasi keadaan darurat. Separuhnya lagi untuk memperkuat cadangan operasional persediaan BBM.

Langkah pemerintah mengalokasikan dana ketahanan energi (DKE) secara langsung melalui APBN merupakan satu terobosan dan langkah maju yang sangat positif. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah, pemerintah akan memiliki apa yang disebut sebagai cadangan penyangga energi yang berwujud persediaan minyak mentah. Di negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan, persediaan minyak mentah untuk ketahanan atau penyangga energi seperti ini lazim disebut sebagai strategic petroleum reserves.

Dalam hal ini, saya melihat pemerintah telah mengambil langkah cerdas dengan tidak terbelenggu pada diskursus DKE yang sempat berkembang pada akhir tahun lalu, tetapi urung diimplementasikan karena terbentur pada masalah payung hukumnya yang tidak cukup kuat. Dalam diskursus DKE sebelumnya, pemerintah cenderung mendasarkan DKE pada konsep yang di dalam teori ekonomi energi lebih mengarah pada apa yang disebut sebagaidepletion premium. Depletion premiummerupakan sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dikenakan pada aktivitas pendayagunaan suatu sumber daya (energi) yang tidak terbarui. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan sumber daya energi (tersebut) selama mungkin atau juga untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan energi lainnya dalam arti yang lebih luas.

Dalam praktiknya, sebagaimana telah banyak diterapkan di banyak negara, depletion premium dapat secara langsung diambilkan dari sebagian penerimaan yang diperoleh dari pendayagunaan sumber energi non-terbarukan. Atau, dapat juga dikenakan dalam bentuk pajak yang dimasukkan sebagai salah satu komponen harga energi.

Kebijakan progresif

Pilihan instrumen kebijakan yang sempat akan dipilih untuk mengimplementasikan DKE dengan dasar konsep depletion premium ketika itu adalah yang kedua, yaitu melalui tambahan komponen pada harga energi.

Payung hukum yang ketika itu akan dijadikan sebagai rujukan, yaitu UU No 30/2007 tentang Energi dan PP No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, tidak cukup kuat. Pasal 30 Ayat 1, 2, dan 3 dari UU No 30/2007 memang menyebut tentang dana untuk penelitian pengembangan energi. Namun hal itu masih memerlukan aturan pelaksananya berupa peraturan pemerintah (PP), yang hingga kini juga masih belum ada. Sementara itu, PP No 79/2014 bukan merupakan aturan pelaksana yang dimaksud Pasal 30 UU No 30/2007 tersebut.

PP No 79/2014 memang menyebut tentang adanya premi pengurasan (depletion premium)energi fosil yang dapat diperuntukkan bagi kegiatan eksplorasi migas, selain bagi pengembangan energi baru terbarukan, sumber daya manusia, penelitian pengembangan, dan infrastruktur. Namun, PP itu tidak secara spesifik mengatur bahwa premi pengurasan itu diambil dari sebagian komponen harga energi (BBM). Jika di dalam menerapkan kebijakan DKE pemerintah terus terpaku pada pendekatan depletion premiumyang berbasis komponen harga energiini, dapat dipastikan hingga hari ini hal itu tetap belum akan dapat dijalankan.

Demikian juga halnya jika pemerintah terus terpaku pada menerapkan DKE dengan pendekatan yang pertama, yaitu dengan mengurangi sebagian penerimaan dari pendayagunaan sumber energi non-terbarukan (migas), pemerintah akan kesulitan dalam melewati proses penganggaran dan prosedur birokrasinya.

Dengan demikian, langkah pemerintah yang secara langsung menganggarkan DKE di dalam APBN dengan menggunakan pendekatan cadangan penyangga energi, yang berpijak pada Pasal 5 UU No 30/2007, tanpa harus mengaitkannya dengan komponen harga maupun dengan aspek penerimaan migas, bukan saja cerdas di dalam konteks untuk mempercepat implementasinya, tetapi juga progresif di dalam aspek fundamentalnya.

Di sini terlihat jelas komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk segera mulai merintis dan membangun aspek dan komponen ketahanan energi nasional secara riil. Angka 1,6 juta barrel sebagai persediaan minyak mentah hanyalah suatu langkah awal dan pembuka jalan. Kebijakan dan program penganggaran cadangan penyangga energi ini patut didukung oleh semua pihak dan mesti berkelanjutan ke depan, seiring dengan program penyiapan infrastrukturnya.

PRI AGUNG RAKHMANTO, DOSEN FTKE UNIVERSITAS TRISAKTI.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Terobosan Implementasi Dana Ketahanan Energi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Catatan atas Komunike AMM 2016 (Kompas)

Pada akhirnya, para menteri luar negeri ASEAN tetap tidak dapat mengambil konsensus menyangkut masalah Laut Tiongkok Selatan.

Dalam komunike bersama yang dikeluarkan kemarin, tidak disebut sama sekali hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PAC) di Den Haag, Belanda. Mahkamah memutuskan menolak klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa klaim Tiongkok tidak punya dasar hukum. Klaim atas dasar hak historis Tiongkok gugur karena tidak sesuai dengan Zona Ekonomi Eksklusif seperti ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan kata lain, ASEAN tidak bersikap tegas terhadap keputusan PAC tersebut. Dalam komunike, ASEAN hanya menyatakan "prihatin" terhadap perkembangan terakhir dan yang sedang terjadi. ASEAN prihatin bahwa perkembangan terakhir telah menggerus kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan mungkin menggerogoti perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.

Hal itu terjadi karena tidak tercapainya konsensus di antara negara ASEAN. Padahal, diplomasi konsensus merupakan kebanggaan ASEAN. Karena itu, kegagalan tercapainya konsensus akan bisa menghancurkan reputasi dan hubungan antar-anggota. Inilah langkah awal rusaknya persatuan dan kesatuan ASEAN karena tunduk pada kepentingan negara lain. Padahal, persatuan dan kesatuan ASEAN adalah kekuatannya.

Oleh karena itu, sekalipun Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Vientiane, Laos, mengeluarkan komunike bersama, tetap tidak menghapus catatan bahwa ada persoalan dalam hal "persatuan" dan "kesatuan" ASEAN. Sejak semula ASEAN didirikan, "persatuan" dan "kesatuan" merupakan kredo yang disepakati bersama dan dipegang teguh.

Tanpa kedua hal tersebut, mustahil ASEAN bisa bertahan hingga kini. Karena hal itu pula, kawasan ASEAN bisa tetap stabil dan menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan. Inilah yang oleh Kishore Mahbubani disebut sebagai "mukjizat" geopolitik Asia Tenggara.

Berlanjut dan tidaknya "mukjizat" akan ditentukan oleh mampu tidaknya ASEAN mengonsolidasikan diri, terutama dalam persatuan, di tengah pertarungan kekuatan Tiongkok dan Amerika Serikat. Karena itu, apa yang terjadi dalam AMM Vientiane kiranya menjadi catatan penting untuk kemajuan ke depan. Ada persoalan besar dalam hal konsolidasi ASEAN karena perbenturan kepentingan nasional antar-negara anggota.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Catatan atas Komunike AMM 2016".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Repatriasi dan Manuver Singapura (Kompas)

Sinyalemen adanya manuver Singapura untuk "menjegal" upaya repatriasi dana WNI di negara itu—dalam kaitan program amnesti pajak—terus bergulir.

Sejak program amnesti didengungkan, kita sudah melihat upaya Singapura, terutama melalui perbankannya— yang sebagian besar dimiliki Pemerintah Singapura—menahan gelombang repatriasi dana WNI yang berminat ikut program tersebut, melalui berbagai insentif.

Termasuk insentif suku bunga dan penawaran membayar selisih tarif tebusan antara jika dana direpatriasi dan tak direpatriasi. Meski Pemerintah Singapura secara resmi membantah, banyak pebisnis Indonesia yang menaruh dananya di Singapura mengaku didekati agen-agen swasta yang diduga disewa bank-bank Singapura, menawarkan skema menggiurkan agar dana WNI tidak direpatriasi.

Keberadaan aset WNI di Singapura bukan isu baru. Pada saat ekonomi Indonesia kolaps akibat krisis finansial 2007 dan kita harus mengemis-ngemis dana talangan 5 miliar dollar AS dari kreditor internasional, terungkap tak kurang dari 100 miliar dollar AS dana WNI parkir dan disembunyikan di Singapura.

Data Merrill Lynch-Capgemini, sepertiga dari 55.000 warga kaya Singapura adalah WNI. Nilai aset WNI di Singapura kini diduga membengkak mendekati 300 miliar dollar. Tak kurang ada 903 rekening WNI di negara itu.

Keberadaan dana itu berperan sangat besar dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi Singapura. Ironis, di saat Indonesia dipaksa harus mengandalkan sebagian pembiayaan pembangunannya pada utang luar negeri yang mahal, Singapura justru kebanjiran likuiditas dari WNI. Maka, wajar jika muncul imbauan kepada para WNI pemilik dana untuk merespons program amnesti sebagai kesempatan ikut berkontribusi pada pembangunan Tanah Air.

Menghadang upaya Singapura "menjegal" dana repatriasi mungkin sulit kita lakukan. Berharap Singapura kooperatif membantu repatriasi aset WNI di negara itu mungkin juga berlebihan, mengingat rekam jejak negara itu selama puluhan tahun sebagai surga pajak WNI, termasuk konglomerat pengemplang BLBI di masa lalu.

Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan insentif kompetitif berupa berbagai instrumen produk investasi menarik, khususnya oleh kalangan bank persepsi atau penampung dana repatriasi. Keluhan rumitnya mengikuti program amnesti hendaknya juga tak kita dengar lagi.

Upaya Singapura dan negara lain menghalangi repatriasi dana/aset WNI dari negaranya mungkin hanya ujian awal pelaksanaan program amnesti pajak Indonesia. Pemerintah juga masih harus menghadapi upaya uji materi UU Pengampunan Pajak ke MK yang diajukan sejumlah kalangan.

Ke depan, meski skema pertukaran informasi global yang bersifat otomatis (AEOI) untuk penghindaran pajak sudah akan berlaku 2018, upaya mencegah penghindaran pajak lewat pembangunan rezim pajak yang kredibel, kompetitif, dan lebih berkeadilan tetap tak boleh dilupakan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Repatriasi dan Manuver Singapura".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Harga Daging Sapi//UGD Penuh//Pesawat Batal (Surat Pembaca Kompas)

Harga Daging Sapi

Izinkan saya menyumbang saran dari pandangan seorang peternak sapi lokal dalam program pemerintah agar harga daging sapi di pasar eceran dapat dijual dengan harga Rp 80.000/kilogram. Patokan harga itu berat dan tidak akan tercapai tanpa terobosan ekstrem pemerintah.

Perlu dipahami bahwa biaya produksi cukup mahal untuk seekor sapi potong berkualitas dan siap dikonsumsi sejak lahir hingga laik potong, yaitu usia sekitar 2,5 tahun. Biaya produksi meliputi biaya pakan, tenaga kerja, dokter hewan, obat, vitamin, dan perawatan kandang.

Pemerintah harus menggalakkan kehadiran industri peternakan sapi potong dari hulu ke hilir, yang mata rantainya cukup panjang. Sayang, sampai saat ini pemerintah hanya menaruh perhatian pada petani saja, sementara pada peternak kurang. Hal ini membuat ketersediaan sapi siap potong tidak menentu, dengan daging yang kualitasnya belum maksimal untuk laik konsumsi.

Kebijakan Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan kredit kepada perusahaan pembibitan sapi lokal perlu pendampingan manajerial ataupun teknis. Oleh karena itu, pemerintah perlu belajar dari Pemerintah Jepang atau Jerman dalam hal kredit usaha baik untuk petani ataupun peternak dengan bunga rendah sehingga risiko kegagalan bisa diminimalkan.

Dengan bunga rendah, maka animo perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian dan peternakan akan meningkatkan produksi. Tentang pajak dapat diatur mulai dari hulu ke hilir yang sifatnya membantu bukan memberatkan bagi pelaksana usaha.

MANGALATUA RITONGA, JALAN PUSPA WIDYA, BSD, TANGERANG SELATAN, BANTEN

UGD Penuh

Menanggapi surat Bapak Sutomo Purwoto di Kompas (13/7), "BPJS Ditolak", kami mengucapkan terima kasih kepada yang bersangkutan dan keluarga atas kepercayaan kepada Rumah Sakit St Carolus Salemba, Jakarta.

Untuk menanggapi hal itu, bersama ini kami sampaikan informasi bahwa pasien tidak dibawa ke UGD RS St Carolus Salemba, Jakarta. Sekitar pukul 20.00, kami menerima telepon dari RS Hermina Jatinegara, Jakarta, yang akan merujuk pasien ke ICU kami. Telah disampaikan bahwa kamar ICU kami penuh.

Pukul 21.20 keluarga pasien membawa surat rujukan ke bagian Administrasi Rawat Inap RS St Carolus untuk mencari kamar ICU. Kami sampaikan jawaban yang sama bahwa kamar ICU penuh. Kondisi itu langsung dijelaskan kepada keluarga pasien dan memahami keterbatasan yang ada.

Kami tidak pernah menolak permintaan rujukan dari rumah sakit lain sepanjang fasilitas kami tersedia. Kami telah menghubungi Bapak Sutomo untuk mengklarifikasi hal ini.

ROESTRI NURWULAN, KEPALA HUMAS DAN HUKUM RUMAH SAKIT ST CAROLUS SALEMBA, JAKARTA

Pesawat Batal

Suami saya membeli tiket Susi Air pulang pergi Jakarta-Cilacap- Jakarta seharga Rp 3.270.000. Jadwal keberangkatan dari Halim Perdanakusuma ke Cilacap dengan penerbangan SI240 pukul 12.00 pada Kamis, 7 Juli 2016, dan kembali dari Cilacap ke Jakarta dengan penerbangan SI233 pukul 07.50, Minggu, 10 Juli.

Rabu (6/7) malam suami saya ditelepon dan di-SMS, menginformasikan bahwa penerbangan tanggal 7 Juli 2016 dialihkan dari pukul 12.00 menjadi pukul 07.20 karena ada masalah operasional. Hilang sudah kesempatan pagi itu untuk bersilaturahim terlebih dahulu. Namun, dengan harga tiket semahal itu, tidak ada sarapan di Susi Air lounge.

Tanggal 9 Juli 2016 siang suami saya ditelepon petugas Susi Air bernama Ita, memberitahukan bahwa penerbangan Susi Air dari Cilacap khusus flight pagi SI233 dibatalkan.

Karena penerbangan berikutnya penuh, suami saya tidak dapat dialihkan. Uang akan dikembalikan melalui transfer pada hari Senin, 11 Juli 2016, titik.

Begitu mudahnya manajemen Susi Air membuat keputusan, tidak mempertimbangkan nasib suami saya dan ke 11 penumpang lain agar bisa kembali ke Jakarta. Saat itu suasana Lebaran dan moda transportasi lain, seperti kereta api ataupun penerbangan lain, sudah sangat padat. Padahal, hari Senin (11/7) suami saya harus kembali bekerja di Jakarta.

Kami harus bersusah payah mencari alternatif. Dari Cilacap jalan darat menuju Yogyakarta, dari Yogyakarta terbang ke Surabaya, dan akhirnya dari Surabaya ke Jakarta dengan harga tiket pesawat kelas bisnis dan sudah melambung pula.

LILY, JALAN JANUR ELOK, JAKARTA UTARA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.