Rabu, 23 April 2014

Nasib Media Partisan Setelah Pemilu (Ignatius Haryanto)

MELIHAT kelakuan sejumlah media pada saat sebelum dan sesudah pemilu ibarat melihat jalannya roller coaster, mudah naik dan mudah turun. Ia berguling-guling mengikuti jalur yang telah disediakan. Berguling-guling dan mudah jatuh bangun, itulah juga kelakuan sejumlah media partisan pada masa setelah Pemilu Legislatif April 2014 ini.

Penuturan sejumlah pihak yang terlibat dalam media partisan memberikan informasi kepada penulis bahwa ada perintah jelas dan tegas dari pucuk pimpinan media untuk membela kepentingan pemilik media yang sekaligus tokoh pimpinan partai politik tertentu.

Perintah tersebut ditambahi semacam permohonan: "Tolonglah kami ini paling tidak sampai bulan April saja." Cerita dari dalam tersebut penulis terima dua bulan sebelum pemilu legislatif tiba, dan bisa dibayangkan bahwa perintah seperti ini sudah lama berjalan, dan itu terbukti dari isi layar kaca stasiun televisinya.

Selain itu, dalam stasiun TV yang sama ada perintah bahwa sosok Joko Widodo (Jokowi) yang banyak unggul dalam berbagai survei diharamkan untuk tampil di layar stasiun TV yang bersangkutan. Alasannya? Sebab, sosok Jokowi sudah unggul di mana-mana dan tak perlu lagi diangkat. Sebaliknya sang bos yang merasa kalah populer dengan Jokowi ingin stasiun televisi miliknya semakin mengangkat dirinya.

Kita pun tahu kandidat pemilihan umum lainnya telah menggunakan segala daya upaya untuk mengangkat popularitas calon presiden dan calon wakil presiden lain.

Stasiun televisi terbesar di Indonesia telah menggunakan macam-macam cara untuk mengangkat elektabilitasnya lewat aneka program yang ada, apakah itu pemberitaan, reality show, iklan, kuis, dan lain-lain. Belakangan satu-dua acara pun ketahuan menunjukkan sisi rekayasanya.

Sesudah pemilu
Pemilihan umum legislatif sudah usai dan sejumlah hasil hitung cepat menunjukkan bahwa PDI-P mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Sebaliknya, sejumlah partai politik yang selama ini telah menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik pemiliknya tak sanggup membendung popularitas partai yang mengusung Joko Widodo sebagai calon presidennya (dengan perolehan suara 19,6 persen). Sementara itu, Golkar meraih suara 14,9 persen, Nasdem meraih 6,8 persen, dan Hanura meraih 5,1 persen dari total suara yang ada (semua merujuk pada hasil Hitung Cepat Litbang Kompas yang dipublikasikan 10 April 2014).

Dengan komposisi demikian dan juga arah menuju koalisi mulai mengerucut, wajah media massa partisan pun perlahan-lahan berubah. Media yang tadinya mengharamkan wajah Jokowi tampil di medianya kini tak malu-malu mengusung wajah populer tersebut karena angin politik kini sudah berubah arah. Disangkanya publik mudah lupa dengan pergeseran "ideologi" dari media semacam ini dari yang "oposisi" terhadap Jokowi menjadi "pro" kepada Jokowi.

Sementara ini nasib lain kini dihadapi oleh Hary Tanoesoedibjo, raja media MNC Group yang juga cawapres Partai Hanura. Karena perolehan suaranya kurang meyakinkan, kini posisi Hary Tanoe di internal partai mulai dipertanyakan. Kita pun tahu bahwa semua media yang ada dalam grup ini dimobilisasi untuk mendukung kepentingan pemilik media dan politisi tersebut. Pengerahan karyawan untuk memadati acara temu akbar partai sehari sebelum masa kampanye berakhir juga banyak dicerca dalam media sosial.

Kembali ke prinsip dasar: independensi
Sulit membayangkan perasaan dan pikiran dari mereka-mereka yang kemarin menjadi media partisan, dan hari-hari ini melihat kenyataan bahwa efek yang dihasilkan dari bombardir informasi kemarin itu tidaklah sesuai dengan perolehan suara dalam pemilu. Bagaimanapun juga intensitas pemberitaan ataupun tampilan di media tak berpengaruh langsung atas hasil perolehan suara. Bagaimanapun juga realitas media (partisan) berbeda dengan realitas yang ada dalam kepala para pemirsa, penonton, ataupun publik secara umum.

Saluran informasi yang beragam pada saat sekarang membuat masyarakat akan bisa mendapatkan informasi tak hanya pada satu macam saluran informasi, tetapi ia juga bisa mendapatkan dari berbagai sumber. Memverifikasi ataupun memilah informasi mana yang lebih akurat adalah pekerjaan rumah berikutnya. Namun begitu, harus diakui bahwa publik atau warga negara yang terlibat dalam pemilu kemarin tak semata pemirsa tayangan televisi. Ia adalah warga negara yang cerdas yang mampu mengolah dan menyaring informasi yang ia mau konsumsi.

Bagaimanapun apa yang ditampilkan dalam media (apalagi media yang partisan) pastilah selalu positif terhadap sosok kandidat tersebut (apalagi jika ia adalah pemiliknya sekaligus politisi yang ikut bertarung dalam pemilu). Masyarakat mengimbangi informasi bias tersebut dengan informasi lain yang lebih netral dan untuk itu maka apa yang telah dikerjakan oleh para kandidat jauh lebih penting daripada pencitraan yang telah dihasilkan oleh media-media yang bias.

Mungkin ini juga suatu hukuman sosial kepada media yang partisan kepada kepentingan pemiliknya, dan syukurlah rasionalitas masyarakat luas telah menunjukkan kedigdayaan atas intervensi terlalu besar dari para pemilik media untuk menghasilkan berita yang semata-mata positif bagi kepentingan pemilik medianya.

Oleh karena itu, penting kepada media-media mana pun untuk selalu menjaga independensi karena reputasi media akan ditentukan dari independensinya, dan bukan dari faktor dekat atau tidaknya ruang redaksi dengan perintah sang majikan utama. Hidup suatu media yang independen akan lebih panjang dari riwayat rezim mana pun. Dan, jika mau hidup dan dihormati terus ke depan, media harus kembali pada nilai dasarnya: independen.

Ignatius Haryanto, Peneliti Media di LSPP, Jakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006102569
Powered by Telkomsel BlackBerry®

JIS dan Anak-anak Kita (Rhenald Kasali)

MAMA, terima kasih telah mengantarkan Kayla. Aku mau sekolah dulu ya, Mama pulang aja. Kayla gak takut kok."
Kalimat itu saya petik dari novel Bunda Lisa (Jombang Santani Khairen, 2014) yang menurunkan kisah bunda PAUD yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak kampung dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Bunda Lisa bukanlah guru sekolah internasional. Ia sama seperti kita, kelas menengah yang merasa hidupnya sudah cukup. Namun, ia memiliki keterampilan observasi sehingga masalah yang dihadapi anak- anak cepat ditangani.

Di tangan bunda-bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan taman kanak-kanak asuhan Bunda Lisa, anak-anak merasa nyaman dan senang bermain, belajar, serta membentuk diri.

Bandingkan dengan ini. "Dia teriak, stop, don't do that, go away for me," ujar seorang ibu menirukan anaknya yang berperilaku aneh, takut setiap mau berangkat ke sekolah internasional di Jakarta Selatan. Belakangan kita baca, anak itu diduga mengalami trauma kekerasan seksual dari petugas kebersihan sekolah.

Sekolah Bunda Lisa bukan internasional, tetapi mungkin kualitasnya tak kalah dengan Jakarta International School (JIS) yang sedang ramai dibicarakan. Guru-gurunya juga hanya ibu-ibu seputar kampung yang disekolahkan kembali. Namun, dedikasi mereka begitu besar. Anak-anak diperhatikan secara individu, seorang guru menangani delapan anak kendati sekolah ini tak memungut bayaran. Tak ada ketakutan yang dibiarkan hidup dalam keseharian anak-anak. Maka, saat ketakutan menimpa M (6) yang mengalami kekerasan seksual di sekolah internasional tadi, Bunda Lisa tak habis pikir bagaimana guru gagal mendeteksi kejadian sebelum anak itu berbicara. Kalau JIS gagal mendeteksi, apakah sekolah lain tidak?

Pendidikan anak = observasi
Melalui surat elektronik yang dikirimkan Bunda Lisa kepada seorang calon guru yang sedang mengambil pendidikan S-2 di Inggris, saya menemukan penjelasannya. Mendidik anak-anak usia dini dan TK, katanya, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang paling konvensional menggunakan tahap perkembangan anak berdasarkan usia kronologis. Pendekatan ini banyak dipakai sekolah, tetapi sering kali menyesatkan. Artinya, kemajuan anak hanya dilihat dari usia kronologis-normatif.

Namun, di usia dini, pendidik juga perlu melihat tahap perkembangan fisik atau biologis, domain perkembangan (afeksi, kognisi, bahasa, psikomotorik, dan sosial), perkembangan kecerdasan, interaksi sosial, serta kemampuan bermain dengan media atau alat-alat permainan edukatif. Di Amerika dikenal juga metode executive functioning.

Karena itulah pendidikan anak sebenarnya bukan sekadar telling karena fungsi utamanya adalah membentuk (regulasi diri, fokus, kontrol diri, working memory, dan kemampuan beradaptasi). Dan, untuk itu diperlukan kekuatan observasi.

Kalau guru memiliki kemampuan observasi yang kuat, tak satu pun masalah anak luput dari catatan dan sentuhannya. Guru menjadi orang pertama yang membaca mengapa anak tiba-tiba menjadi amat takut, sakit, memukul teman-temannya,
kurang bergairah, cerewet, asyik dengan dirinya sendiri, banyak melamun, dan seterusnya. Kemampuan mengobservasi ini menjadi modal penting seorang pendidik. Dan, saya percaya sekolah-sekolah internasional punya anggaran yang cukup untuk melatih guru mengobservasi
siswa. Rata-rata seorang guru perlu belajar enam bulan penuh untuk mengasah kemampuan observasi ini dalam bentuk praktik.

Ditutup atau dibina
Menjadi pertanyaan mengapa kejadian yang menimpa M bisa luput dari observasi sekolah? Bukankah sekolahnya internasional dan bereputasi baik? Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah? Sekolah tentu tak ingin kehilangan reputasi sehingga memilih menutup pintunya seketat kedutaan besar asing yang rawan serangan terorisme. Namun, apa yang harus dilakukan? Bagi saya, kurang tepat Kemdikbud hanya menghukum dengan menutup sekolah karena masalah izin administratif. Kasus ini menyimpan pembelajaran besar pentingnya keterampilan observasi perkembangan anak.

Pada kenyataannya, keterampilan ini belum banyak dimiliki sekolah kita dan orangtua. Sementara prioritas kalangan kelas menengah bukanlah perkembangan anak yang saya sebutkan tadi, melainkan keterampilan berbahasa Inggris, berhitung, dan membaca. Padahal, menemukan keunikan anak dan memberikan lingkungan sehat untuk tumbuh sangat penting guna meraih keunggulan di masa depan.

Maka, ada dua refleksi. Pertama, saatnya pemerintah membentuk keterampilan observasi para guru dan ini harus menjadi syarat perizinan. Kedua, penting bagi orangtua memilih sekolah yang menaruh perhatian pada kualitas observasi tadi. Jika tidak, dari persyaratan administratif dan fasilitas, JIS pasti akan mudah memenuhinya dalam tempo yang cepat. Artinya, sanksi penutupan tak menimbulkan efek perubahan.

Bisakah kita menjamin hal serupa tak terulang dari sekolah yang guru-gurunya tak memiliki kemampuan observasi andal? Itulah pertanyaan dasar yang harus dijawab Kemdikbud dan dari kebijakan seperti itu sebagai pendidik saya harus mengatakan belum. Artinya, belum ada jaminan anak-anak kita telah berada di tangan yang aman.

RHENALD KASALI, Guru Besar FEUI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006212323
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Pendapatan Petani (Iswadi)

USAHA di sektor pertanian semakin tak menggiurkan karena tidak menjanjikan pendapatan yang memuaskan.
Nilai tukar petani (NTP), Maret 2014, hanya mampu merangkak naik 0,07 persen setelah bulan sebelumnya turun 0,16 persen dari kondisi Januari. Sejak 2008, NTP yang merupakan indikator kesejahteraan dan pendapatan relatif petani tidak menunjukkan perbaikan berarti. Kenaikan nilai dan harga produksi pertanian tak mampu "menaklukkan" kenaikan nilai yang dibayar petani untuk kebutuhan pokok dan input usaha pertanian. NTP nasional Maret 2014 sebesar 101,86 masih cukup jauh dari target pemerintah minimal 110.

Pada 2013, sektor pertanian—termasuk peternakan, perikanan, dan kehutanan—hanya mampu memberikan sumbangan 0,45 persen terhadap 5,78 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih kecil dibandingkan sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan. Bahkan, sektor pertanian jadi penyebab utama turunnya pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) di triwulan IV-2013 sebanyak 1,42 persen dengan kontribusi penurunan sangat besar (22,84 persen) dibanding triwulan III-2013. Wajar jika tenaga kerja, terutama angkatan kerja baru, lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian. Faktual, jumlah rumah tangga usaha pertanian turun 5,10 juta rumah tangga atau 16,32 persen selama satu dekade terakhir (Sensus Pertanian 2013).

Miris memang jika melihat komposisi umur petani utama, petani dengan nilai produksi
tertinggi di satu rumah tangga, hasil Sensus Pertanian 2013. Sektor pertanian masih banyak (32,76 persen) mengandalkan
petani berumur 55 tahun atau lebih. Komposisi ini sungguh menyedihkan, mengingat idealnya petani dengan usia tersebut seharusnya sudah pensiun dan tak lagi jadi tulang punggung rumah tangga.

Sebaliknya, persentase petani utama dengan umur di bawah 35 tahun hanya sekitar 12,87 persen. Angka ini mengisyaratkan kurangnya keterlibatan tenaga kerja muda di usaha produksi pertani-
an. Suatu fenomena yang sangat berbahaya bagi kedaulatan pangan negeri yang masih menyandang sebutan "negara agraris" ini. Jika dibiarkan, pertanian sepi peminat dan berakibat menurunnya usaha produksi pangan.

Sebenarnya sangat masuk akal jika angkatan kerja baru enggan berkecimpung dalam usaha produksi pertanian. Gambaran kehidupan pedesaan yang dihiasi kemiskinan seolah jadi mimpi buruk. Jarang orangtua yang mengarahkan anak mereka untuk menjadi petani. Sebagian besar sarjana pertanian sekalipun ketika mereka lulus kuliah tidak memilih bekerja sebagai petani.

Faktanya, gambaran miskin petani bukan sekadar isapan jempol. Angka BPS menunjukkan, dari 28,55 juta penduduk miskin, 62,76 persen tinggal di pedesaan yang sebagian besar bergantung pada pekerjaan di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani.

Tak ada jaminan
Usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan masih bisa dibilang "kurang" berhasil. Meski berbagai program telah dijalankan, mulai dari bantuan pengadaan input usaha dan  alat sarana pertanian, subsidi harga, subsidi bunga pinjaman, hingga jaminan harga untuk beberapa komoditas strategis, kenyataannya pendapatan relatif petani terhadap naiknya biaya hidup tak kunjung mencapai hasil yang memuaskan.

Hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan, selama periode Juni 2003-Mei 2004, lebih dari 90 persen rumah tangga pertani-
an tak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah, baik beru-
pa kredit maupun nonkredit. Kondisi membaik pada 2011 (Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan 2011) untuk usaha komoditas padi, jagung, dan kedelai, hampir 50 persen te-
lah menerima bantuan dari pemerintah. Tapi, usaha tanaman pangan lainnya hanya 30 persen yang pernah menerima bantuan pemerintah. Keterlibatan lembaga nonpemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani juga masih sangat minim. Kurang dari 1 persen rumah tangga usaha tanaman pangan yang pernah menerima bantuan dari mereka.

Peningkatan pendapatan petani melalui pemberlakuan jaminan harga seperti harga pokok penjualan beras dan harga beli petani (HBP) kedelai sebenarnya menunjukkan keseriusan pemerintah mengupayakan perbaikan pendapatan petani. Kenyataan di lapangan, sosialisasi informasi jaminan harga, terutama HBP kedelai, belum optimal. Banyak petani masih ragu akan adanya jaminan harga itu, mendorong mereka tidak memilih usaha kedelai mengingat risiko yang lebih tinggi dibanding komoditas lainnya.

Keterlambatan bantuan input usaha pertanian seperti benih dan pupuk masih sering dikeluhkan petani. Untuk usaha tanaman padi, misalnya, puncak tanam terjadi pada sekitar awal Maret setiap tahunnya. Akan tetapi, alur birokrasi yang kurang pas membuat bantuan benih belum tersedia saat petani harus segera melakukan penanaman. Walhasil, daripada terlambat tanam, petani lebih memilih menanam dengan benih apa adanya tanpa memedulikan kualitas. Keterlambatan penyediaan bantuan juga berkaitan sistem tahun anggaran di negeri ini. Anggaran belum bisa dicairkan dengan mudah pada awal-awal tahun kalender, padahal sifat musim di sebagian besar wilayah potensi pertanian di Indonesia menuntut petani untuk segera memulai penanaman di awal tahun.  

Informasi mengenai kondisi pendapatan petani sangat urgen untuk segera diketahui. Sebab, pendapatan yang cukup kunci bagi petani tetap semangat mempertahankan usaha menyediakan pangan di negeri ini. Pendapatan yang tinggi juga merupakan daya tarik yang "sexy" bagi angkatan kerja baru untuk mulai melirik usaha produksi pangan.

Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) yang tengah memasuki tahap pengolahan data merupakan upaya BPS memenuhi kebutuhan akan informasi pendapatan petani yang mutakhir. Lebih lanjut, survei penting ini juga mengumpulkan informasi mengenai karakteristik usaha serta keadaan sosial ekonomi rumah tangga pertanian. Menurut jadwal, hasil survei ini sudah dapat digunakan untuk analisis pada Juni 2014.

ISWADI, Pemerhati Ketahanan Pangan Indonesia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006014880
Powered by Telkomsel BlackBerry®

”Quo Vadis” Presidensialisme (Makmur Keliat)

PEMILU legislatif baru saja selesai. Walau masih menantikan rekapitulasi perhitungan suara resmi KPU, hampir dapat dipastikan komposisi perolehan suara setiap partai di DPR akan menggambarkan komposisi hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei.

Terdapat dua fakta politik dari hasil hitung cepat ini. Pertama, kekuatan politik di DPR tetap tergambarkan sangat majemuk. Kedua, tak hanya majemuk, tetapi juga tak ada partai yang mayoritas atau dominan di DPR. Sirkulasi pergantian elite politik di DPR memang pasti akan terjadi. Sejumlah wajah baru akan muncul. Namun, watak DPR sebagai institusi dengan banyak kutub politik dipastikan tak akan mengalami perubahan substansial.

Konsekuensi strategis

Identifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat setidaknya tiga konsekuensi strategis dari hasil pemilu legislatif seperti ini dalam pengelolaan kekuasaan di Indonesia di masa depan. Pertama, kemajemukan politik masyarakat Indonesia harus diterima sebagai suatu faktor permanen. Partai politik adalah instrumen untuk melembagakan kemajemukan itu. Kemajemukan ini tidak mungkin dihilangkan kecuali parpolnya dihilangkan. Mengutip Erhard Eppler (2009), situasi seperti ini logis.

Bukankah parpol secara semantik berasal dari istilah Latin pars yang berarti 'semata-mata bagian dari masyarakat'. Logikanya, penyederhanaan kemajemukan parpol di DPR hanya bisa dilakukan dengan cara "menyederhanakan" keragaman masyarakatnya. Namun, solusi dengan strategi "depolitisasi" politik seperti ini tidak mungkin akan dilakukan dengan cara-cara otoritarian. Konsensus yang ada sejauh ini adalah tetap melanjutkan proses politik demokrasi. Instrumen yang digunakan untuk mengatasi masalah itu sejauh ini adalah dengan menetapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Namun, di sisi lain, pilihan konsolidasi demokrasi dengan instrumen seperti ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk membawa hasil yang konkret.

Kedua, terdapat kesulitan untuk menciptakan suatu institusi eksekutif yang efektif dan kuat untuk lima tahun mendatang, bahkan jika pemilihan umum untuk presiden Juli mendatang berhasil dilakukan hanya dalam satu putaran dan bahkan jika presiden yang terpilih memperoleh popular vote luar biasa besar, misalnya lebih dari 80 persen. Harus tetap dicatat, struktur kebijakan fiskal, penataan institusi melalui pembuatan berbagai regulasi baru, dan berbagai wewenang eksekutif lain masih perlu persetujuan dan kerja sama dari DPR.

Keharusan seperti ini tentu saja akan memunculkan dinamika politik yang terus-menerus dan tarik-menarik antara institusi presiden dan berbagai kekuatan politik di DPR. Adagium klasik Lasswell bahwa politik adalah siapa yang memperoleh apa, kapan, dan dengan cara apa akan terwujud dalam hubungan tarik-menarik ini. Proses seperti ini dalam pandangan publik tentu tak menyenangkan karena cenderung akan dipahami sebagai proses bagi-bagi kekuasaan belaka.

Ketiga, terdapat kesulitan untuk menciptakan suatu kebijakan ekonomi yang optimal. Fenomena politisasi kebijakan tidak akan dapat dihindarkan betapapun kuatnya muatan unsur "teknokratis" dari kebijakan yang tengah diusulkan oleh eksekutif. Karakter setiap kebijakan tidak akan dapat menjadi tajam dan radikal, tetapi harus mengakomodasikan spektrum kepentingan politik yang sangat luas melalui proses kompromi dan negosiasi yang terus-menerus. Kebijakan yang berakar banyak (broad based policy) seperti ini kemungkinan besar akan membuat tidak adanya istilah kebijakan strategis.

Semua akan menjadi "strategis" karena semua hal jadi penting. Selain itu, pragmatisme akan jadi watak utama yang menggerakkan kebijakan pemerintahan mendatang. Politik sebagai praktik idiologis yang mencerahkan pada gilirannya tentu saja tak akan bisa dimaksimalkan. Politik kemudian akan cenderung dipahami sebagai rumusan kebijakan dalam muatan setengah konkret, setengah membumi, tak langsung mengena sasaran.

Memenangkan Indonesia

Sesungguhnya tiga konsekuensi ini bermuara pada satu isu penting: gagasan politik tentang presidensialisme tak dapat dimaksimalkan. Dengan sistem kemajemukan parpol yang ada saat ini, presiden tak akan tampak merefleksikan pimpinan puncak tunggal eksekutif yang kuat dan efektif ketika ia dihadapkan dengan berbagai kekuatan politik di institusi legislatif. Walau tak sepenuhnya sama, citra politik presiden akan tampak lebih menyerupai citra politik perdana menteri dalam sistem parlementer. Intinya, secara normatif Indonesia memiliki seorang presiden, tetapi demi memperoleh legitimasi politik, perilaku politik presiden nantinya akan tetap terstruktur dalam arena permainan politik parlementarisme.

Perilaku seperti ini tampak mulai muncul setelah berakhirnya pemilu legislatif. Berbagai pertemuan antar-petinggi partai segera setelah hasil hitung cepat diumumkan adalah ilustrasi paling nyata. Semua pertemuan itu menyimbolkan adanya upaya "mendamaikan" dua kebutuhan yang sangat mendesak: kebutuhan menskenariokan institusi presiden yang efektif dan kuat dengan kebutuhan memperoleh legitimasi politik dari kekuatan partai di parlemen. Pertanyaannya, adakah jalan keluar lain di luar pola rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang tengah terjadi itu? Bagaimana keluar dari jebakan presidensialisme gaya Indonesia dengan sistem multipartai seperti ini?

Ada dua opsi yang tersedia. Pertama, pada tataran nilai. Dalam pandangan sekilas tampaknya memang tak ada jalan pintas yang terpampang di depan mata. Namun, tidak demikian seandainya setiap pemimpin parpol di negeri ini bersedia untuk menanamkan kebajikan (virtue) bahwa memenangi pemilu hanyalah langkah awal memenangkan Indonesia. Memenangi pemilu, baik legislatif maupun jabatan presiden, bukanlah segala-galanya. Memenangkan rakyat Indonesia setelah pesta pemilu seharusnya jauh lebih penting daripada sekadar mempraktikkan bagi-bagi kekuasaan ala politik Lasswell.

Pilihan kedua, pada tataran kelembagaan. Pilihan yang tersedia pada tataran ini ada dua. Pertama, dengan cara meningkatkan secara drastis ambang batas parlemen, misalnya dengan meningkatkannya menjadi 10 persen. Pilihan seperti ini tentu saja tak mudah karena akan dipandang sebagai bagian dari agenda "depolitisasi politik" yang semena-mena gaya Orde Baru. Tudingan seperti ini akan dapat diminimalkan jika disertai dengan pilihan berikut, yaitu dengan memberikan ruang bagi partai yang tak lolos ambang batas parlemen 10 persen itu untuk melebur (merger) dengan partai lain.

Satu argumen untuk mendukung pilihan ini sangat sederhana. Secara ideologis, parpol di Indonesia sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu yang berbasis nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, dan keagamaan. Karena itu, diskusi dan wacana tentang kebutuhan untuk peleburan atas dasar kategorisasi seperti ini barangkali memang mulai layak untuk dimulai dan dipikirkan.

MAKMUR KELIAT, Pengajar FISIP Universitas Indonesia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006197561
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Tiongkok Sita Kapal Barang Jepang (Kompas)

PENYITAAN kapal barang raksasa Baosteel Emotion milik perusahaan Jepang, Mitsui OSK Lines, oleh Tiongkok memicu rasa marah Jepang.
Penyitaan itu memang tidak ada hubungannya dengan sengketa wilayah yang akhir-akhir ini membuat hubungan antara Jepang dan Tiongkok memanas. Namun, Tokyo menegaskan, penyitaan kapal yang berhubungan dengan utang piutang pada masa lalu itu berpotensi membahayakan hubungan kedua negara.

Pengadilan Maritim Shanghai, Tiongkok, mengharuskan Mitsui membayar utangnya senilai 28 juta dollar AS terkait dengan perjanjian kontrak hampir 80 tahun lalu. Pada 1936, perusahaan Jepang, Daido Shipping Co (cikal bakal Mitsui), menyewa dua kapal dari perusahaan Tiongkok, Zhongwei Shipping Co. Kedua kapal itu kemudian digunakan Angkatan Laut Jepang dalam Perang Dunia II dan tenggelam dalam pertempuran.

Zhongwei Shipping Co lalu mendaftarkan tuntutan kompensasi kepada Mitsui ke pengadilan. Pada 2007, pengadilan memerintahkan Mitsui membayar kompensasi sebesar 28 juta dollar AS. Mitsui merasa keberatan terhadap keputusan pengadilan itu dan mengajukan banding. Mitsui menegaskan, tidak seharusnya mereka diminta membayar kerugian, mengingat kedua kapal itu dikuasai oleh militer Jepang untuk kepentingan perang. Namun, pengajuan banding oleh Mitsui itu ditolak Mahkamah Agung Tiongkok, Desember 2010.

Juru bicara Pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, dalam keterangannya, menyebut tindakan sepihak Tiongkok itu melanggar kesepakatan normalisasi hubungan kedua negara yang ditandatangani pada 1972. Dalam kesepakatan itu disebutkan, Tiongkok setuju melepaskan tuntutan kepada Jepang untuk mengganti kerugian atau membayar pampasan perang.

Suga berharap Pemerintah Tiongkok dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Hal ini mengingat ada banyak sekali tuntutan yang diajukan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di Tiongkok terkait kerja paksa semasa perang. Kasus utang piutang ini merupakan kasus pertama yang ditangani oleh pengadilan Tiongkok.

Dikhawatirkan, kasus ini, dan kasus-kasus serupa, dapat membahayakan hubungan baik Jepang dan Tiongkok yang saat ini memanas karena sengketa wilayah di Laut Tiongkok Timur.

Sikap menahan diri dari pemimpin pemerintahan kedua negara sangat kita harapkan. Sikap agresif Beijing dalam menjalankan kebijakan luar negerinya bisa sangat membahayakan, mengingat PM Jepang Shinzo Abe pun tengah membangun kepercayaan dirinya kembali setelah sekian lama menjalankan kebijakan luar negeri yang low profile seusai kekalahan Jepang pada Perang Dunia II.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006216612
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Menanti Langkah Lanjutan (Kompas)

MENGEJUTKAN! Itulah kesan sebagian orang mendengar pengumuman KPK yang menetapkan Ketua BPK sebagai tersangka.

Senin, 21 April 2014, Hadi Poernomo mengakhiri masa tugasnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijabatnya sejak 26 Oktober 2009 hingga 21 April 2014. Hadi pensiun sebagai Ketua BPK. Dia pun berpamitan dan memberikan penjelasan kepada karyawan BPK. Beberapa jam kemudian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengumumkan status Hadi sebagai tersangka. Hadi menjadi tersangka untuk kasus pajak Bank Central Asia yang ditanganinya saat Hadi menjabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada 2004. KPK memperkirakan negara dirugikan Rp 375 miliar.

Kita anggap kasus itu mengejutkan karena sejauh ini tak pernah terdengar cerita atau berita bahwa KPK sedang menyelidiki kasus pajak yang melibatkan Hadi. Kendati demikian, Bambang Widjojanto menegaskan, penetapan Hadi sebagai tersangka tak terkait dengan peristiwa apa pun. Penyelidikan kasus itu sudah ditangani sejak Desember 2013. Sebelumnya, ada pengaduan masyarakat terhadap kasus itu yang masuk ke KPK pada 2013 (Kompas,
22 April 2014).

Berbagai spekulasi mengemuka dengan penetapan tersangka kasus pajak itu. Berbagai fakta yang terungkap, termasuk kiprah BPK dalam mengaudit sejumlah kasus besar, terbuka dianalisis dan ditafsirkan oleh sejumlah pihak. Namun, kita tetap meyakini, KPK tidak akan gegabah menetapkan Hadi sebagai tersangka tanpa dukungan alat bukti apa pun. Pemeriksaan oleh KPK harus diteruskan karena dalam UU Tindak Pidana Korupsi, KPK tidak punya kewenangan menghentikan penyidikan. Artinya, kasus pajak yang melibatkan Hadi akan dibuka di pengadilan.

Penetapan tersangka Hadi semasa menjadi Dirjen Pajak memberikan pesan bahwa kasus-kasus korupsi masa lalu, termasuk yang terjadi 10 tahun lalu, bisa dibuka dan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Sampai di sini, kita pun bisa mempertanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme seleksi pejabat publik di DPR.

Pada 11 November 2009, Komisi IX DPR memilih Hadi sebagai anggota BPK dan memperoleh 43 suara, sampai kemudian Hadi memimpin BPK. Apakah itu berarti DPR gagal mengidentifikasi rekam jejak seorang calon pejabat publik? Kasus itu memberikan pelajaran, betapa pentingnya kita semua, termasuk masyarakat, menginvestigasi rekam jejak seseorang sebelum mereka maju dalam pencalonan pejabat publik dan memilih pejabat publik.

Kita apresiasi pernyataan Hadi yang menyatakan akan mengikuti proses hukum KPK. Biarlah hukum berjalan dengan semestinya dengan memberikan ruang kepada KPK untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus pajak pada 2003 tersebut, termasuk bagi Hadi untuk menyampaikan pembelaan.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006211304
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Selasa, 22 April 2014

Tiga Juta Lapangan Kerja Berkualitas (P Agung Pambudhi)

SEDERET data ditampilkan Ahmad Erani Yustika untuk menunjukkan elastisitas penciptaan lapangan kerja yang memburuk di mana setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan jumlah lapangan kerja yang semakin kecil dari tahun ke tahun.
Diungkapkan, pertumbuhan ekonomi tinggi tak serta-merta menciptakan lapangan kerja besar, bahkan yang terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi telah menciptakan perangkap pertumbuhan berupa disparitas pendapatan antar-golongan yang secara sempurna terjadi di Indonesia.

Artikel Erani ini menanggapi pendapat Gustav Papanek, Presiden Boston Institute for Developing Economies. Sayangnya, komentar Papanek tentang pentingnya menaruh perhatian pada industri padat karya tidak dibahas Erani.

Dalam penciptaan lapangan kerja, gagasan studi Papanek terbagi dalam dua bagian: dukungan bagi investasi industri padat karya dan kebijakan penciptaan lapangan kerja aktif (active employment) lewat anggaran pemerintah dengan melibatkan rakyat dalam aktivitas pembangunan.

Lapangan kerja berkualitas
Mengapa investasi padat karya? Industri inilah yang paling berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, jauh melampaui daya serap tenaga kerja industri padat modal ataupun jasa pada umumnya. Industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan tingkat keterampilan rendah (low skills).

Tersedia surplus tenaga kerja yang dapat dilatih dengan segera untuk mengerjakan pekerjaan low skills itu. Industri padat karya inilah yang mampu menjadi pull-factor untuk menarik "surplus" tenaga kerja di sektor tak produktif seperti pertanian dan para pekerja informal. Secara meyakinkan, Papanek memaparkan surplus tenaga kerja, di antaranya ditunjukkan dalam analisis soal "surplus" tenaga kerja pertanian.

Untuk penciptaan tiga juta lapangan kerja berkualitas per tahun dan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, Papanek mensyaratkan beberapa hal utama.

Pertama, Indonesia harus mampu mengambil 10 persen pasar investasi padat karya Tiongkok yang akan ditinggalkannya mengingat upah tenaga kerjanya sudah tidak akan kompetitif lagi. Jika Indonesia tidak mampu memanfaatkannya, kesempatan ini tak akan berulang mengingat negara-negara kompetitor seperti Vietnam, Kamboja, dan India akan mengambilnya.

Kedua, pembenahan daya dukung industri padat karya, di antaranya dengan mengurangi biaya logistik dan transportasi yang saat ini masih sekitar 26,5 persen dari total biaya, jauh lebih tinggi dibandingkan negara kompetitor seperti Malaysia (13 persen) dan Jepang (10 persen). Ketiga, dukungan ketersediaan energi dengan biaya kompetitif, di antaranya dengan konversi penggunaan minyak (BBM) ke gas (BBG) yang didukung sarana dan prasarana distribusi gas dari lokasi produksi ke area konsumsi.

Keempat, penciptaan kluster industri di luar Jakarta yang lebih murah biaya lahan dan tenaga kerja dengan meningkatkan anggaran infrastruktur yang saat ini sekitar 1 persen dari PDB menjadi 5 persen (yang dapat dibiayai dari pengurangan subsidi BBM dan insentif pajak bagi investasi yang membangun infrastruktur).

Kelima, menjaga upah minimum buruh yang masuk akal disertai program peningkatan kualitasnya agar naik produktivitasnya sehingga meningkatkan pendapatan buruh. Keenam, kebijakan kurs BI dengan menjaga penguatan rupiah di tingkat yang dapat diterima sehingga memberikan insentif bagi eksportir. Ketujuh, pengurangan biaya regulasi dengan kepastian dan penegakan hukum serta implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karya Papanek memberikan rekomendasi operasional yang amat dibutuhkan, relatif konkret dan tidak terlalu normatif sebagaimana kebanyakan studi. Tentu sejumlah catatan bahkan barangkali sanggahan bisa ditujukan ke studi tersebut.

Soal fokus industri padat karya, selain soal upah minimum, berbagai prasyarat Papanek tersebut bukan merupakan kepentingan spesifik industri padat karya, melainkan juga kebutuhan industri manufaktur pada umumnya. Maka, persoalannya bukan picking the winner untuk industri yang diutamakan, melainkan penciptaan daya dukung investasi yang memungkinkan setiap bidang industri lebih berdaya saing. Baik industri manufaktur padat karya maupun padat modal akan diuntungkan.

Namun, Papanek juga benar bahwa perhatian pada industri padat karya memungkinkan untuk penyerapan tenaga kerja yang besar. Di sisi lain, industri manufaktur padat modal juga penting untuk penciptaan nilai tambah yang membawa tarikan aktivitas ekonomi lainnya.

Biaya tenaga kerja
Tantangan utama dari implementasi rekomendasi Papanek adalah terkait upah minimum. Sejatinya tak ada yang baru dalam gagasan menempatkan upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) sehingga besarannya hanya untuk memenuhi kebutuhan minimum—mirip basis kebutuhan fisik minimum yang berlaku sebelumnya, bukan berdasar kebutuhan hidup layak (KHL) yang kini berlaku.

Namun, sebagai negara yang masih sangat muda dalam berdemokrasi, di mana euforia kebebasan demikian kuat memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pola relasi pemberi kerja dan tenaga kerja, gagasan institusionalisasi upah minimum sebagai jaring pengaman hampir merupakan utopia, jauh panggang dari api. Politisasi pengupahan yang menempatkan posisi pengusaha-pekerja berhadapan secara diametral dalam tata kehidupan ekonomi politik Indonesia merupakan tantangan amat besar untuk mencapai keharmonisan hubungan bipartit, terlebih ketika unsur pemerintah dalam relasi tripartit demikian lemah dalam menjamin kepastian dan penegakan hukum.

Formula ideal upah minimum yang mengakomodasi kepentingan pengusaha, pekerja, dan pencari kerja secara teknokratis obyektif bisa dirancang. Termasuk dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap penentuan upah minimum. Namun, soalnya lebih pada kemauan politik dan kemampuan pemerintah menegakkan aturan demokrasi berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang didukung ukuran-ukuran obyektif dengan baik.

Lebih lanjut, tak mudah untuk menempatkan kebijakan pengupahan dalam kaitannya dengan produktivitas sebagai basis penentuan upah yang adil bagi pengusaha dan pekerja—yang pengukuran akuratnya lebih mungkin ditentukan di tingkat perusahaan—di tengah kuatnya pengaruh gerakan buruh terhadap serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) di tingkat perusahaan.

Belum lagi jika bicara berbagai ketentuan lain ketenagakerjaan dalam UU No 13/2003 dan sejumlah peraturan turunannya terkait pemutusan hubungan kerja, pesangon, kebijakan alih daya (outsourcing), dan lain-lain yang sangat kontroversial.

UU ketenagakerjaan ini mencatat rekor UU yang paling banyak dilakukan uji materi, baik oleh pengusaha maupun pekerja, sehingga tidak keliru jika dikatakan sebagai UU yang tidak diinginkan pengusaha ataupun pekerja, tetapi ironisnya sampai saat ini segala upaya untuk merevisinya selalu menemui jalan buntu.

Rekomendasi Papanek soal upah minimum semestinya bisa dilaksanakan, tetapi mensyaratkan kepemimpinan nasional yang amat kuat untuk bisa melampaui uji pertama: amendemen UU No 13/2003 sebagai awal pembenahan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Diskusi lanjut rekomendasi Papanek tentu bisa diteruskan, tetapi saya membatasi tulisan ini di sini, untuk menyambut ajakan Erani dalam mendiskusikan suatu karya akademik. Rekomendasi akademik Papanek untuk penciptaan tiga juta lapangan kerja mungkin bisa dilaksanakan berdasarkan catatan di atas, dan sejumlah kontribusi pemikiran lainnya dari para pemangku kepentingan atas kerja akademiknya.

P Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia; Wakil Ketua Dewan Pengurus Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006097561
Powered by Telkomsel BlackBerry®