Main Ad

Selasa, 23 Mei 2017

Kebangsaan Kita: antara Inkorporasi dan Penceraian (I BASIS SUSILO)

Pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-109 tahun ini, kita—bangsa Indonesia—menghadapi ujian serius berupa gejala peningkatan sikap intoleran, serta ancaman atas kebinekaan dan persatuan.

Jika kita mampu mengatasi ujian saat ini, kita akan lebih kuat sebagai bangsa. Namun, apabila kita gagal dalam ujian ini, kebangsaan kita akan melemah. Padahal, negara-bangsa kita sejak dulu sampai sekarang (dan apalagi masa depan) memerlukan kebangsaan yang kuat untuk bisa eksis dan maju.

Inkorporasi (incorporation) dan penceraian (disengagement) adalah dua konsep yang bisa dan biasa dipakai untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat dan bangsa. Inkorporasi adalah proses penyatuan atau peleburan masyarakat ke bangsa. Artinya, masyarakat menyatukan dan menyubordinasikan diri ke dalam (dan demi kemajuan) bangsanya. Sementara penceraian adalah proses penolakan dan pelepasan masyarakat dari bangsanya.

Penceraian bisa berlangsung dalam kategori tematik ataupun operatif. Dikatakan tematik apabila penceraian itu menyasar ke tema, misalnya menolak Pancasila. Dikatakan penceraian operatif apabila secara tematik tidak menolak Pancasila, bahkan bisa jadi secara retorika menyatakan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi secara operatif tidak melaksanakan seluruh nilai Pancasila, atau justru menggunakan Pancasila sebagai alat belaka untuk mempertahankan kekuasaan. Penceraian secara operatif berbahaya, penceraian secara tematik lebih berbahaya karena mengganggu pilar-pilar negara-bangsa.

Proses inkorporasi

Dalam kita membangsa sejak 1908 hingga kini, dua proses itu mewarnai sejarah kita, tetapi inkorporasi lebih dominan. Konsep inkorporasi itulah yang jelas-jelas mendorong Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij pada 1912. Konsep inkorporasi juga menggerakkan Bung Hatta dan para mahasiswa Indonesia di Belanda pada 1920-an mengampanyekan persatuan dalam kebangsaan.

Buktinya, Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) sejak 1923 secara tegas menyatakan: "Tiap-tiap perpecahan tenaga-tenaga Indonesia, dalam bentuk apa pun, ditentang sekeras-kerasnya, karena hanya persatuan tenaga-tenaga putra Indonesia dapat mencapai tujuan bersama itu. ...Hanya suatu Indonesia yang merasa bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajahan."

Konsep inkorporasi itu juga yang menggerakkan para pemuda Indonesia berkongres dan melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pelbagai perkumpulan dan organisasi atas dasar teritorial ataupun kategorial bersatu padu dan berinkorporasi ke dalam persatuan dan kebangsaan kita.

Politik inkorporasi juga yang membuat Bung Karno gandrung pada kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Konsep inkorporasi terus menguat menyemangati perjuangan anak-anak bangsa melawan penjajah baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Konsep inkorporasi itu yang mendorong kenekatan hampir semua pendiri bangsa kita berpolitik sehingga ditahan dan dibuang bertahun-tahun.

Keberanian anak-anak muda Indonesia melawan Jepang dan Belanda untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sepanjang 1940-an adalah bukti inkorporasi ini.

Mengingat nationhood is statehood-in-prospect, maka kebangsaan mewadahi negara-bangsa kita, Republik Indonesia, yang berkonsensus pada empat pilar: Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, dan NKRI. Proses-proses inkorporasi kemudian dilakukan untuk memelihara, menguatkan, dan mempertahankan pilar-pilar tersebut.

Kuatnya proses inkorporasi—sehingga menjadi kesadaran kolektif dominan—disebabkan kuatnya harapan terhadap negara-bangsa sebagai perisai dan pembebas dari kekuatan eksploitatif dari luar (penjajah) ataupun dari dalam (feodalisme). Semua rakyat Indonesia menyadari hal ini, kecuali beberapa yang gagal paham situasi sehingga mengutopiakan dan memperjuangkan bentuk-bentuk lain, seperti komunisme atau kekhilafahan.

Penceraian setengah hati

Kendati inkorporasi menjadi kesadaran dominan bangsa kita, proses penceraian juga ikut mewarnai sejarah kita. Konsep penceraian menggerakkan upaya-upaya yang melemahkan negara-bangsa kita, seperti Pemberontakan PKI Madiun 1948, DI/TII, PRRI/Permesta, Republik Maluku Selatan, G-30-S/PKI tahun 1965, dan lain-lainnya.

Semua upaya penceraian itu tidak berhasil karena dua sebab. Pertama, dari dalam diri yang mencoba proses penceraian ada perasaan setengah hati karena pada dasarnya kesadaran dominan bangsa kita adalah inkorporasi, bukan penceraian. Umpamapun yang menggerakkan penceraian sepenuh hati, tetapi tidak mudah mencari pendukung karena hanya akan ditanggapi secara setengah hati.

Kedua, kapasitas negara-bangsa kita lebih kuat daripada kapasitas mereka yang mencoba penceraian itu. Dan, kendati lambat, konsolidasi negara-bangsa kita terus-menerus berlangsung. Saat ini negara-bangsa kita punyakapasitas yang jauh lebih kuat dibandingkan 20 tahun pertama negara-bangsa kita berdiri.

Bijak dan lugas

Atas dasar pemaparan di atas, kita masih punya alasan optimistis menghadapi kekhawatiran menguatnya gerakan intoleran yang memperjuangkan konsep khilafah di Indonesia, tetapi sekaligus kita diingatkan untuk melakukan beberapa hal.

Pertama, kita mesti terus-menerus menjaga dan memelihara konsep inkorporasi, terutama kepada generasi muda kita. Di lapangan, selama ini memang ada upaya sosialisasi penceraian secara sistematis ke generasi muda kita oleh para penggeraknya. Kalau kampanye konsep penceraian terus-terus berlangsung, sementara kita lalai menyosialisasi konsep inkorporasi ini, lambat laun konsep penceraian bisa menguat dan dominan di kemudian hari.

Kedua, kita mesti menghindarkan diri dari proses penceraian. Kendati secara tematik dan retorik setia pada negara-bangsa, masih ada kemungkinan kita terlibat proses penceraian dalam kategori operatif. Misalnya, korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan, atau membiarkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi.

Ketiga, kita mesti mendorong negara-bangsa, sesuai kapasitas dan kewenangannya, untuk bersikap dan bertindak luas (luwes tetapi tegas) dalam menghadapi gerakan maupun pelaku gerakan yang terindikasi menjurus ke proses penceraian. Asal dilaksanakan secara bijak dan atas dasar hukum dan aturan yang berlaku, negara-bangsa pasti bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Jika tidak, gerakan itu akan merasa "mendapat angin" untuk menggerakkan proses penceraiannya.

I BASIS SUSILO, DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Kebangsaan Kita: antara Inkorporasi dan Penceraian".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ANALISIS POLITIK YUDI LATIF: Kebangkitan Keutamaan Budi (Kompas)

Kebangkitan nasional tidaklah datang sebagai tiban, melainkan hasil usaha sadar untuk belajar dan berjuang. Meminjam ungkapan Bung Karno, "Hidup sesuatu bangsa tergantung dari vrijheids-bewustzijn', kesadaran kemerdekaan-kebangkitan bangsa itu; tidak dari teknik; tidak dari industri; tidak dari pabrik atau kapal terbang atau jalan aspal." Dalam mengusahakan kebangkitan kembali bangsa Indonesia di tengah era kebangkitan Asia, kita bisa menjadikan pengalaman kebangkitan masa lalu sebagai kaca benggala untuk memandang masa depan.

Dari manakah usaha kebangkitan nasional itu harus dimulai? Dari kesadaran pentingnya keutamaan budi; budi utama. Belajar pada sejarah, awal abad ke-20, kesadaran itu bukan hanya tecermin dari kelahiran Budi Utomo, tetapi juga organisasi sezaman, seperti Jamiat Khair (perkumpulan kebajikan budi) dan juga Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia: sakti, budi, bakti). Singkat kata, budi pekerti (karakter) adalah tumpuan utama kebangkitan dan kemajuan.

Karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius, jalan menuju keutamaan budi itu bisa ditempuh dengan menguatkan dimensi spiritual dan etika agama sebagai basis perwujudan akhlak mulia. Dalam kaitan ini, ledakan spirit keagamaan yang membuncah belakangan ini hendaklah tidak berhenti sekadar ekspresi amarah jalanan. Gairah keagamaan harus menyentuh kedalaman yang lebih substantif: mempersoalkan basis etis-spiritualitas kemajuan bangsa.

Dalam buku A Study of History, sejarawan terkemuka Inggris, Arnold Toynbee, melakukan pelacakan terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban. Pada setiap kasus, Toynbee mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Singkat kata, bangunan negara (dan peradaban) tanpa landasan transenden ibarat bangunan istana pasir.

Studi Toynbee tersebut mengisyaratkan adanya hubungan yang erat antara nilai-nilai spiritual keagamaan dengan kebangkitan bangsa dan peradaban. Samuel Huntington dalam Who Are We?menunjukkan hal menarik mengenai keberlangsungan Amerika Serikat (AS) sebagai negara adikuasa dibandingkan dengan Uni Soviet. Di AS, urainya, "Agama telah dan masih merupakan sesuatu yang sentral, dan barangkali identitas yang paling sentral bagi bangsa Amerika" (Huntington, 2004). Huntington juga menunjukkan (2006) bahwa geografi peradaban yang mampu bertahan adalah geografi peradaban yang berbasis keyakinan/ketuhanan. Dalam kaitan antara corak keagamaan dan politik, Alexis de Tocqueville (1835/1998) dan Robert Putnam (2006) mewakili para ahli yang menunjukkan peran nilai-nilai keagamaan dalam memengaruhi demokrasi.

Memang, ada faktor budaya yang dipengaruhi oleh agama yang menjadi rintangan bagi kemajuan. Akan tetapi, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa faktor keyakinan memberikan kontribusi yang penting dalam progres ekonomi dan demokrasi. Tentu saja, banyak faktor yang ikut memenga- ruhinya sehingga dalam konteks mana agama menjadi rintangan dan dalam konteks mana pula ia menjadi pendorong kemajuan merupakan hal yang harus dipertimbangkan.

Hendaklah disadari bahwa agama sebagai pedoman hidup berkaitan dengan yang suci (sacred) sedari awal memang mengandung kekuatan yang ambivalen: menakjubkan (enrapture) dan menghancurkan (annihilate). Kata "sacred" (Latin: sacer) itu bisa berarti karunia atau kutukan, suci atau cercaan.

Modus beragama yang berhenti sebagai pe- mujaan lahiriah formalisme peribadatan, tanpa kesanggupan menggali batiniah nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselan- car di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering, dan keras. Tanpa daya-daya kontemplatif dan kemampuan berdamai dengan misteri dan ketidakpastian, orang-orang beragama bisa memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Banyak penyeru menekankan pentingnya ibadah sebagai cara memerangi korupsi, tanpa menyadari bahwa pengamalan keagamaan yang salah justru bisa menyuburkan korupsi. Bisa dikatakan, akar terdalam dari tindakan korupsi adalah "dusta terhadap agama" dengan peribadatan yang keliru. Al Quran mengisyaratkan hal ini sebagai pangkal kecelakaan. "Maka celakalah orang-orang yang shalat; yang lalai dalam shalatnya; yang hanya pamer saja; yang tidak memberikan pertolongan" (QS 107: 4-7).

Dalam Hikayat Florentin, Machiavelli menandai "kota korup" dengan sejumlah ciri, antara lain pemahaman keagamaan penduduk "berdasarkan kemalasan, bukan kesalehan". Yang ia maksudkan adalah keagamaan yang menekankan aspek formal dan ritual ketimbang pengembangan esensi ajaran. Memuja "insan pembual daripada insan pekerja", memperindah tempat ibadah daripada menolong yang papa. Modus keagamaan seperti ini, menurut dia, "membuat orang tak lagi beramal saleh, yang mengantarkan penduduk menjadi mangsa empuk tirani politik dan modal".

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang, dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk permusuhan dan penyingkiran.

Agama bisa memainkan penting dalam pemulihan krisis sekiranya persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya visi spiritualitas dan komitmen etis di jantung keagamaan.

YUDI LATIF, ANGGOTA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 19 dengan judul "Kebangkitan Keutamaan Budi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Matinya Universitas (SULISTYOWATI IRIANTO)

Maraknya gerakan politik praktis sektarian di universitas akhir-akhir ini, mengatasnamakan dan membawa panji universitas, dilakukan di dalam maupun di luar kampus oleh sebagian dosen dan mahasiswa; patut dipersoalkan karena menodai marwah universitas dan meresahkan masyarakat luas.

Terlebih, universitas negeri yang kelahirannya melekat dengan sejarah perjuangan bangsa memiliki amanah khusus dalam menjadikan Pancasila sebagai prinsip tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dan merujuk Konstitusi sebagai pedoman utama berperilaku. Masyarakat luas kehilangan kepercayaan dan mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi, ke manakah para otoritas pendidikan tinggi di negeri ini?

Lebih jauh, di manakah di dunia ini, universitas yang tidak membela Konstitusi dan norma tertinggi bangsanya? Dan apabila universitas mengingkari Konstitusi dan roh kebangsaannya sendiri, maka sudah merupakan anomali. Apalagi, universitas (negeri) dibiayai hidupnya oleh pajak rakyatnya; bagaimanakah tanggung jawab universitas terhadap publik?

Gerakan politik sektarian di universitas adalah ahistoris karena menentangraison d'etre berdirinya Republik Indonesia, yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa. Deklarasi penting Sumpah Pemuda 1928 mengingatkan kita. Para pemuda/pemudi dari berbagai "nasion kecil" berbasis kesukubangsaan (Harsya Bachtiar, 1976) bersumpah setia berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu: Indonesia.

Sumpah Pemuda adalah fondasi sangat penting menuju proklamasi kemerdekaan 1945 dan diikuti banyak peristiwa kebangsaan lain; yang perumusan kelangsungan berbangsa dan bernegara selanjutnya dilegalisasi dengan berbagai produk hukum yang berpayung kepada Konstitusi sampai hari ini.

Gerakan tersebut juga mencederai universitas sebagai gerakan moral tempat lahirnya produksi ilmu pengetahuan, yang memiliki otonomi akademik, dan oleh karena itu berkedudukan sangat khusus, tidak bisa disamakan dengan lembaga mana pun, termasuk lembaga politik maupun bisnis. Universitas memegang amanahnya sebagai penjaga gerbang kebenaran, dan para ilmuwan dengan kapasitas intelektual yang ada padanya berkewajiban ikut mengatasi berbagai persoalan masyarakat dan bersikap kritis.

Apabila terjadi pengingkaran terhadap mandat universitas, artinya otonomi akademik telah salah digunakan.

Kebebasan berpendapat, berekspresi, sama halnya dengan kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan sebagai elemen penting dalam berdemokrasi memang dijamin oleh undang-undang (Pasal 18, Kovenan Hak Sipil dan Politik, diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005). Namun, kebebasan ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus sampai pada batas untuk menghormati hak/nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional/ketertiban umum, atau kesehatan/moral umum (Pasal 18 Ayat 2).

Terlebih dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa: (1) segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum, (2) segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Universitas kita saat ini

Universitas dan sivitas akademika kita saat ini sibuk menggemakan world class university ranking. Pimpinan struktural di universitas sibuk mengejar capaian prestasi, mengikuti standar universitas dunia, yang dicanangkan oleh kebijakan Kementerian Ristek dan Dikti. Setiap dosen diharuskan berderap mengikuti barisan pencapaian prestasi yang ditandai oleh karya ilmiah, terutama berindeks Scopus, apabila ingin bisa naik pangkat dan mendapatkan remunerasi, dengan segala sanksinya. Selama ini para dosen dan profesor dianggap "malas", kurang berprestasi, padahal sudah digaji, sehingga kebijakan yang ketat harus diterapkan.

Tentu saja, adalah keharusan bagi setiap dosen untuk berprestasi bagi universitas dan bangsanya, melalui berbagai temuan ilmiah berkualitas dalam bidang sains, teknologi, ilmu sosial, dan humaniora. Namun, bagaimanakah caranya menumbuhkan budaya kasmaran pada ilmu pengetahuan? Tepatkah mendorong prestasi seorang ilmuwan pemikir, dengan membuat sejumlah peraturan administratif beserta sanksi semata? Bukankah yang dibutuhkan adalah kebijakan yang kondusif dalam mengimplementasikan otonomi universitas dan pembiayaan kegiatan akademik yang tak terkendala aturan administratif, yang pengelolaannya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.

Menumbuhkan suatu budaya akademik adalah menumbuhkan dan merawat cara berpikir, berpengetahuan, dan bernorma, yang metodenya tidak bisa instan, seperti yang dilakukan saat ini. Budaya akademik yang esensial harus dimulai dari cinta Tanah Air, kesadaran akan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kemanusiaan, memastikan kesejahteraan jasmani dan rohani serta keadilan substantif bagi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia.

Lupa mandat

Tampaknya, karena kesibukan administratif mengejar ranking dan prestasi kelas dunia itu, universitas lupa mandatnya menanam dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman, sebagaimana diamanatkan Konstitusi dan falsafah Pancasila.

Universitas, petinggi kementerian yang paling bertanggung jawab, terkesan membiarkan, atau tidak menganggap penting, keadaan darurat terkoyaknya kebangsaan kita saat ini. Sudah jelas bahwa bangsa Indonesia berdiri di atas keragaman ras, suku bangsa, bahasa, dialek, agama dan keyakinan, golongan politik, kelas, dan jender; bahkan pluralitas menjadi karakternya yang khas yang membedakan dengan bangsa lain.

Keragaman yang memang tecermin miniaturnya dalam kehidupan universitas, di mana dosen dan mahasiswa berasal dari keragaman tersebut. Apabila keragaman itu diingkari, bahkan terancam, universitas sudah kehilangan wibawanya. Bahkan, universitas beserta organ-organ di dalamnya dapat dianggap telah lalai untuk ikut dalam upaya menyelamatkan keutuhan bangsa dan panggilan Tanah Air.

Dalam masyarakat, terdapat silent majority, yang amat resah, gelisah, menyaksikan kegentingan karena memuncaknya kasus-kasus intoleransi dan mayoritarianisme, yang juga sudah merayap sampai ke lembaga-lembaga penegakan hukum Indonesia saat ini (Lindsey & Pausacker, 2016). Masyarakat yang jumlahnya justru mayoritas itu lebih banyak berdiam diri.

Mereka tidak terbiasa menyuarakan aspirasi dan kegundahannya dengan cara-cara pengerahan massa, menyerang dengan kata-kata keras dan kasar, apalagi dengan menginstrumentasi sentimen keagamaan. Hanya sebagian kecil yang berani bersuara di media sosial, tetapi sebagian besarnya lagi memilih diam. Mereka sangat menantikan datangnya kekuatan dari universitas, soko guru kekuatan bangsa, tetapi tidak kunjung hadir, malahan sebagian sivitasnya ikut mempropagandakan gerakan sektarian.

Insan akademik dan masyarakat silent majority harus berani dan bergandengan tangan menyuarakan keberpihakannya kepada keindonesiaan, terlebih ketika negara diam dan abai menyikapi darurat kebinekaan. Para dosen dan mahasiswa harus memperjuangkan merah putih sejak dari pikiran, serta bersedia mendedikasikan pengabdian dan seluruh kehidupan sosialnya hanya untuk keindonesiaan. Dukunglah negerimu, perkuatlah barisan para pemimpinnya agar terbangun dari tidurnya.

Para pemimpin negeri dituntut bersikap tegas membela Konstitusi dan Pancasila, tindakan mana dibenarkan oleh hukum. Bahkan, Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik membolehkan tindakan negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya. Setelah diumumkan secara resmi, negara peratifikasi dapat mengambil langkah yang diperlukan berdasarkan hukum, justru sebagai upaya untuk melindungi keragaman ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.

Kita harus sampai pada perayaan seratus tahun kemerdekaan pada tahun 2045 serta ikut menyongsong dan menikmati kemakmuran Asia bersama dengan negara-negara Asia lain pada tahun 2050. Ibu Pertiwi, Ibu Tanah Air, wajib kita muliakan selama hayat dikandung badan.

SULISTYOWATI IRIANTO, GURU BESAR ANTROPOLOGI HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Matinya Universitas".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Ujian Demokrasi dan Kebangsaan Kita (AGUS HARIMURTI YUDHOYONO)

Presiden Joko Widodo berkata akan menggebuk para pelanggar konstitusi, Rabu (17/5), di Istana Negara. Ini pernyataan paling keras yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi di era kepemimpinannya.

Beberapa media nasional bahkan mengulas penggunaan kata gebuk yang dinilai angker. Kata gebuk ini juga pernah digunakan Presiden Soeharto pada 1989 dengan konteks yang sama, menggebuk pelanggar konstitusi.

Apa artinya jika kepala negara memberi peringatan keras seperti itu? Harus diakui, saat ini kita sedang menghadapi ujian demokrasi dan kebangsaan.

Soal kebinekaan

Akhir-akhir ini, kita melihat media massa didominasi oleh pro-kontra soal kebinekaan. Sebenarnya, ini wacana yang baik menjelang Hari Kebangkitan Nasional. Namun, wacana kebinekaan yang hiruk-pikuk ini justru tidak konstruktif.

Mengapa demikian? Kebinekaan ini dimunculkan sebagai identitas eksklusif kelompok tertentu untuk membedakan diri dengan kelompok lainnya. Padahal, karakter sejati kebinekaan adalah inklusif, merangkul semua suku, ras, agama, dan golongan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan, di media sosial, ada polarisasi tajam antara kubu yang melabel dirinya sebagai bineka dan yang dilabelkan sebagai tidak bineka. Praktis tidak ada dialog. Hal ini menunjukkan terjadinya efek yang dikenal sebagai echo chambers. Apa artinya? Polarisasi membuat setiap kubu hanya mendengar gema suara mereka sendiri.

Kita, yang selama ini membanggakan persatuan dalam keberagaman, layak bertanya-tanya: "Akankah persatuan ini langgeng? Apakah keberagaman itu justru jadi sumber malapetaka bagi generasi mendatang?"

Situasi hari ini tentu mengusik alam pikiran kita. Seolah-olah negeri ini terbelah menjadi dua kutub yang saling berhadapan, "Pro-Kebinekaan" versus "Pro-Islam".

Di satu pihak, ada yang beranggapan seolah-olah Islam tidak lagi kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya di pihak lain, tidak sepenuhnya memahami dan menerima nilai-nilai kebinekaan. Realitas ini bagaikan api dalam sekam.

Dalam hal ini, saya berdoa semoga tidak ada pemantik yang akan membuat api membesar dan melalap segalanya. Cukup sudah kita mengalami kerusuhan-kerusuhan sosial, yang memutus tali persaudaraan dan kebangsaan seperti di masa lalu.

Kita membaca bahwa saat ini ada kontestasi yang sengit. Sebagian karena warisan kompetisi politik nasional tahun 2014 yang belum tuntas. Dampaknya kental mewarnai pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 kemarin. Warga Jakarta seolah terkunci hanya pada dua pilihan yang berseberangan.

Manipulasi persepsi

Kontestasi yang sengit dalam politik itu biasa. Yang luar biasa, kalau itu dilakukan dengan memanipulasi persepsi publik. Kita melihat produksi informasi menyesatkan (hoaks), fitnah, dan ujaran kebencian yang meningkat pesat serta tersirkulasi ke mana-mana, menjangkau hampir semua orang dari berbagai latar belakang, di mana pun mereka berada, dan seketika.

Volume informasi melimpah dengan konten berisi sensasi dan kurangnya kemampuan kita berpikir kritis membuat kita sendiri menjadi bingung. Keadaan bertambah buruk karena sebagian media massa justru kehilangan kredibilitas sebagai penyampai fakta yang benar. Apa yang mesti kita kerjakan?

Pertama, pendekatan persuasif dan edukatif. Semua level kepemimpinan harus berupaya menenangkan semua elemen masyarakat. Pendekatan paralel, seperti penyelesaian konflik komunal di Poso dan Ambon, bisa kita adaptasi dalam skala yang lebih luas. Pejabat pemerintah, tokoh agama dan masyarakat agar berbicara kepada kelompok-kelompok yang sedang dipenuhi prasangka dan amarah.

Dialog antarkelompok identitas yang berbeda seperti dilakukan Presiden Jokowi harus diperbanyak. Ini penting untuk mencari konsensus bersama dengan tetap setia pada ideologi dan falsafah Pancasila, yang menjadi sumpah para abdi negara, termasuk prajurit TNI dan Polri.

Jangan mengompori

Jangan ada pejabat pemerintah, tokoh agama dan masyarakat mengompor-ngompori. Juga, jangan ada fenomena lilin versus obor. Tenangkan masyarakat, supaya hati dan pikiran mereka jernih, serta tidak terprovokasi untuk saling berhadapan.

Di samping itu, media massa mempunyai peran kunci. Penting sekali bagi media massa untuk berpikir obyektif dalam menyikapi berbagai peristiwa dan opini yang mengiringinya agar masyarakat paham situasi sebenarnya.

Kedua, penegakan hukum secara adil. Memang Indonesia negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berekspresi, tetapi bebas bukan berarti bablas. Keadaban kita sebagai bangsa justru tecermin pada kebebasan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika dan norma hukum, sehingga mencegah munculnya tindakan anarkistis.

Ketiga, sebesar apa pun masalah kita, mari kita selesaikan sendiri secara bersama. Jangan menjual isu apa pun ke luar negeri sehingga memancing dunia internasional untuk mencampuri urusan kita. Toh, mereka juga belum tentu paham akar dan konteks permasalahannya.

Selain itu, kita juga wajib waspada terhadap agenda asing yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara.

Mari bersatu

Akhirnya, mari kita bersatu mendukung pemerintah, tokoh agama dan masyarakat untuk menghadapi ujian ini. Lakukan rekonsiliasi, jangan menunggu terjadinya konflik, apalagi krisis. Sebab, satu krisis akan memicu krisis lain, baik politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan.

Kita sendiri dapat berperan aktif dalam mengatasi potensi konflik ini. Cara paling mudah adalah berpikir kritis dan bersikap bijaksana. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Lihat segala sesuatu dengan jernih dari berbagai perspektif. Meskipun ada perbedaan cara pandang, dahulukan semangat persatuan dan persaudaraan, di mana pun kita berada.

Dengan demikian, persatuan Indonesia akan langgeng dan keberagaman ini menjadi berkah dari Tuhan Yang Mahakuasa.

Atas rida-Nya, kita akan berhasil melalui ujian demokrasi dan kebangsaan ini dengan baik, bahkan insya Allah lebih baik dari para pendahulu kita.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, ALUMNUS JOHN F KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, UNIVERSITAS HARVARD, AS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Ujian Demokrasi dan Kebangsaan Kita".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Trump dan Timur Tengah (Kompas)

Kehadiran Presiden AS Donald J Trump dan kesepakatan pembelian senjata dengan Arab Saudi akan makin memanaskan situasi politik di Timur Tengah.

Alih-alih mendinginkan suasana, kesepakatan itu membuat Israel dan Iran meradang. Belum lagi Rusia yang ikut meradang akibat ulah Amerika Serikat (AS) yang kembali menyerang posisi Pemerintah Suriah di perbatasan Jordania, Jumat (19/5) lalu. Kesepakatan pembelian senjata sebesar 110 miliar dollar AS itu dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan Arab Saudi.

Kesepakatan dagang antara AS dan Arab Saudi dalam kunjungan Presiden AS Donald Trump, yang pertama kali ke luar negeri, bernilai 380 miliar dollar AS. Lawatan Trump ke Timur Tengah itu pun memberi perspektif lain dibandingkan dengan ungkapan Trump pada masa kampanye. Saat itu, Trump diasosiasikan anti-Islam. "Saya pikir, Islam membenci kami," ujarnya saat kampanye.

Sebagai kandidat presiden, Trump "mengejek" Presiden Barack Obama karena dianggap tidak berani mengucapkan frasa terorisme Islam radikal. Dalam kunjungan ini pun, ia tak menggunakan frase itu. Trump menuduh membiarkan Michelle Obama "dihukum" karena tidak memakai kerudung saat berkunjung ke Arab Saudi. Namun, Ibu Negara AS Melania Trump ternyata tidak memakai kerudung saat berkunjung ke sana pula.

Terlalu banyak untuk disebut satu per satu pernyataan Trump pada masa kampanye yang bernada negatif terhadap Arab Saudi. Namun, nada negatif itu berubah saat Trump berpidato di depan puluhan pemimpin negara-negara Islam. Di depan pemimpin kawasan, Trump juga tidak menjelaskan alasannya melarang warga dari tujuh negara Islam masuk AS.

Bahkan, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi, Trump menggarisbawahi tentang kekerabatan mereka. Bahkan, ia berterima kasih kepada El-Sisi yang membebaskan pekerja amal Aya Hijazi yang dipenjara selama hampir tiga tahun. Untuk memperlihatkan kedekatan mereka, El-Sisi mengajak Trump bercanda. "Kamu adalah personal unik yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin," ungkap El-Sisi. Trump membalas dengan bercanda, "Cintailah sepatumu. Kawan, sepatumu itu, lho."

Sebenarnya, bukan hanya Arab Saudi yang menyambut gegap gempita Trump, melainkan juga beberapa negara Teluk, seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Mereka melihat sikap Trump lebih tegas dibandingkan dengan Obama. Pengusaha Arab Saudi, Ahmed Alibrahim, mengatakan, delapan tahun Arab Saudi menderita karena Obama tak bersikap tegas kepada Iran.

Kehadiran Trump di kawasan akan memicu ketegangan baru di kawasan. Tak hanya karena persaingan Arab Saudi dan Iran, tetapi juga keterlibatan Rusia dan AS yang makin mendalam.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Trump dan Timur Tengah".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Hyperloop dan Kebangkitan RI (Kompas)

Hyperloop adalah visi yang dicetuskan oleh Elon Musk, technopreneur Amerika, pendiri perusahaan Tesla Motor dan SpaceX.

Sistem transportasi baru Hyperloop bisa menghubungkan kota seperti Los Angeles dan San Francisco yang berjarak sekitar 560 kilometer dalam tempo 30 menit.

Kisah tentang Hyperloop ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah 2017 di Istana Negara, 18 Mei lalu.

Saat itu, mendahului uraian tentang anggaran, Presiden menyatakan bahwa dunia berubah begitu cepat, tiap minggu, tiap hari, bahkan tiap detik. Kini masih banyak orang belajar internet. Namun, pada saat yang sama sudah berkembangmobile internet. Belum selesai hal itu, kini ramai dibahas artificial intelligenceatau kecerdasan buatan. Ibaratnya belum rampung yang satu sudah muncul yang lain, termasuk mobil masa depan dan Hyperloop.

Presiden juga tidak lupa menyinggung perusahaan Musk yang lain, yakni SpaceX, yang kita kenal sebagai pembuat roket Falcon dan wahana angkasa Dragon, yang kini sudah siap membawa manusia mengintip Bulan.

Di tengah derap kemajuan seperti itu, jangankan malas, bahkan bekerja linier, bekerja rutin saja, orang akan tertinggal. Pada sisi lain, sebagian bangsa Indonesia masih asyik demo, memfitnah, menghujat, berpikir buruk tentang orang, menyebar kabar bohong.

Presiden bertanya, apa hal semacam itu mau diterus(-terus)kan? Jika kita tidak ingin tertinggal oleh peradaban, atau menjadi bangsa pecundang, jawabnya tentu "tidak".

Kita kaitkan dengan judul berita utama harian ini kemarin, "Saatnya Menjawab Tantangan", masih dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional. Kita sangat prihatin karena masalah yang harus ditanggulangi bukan menyiapkan teknologi atau kapital untuk mengejar kemajuan, tetapi masih seputar kohesi sosial yang menjadi pengikat keberagaman bangsa.

Presiden ingin menyudahi kemandekan—kalau bukan kemunduran—bangsanya. Jika tak diingatkan, Indonesia akan ketinggalan dua kali. Pertama, karena ia bukan saja stagnan, tetapi berjalan mundur, dan kedua, bangsa-bangsa lain bekerja produktif, inovatif, dan progresif.

Presiden dengan menyebut apa yang dilakukan oleh Elon Musk sekadar memberi contoh. Selebihnya, bangsa Indonesia harus berikhtiar sekuat tenaga, mulai dari membangun kembali kohesi sosial, mempersempit jurang kesenjangan, mempercepat laju perekonomian, hingga berupaya menguasai teknologi.

Kebangetan kalau kisah yang disampaikan Presiden tentang Hyperloop dan kemajuan teknologi lainnya tak memberi inspirasi apa pun. Atau memang kita tak punya daya untuk bangkit?

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Hyperloop dan Kebangkitan RI".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Jalan Leuwinanggung//Sampah Bertumpuk//Uang Tak Kembali//SPPD Fiktif//Toilet di Stasiun (Surat Pembaca Kompas)

Jalan Leuwinanggung

Sepanjang 2017, saya sehari-hari selalu melewati Jalan Leuwinanggung, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jalan tersebut sangat parah kerusakannya. Kondisi cuaca saat ini, yang masih terus hujan lebat, memperparah kerusakan. Kerusakan dari Gerbang Tol Cimanggis-Cikeas sampai Perumahan Bukit Golf Riverside.

Pada Februari 2017 sempat muncul harapan akan ada perbaikan dari pemerintah setempat. Di pinggir jalan sudah ditumpuk batu kali, aspal, dan tersedia alat berat. Akan tetapi, entah kenapa material dan alat berat tersebut hilang entah ke mana. Perbaikan jalan pun tidak terlaksana.

Pada tahun sebelumnya, 2016, perbaikan sudah sering di kerjakan, tetapi tambal sulam. Akibatnya, bila musim hujan tiba jalan tersebut dengan mudah kembali rusak. Bisa jadi karena bahan baku yang digunakan sangat jelek atau mungkin pengerjaannya yang tidak baik.

Saya berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat segera memperbaiki kondisi jalan yang sudah lama rusak ini sehingga warga sekitar akan nyaman bila melewati Jalan Leuwinanggung tersebut atau sebaliknya.

CHAS YUGO FITRA, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR

Sampah Bertumpuk

Sampah sampai saat ini masih masalah di Indonesia di antaranya sampah yang ditumpuk begitu saja di depan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Setiap pagi, saat saya melewati kawasan tersebut, tercium bau tak sedap. Menjelang sore, barulah petugas kebersihan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir.

Meski tidak permanen, tumpukan sampah itu mengganggu pemandangan dan kenyamanan. Padahal, Garut merupakan kota yang dijuluki oleh Presiden Indonesia Soekarno sebagai "kota intan".

Saya mengusulkan agar pemerintah membuat tempat penampungan sampah yang layak dan tidak dibiarkan menumpuk begitu saja karena mengganggu para pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut.

ACEP ABDUL MU'MIN, MAHASISWA JURNALISTIK UNIVERSITAS GARUT,JL RAYA SAMARANG, GARUT

Uang Tak Kembali

Setelah membayar lunas belanja via transfer rekening di Lazada, pesanan saya langsung dibatalkan sepihak oleh Lazada tanpa tahu sebabnya. Ini sudah ketiga kalinya terjadi.

Yang lebih menjengkelkan lagi, dana tidak otomatis kembali ke rekening atau saldo belanja. Saya harus membuat laporan ke semua layanan Lazada, diminta mengisi data, mengirim fotokopi buku tabungan, dan fotokopi bukti transfer.

Itu pun belum cukup. Saya masih harus bertanya terus-menerus dan mereka meminta data seperti semula lagi. Laporan saya dioper-oper dan dipersulit sampai berbulan-bulan. Terakhir pihak Lazada mengatakan rekening saya tidak ditemukan. Padahal, fotokopi buku tabungan dan bukti transfer jelas.

Mungkinkah ini cara baru mereka mencari uang?

RITA INDRIANI, JATIPULO, PALMERAH, JAKARTA BARAT

SPPD Fiktif

Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, Bangka Belitung, lambat mengusut kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif dan menjerat 13 anggota DPRD Pangkal Pinang.

Haruskah menghabiskan dana ratusan juta rupiah untuk studi banding ke suatu daerah, dengan pertemuan 2-4 jam saja, sementara waktu dinas luar kota sampai tiga hari? Bahkan, kabarnya ada saja yang titip nama, tak hadir dalam studi banding. Studi banding ini juga berlangsung hampir setiap minggu.

Fenomena di atas mengukuhkan teori "korupsi biasanya tidak dilakukan sendirian". Banyak pihak terlibat dan mereka saling mengunci agar aman. Mengingat kasus ini sudah cukup lama bergulir, saya meminta Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang sesegera mungkin memeriksa 13 oknum anggota dewan tersebut.

W MUHAMMAD, JL KEJAKSAAN, PANGKAL PINANG

Toilet di Stasiun

Saya sering naik kereta api ke Solo dan senang dengan kondisi stasiun-stasiun yang bersih, rapi, serta jam berangkat dan kedatangan kereta yang relatif tepat.

Namun, ada kekurangan sedikit di Stasiun Solo Balapan, hanya ada satu toilet. Lebih repot lagi, letaknya tersembunyi, menjadi satu dengan mushala di sisi bagian utara stasiun. Sementara penumpang kereta turun dengan tangga besi ke arah selatan.

Kalau mau ke toilet kami harus menunggu kereta pergi, baru menyeberang ke utara. Bisa dibayangkan repotnya kalau ada anak kecil dan banyak bawaan.

Ini juga merepotkan calon penumpang yang antre tiket atau pengantar penumpang di lobi stasiun. Untuk ke toilet, mereka harus masuk peron dengan meninggalkan KTP pada petugas dan melintasi lima jalur kereta.

ROCHHADI, KOMPLEKS MEGAPOLITAN, LIMO, DEPOK 16515

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Pembaca".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.