Senin, 20 Februari 2017

Bermain dengan "Korek Api" Ekonomi (ASHOKA MODY)

Sekitar bulan-bulan ini pada tahun lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan laporan tentang pertumbuhan produk domestik bruto global yang mengecewakan, yakni 3,1 persen untuk tahun 2015.
TOTO S

IMF juga meyakinkan, pertumbuhan 2016 dan 2017 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun, ekspektasi pertumbuhan 2016 dan 2017 itu, seperti saya ungkapkan saat itu, tidak realistis. Pada 2016, PDB global diperkirakan hanya tumbuh 3,1 persen, sedangkan pertumbuhan perdagangan dunia melambat substansial, dari 2,7 persen menjadi hanya 1,9 persen. Angka-angka itu menggambarkan ekonomi dunia yang sedang bermasalah.

Namun, lagi-lagi, IMF meramalkan pertumbuhan PDB global akan membaik secara signifikan pada dua tahun ke depan dan perdagangan dunia akan meningkat dua kali lipat. IMF banyak mengaitkan perbaikan ekonomi global yang diharapkan terjadi, khususnya selama 2017 ini, dengan membaiknya pertumbuhan PDB di AS. Optimisme terhadap ekonomi AS ini didasarkan indikator kepercayaan bisnis dan kepercayaan konsumen yang positif serta kenaikan harga saham mengantisipasi stimulus fiskal dan deregulasi yang akan diluncurkan pemerintah.

Namun, antusiasme ini melupakan satu masalah lebih mendasar yang kini tengah mengancam. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri, lewat kebijakannya untuk menarik diri dari perjanjian-perjanjian dagang yang sudah disepakati AS, akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pukulan lebih besar juga akan dirasakan oleh perekonomian saat Pemerintah AS mulai menghancurkan berbagai norma dan kelembagaan yang selama ini mengendalikan pasar.

Lebih buruk lagi, Trump bahkan akan mengubah aturan main justru saat ekonomi dunia telanjur rapuh: China tengah berjuang mengatasi gelembung masif di sektor finansialnya dan Eropa seakan tak peduli terhadap kekacauan yang terjadi di sektor perbankan di Italia.

Pada kenyataannya, perjanjian-perjanjian dagang internasional, yang memang dipicu oleh kepentingan-kepentingan yang sangat kuat, memang dirasa semakin intrusif. Sebagaimana dituduhkan oleh Bernie Sanders- senator dari Vermont dan kandidat presiden dari Partai Demokrat pada pemilu pendahuluan di AS-ketika menentang Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang beranggotakan 12 negara: kesepakatan seperti itu cenderung melindungi kepentingan perusahaan multinasional besar.

Ekonom Harvard, Dani Rodrik, melontarkan pendapat senada dan dengan sangat tajam mengkritik sejumlah kolega ekonomnya karena mendukung propaganda yang menggambarkan kesepakatan-kesepakatan dagang itu sebagai "perjanjian-perjanjian perdagangan bebas". Kesepakatan-kesepakatan dagang ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak, sementara pada saat yang sama menghancurkan penghidupan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Lawan Trump dalam pilpres, Hillary Clinton, juga tak lagi mendukung TPP sehingga keputusan Trump menarik diri dari TPP secara politik tak terelakkan. Perubahan apa pun (termasuk yang diinginkan sekalipun), akan selalu menuntut biaya transisi yang harus ditanggung dan biaya seperti itu berisiko kian membengkak karena pemerintahan baru secara serampangan mengobrak-abrik prinsip-prinsip mendasar dari ekonomi pasar.

Bermain api

Trump sedang "bermain api" ketika dia mengancam memberlakukan tarif impor untuk "kembali membuat Amerika besar". Pengenaan tarif akan memukul langsung para konsumen AS dan tindakan balasan dari negara-negara lain sebagai reaksi defensif bisa berakibat fatal kian memukul perdagangan global yang sudah terseok-seok, dan ini sama saja mencekik sumber penting kemakmuran global.

Taktik intimidasi Trump terhadap perusahaan-perusahaan secara individual bahkan lebih berbahaya lagi. Menurut The Wall Street Journal, Trump menjadi tokoh yang paling membuat sibuk para produsen AS. "Para anggota dewan mencoba mencari tahu siapa yang memiliki kenalan di dalam pemerintahan yang baru itu," demikian disebutkan dalam artikel tersebut "dan gugus tugas khusus dibentuk untuk mengawasi akun Twitter-nya".

Perusahaan-perusahaan yang "tiba-tiba dihadapkan pada suatu kekuatan baru yang sulit diprediksikan dalam kegiatan operasional mereka" itu memaksa siapa pun yang berharap akan datangnya fajar baru deregulasi harus berpikir dua kali. Campur tangan aktif semacam itu oleh pemerintah dalam kegiatan operasional perusahaan jauh lebih mengganggu dibandingkan segala macam regulasi yang ada.

Dalam esainya yang brilian, profesor hukum Harvard, Cass Sunstein, mengingatkan, campur tangan Trump yang tak bisa diprediksikan dalam urusan korporasi akan merusak ekonomi pasar itu sendiri. Lewat sikapnya yang sewenang-wenang memilih perusahaan tertentu untuk melaksanakan "perintah"-nya, Trump akan menghancurkan prinsip-prinsip mendasar dari ekonomi pasar tentang keterbukaan dan fairness.

"Dalam sebuah dunia yang dikendalikan oleh kehendak presiden," tulis Sunstein, "perusahaan-perusahaan dipaksa menawarkan insentif yang tak masuk akal-untuk menjilat presiden dengan berbagai cara, untuk bertindak strategis, dan membuat berbagai janji dan ancaman bagi kepentingan mereka sendiri."

Fatamorgana kepercayaan ekonomi ini bisa saja berlanjut, karena, seperti kata peraih Nobel Ekonomi Robert Shiller baru-baru ini, satu ilusi akan menciptakan ilusi-ilusi lain. Sekuat-kuatnya "mantra" pada akhirnya akan kehilangan daya.

Ancaman dari Italia

Saat ini pun, pasar keuangan mulai meyakini bahwa bank sentral AS (Federal Reserve)-yang nyaris tak mengubah gambarannya mengenai prospek ekonomi AS-akan butuh waktu lebih lama untuk menaikkan suku bunga dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Pertimbangannya karena pertumbuhan ekonomi lebih lesu daripada yang diperkirakan semula.

Langkah-langkah kebijakan Trump yang proteksionis juga akan menekan perdagangan dunia, mendorong inflasi domestik, dan memperkuat nilai tukar dollar, menyebabkan industri ekspor AS menderita. Pada akhirnya, dan dalam skala yang lebih besar, kebijakan-kebijakan Trump yang sewenang-wenang akan menggerogoti lembaga-lembaga internasional dan aturan yang menyangga ekonomi AS dan dunia selama ini, menyebabkan kerusakan masif jangka panjang.

Dan, semua risiko ini muncul justru pada saat model pertumbuhan China dan Eropa sendiri tengah bermasalah. China harus membiarkan gelembung properti yang dipicu kredit di negaranya terus berlangsung, dan ini membuat posisinya juga kian rentan terhadap pelarian modal. Di Eropa, tragedi ekonomi dan sosial Yunani, meski tak lagi menyedot perhatian dunia, kian memburuk.

Namun, ancaman paling nyata terhadap kondisi global adalah perekonomian Italia yang nyaris tak tumbuh hampir selama satu generasi. Pemerintah Italia yang dihadapkan pada tekanan fiskal serius tengah berjuang untuk menyelamatkan perbankannya yang mengalami kebangkrutan, sementara pada saat yang sama mereka juga harus menghadapi kekuatan tekanan politik populis. Dalam situasi seperti ini, satu pantikan kecil korek api saja, apakah itu di Roma, atau di tempat lain di Eropa, atau di Washington DC, bisa menyebabkan kebakaran di seluruh dunia.

ASHOKA MODY

Mantan Kepala Urusan Jerman dan Irlandia di IMF, Profesor Tamu untuk International Economic Policy di Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University

Project Syndicate, 2017,

www.project-syndicate.org

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Bermain dengan "Korek Api" Ekonomi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Menjual Putusan MK (Kompas)

Jual beli informasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan hakim konstitusi Patrialis Akbar adalah penyakit laten MK.
TOTO S

Pola menjual informasi putusan MK sebagaimana ditemukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebenarnya juga sudah terjadi dalam kasus Ketua MK Akil Mochtar. Akil bahkan menegosiasikan putusan sengketa pilkada dengan para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana diberitakan harian ini Sabtu (18/2), Kamaludin, teman dekat Patrialis, pernah memberikan 10.000 dollar AS kepada Patrialis. Uang diberikan di rumah Patrialis.

Kamaludin juga mengaku pernah diberi draf putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan dalam bentuk hard copyoleh Patrialis sebelum rapat permusyawaratan hakim, 5 November 2016. Pada 19 Januari 2017, Kamaludin diperlihatkan draf putusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) kedua dan Kamaludin dipersilakan memotret. Foto draf putusan itu kemudian dikirimkan Kamaludin kepada Basuki Hariman, pemberi suap.

Patrialis membantah menerima uang satu rupiah pun dari Basuki. Ia merasa dizalimi dengan penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Soal bantahan Patrialis, biarlah KPK membuktikan. Namun, temuan persidangan Majelis Kehormatan MK mempertontonkan bagaimana MK belum terbebas dari perbuatan tercela. Padahal, hakim konstitusi dikonstruksikan sebagai negarawan.

Kita mendorong KPK mengungkap skandal jual beli informasi putusan di lingkungan MK. Upaya saksi untuk menjadi saksi pelapor perlu dipertimbangkan oleh KPK untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan mafia di lingkungan MK.

Pola menjual informasi putusan terjadi karena sistem beracara di MK tidak mengatur secara ketat kapan putusan harus dibacakan setelah RPH selesai diputuskan. Adanya tenggang waktu antara RPH final dan pembacaan putusan membuka ruang bagi semua pihak di lingkungan MK memperdagangkan informasi putusan.

MK terkesan lambat dalam penyusunan prioritas penanganan perkara. Lembaga yang seharusnya responsif dan ikut menyelesaikan problematik bangsa ini lambat dalam menyelesaikan perkara yang melilitnya. Pemecatan Patrialis seharusnya bisa lebih cepat untuk memberikan pesan bahwa MK tanggap atas skandal.

Sistem manajemen perkara di MK harus dibenahi agar putusannya memberi manfaat bagi orang yang meminta keadilan konstitusional dan tidak dimanfaatkan para perantara. Sebut saja, sebagai contoh, uji materi cuti kampanye yang diajukan Gubernur Jakarta belum diputuskan sampai kampanye berakhir. Lalu, apa artinya putusan MK?

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Menjual Putusan MK".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Bekerja Sama, Makmur Bersama (Kompas)

Meningkatnya ketidakpastian global karena perubahan politik di dalam negeri AS menuntut banyak negara memetakan kembali mitra ekonominya.

Kebijakan ekonomi luar negeri AS yang telah ditetapkan Presiden Donald Trump dengan menghentikan perjanjian perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik menunjukkan perubahan sikap negara tersebut. Alih-alih mendorong perdagangan lebih terbuka, Trump memilih lebih mengutamakan membangun perekonomian dalam negerinya.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, perubahan arah kebijakan AS tersebut akan memengaruhi banyak negara yang selama ini menggantungkan perekonomiannya dari ekspor ke negara itu.

Kanada sebagai tetangga AS, misalnya, menyatakan akan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan mitra-mitranya di luar AS. Salah satunya dengan ASEAN. Sebagai satu kawasan, ASEAN menjadi pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk 650 juta jiwa.

ASEAN juga memiliki tingkat kemakmuran yang terus membaik. Apalagi kawasan ini juga telah menjadi satu kawasan perdagangan bebas yang membebaskan lalu lintas, barang, orang, jasa, dan kemudian juga keuangan. ASEAN juga telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan China.

Dalam status tersebut, barang yang diproduksi di salah satu negara ASEAN dapat bergerak bebas di antara negara-negara anggota tanpa hambatan tarif. Ini merupakan daya tarik investasi bagi negara-negara di luar ASEAN.

Pada sisi lain, peluang tersebut juga mengingatkan bahwa terjadi persaingan ketat di antara negara-negara anggota untuk menarik investasi, baik dari sesama negara anggota maupun dari luar kawasan. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan terus memperbaiki kepastian hukum dan kebijakan investasi jangka panjang, terutama jika kita ingin membangun industri manufaktur berbasis teknologi dan menjadi bagian dari rantai pasok dunia.

Kerja sama global, seperti disebutkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pertemuan negara-negara anggota G-20 di Bonn, Jerman, merupakan keharusan apabila ingin mencapai apa yang dideklarasikan bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2016 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kerangka pembangunan berkelanjutan bertujuan memerangi kemiskinan dan ketimpangan kemakmuran dengan target waktu 2030. Dalam konteks kerja sama ekonomi dan perdagangan, negara kaya harus mau membuka pasar mereka dan memberikan bantuan teknologi bagi negara miskin dan berkembang.

Hanya dengan maju dan makmur bersama secara global, ketimpangan, kemiskinan, dan kebodohan dapat dihapuskan. Dengan demikian, dunia yang lebih damai akan menjadi keniscayaan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Bekerja Sama, Makmur Bersama".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kurang Bayar Tunjangan Guru//Tanggapan Bank Mega//Pengembalian Bermasalah (Surat Pembaca Kompas)

Kurang Bayar Tunjangan Guru

Saya bersama dengan teman-teman telah lulus sertifikasi guru melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru pada 2011 jenjang SMK mata pelajaran Seni Budaya. Sebagai guru swasta, untuk masuk kuota sertifikasi, saya harus terlebih dahulu mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat kota, baru mengikuti PLPG.

Selama satu tahun, tepatnya 2012, tunjangan profesi guru (TPG) berjalan lancar. Nominal tiap bulan Rp 1.500.000 dipotong pajak. TPG diterimakan tiap tiga bulan sekali.

Mulai 2013, surat keputusan penyetaraan (inpassing) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turun sehingga penerimaan TPG disesuaikan dengan golongan dan masa kerja. Pada 2012-2015 tunjangan profesi saya terima lancar. TPG saya gunakan untuk biaya studi lanjut magister pendidikan, selesai 10 Mei 2014.

Tahun 2016 saya terkejut karena dari Januari sampai Desember tunjangan profesi guru yang saya terima tidak sesuai dengan SK penyetaraan. Padahal, pencairan di tahun sebelumnya sudah sesuai. Adapun pemberkasan data sudah valid dengan 31 jam per minggu mata pelajaran linear dan sertifikasi pendidik bidang studi Seni Budaya.

Untuk persyaratan pencairan TPG, saya juga sudah memenuhi syarat dengan adanya surat keputusan TPG Nomor 0032.0360/TP/B/4/P1/2016 untuk semester 1 dan Nomor 0071.0360/TP/B/4/P2/2016 untuk semester 2.

Pada Desember 2016 sampai akhir Januari 2017, saya sudah tiga kali melayangkan surat kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah agar kekurangan segera dibayarkan.

Dalam surat saya sertakan lampiran fotokopi print out pencairan TPG dari Bank BNI, fotokopi SK penyetaraan yang dilegalisasi, info GTK, dan capaian prestasi dalam bentuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai wujud konkret keprofesionalan seorang guru. Namun, sampai saat ini tidak ada respons.

Kekurangan pembayaran TPG tahun 2016 sangat saya harapkan untuk menunjang tugas profesi saya sebagai guru. Terlebih pemerintah dalam waktu dekat akan menerapkan kebijakan pencairan tunjangan berbasis kinerja guru yang tentunya harus saya siapkan dari sekarang.

Saya merasakan adanya kesenjangan karena guru-guru negeri menerima TPG 2016 secara penuh.

DWI ANUGRAH

Guru Seni Budaya SMK Wiyasa, Jalan Tidar 36 Magelang

Tanggapan Bank Mega

Menanggapi surat Bapak Khoe Tony Suryaman (Kompas, 4/2) berjudul "Terlambat Dikirim", berikut ini kami sampaikan bahwa kami telah menghubungi yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf.

Pada 6 Februari 2017 Bapak Khoe Tony Suryaman telah menerima dan mengaktivasi kartu kredit Bank Mega dan tidak ada lagi permasalahan.

CHRISTIANA M DAMANIK

Corporate Secretary

PT Bank Mega Tbk

Pengembalian Bermasalah

Pada Juli 2015 saya membeli tiket AirAsia (AA) untuk tiga orang dengan tujuan Jakarta-Osaka (kode booking JG5MFA, keberangkatan 30 Juli 2016) dan rute kembali Tokyo Haneda-Jakarta (SGU8HA, 8 Agustus 2016).

Pada 20 Juli 2016, ada pemberitahuan dari AA lewat e-mail bahwa ada perubahan jadwal berangkat. Saya diberi beberapa opsi. Karena jadwal baru membuat kami kehilangan satu hari di Jepang, kami batalkan semua booking, memilih opsi full refund.

Setelah beberapa kali berbalas e-mail,live chat, bahkan saya dua kali ke sales counter AA di Kelapa Gading, sampai saat menulis surat ini, full refund belum sepenuhnya saya terima.

Biaya tiket Tokyo-Jakarta (kode bookingSGU8HA) sudah masuk ke kartu kredit saya September 2016, tetapi untuk Jakarta-Tokyo (JG5MFA) belum masuk.

Kontak terakhir lewat e-mail pada 13 Januari 2017 berisi penolakan dengan alasan does not meet criteria. Padahal, salah satu kriteria adalah flight reschedule.

Kami sudah lama menggunakan AA. Mohon pihak AA untuk mempercepat penyelesaian.

BAMBANG NARAJANA

Jalan Cibodas II, Perumahan Puri Cinere, Depok

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Terorisme Ekonomi Daging Sapi (ROCHADI TAWAF)

Kasus operasi tangkap tangan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap PA, seorang hakim Mahkamah Konstitusi, merupakan klimaks dari karut- marutnya persoalan daging sapi selama ini.

Sejak program swasembada daging jadi tren pada 1995, hingga kini pembangunan peternakan sapi potong diwarnai situasi tidak menentu. Banyaknya kebijakan yang lahir tidak berbasis saintifik merupakan salah satu penyebab maraknya importasi daging ilegal pada 2003-2004 dan tingginya fluktuasi harga daging.

Pada akhir 1990-an muncul wacana untuk mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) karena dirasakan UU itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Meski demikian, upaya mengubah UU tersebut memerlukan waktu panjang, sekitar 10 tahunan baru terbentuk UU No 18/2009. UU tersebut ternyata hanya berusia seumur jagung. Setelah diuji materi pada 2010, UU itu kemudian diperbarui atas inisiatif DPR menjadi UU No 41/2014.

Hingga kini terhadap UU PKH yang baru telah dilakukan uji materi sebanyak empat kali: dua kali oleh kelompok masyarakat peternak sapi dan masing-masing sekali oleh kelompok masyarakat perunggasan serta masyarakat konsumen. Jika diamati secara saksama, perjalanan panjang tersebut tidak menjamin UU yang dihasilkan DPR sesuai harapan para pemangku kepentingan. Pasalnya, UU PKH belum mampu memenuhi aspirasi para pemangku kepentingan.

Terorisme ekonomi

Terorisme ekonomi, menurut Pakkanna (2016), adalah jenis teror yang kerap menyelimuti ekonomi rakyat. Rakyat menjadi tidak berdaya karena menghadapi problema struktural, yang ujung-ujungnya melahirkan ketimpangan dan kesenjangan. Gerakan terorisme apa pun jenisnya adalah produk ketidakadilan struktural. Dalam bidang ekonomi, ketidakadilan dapat dilihat kasatmata berupa ketimpangan.

Lemahnya keberpihakan negara pada ekonomi rakyat, yang diiringi pemberian keistimewaan khusus bagi kelompok tertentu, terutama kepada kelompok pemodal yang didukung oligarki politik, memberikan "karpet merah" kepada pemodal yang menguasai sumber daya ekonomi. Dalam konteks itulah, kuasa pemodal melakukan siasat "teror mental" (Andalas, 2010) sehingga memicu ekonomi rakyat tidak berdaya.

Terorisme ekonomi membuat tatanan ekonomi rusak, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, tak ada perdamaian, kehidupan sosial menjadi kacau, penuh pembunuhan dan tindak kriminal. Bahkan, bangsa bisa bangkrut sehingga semua milik negara dijual kepada asing (Mahathir Mohamad dalam Khudori, 2003). Sejumlah pendapat menyatakan bahwa cara kerja untuk memuluskan "terorisme ekonomi" dimulai dari menggarap berbagai kebijakan dasar sampai dengan kebijakan tingkat operasional.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, sejatinya proses pembentukan UU PKH diduga merupakan ajang bagi kaum predator ekonomi, khususnya pemodal dan pebisnis daging sapi, dalam memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingannya menjalankan "terorisme ekonomi daging sapi".

Faktanya, terang benderang ada keterlibatan para pengusaha importir daging dalam kasus operasi tangkap tangan KPK meski dengan cara memutarbalikkan fakta seolah membela kepentingan peternakan rakyat, kendati sejatinya tak ada untungnya buat mereka. Melihat fenomena selama ini sesungguhnya tak mungkin importir daging membela kepentingan peternak domestik.

Pasar daging sapi

Indonesia dengan penduduk sekitar 250 juta merupakan pasar daging sapi terbesar di Asia Tenggara. Dalam setahun, kebutuhan daging sapi sekitar 670.000 ton, dipenuhi dari potongan sapi lokal  440.000-an ton dan sisanya dari impor 230.000-an ton. Berdasarkan analisis dari data yang ada, volume impor daging sapi dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini terutama disebabkan elastisitasnya permintaan daging sapi. Artinya, makin tinggi pendapatan, konsumsi akan meningkat.

Namun, di sisi lain pemerintah menetapkan kebijakan atas harga daging Rp 80.000 per kilogram. Atas kebijakan ini ternyata dalam operasionalisasinya pemerintah telah melahirkan berbagai aturan yang sepertinya tak lagi mengindahkan kaidah-kaidah normatif pembangunan peternakan yang berpihak kepada produsen. Kondisi ini dimanfaatkan para penikmat bebas yang bertualang memanfaatkan bisnis ini.

Bisa dibayangkan apa yang tengah terjadi, yaitu besarnya keuntungan importir "daging industri" yang dijual sebagai "daging konsumsi" dengan profit bisa lebih dari 50 persen. Hal serupa terjadi pada bisnis importasi daging kerbau yang berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

Pada posisi seperti sekarang ini, peternak rakyat sebagai produsen telah menjadi korban, sementara konsumen dan importir yang menikmati keuntungan. Dampak lanjutnya kini mulai dirasakan di sentra-sentra konsumen, seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Para peternak penggemukan sapi potong rakyat yang semula menyangga wilayah ini untuk pengadaan sapi siap potong domestik kini telah mulai mengubah orientasi bisnis usahanya pada bisnis penyediaan hewan kurban tahunan.

Alasannya, pasar hewan kurban jauh lebih menjanjikan harganya ketimbang pasar tradisional yang ada. Hal ini terjadi karena pasar mereka dibanjiri daging kerbau asal India yang relatif murah harganya sebagai substitusi daging sapi. Jika kondisi ini dibiarkan, jebakan pangan daging sapi akan segera terwujud, terutama jika pemerintah tak segera mereorientasi kebijakan-kebijakan dasarnya, yaitu kebijakan yang tertuang dalam UU No 41/2014 tentang PKH.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang telah dan tengah terjadi itu, semoga keputusan yang dikeluarkan majelis hakim MK atas uji materi yang diajukan peternak rakyat akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan peternakan dan kesejahteraan bangsa ini. Semoga.

ROCHADI TAWAF

Dosen Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran; Anggota Persepsi Jabar

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Terorisme Ekonomi Daging Sapi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Konservatisme dan Pilkada (DONNY GAHRAL ADIAN)

Propaganda adalah senjata ampuh dalam setiap pemilihan politik. Lebih ampuh lagi jika propaganda tersebut berpijak pada diktum-diktum konservatisme.

Memang pada awalnya propaganda konservatif sering dipandang sebelah mata. Berpolitik dengan menjual identitas seperti barang antik di kurun kemajemukan dewasa ini. Saat kita sudah berbicara warga negara dunia, rasisme bukan sesuatu yang menjanjikan lagi secara politik. Namun, apa daya, perebutan kekuasaan tetap bersandar pada politik identitas yang pekat. Kemenangan Trump seperti lonceng yang menyadarkan kelompok konservatif di seantero planet, khususnya kelompok agama.

Politisasi ketakutan

Konservatisme pada awalnya adalah secarik proposal filsafat politik. Di tengah deru perubahan sosial yang bergegas, tradisi perlu mendapat pembelaan filosofis. Perubahan yang serta-merta cenderung tak terkendali dan mematahkan sendi-sendi tradisi. Di sini filsuf konservatif awal bernama Edmund Burke menyatakan betapa tradisi, keluarga, dan institusi agama tak boleh dirobohkan atas nama revolusi sosial. Perubahan, pun jika ada, harus dibiarkan berjalan secara organik, bukan lewat rekayasa sosial.

Proposal filsafat itu lambat laun jadi politik praktis. Dia bukan lagi abstraksi filosofis, melainkan ideologi yang operasional. Berbagai kelompok politik pun bermunculan dengan merek dagang "konservatisme". Mereka menjual romantisisme tentang tradisi, keluarga, dan agama. Saat kelompok liberal mempropagandakan kebebasan, konservatif menekankan kekerabatan. Kekerabatan yang, sayangnya, sering kali ditafsirkan secara ketat dan sektarian. Ujung-ujungnya adalah supremasi ras dan bahkan agama.

Konservatisme pun bertemu dengan agama. Pikiran bertemu keyakinan. Kombinasi keduanya menghasilkan kekuatan politik lumayan dahsyat. Sebab, pada dasarnya irisan keduanya cukup tebal. Keduanya bersandar pada politik identitas. Sama-sama memuliakan tradisi. Keduanya menolak berbagai kebaruan sosial yang dianggap kebablasan dan mengancam kemapanan. Sama-sama meromantisasi masa lalu. Sejarah bergerak menurun. Keduanya beranggapan bahwa kita perlu mengembalikan kejayaan masa lalu untuk menyembuhkan masa kini yang sesat.

Konservatisme agama pun menjadi komoditas baru dalam politik praktis. Namun, jangan kira ini hanya berlaku di negara berkembang dengan populasi kaum tak terdidik cukup besar. Negara maju pun tak lepas dari jerat konservatisme agama dalam politik hariannya. Bush Junior saat mencalonkan diri sebagai presiden di Amerika Serikat kerap mengutip ayat untuk menjaring dukungan dari kelompok agama. Ia juga mengusung prinsip kesucian hidup yang bertolak dari teologi guna menentang aborsi. Subkultur gay dan lesbian dianggap sebagai anomali sosial yang membahayakan pakem teologis heteroseksualitas.

Politik yang bersandar pada konservatisme agama terbukti masih cukup menjanjikan. Sebab, dia niscaya berbuah dukungan publik. Mengapa demikian? Sebab, politik jenis ini sejatinya melakukan politisasi ketakutan. Orangtua yang takut anaknya menjalani seks bebas mendukung program razia kondom dan kos-kosan.

Umat yang khawatir terjadi pemurtadan mendukung pembatasan pembangunan tempat ibadah agama lain. Komunisme menghantui iman generasi muda harapan bangsa. Oleh karena itu, program politik anti komunisme harus didukung habis-habisan.

Politisasi ketakutan adalah kernel dari konservatisme agama. Berbicara agama selalu berujung pada kosakata kemurnian. Kemurnian harus diproteksi dengan segala cara. Ancaman terhadap kemurnian tersebut perlu terus diwaspadai agar tidak terjaga dari tidur latennya. Politik konservatif pun niscaya berbicara mengenai aturan, batasan, prosedur yang melindungi kemurnian dari kontaminasi liyan.

Politik konservatif bergaung di setiap momen elektoral. Psikologi publik yang senantiasa tercekam oleh agresi liyan dimanfaatkan secara optimal. Singkatnya, pilih pemimpin yang tidak akan membiarkan ideologi sesat berserakan di ruang publik. Pilih pemimpin yang seiman sehingga tidak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan. Pilih pemimpin yang akan melindungi iman dari setiap godaan yang mungkin. Akhirnya, pilih pemimpin yang akan menghapus semua godaan lewat aturan dan kebijakan.

Pilkada

Konservatisme agama mendapatkan momen elektoralnya dalam Pilkada Ibu Kota saat ini. Saat politik meritokrasi tidak ampuh mendulang suara, sentimen agama pun dimainkan habis-habisan. Sejak dentang pertama pilkada, isu agama sudah dimainkan sedemikian rupa. Propaganda terus diderukan untuk menggalang suara pemilih. Demo, selebaran, ceramah. Semua metode yang mungkin dipakai untuk memainkan sentimen keagamaan di kalangan kelas menengah.

Pertanyaannya, apakah konservatisme agama memiliki kekuatan politik untuk menggalang kelas menengah terdidik di Ibu Kota? Kelas menengah terdidik adalah kelas yang mengutamakan akal sehat ketimbang afiliasi-afiliasi emosional. Namun, banyak yang lupa bahwa karakter kelas menengah adalah senantiasa mencari distingsi alias perbedaan.

Saat distingsi sosial-ekonomi semakin memudar, agama menjadi distingsi baru yang menarik bagi kelas menengah. Maka, pengajian-pengajian di hotel berbintang pun menjamur. Sosialita menjadikan agama sebagai identitas dalam pergaulan elite sehari-hari.

Di sini konservatisme agama menjadi sangat efektif saat diturunkan menjadi strategi politik. Kelas menengah yang haus identitas dengan mudah dimainkan sentimen keagamaannya. Apalagi globalisasi menghasilkan efek balik, yakni menguatnya suaka-suaka identitas. Saat semuanya menjadi cair dan mungkin, batasan, larangan, isolasi justru semakin menguat.

Saya teringat bagaimana salah satu calon gubernur dalam Pilkada DKI menggugat lemahnya calon gubernur petahana dalam menertibkan salah satu tempat hiburan malam di Ibu Kota.

Putaran pertama pilkada membuktikan konservatisme agama cukup efektif mendulang suara. Survei-survei awal menunjukkan betapa elektabilitas pasangan petahana jauh di atas elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lain. Namun, begitu sentimen agama dimainkan, peta kekuatan pun berubah.

Suara kelas menengah pun sebagian beralih ke kedua pasangan calon lainnya. Namun, "kecelakaan politik" yang dialami pasangan calon nomor satu membuatnya gagal memanfaatkan konservatisme agama secara maksimal. Kelas menengah sepertinya tidak sekadar menimbang agama sebagai simbol, tetapi juga perilaku sebagai manifestasi keyakinan. Tuduhan korupsi terhadap calon wakil gubernur dari pasangan nomor satu terbukti mampu menurunkan elektabilitas secara signifikan.

Putaran kedua sudah di depan mata. Sentimen agama saya kira masih akan dimainkan untuk melawan politik meritokrasi pasangan petahana. Sebab, dari segi program dan kompetensi manajerial publik, pasangan petahana sulit dilumpuhkan. Pasangan nomor tiga akan terus menjual kebijakan yang "agamis" guna membedakan diri dengan pasangan petahana. Kelas menengah terdidik masih akan menjadi "rebutan elektoral" bagi kedua pasangan calon. Di sini pertaruhannya. Apakah kelas menengah mampu direbut suaranya lewat politik konservatisme agama? Apakah politisasi ketakutan mampu mendulang suara di kalangan kelas menengah?

Kita belum bisa meramalkan. Yang pasti putaran kedua akan berjalan ketat. Suara pasangan calon nomor satu belum tentu beralih total ke pasangan calon nomor tiga. Politik konservatisme agama bisa jadi kontraproduktif juga. Kelas menengah Ibu Kota cenderung menghindari konflik yang berdampak pada kemapanan ekonomi.

Politik konservatisme agama cenderung agresif dan berpeluang melahirkan konflik horizontal yang berbahaya. Ideologi sektarianisme yang tertutup bisa jadi pemicu gesekan sosial yang panas dan berlarut-larut. Apa pun, kelas menengah menjadi kunci kemenangan bagi kedua pasangan calon. Pertarungan merebut kelas menengah akan membuktikan: apakah politik meritokrasi atau konservatisme agama yang menjadi pemenangnya. Kita lihat saja nanti.

DONNY GAHRAL ADIAN

Dosen Filsafat Universitas Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Konservatisme dan Pilkada".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Sabtu, 18 Februari 2017

TAJUK RENCANA: Bencana dan Perilaku Manusia (Kompas)

Masyarakat harus siap menerima banjir, longsor, dan angin puting beliung menjadi keseharian kita kecuali kerusakan lingkungan diatasi.

Harian ini berulang kali melaporkan bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, selama pekan ini terjadi banjir dan longsor di 34 kabupaten/kota. Selama Januari hingga pertengahan Februari 2017 terjadi 460 kali banjir, longsor, dan angin puting beliung. Korban jiwa 60 orang, 178 orang terluka, dan 492.642 orang terkena dampak.

Bencana tersebut terjadi dalam keadaan curah hujan normal. Hal itu mengindikasikan masalah sebenarnya adalah semakin berkurangnya daya dukung lingkungan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ratusan gunung berapi dan berada antara Lempeng Pasifik dan Eurasia. Bencana akibat letusan gunung berapi disertai semburan lahar dan gempa vulkanik atau gempa tektonik di darat ataupun di dasar laut yang menyebabkan tsunami adalah keniscayaan. Kita juga mengetahui sejumlah daerah memang rawan longsor karena struktur tanahnya.

Namun, bencana alam juga dapat disebabkan oleh ulah manusia. Dunia mengakui telah terjadi perubahan iklim akibat kenaikan suhu muka bumi akibat aktivitas manusia. Kita merasakan dampaknya berupa naiknya permukaan air laut dan angin puting beliung yang lebih kerap.

Pada aras mikro, dampak perilaku manusia mengubah alam hingga melebihi daya dukungnya terasa dalam bentuk kejadian longsor dan banjir yang lebih sering dan lama surut dengan akibat lebih merugikan di sejumlah daerah.

Kita masih ingat bagaimana Garut, Jawa Barat, luluh lantak dihantam banjir bandang dari Sungai Cimanuk pada 21 September 2016. Hutan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk ternyata telah berubah menjadi perkebunan sayur rakyat. Hal serupa terjadi pada banjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Ironisnya, penyebab kerusakan DAS sebagian adalah petani kecil yang butuh lahan untuk hidup. Namun, juga pemilik modal atau kelas menengah-atas, seperti di kawasan Puncak, Jawa Barat. Pemilik modal dan oknum aparat keamanan ikut bermain di belakang perambahan hutan lindung di sejumlah tempat.

Kita tidak dapat hanya menyalahkan petani kecil sebagai perambah DAS. Di Jawa, yang lahannya semakin terbatas, petani kecil harus dikeluarkan dari pertanian dan dipindahkan ke industri padat karya. Pengendalian jumlah penduduk juga harus terus dilakukan secara nasional.

Kita menuntut pemerintah pusat dan daerah tegas menetapkan serta menerapkan rencana tata ruang dan wilayah. Perlu mekanisme untuk mengekang keserakahan dalam penguasaan lahan atau alam akan melakukan reaksi yang tidak dapat kita bayangkan akibatnya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Bencana dan Perilaku Manusia".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.