Jumat, 26 Agustus 2016

TAJUK RENCANA: Mengkaji Kembali Perppu Kebiri (Kompas)

Dewan Perwakilan Rakyat RI menunda pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini menjadi momentum mengkaji menyeluruh perlindungan anak.

Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dalam rapat paripurna Selasa (23/8). Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu No 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak pada Mei lalu.

Keputusan menunda pengesahan perppu yang populer disebut "perppu kebiri" itu karena ada enam isu yang masih diperdebatkan dan memerlukan penjelasan pemerintah. Tiga fraksi yang belum dapat memberi sikap atas perppu untuk menjadi undang-undang adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Keenam isu tersebut mencakup data kekerasan seksual terhadap anak serta peta terjadinya kekerasan dan upaya pemerintah mengurangi kekerasan yang mendasari keluarnya perppu.

Salah satu yang menjadi perdebatan dan pemerintah diminta memberi penjelasan lebih lanjut adalah pelaksanaan hukuman kebiri dan pemasangan cip pada pelaku.

Pemberatan hukuman tersebut menjadi perdebatan pula di masyarakat, terutama mengenai efektivitas hukuman kebiri dalam menyelesaikan pokok masalah kekerasan seksual pada anak. Hukuman kebiri juga dipandang melanggar hak asasi manusia.

Kita tentu mendukung tindakan tegas dan keras terhadap pelaku. Dampak pada korban secara fisik dan psikologis terbukti memengaruhi kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat untuk seterusnya. Apalagi, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan seksual di Indonesia termasuk tinggi di Asia Pasifik, antara lain, karena sikap masyarakat permisif terhadap kekerasan seksual serta relasi jender dan relasi kuasa yang tidak setara.

Pada sisi lain, kita tidak ingin hukuman dijatuhkan berdasarkan rasa marah dan dendam; hukum tetap harus memberi keadilan.

Karena itu, dapat dipahami keinginan DPR RI meminta pemerintah menjelaskan lebih lanjut peta kekerasan seksual pada anak dan data kekerasan tersebut. Mengapa kekerasan terjadi dan apakah meningkatnya jumlah kekerasan disebabkan masyarakat lebih sadar melaporkan kejadian ataukah memang kejadiannya meningkat.

Dua hal tersebut sangat penting sebagai dasar menghapuskan kekerasan seksual pada anak. Menghukum secara tegas dan keras penting, tetapi lebih penting lagi memberdayakan masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, untuk aktif mencegah dan melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Di sinilah peran penting pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 6 dengan judul "Mengkaji Kembali Perppu Kebiri".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pesan Prihatin dari Amatrice (Kompas)

Hingga Kamis (25/8) petang, korban meninggal yang ditemukan dari reruntuk gempa Rabu dini hari menurut laporan BBC mencapai 247 orang.

Angka tersebut diperkirakan akan naik di tengah upaya regu penyelamat untuk menemukan korban yang hidup. Seperti kita baca beritanya Kamis kemarin, gempa bermagnitudo 6,2 telah mengguncang kawasan Italia tengah, 100 kilometer di sebelah timur laut Roma, pada pukul 03.36 waktu setempat (08.36 WIB), dan tiga kota kecil, yakni Amatrice, Accumoli, dan Pescara del Tronto, menderita dampak paling parah. Meski kecil, kota-kota tersebut merupakan tujuan wisata populer.

Pikiran dan doa kita layangkan ke Italia, semoga otoritas berwenang bisa menanggulangi dampak gempa ini sesegera mungkin dan memberikan pertolongan kepada korban. Kita dan dunia internasional juga mesti siaga jika Italia membutuhkan bantuan.

Musibah bencana alam senantiasa meninggalkan kisah memilukan. Di Amatrice, seorang warga—Giancarlo—menuturkan, dirinya sudah berusia 65 tahun dan belum pernah menyaksikan hal yang mengerikan seperti ini. "Ini bencana," katanya.

Luar biasa pula semangat dan dedikasi petugas penyelamat yang bekerja hingga malam hari untuk mencari korban hidup yang terperangkap di bawah reruntuk, sementara gempa susulan kuat mengguncang gedung dan bangunan yang sudah hancur. Ini juga menjelaskan, mengapa banyak warga lalu memutuskan tinggal di tenda-tenda karena kondisi bangunan sudah tidak aman lagi pasca gempa. Di Amatrice, seperti dilaporkan Wali Kota, dari bangunan yang ada, tiga perempatnya hancur dan tidak ada satu bangunan pun yang aman untuk dihuni.

Dari riwayatnya, Italia bukan negara yang aman dari gempa. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, ada gempa L'Aquila tahun 2009 yang menewaskan lebih dari 300 orang dan tahun 2012 ada dua gempa berselisih sembilan hari yang menewaskan lebih dari 20 orang di kawasan Emilia Romagna.

Bagi mereka yang tinggal di sepanjang Pegunungan Apennine, tulis Jonathan Amos di BBC, gempa bukan hal asing. Selama berabad-abad sudah ada ribuan orang yang tewas oleh gempa yang skalanya setara atau sedikit lebih besar dari gempa yang terjadi pada Rabu lalu.

Kegempaan Mediterania sendiri dipicu oleh tumbukan besar antara lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Italia pada tahun 1908 mengalami gempa bermagnitudo 7,2 yang menghancurkan kota Messina, Sicilia, yang menewaskan 80.000 orang. Kita juga mengalami gempa dan tsunami Aceh Desember 2004 yang menewaskan tidak kurang dari 200.000 orang. Kiranya pesan alam ini telah kita tangkap dengan baik dan penuh kewaspadaan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 6 dengan judul "Pesan Prihatin dari Amatrice".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Jangan Blunder Lagi//Kartu Kredit Bobol//Mengurus Kompensasi//Kecewa Pasca Bayar (Suara Pembaca Kompas)

Jangan Blunder Lagi

Saya bukan politikus, juga bukan pengamat politik. Saya hanya simpatisan PDI-P. Oleh karena itu, saya ingin memberikan masukan kepada PDI-P yang saya cintai.

Saya teringat beberapa tahun lalu, ketika PDI-P akhirnya berkuasa setelah Gus Dur jatuh. Waktu itu juga ribut soal siapa yang akan menjabat sebagai Gubernur DKI. Kebanyakan pendukung ataupun simpatisan PDI-P di Jakarta menghendaki agar Gubernur DKI dipilih dari kader PDI-P. Namun kenyataan lain, yang dipilih bukan kader PDI-P.

Beberapa tahun kemudian ketika diadakan pemilu legislatif, suara PDI-P anjlok. Banyak pendukung PDI-P mengalihkan suaranya ke partai lain karena kecewa suara mereka tidak didengar elite PDI-P.

Sehubungan dengan ingar bingar siapa calon gubernur dan wakilnya untuk DKI 2017, hendaklah elite PDI-P secara bijaksana mendengar suara mayoritas pendukung PDI-P di Jakarta, cari tahu siapa sebenarnya yang mereka kehendaki. Jangan salah pilih, jangan lagi mengecewakan kami para pendukung dan simpatisan PDI-P di Jakarta. Pilihlah calon yang sudah menunjukkan kerja nyatanya.

Semoga pada Pemilu 2019, PDI-P bisa nomor satu lagi, baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia.

DANU DJOHADI

Taman Meruya Ilir, Kembangan Jakarta 11620

Kartu Kredit Bobol

Seperti yang diberitakan di Kompas (23 Juni 2016 dan 13 Juli 2016) mengenai pencurian data nasabah, saya termasuk salah satu korbannya. Data pribadi saya dicuri dan kartu kredit BNI dan BCA saya dibobol, caranya dengan meminta SIM card baru ke operator Indosat dengan menggunakan KTP palsu.

Kejadian ini sudah saya laporkan ke Direktorat Cyber Crime Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 25 April 2016 dan sudah ditangani.

Saya juga sudah menyanggah transaksi yang terjadi pada kedua kartu kredit tersebut. Pengelola kartu kredit BNI sudah menghapus tagihan untuk transaksi yang tidak saya lakukan.

Akan tetapi, BCA belum menunjukkan itikad baik dengan terus menagih saya untuk membayar transaksi daring yang tidak saya lakukan. Saya pemegang kartu kredit BCA sejak 2010 dan selalu membayar tepat waktu.

YURITA TJAHAJA

Alam Sutera, Tangerang

Mengurus Kompensasi

Saya, atas nama seperti yang tertera diboarding pass dan KTP terlampir, mengalami penerbangan tertunda (delayed) Citilink pada 3 Juni 2016 sekitar 6 jam. Saat itu saya dengan penerbangan QZ 167 dari Lombok menuju Jakarta, seharusnya berangkat pukul 09.55 diundur menjadi pukul 16.00.

Setelah beberapa hari tiba di Jakarta, seorang teman mengatakan bahwa berdasarkan peraturan, Citilink harus membayar kompensasi kepada semua penumpang atas keterlambatan tersebut. Saya pun mengirim surel kronologi penundaan yang saya alami kepada Ibu Yola, Citilink Services Manager, yang setelah meminta keterangan Manager Stasiun Jakarta mengatakan bahwa voucersudah disiapkan dan seharusnya bisa dibagikan. Namun, katanya penumpang sudah telanjur keluar dari pintu ketibaan di Bandara Halim Perdanakusuma.

Karena tahu masa berlaku voucer hanya sampai 3 Agustus, ketika saya ke Bandara Halim Perdanakusuma akhir Juli, saya mencoba mengurusnya. Ternyata voucer belum disiapkan dan tidak ada yang tahu permasalahan ini. Saya menunggu tanpa hasil.

Kemudian, pada 1 Agustus saya mendapat surel beserta lampiran voucer menurut info bisa diuangkan di BRI. Hasilnya juga nihil, karena kasir di BRI mengatakan voucer tidak terdaftar di BRI. Akhirnya saya hanya buang waktu dan pulsa karena pihak Citilink tidak ada yang berkompeten memutuskan.

ZULKIFLI BAHAR

Kompleks Pesanggrahan, Ciputat, Tangerang Selatan

Kecewa Pasca Bayar

Saya pelanggan Matrix dengan nomor 08167356xx yang mula-mula adalah nomor pra bayar. Kesulitan mulai timbul saat bermigrasi ke pasca bayar.

Awalnya jika nomor saya gunakan untuk menghubungi seseorang, nomor yang muncul di tujuan menjadi private number.

Kesulitan makin parah ketika saya mulai berlangganan Indosat Matrix super plan. Selain nomor yang muncul di tujuan selalu private number, saya juga jadi tidak bisa menghubungi call center 185 bahkan call center bank-bank yang berawal dengan 1500xxx atau 14xxx.

Mohon bantuan Indosat, saya lelah masalah selalu berulang kalau lapor kecontact center.

YULIANTO

Poris Indah, Cipondoh 15148, Tangerang

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Konstitusionalisme Setengah Hati (MUNAFRIZAL MANAN)

Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang berusaha mewujudkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kelima. MPR dan beberapa pihak lain ingin mengembalikan eksistensi Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam UUD 1945. Ini akan berimplikasi menata ulang kedudukan dan kewenangan MPR, termasuk pola hubungannya dengan lembaga tinggi negara lain.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial (KY) pun ingin kedudukan dan kewenangannya diperkuat melalui amandemen UUD 1945 Kelima (Kompas, 20/8/2016). Sangat mungkin akan muncul berbagai aspirasi lain agar diakomodasi dalam amandemen UUD 1945 Kelima nanti.

Ini merupakan bukti tambahan tentang problema format konstitusionalisme kita. Sebelum ini telah ada yang mempersoalkan implementasi amandemen UUD 1945. Meskipun UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan secara efektif pasca amandemen UUD 1945. Sistem presidensial ternyata bercita rasa sistem parlementer. Ada pula yang menyuarakan memperkuat kembali kewenangan presiden dalam mengangkat Kepala Polri, panglima TNI, dan duta besar tanpa harus melalui mekanisme di DPR. Pernah pula seorang politisi di DPR berwacana mengubah kembali ketentuan masa jabatan presiden yang hanya boleh dua periode agar presiden yang sedang berkuasa dari partainya dapat kembali ikut pemilihan presiden.

Problema amandemen

Setelah empat belas tahun sejak amandemen UUD 1945 selesai dilakukan (1999-2002), kini semakin terbukti amandemen UUD 1945 memang menyisakan persoalan. Studi doktoral oleh Blair A King (2004), Denny Indrayana (2007), Nadirsyah Hosen (2007), dan Valina Singka Subekti (2008), misalnya, memberi konfirmasi ilmiah-argumentatif perihal problema amandemen UUD 1945. Melalui buku berjudulConstitutional Change and Democracy in Indonesia, Donald L Horowitz (2013) menyebut peran dominan aktor-aktor rezim sebelumnya (Orde Baru) dalam penyusunan amandemen UUD 1945. Sedikit atau banyak, aktor-aktor rezim lama telah mewariskan problema format konstitusionalisme.  

Pada intinya, problema amandemen UUD 1945 berkaitan dengan aspek proses dan hasil. Proses perumusan dan pengesahan amandemen UUD 1945 sepenuhnya didominasi elite politik sehingga hasilnya pun merefleksikan kepentingan dan kalkulasi politik mereka ketimbang mendesain format konstitusionalisme yang sesuai dengan prinsip dan teori konstitusi (best practices) pembuatan konstitusi. Amandemen UUD 1945 adalah produk elite politik, bukan seluruh rakyat Indonesia.

Problema hasil amandemen UUD 1945 sebetulnya telah disuarakan oleh sebagian kaum intelektual dan aktivis pada saat amandemen berlangsung. MPR kemudian sempat membentuk Komisi Konstitusi yang diberi tugas menyempurnakan hasil- hasil amandemen UUD 1945. Namun, hasil kerja dan rekomendasi Komisi Konstitusi sama sekali tidak digubris MPR. Meskipun ada kemajuan signifikan yang telah dicapai, inisiasi bongkar pasang hasil amandemen UUD 1945 mengafirmasi format dan praktik konstitusionalisme masih bersifat uji coba (trial and error). Kita masih terus mencari format konstitusionalisme ideal dan berumur panjang (longevity). Konstitusionalisme kita ternyata tidak sematang kemerdekaannya yang kini berusia 71 tahun. Eksperimentasi konstitusionalisme seperti jalan tak ada ujung.

Eksperimentasi format konstitusionalisme

Tiga bukti faktual berikut ini juga menunjukkan kecenderungan eksperimentasi format konstitusionalisme. Pertama, melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Ketetapan MPR dihapus dari hierarki peraturan perundang-undangan. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga meniadakan Tap MPR. Namun, Ketetapan (Tap) MPR dimunculkan kembali ketika UU tersebut diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011.

Kedua, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Karena mendapat penolakan luas, kemudian Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang mengatur kembali pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

Ketiga, pada awalnya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun, pembentuk undang-undang mengalihkan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah sekitar enam tahun melaksanakan kewenangan ini, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014 tanggal 19 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara tersebut adalah inkonstitusional karena pilkada bukanlah rezim pemilihan umum, melainkan rezim pemerintahan daerah.

Sempat muncul wacana mengembalikan kewenangan ini kepada Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung menolaknya.

Bentangan fakta di atas sesungguhnya berakar pada konstitusionalisme setengah hati. Momentum emas membangun konstitusionalisme yang komprehensif dan koheren disia-siakan pada saat amandemen UUD 1945 dan pembentukan undang-undang. Sikap politik miopik elite politik melahirkan konstitusionalisme setengah hati. Kepentingan politik sempit dan temporer serta agenda terselubung lainnya mengalahkan urgensi membangun format konstitusionalisme yang komprehensif dan koheren.

Menurut Cass R Sunstein (2001) dalamDesigning Democracy: What Constitutions Do, "konstitusi-konstitusi yang baik merupakan campuran elemen-elemen preservatif dan transformatif" (halaman 240). Dalam konteks ini, format konstitusionalisme hendaknya dibuat untuk bertahan lama dan berdaya guna memecahkan masalah-masalah bangsa untuk menciptakan perubahan kondisi yang lebih baik. Dua elemen inilah yang kurang dipertimbangkan secara serius dalam format konstitusionalisme kita.    

Potret buram kehidupan politik dan hukum sampai hari ini, dalam batas tertentu, juga bersumber dari konstitusionalisme setengah hati itu. Menimbang semangat era reformasi yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, elite politik di DPR telah membuat keputusan tepat ketika membentuk/memperkuat beberapa lembaga negara/komisi independen. Namun, ini pun dilakukan dengan setengah hati.

Kecuali Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sejak awal pembentukannya diberikan kewenangan luas oleh undang- undang (mulai dari penyadapan, penyidikan, penuntutan, hingga supervisi), komisi-komisi independen lain sengaja diberikan kewenangan terbatas. Kendati demikian, sebagian elite politik seolah menyesali telah memberikan kewenangan luas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka kemudian selalu berupaya melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Yudisial yang kedudukan dan kewenangannya bersumber dari UUD 1945 justru direduksi hanya memiliki kewenangan rekomendatif atas sanksi yang dijatuhkannya terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Eksekusi atas rekomendasi sanksi etik berada di tangan Mahkamah Agung. Faktanya, tidak semua rekomendasi sanksi etik dari Komisi Yudisial ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Bahkan, ada resistansi dari Mahkamah Agung terhadap eksistensi Komisi Yudisial.

Serupa dengan itu, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi sanksi yang dijatuhkannya terhadap polisi dan jaksa yang terbukti melanggar kode etik profesi. Begitu pula, Ombudsman Republik Indonesia yang rekomendasinya bersifat final dan mengikat tidak selalu ditindaklanjuti.

Seturut dengan itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang telah dinaikkan derajat yuridis pembentukannya pada level undang-undang pada awal era reformasi, kewenangannya pun dibatasi hanya melakukan penyelidikan pelanggaran HAM. Komnas HAM tidak diberikan kewenangan menyidik dan menuntut pelanggaran HAM.

Konstitusionalisme setengah hati inilah yang menyebabkan agenda reformasi di lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) tersendat. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik belum optimal. Dan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu sulit dituntaskan.

Keniscayaan

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah mengisyaratkan urgensi penyempurnaan format konstitusionalisme. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan, DPD juga berwenang dalam penyusuan program legislasi nasional dan ikut melakukan pembahasan rancangan undang-undang. Pada saat amandemen UUD 1945, para elite politik telah secara sengaja memberikan kedudukan dan kewenangan terbatas dan diskriminatif kepada DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi lain menegaskan, kewenangan DPR memilih hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial hanya bersifat konfirmatif, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui.

Dalam putusan berbeda, Mahkamah Konstitusi memangkas kewenangan DPR memilih komisioner Komisi Yudisial. DPR hanya berwenang menyetujui atau tidak menyetujui calon komisioner Komisi Yudisial yang diajukan pemerintah. Artinya, kekuasaan DPR pasca amandemen UUD 1945 yang cenderunglegislative heavy perlu dikoreksi. Putusan-putusan ini mesti dibaca sebagai konfirmasi Mahkamah Konstitusi atas problema format konstitusionalisme.

Cepat atau lambat, amandemen konstitusi kelima merupakan keniscayaan. Namun, yang dibutuhkan adalah lebih dari sekadar amandemen konstitusi secara parsial, sektoral, dan insidental. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara terlalu penting untuk dibuat secara asal-asalan. Sudah saatnya dirancang bangun format konstitusionalisme secara komprehensif dan koheren agar progresivitas konstitusionalisme Republik ini tidak lagi berlangsung setengah hati. Hanya dengan format dan praktik konstitusionalisme sepenuh hatilah, semangat reformasi yang kini mati suri dapat berdenyut kembali.

MUNAFRIZAL MANAN

Alumnus University of Melbourne dan Universiteit Utrecht; Peneliti Senior di Jimly School of Law and Government

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 6 dengan judul "Konstitusionalisme Setengah Hati".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Konstitusionalisme Setengah Hati (MUNAFRIZAL MANAN)

Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang berusaha mewujudkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kelima. MPR dan beberapa pihak lain ingin mengembalikan eksistensi Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam UUD 1945. Ini akan berimplikasi menata ulang kedudukan dan kewenangan MPR, termasuk pola hubungannya dengan lembaga tinggi negara lain.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial (KY) pun ingin kedudukan dan kewenangannya diperkuat melalui amandemen UUD 1945 Kelima (Kompas, 20/8/2016). Sangat mungkin akan muncul berbagai aspirasi lain agar diakomodasi dalam amandemen UUD 1945 Kelima nanti.

Ini merupakan bukti tambahan tentang problema format konstitusionalisme kita. Sebelum ini telah ada yang mempersoalkan implementasi amandemen UUD 1945. Meskipun UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan secara efektif pasca amandemen UUD 1945. Sistem presidensial ternyata bercita rasa sistem parlementer. Ada pula yang menyuarakan memperkuat kembali kewenangan presiden dalam mengangkat Kepala Polri, panglima TNI, dan duta besar tanpa harus melalui mekanisme di DPR. Pernah pula seorang politisi di DPR berwacana mengubah kembali ketentuan masa jabatan presiden yang hanya boleh dua periode agar presiden yang sedang berkuasa dari partainya dapat kembali ikut pemilihan presiden.

Problema amandemen

Setelah empat belas tahun sejak amandemen UUD 1945 selesai dilakukan (1999-2002), kini semakin terbukti amandemen UUD 1945 memang menyisakan persoalan. Studi doktoral oleh Blair A King (2004), Denny Indrayana (2007), Nadirsyah Hosen (2007), dan Valina Singka Subekti (2008), misalnya, memberi konfirmasi ilmiah-argumentatif perihal problema amandemen UUD 1945. Melalui buku berjudulConstitutional Change and Democracy in Indonesia, Donald L Horowitz (2013) menyebut peran dominan aktor-aktor rezim sebelumnya (Orde Baru) dalam penyusunan amandemen UUD 1945. Sedikit atau banyak, aktor-aktor rezim lama telah mewariskan problema format konstitusionalisme.  

Pada intinya, problema amandemen UUD 1945 berkaitan dengan aspek proses dan hasil. Proses perumusan dan pengesahan amandemen UUD 1945 sepenuhnya didominasi elite politik sehingga hasilnya pun merefleksikan kepentingan dan kalkulasi politik mereka ketimbang mendesain format konstitusionalisme yang sesuai dengan prinsip dan teori konstitusi (best practices) pembuatan konstitusi. Amandemen UUD 1945 adalah produk elite politik, bukan seluruh rakyat Indonesia.

Problema hasil amandemen UUD 1945 sebetulnya telah disuarakan oleh sebagian kaum intelektual dan aktivis pada saat amandemen berlangsung. MPR kemudian sempat membentuk Komisi Konstitusi yang diberi tugas menyempurnakan hasil- hasil amandemen UUD 1945. Namun, hasil kerja dan rekomendasi Komisi Konstitusi sama sekali tidak digubris MPR. Meskipun ada kemajuan signifikan yang telah dicapai, inisiasi bongkar pasang hasil amandemen UUD 1945 mengafirmasi format dan praktik konstitusionalisme masih bersifat uji coba (trial and error). Kita masih terus mencari format konstitusionalisme ideal dan berumur panjang (longevity). Konstitusionalisme kita ternyata tidak sematang kemerdekaannya yang kini berusia 71 tahun. Eksperimentasi konstitusionalisme seperti jalan tak ada ujung.

Eksperimentasi format konstitusionalisme

Tiga bukti faktual berikut ini juga menunjukkan kecenderungan eksperimentasi format konstitusionalisme. Pertama, melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Ketetapan MPR dihapus dari hierarki peraturan perundang-undangan. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga meniadakan Tap MPR. Namun, Ketetapan (Tap) MPR dimunculkan kembali ketika UU tersebut diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011.

Kedua, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Karena mendapat penolakan luas, kemudian Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang mengatur kembali pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

Ketiga, pada awalnya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun, pembentuk undang-undang mengalihkan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah sekitar enam tahun melaksanakan kewenangan ini, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014 tanggal 19 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara tersebut adalah inkonstitusional karena pilkada bukanlah rezim pemilihan umum, melainkan rezim pemerintahan daerah.

Sempat muncul wacana mengembalikan kewenangan ini kepada Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung menolaknya.

Bentangan fakta di atas sesungguhnya berakar pada konstitusionalisme setengah hati. Momentum emas membangun konstitusionalisme yang komprehensif dan koheren disia-siakan pada saat amandemen UUD 1945 dan pembentukan undang-undang. Sikap politik miopik elite politik melahirkan konstitusionalisme setengah hati. Kepentingan politik sempit dan temporer serta agenda terselubung lainnya mengalahkan urgensi membangun format konstitusionalisme yang komprehensif dan koheren.

Menurut Cass R Sunstein (2001) dalamDesigning Democracy: What Constitutions Do, "konstitusi-konstitusi yang baik merupakan campuran elemen-elemen preservatif dan transformatif" (halaman 240). Dalam konteks ini, format konstitusionalisme hendaknya dibuat untuk bertahan lama dan berdaya guna memecahkan masalah-masalah bangsa untuk menciptakan perubahan kondisi yang lebih baik. Dua elemen inilah yang kurang dipertimbangkan secara serius dalam format konstitusionalisme kita.    

Potret buram kehidupan politik dan hukum sampai hari ini, dalam batas tertentu, juga bersumber dari konstitusionalisme setengah hati itu. Menimbang semangat era reformasi yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, elite politik di DPR telah membuat keputusan tepat ketika membentuk/memperkuat beberapa lembaga negara/komisi independen. Namun, ini pun dilakukan dengan setengah hati.

Kecuali Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sejak awal pembentukannya diberikan kewenangan luas oleh undang- undang (mulai dari penyadapan, penyidikan, penuntutan, hingga supervisi), komisi-komisi independen lain sengaja diberikan kewenangan terbatas. Kendati demikian, sebagian elite politik seolah menyesali telah memberikan kewenangan luas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka kemudian selalu berupaya melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Yudisial yang kedudukan dan kewenangannya bersumber dari UUD 1945 justru direduksi hanya memiliki kewenangan rekomendatif atas sanksi yang dijatuhkannya terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Eksekusi atas rekomendasi sanksi etik berada di tangan Mahkamah Agung. Faktanya, tidak semua rekomendasi sanksi etik dari Komisi Yudisial ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Bahkan, ada resistansi dari Mahkamah Agung terhadap eksistensi Komisi Yudisial.

Serupa dengan itu, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi sanksi yang dijatuhkannya terhadap polisi dan jaksa yang terbukti melanggar kode etik profesi. Begitu pula, Ombudsman Republik Indonesia yang rekomendasinya bersifat final dan mengikat tidak selalu ditindaklanjuti.

Seturut dengan itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang telah dinaikkan derajat yuridis pembentukannya pada level undang-undang pada awal era reformasi, kewenangannya pun dibatasi hanya melakukan penyelidikan pelanggaran HAM. Komnas HAM tidak diberikan kewenangan menyidik dan menuntut pelanggaran HAM.

Konstitusionalisme setengah hati inilah yang menyebabkan agenda reformasi di lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) tersendat. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik belum optimal. Dan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu sulit dituntaskan.

Keniscayaan

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah mengisyaratkan urgensi penyempurnaan format konstitusionalisme. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan, DPD juga berwenang dalam penyusuan program legislasi nasional dan ikut melakukan pembahasan rancangan undang-undang. Pada saat amandemen UUD 1945, para elite politik telah secara sengaja memberikan kedudukan dan kewenangan terbatas dan diskriminatif kepada DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi lain menegaskan, kewenangan DPR memilih hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial hanya bersifat konfirmatif, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui.

Dalam putusan berbeda, Mahkamah Konstitusi memangkas kewenangan DPR memilih komisioner Komisi Yudisial. DPR hanya berwenang menyetujui atau tidak menyetujui calon komisioner Komisi Yudisial yang diajukan pemerintah. Artinya, kekuasaan DPR pasca amandemen UUD 1945 yang cenderunglegislative heavy perlu dikoreksi. Putusan-putusan ini mesti dibaca sebagai konfirmasi Mahkamah Konstitusi atas problema format konstitusionalisme.

Cepat atau lambat, amandemen konstitusi kelima merupakan keniscayaan. Namun, yang dibutuhkan adalah lebih dari sekadar amandemen konstitusi secara parsial, sektoral, dan insidental. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara terlalu penting untuk dibuat secara asal-asalan. Sudah saatnya dirancang bangun format konstitusionalisme secara komprehensif dan koheren agar progresivitas konstitusionalisme Republik ini tidak lagi berlangsung setengah hati. Hanya dengan format dan praktik konstitusionalisme sepenuh hatilah, semangat reformasi yang kini mati suri dapat berdenyut kembali.

MUNAFRIZAL MANAN

Alumnus University of Melbourne dan Universiteit Utrecht; Peneliti Senior di Jimly School of Law and Government

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 6 dengan judul "Konstitusionalisme Setengah Hati".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Daulat Rakyat dan Prinsip Kesejahteraan (ANHAR GONGGONG)

Tanggal 17 Agustus dan 1 Juni tahun ini, Indonesia telah menjalani usia 71 tahun kemerdekaannya. Untuk sebuah negara merdeka, usia itu belum dapat disebut lama, tetapi juga tidak dapat dikatakan terlalu singkat untuk mewujudkan tujuan merdeka, yaitu rakyat berdaulat dan kesejahteraan.

Pada 1 Juni yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Kita semua tahu yang dimaksud dengan Pancasila itu tidak lain adalah dasar negara Republik Indonesia.

Hubungan antara 17 dan 18 Agustus 1945 dengan 1 Juni 1945 memang tidak dapat dilepaskan. Hal itu dikarenakan sebelum proklamasi kemerdekaan sebagai bangsa merdeka pada 17 Agustus, dan penegakan negara merdeka Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945, para pemimpin utama bangsa Indonesia yang ditunjuk pemerintah pendudukan Jepang menjadi ketua dan anggota BPUPKI dan PPKI telah merumuskan dasar negara.

Perumusan itu-dalam arti Pancasila-dimulai dari ide utama anggota BPUPKI dan Ketua PPKI, Soekarno, yang disampai-rumuskan pada 1 Juni 1945. Namun, dirumuskan ulang oleh Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Soekarno (Bung Karno), dan menghasilkan rumusan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Selanjutnya dirumuskan ulang untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945.

Rakyat dan kesejahteraan

Daulat rakyat merupakan ide yang dikembang-sosialisasikan oleh salah satu pemimpin pergerakan nasional, Mohammad Hatta, yang memberi tempat utama pada rakyat. "Rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereimiteit)". (Lihat sampul belakang Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, 2002).

Dengan demikian, Bung Hatta menempatkan pemahaman demokrasi yang harus memberikan tempat utama kepada rakyat umum. Tentu saja yang dimaksud ialah rakyat dalam arti seluruh warga negara dari negara bernama Republik Indonesia.

Dikaitkan dengan ide dasar dari pemikiran Bung Hatta, yang merupakan "teman sejawat" Bung Karno dalam memimpin bangsanya menuju dan menjadi merdeka, tentang demokrasi, maka Bung Karno juga menghendaki demokrasi yang mengatur kehidupan bersama di dalam Indonesia merdeka. Hanya saja, Bung Karno menolak demokrasi liberal-yang disebutnya demokrasi impor-untuk digunakan dalam menjalankan pemerintahan Indonesia merdeka. Penolakannya itu telah ditulis sejak 1933. Penolakannya itu kembali diulanginya lagi pada rumusan dasar negara pada 1 Juni, yang dikenal dengan Pancasila.

Dalam pidato 1 juni 1945, yang kemudian dibukukan dengan judul Lahirnya Pancasila"(1947), jelas terlihat bahwa anggota BPUPKI yang "terkemuka" itu mengaitkan "demokrasi" yang dirumuskannya sebagai sila ketiga dengan "kesejahteraan"yang dirumuskannya sebagai sila keempat. Dalam rumusannya tentang sila keempat, kesejahteraan, beliau menyatakan, "di dalam Indonesia merdeka, tidak akan ada kemiskinan".

Dalam kaitan itu, dalam menjalani 71 tahun Indonesia merdeka, justru demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi yang tidak memberi ruang pada kekuasaan rakyat. Lebih dari itu, demokrasi tersebut tidak membawa pada kenyataan "tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka".

Selama 71 tahun berada di dalam Indonesia merdeka, para pemimpin (politik dan partai) telah menjalankan empat sistem demokrasi dengan cirinya masing-masing. Kita catat ialah; (1) demokrasi liberal, 1945-1959; (2) demokrasi terpimpin 1959-1967; (3) demokrasi Pancasila, 1967- 1998; dan (4) demokrasi (saat ini), 1998-sekarang. Kalau kita melihat lebih lanjut, terlihat gejala-walau tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan-yang dapat digunakan untuk melihat kesamaan-kesamaan dari demokrasi-demokrasi tersebut.

Yang saya maksud demokrasi liberal 1945-1959 dengan demokrasi yang dijalankan sekarang, yang tampak ialah gejala kebebasannya. Sementara demokrasi terpimpin (1959-1967) dan demokrasi Pancasila (1967-1998) sama-sama bersifat otoriter-diktatorial.

Usaha untuk "mencari demokrasi" dengan adanya empat jenis demokrasi yang telah dan sedang dijalankan itu menunjukkan bahwa mewujudkan ide dalam alam kemerdekaan ternyata tidak semudah ketika membicarakannya dalam pidato-pidato walau yang memidatokannya adalah pembawa ide itu sendiri. Karena ternyata keempat demokrasi yang telah dan sedang dijalankan itu tidaklah sejalan dengan ide utama Bung Hatta sehingga juga pemerintah negara merdeka ini belum mampu menciptakan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud Bung Karno: "di dalam Indonesia merdeka, tidak akan ada kemiskinan".

Penutup

Dengan berdasarkan pada keterangan-keterangan di atas, sebagai warga negara yang mengikuti perjalanan bangsa-negara merdeka ini, saya berkesimpulan bahwa kegagalan mewujudkan demokrasi-daulat rakyat dan belum terwujudnya kesejahteraan, sebagaimana yang dimaksud oleh Soekarno selaku perumus pertama Pancasila, penyebabnya karena belum ada pemerintah yang menjalankan pemerintahannya yang "sejalan" dengan dasar negara Pancasila! Yang terjadi sekarang adalah demokrasi prosedural yang dijalankan tanpa pemahaman jelas tentang apa yang dimaksudnya. Dan, oleh karena itu, perwujudan Indonesia merdeka yang di dalamnya tidak akan ada kemiskinan juga belum dapat terlaksana. Terbukti, sampai sekarang, setelah 71 tahun kemerdekaan, pemerintah negara belum mampu "menghilangkan" kemiskinan itu. Masih terdapat paling tidak 2,7 juta rakyat miskin-menurut BPS.

Ini adalah fakta yang tidak dapat diabaikan mereka yang menyebut diri pemimpin pada saat memperingati hari proklamasi dengan pakaian-pakaian "necis" dalam upacara kebesaran di Istana Negara!

 ANHAR GONGGONG

SEJARAWAN; DEPUTI MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2001-2003; TENAGA PROFESIONAL LEMHANNAS RI 2009-SEKARANG

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 6 dengan judul "Daulat Rakyat dan Prinsip Kesejahteraan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Evolusi Taktik Pelaku Teror (AKH MUZAKKI)

Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme dan KTT Ke-2 Penanggulangan Pendanaan Terorisme di Nusa Dua Bali (10/8/2016), yang dihadiri 35 perwakilan negara di dunia, menyoroti evolusi taktik pelaku tindak terorisme sebagai isu terkini yang sangat penting. Dari sisi taktik, aksi-aksi terorisme global dipahami terus berevolusi.

Dalam babakan waktu yang cukup lama, serangan teror kerap dilakukan dengan biaya besar dan dalam kelompok. Taktik itu mengalami perubahan. Kini, pelaku teror tak lagi menjadikan serangan kelompok dengan biaya besar sebagai taktik utama. Serangan-serangan individual merupakan modus baru yang mulai kerap dijadikan sebagai strategi terorisme model baru.

Serangan teror di Nice, Perancis, pertengahan Juli lalu, salah satu buktinya. Pelakunya individual. Modusnya dengan menabrakkan truk sewaan ke kerumunan di kawasan Pantai Promenade des Angalais, Nice. Lebih dari 80 orang akhirnya tewas.

Pola dan model gerakan

Evolusi taktik serangan pelaku teror memang pantas menjadi perhatian bersama. Tertangkap atau bahkan terbunuhnya pelaku teror yang satu tak segera mengakhiri tindak terorisme oleh yang lain. Bahkan, terbunuhnya para gembong kelas wahid belum bisa menjamin berakhirnya terorisme yang mengancam keamanan bersama. Selalu ada yang baru dalam tindak terorisme di berbagai kawasan dunia.

Untuk itu, telaah atas pola atau model gerakan pelaku terorisme patut dilakukan secara saksama. Indonesia bisa dijadikan sebagai kasus menarik. Menurut hemat saya, ada empat model atau pola gerakan yang dipraktikkan oleh para pelaku terorisme di negeri ini.

Pertama, model aksi terorisme melalui penyerangan fisik dalam skala besar. Rangkaian aksi teror melalui bom bunuh diri, dari Bom Bali I 2002, Bom Marriot 2003, hingga Bom Kuningan (Kedubes Australia) 2004, adalah bukti konkret dari model terorisme melalui serangan fisik berskala besar.

Model ini dilakukan saat ruang gerak terorisme belum mengalami penyempitan dan pembatasan berarti. Model ini diberlakukan saat penyerangan fisik masih dianggap sebagai satu-satunya instrumen paling efektif bagi pencapaian tujuan terorisme.

Kedua, model penyebaran terorisme melalui publikasi populer. Model ini dilakukan dengan menyebarluaskan ideologi dan cara pandang terorisme ke khalayak luas dengan memanfaatkan kemajuan industri media. Dalam kaitan ini, muncullah rangkaian panjang aktivitas industri publikasi yang berorientasi pengembangan semangat dan ideologi teror. Identitas yang dieksploitasi adalah pencitraan diri sebagai "media jihad". Bentuk produknya sangat beragam: mulai dari VCD, majalah, buku, hingga pamflet atau poster yang menjual visualisasi aksi jihad.

Model gerakan jihad-cum-terorisme jenis kedua ini dipraktikkan menyusul pembatasan dan penyempitan ruang gerak. Menguatnya institusionalisasi penjaminan keamanan melalui tim Densus 88, kencangnya kampanye anti terorisme oleh negara dengan dukungan besar dari titik simpul masyarakat, hingga hampir tiadanya industri media yang membantu atau minimal tidak menyudutkan posisi pelaku gerakan terorisme membuat para pelaku gerakan tersebut menghitung ulang strategi gerakan yang digunakan.

Penghitungan ulang itu akhirnya melahirkan dua kesadaran baru. Salah satunya adalah bahwa meneruskan aksi teror melalui penyerangan fisik seperti bom bunuh diri berskala besar akan membuat umur gerakan mereka makin pendek. Sebab, pergerakan mereka akan mudah terbaca.

Kesadaran yang lain adalah bahwa intensifikasi penyerangan fisik melalui aksi bom bunuh diri berskala besar dianggap tak lagi efektif untuk perekrutan tenaga baru serta keberlangsungan gerakan jihad-cum-terorisme untuk babakan waktu yang panjang. Rentetan aksi fisik dianggap hanya penting untuk tujuan akhir, tetapi akan mandul untuk kepentingan jangka panjang.

Mengapa begitu? Karena tidak ada mekanisme yang bersifat masif, tetapi efektif untuk mengembangkan ideologi jihad-cum-terorisme ke khalayak lebih umum. Sementara itu, aksi fisik, utamanya melalui bom bunuh diri, hanya akan mengurangi daftar anggota jemaah semata.

Karena itu, pelaku gerakan terorisme merasa sangat perlu untuk melakukan pemutaran haluan dari aksi fisik ke penyebaran ideologi jihad-cum-terorisme melalui media publikasi populer. Inilah yang menjadi kesadaran awal bagi muncul dan menguatnya industri publikasi populer yang berorientasi jihad-cum-terorisme dalam babakan waktu yang lalu hingga belakangan ini.

Masa penguatan industri publikasi populer berorientasi jihad- cum-terorisme di atas dimanfaatkan pula oleh pelaku gerakan terorisme untuk sekaligus melakukan konsolidasi gerakan melalui aksi fisik.

Selanjutnya, muncul strategi atau model ketiga, yakni revitalisasi terorisme melalui aksi fisik dalam bentuk bom bunuh diri berskala besar. Terjadinya Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009 adalah buktinya. Artinya, munculnya model gerakan ketiga ini merupakan penguatan kembali atas model gerakan yang pertama.

Munculnya model ketiga sebagai pengulangan atas model pertama di atas tidak saja memanfaatkan buah konsolidasi selama "masa tiarap" dan masifikasi aktivitas industri publikasi jihad-cum-terorisme. Akan tetapi, ia juga harus dibaca sebagai aksi pembalasan terhadap eksekusi mati atas mentor mereka oleh aparat keamanan.

Eksekusi atas trio bom Bali (Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghufron) menjadi energi tambahan bagi pelaku teror untuk melakukan aksi balasan. Besarnya liputan media atas proses eksekusi serta kedatangan massa umum dalam jumlah sangat besar saat pemakaman trio bom Bali meningkatkan kepercayaan diri pelaku teror. Mereka merasa seakan jadi "pahlawan" bagi sebagian masyarakat lain yang mereka salah pahami sebagai simpatisan diam (silent supporters).

Persempit ruang gerak

Ketatnya pengawasan aparat keamanan dengan melibatkan tim gabungan, mulai Densus 88 hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), membuat pelaku gerakan terorisme harus memutar haluan. Pengawasan yang ketat itu membuat pergerakan kelompok pelaku teror, mulai jaringan Solo hingga Poso, semakin sempit dan terimpit.

Kondisi itu yang memaksa pelaku gerakan terorisme di daerah lain mengubah taktik, dari serangan fisik berkelompok dan dalam skala besar ke serangan individual. Inilah pola atau model keempat dari pergerakan pelaku terorisme di negeri ini.

Ini pula yang menjelaskan munculnya serangan bom bunuh diri individual dalam kasus yang terjadi di Masjid Mapolresta Cirebon pada 15 April 2011 dan Mapolresta Solo pada 5 Juli 2016. Meski demikian, serangan secara berkelompok masih juga dilakukan, seperti dalam kasus serangan bom di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016. 

Melihat pergeseran pola dan atau model gerakan di atas, maka kewaspadaan bersama tidak boleh kendur. Semangat dan aksi terorisme tinggal menunggu kesempatan untuk terlahir kembali. Apalagi, jaringan terorisme memakai sistem sel. Dengan pola kerja semiterputus, sel terorisme itu akan dengan mudah berkembang biak secara liar.

Karena itu, tugas bersama ke depan adalah mempersempit ruang bagi lahirnya kesempatan bagi mewujudnya kembali semangat dan aksi terorisme itu.  

AKH MUZAKKI

DEKAN DAN GURU BESAR FISIP UIN SUNAN AMPEL

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 7 dengan judul "Evolusi Taktik Pelaku Teror".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.