Jumat, 24 Oktober 2014

Pendidikan dan Rantai Kemiskinan (Rhenald Kasali)

KISAH  anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil menembus perguruan tinggi sudah sering kita dengar.
Seperti dialami Raeni, anak tukang becak yang meraih IPK 3,96 di Universitas Negeri Semarang. Ia bahkan mendapat tawaran kuliah S-2 ke Inggris.

Setiap kali ke daerah pertanian, saya sering menemukan petani yang melakukan segala upaya agar anak-anaknya jangan lagi jadi petani, dengan menyekolahkan anaknya menjadi sarjana.

Namun, sukseskah mereka memutus mata rantai kemiskinan? Bukankah pada statutanya kini PTN BH wajib memberikan beasiswa 20 persen untuk kalangan kurang mampu?

Aliran kognitif
Kesadaran afirmatif, memberi akses pendidikan seperti di atas bukan hanya ada di sini. Harusnya kita percaya sekolah bisa menjadi anak tangga yang bagus untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pendapat umum mengatakan keluarga miskin melahirkan generasi-generasi yang sama miskinnya karena ketiadaan akses untuk mencapai pendidikan yang tinggi.

Polanya begini: seorang anak lahir dari ibu yang menikah di usia dini, lalu bercerai, ibu harus bekerja keras, pindah dari satu kota ke kota lainnya. Kadang tinggal bersama nenek, menumpang hidup di kawasan yang padat. Anak pergi sekolah dengan perut lapar, sementara teman-teman ikut les Kumon atau dari guru sekolah. Lalu ia pun bosan dengan sekolah, sering tak masuk, prestasi terpuruk, terlibat perkelahian, drop out, punya anak di luar nikah, lalu jatuh miskin lagi. Begitu seterusnya.

Mungkin, jika diberi gizi, perhatian, dan akses agar bisa sekolah lagi, mereka akan bisa keluar dari mata rantai kemiskinan. Namun, penerima Nobel Ekonomi tahun 2000, James Heckman, menggelengkan kepalanya. Faktanya, hanya 3 persen yang bisa menamatkan perguruan tinggi. Padahal, anak-anak dari keluarga biasa mencapai 46 persen. Demikian juga kemampuan memperbaiki ekonomi keluarga: pendapatan tahunan, pengangguran, angka perceraian, dan keterlibatan dalam kriminalitas. Prestasi ekonomi keluarga miskin yang mendapatkan program afirmasi pendidikan ternyata tetap sama dengan anak-anak yang drop out dari sekolah. Apa sebab?

Tahun 1994 dua ilmuwan yang dituding rasis (Muray & Herrnstein, dalam Bell Curve) mengarahkan temuannya pada masalah DNA. Namun, berdasarkan kajian ekonometrika, Heckman menemukan masalahnya ada di sekolah itu sendiri. Sekolah-sekolah yang sering kita lihat di sini (terlalu kognitif dan membebani) tak akan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah kognitif terlampau mekanistik. Wajar sekarang kita menyaksikan banyak sarjana menganggur, bahkan yang sudah bekerja kurang efektif. Padahal, mereka tak kalah pengetahuan, indeks prestasi mereka kini bagus-bagus. Cenderung kalah dengan lulusan luar negeri yang hanya menempuh 124 SKS (S-1). Sementara sarjana kita menempuh 144-152 SKS.

Sekolah nonkognitif
Heckman menemukan variabel-variabel nonkognitif yang justru tak diberikan di sekolah menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Variabel itu adalah keterampilan meregulasi diri, mulai dari mengendalikan perhatian dan perbuatan, sampai kemampuan mengelola daya tahan (persistensi), menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, dan kecenderungan untuk menjalankan rencana.

Nah keterampilan-keterampilan seperti itu, menurut Heckman, sering kali absen dalam sekolah kognitif. Tanpa itu, anak-anak yang dibesarkan dari keluarga menengah ke atas pun akan jatuh pada lembah kemiskinan. Sekolah kognitif sendiri digemari banyak kalangan kelas menengah karena substitusi atau penguatnya bisa dibeli di "pasar"m semisal Kumon, guru les atau orangtua yang rajin memberi latihan. Namun, anak-anak dari kalangan kurang mampu punya banyak keterbatasan. Selain orangtuanya tidak mengerti, mereka juga harus bekerja keras mencari nafkah di luar jam kerja.

"Ilmu-ilmu tertentu itu, seperti kalkulus, sangat mekanistik," kata Paul Tough (How Children Succeed, 2012). "Kalau memulai lebih dulu dan banyak berlatih, mereka akan lebih cepat menyelesaikan soal-soalnya. Namun, aspek-aspek nonkognitif tak bisa didapat dengan mudah."

Itulah sebabnya di PAUD Kutilang Rumah Perubahan, kami mengembangkan metode non-kognitif. Itu pun belum cukup. Guru dan orangtua diwajibkan seminggu sekali mengikuti bimbingan cara membaca anak. Kebiasaan buruk orangtua yang merupakan cerminan dari buruknya aspek nonkognitif tadi menjadi penguat mata rantai kemiskinan di setiap generasi berikutnya.

Bimbingan dan metode nonkognitif itu harusnya dibangun sedari dini. Tantangan-tantangan nonkognitif seperti itu tampaknya berat sekali dibangun di sini mengingat dua-tiga generasi pendidiknya guru dan dosen kognitif yang rewel dengan kemampuan menghafal, berhitung, atau memindahkan buku ke kertas.

Saya ingin Anda menengok penjelajahan nonkognitif yang saya tanam dalam kelas saya di UI. Satu kelas mahasiswa dikirim ke luar negeri dalam program one person-one nation, lalu pengalamannya mereka tulis dalam buku: 30 Paspor. Di situ anak-anak belajar menumbuhkan aspek nonkognitif, merefleksikan kehidupan, mengambil keputusan dalam menghadapi kesulitan seorang diri di luar negeri. Kita percaya pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan. Namun, bukan pendidikan superkognitif seperti sering kita dengar dari orang-orang yang gemar mendebatkan cuma soal kali-kalian, padahal persoalan hidup terbesar justru ada di soal bagi-bagian. Dan untuk adil membagi dibutuhkan keterampilan hidup nonkognitif.

Rhenald Kasali
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009650611
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Pembangunan Nasional (Daoed Joesoef)

BENAR, kita harus berkomitmen untuk membangun Indonesia, tetapi tidak seperti yang dikonsepkan oleh Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Kita perlu melaksanakan "pembangunan nasional" dan ini tidak identik dengan "pembangunan ekonomi".

Pembangunan nasional adalah pembangunan di Indonesia dan untuk Indonesia, bukan di negeri antah-berantah. Setelah kita reduksi pembangunan nasional menjadi pembangunan ekonomi, dianggap logis apabila pemandu konsep yang dianggap relevan adalah ekonomika dengan ukuran keberhasilannya yang khas, yaitu (kenaikan) produk nasional bruto. Hasilnya? Berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7 persen per tahun terdapat tidak kurang dari 11,25 persen warga negara mengeluh karena masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Penalaran ekonomika tadi berdasarkan ide homo economicus. yang berarti roda ekonomi digerakkan oleh egoisme dan hitung-hitungan bersendikan preferensi pribadi melulu. Sementara jumlah suku, komunitas adat, dan daerah yang menggerutu terus bertambah. Bahkan ada yang melampiaskan ketidakpuasan mereka tentang jalannya pembangunan ekonomi dengan tekad memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan "bendera kebangsaan" sendiri. Itu berarti, di samping kegagalan pembangunan, ada tanda-tanda kegagalan berbangsa dan kegagalan berdemokrasi.

Faktor kegagalan
Kita cenderung gegampang mencari faktor tunggal yang menjelaskan kegagalan. Padahal, bagi kasus-kasus sepenting pembangunan itu, kita dituntut mengelakkan banyak sebab terpisah-pisah yang memungkinkan kegagalan. Berarti, faktor kegagalan dalam pembangunan bukan universal seperti yang diuraikan oleh pikiran teoretis, melainkan unik bagi setiap bangsa yang gagal melaksanakannya.

Bagi Indonesia, faktor tersebut adalah, pertama, melupakan Pancasila setelah kita reduksi pembangunan nasional menjadi pembangunan ekonomi. Dengan mengabaikan "Ketuhanan Yang Maha Esa", ekonomi dan ekonomika berkembang menjadi usaha mencari keuntungan sendiri.

Adapun ketuhanan, menurut versi agama apa pun, berlawanan dengan pandangan egois itu. Bahkan Adam Smith sendiri, Bapak Ekonomika Modern yang juga filosof, mengartikan ekonomi sebagai kerja kolektif yang seharusnya menyumbang kemakmuran orang lain, jadi sejalan dengan amanat sila kedua dan kelima Pancasila.

Faktor unik kegagalan kedua, terkait erat dengan kegagalan yang pertama, adalah penetapan ekonomika sebagai ilmu pengetahuan yang terutama dipercaya untuk memandu logika pembangunan.

Ekonomika bertujuan utama menaikkan plus-value of things (to have more), bukan plus-value of man (to be more) dari amanat Pancasila. Secara eksplisit, ekonomika konsen dengan soal how the market behaves, bukan now man behaves.

Faktor ketiga, kita melupakan peristiwa khas yang menempa natur yang unik dari Indonesia, yaitu revolusi yang tidak sama dengan revolusi Amerika. Revolusi ini digerakkan oleh orang-orang yang telah meninggalkan Benua Eropa demi perbaikan hidup yang mereka yakin tidak mungkin diperoleh di kampung kelahiran aslinya, yang mereka sebut benua lama. Maka, kalau mereka kecewa tentang pembangunan kehidupan di Amerika, benua baru, mereka tidak berhasrat meninggalkannya, tetapi tinggal di situ dan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan their American dreams.

Indonesia lain. Sebelum ia lahir selaku negara-bangsa, melalui proklamasi kemerdekaan, tidak ada satu pun dari kelompok etnis/daerah yang membentuk Indonesia, yang ramai-ramai berdiaspora pergi meninggalkan Nusantara. Sambil bekerja dan hidup seperti biasa, mereka tinggal membanding-bandingkan apakah memang menjadi lebih bahagia/sejahtera setelah menyatu dengan NKRI ketimbang sebelumnya, tempo doeloe. Jika tidak, karena kecewa, mereka kembali ke kehidupan suku di kampung kelahirannya masing-masing dan berusaha keluar dari NKRI. Risiko ekstrem seperti ini tidak dikenal oleh Negara-Bangsa Amerika.

Faktor keempat adalah "impian pembangunan" dari warga, baik sebagai individu maupun kelompok (suku/kedaerahan). Rakyat Indonesia ini rata-rata hidup dalam suasana revolution of rising expectations. Yang meningkatkan ekspektasi ini bukanlah rakyat itu sendiri, melainkan orang-orang (politikus) yang berprestasi menjadi pemimpin mereka. Rakyat mula-mula dijanjikan kebebasan sipil dalam kecerdasan yang terus meningkat, lalu menjadi lebih sejahtera, kemudian berotonomi, akhirnya lebih demokratis dalam memilih pemimpin. Setelah satu janji tak terpenuhi, para pemimpin melontarkan harapan baru sebagai "hiburan".

Faktor unik kegagalan kelima adalah pembangunan ala ekonomi melupakan begitu saja natur bumi Indonesia, yaitu arsipelago, bukan "negara kepulauan", pulau-pulau yang dipisah-pisahkan oleh air (lautan), melainkan air luas di mana bertebaran pulau-pulau besar dan kecil. Indonesia adalah negara maritim, bukan negara kontinental. Sistem pembangunan dan pola pelaksanaannya harus relevan dengan fakta alami itu dan bukan hard facts itu yang harus dipelintir hingga sesuai dengan penalaran ekonomika yang katanya universal padahal kontinental.

Eksistensi negara-bangsa
Demikianlah, kita harus melaksanakan pembangunan nasional karena yang dipertaruhkan adalah eksistensi negara-bangsa, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Ekonomi memang perlu dibangun, tetapi merupakan bagian dari pembangunan nasional, bukan sebaliknya. Ucapan pembangunan guna "mengisi" kemerdekaan sering mengelirukan imaji, seolah-olah kemerdekaan ini sudah berupa wadah yang kukuh tetapi kosong. Padahal kekukuhan kemerdekaan ini justru sangat bergantung pada kinerja pembangunan nasional. Ia rawan bukan karena kosong melainkan karena masih rapuh, bentuknya saja masih jauh daripada ideal.

Penalaran ekonomi harus tunduk pada logika kebangsaan. Dua raksasa Asia yang kini disanjung kemajuannya—India dan Tiongkok—adalah yang dulu justru menolak mentah-mentah diktum pembangunan ekonomi yang didesakkan oleh Bank Dunia dan IMF. Para teknokrat Indonesia manut saja bagai kerbau dicocok hidung. Pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan budaya karena ia berurusan dengan manusia. Sejauh budaya adalah "sistem nilai yang dihayati", maka manusia adalah makhluk yang membuat "ada" nilai ini dan sekaligus memberi "makna" pada nilai yang bersangkutan.

Berhubung berurusan dengan manusia, pembangunan dibuat membumi, dinyatakan dalam term "ruang sosial". Ini adalah suatu ruang hidup yang konkret dan dinyatakan dalam konteks pembangunan. Tergantung dari skala proyek pembangunan penduduk setempat, ruang ini dapat berupa banjar, subak, desa, kecamatan, kota, pulau, dan wilayah adat.

Setiap proyek pembangunan, dari mana pun asal atau prakarsanya, diputuskan oleh rakyat setempat melalui musyawarah demi mufakat. Mereka diakui merupakan pemangku kepentingan (stakeholders) dari pembangunan di ruang sosialnya dan diperlakukan sebagai manusia bermartabat (diwongke). Dalam bermusyawarah, mereka tidak boleh diwakili, kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang wajar (sakit berat, sudah uzur, dan lain-lain). Maka tempat bermusyawarah—balai desa, balai adat, dan sebagainya—merupakan agora pada zaman Yunani Purba, di mana demokrasi masih bisa langsung, setiap warga mewakili dirinya sendiri.

Tidak boleh ada lagi proyek yang memang hadir secara fisik di suatu lingkungan hidup tertentu, tetapi tidak akrab dengan masalah khas dari komunitas yang bersangkutan. Rakyat (penduduk) setempat hanya dijadikan "penonton pasif", bukan "partisipan aktif" dalam proses pembangunan. Melalui proses pembangunan nasional seperti ini, ada peluang yang memungkinkan timbul dan berkembang secara simultan dan sinkron, saling mengisi: ya demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan demokrasi kultural. Dengan kata lain, di situ ada demokrasi langsung dan kontinu di tengah-tengah demokrasi modern yang tidak lagi langsung.

Dalam rangka pembangunan nasional ini, wilayah adat yang selama ini diabaikan begitu saja perlu dan dapat direstitusi hak wilayah adatnya. Wilayah ini telah ada dalam kenyataan sejarah mendahului organisasi kekuasaan teritorial yang disebut "negara nasional" dan "negara kolonial" (Noer Fauzi Rachman, Kompas, 1/9). Hukum dari masyarakat adat ini dikualifikasi oleh Prof Van Vollenhoven sebagai Adatrecht.

Hukum adat ini, bukti dari kejeniusan lokal nenek moyang, bukan mengacu pada jus civile, hukum sipil yang khas bagi setiap negara dan hanya berlaku bagi warganya, tetapi pada jus naturale, yang menggambarkan aturan yang selalu adil dan benar, yang mengingatkan warga komunitas bahwa suatu perbuatan adalah jujur secara moral sejauh keserasian atau ketidakserasiannya berasas penalaran yang benar, sepadan dengan natur dari kewajaran dan dari kehidupan bersama.

Konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan nasional adalah keberadaan, dalam komposisi kabinet mendatang, seorang menteri yang bertugas menyusun rencananya bersama staf teknis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jadi, pemerintah jangan berdusta lagi. Menteri ini ditetapkan juga sekaligus selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Nasional sebagai pengganti Menko Bidang Perekonomian yang tidak perlu ada lagi.

Kemudian, lembaga pendidikan tinggi yang sudah biasa membelajarkan ekonomi pembangunan memberikan pula secara paralel kuliah-seminar tentang pembangunan nasional berdasarkan data yang diperoleh dari risetnya sendiri.

Tekad melaksanakan pembangunan nasional ini kiranya merupakan bukti bahwa di kalangan pemerintah sudah ada "revolusi mental", ide bagus yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo sewaktu berkampanye presidensial.

Daoed Joesoef
Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009462377
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kabinet Semiotika Jokowi (Acep Iwan Saidi)

TANTANGAN pertama Joko Widodo dalam kepemimpinannya adalah membentuk kabinet baru.
Profil kabinet ini tentu harus segar bagi dirinya sendiri sekaligus harus menyegarkan khalayak. Salah satu syaratnya, ia mesti berbeda dari kabinet terdahulu. Ruh keberbedaan kabinet Jokowi penting disambungkan dengan sosok Jokowi sendiri. Jika sebelumnya presiden Indonesia selalu dari kalangan militer dan elite sipil, Jokowi berasal dari "dusun", sipil dari keluarga yang bisa dibilang "tidak berkasta". Jokowi adalah "presiden pinggiran".

Bertolak dari pinggiran
Berdasarkan hal itu, "pinggiran" bisa dijadikan sebagai basis epistemologi penyusunan kabinet. Hal ini penting bukan semata-mata Jokowi berasal dari "ruang marjinal" sedemikian, melainkan karena salah satu misi kepemimpinan Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam semiotika pembangunan, pinggiran bukan sekadar tempat di tepian, melainkan situs yang selalu diabaikan, tempat pemerintah selalu absen. Ekonomi kerakyatan, misalnya, salah satu contoh penting. Rakyat dalam frase ekonomi kerakyatan adalah pusat semiotika pinggiran yang dilupakan.

Dengan demikian, "pinggiran" adalah "ruang kunci", tempat Jokowi akan bertolak ke tengah di mana visinya dicanangkan. Menarik jika hal ini kemudian dihubungkan dengan pinisi yang dipilih Jokowi sebagai podium pidato pertama setelah penetapannya sebagai presiden terpilih. Secara semiotik, pinisi bukan semata indeks yang menunjuk pada ihwal kelautan sebagai program penting pembangunan, melainkan juga titik berangkat menuju ke arah visi tadi. Visi bukanlah isapan jempol semata, melainkan "cita-cita ideologis" yang perwujudannya membutuhkan perjuangan. Ia berkelindan di tengah samudra, di antara gemuruh ombak yang acap dibungkus badai.

Lebih jauh, ruang itu sendiri, sebagaimana dikatakan Imannual Kant, tak terbatas pada sesuatu yang fisik, melainkan juga abstrak. Kant mengedepankan illusory space, yaitu ruang imaterial, intuisi manusia, dan secara eksklusif bagian dari dunia pemikiran. Dengan demikian, gagasan merupakan manifestasi ruang. Mengacu pendapat ini, "pinggiran" sebagai ruang adalah metafora ide. Di sinilah kemudian bisa ditemukan relevansinya dengan kata kunci lain yang diusung Jokowi, revolusi mental.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejauh ini mental adalah soal pinggiran. Dalam setiap program pembangunan pemerintahan sebelumnya, aspek mental kurang mendapat perhatian, bahkan dilupakan. Pembangunan mental (karakter) memang acap disebut dalam berbagai pidato. Namun, belum tampak laku konkret perwujudannya. Bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diandaikan sebagai institusi yang mampu "mengelola mental" justru mengalami permasalahan mental.

Keluar dari konvensi
Bergerak dari pinggiran sebagai ruang fisik dan gagasan (mental) demikianlah, hal-hal konvensional menyangkut teknis-operasional mesti didefinisikan ulang. Sebut misalnya istilah profesional yang sering dilontarkan Jokowi mengenai calon menteri dan kabinetnya. Apa yang dimaksud profesional?

Hemat saya harus dirumuskan definisi baru tentangnya. Bahwa profesional bukan semata predikat yang dilekatkan pada seorang yang ahli di bidangnya yang secara mental ditambahkan sebagai sosok "bersih". Hal ini penting karena banyak pakar bersih, tetapi hanya bisa bekerja sendiri. Juga banyak praktisi cakap dan jujur, tetapi tak mampu menularkan kecakapan dan kejujurannya kepada pihak lain. Seorang menteri profesional haruslah inspiratif, memiliki aura untuk menggerakkan pihak-pihak yang berhubungan dengannya agar berpikir dan berkarya.

Pada aspek kesiapan untuk bersedia memulai bekerja dari pinggiran, sosok Jokowi sendiri contoh tepat. Ia disukai rakyat sebab ia memulai pekerjaannya dari situs-situs rakyat. Para pembantu Jokowi jelas harus mengikuti langkah ini. Jika kita menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang antitesa, semua menterinya juga harus menteri antitesa. Dalam konteks ini, karakter Jokowi harus jadi pengikat (ruh) sehingga "bangun-struktur" kabinet jadi kuat dan padu (kohesif).

Kabinet semiotika
Di samping aspek kekohesifan demikian, kabinet juga harus koheren, yakni berjalan seirama dalam kesinambungan. Aspek inilah yang tidak tampak pada kabinet-kabinet sebelumnya. Memang dikenal kementerian yang mengoordinasi beberapa bidang (menko), tetapi tampaknya hal itu hanya sebatas administratif. Pada tataran substansi tidak terlihat koherensi. Setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri. Padahal, mengelola pariwisata, misalnya, tak mungkin berhasil tanpa mengurus lalu lintas. Usaha-usaha mengatasi kemacetan lalu lintas tidak pernah bisa dilepaskan dari kebijakan tata kota, dan seterusnya.

Alih-alih terbentuknya koherensi antardepartemen, yang sering terjadi justru pertentangan. Kebijakan penataan lingkungan hidup bukankah sering bertentangan dengan kebijakan pengembangan wilayah permukiman, juga izin pembangunan gedung-gedung komersial. Ini jelas bukan hanya bertentangan, melainkan bertabrakan. Tabrakan macam ini juga terjadi pada level teknis macam pengelolaan transportasi darat. Di satu sisi pemerintah berbusa-busa bicara tentang cara mengatasi kemacetan lalu lintas, tetapi pada saat yang sama dikeluarkan kebijakan tentang mobil murah.

Runyamnya, tabrakan demikian bahkan acap terjadi dalam satu kementerian. Ambil contoh Kemdikbud. Kebijakan bidang kebudayaan pasti memutlakkan keberagaman. Artinya, sistem kebudayaan mestilah mewadahi keberagaman. Pendidikan tentu harus selaras dengan keberagaman tadi. Namun, sistem pendidikan kita justru berbasis keseragaman, satu paham yang jelas berseberangan. Meminjam istilah psikologi, saya menyebut kementerian ini kementerian skizoprenik. Ia mengalami keterbelahan karakter dan kesimpangsiuran orientasi. Maka, bagaimana mungkin pendidikan bersama kebudayaan bisa berkembang jika "tubuh" departemennya sendiri mengidap penyakit itu.

Bertolak dari kasus-kasus seperti di atas, bukan "profesionalisme individu" semata yang harus diperhatikan Jokowi, melainkan pembentukan "gestur kabinet sebagai sebuah tubuh yang kohesif dan koherensif". Melalui berbagai metode seleksi, para menteri profesional dalam pengertian di atas pastilah merupakan individu pilihan yang mumpuni. Individu-individu seperti ini biasanya sudah tak perlu lagi dikelola. Mereka hanya butuh dikurasi. Dengan kata lain, konsep kepemimpinannya bukan lagi pemimpin sebagai manajer, melainkan sebagai kurator atau sebagai dirigen—meminjam istilah Aat Suratin. Di bawah komandonya, Sang Dirigen menciptakan musik dengan satu nada dasar yang padu (kohesi) dengan berbagai variasi dan improvisasi irama yang bertaut (koheren) sehingga tercipta sebuah aransemen yang indah.

Saya ingin menyebut kabinet dengan profil di atas kabinet semiotika, sebuah "institusi" yang dibangun oleh relasi berbagai tanda yang meneguhkan makna dengan dua pesan: ke dalam sebagai kabinet berkarakter, ke luar sebagai "pasukan" yang berwibawa. Kabinet seperti inilah yang bisa mengantarkan kepemimpinan Jokowi kepada cita-cita revolusi mental yang bermuara pada Trisakti Soekarno, yakni membangun Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Acep Iwan Saidi
Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009672025
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Kanada Pun Tak Bebas dari Teror (Kompas)

TIDAK  ada satu negara pun di dunia yang terbebas dari aksi terorisme. Bahkan, Kanada yang terletak jauh di utara pun tidak terkecuali.
Hanya beberapa jam setelah Kanada menaikkan level ancaman terornya, Rabu (23/10), seorang terduga teroris menembak seorang tentara hingga tewas dan melukai tiga lainnya di Ottawa War Memorial, Kanada.

Terduga teroris bersenjata laras panjang itu kemudian melarikan diri ke gedung parlemen, di dekat Ottawa War Memorial, dan tewas di tempat dalam baku tembak hebat dengan polisi. Walaupun orang bersenjata tersebut telah tewas tertembak, suasana di ibu kota Kanada itu tetap dalam kewaspadaan yang tinggi sepanjang hari itu.

Perdana Menteri Kanada Stephen Harper mengungkapkan, dua hari sebelum penembakan di Ottawa, juga terjadi penembakan terhadap seorang anggota angkatan bersenjata Kanada hingga tewas di Quebec.

PM Harper mengatakan, Kanada tidak terintimidasi atas dua peristiwa itu. Kanada akan tetap memperdalam keterlibatannya dalam perang melawan kelompok militan bersama-sama dengan negara-negara sekutu.

Ia menegaskan, "Tidak ada tempat perlindungan yang benar-benar aman. Kanada pun tidak." Penegasan Harper itu benar. Pada saat ini, tidak ada satu negara pun yang benar-benar aman untuk dijadikan tempat berlindung. Seberapa pun jauhnya letak sebuah negara dari pusat kekerasan di Timur Tengah, tetap saja bahaya terorisme mengintai negara itu.

Akhir September lalu, di Australia, negara yang terletak jauh di selatan pun terkena teror. Dua perwira polisi ditusuk oleh terduga teroris. Salah satu polisi itu langsung menembak terduga teroris hingga tewas di tempat.

Peristiwa penembakan di Kanada itu dianggap sebagai peristiwa yang menyedihkan. Wali Kota Ottawa Jim Watson menyebut penembakan itu sebagai peristiwa yang menyedihkan dan tragis, baik bagi kota Ottawa maupun bagi Kanada.

Namun, kita merasa lega karena aksi terorisme itu tidak membuat pemerintah di Ottawa dan Canberra terintimidasi dan terdorong untuk membatasi kebebasan orang bergerak di dalam negeri, terutama dari kalangan minoritas yang dicurigai. Apalagi di Kanada, PM Harper mengungkapkan, pelaku penembakan teroris di Ottawa yang tewas itu adalah seorang pemuda keturunan Aljazair yang lahir di Kanada.

Kita berharap Kanada akan menyikapi aksi penembakan itu seperti Australia. Menanggapi aksi terduga teroris itu, para pemimpin agama di Australia langsung berkumpul dan bersama-sama menyerukan kepada semua warga untuk menahan diri dan tetap menjaga harmoni. Dan, yang paling penting, kita tidak boleh membiarkan emosi mengambil alih akal sehat.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009690446
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA: Mobil Dinas DPRD Riau (Kompas)

PROVINSI  Riau contoh bagus ketidakpedulian yang ditampilkan elite politik, eksekutif, dan legislatif dalam penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan.
Beberapa faktor memperkuat asumsi di atas. APBD Perubahan 2014 senilai Rp 70 miliar untuk 65 anggota DPRD, dengan ketuanya dua mobil senilai Rp 4,9 miliar. Dua gubernur sebelumnya, Rusli Zainal dan Saleh Djasit, terpidana korupsi, diikuti gubernur petahana Annas Maamun, pun tertangkap tangan kasus suap.

Adagium jabatan itu membawa kehormatan sekaligus tanggung jawab (noblesse oblige) dinodai. Nafsu serakah untuk kepentingan diri menutup pintu bagi kepentingan rakyat. Jabatan publik ditempatkan sebagai sarana memperkaya diri. Sikap melik nggendong lali menutup rapat bagi berkembangnya etika publik.

Dalih sudah sesuai aturan dalam kasus mobil dinas DPRD Riau, pembenar penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang tidak pro rakyat. Dari sisi sistem penganggaran tidak ada yang salah. Tetapi, berlaku pemeo yang benar tidak selalu pada tempatnya, sing bener belum tentu pener. Tidak salah sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi salah secara etis penyalahgunaan kewenangan.

Mengingatkan perilaku menyimpang pejabat publik tidak cukup dengan etika kekuasaan, etika keagamaan, atau berbagai cara penyadaran bersama. Penegakan hukum atas penyalahgunaan kewenangan yang sifatnya pelanggaran legal (hukum positif) relatif lebih mudah, berlaku untuk kasus-kasus yang termasuk kategori korupsi.

Akan tetapi, penegakan hukum yang sifatnya lebih sebagai kesadaran internal, contohnya kasus mobil dinas DPRD Riau, butuh proses lama. Semakin dirasakan sebagai hak privilese dan sesuai aturan, semakin sulit diingatkan tentang penodaan kepercayaan rakyat. Dengan impunitas yang mudah dinikmati pelaku kejahatan positif, korupsi misalnya, semakin sulit inkulturasi rasa bersalah.

Kita apresiasi jasa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus yang ditemukan dan dikuak ke permukaan berlanjut ke pengadilan, selain merepresentasikan prinsip "yang berbuat wajib bertanggung jawab", sekaligus juga edukasi bagi berkembangnya etika publik. Jabatan dan kewenangan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Kita bangun bersama kejujuran, etika bersih, yang jauh dari sikap penyalahgunaan kepercayaan publik, menjadi kebajikan umum yang harus dimiliki pejabat, dan menyatu sebagai bagian integral posisinya sebagai pejabat publik.

Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan kita bersama harus terus berusaha membangun sikap pejabat publik. Hukumnya wajib, dalam arti pejabat publik mematuhi prinsip etika publik, dan bukan animal laborans.

Kita sesalkan sikap tidak pro rakyat seperti dalam kasus mobil dinas DPRD Riau, yang senapas dengan tiga gubernur sebelumnya yang tersangkut urusan korupsi. Dalam kasus mobil dinas, yang berlaku adalah "ora ilok", tidak pantaslah, jadi tolong ditinjau kembali!

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009688829
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kamis, 23 Oktober 2014

Industri Pangan Hadapi MEA 2015 (Adhi S Lukman)

PEMERINTAHAN baru membawa euforia perubahan.
Salah satu perubahan yang diharapkan direalisasikan adalah penguatan industri pangan dalam menunjang kedaulatan pangan dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.  

Harus disadari bahwa sparring partner kita saat ini adalah pasar global yang terintegrasi, bukan pertikaian/persaingan di dalam negeri. Perlu menyatukan semua pemangku kepentingan agar bersama bisa memenangi pasar.

Momentum sangat membangkitkan  harapan  kita semua, dalam silaturahim DPR bersama Kadin Indonesia/Asosiasi Dunia Usaha pada 16 Oktober 2014, Ketua DPR mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan fokus pada pembangunan ekonomi menghadapi pasar global.

Harmonisasi industri
ASEAN merupakan pasar yang cukup besar. Kawasan ini menyumbang 8,7 persen populasi dunia dan 3,1 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Indonesia dengan penduduk sekitar 250 juta menjadi pasar terbesar ASEAN, yakni sekitar 45 persen. Bersamaan dengan MEA, kita menghadapi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) yang terdiri atas ASEAN+6 (Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

RCEP merupakan pasar regional terbesar, menyumbang 47,2 persen populasi dunia dan 28,8 persen PDB dunia. Inilah yang akan kita hadapi setahun lagi, bisa menjadi peluang atau bahkan sebaliknya tantangan.

Salah satu target MEA 2015 di bidang ekonomi adalah pasar tunggal dan basis produksi , menjadikan ekonomi  kompetitif di regional, kesetaraan pembangunan ekonomi, serta integrasi menuju ekonomi global. Namun, tantangan sangat besar karena ada gap besar terbentang, baik di  internal masing-masing maupun antarnegara ASEAN.

Di sektor industri pangan masih ada gap  regulasi, standar keamanan pangan, registrasi produk, standar label dan nutrisi, sertifikasi ekspor-impor, dan lain-lain. Demikian pula definisi ukuran usaha,  masih banyak perbedaan, terutama usaha kecil menengah (UKM).

Di Indonesia definisi UKM juga masih ada perbedaan. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang  Pajak Penghasilan. Padahal, hampir di semua negara ASEAN, jumlah  UKM rata-rata di atas 97 persen meskipun kontribusi output-nya kecil. Misalnya, di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (2013), industri pangan menengah-besar sebanyak 6.200 dan industri pangan kecil-mikro sebanyak 1.054.398, belum termasuk yang tidak terdaftar.

Langkah harmonisasi sedang dilakukan di tingkat SOM/SEOM, untuk pangan di bawah ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality/Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ/PFPWG).

Perkembangan saat ini telah diidentifikasi antara lain: prinsip umum pengawasan pangan; penunjukan laboratorium rujukan ASEAN; pedoman tentang: audit dan sertifikasi Sanitasi Pangan/HACCP, harmonisasi Sistem Inspeksi Ekspor Impor Pangan, Persyaratan Sanitasi Pangan. Masih dalam proses seperti Penilaian Risiko Keamanan Pangan dan Skema Fasilitas Perdagangan (termasuk ASEAN Single Windows).

Juga telah disepakati pelaksanaan standar keamanan pangan untuk kategori produk di bawah Harmonized System 16-21, termasuk  persyaratan bahan tambahan pangan dan kontaminasi logam berat. Dan sedang berlangsung pembahasan persyaratan kemasan pangan dan penyesuaian Codex Standard. Tantangan terbesar bagi Indonesia, khususnya UKM, adalah menyiapkan diri menghadapi implementasi standar itu.

Kolaborasi tiga pihak
Perlu langkah strategis kolaborasi pemangku kepentingan agar integrasi pasar bisa dicapai. Kolaborasi seperti kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership) perlu didorong untuk membantu percepatan. Di ASEAN, terbentuk ASEAN Food and Beverage Alliance (AFBA) tahun 2013, aliansi asosiasi industri pangan  yang berkolaborasi dengan ACCSQ/PFPWG untuk percepatan harmonisasi. Demikian pula Lifting  The Barriers Initiatives (LTBI) merupakan inisiatif swasta ASEAN Business Club Forum–AFBA–Food Industry Asia–CIMB ASEAN Research Institute untuk identifikasi hambatan menuju MEA.

Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN selayaknya memulai gerakan/inisiatif sejenis  tingkat nasional untuk mengatasi ketertinggalan. Peran G(overnment) dibutuhkan dalam regulasi, standar, dan pengawasan, tetapi tidak mengabaikan pelaku usaha untuk berdaya saing, demikian pula perlindungan konsumen serta keamanan dan kesehatan masyarakat. A(cademic) diharapkan bersinergi mendukung pelaku usaha berinovasi dan meningkatkan daya saing.

Dari sisi pasokan,  B(usiness) perlu kepiawaian berinovasi, kreasi pasar, meningkatkan daya saing, dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Sebaliknya, C(onsumers) mengimbangi menjadi konsumen cerdas, agar mendorong pelaku usaha memenuhi kebutuhannya dengan produk bermutu, aman, sehat, sesuai keyakinannya, serta berbudaya bangga produk Indonesia.

Beberapa negara berhasil melaksanakan ini, seperti Jepang dan Korea Selatan. Di ASEAN, Malaysia dan Thailand mem promosikan "Product of Malaysia, Product of Thailand…". Kebanggaan akan produk Indonesia menjadi tantangan besar pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla, sejalan dengan revolusi mental, dan bisa menjadi awal Gerakan Revolusi Mental menjelang MEA.

Kolaborasi harus diwujudkan agar Indonesia tetap berperan dan diakui dunia, mempunyai produk berdaya saing tinggi, serta eksistensi pelaku usahanya, khususnya UMKM, tetap bisa dijaga di tengah penerapan standar keamanan pangan yang ketat. Di tingkat pelaku usaha, harus mengikuti perkembangan standar global dan memenuhinya agar bisa menjual produknya di pasar global, terus berinovasi, meningkatkan daya guna, serta tepat sasaran. Pekerjaan rumah pemerintah baru masih setumpuk, tetapi harus dibuat prioritas agar tak terjebak fenomena "semua mau dikerjakan, akhirnya semua tak terselesaikan".

Harmonisasi, sinkronisasi dan evaluasi regulasi serta peningkatan kerja sama antar-lembaga/kementerian dan/atau pemda. Banyak UU atau regulasi sudah dihasilkan, bahkan terkesan over regulated, banyak tumpang tindih, bertabrakan satu sama lain. Implementasinya "jauh api dari panggang", bahkan banyak yang belum ada peraturan pelaksanaannya. Perlu pemetaan dan rekonsiliasi data serta science-based evidence sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan nasional yang tepat.

Mendorong penguatan pelaksanaan dan pengawasan keamanan pangan agar Indonesia tak tertinggal dari negara ASEAN lain, karena tahap awal integrasi ASEAN akan menerapkan standar keamanan pangan. Termasuk di dalamnya penguatan sarana/prasarana penunjang  terkait, seperti laboratorium uji, lembaga sertifikasi produk, dan lembaga sertifikasi kompetensi. Sektor UMKM perlu dibantu agar bisa mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Kebijakan antarsektor seperti ketenagakerjaan, infrastruktur, logistik, energi, dan fiskal perlu keberpihakan pada usaha dalam negeri tanpa mengabaikan ratifikasi perjanjian internasional. Terakhir, mendorong Gerakan Bangga Produk Indonesia secara masif dan intensif sebagai bagian revolusi mental untuk membangkitkan industri dalam negeri dan akhirnya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sendiri.

Adhi S Lukman Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Primer Pertanian Kadin Indonesia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009633750
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Menanti Menakertrans Pemberani (Rekson Silaban)

KEBIJAKAN ketenagakerjaan pada lima tahun terakhir tidak memunculkan terobosan baru dalam persoalan ketenagakerjaan. Tuntutan buruh dan pengusaha sering direspons dengan cara populis sehingga kebijakan yang dibuat tidak bisa dijalankan karena bertentangan dengan perundang-undangan.
Seperti saat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merespons tuntutan buruh menghapus buruh alih daya, dengan mengeluarkan Kepmenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, yang membatasi penggunaan tenaga kerja alih daya hanya untuk lima jenis kegiatan. Kepmenakertrans ini disambut gembira buruh, tetapi ditentang Apindo. Namun, keduanya sadar kebijakan ini tidak bisa diimplementasikan karena secara teknis sulit dilakukan. Kepmenakertrans ini membuat mekanisme, untuk menentukan jenis pekerjaan alih daya harus mendapat rekomendasi dari asosiasi bisnis. Mayoritas jenis pekerjaan tak memiliki asosiasi akibatnya rekomendasi pun tak pernah ada. Praktik penyimpangan buruh alih daya tetap berjalan seperti semula, business as usual.

Contoh kedua, saat pemerintah merespons kemarahan Apindo akibat kenaikan upah minimum yang cukup tinggi tahun 2013. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 yang isinya membuat pembatasan upah sesuai dengan kerentanan sektor. Sekalipun sesungguhnya Inpres ini melanggar UU No 13/2003, untuk meredam gejolak pebisnis, inpres terpaksa dibuat. Seperti dapat diduga, inpres ini tidak bisa diterapkan karena rujukan hukumnya yang lemah.

Contoh ketiga, tuntutan buruh untuk memperbaiki pengawasan ketenagakerjaan dengan melibatkan tripartit direspons dengan mengeluarkan kepmenakertrans baru dengan membentuk dewan pengawas tripartit nasional. Namun, lagi-lagi lembaga ini tak bisa berjalan karena hanya berfungsi sebagai dewan konsultatitf, tetapi tak jelas fungsi dan wewenangnya dalam mencegah penyimpangan hukum ketenagakerjaan.

Pekerjaan rumah mendesak
Dalam praktik selama ini, Kemenakertrans sebenarnya hanya mengurus soal kecil dalam urusan ketenagakerjaan, yaitu penempatan, pengawasan, dan menjaga hubungan industrial yang damai. Masalah penciptaan lapangan kerja bukan domain langsung kementerian ini. Pekerjaan utama Kemenakertrans adalah memastikan hubungan kerja buruh dan majikan berlangsung adil, peraturan perundang-undangan diawasi dengan ketat, konflik industrial bisa diatasi dengan mekanisme cepat untuk menghindari mogok, memberikan pelatihan, dan penguatan kapasitas tripartit untuk berunding dengan nalar.

Untuk menakertrans baru kabinet JKW-JK, penulis sarankan agar mulai melakukan pembenahan dari sumber konflik utama yang selama ini menjadi momok hubungan industrial Indonesia. Pertama, tentang mekanisme penetapan upah minimum. Sesuai dengan aturan, penetapan upah minimum 2015 harus diputuskan pada 30 November. Itu berarti hanya satu bulan setelah dilantik jadi menteri akan langsung menghadapi konflik tahunan buruh-majikan. Sistem pengupahan Indonesia sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Perlu direformasi ke sistem yang less-conflict and politicking.

Namun, karena waktunya sempit, menakertrans hanya bisa bergerak cepat mengeluarkan petunjuk pengupahan yang baru sehingga survei upah, perundingan berlangsung lancar. Namun, untuk upah minimum 2016, menakertrans harus menemukan sistem pengupahan yang baru untuk menghentikan seremoni konflik tahunan buruh versus majikan. Sejumlah opsi sudah ditawarkan, termasuk opsi yang sudah lama ditawarkan penulis, mulai dari upah berdasarkan produktivitas, kompetensi, serta usaha kecil dan besar. Yang belum ada adalah keberanian untuk melakukannya.

Kedua, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai Januari 2015. Karena mayoritas pekerja Indonesia adalah unskilled labor (tak terampil) ada kekhawatiran besar, pasar kerja kita akan dikuasai pekerja dari negara lain. Pasar yang dibuka untuk ASEAN terdiri atas lima sektor jasa (transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, turis, dan jasa logistik) serta tujuh sektor produksi (produk pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu). Sementara untuk bidang profesional ada delapan, yaitu perawat, rekayasa, arsitek, tenaga survei, akuntan, pariwisata, praktisi medis, dan dokter gigi).

Menakertrans harus segera menggelar rapat darurat untuk mengantisipasi mengalirnya tenaga kerja asing ke Indonesia, dengan mempersiapkan perlindungan kepada buruh dalam negeri yang rentan kehilangan pekerjaan akibat kompetensi yang rendah. Selanjutnya, dengan melalui kerja sama antardepartemen, memilih segmen unggulan yang dapat menjadi produk unggulan Indonesia untuk bisa memasuki pasar negara lain. Pasar negara lain tak bisa dimasuki apabila tidak memiliki sertifikat sesuai dengan standar mutual recognition agreement (MRA), yaitu sertifikasi kompetensi yang diakui ASEAN. Indonesia harus sebanyak mungkin memperbanyak pelatihan kerja yang sesuai dengan standar MRA. Sehingga, jika pasar ASEAN bisa dimasuki pekerja kita, tekanan pengangguran domestik bisa ditekan.

Ketiga, masalah eskalasi pelanggaran UU ketenagakerjaan sebagai akibat lemahnya pengawasan. Ini adalah isu lama yang tidak bisa diselesaikan sejak sistem pengawasan didesentralisasi. Padahal, menurut penilaian penulis, tidak sulit untuk mencari solusi atas hal ini. Sistem pengawasan harus direformasi dengan melibatkan peran tripartit. Varian sistem pengawasan di dunia ini ada beragam, Indonesia hanya perlu memilih, mengadopsi sebagian atau keseluruhan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan. Namun, kalau tidak ada keberanian mengubah, konflik industrial akan selalu tinggi. Karena instrumen pengawasan sejak awal memang sudah tidak layak, old fashioned, rentan korupsi. Reformasi ini bisa dilakukan dalam periode tahun 2015-2016.

Keempat, tingginya pengangguran dan pekerja informal. Sekalipun dinas tenaga kerja bukanlah yang memiliki otoritas langsung atas kebijakan ketenagakerjaan, disnaker bisa melakukan tugasnya dengan mengurangi tingkat pengangguran sesuai dengan kapasitasnya. Salah satu yang tercepat adalah dengan mengeluarkan aturan pemagangan di semua perusahaan.

Aturan misalnya ditetapkan sebagai berikut: perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 50 diwajibkan menerima pekerja magang sebanyak 2 persen, perusahaan dengan karyawan 100 orang lebih wajib menerima 4 persen, dan seterusnya sesuai dengan kelipatan. Kalau ini dilakukan, setidaknya pengangguran akan turun 600.000-800.000, dengan asumsi ada 30.000 perusahaan dengan skala usaha di atas 50 pekerja. Dengan berbekal pengalaman magang. akan mempercepat mereka masuk sebagai pekerja formal.

Memperketat pekerja asing
Hal lain yang bisa dilakukan untuk menurunkan pengangguran adalah memperketat pengawasan pekerja asing yang berkeliaran di Indonesia. Ratusan ribu pekerja asing mencari kerja di Indonesia dengan legalitas palsu atau hanya dengan visa turis. Menakertrans harus segera menggelar operasi bersama polisi, KPK, dan imigrasi. Serikat buruh bisa memberikan data atas kasus ini di sejumlah perusahaan asing di Indonesia.

Belum lagi misalnya kalau digelar pelatihan masif di berbagai balai latihan kerja (BLK), ini akan ikut menyumbang penurunan pengangguran. Asumsi-asumsi makro yang selama ini dikemukakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 1 persen akan menciptakan lapangan kerja 250.000-300.000 cenderung bias, dan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena bisa saja pertumbuhan terjadi di sektor padat modal, atau sektor keuangan yang tidak memerlukan pekerja yang banyak. Program ini bisa mulai dilakukan pada tahun kedua menakertrans nanti.

Kelima, polemik lama tentang UU No 13/2003. Inilah satu-satunya UU yang aneh di Indonesia. Alasannya: ditolak pengusaha dan buruh walau dengan dimensi berbeda; sudah enam kali diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sampai tidak seorang pun paham isi keseluruhan pasalnya; isinya (lihat: Pasal 157) berbenturan dengan UU SJSN No 40/2004 tentang aturan jaminan pensiun. Sayangnya, UU ini sering di-politicking sehingga pemerintah dan DPR gamang mengubahnya.

Menakertrans baru harus mensponsori perubahan UU ini, setidaknya untuk alasan kejelasan isinya pasal demi pasal setelah putusan MK. Apabila menakertrans tahun depan mengajukan konsepnya ke DPR, paling lambat tahun 2017 UU kontroversial ini akan hilang.

Keenam, pengaturan kebebasan berserikat. Banyaknya serikat buruh di Indonesia telah menjadikan hubungan industrial menjadi buruk. Itu karena kunci dari keharmonisan hubungan industrial adalah peran para aktor yang menduduki lembaga-lembaga tripartit daerah dan nasional. Indonesia adalah negara yang tidak memiliki aturan tentang kriteria untuk menjadi serikat buruh nasional, provinsi, dan daerah. Kalaupun ada, hanya sebatas kewajiban administratif registrasi, seperti memiliki AD/ART, pengurus, kantor, dan mendaftar di kantor disnaker setempat. Namun, tidak mensyaratkan jumlah anggota dan sebaran anggotanya di daerah.

Longgarnya kriteria ini membuat setiap saat lahir serikat buruh baru yang umumnya hasil dari perpecahan. Penulis sudah berulang kali menyarankan agar Indonesia mengikuti international best practices ILO yang menyebutkan, mitra tripartit yang kredibel adalah serikat buruh yang paling banyak mewakili atau the most representatives. Atas dasar itu, menakertrans baru harus segera melakukan dua hal: menetapkan batas threshold untuk menentukan parameter sebuah serikat buruh sesuai dengan tingkatannya (wilayah, sektoral, atau konfederasi). Mirip cara kita menetapkan parpol, UU keormasan. Ada kejelasan menetapkan kriteria menjadi organisasi tingkat nasional.

Setelah kriteria ditetapkan, langsung diadakan verifikasi nasional. Sejak reformasi belum pernah sekali pun verifikasi nasional dilakukan sehingga keberadaan orang-orang di tripartit nasional sering diragukan kebenarannya. Akibatnya, tidak ada satu pun rekomendasi tripartit nasional yang bisa dilahirkan, karena legitimasinya yang rendah. Melalui pengaturan dan verifikasi akan ditemukan mitra pemerintah dan Apindo yang benar-benar the most representatives. Mereka inilah yang berhak mengatasnamakan buruh Indonesia dalam perumusan aturan, UU dan kebijakan lain. Ini mendesak dilakukan karena banyak hal yang segera dirundingkan menakertrans dalam tripartit.

Ketujuh, perumusan besaran uang jaminan pensiun. Sesuai dengan UU SJSN, jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan akan dimulai Juli 2015. Itu berarti menakertrans baru harus segera menggelar perundingan dengan Apindo dan serikat buruh. Isu ini akan sensitif dan memakan banyak waktu perundingan. Apalagi sebagai program baru belum ada pengalaman tripartit dalam menetapkan besaran manfaat pasti yang dimaksud, hitungan aktuaria, pengelolaannya, pengawasan, dan sebagainya. Namun, karena perintah UU, skema pilihan harus diputuskan sebelum batas waktu.

Inilah tujuh area krusial menakertrans baru. Disarankan agar menakertrans membentuk tujuh gugus tugas khusus untuk menggarap satu per satu isu tersebut sehingga bisa selesai dengan cepat. Penolakan dengan beragam alasan akan pasti terjadi, menakertrans tidak boleh takut atas desakan demo atau tekanan politik. Karena saat ini ada momentum yang tersedia dengan munculnya JKW-JK sebagai simbol pemimpin bersih. Jadi, diperlukan menakertrans yang berani karena perubahan tidak pernah ada jika tidak ada yang memulai perubahan.

Rekson Silaban Direktur Indonesia Labor Institute

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009478225
Powered by Telkomsel BlackBerry®