Bidvertiser

TUTORIAL MENYETIR

TUTORIAL MENYETIR
Pormadi Channel

Selasa, 21 Agustus 2018

ARTIKEL OPINI: Sesar Naik Flores (DARYONO)

Lebih dari tiga pekan terakhir, Lombok menjadi berita hangat, nasional dan internasional.

Sebagai pulau tujuan wisata, Lombok yang berdampingan dengan Bali beruntun diteror gempa kuat dengan Magnitudo 6,4, M 7,0, M 6,3, M 5,9, dan M 6,3. Terakhir, gempa berkekuatan M 6,9 yang terjadi pada Minggu malam, 19 Agustus 2018 pukul 21.56.27 WIB, merupakan "gempa baru".

Rangkaian gempa kuat yang melanda Lombok telah merusak ribuan rumah dan menelan korban jiwa ratusan orang.

Lokasi episentrum gempa M 6,9 pada Minggu malam terletak di ujung timur Pulau Lombok. Artinya, ada aktivitas gempa yang bergerak ke arah timur. Gempa ini diikuti sebaran episentrum gempa dan membentuk kluster episentrum ke arah timur (di laut) hingga di sebelah utara Sumbawa Barat. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa gempa yang terjadi merupakan aktivitas "gempa baru" yang berbeda dari gempa M 7,0 pada
5 Agustus 2018.

Meski demikian, antara gempa M 7,0 pada 5 Agustus 2018 dan gempa M 6,9 pada 19 Agustus 2018 memiliki kaitan erat. Munculnya aktivitas gempa baru di ujung timur Pulau Lombok diduga akibat pemicuan gempa yang bersifat statis (static stress transfer) dari rangkaian gempa-gempa kuat di Lombok sebelumnya. Menariknya, rekahan (rupture) batuan yang diciptakan kedua gempa besar tersebut terjadi pada sistem sesar yang sama yaitu sistem Sesar Naik Flores.

Dalam ilmu seismologi, aktivitas kedua gempa semacam ini dapat disebut gempa kembar (doublet earthquakes) mengingat kekuatannya tidak jauh berbeda, lokasi berdekatan dan dalam rentang waktu tidak terlalu lama.

Di kalangan para ahli, gempa yang terjadi di Lombok ini bukan hal aneh. Secara tektonik, letak Pulau Lombok sangat dekat dengan jalur Sesar Naik Flores. Jalur sesar ini sudah beberapa kali memicu gempa besar dan tsunami di Bali dan Nusa Tenggara.

Mengingat perannya sebagai pembangkit serangkaian gempa di Lombok dan sekitarnya, penting bagi kita untuk mengenal Sesar Naik Flores ini.

Sesar naik

Secara tektonik, sesar naik busur belakang merupakan fenomena yang sering ditemukan di belakang zona subduksi lempeng. Sesar Naik Flores terbentuk sebagai reaksi terhadap tekanan yang timbul pada busur Bali dan Nusa Tenggara akibat tumbukan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Jalur sesar aktif yang disebut Flores Back Arc Thrust ini berada di dasar laut.

Warren B Hamilton, pakar geologi-tektonik Amerika Serikat, adalah orang pertama yang meneliti kondisi tektonik Laut Flores menggunakan data profil refleksi. Dalam bukunya, Tectonic of The Indonesia Region, yang terbit 1979, Hamilton mengungkap temuan penting keberadaan sesar di utara Sumbawa hingga Flores yang dikenal sebagai sesar busur belakang (back arc).

Eli A Silver dari University of California Santa Cruz melanjutkan penelitian dengan ekspedisi bahari untuk mendapatkan profil refleksi busur belakang Flores. Ia memperkirakan, sesar busur belakang berlanjut hingga Cekungan Bali di Laut Bali.

Hasil riset yang dipublikasikan pada 1986 berjudul Multibeam Study of the Flores Back Arc Thrust Belt menggambarkan dengan jelas anatomi kerak bumi dan memetakan jalur Sesar Naik Flores di dasar laut. Temuan penting lain adalah bidang sesar bagian utara menyusup ke bawah bidang sesar bagian selatan.

Beberapa peneliti lain berupaya membuktikan bahwa Sesar Naik Flores sudah mencapai utara Bali-Lombok. Hasil penelitian Robert McCaffrey dan John L Nabelek pada 1987 terhadap beberapa gempa signifikan di utara Bali menunjukkan ada patahan naik dengan bidang deformasi yang mengarah utara-selatan.

Studi gempa lokal dan mekanisme pusat gempa menggunakan jaringan seismik digital pertama kali dilakukan Masturyono (1994) dan Daryono (2000). Hasil studi ini juga menunjukkan aktivitas gempa dan bidang sesar yang memiliki kemiripan dengan Sesar Naik Flores.

Indikasi kuat kehadiran Sesar Naik Flores di utara Bali sebenarnya sudah diketahui sejak peristiwa gempa Seririt berkekuatan M 6,6 pada 14 Juli 1976.

Laju pergeseran beberapa segmen Sesar Naik Flores cukup aktif. Berdasarkan data dari buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) serta Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR, segmen sesar paling barat ialah Segmen Bali yang memiliki laju pergeseran 6,95 mm per tahun dengan magnitudo maksimum 7,4. Segmen Lombok-Sumbawa laju pergeseran 9,9 mm per tahun dengan magnitudo maksimum 8,0.

Sementara Segmen Sesar Naik Flores Barat laju pergeseran 11,6 mm per tahun dengan magnitudo maksimum 7,5. Adapun untuk Segmen Sesar Naik Flores Tengah laju pergeseran 11,6 mm per tahun dengan magnitudo maksimum 7,5. Terakhir adalah Segmen Sesar Naik Flores Timur dengan laju pergeseran 5,6 mm per tahun dengan magnitudo maksimum 7,5.

Hasil analisis sementara terhadap data gempa Lombok menunjukkan kaitan dengan aktivitas Sesar Naik Flores. Data sebaran episentrum gempa pembuka, utama, dan susulan serta "gempa baru" membentuk kluster pada arah barat-timur paralel dengan jalur Sesar Naik Flores.

Data pusat gempa dari semua gempa di Lombok saat ini menunjukkan mekanisme sesar naik dengan sudut kemiringan sesar ke arah selatan. Semua aktivitas gempa menunjukkan kaitan dengan aktivitas Sesar Naik Flores.

Setidaknya ada lima gempa kuat dan sebagian memicu tsunami pada busur Bali dan Nusa Tenggara. Catatan tertua adalah gempa berkekuatan M 7,0 yang memicu tsunami di Bali utara dan Lombok pada 22 November 1815. Lalu, gempa kuat M 7,5 di Bima pada 28 November 1836. Gempa M 7,0 juga memicu tsunami di Bali dan Lombok pada 13 Mei 1857.

Selanjutnya, gempa dahsyat berkekuatan M 6,6 mengguncang Seririt, Bali, pada 14 Juli 1976. Parameter tercatat dengan baik karena saat itu kita sudah memiliki jaringan seismograf. Gempa Seririt merusak 67.419 rumah dan menelan korban jiwa 559 orang di Bali. Berikutnya gempa Flores, 12 Desember 1992, berkekuatan M 7,8 memicu tsunami dan menelan korban jiwa lebih dari 2.500 orang. Terakhir adalah gempa kuat di Lombok yang masih terjadi gempa susulannya.

Catatan gempa kuat dan tsunami masa lalu di atas menjadi bukti akan aktifnya Sesar Naik Flores. Ke depan, potensi gempa di kawasan utara Bali hingga Nusa Tenggara yang bersumber dari Sesar Naik Flores tetap ada dan patut diwaspadai.

Mengambil pelajaran

Pelajaran dari peristiwa gempa Lombok menjadi dasar menata strategi mitigasi ke depan. Korban luka dan meninggal ternyata bukan disebabkan oleh gempa, melainkan akibat bangunan roboh menimpa penghuninya.

Melihat banyaknya bangunan rumah yang rusak, penting ada upaya nyata dan serius dalam merealisasikan bangunan tahan dan aman gempa. Jika tidak, setiap terjadi gempa kuat, masyarakat akan terus menjadi korban.

Kapan akan terjadi gempa, kita belum mampu memprediksi, tetapi kita harus siap menghadapinya. Sosialisasi mitigasi dan edukasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar kita dapat hidup harmoni dengan alam.

Daryono Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG

Kompas, 21 Agustus 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Ihwal Hari Pers Nasional‎//Jaka Mentom (Surat Pembaca Kompas)

‎Ihwal Hari Pers Nasionl

Tulisan Tribuana Said, "Mengapa Hari Pers Nasional 9 Februari" (Kompas, 28/7/2018), membuka kembali ingatan tentang sejarah, khususnya latar tentang Hari Pers Nasional. Bagi mereka yang mengaku wartawan (muda), ini merupakan cakrawala pengetahuan sejarah.

Tak usah saya rincikan. Bacalah tulisan Tribuana Said itu. Bukankah syarat utama menjadi wartawan profesional menguasai sejarah? Tulisan para wartawan koran mainstream tentang peristiwa hangat selalu disertai dokumentasi fakta sejarah.

Tak usah jauh-jauh, dalam kurun Asian Games Jakarta-Palembang 2018, tulisan tentang partisipasi Indonesia di ajang pesta olahraga Asia itu selalu dilengkapi data sejarah. Tulisan demikian jadi par exellence. Yang beginicita-cita wartawan profesional di mana pun.

Maka, kalau ada organisasi ataupun perseorangan yang masih mempertanyakan mengapa Hari Pers Nasional 9 Februari, ini hanya akan berdebat hal tak bermutu dan menghabiskan waktu. Sekarang banyak soal media yang perlu pemikiran cerdas, di samping merosotnya mutu wartawan itu sendiri.

Setelah reformasi, 36 organisasi wartawan berdiri di luar PWI. Banyak informasi melimpah. Perlu penyaringan karena wartawan adalah profesi intelektual yang bekerja untuk kepentingan publik, bisa mengontrol kekuasaan (tidak seperti DPR mengontrol sambil menawarkan wani piro) bak politikus yang sibuk menuding-nuding mencari-cari kesalahan orang untuk mengelabui sejarah.

Menjadi wartawan pada zaman Orde Baru harus pandai berselancar memakai otak, bukan mengandalkan otot, sehingga tulisan mengenai sasaran. Pada zaman digital ini, kebebasan pendapat menemui eranya. Publik punya banyak pilihan sehingga bisa memilah-milah mana berita sampah mana berita bermutu.

Tugas mulia menanti wartawan muda untuk usaha mencerdaskan bangsa. Jangan lagi mengurusi hal ecek-ecek, seperti memperdebatkan Hari Pers Nasional
9 Februari yang malah bisa menimbulkan perpecahan di antara slagorde wartawan sendiri.

Sekali lagi jangan, supaya kami wartawan senior punya kebanggaan kepada generasi penerus kami.

Ign Sunito, Wartawan; Tinggal di Bintaro, Tangsel, Banten

 

Jaka Mentom

Jembatan penyeberangan orang di Bundaran HI sudah dienyahkan. Sementara penggantinya belum rampung dibangun, disediakan pelican crossing. Harfiah pelican crossing berarti penyeberangan pelikan, sejenis unggas. Namun, yang menyeberangi jalan di lokasi itu bukan kawanan unggas, melainkan orang, pejalan kaki.

Konon, nama penyeberangan itu semula pelicon crossing, dan pelicon ialah akronim dari pedestrian light-controlled. Jadi, pelicon crossing berarti "penyeberangan pejalan kaki yang diatur dengan lampu".

Entah siapa yang mulai memelesetkan pelicon jadi pelican.

Barangkali pelican lebih sedap didengar dan dirasakan. Mungkin juga karena unggas pelikan lebih serasi dengan zebra. Mamalia sejenis kuda, yang loreng hitam-putih, itu dijadikan kata benda penyifat dalam istilah majemuk: zebra crossing, penyeberangan zebra.

Nama/istilah dalam bahasa Inggris —pelican crossing— itu sebaiknya kita carikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Saya tawarkan dua alternatif untuk kita pilih salah satu, atau dapat pula kita tolak kedua-duanya. Di bidang peristilahan/penamaan, pengguna ialah raja, dan di sini penggunanya ialah kita semua, penutur bahasa Indonesia.

Alternatif pertama ialah penyeberangan angsa. Ini adalah terjemahan pelesetan dari nama pelican crossing. Alternatif kedua ialah penyeberangan pejalan kaki memencet tombol.

Agar singkat, sebutan itu kita jadikan akronim: jaka mentom. Jadi, pelican crossing kita padankan dengan penyeberangan jaka mentom. Nah, bagaimana kedengarannya?

L Wilardjo, Salatiga, Jawa Tengah

Kompas, 21 Agustus 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: RAPBN dan Pembangunan Manusia (Kompas)

Rancangan APBN 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna DPR memberi penekanan pada sumber daya manusia.

Penekanan RAPBN yang disampaikan Presiden pada Kamis pekan lalu adalah tepat waktu dan bijaksana. RPABN ini dirancang setelah pembangunan infrastruktur secara masif selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Infrastruktur yang sudah terbangun tidak banyak gunanya jika tidak dapat dimanfaatkan maksimum oleh manusianya sebagai subyek pembangunan agar memberi efek berganda eksponensial sehingga Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara maju.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Indonesia merdeka adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Kita telah melaksanakan pembangunan infrastruktur fisik dan terus membangun infrastruktur ekonomi. Kini saatnya membangun infrastruktur sosial, yaitu membangun manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Ukuran pembangunan manusia yang disepakati masyarakat dunia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Indonesia terus membaik, tahun 2017 besarnya 70,81. Namun, negara-negara lain juga terus membangun sumber daya manusia mereka. Di ASEAN saja, IPM kita masih bukan yang terbaik.

Kita saat ini tengah berada dalam periode bonus demografi dan puncaknya pada tahun 2034. Jika kita tidak dapat memanfaatkan penduduk usia kerja produktif sebaik-baiknya, Indonesia sulit menjadi negara kaya meskipun masuk di dalam 16 negara dengan ekonomi terbesar diukur dari produk domestik bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merancang RAPBN 2019 yang menekankan pada pembangunan manusia dengan meningkatkan anggaran untuk kesehatan, termasuk program kesehatan masyarakat, dana alokasi khusus, dan Keluarga Berencana. Dalam pendidikan, Menkeu telah menginisiasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; melalui program beasiswa untuk mahasiswa jenjang magister dan doktor dalam bidang keilmuan yang dibutuhkan saat ini. Untuk menurunkan ketimpangan kemakmuran antardaerah, kota-desa, dan antarprofesi, alokasi anggaran dana desa juga ditingkatkan.

Peningkatan SDM tercepat dan terbaik sebetulnya melalui peningkatan akses dan kecukupan pangan bergizi, berimbang, dan beragam sejak manusia masih di dalam kandungan, saat lahir dan tumbuh. Akses pada pangan juga akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan yang masih 162 kematian per 100.000 kelahiran hidup (target Tujuan Pembangunan Milenium sebesar 106). Juga menurunkan jumlah anak balita bertubuh pendek yang masih lebih dari 30 persen dari populasi anak balita.

APBN adalah stimulus penggerak ekonomi. Instrumen negara ini dapat diarahkan menciptakan lapangan kerja berkualitas agar masyarakat memiliki kemampuan melalui hasil kerjanya sendiri mengakses makanan yang baik.

Menteri Keuangan sudah membuat langkah yang baik melalui penyusunan RAPBN 2019 yang memberi penekanan pada SDM. Langkah ini harus diikuti menteri-menteri kabinet lain agar tujuan meningkatkan kualitas manusia bisa terwujud.

Kompas, 21 Agustus 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Seruan Kemanusiaan dari Arafah (Kompas)

Jemaah mengisi wukuf dengan berdoa di bawah tenda-tenda Padang Arafah, Senin (20/8/2018).

Rangkaian ibadah haji mencapai puncaknya dengan wukuf di Arafah, Senin (20/8/2018). Dalam kesetaraan, sekitar 3 juta anggota jemaah haji berzikir dan berdoa.

Dengan berwukuf, jemaah diminta banyak merenung mengenang kehidupan yang telah mereka jalani, berdoa dan memohon ampunan Allah atas kesalahan dan dosa yang telah mereka perbuat, dengan harapan besar Allah SWT mengampuni.

Di negara masing-masing, umat yang saleh tentu taat menjalankan ibadah dan mohon ampunan. Namun, pengalaman di Arafah menjadi momen amat khusus yang dilatarbelakangi suasana dan lingkungan yang demikian khusyuk.

Ibadah haji juga ditandai dengan pelaksanaan kurban, yang diturunkan dari riwayat Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk mengurbankan putra yang amat dicintainya. Allah yang menerima ketakwaan Ibrahim mengganti sang putra, Ismail, dengan hewan kurban.

Mengenang dan merenungkan riwayat agung tersebut telah kita lakukan tahun demi tahun, dengan harapan semakin teballah keimanan kita kepada Allah. Seperti juga ibadah puasa Ramadhan yang berkahnya diuji setelah Ramadhan berakhir, ibadah haji pun kemabrurannya akan terlihat seusai berhaji.

Selain keimanan dan ketakwaan bertambah, ibadah ini juga ditujukan untuk mengasah kepekaan setiap insan yang menjalankannya. Hari Raya Kurban mengajarkan insan untuk bisa berempati, ikut merasakan penderitaan sesama yang kurang mampu dan hidup berkekurangan, serta mau mengorbankan sesuatu yang dicintainya dalam melaksanakan ketakwaan.

Selain merupakan ibadah tahunan, empati ini sebenarnya juga dapat diperluas untuk lingkup dan konteks kekinian. Pertama, meski telah coba diatasi dengan berbagai program dan upaya, faktanya kemiskinan dan kesenjangan tetap ada di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, yang tidak kalah aktual, sering kali—dalam kesenjangan yang masih ada—terjadi pula musibah, seperti bencana gempa yang dialami saudara-saudara kita di Lombok. Terhadap korban bencana alam ini kita juga wajib mengulurkan tangan menolong dan meringankan beban penderitaan. Ini kiranya juga ekspresi merayakan kurban di tahun ini.

Dengan meluaskan empati dan solidaritas sosial, kita merasakan perayaan Idul Adha kini kian penuh makna. Dengan ekspresi seperti itu kita juga secara tidak langsung memupuk rasa kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa, yang tahun depan akan melaksanakan pemilu yang keberhasilannya juga membutuhkan rasa kebangsaan yang kuat.

Kita meyakini, meski ada dimensi individual yang amat kuat pada setiap ibadah, tetap ada juga dimensi keumatan, dan lebih luas lagi dimensi kemanusiaan di dalamnya. Ibadah haji dan pelaksanaan kurban kita yakini mengandung sifat itu, bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari seberapa tekun dan luas kita menjalankan amanah yang ada sesudah ibadah dilaksanakan.

Sementara sesama dan saudara sebangsa masih banyak yang membutuhkan uluran tangan, kian kuatlah gaung pesan dari Padang Arafah. Kita terus doakan semoga keselamatan dan kemabruran mewujud pada saudara kita yang beribadah haji.

Kompas, 21 Agustus 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Demokrasi Jalan Tengah (YASRAF AMIR PILIANG)

Beberapa hari terakhir ini, energi, pikiran, dan perhatian anak bangsa terkuras dalam kasak-kusuk menjaring tokoh-tokoh bangsa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yang nanti akan diusung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Sejumlah tokoh populer—baik dari kalangan politikus, maupun militer, akademisi, tokoh agama, atau pengusaha—menjadi magnet dan pusat perhatian dalam pencalonan, dalam sebuah proses seleksi penuh drama.

Terpilihnya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan bertarung head to head dalam Pilpres 2019 menandai sebuah titik balik dalam kultur demokrasi kita. Jika Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ditandai oleh terbelahnya anak bangsa ke dalam dua kubu pertentangan antagonis yang sangat keras dan brutal, Pilpres 2019 tampaknya akan lebih diwarnai semangat  mencari jalan tengah, dalam bentuk aneka konsensus politik.

Drama pencalonan pemimpin ini pada akhirnya memusat pada keriuhan mencari cawapres untuk (hanya) dua capres karena "terkunci" oleh UU Pemilihan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang ambang batas pencalonan. Klimaks drama ini adalah riuh-rendah diskusi, negosiasi, lobi politik, persuasi, bahkan ijtima para ulama untuk menemukan tokoh-tokoh yang pantas. Namun, proses perundingan dan negosiasi yang alot, ketat, dan menegangkan akhirnya berujung anti-klimaks, yaitu diambilnya keputusan konsensus "jalan tengah" oleh kedua pasangan.

Politik jalan tengah

Mengerucutnya pasangan capres/cawapres ke kedua pasangan calon merupakan konsekuensi logis dari sistem ambang batas presiden (presidential threshold) yang kita anut, yang mengharuskan dikantonginya 20 persen suara pada pemilu legislatif (pileg) atau 25 persen kursi di DPR.

Di samping itu, survei elektabilitas yang dilakukan berbagai lembaga survei kian mempertegas konvergensi capres ke arah dua nama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sehingga kontestasi politik di antara keduanya layaknya sebuah "pertarungan ulang big match".

Akan tetapi, drama big natch ini ditandai oleh titik balik dalam kultur pemilu demokratis kita. Inilah pertarungan ulang pilpres dengan nuansa yang bertolak belakang dari kultur pemilu sebelumnya. Pilpres 2014 ditandai oleh terbelahnya anak bangsa ke dalam dua kubu saling bermusuhan secara brutal, yaitu semacam "pemisahan besar" politik ke dalam kubu Nasionalis vs Agamais atau Pancasilais vs Ekstremis yang bersifat antagonis. Pemisahan besar ini telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa di segala lapisan.

Pilpres 2014 mengikuti kultur kontestasi demokrasi agonistik dalam bentuk ekstrem, dilandasi pandangan dasar politik, bahwa lawan politik dipandang sebagai "musuh" yang harus dihabisi. Ada "yang politik" (the political), karena ada perbedaan dan pertarungan ideologi di antara para kontestan yang ada. Akan tetapi, pertarungan ideologi tumbuh dalam bentuk ekstrem, yaitu memandang lawan politik dari ideologi berbeda sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. (Mouffe, 1993)

Sebaliknya, Pilpres 2019 adalah titik balik dari kultur kontestasi agonistik, ke arah kultur kontestasi demokrasi deliberatif, yang mengutamakan diskusi publik dan komunikasi rasional, demi mencapai konsensus (Habermas, 1985). Namun, konsensus yang dibangun dalam Pilpres 2019 ini juga bersifat ekstrem, di mana kedua pasangan calon sama-sama menghasilkan sintesis ideologi yang sama sebagai konsensus, yaitu Nasionalisme-Agama (Islam), sebagai jalan memenangi pertarungan politik.

Akan tetapi, konsensus politik dalam pemilihan pasangan capres/cawapres tampaknya lebih dilandasi oleh logika pragmatik pemenangan kontestasi, ketimbang visi membangun bangsa ke depan ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu, agak absurd membayangkan pertarungan ideologi di antara dua kubu pasangan calon ini, yang mengusung ideologi politik yang sama. Akibatnya, tak ada lagi ruang bagi politik ideologi karena pertarungan ideologi hanya dimungkinkan apabila ada gagasan antagonis yang ingin dipatahkan.

Terkuncinya penjaringan capres-cawapres oleh sistem presidential threshold telah memaksa para kontestan politik mencari jalan konsensus, yaitu membangun koalisi dengan mencari jalan tengah ideologi yang diusung. Ini karena kesulitan sebuah partai untuk mencapai ambang batas suara atau kursi.

Risiko dari sebuah koalisi adalah mengambangnya ideologi partai-partai yang berkoalisi dikalahkan kepentingan pragmatis temporer untuk memenangi kontestasi politik.

Konsensus moral

Setelah dua pasangan calon yang akan diusung dalam Pilpres 2019 terpilih, tugas besar ke depan adalah memenangi pertarungan politik, untuk mendapatkan penerimaan publik (public consent) yang luas. Bagi Jokowi, batu sandungan sebelumnya adalah kalangan Islam, yang telah telanjur tercitrakan sebagai "kelompok antagonis" atau "berseberangan". Jalan keluarnya adalah "kompromisme", yaitu menyerap ideologi Islam dengan memilih tokoh Islam untuk cawapres, sebagai "senjata moral" dalam pertarungan hegemoni politik. (Gramsci, 1971)

Bagi Prabowo, beban moral macam ini tak ada karena pada Pilpres 2014 ia justru didukung kelompok Islam. Beban berat Prabowo justru beban politik, yaitu merebut kembali citra Islam, yang telah diserap Jokowi dalam perang hegemoni. Jalan yang dipilih juga kompromisme, yaitu dengan memilih tokoh "jalan tengah" bisnis-modernis-agamais, yang diterima di kalangan Islam, seperti Sandiaga Uno. Inilah pasangan calon yang tampil sebagai nasionalis dengan kemasan kental nuansa keagamaan.

Dalam intensitas tertentu, proses pengusungan dua pasangan calon mengikuti kultur demokrasi "jalan ketiga", yaitu cara mengembangkan sintesis lebih tinggi, yang mengambil jalan tengah dari dua ideologi berbeda bahkan bertentangan, menghasilkan semacam ideologi hibrida, seperti Nasionalisme-Agama.

Percampuran hibrida itu masih mempertahankan nilai-nilai dasar kedua ideologi, tetapi dengan melakukan modifikasi terhadapnya. Misalnya, mendamaikan nilai "kebebasan" dengan "keimanan". (Giddens, 1998)

Tugas berat kedua pasangan calon ke depan adalah memenangi penerimaan publik dalam ajang kontestasi politik. Persoalannya adalah bahwa kedua pasangan capres dan cawapres sama-sama membangun amunisi kepemimpinan moral (moral leadership) dari sumber yang sama, yaitu kekuatan Islam, sebagai kekuatan masyarakat madani yang memanifestasikan dirinya melalui aneka gerakan, seperti 212.

Kompromi ideologis justru bermuara pada konsensus ideologi yang sama, yaitu Nasionalisme-Agama, ibarat dua pedagang buah, yang menjual apel yang sama. Karena itu, dalam kontestasi politik Pilpres 2019— kampanye, iklan, dan debat politik—sulit membayangkan pertarungan ideologi politik karena kedua pihak pasti akan mengklaim diri sebagai "nasionalis" dan "agamais".

Ada dua kemungkinan skenario. Pertama, kedua pasangan calon sama-sama menggunakan nalar populis, yaitu mengatasnamakan rakyat untuk melawan musuh bersama: kekuatan asing, kemiskinan, terorisme, dan sebagainya. Kedua, mengedepankan program-program nyata untuk melakukan perubahan dan kemajuan bangsa, yang menyentuh kepentingan masyarakat luas: pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sebagainya.

Politik populisme Islam—dengan mengangkat isu kepentingan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara—tampaknya tak mungkin menjadi isu politik dalam kontestasi Pilpres 2019 karena menjadi kekuatan moral kedua pasangan calon. Sisi positifnya adalah terhindarnya anak bangsa dari keterbelahan, kecuali oleh pemicu lain.

Yang pasti, dalam pasar politik yang diwarnai oleh aneka konsensus politik atau politik jalan tengah, kontestasi politik menjelang Pilpres 2019 memerlukan kreativitas tingkat tinggi dari kedua pasangan calon, agar pesta demokrasi tetap bergairah dan menarik.

Yasraf Amir Piliang Pemikir Sosial dan Kebudayaan

Kompas, 21 Agustus 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.