Selasa, 01 September 2015

Merawat Sekolah Gratis (SIDHARTA SUSILA)

Sekolah gratis selalu memesona. Media cetak dan elektronik gemar mengabarkan sekolah gratis dan aktor pengelolanya.

Sekolah gratis, khususnya sekolah swasta gratis, memang indah dan memesona. Sekolah swasta gratis adalah ekspresi budi dan jiwa luhur pengelolanya. Sekolah semacam ini sungguh- sungguh hanya ditopang oleh empati, panggilan jiwa, dan pengabdian yang sempurna. Dari sekolah swasta gratis semacam ini bakal lahir lulusan yang berbudi luhur karena mereka digodok dalam gelora jiwa pengabdian yang tulus nan lugas.

Penyelenggaraan sekolah gratis bukan berarti tak butuh biaya. Pada edisi 25 Agustus 2015, Kompas menampilkan laporan sekolah gratis pada sekolah swasta di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku.

Sekolah ini didirikan seorang pegiat sosial yang bertugas di Ambon pasca konflik sosial 1999 untuk menampung anak-anak korban kerusuhan. Kegiatan operasional kala itu ditopang lembaga donor dan pemerintah. Artinya, pembiayaan sekolah gratis itu ditanggung lembaga donor dan pemerintah. Hal yang sama sesungguhnya terjadi dengan sekolah negeri gratis saat ini yang pembiayaannya ditopang pemerintah/negara.

Pada sekolah swasta gratis yang dilaporkan Kompas itu, ketika sang aktivis pulang, aktivitas sekolah nyaris terhenti. Agaknya sekolah gratis ini adalah proyek sementara atau darurat. Ketika keadaan darurat selesai, dana penyelenggaraan sekolah darurat pun terhenti. Aktivitas sekolah gratis ini nyaris terhenti.

Dana tak memadai

Seperti ditulis Kompas, sekolah gratis swasta ini kini masih berjalan, tetapi kondisinya tak ideal karena dana penopangnya tak memadai. Gedungnya tak me- madai. Gaji gurunya Rp 150.000 per bulan. Sumber dana gaji guru dari uang BOS; itu pun sering tak mencukupi.

Sesungguhnya untuk menyelenggarakan sekolah gratis yang baik, mantap, dan berkelanjutan niscaya dibutuhkan dana yang tak sedikit. Kecuali kalau sekolah gratis itu diintensikan untuk kepentingan darurat.

Negara adalah penyelenggara sekolah gratis paling ideal. Lewat pengelolaan pendapatan negara, salah satunya pajak rakyat, negara mampu menyediakan dana yang besar untuk menyelenggarakan sekolah gratis yang baik, adil, dan berkelanjutan. Selama negara mengelola uang rakyat dengan baik dan berkeadilan, sekolah gratis yang dikelola negara tetap terselenggara.

Di beberapa tempat ada sekolah swasta gratis yang didanai perusahaan besar atau orang per orang baik lewat uang pribadi maupun dengan menghimpun para donatur. Untuk sekolah semacam ini harus dipikirkan dan dipastikan bahwa sekolah swasta gratis tak akan mengalami kesulitan pembiayaan penyelenggaraan ketika perusahaan penopang bangkrut atau pengelola berganti. Sebab, pada akhirnya peserta didik yang jadi korban.

Pendidikan gratis adalah upaya menjamin terpenuhinya hak dan keadilan mendapat pendidikan. Maka, pendidikan gratis harus mendidik. Penyelenggaraan pendidikan gratis juga harus tetap menjamin kualitas, merawat keutamaan pendidikan dan organisme pendidikan yang telah ada serta terbukti berkualitas.

Tak dimungkiri, banyak orang memanfaatkan kebijakan pendidikan gratis. Misalnya, ada orangtua murid yang menipu dengan menyalahgunakan surat keterangan tak mampu agar dapat mendaftarkan anaknya untuk sekolah gratis. Kebijakan yang diintensikan untuk memartabatkan hidup justru dimanfaatkan oknum dengan cara tak bermartabat.

Ada ungkapan bijak: apa yang diperoleh dengan gampang akan diperlakukan dengan gampang, tetapi apa yang diperoleh dengan susah payah akan dimanfaatkan dengan cermat. Pendidikan gratis harus mengantisipasi hikmat ini. Seorang teman pernah mengamati dinamika pembelajaran di negara dengan pendidikan gratis. Di negara itu pembelajaran di sekolah berbayar lebih baik.

Kebijakan sekolah gratis juga mengusung tema keadilan dan jaminan menentukan nasib lewat dunia pendidikan. Di Yogyakarta (kini kompleks SMA Pangudi Luhur) pada 1917 para misionaris Katolik mendirikan Hollands Inlandsche School (HIS) swasta yang dikhususkan untuk pribumi. Sekolah ini diabdikan demi memperjuangkan nasib pribumi.

Pada waktu itu Pemerintah Belanda mewajibkan peserta didik membayar. Jumlahnya tak sedikit. Akibatnya, hanya kaum kaya dan anak pejabat yang dimungkinkan belajar di sekolah ini. Aturan wajib membayar dibuat agar penguasa dapat mengendalikan nasib kaum pribumi. Di sini kita belajar uang atau pembiayaan sekolah dapat dipolitisasi sedemikian rupa hingga menentukan nasib sekelompok orang atau warga negara. Politisasi pendidikan dengan memainkan uang menghancurkan prinsip keadilan. Itu kejahatan sistematis penguasa.

Kini pemerintah justru meminta sesedikit mungkin uang dari rakyat guna mendapat akses pendidikan. Bagi rakyat miskin, ini tentu sangat menguntungkan. Negara hanya butuh merawat motivasi rakyat agar tak hanya asal sekolah, tetapi pendidikan niscaya mewujudkan hidup lebih baik.

Satu hal yang masih perlu dipikirkan negara adalah bagaimana agar kebijakan sekolah gratis ini sungguh-sungguh adil, khususnya terkait kesejahteraan para pendidik sekolah swasta. Juga menjamin hidup sekolah-sekolah swasta berbayar dengan rekam jejak penyelenggaraan pendidikan yang tulus, humanis, nasionalis, dan berkualitas.

Semoga dinamika pengelolaan pendidikan model penguasa Belanda di masa penjajahan yang berdampak pada nasib murid maupun pendidik tak terulang di masa ini. Semoga tema pendidikan gratis tak pernah menghilangkan nalar sehat kita.

SIDHARTA SUSILA,

PENDIDIK DI MUNTILAN, MAGELANG, JAWA TENGAH

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 September 2015, di halaman 6 dengan judul "Merawat Sekolah Gratis".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Najib dan Gejolak Politik Malaysia (HAMDAN DAULAY)

Najib Razak tampaknya mengalami hari-hari kelam dari karier politiknya seiring dengan semakin derasnya arus demonstrasi yang menuntutnya mundur dari kursi kekuasaan.

Gejolak politik yang melanda Malaysia dengan munculnya demonstrasi besar-besaran merupakan babak baru dalam panggung politik Malaysia.Selama ini sangat jarang terjadi demonstrasi semacam itu di Malaysia karena pengaruh sultan di setiap negara bagian yang dihormati warga.

Kini puluhan ribu rakyat Malaysia turun ke jalan menuntut Najib Razak mundur dari kursi Perdana Menteri karena diduga terlibat kasus megakorupsi 700 juta dollar AS (Rp 9 triliun). Demonstrasi kali ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok oposisi (pembangkang), tetapi juga tokoh-tokoh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sebagai partai penguasa. Bahkan Dr Mahathir Mohamad sebagai tokoh utama UMNO turut bersuara keras, menuntut Najib Razak segera mengundurkan diri.

Persaingan

Selama ini persaingan politik yang sering terjadi di Malaysia adalah antara UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS), terutama dalam memperebutkan massa Melayu dengan isu keislaman. Persainganbanyak menjurus kepada kaidah dan bentuk Islamyang hendak dipaparkan kepada masyarakat. Kedua belah pihak mencobameyakinkan rakyat bahwa perjuangan merekalah yang lebih benar.

UMNO mengalami pergeseran strategi politik seiring dengan dinamika politik di Malaysia. Ketika UMNO berdiri tahun 1946, predikat sebagai partai sekuler begitu melekat. Predikat ini tidak bisa lepas dari sejarah pembentukan partai UMNO, sebagai organisasi bangsa Melayu bersatu yang berjuang untuk Malaysia dengan realitas penduduk yang multietnik dan multiagama.

Sebagai partai yang direstui oleh pemerintah kolonial Inggris dan dengan tokoh-tokoh UMNO yang banyak berlatar belakang pendidikan Barat, partai ini memang semakin kuat bercitra sebagai partai sekuler.

Namun, kebijakan politik yang dibuat Mahathir Mohamad dan juga Abdullah Ahmad Badawi semakin lama semakin Islami sehingga membuat PAS yang selama ini mengusung isu Islam merasa tersaingi. UMNO lewat Abdullah Ahmad Badawi dengan cerdas membawa wacana Islam Hadhari yang moderat dan bisa diterima oleh sebagian besar umat Islam Malaysia.

Pasang surut dukungan politik dialami UMNO/BN (Barisan Nasional) terlihat dari naik turunnya perolehan kursi parlemen pada setiap pilihan raya umum (PRU). Penurunan drastis dukungan politik kepada UMNO/ BN terjadi pada PRU 2013 dengan hanya mendapatkan 140 kursi (63,10%) dari 222 kursi.

Selain PRU 2013, UMNO/BN juga pernah memperoleh kursi parlemen di bawah 75%, yaitu pada PRU 1959, dengan perolehan 74 kursi (71,15%) dari 104 kursi yang ada. PRU 1969, dengan perolehan 95 kursi (66,00%) dari 144 kursi yang ada. PRU 1990, dengan perolehan 127 kursi (70,55%) dari 180 kursi yang ada. Namun, dalam sejarah politik Malaysia, baru pada PRU 2008 UMNO/BN mendapat dukungan paling rendah dari pemilih.

Aspek nilai

Sepanjang 1990-an perdebatan politik tentang Islambanyak menyentuh aspek nilai dan pelaksanaan Islam dan diselaraskan dengan cita-cita Dr Mahathir Mohamad untuk memodernkanmasyarakat Malaysiamelalui dasar perindustrian.

Bagi Mahathir, umat Islam harus banyak melakukan ijtihad untuk mengikuti kemajuan zaman. Kalau umat Islam ingin maju dalam semua aspek kehidupan, konsep Islam tradisional yang diusung PAS selama ini tidak relevan lagi. Untuk itu, Islam harus menyesuaikan diri dengan kemodernan.

Pendidikan umat Islam harus ditingkatkan dalam segala bidang, tidak hanya dalam ilmu keislaman, tetapi juga teknologi. Menurut Mahathir, itulah cara umat Islam untuk maju.

UMNO di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad dan Najib Razak memang memiliki corak dan gaya politik yang berbeda. Mahathir yang memimpin UMNO dan Malaysia selama lebih dari 20 tahun memang telah banyak memajukan dan menyejahterakan Malaysia. Namun, di sisi lain, Mahathir juga dinilai memiliki sisi negatif: otoriter dan dengan berbagai cara menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Tindakan politik Mahathir terhadap Anwar Ibrahim, misalnya, menjadi catatan hitam yang sulit dilupakan rakyat Malaysia.

Kurang stabil

Pasca kepemimpinan Mahathir Mohamad, dengan tampilnya Abdullah Ahmad Badawi dan dilanjutkan dengan Najib Razak, ternyata memunculkan suasana politik yang kurang stabil. Pengaruh UMNO sebagai partai penguasa di Malaysia secara perlahan semakin redup seiring dengan berbagai kasus korupsi yang melanda elite partai.

Kejayaan UMNO semasa kepemimpinan Mahathir Mohamad seolah tidak bisa dipertahankan tokoh-tokoh UMNO berikutnya. Popularitas Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak tidak mampu menandingi Mahathir Mohamad.

Kini gejolak politik yang melanda Malaysia bagaikan prahara yang sulit dipadamkan. Kasus megakorupsi yang melanda Najib Razak barangkali menjadi babak akhir kejayaan UMNO dalam panggung politik Malaysia yang sudah berkuasa puluhan tahun.

Atau, masih adakah tokoh-tokoh UMNO yang kuat, jujur, dan bersih yang diharapkan mampu membawa kejayaan Malaysia seperti yang pernah dilakukan Mahathir Mohamad?

HAMDAN DAULAY,

DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN PENELITI POLITIK ISLAM DI MALAYSIA TAHUN 2006-2011

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 September 2015, di halaman 7 dengan judul "Najib dan Gejolak Politik Malaysia".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ANALISIS POLITIK J KRISTIADI: DPR, Jadilah Manusia Dulu!

Judul di atas adalah petikan pernyataan Kiai Mustofa Bisri (Gus Mus) dalam Tempo.co (28/8). Kutipan agak lebih lengkap: "Pimpinan, anggota DPR, semua yang di atas harus jadi manusia dulu". Menurut Gus Mus, menjadi manusia adalah mengenali dirinya dengan segala sisi-sisi kemanusiaannya sehingga mampu memanusiakan orang lain dan tidak menganggap dirinya sendiri paling benar.

Mengapa harus menjadi manusia dulu? Apakah selama ini makhluk-makhluk bertampang gagah, berpakaian necis, murah senyum, dan beraroma harum semerbak laiknya dewa-dewi penghuni nirwana bukan manusia? Tentu saja mereka manusia. Namun, mungkin belum menjadi manusia yang mampu bertahana (berdaulat) terhadap dirinya sendiri. Mereka belum menjadi manusia yang mampu menyangkal dirinya sendiri (self-denial) mengusir pamrih pribadi, mengendalikan vorasitas (kerakusan), mempergunakan ketajaman nalar, serta daya empati untuk mengendalikan nafsu mereguk kenikmatan kekuasaan.

Padahal, DPR memerlukan manusia yang mampu mengontrol dorongan nafsu serakah, mempunyai kearifan, dan kompetensi penalaran yang benar, sehingga dalam mengelola negara, mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama. Suara kenabian Gus Mus hampir dapat dipastikan bermakna demikian. Kumandang suara kenabian itu merupakan daya getar vibrasi keprihatinan rakyat.

Merosotnya nilai rupiah, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari pasca Lebaran, semakin mencekik rakyat. Oleh sebab itu, memaksakan pembangunan kompleks DPR senilai Rp 2,7 triliun sangat melukai nurani publik. Terlebih prestasi DPR periode 2014-2019 sangat menyedihkan. Sebanyak 39 RUU Prolegnas 2015, belum satu pun berhasil menjadi undang-undang. Kalaupun tiga UU disahkan, dua di antaranya berasal dari perppu dan satu lagi merupakan UU MD3 yang sarat interes anggota Dewan. Berbagai kajian juga menunjukkan partai politik dan DPR selalu bertengger di papan atas dalam penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

Kecaman amat keras terhadap rencana sejenis juga pernah dilakukan tahun 2011. Budayawan (pelukis) Hardi bersama beberapa pelukis lainnya mengekspresikan kekesalan terhadap kejumudan DPR dengan melukis gedung DPR sebagai WC umum. Dalam lukisan yang berlatar belakang atap gedung DPR itu, tergambar banyak patung Sang Pemikir tengah berjongkok seolah-olah buang air besar (Kompas, 28 April 2011).

Harapan simpatik Gus Mus agar DPR berkontemplasi politik perlu direspons dengan tulus dan rendah hati. Sejauh ini alasan pembangunan tujuh proyek itu demi meningkatkan kualitas demokrasi. Pembenaran yang bersembunyi di balik mantra demokrasi dan logika berpikir sesat. Membangun gedung dan alun-alun dianggap sebagai tanda meningkatkan mutu demokrasi hanya memamerkan kedangkalan berpikir.

Argumentasi tersebut menunjukkan meluasnya fenomena pemujaan kedangkalan yang dewasa ini sedang bersemayam di kalangan para elite politik. Pemahaman tentang kriteria kualitas demokrasi merosot menjadi sekadar bangunan fisik disertai simbol-simbol lain yang justru dapat menyesatkan persepsi publik mengenai demokrasi.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan rencana pembangunan yang melawan nalar publik mendapat kecaman dan kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk beberapa pemimpin dan anggota DPR. Pada titik inilah permenungan politik harus menjadi agenda penting. Demokrasi bukan hanya proses dan prosedur, terlebih bukan struktur bangunan apa pun namanya, melainkan nilai-nilai luhur seperti memuliakan perbedaan, merayakan kebersamaan dalam mewujudkan kebahagiaan bersama. Permenungan ulang tahun ke-70 DPR untuk menemukan dan menegaskan bahwa mereka bukan kumpulan "sebuah" manusia, melainkan insan manusia yang mempunyai martabat untuk mampu memberikan dirinya demi kepentingan masyarakat.

Pertanyaannya, bagaimana memanusiakan para anggota DPR yang diidamkan Gus Mus dan masyarakat dapat disemai? Setidak-tidaknya dua jalan perlu ditempuh. Pertama, para kader partai di parlemen harus dibebaskan dari cengkeraman oligarki kekuasaan petinggi partai. Mereka adalah insan manusia yang terpanggil untuk berjuang mewujudkan kesejahteraan umum, bukan petugas partai yang tunduk dan takluk kepada interes elite partai, khususnya ketua umumnya. Banyak kader partai yang memiliki niat luhur, tetapi terbentur dengan praktik kepemimpinan oligarki partai.

Kedua, kader partai harus dimerdekakan dari "kewajiban moral" mencari dana perjuangan partai jika ingin menjadi pejabat publik. Praktik memberikan "upeti" atas nama perjuangan partai banyak menjadi pembicaraan di lingkungan internal partai. Praktik semacam itu juga membuat kader partai merasa miris dan cemas karena pertanggungjawabannya tidak jelas.

Untuk mewujudkan anggota DPR menjadi insan manusia yang bermartabat, diperlukan kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemutus politik. Agendanya, menyusun desain pengelolaan kekuasaan negara yang bermartabat. Dengan demikian, pemahaman mengenai demokrasi tidak sebatas simbol dan retorika, tetapi memuliakan kekuasaan sebagai landasan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

J KRISTIADI, PENELITI SENIOR CSIS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 September 2015, di halaman 15 dengan judul "DPR, Jadilah Manusia Dulu!".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Perguruan Tinggi Agen Perubahan Budaya (HENDRA GUNAWAN)

Pada 1960-an, perekonomian Ghana dan Korea Selatan sangat mirip. Produk domestik bruto kedua negara ini hampir sama, juga porsi ekonomi di antara produk, manufakturing, dan jasa primer.

Bantuan ekonomi yang mereka terima (dari Bank Dunia dan lain-lain) juga setara. Tiga puluh tahun kemudian, Korsel menjadi raksasa industri dengan ekonomi terbesar ke-14 dunia, sementara Ghana tetap seperti semula. Menurut Samuel P Huntington, "budaya memainkan peran besar".

Pada akhir 2005, MT Zen menulis diKompas tentang "Menjadi Bangsa Berdaya". Menurut MT Zen, ciri-ciri bangsa yang maju adalah: (1) berpegang pada prinsip-prinsip etika yang kuat; (2) berdisiplin tinggi; (3) bertanggung jawab; (4) menghormati hukum; (5) menghargai hak warga lain; (6) senang bekerja; (7) bekerja keras untuk menabung dan berinvestasi; (8) berkemauan untuk bertindak hebat; (9) menghargai waktu; dan (10) memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Sejak zaman Babilonia dan Mesir Kuno, iptek memang telah mewarnai peradaban. Tidak ada bangsa yang maju tanpa ditopang penguasaan iptek. Bahkan negara-negara maju tiga abad terakhir adalah negara-negara penghasil iptek, yang memimpin dunia memasuki era ekonomi berbasis iptek. Di sana pulalah perguruan tinggi (PT) besar berdiri.

Peran perguruan tinggi

Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) menyadari bahwa PT adalah tempat mengembangkan iptek. Belakangan, filsuf dan politisi Romawi, Cicero (106-43 SM), berpendapat bahwa PT merupakan tempat untuk "membentuk" manusia.

Di Indonesia, selain pengembangan iptek dan penyelenggaraan pendidikan, ada misi ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat, sehingga muncul istilah Tridarma PT. Sayangnya, kinerja PT kita dalam pengembangan iptek belum signifikan, sementara kiprahnya dalam pengabdian kepada masyarakat masih dipertanyakan. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, PT sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan—sebagaimana dicita-citakan Prof Supomo dan Prof Sunarjo Kalapaking—belum terwujud.

Terkait misi pendidikan pun, kontribusi PT belum optimal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sangat rendah. Laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), IPM Indonesia pada tahun 2014 tak beranjak dari tahun sebelumnya, tetap di posisi ke-108 dari 187 negara yang dipantau, jauh di bawah Singapura (9), Brunei (30), Malaysia (62), dan Thailand (89), tetapi lebih baik daripada Filipina (117), Vietnam (121), Kamboja (136), Laos (139), dan Myanmar (150).

Banyak survei yang mengindikasikan kualitas lulusan dan iptek yang dihasilkan PT Indonesia umumnya masih sangat rendah. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa kualitas program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan PT Indonesia masih sangat rendah. Padahal, kita tentu sepakat bahwa PT mestinya menjadi agen penting dalam pembangunan bangsa.

Menatap masa depan

Mengetahui posisi dan keadaan kita di satu sisi, serta peluang dan potensi kita di sisi lain, pertanyaannya sekarang adalah: kapankah kita dapat menikmati kesejahteraan dan kehidupan bangsa yang cerdas (dan turut melaksanakan ketertiban dunia) sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa? Di mana posisi PT, dan bagaimana seharusnya PT berperan? Siapa yang harus mengawalnya?

Seperti halnya MT Zen, saya membayangkan PT berperan sebagai agen perubahan budaya, dengan tugas utama mengembangkan iptek dan membangun manusia Indonesia yang (1) produktif dan kontributif, (2) memanfaatkan iptek (dalam menyelesaikan berbagai permasalahan), (3) bekerja keras untuk mencapai hasil yang "besar" (great), (4) mengedepankan nalar dalam kehidupan sehari-hari, (5) tak pernah berhenti belajar, (6) memiliki integritas, berdisiplin tinggi, menghargai waktu, bertanggung jawab, menghormati hukum, dan menghargai hak warga lain, serta (7) menjadi sosok panutan bagi masyarakat.

Menurut hemat saya, itulah pekerjaan rumah yang belum selesai dan harus terus digarap perguruan tinggi kita. Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya mesti serius memerhatikan PT yang ada. Siapa yang berkarya di sana? Mestinya tidak bisa sembarang orang bekerja dan/atau mengurus PT.

Saran Jim Collins dalam Good to Greatmungkin dapat diterapkan juga pada perguruan tinggi kita: start by getting the right people on the bus, the wrong people off the bus, and the right people in the right seats. Meminjam kata Daoed Joesoef, jangan mempermainkan perguruan tinggi kita.

HENDRA GUNAWAN,

GURU BESAR FMIPA ITB

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 September 2015, di halaman 6 dengan judul "Perguruan Tinggi Agen Perubahan Budaya".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

KA Cepat: Jepang atau Tiongkok? (BS KUSBIANTORO)

Sangat menarik! Selama tiga hari berturut-turut, 10-12 Agustus 2015, Kompas mengangkat pentingnya peran kereta api sebagai transportasi masa depan.

Namun, peran kereta api (KA) dalam tiga ulasan tersebut sangat berbeda jenis dan karakteristiknya, yakni KA Indonesia (10/8), KA kota (11/8), dan KA cepat (12/8). Mengingat ketiga jenis KA ini sangat berbeda karakteristiknya, termasuk pola pendanaan terkait, tulisan ini akan dibatasi pada pembahasan KA cepat.

KA cepat memiliki keunggulan dengan tingginya kapasitas dan kecepatan, yang pada gilirannya membangkitkan kebutuhan pergerakan baru. Keunggulan ini terutama untuk kota-kota besar. Keunggulan lain adalah penghematan waktu perjalanan, pengurangan biaya operasi kendaraan, pengurangan kemacetan, peningkatan keselamatan, pengurangan kecelakaan,peningkatan akses ke tenaga kerja serta sumber daya lainnya, dan juga manfaat untuk pariwisata (Pickton dkk, 2007).

Sistem jaringan KA cepat juga berdampak besar terhadap alih moda. Misalnya, pengalaman di Jepang menunjukkan penumpang Shinkansen meningkat, sebaliknya penumpang transportasi udara turun antara Fukuoka dan Kagoshima. Demikian juga antara Kusamoto dan Kagoshima: penumpang KA naik, sebaliknya penumpang bus turun.

Di wilayah pelayanan Shinkansen ini, pergeseran moda adalah 20% penumpang transportasi udara dan 25% pemakai mobil beralih ke Shinkansen. Berdasarkan tujuan, 33% penumpang bisnis beralih dari udara ke Shinkansen dan untuk tujuan rekreasi 35%pemakai mobil beralih ke Shinkasen.Sistem jaringan Kyushu Shinkansen juga membangkitkan pergerakan baru, yakni 17,8% adalah bangkitan baru. Demikian pula emisi CO2 turun dari 78t/hari menjadi 62t/hari, ini karena turunnya transportasi udara(Tanaka dan Monji, 2009).

Pada umumnya sistem jaringan KA cepat tidak untuk transportasi barang. Jadi tidak banyak berdampak terhadap relokasi industri, tetapi berdampak besar pada relokasi pusat-pusat perwakilan bisnis dan jasa ke kota-kota besar, seperti yang terjadi antara Paris-Lyon, Madrid-Barcelona, dan Lisabon-Porto. Sistem jaringan KA cepat terkait dengan pergerakan antarpusat kegiatan besar itu umumnya hanya melewati pusat-pusat kegiatan kecil, pada gilirannya tidak mendorong tumbuhnya pusat- pusat kegiatan baru, tetapi memperkuat aglomerasi pusat-pusat kegiatan besar (OECD, 2008).

Dengan keunggulan sistem jaringan KA cepat di atas, sistem kegiatan yang paling memperoleh manfaat adalah wilayah-wilayah dengan jumlah dan kepadatan tinggi penduduk beserta kegiatannya. Sistem kegiatan ini umumnya terpusat pada kota-kota besar, metropolitan, dan megapolitan.

KA cepat Jakarta-Bandung

Sistem jaringan KA cepat menghubungkan pusat-pusat kegiatan itu untuk melayani dan atau memicu perkembangan wilayah perkotaan tersebut. Sebaliknya, dengan keterbatasan sistem jaringan KA cepat di atas, perlu adanya sistem jaringan KA serta moda lain untuk melayani atau memicu perkembangan pusat-pusat kegiatan kecil sepanjang koridor cepat tersebut. Termasuk adanya sistem jaringan kereta barang untuk melayani atau merangsang perkembangan pusat-pusat kegiatan industri.

Salah satu keunggulan KA cepat adalah besarnya penghematan waktu perjalanan. Dibanding moda lain, hal ini untuk KA cepat Jakarta-Bandung relatif kecil. Dengan kecepatan 300 km/jam untuk jarak 150 km, ditambah 30 menit untuk waktu berhenti di 6 stasiun, misal masing-masing lima menit, maka waktu tempuh Jakarta-Bandung adalah 1 jam.

Pada sisi lain, waktu tempuh KA teknologi lama bahkan sempat kurang dari 2,5 jam. Artinya, hanya menghemat waktukurang dari 1,5 jam. Bandingkan bila kita membangun KA cepat Jakarta-Surabaya berjarak sekitar 750 km. Dengan asumsi ada 10 stasiun pemberhentian (masing- masing lima menit), maka waktu tempuh KA teknologi lama yang lebih dari 12 jam dapat dipangkas jadi tiga jam. Waktu tempuh baru ini sangat kompetitif dan pasti berdampak besar alih moda yang sangat berarti, baik dari angkutan darat maupun udara beserta berbagai manfaat ikutannya.

Jika rencana pembangunan KA cepat Jakarta-Surabaya dianggap terlalu jauh, diharapkan rencana pembangunan KA cepat "segitiga" Jakarta-Bandung-Cirebon-Jakarta mungkin akan memberikan manfaat lebih ketimbang hanya Jakarta-Bandung. Jika KA cepat Jakarta-Bandung tetap akan dilaksanakan, yang akan berkembang terutama adalah penguatan aglomerasi Jakarta Raya dan Bandung Raya. Mengingat masih banyak wilayah terutama di luar Jawa yang butuh bantuan pemerintah, seyogianya pembiayaan KA cepat ini tak melibatkan dana pemerintah. Selanjutnya, untuk memberikan manfaat lebih, seyogianya pembangunan tersebut dibarengi penyiapan, penataan, dan pengintegrasian sistem jaringan dengan sistem kegiatan sepanjang koridor KA cepat.

Sistem kelembagaan

Salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi adalah sistem kelembagaan. Sebagai contoh, di Jawa rencana pembangunan ribuan kilometer jalan tol umumnya mandek. Sebaliknya, dalam waktu relatif singkat ratusan kilometer jalur ganda KA berhasil dibangun (Kompas, 16/3/2013).

Salah satu faktor yang ikut memengaruhi "keberhasilan" pembangunan sistem jaringan KA ketimbang sistem jaringan jalan adalah relatif terbatas serta tidak kompleksnya pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan sistem jaringan KA. Misal, sebagian besar lahan pembangunan KA dimiliki pemerintah/PT KAI ketimbang oleh berbagai kelompok masyarakat untuk jalan raya. Operator sistem jaringan KA juga umumnya adalah PT KAI ketimbang banyak serta sangat beragamnya operator sistem jaringan jalan raya.

Dampak dari sistem kelembagaan juga terjadi pada pembangunan sistem jaringan KA cepat di Tiongkok yang relatif lebih berhasil ketimbang di AS. Pemerintah yang bersifat sentralistik di Tiongkok memungkinkan mereka mengambil keputusan secara cepat dalam mobilisasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Termasuk mengatasi benturan kepentingan antarlembaga. Hal serupa lebih sulit dilakukan di AS dengan sistem pemerintahan berbeda.

Sebaliknya, Tiongkok juga dapat belajar dari AS dalam mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh serta melibatkan publik dalam pengambilan keputusan. Kelalaian dalam mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dapat jadi bom waktu dalam jangka panjang (Chen & Zhang, 2009).

Kembali pada judul tulisan ini, pertanyaan KA cepat Tiongkok atau Jepang dapat diubah menjadi pertanyaan apakah KA cepat Jakarta-Bandung atau KA cepat Jakara-Surabaya, atau KA cepat "segitiga" Jakarta-Bandung-Cirebon-Jakarta, atau bahkan yang lain. Namun, jika pemerintah tetap akan memutuskan KA cepat Jakarta-Bandung, yakni dengan menyertakan berbagai ketentuan terkait pemakaian kandungan lokal, alih teknologi, aspek lingkungan dan sosial, maka sistem kelembagaan akan jadi sangat kompleks dan makin krusial.

Pertimbangan akan melibatkan banyak dan beragam pihak yang berkepentingan. Pada sisi lain, sistem koordinasi antarlembaga merupakan salah satu kelemahan terbesar negara kita. Dibutuhkan kepemimpinan kuat, yang tidak hanya punya visi jauh ke depan, juga berani tak populer serta melawan arus. Semoga kita memiliki kepemimpinan ini.

BS KUSBIANTORO,

PEMERHATI TRANSPORTASI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 September 2015, di halaman 7 dengan judul "KA Cepat: Jepang atau Tiongkok?".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Demokrasi Sedang Diuji (Kompas)

Pelaksanaan demokrasi lokal di sejumlah daerah benar-benar sedang diuji. Ujian terhadap demokrasi lokal itu akan menambah kegaduhan politik.

Di sejumlah daerah, pemilihan kepala daerah harus ditunda karena hanya ada satu calon yang maju dalam pilkada. Namun, pembuat undang-undang tidak mengantisipasi kemungkinan calon tunggal, selain penafsiran jalan keluar bahwa pilkada ditunda ke tahun 2017.

Kegaduhan politik terbaru muncul dari Kota Surabaya setelah KPU Surabaya menggugurkan pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif! Pasangan itu diajukan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). KPU Surabaya menyatakan, surat rekomendasi DPP PAN yang ditunjukkan saat pendaftaran dan pada saat masa perbaikan tidak identik. Sementara itu, Abror dinyatakan tidak menyerahkan surat keterangan bebas tunggakan pajak.

Akibat keputusan KPU Surabaya itu, pasangan Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana kembali menjadi calon tunggal. Karena itu, sesuai dengan UU Pilkada, Pilkada Kota Surabaya harus ditunda hingga tahun 2017. Dalam posisi demikian, Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan menunjuk pelaksana tugas Wali Kota Surabaya.

Sejak awal, pelaksanaan tahapan Pilkada Wali Kota Surabaya terus diganggu. Pada pendaftaran awal tidak ada calon, selain pasangan petahana, yang mendaftar. Pada perpanjangan masa pendaftaran pertama 1-8 Agustus 2015, muncul pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko sebagai pasangan calon. Namun, pada saat-saat akhir, Haries menghilang saat pendaftaran di KPU Surabaya. Akibatnya, mereka tak jadi mendaftar. Ketika masa pendaftaran ditambah, pasangan Rasiyo-Dhimam Abror mendaftar lagi, tetapi digugurkan KPU karena urusan administratif.

Melihat peristiwa yang terjadi, bisa dipahami jika diduga ada siasat untuk sengaja menjegal Risma-Whisnu, pasangan yang populer dan kinerjanya terbukti nyata. Menggugurkan pasangan calon hanya karena urusan administratif dan sekaligus mengabaikan hak konstitusional rakyat memilih sangatlah disayangkan.

Cara pandang KPU Surabaya sangat teknis administratif. Tidak terlalu sulit bagi KPU Surabaya bertanya kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Sekjen PAN Eddy Suparno untuk mengonfirmasi ulang dukungan itu. Sangat mudah juga bagi KPU Surabaya untuk meminta Abror melengkapi syarat administratif yang sangat mudah didapat! Mengapa itu tidak dilakukan?

Kita pun berpendapat keputusan KPU Surabaya bukanlah hal final. Masih ada jalan bagi pasangan calon untuk membawa masalah itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ataupun Badan Pengawas Pemilu. Kita berharap KPU Surabaya betul-betul mempertimbangkan rasionalitas dan rasa-perasaan warga Surabaya dalam melaksanakan hak mereka untuk memilih pemimpin mereka pada Desember 2015.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 September 2015, di halaman 6 dengan judul "Demokrasi Sedang Diuji".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Polisi Thailand Dituntut Kerja Cepat (Kompas)

Pemerintah Thailand tengah berusaha keras mengungkap kelompok di balik peledakan bom di Kuil Erawan, di pusat kota Bangkok, 17 Agustus lalu.

Sabtu (29/8) silam, aparat kepolisian Thailand menangkap seorang pria asing berusia 28 tahun yang diduga terlibat dalam peledakan bom di Kuil Erawan, di apartemennya di pinggiran kota Bangkok. Di apartemen itu pula ditemukan sejumlah bahan yang dapat digunakan untuk membuat bom.

Pada awalnya, juru bicara kepolisian Thailand, Prawut Thavornsiri, menyebutkan, pria asing yang ditangkap itu adalah warga negara Turki. Namun, ia kemudian meralatnya. "Pada mulanya kami mengira dia orang Turki, tetapi kemudian kami mengetahui bahwa dua paspor Turki yang dipegangnya palsu," ujar Prawut.

Dari orang asing yang ditangkap itu, kepolisian Thailand, Minggu, menemukan lokasi kedua, sebuah blok apartemen di Bangkok. Di apartemen itu ditemukan banyak paspor palsu dan bahan-bahan untuk membuat bom. Polisi memeriksa 30 ruangan di apartemen itu, tetapi tidak menemukan benda yang mencurigakan.

Aparat keamanan Thailand memperluas pencarian para tersangka lain dalam kasus peledakan bom di Bangkok yang menewaskan 20 orang itu. Mereka saat ini memantau sekitar 1.000 nomor telepon seluler dan mengecek foto-foto yang terpasang pada sekitar 200 paspor palsu.

Hingga hari ke-14 setelah peledakan bom di Kuil Erawan, aparat keamanan Thailand belum dapat mengungkap tersangka, atau orang yang bertanggung jawab, di balik peledakan bom Bangkok itu. Tidak heran jika aparat kepolisian dikritik karena dianggap lamban dalam mengungkap kasus peledakan bom Bangkok itu.

Sama seperti warga Thailand, kita pun berharap aparat kepolisian Thailand dapat segera mengungkap orang atau kelompok yang bertanggung jawab di balik peledakan bom di Kuil Erawan itu. Pengungkapan kasus peledakan bom tersebut sangat penting untuk mengembalikan rasa aman di ibu kota Thailand itu.

Belum jelas mengapa hingga kini kepolisian belum mau mengungkap warga negara dari orang yang diduga bertanggung jawab atas peledakan bom itu. Dalam berbagai kesempatan, kepolisian Thailand hanya menyebutnya warga asing. Mudah-mudahan hal itu merupakan strategi yang digunakan kepolisian untuk mempercepat pengungkapan kasusnya.

Kita tahu untuk mengungkap orang yang bertanggung di balik peledakan bom tidaklah mudah. Namun, jika dalam waktu dua pekan kepolisian masih tetap terfokus pada kelompok yang memiliki motif dan kemampuan meledakkan bom, hal itu sulit diterima. Kita berharap dalam hari-hari ini penyelidikan kepolisian sudah lebih mengerucut kepada orang atau kelompok tertentu.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 September 2015, di halaman 6 dengan judul "Polisi Thailand Dituntut Kerja Cepat".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.