POPADS

PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork
Loading...

Sabtu, 18 April 2015

TAJUK RENCANA: Kekuatan Besar Bisa Kembali ke Asia (Kompas)

Reklamasi yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spratly dan Paracel akhir-akhir ini merupakan wujud dari agresivitas Beijing.

Pendapat itu disuarakan Komandan Militer Amerika Serikat untuk Asia Pasifik Laksamana Samuel Locklear di depan Kongres AS di Washington DC, Rabu (15/4). Menurut Locklear, reklamasi yang dilakukan di Kepulauan Spratly memungkinkan Tiongkok memiliki pelabuhan dan lapangan udara sepanjang 3 kilometer. Di samping itu, Tiongkok juga tengah membangun landasan udara di Kepulauan Paracel.

Persoalan utamanya adalah reklamasi itu dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan, yang merupakan tumpang tindih klaim wilayah antara Tiongkok dan empat negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) serta Taiwan. Sementara di Kepulauan Paracel, Tiongkok memiliki tumpang tindih klaim wilayah dengan Vietnam dan Taiwan.

Filipina dan Vietnam menentang reklamasi yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spratly karena itu akan meningkatkan kehadiran militer Tiongkok di kawasan tersebut. Presiden AS Barack Obama, pekan lalu, menuduh Tiongkok menggunakan kekuatannya untuk menekan negara-negara tetangganya yang lebih kecil.

Peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Kepulauan Spratly dan Paracel diikuti dengan rasa waswas karena dikhawatirkan akan memicu ketegangan di perairan Laut Tiongkok Selatan. Negara-negara yang memiliki tumpang tindih klaim wilayah dengan Tiongkok di perairan itu pasti tidak akan tinggal diam.

Bahkan, ada kekhawatiran, jika Tiongkok terus melanjutkan langkah-langkah agresifnya di Laut Tiongkok Selatan, AS akan kembali hadir di kawasan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, "AS memiliki kepentingan yang besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Kami tidak percaya bahwa keinginan Tiongkok membangun fasilitas militer di perairan itu sejalan dengan perdamaian dan stabilitas kawasan."

AS, Jepang, dan Korea Selatan menegaskan pentingnya stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, dan kebebasan untuk melewati perairan itu terus dijaga, mengingat perairan itu setiap tahun dilalui kapal-kapal dagang dengan total nilai lebih dari 5 triliun dollar AS. Kebebasan untuk melewati perairan Laut Tiongkok Selatan dianggap penting untuk digarisbawahi karena Tiongkok pernah mencoba menerapkan zona penerbangan di Laut Tiongkok Timur pada 2013.

Pertanyaannya kini adalah siapa yang dapat membujuk Tiongkok untuk menghentikan agresivitas di Laut Tiongkok Selatan. Sebab, jika Tiongkok tidak menghentikan agresivitasnya, bukan tidak mungkin kekuatan besar akan kembali hadir di kawasan ini.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 6 dengan judul "Kekuatan Besar Bisa Kembali ke Asia".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kekerasan dan Fundamentalisme Sejati (EKO WIJAYANTO)

Negara Islam di Iran dan Suriah merupakan kebangkitan dari gerakan anti kolonialisme sekaligus sebuah babak perjuangan melawan kapitalisme global yang menggerogoti kekuatan negara-negara marjinal dan dunia ketiga.

Yang menjadi masalah pada rezim NIIS ini adalah klaim bahwa mereka mengutamakan kehidupan  beragama dan kesesuaian segala aspek kehidupan dengan aturan agama, dan bukan regulasi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Jargon yang dikemukakan NIIS adalah "Rawat lah agama dan kesejahteraan akan datang dengan menghampiri sendirinya!"

NIIS sebagai sebuah gerakan massa yang berbasis fundamentalisme agama menyimpan sejumlah pertanyaan yang ambigu. Misalnya, mengenai istilah fundamentalisme itu sendiri. Apakah NIIS ini benar-benar otentik sebagai fundamentalisme dalam pengertian aslinya?

Menurut filsuf Slavoj Zizek, seorang fundamentalisme yang sejati tidak akan merasa terancam dengan kehidupan pihak lain-yang berbeda keyakinan. Fundamentalisme yang sejati diandaikan telah mendapatkan jalan kebenaran. Karena itu, sewajarnya mereka tak perlu merasa terganggu, apalagi terancam dengan orang lain yang berbeda keyakinan.

Zizek dalam opininya yang dimuat bulan lalu di The New York Times berjudul "ISIS is a Disgrace to True Fundamentalism"menyatakan bahwa NIIS adalah pseudofundamentalisme. Pseudofundamentalisme ini adalah perbedaan gagasan akan kekuasaan yang dimiliki oleh NIIS dengan kaum Barat modern yang mengacu pada gagasanbiopower Michael Foucault: mengatur kehidupan publik untuk menjamin kesejahteraan bersama.

Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta membuat NIIS menjadi konservatif ataupun pramodern dan bentuk resistensi ekstrem terhadap modernitas, tetapi bentuk kegagapan merespons modernitas-yang serupa dengan modernisasi konservatif seperti restorasi Meiji di Jepang pada abad ke-19.

Penting dicatat bahwa NIIS memiliki propaganda online (media sosial seperti Twitter) dan transaksi finansial yang sangat terorganisasi kendati praktik yang sangat modern ini digunakan untuk mengusung dan menguatkan visi ideologi-politik yang sangat konservatif: fundamentalisme.  Akan tetapi, Zizek menyoroti bahwa bahkan gambaran akan organisasi fundamentalisme dengan disiplin dan diatur dengan ketat juga memiliki ambiguitas: apakah operasi keagamaan tidak dilengkapi dengan gaya militer NIIS? Walaupun ideologi NIIS yang resmi melontarkan protes kepada permisivitas Barat, praktik sehari-hari dari kelompok NIIS meliputi pesta berlebihan, pencurian, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan orang murtad.

Kesiapan heroik

Ambiguitas ini menyeret kita mempertanyakan kesiapan heroik NIIS mewujudkan jargon utamanya merawat agama dan berjuang untuk agama. Mengingatkan kita akan nubuat filsuf  Friedrich Nietzsche memersepsikan bagaimana peradaban Barat bergerak ke jalan buntu manusia terakhir: makhluk apatis tanpa gairah dan komitmen.

Tampaknya perbedaan di antara reaksi permisif Dunia Pertama dengan para fundamentalisme terhadap pandangan ini jatuh pada oposisi antara menjalani kehidupan penuh kekayaan materi dan budaya serta mendedikasikan kehidupan kepada kekuatan abstrak di luar batas materi. Para penghuni dunia Barat adalah manusia terakhir Nietzschean: terlena dalam kesenangan sehari-hari yang dangkal, sedangkan pseudofundamentalisme seperti NIIS siap mengorbankan semua yang ia miliki, berada pada perjuangan hingga kehancuran diri.

Berbagai tindakan kekerasan NIIS yang menimbulkan kericuhan dan pelanggaran HAM, khususnya terhadap wartawan asing dan terhadap negara Barat, menjadi tanda bahwa NIIS ingin menunjukkan superiornya, dan keberadaan NIIS adalah produk oposisi dari kekuasaan Barat yang dikatakan lebih besar terhadap gerakan itu.

Meskipun dikatakan oleh Zizek bahwa NIIS adalah sebuah gerakan menentang negara Barat dengan dasar inferioritas pada dirinya.  Inferioritas NIIS, menurut Zizek, salah satunya dibuktikan secara simbolik dari jam tangan pemimpinnya , Abu Bakar al-Baghdadi, yang pernah terekspos wartawan adalah jam tangan mewah buatan Swiss. 

Zizek mempertanyakan apakah fundamentalisme NIIS adalah  sungguh fundamentalis sejati (yang otentik) dalam definisinya dan apakah mereka sungguh-sungguh meyakini dengan keyakinan mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan yang sangat mudah terlihat dari fundamentalisme yang sejati, yakni ketiadaan kebencian atau iri-ketidakacuhan mendalam terhadap gaya hidup orang-orang yang berbeda keyakinan.

Jika para fundamentalisme masa kini benar-benar percaya bahwa mereka telah menemukan jalan kepada kebenaran, mengapa mereka harus merasa terancam atau iri dengan yang berbeda keyakinan? Ironis sekali.

 Seorang fundamentalisme yang sejati adalah seperti kaum fundamentalis Buddha Tibet, yang hidup dengan prinsip yang diyakini dan tidak akan melakukan kekerasan kepada pihak atau keyakinan lain-karena tak perlu merasa cemas bahwa keyakinan lain akan menjadi ancaman. Bahkan, menurut seorang fundamentalisme ateis seperti Richard Dawkins pun, sekeras-kerasnya tindakan yang dilakukan hanyalah berhenti pada argumen. Tak mungkin, bagi fundamentalisme yang sejati melakukan.  Kekerasan adalah aib bagi fundamentalisme sejati.

EKO WIJAYANTO

Dosen Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 7 dengan judul "Kekerasan dan Fundamentalisme Sejati".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Pergaulan Tanpa Perjumpaan (DAMHURI MUHAMMAD)

Sepuluh tahun lalu, warung kopi barangkali masih lazim jadi tempat berkumpul, ruang yang lapang untuk bertemu-muka, dan bercengkerama dengan kawan-kawan sebaya.

Namun, pada era digital ini, kedai kopi-di kota-kota besar dimodernkan jadi kafe-telah beralih rupa jadi tempat paling layak guna mengasingkan diri. Saban petang selepas jam kerja, dua orang yang selama berminggu-minggu duduk berdampingan meja di kafe yang sama bisa tidak saling sapa, apalagi  berkenalan.

Masing-masing sibuk dan asyik memencet keypad telepon pintar, tanpa peduli kanan-kiri. Keganjilan itu lumrah dan mungkin bisa dimaklumi karena hampir semua pengunjung di kafe itu datang dengan itikad yang serupa: mencari kesendirian.

Ini pula yang terjadi saban pagi di gerbong-gerbong kereta api listrik (commuterline) di Jakarta. Dalam situasi keberimpitan, ketika lutut nyaris tak bisa digerakkan dan kuduk hampir beradu dengan siku penumpang lain, setiap orang masih nyaman dan tampak lincah memainkan tombol-tombol telepon pintar dengan sebelah tangan, sementara tangan satu lagi tetap kuat berpegangan.

Orang-orang yang bahu dan lengan mereka setiap hari saling bersentuhan di gerbong yang sama boleh jadi tak pernah saling menyapa, apalagi berbincang dengan saling bertatapan. Bahkan, agar terhindar dari percakapan, banyak yang sengaja memasang perangkat handsfreedi telinga masing-masing.

Beberapa sahabat lama yang bertemu setelah belasan tahun terpisah oleh jarak dan waktu kecewa karena reuni singkat itu jauh dari harapan. Betapa tidak? Setelah berbasa-basi sekadarnya, lantas sedikit bernostalgia tentang masa-masa bersama di sebuah restoran, satu per satu kemudian sibuk dengan gawai sendiri-sendiri. Meja pertemuan yang semula dibayangkan bakal riuh dan riang tiba-tiba sunyi dari obrolan dan canda-tawa. Kerinduan yang meluap-meluap itu tak terlunaskan. Rencana pertemuan selanjutnya mungkin tak layak dilanjutkan. Reuni itu dingin dan tak bermutu.

Begitulah kemarau kehangatan yang sedang melanda karena kita gandrung bersembunyi di rumah virtual dalam telepon pintar. Hubungan persahabatan yang secara manusiawi direkat oleh ekspresi muka yang berseri-seri kini sekadar angka-angka jumlah teman di Facebook, jumlah follower di Twitter dan Instagram. Lalu, di mana wajah yang dalam gagasan filsuf Emmanuel Levinas (1906-1995) dipandang sebagai syarat utama perjumpaan? Bagi Levinas, hidup bersama adalah hidup yang terus berdenyut dengan pertemuan antarwajah. Demikian pula dengan keseharian kita. Kekariban sesungguhnya hanya terwujud atas dasar muka bertemu muka. Ekspresi dan emosi yang terpancar di raut wajah adalah bagian paling inti dalam relasi persahabatan.

Gamang

Pada tingkat yang lebih janggal, telepon pintar telah sukses membuat banyak orang gamang pada perjumpaan. Banyak yang hampir percaya, bukan hanya muka dan segenap anggota tubuh, melainkan perasaan juga bisa di-online-kan.

Pada masa lalu, jika kita hendak mencari sebuah alamat, ada peribahasa lama yang selalu memandu: malu bertanya sesat di jalan. Maka, sebelum tiba di tujuan, kita bisa dua-tiga kali bertanya kepada warga sekitar. Bukan bertanya kepada aplikasi global positioning system(GPS) di perangkat telepon pintar, sebagaimana kini banyak dilakukan. GPS mungkin tak pernah salah dalam menunjuk arah, tetapi ia mengasingkan para penggunanya dari relasi sosial yang lumrah, menjauhkan kita dari keramahan yang sejak lama telah menjadi basis kebudayaan kita.

Demam gawai tidak mungkin dibendung. Harganya kian terjangkau. Selain karena iming- iming cicilan ringan, kita memang gemar berbelanja barang-barang yang sebenarnya tak dibutuhkan. "Jangankan anak- anak sekolah, tukang beruk pun kini punya ha-pe," begitu sinisme seorang petani di kampung saya, saat anak perempuannya-kelas III SMP-merengek minta dibelikan telepon genggam layar sentuh.

Di pelosok-pelosok, dalam jarak hanya 4-5 rumah, seorang ibu rumah tangga yang hendak meminjam wajan dan rupa-rupa perkakas makan untuk hajatan tak perlu berjalan kaki menyampaikan maksudnya. Cukup menelepon dan beres persoalan. Namun, bagaimana dengan kekerabatan bertetangga yang dulu berpijak pada hubungan antarmuka? Bagaimana dengan etos keguyuban yang tak mungkin ada tanpa bertemu muka?

Rumah virtual yang kita pancangkan di telepon genggam telah merenggutnya sedemikian rupa hingga kita merasa tidak lagi butuh perjumpaan ragawi. Duniacyberspace memang telah melipat ruang spasial, tetapi-pada saat yang sama-ia juga menggali jurang sosial yang nyaris tak terjembatani. Inilah etos pergaulan tanpa perjumpaan di era digital. Alih-alih memperkokoh relasi sosial, ia justru melahirkan personalitas yang asosial..

DAMHURI MUHAMMADSASTRAWAN; TINGGAL DI DEPOK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 6 dengan judul "Pergaulan Tanpa Perjumpaan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Sengkarut Anggaran Pilkada ( FADLI RAMADHANIL)

Dari 68 daerah tambahan yang akan menyelenggarakan pilkada pada Desember 2015, baru 10 daerah yang sudah menyiapkan anggaran sebagaimana dikonfirmasi oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay (Kompas, 8/4).

 Sepuluh daerah yang sudah menyiapkan anggaran tersebut belum dirilis secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu juga dengan daerah yang belum mempunyai anggaran sama sekali untuk melaksanakan Pilkada 2015.

Sementara itu , KPU pusat dan KPU daerah sedang berkejaran dengan waktu karena tahapan pilkada harus sudah dimulai pada 15 April  2015  jika memang kita menghendaki pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hal ini merujuk pada draf peraturan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada yang disusun KPU.

 Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, adalah dua dari belasan kabupaten/kota yang menyatakan belum mempunyai anggaran sama sekali untuk Pilkada 2015.

Persoalan ini tidak bisa dianggap sederhana. Ketidakpastian terkait anggaran penyelenggaraan pilkada ini bisa saja memantik gejolak  di daerah. Efeknya tidak main-main. Pergantian pemerintahan dan pembangunan di daerah bisa kacau-balau jika tidak ada kejelasan dan kepastian terkait dengan penyelenggaraan pilkada.

Laporkan segera

KPU daerah yang akan melaksanakan pilkada bersama dengan KPU pusat mesti segera bersikap. Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah, dari semua daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2015, segera dilaporkan daerah mana saja yang sudah siap secara anggaran.

Bersamaan dengan itu, KPU juga mesti menyampaikan daerah mana yang masih bermasalah terkait anggaran, bahkan belum mempunyai anggaran sama sekali untuk penyelenggaraan pilkada. KPU harus segera bertemu dengan pemerintah dan DPR untuk mencari jalan keluar dari sengkarut ini.

 Bagaimanapun, pemerintah dan DPR adalah dua pihak yang paling pantas dimintai pertanggungjawaban dari persoalan anggaran penyelenggaraan pilkada yang belum jelas. Embrio persoalan yang terjadi hari ini adalah buah dari revisi UU No 1/2015 menjadi UU No 8/2015 yang dilakukan pemerintah dan DPR pada Februari silam.

Pertama, pilihan pemerintah dan DPR yang menarik penyelenggaraan pilkada untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester I-2016 pada Desember 2015 patut dipertanyakan. Alasannya, karena ketika perintah untuk menyelenggarakan Pilkada 2015 datang, hampir semua daerah sudah selesai menyusun APBD dan mereka tak menganggarkan biaya penyelenggaraan pilkada dalam APBD 2015 setiap daerah.

Kedua, pengembalian beban penyelenggaraan pilkada ke APBD melalui revisi UU No 8/2015 juga patut disesalkan. Materi yang ada di dalam UU No 1/2015 (sebelumnya Perppu No 1/2014) sudah mengatur penyelenggaraan pilkada dibiayai oleh APBN. Pengaturan ini dipandang cukup baik untuk menghindari daerah yang akan melaksanakan pilkada dari kisruh dalam  persiapan anggaran. Pilihan ini juga hendak menghindari konflik kepentingan kepala daerah yang mencalonkan diri kembali.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR melalui Komisi II mesti menuntaskan persoalan ini secepatnya. Untuk beberapa daerah yang sudah menyatakan memiliki anggaran untuk Pilkada 2015, mesti dicek kembali. Pemerintah, DPR, dan KPU harus memastikan, setidaknya empat target perbaikan penyelenggaraan pilkada nantinya sudah diakomodasi dengan baik. Pertama, anggaran yang sudah ada mesti memenuhi aktivitas sosialisasi penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat secara maksimal. Kedua, penganggaran yang sudah ada sudah bisa mengakomodasi pembentukan dan konsolidasi penyelenggara pemilu sampai ke tingkat TPS.

Ketiga, besaran anggaran sudah memenuhi semua kebutuhan logistik pelaksanaan pemilu berikut dengan pendistribusiannya. Keempat, ketersediaan anggaran pelaksanaan pilkada di setiap daerah sudah memastikan pembiayaan empat itemkampanye pasangan calon kepala daerah yang dibiayai oleh negara. Empat itemtersebut adalah kampanye melalui media cetak dan elektronik, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye kepada umum, serta debat publik pasangan calon kepala daerah.

Penyelenggaraan Pilkada 2015 tidak boleh ada di atas prinsip "asal pilkada langsung" saja. Namun, persiapan pilkada serentak gelombang pertama ini harus semaksimal mungkin. Jika asal-asalan, agak sulit berharap ada perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada, belajar dari pelaksanaan pilkada dalam rentang tahun 2005-2012.

Opsi penundaan

Jika melihat kondisi hari ini, persiapan penyelenggaraan pilkada untuk beberapa daerah jauh dari maksimal. Ketika tahapan pilkada segera menjelang, anggaran untuk pelaksanaan pilkada pun masih belum ada. Beberapa daerah yang masih belum mempunyai anggaran untuk pilkada  harus segera diberi kepastian. Begitu juga dengan daerah yang sudah memiliki anggaran, tetapi belum bisa dipastikan dapat menyelenggarakan pilkada secara maksimal, harus segera dilaporkan kepada masyarakat, pemerintah, dan DPR.

Jika memang salah satu solusi persoalan anggaran untuk melaksanakan pilkada di Desember 2015 ini menggunakan APBN, tentu harus segera dibuatkan payung hukumnya. Selain payung hukum, mekanisme penganggaran, penggunaan, dan pelaporan juga mesti dipastikan dari awal. Karena konsekuensi dari pembiayaan menggunakan APBN, tentu saja harus didahului dengan perubahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilkada di beberapa daerah.

Namun, jika pemerintah dan DPR tidak bisa segera memastikan jalan keluar dari masalah ini, penyelenggaraan pilkada pada Desember 2015 sebaiknya ditunda untuk keseluruhan. Pilihan ini adalah langkah yang paling rasional untuk diambil jika melihat persiapan penyelenggaraan pilkada yang serba terburu-buru. Usulan waktu penundaan bisa ditetapkan di Juni 2016, sebagaimana usulan yang pernah disampaikan kepada pembentuk undang-undang ketika dilaksanakan revisi UU beberapa waktu yang lalu.

Kita jangan menjadi keledai yang sering jatuh di lubang yang sama. Percuma memaksakan pelaksanaan pilkada pada Desember 2015 jika persoalan yang dulu muncul terulang kembali di rezim yang baru ini.

FADLI RAMADHANIL

Peneliti Perkumpulam untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 7 dengan judul "Sengkarut Anggaran Pilkada".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pekerjaan Rumah Badrodin (Kompas)

Satu masalah yang menguras energi bangsa akhirnya selesai. Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah dilantik sebagai Kepala Polri pada 17 April 2015.

Setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti sebagai Kapolri ke-22. Kita bersyukur satu masalah yang kompleks bertali-temali antara hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan itu bisa diselesaikan.

Tidak mungkin Polri yang memiliki lebih dari 400.000 anggota dibiarkan lama tanpa pimpinan. Hampir tiga bulan bangsa ini berselisih pendapat untuk mengisi jabatan Kapolri setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2015.

Pergantian Kapolri kali ini memunculkan persaingan di tubuh kepolisian dan memicu gejolak di masyarakat. Hubungan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali terganggu setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Penetapan KPK itu kemudian dikoreksi hakim praperadilan Sarpin Rizaldi. Hakim Sarpin menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan adalah tidak sah.

Penetapan tersangka Budi Gunawan itu kemudian diikuti penetapan tersangka dua unsur pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang disebut pers sebagai kriminalisasi. Tuduhan kriminalisasi itu dibantah kepolisian. Karena terjadi pro kontra di masyarakat, Presiden Jokowi batal melantik Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR sebagai Kapolri. Kita hargai jiwa besar Budi Gunawan yang menerima keputusan Presiden yang tidak melantik dirinya.

Pekerjaan rumah kini berada di pundak Badrodin. Konsolidasi organisasi di kepolisian menjadi penting. Badrodin harus memastikan komando kepolisian sudah berada penuh di pundaknya. UU Kepolisian menempatkan Polri sepenuhnya berada di bawah Presiden. Artinya, kepolisian secara hierarki harus tunduk kepada Presiden. Konsolidasi organisasi termasuk di dalamnya adalah pengisian jabatan Wakil Kepala Polri yang ditinggalkan Badrodin. Sosok Wakapolri haruslah orang yang mampu mempersolid kepolisian dan tidak menimbulkan masalah baru.

Badrodin juga diharapkan mampu membangun kembali kerja sama dengan KPK. Komunikasi dua pimpinan lembaga itu harus kembali dirajut. Rencana mengkriminalkan pimpinan KPK atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan berkaitan kasus Budi Gunawan harus benar-benar dipertimbangkan secara masak. Pertikaian lembaga hanya akan membuat koruptor, penjarah uang negara, tertawa.

Karena masa jabatan tidak terlalu lama, sekitar 15 bulan, Badrodin perlu membuat skala prioritas pembenahan di tubuh kepolisian yang bisa mempercepat pulihnya kepercayaan publik pada kepolisian. Salah satunya yang bisa dilakukannya adalah perbaikan layanan kepolisian kepada masyarakat dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 6 dengan judul "Pekerjaan Rumah Badrodin".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Memberantas Perbudakan Nelayan (LA ODE M ASLAN)

Sorotan dunia internasional saat ini tertuju ke Indonesia akibat mencuatnya kasus perbudakan nelayan.

Kasus perbudakan yang terjadi di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, adalah kasus  yang dilakukan oleh pemilik kapal-kapal eks asing milik Thailand yang beroperasi di Indonesia. Perbudakan ini menghangat  setelah kantor berita Associated Press (AP)  menyiarkan hasil  investigasi selama satu tahun mengenai nasib ribuan nelayan  yang dipaksa menangkap  ikan oleh PT Pusaka Benjina Resources (PBR), perusahaan Thailand di Indonesia.

Para nelayan tidak hanya berasal dari Myanmar, tetapi juga dari Thailand, Laos, Kamboja, dan Indonesia. Berita perbudakan tersebut juga ditayangkan dalam bentuk laporan langsung di Channel 3 TV di Thailand tentang  para  korban  perbudakan nelayan Thailand yang berhasil melarikan diri dari Benjina (Bangkok Post, 28/3/2015).

Perbudakan tidak hanya terjadi di Benjina. Dari investigasi di kawasan sekitar Kepulauan Aru, ditemukan juga dugaan praktik perbudakan terhadap nelayan oleh pemilik kapal-kapal asing yang terjadi di Wanam, Kaimana Panambulai,  dan Avona.  Aktivitas perbudakan ini  terjadi di beberapa pelabuhan yang jarang dilalui kapal biasa dan kapal pengawas.  Nelayan   yang bekerja di Benjina  1.185 orang, sementara  berdasarkan data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM),  ada sekitar 4.000 nelayan  yang bekerja sebagai budak di pulau-pulau sekitar Benjina.

Dua masalah utama

Munculnya berita heboh tentang praktik perbudakan ternyata memunculkan dua temuan pelanggaran lain yang sangat penting. Pertama, adanya praktik perikanan ilegal, tak tercatat, dan tidak teregulasi. Hal ini sering  terjadi pada kegiatan penangkapan ikan di wilayah atau pulau-pulau terpencil, seperti di Pulau Benjina dan pulau-pulau sekitarnya di Maluku. Praktik semacam ini tak mudah diberantas  karena proses perikanan ilegal dan pintu keluar-masuknya hasil produksi mereka adalah pelabuhan yang tidak diawasi dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Kedua, praktik suap dari pihak perusahaan kepada para petugas di lapangan. Harian Kompas (7/5/2015) melaporkan adanya oknum pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memantau usaha perikanan PT PBR sering melakukan pungutan liar. Oknum pengawas perikanan mewajibkan tiap kapal yang mengajukan surat laik operasi (SLO) membayar Rp 250.000. Selain SLO, mereka juga mewajibkan setiap kapal ekspor membayar Rp 5 juta.

Praktik penyuapan kepada aparat Indonesia ini ternyata juga sudah dirilis lebih awal oleh Bangkok Post (26/3/2015) dalam berita berjudul "Captain will fish in Indonesia waters". Dalam berita itu, Khomsan-operator kapal penangkap ikan Thailand yang pernah beroperasi selama 10 tahun di Indonesia-mengaku memberikan suap kepada oknum Angkatan Laut atau oknum Polisi Laut RI yang dia sebut sebagai biaya konsesi agar kapal yang disita oleh aparat Indonesia dikembalikan. Besaran nilai suapnya 10 juta-20 juta baht (setara dengan Rp 4,0 miliar-Rp 8,0 miliar).

Ironisnya, praktik penyuapan ini sebenarnya sudah diketahui sejak lama oleh pihak KKP. CNN Indonesia (Selasa, 7/4/2015) merilis berita bahwa  Inspektur Jenderal  KKP Andha Fauzie Miraza  mengakui bahwa  praktik penyuapan di Benjina sudah lama berlangsung. Alasan adanya praktik ini oleh aparat lagi-lagi karena beban pekerjaan akibat jumlah petugas pengawas yang hanya dua orang dan masalah kesejahteraan, di mana adanya ketimpangan antara gaji (pendapatan) petugas yang rendah  dan pengeluaran sehari-hari yang tinggi.

Selain dua masalah di atas, hal lain yang juga memprihatinkan dalam menyikapi praktik perbudakan ini adalah kurangnya saling pemahaman tentang ada tidaknya praktik perbudakan di Benjina. Oknum pejabat kepolisian yang bertugas di lokasi perbudakan dengan tegas menyatakan bahwa praktik perbudakan tidak ada (Kompas.com, 30/3/2015). Padahal, kasus perbudakan ini sangat jelas terjadi. Pihak KKP pun  telah mengakui adanya perbudakan (Kompas, 6/4/2015). Pihak Polri perlu segera mengklarifikasi tentang kasus ini agar tidak menimbulkan multi-interpretasi di kalangan masyarakat.

Solusi  

Perbudakan merupakan kejahatan dan melanggar hak asasi manusia. Praktik perbudakan jelas  dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional, khususnya di sektor perikanan.

Praktik ini menyebabkan persaingan tak sehat antarnegara, menghambat  akselerasi industrialisasi perikanan yang pada akhirnya berdampak pada turunnya target pendapatan dari ekspor  produk perikanan, yang pada 2014 nilai ekspor perikanan mencapai 4,6 miliar dollar AS.

Untuk memberantas  praktik perbudakan  agar tidak  terjadi lagi, ada delapan hal  yang perlu dilakukan.  Pertama, pemerintah perlu melakukan investigasi secara cepat, tepat, dan  menyeluruh  terhadap praktik perbudakan pada usaha  perikanan dengan melibatkan semua pihak terkait. Selain KKP, perlu dilibatkan juga pihak  Kejaksaan Agung, Polri, TNI, KPK, dan lembaga penegak hukum lain-termasuk Komnas HAM-dalam penanganan  kasus perikanan ilegal untuk mencari solusi pemberantasan kejahatan itu.  Terungkapnya dugaan perbudakan jadi awal bagi pemerintah untuk mengevaluasi usaha penangkapan dan pengolahan perikanan. Investigasi perlu diawali dengan penyamaan persepsi di antara pihak pemerintah, khususnya instansi terkait dalam konteks pemahaman "perbudakan" secara menyeluruh.

Kedua, Indonesia perlu mendeklarasikan "kebijakan tanpa toleransi pada perbudakan dan perikanan ilegal" dalam bentuk perundang-undangan  dan mengimplementasikannya secara langsung di seluruh Indonesia, khususnya di perairan yang rawan. Kebijakan tanpa toleransi pada perbudakan dan perikanan ilegal merupakan prinsip dasar yang harus dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara yang paling rentan dan paling dirugikan apabila praktik perbudakan dan perikanan ilegal ini masih terus berlangsung.

Ketiga, sinergi dengan negara asing perlu dikembangkan, khususnya dengan negara-negara yang melakukan aktivitas penangkapan di Indonesia. Sinergi ini perlu difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan perikanan ilegal. Di sisi lain, sinergi yang mendesak dengan negara-negara ASEAN perlu dikembangkan  untuk mendukung kesiapan Indonesia memasuki  Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku efektif  mulai 1 Januari 2016.

Keempat, kasus suap yang melibatkan aparat di Benjina dan di perairan lain di Indonesia  perlu diusut dan diberantas. Praktik penyuapan ini tidak hanya akan merusak kepercayaan investor perikanan, tetapi juga akan mencederai program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla. KPK perlu dilibatkan karena perikanan ilegal telah merugikan puluhan triliun setiap tahun. Kerja sama antar-instansi penegak hukum diperlukan agar oknum petugas dan pejabat yang terlibat dalam kasus penyuapan  ditindak tegas. Keberanian dan ketegasan dari kementerian terkait untuk menumpas praktik penyuapan sangat diperlukan.

 Kelima, monitoring serta evaluasi pengawasan dan kinerja para petugas pengawas di lapangan perlu dilakukan secara kontinu. Sudah saatnya dilakukan penambahan jumlah petugas pengawas di Kepulauan  Aru. Jumlah ideal petugas pengawas di setiap lokasi minimal 10 orang,  termasuk di Benjina.  Penambahan jumlah petugas harus dibarengi peningkatan kualitas,   khususnya  petugas yang mampu menghindari penyuapan. Di sisi lain, peningkatan jumlah dan kualitas petugas harus diikuti dengan peningkatan fasilitas pengamanan di lapangan. Hal ini sangat mendesak mengingat luas wilayah di Kepulauan Aru yang harus diawasi oleh para petugas.

Keenam, praktik penyuapan harus ditindak tegas dan secara simultan dibarengi tindakan pemerintah untuk menaikkan tunjangan dan kesejahteraan para petugas di lapangan. Tingginya risiko pekerjaan dan luasnya wilayah pengawasan di Kepulauan Aru menyebabkan mendesaknya kebutuhan untuk perbaikan taraf hidup para petugas pengawas. Oleh karena itu, besaran tunjangan perlu disesuaikan dengan luas wilayah yang diawasi dan risiko pekerjaan yang  dihadapi oleh setiap petugas.

Ketujuh, pemerintah sudah saatnya memberdayakan nelayan lokal secara bertahap dengan menargetkan 10 tahun ke depan semua aktivitas penangkapan di Indonesia menggunakan nelayan dan kapal tangkap asli Indonesia. Potensi perikanan Indonesia sudah saatnya digarap sendiri agar nelayan asing  tidak menjarah kekayaan bangsa. Di sisi lain,  dalam waktu singkat, pemerintah perlu segera merevisi Peraturan Menteri Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Kelautan Indonesia. KKP  perlu merevisi pasal yang mengizinkan kapal nelayan asing berukuran 1.000 GT membawa hasil tangkapannya langsung ke luar negeri. Revisi  ini sebagai bentuk  komitmen Indonesia seusai meratifikasi aturan Western and Central Pacific Fisheries Commissions.

Kedelapan, untuk mewujudkan poin ketujuh di atas, perlu  penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan mengembangkan SMK Kelautan di seluruh Indonesia, khususnya di bidang penangkapan ikan dan nautika. Kesiapan SDM ini mendesak dilakukan agar ke depan semua nelayan di Indonesia merupakan nelayan terdidik dan mampu bersaing dengan nelayan asing 10 tahun yang akan datang.

LA ODE M ASLANGURU BESAR DAN PENELITI DI BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN DI UNIVERSITAS HALUOLEO, KENDARI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 7 dengan judul "Memberantas Perbudakan Nelayan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

KOLOM POLITIK: ”Piye Kabare”? (M SUBHAN SD)

Hendaklah berjasa, kepada yang sebangsa Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat

(Raja Ali Haji, 1847; penggalan Gurindam XII Pasal 11)

Kita selalu mengutuk komunisme sebagai hantu menakutkan yang anti kemanusiaan dan anti Tuhan. Namun, Tiongkok yang komunis justru keras memberantas korupsi. Kasus terkini, bekas Wali Kota Nanjing, Ji Jianye, dihukum 15 tahun penjara, Selasa (7/4), dengan tuduhan suap 11,32 juta yuan atau sekitar Rp 23 triliun. Pada hari sama, Senator Perancis Jean Germain bunuh diri beberapa jam sebelum diadili. Ia dituduh mengambil keuntungan dari turis-turis Tiongkok saat ia menjabat Wali Kota Tours. Di Brasil, beberapa hari sebelumnya, dengan bukti Blackberry Messenger, 100 orang ditangkap dengan tuduhan korupsi di perusahaan minyak negara Petrobras. Dari 100 orang itu, 50 orang di antaranya adalah politisi.

Negara maju memperlakukan koruptor secara keras. Tidak ada ampun. Perancis jelas negara maju dengan peradaban yang melahirkan prinsip-prinsip liberté, égalité, fraternité (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Bunuh diri bisa jadi bentuk pertanggungjawaban rasa bersalah atau rasa malu. Tiongkok dan Brasil juga negara bersinar sebagaithe emerging national economies dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Negara maju bersikap tegas terhadap korupsi karena korupsi merusak sendi serta pilar negara dan bangsa.

Kita bangga dengan negeri tercinta Indonesia yang Pancasilais, yang sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Namun, negeri ini malah lunak terhadap koruptor. Meskipun KPK terus bertindak, koruptor juga tak kapok-kapok. Benar-benar tidak terbayangkan ketika Adriansyah, politisi DPR dari PDI-P, dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, bahkan bersamaan dengan Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, awal April 2015. Kalau saja bukan OTT, kemungkinan besar nada-nada pembelaan akan menyesakkan ruang telinga kita. Kemungkinan ada suara yang menyatakan PDI-P tengah dikerjai. Tak terbayangkan komentar Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin bahwa penangkapan itu tidak boleh digeneralisasi institusi DPR, tetapi hanya oknum. Memang benar, tetapi reaksi defensif dengan mereduksi "oknum" sesungguhnya warisan Orde Baru yang sudah usang.

Pemimpin politik bukan menjadi motor penggerak untuk membawa negeri ini bersih. Menyaksikan tingkah polah di DPR kerap membuat rakyat termangu-mangu. Pekan lalu, DPR heboh ketika terjadi pemukulan sesama anggotanya saat rapat kerja. Mulyadi, anggota Fraksi Partai Demokrat, akhirnya melaporkan ke polisi anggota F-PPP, Mustofa Assegaf, yang menjotosnya. Gara-garanya sangat sederhana karena saling sindir. Runyamnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon bilang bahwa hal itu biasa dan di negara lain juga terjadi. Masak perilaku tak terpuji yang dilakukan "anggota terhormat" di "ruang terhormat" dalam "acara terhormat" dianggap hal lazim? Pikiran sehat rasanya sulit mencerna tingkah polah politisi kita. Pantas saja KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyebut DPR seperti taman kanak-kanak.

Ketika politisi di Senayan tampaknya sepakat mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri, tak bisa dibayangkan apa yang ada di benak anggota DPR itu. Padahal, saat Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri, tidak lagi karena kasus hukum, tetapi pencalonannya yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Inti persoalan adalah menyangkut rekening mencurigakan yang dimiliki pejabat, termasuk BG, wajarkah? Kalau mau jujur semestinya urusan rekening ini mesti diperjelas dulu agar tidak menjadi beban politik. Bagaimana pula peluang jenderal lain yang pantas mendampingi Komjen Badrodin Haiti yang Jumat (17/4) kemarin dilantik sebagai Kapolri (definitif)?

Setelah 17 tahun reformasi, negeri ini masih saja morat-marit, bahkan lama-lama malah membusuk. Mengikuti Samuel Huntington (Political Development and Political Decay, 1965), pembusukan politik tak terbendung ketika negara tidak mampu mengelola secara efektif akan tuntutan kelompok sosial yang memiliki kekuasaan. Pilar-pilar kokoh negeri ini pun makin keropos. Mantan murid Huntington, Francis Fukuyama (Political Order and Political Decay, 2014), menyatakan, pola perilaku politik di Indonesia mengarah pada neopatrimonial, ketika pemimpin politik mengadopsi bentuk lahiriah negara modern—birokrasi, sistem hukum, pemilu, dan sejenisnya—tetapi kenyataannya masih dipenuhi kepentingan pribadi dan bagi-bagi keuntungan ke jaringan pendukung.

Tiba-tiba negeri ini terasa seperti pesawat Germanwings 9525 rute Barcelona-Dusseldorf yang ditengarai diterbangkan jatuh oleh "pemegang kuasa" di pesawat itu, kopilot Andreas Lubitz (27). Baling-baling penggerak negeri ini mulai melemah dan sayap-sayapnya mulai patah, sulit dikepakkan. Tiba-tiba pada Jumat siang, di sekitaran Tanah Kusir, Jakarta Selatan, melintas sebuah mobil boks yang di bagian belakangnya tertempel stiker bergambar mantan Presiden Soeharto dengan tulisan: Piye Kabare, uenak dijamanku to…. Kita bertahan agar tak tergoda kembali ke sistem sentralistik yang otoriter di era Orde Baru. Namun, jengah juga dengan kondisi ruwet sekarang ini.

Lalu, saya teringat bait-bait puisi didaktik Raja Ali Haji (1808-1873), saat menziarahinya di tempat nan sunyi di Pulau Penyengat, Bintan, awal April lalu. Nasihat pujangga besar dan pahlawan nasional itu, seperti terpampang di awal tulisan ini, semestinya menjadi pegangan bagi para pemimpin saat ini. Jika tidak, haruskah bagian-bagian yang membusuk itu diamputasi?

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 2 dengan judul ""Piye Kabare"?".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.