Bidvertiser

TUTORIAL MENYETIR

TUTORIAL MENYETIR
Pormadi Channel

Senin, 21 Mei 2018

ARTIKEL OPINI: Mengantisipasi Revolusi 4.0 (BAMBANG KESOWO)

Dalam kurun kurang dari empat tahun terakhir, bangsa Indonesia diajak dua kali berevolusi. Namun, seenteng pemakaiannya, tampaknya seencer itu pula pemahamannya.

Sebagaimana cairnya makna dan bentuk revolusi mental yang disajikan terlebih dahulu, jangan-jangan, tidak sedikit pula yang tidak ngeh terhadap arti revolusi industri tadi. Itu kalau mau jujur. Apalagi kalau mesti merunut perkembangannya sejak revolusi industri di Inggris beberapa abad silam. Tanpa berpanjang soal tentang runutan tersebut, agaknya pikir dan maksudnya tidak jauh dari keinginan untuk membangun kekuatan industri nasional. Baik yang melalui penanaman modal asing (PMA) maupun yang non-PMA. Semuanya. Peta jalan untuk mewujudkan revolusi itu pun telah dipaparkan pemerintah. Empat di antara sepuluh bidang terkait yang mesti dijamah, yakni soal SDM, inovasi, teknologi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan, sungguh penting disimak.

Perlukah untuk itu be-revolusi? Lupakan permainan kata. Pada masa-masa pemerintah sebelumnya, keinginan membangun kekuatan industri juga ada. Berbagai kebijakan, termasuk empat bidang tersebut, juga pernah digelar. Dalam sejarah pembangunan nasional, di zaman Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), peta itu malah sudah ditetapkan sejak 1969. Bedanya bukan lewat revolusi, melainkan melalui rencana. Masa itu penetapannya bahkan oleh MPR!

Pada tahap pembangunan lima tahun yang ketiga, titik berat pembangunan mulai digeser secara bertahap ke sektor industri, di samping tetap membangun sektor pertanian yang kuat. Kisahnya, spektrum dan cakupan pembangunan industri selanjutnya ditingkatkan pada masa Repelita IV (dimulai menjelang akhir semester I dekade 1980-an) dengan titik berat pada industri alat-alat (pengolah hasil) pertanian. Demikian seterusnya dan bertahap. Namun, itu semua tinggal cerita masa lalu. Seperti halnya di masa 10 tahun pemerintah sebelum pemerintah sekarang, karena banyak sebab ataupun keadaan, pelaksanaan semua keinginan dan rencana membangun kekuatan industri, apalagi "yang benar-benar nasional" tersebut, hingga kini tetap saja belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.

Jalan industri memang sudah sepantasnya diambil. Meskipun sektor pertanian tetap harus diberi prioritas (baik karena faktor ideologi, ekonomi, politik, maupun kenyataan sosiologis bahwa sebagian besar masyarakat kita hidup di sektor pertanian di perdesaan, ataupun karena cita luhur untuk memiliki ketahanan pangan yang tangguh), harus pula diterima kenyataan bahwa sektor industri memang menawarkan kesempatan dan lapangan kerja lebih luas, di tengah tuntutan pertumbuhan angkatan kerja yang ibarat lari dengan deret ukur.

Faktor dan peran teknologi

Lantas apa yang perlu dicermati dari semua itu? Pengalaman memberi pesan dan ajaran, terutama di tataran pemerintahan, tentang pentingnya kesamaan pikir sebagai landasan rencana dan gerak. Pesan dan ajaran untuk membuat desain dan rekayasa sosial guna membangun budaya industri di kalangan masyarakat. Tanpa pemahaman yang sama di segenap unsur dan lini pemerintahan tentang strategi dan kebijakan yang digelar, sulit terwujud adanya rencana dan gerak lintas sektor yang harmoni dan serentak.

Semua memegang peta jalan, tetapi berjalan dengan interpretasi sendiri-sendiri. Tidak berkait dan tidak bertemu di sasaran yang sama. Ujung-ujungnya, setiap pemerintah baru bagai harus mulai lagi dari awal. Belajar dari pengalaman pula, tidak terlalu salah kalau bidang terakhir dalam peta jalan tentang harmonisasi kebijakan dan peraturan diberi perhatian utama dan didahulukan. Demikian pula halnya di kalangan masyarakat. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan industri, terutama sejak "era pembangunan" yang banyak terkooptasi oleh pola pikir "trader", kehidupan industri bagai tersandera secara konseptual.

Ambillah sebagai misal peran dan fungsi teknologi, yang bukan saja sentral dalam usaha industri, melainkan acap tampil sebagai elemen kecil dalam peta jalan revolusi industri yang digelar pemerintah. Di samping dana dan tenaga kerja terlatih, membangun industri tak mungkin dengan sikap abai terhadap faktor teknologi. Di antara komponen modal lainnya, agaknya tak berlebihan menyebut teknologi sebagai faktor terpenting. Ada yang bahkan menyebut teknologi bagai nyawa industri. Makin maju, makin baik, makin efektif dan efisien teknologi yang ditemukan, makin tinggi nilainya sebagai aset usaha. Makin kuat daya saing produk yang dihadirkan, baik dalam harga maupun kualitas pemanfaatan yang dihasilkan.

Teknologi mesti dilihat sebagai sesuatu yang tidak given. Menemukan teknologi baru, atau mengembangkannya, jelas upaya yang memakan waktu yang sering tak sebentar. Juga memakan biaya, di samping kesiapan SDM yang berkualitas dan iklim yang merangsang untuk itu. Sebagai karya intelektual manusia, teknologi memang bukan barang yang jatuh dari langit. Ia lahir dan dikembangkan di tengah masyarakat yang tahu menghargai jerih payah, mengakui dan bersedia menghormati, serta mendukung perlindungan karya-karya intelektual. Pembangunan bidang SDM dalam konteks teknologi ini, seperti terpapar dalam peta jalan, baik diwaspadai kaitannya dengan aspek pendidikan, penegakan hukum, dan penumbuhan budaya industri dalam masyarakat.

Dari faktor teknologi saja dapat tertangkap banyaknya aspek yang perlu dikelola secara serentak, terencana, dan memerlukan determinasi niat, kesamaan sikap ataupun tindak. Bertahun-tahun terakhir kita bagai terbuai oleh kata dan retorika tentang inovasi. Inovasi jelas penting dan perlu. Akan tetapi, industri lebih memerlukan keberanian untuk jujur bahwa secara konkret basis yang diperlukan terutama adalah teknologi.

Tanpa makna mendewakan atau melebih-lebihkannya, perolehan teknologi, apakah melalui penciptaan, penelitian, dan pengembangan ataupun cara perolehan lainnya, menjadi inti kegiatan dan kekuatan industri. Inovasi, kosakata yang tampil dalam konteks metode, adalah berikutnya. Dalam kerangka pasar yang kian terbuka dan persaingan, faktor ini sungguh penting memperoleh perhatian. Apalagi dalam upaya menumbuhkan dan mendorong perkembangan industri awal—kecil, menengah, ataupun besar—kegiatan penemuan/penciptaan atau pengembangan teknologi yang diperlukan (meski kemungkinan ini kecil), maupun (dan apalagi) dalam proses pemilihan dan perolehannya, sesederhana apa pun, sepantasnya diberi dorongan, bimbingan, dan bantuan.

Perlu insentif yang "workable"

Dunia akademik banyak bicara tentang triple helix. Dunia pemerintahan bicara tentang sinkronisasi dan integrasi kebijakan riset—lembaga riset dan pengembangan/perguruan tinggi—industri. Wacana tentang itu bukan saja sudah lama, melainkan juga selalu berulang dan cenderung menjemukan, tetapi wujudnya hingga kini belum kunjung ada. Kebijakan demi kebijakan silih dihadirkan, tetapi perguruan tinggi yang kini memiliki banyak akses atau kemudahan mencari dana riset juga tetap berteriak tentang kesulitannya dalam memasarkan teknologi yang dihasilkan para penemu/penelitinya.

Pada saat yang sama dunia industri baru/awal, khususnya yang berskala kecil dan menengah, mengalami fenomena kesulitan bukan hanya dalam persoalan pembiayaan, melainkan juga dalam memperoleh teknologi bagi kegiatan usaha mereka. Masalah yang terakhir tak terlalu menjadi persoalan bagi industri substitusi yang sudah banyak tumbuh selama era pembangunan. Mereka sedari mula beroperasi dengan teknologi yang disediakan atau berdasar lisensi dari prinsipal.

Kalaupun revolusi industri kali ini dilaksanakan untuk membangun industri nasional yang kuat sebagai bagian dalam pembangunan ekonomi nasional (dan mesti tetap jauh dari pikiran diskriminatif sebagaimana diharamkan dalam prinsip-prinsip WTO), tetap saja yang namanya kepentingan nasional perlu arah dan bentuk pembinaan yang jelas terhadap penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah. Dalam konteks kebijakan pengaitan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan kegiatan industri, agaknya tidak berlebihan jika arah dan lingkup kegiatan riset terapan dipertajam. Tidak sekadar kemauan, tetapi juga perlu sikap politik dan kebijakan yang jelas, bahwa riset mesti berbasis industri, diarahkan agar berorientasi kebutuhan nyata dan kemampuan industri. Hanya dengan demikian sinergi dapat terwujud, dan temuan teknologi hasil riset atau pengembangannya akan diserap industri.

Skim insentif perpajakan bagi pendanaan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi yang selama ini diintroduksi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2007, tetapi kabarnya tak dapat berjalan efektif, dan sebaiknya disempurnakan. Konsep keringanan perpajakan tampaknya perlu diperjelas pengaitannya terhadap perundangan perpajakan. Tak akan sederhana karena selain kejelasan apakah ide itu dapat dibaca jelas dari rumusan bahasa dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, PP itu pun juga terkendala oleh soal psikologis, baik dalam teknik perundangan maupun perangai birokrasi. PP ini turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2002 tentang Sisnas Litbang dan Penerapan Iptek, yang bagi aparat pajak, dirasa jauh dari UU yang menjadi gantungan kerja mereka.

Tak hanya sekitar kegiatan riset, jangan-jangan masalah juga menghantui aspek pembiayaan usaha industri itu sendiri. Bersediakah perbankan membantu pembiayaan usaha industri awal atau start up? Mau dan mampukah usaha modal ventura umum membantu usaha industri awal yang belum pasti keberhasilannya? Diperlukan dorongan dan bantuan bagi pemupukan modal, termasuk skim insentif bagi pembentukan dan pembiayaan usaha agar modal ventura (khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang tinggi produktivitas litbangnya) dapat dibentuk di dekat usaha industri awal tadi.

Hal ini penting karena upaya penumbuhan industri berbasis teknologi yang baru tak hanya berhenti sebatas permodalan usaha, tetapi juga dalam bantuan teknis manajemen produksi dan pemasaran. Bukankah sesuai khitahnya, tiga bidang bantuan tadi yang sejatinya memang tujuan pembentukan, sifat usaha, dan lingkup kerja sebuah modal ventura?

Sekali lagi, gambaran kecil sekitar isu teknologi ini merangkum keterkaitan di hampir semua elemen dalam peta jalan: penyiapan SDM termasuk sistem hak kekayaan intelektual (HKI) bagi penciptaan iklim penemuan/penciptaan teknologi (dan karya-karya intelektual lain) yang lebih kondusif, pendidikan HKI guna pembangunan SDM yang mumpuni dalam pengelolaan dan perlindungan teknologi dan HKI pada umumnya, pengembangan kemampuan pengenalan-penguasaan-pengembangan dan penerapan teknologi, sistem pembiayaan dan insentif, di samping pembangunan kekuatan pendukung lain, termasuk penumbuhan budaya industri.

Di era pemerintahan yang sedari awal menjanjikan basis SDM yang berkualitas dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai paradigma, upaya membangun kisaran sekitar teknologi tersebut sesungguhnya memperoleh momentum. Sungguh bagus apabila benar-benar tahu dan berniat memanfaatkannya.

Bambang Kesowo, Pemerhati Kebijakan Publik

Kompas, 21 Mei 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Apa Setelah 20 Tahun Reformasi? (Kompas)

KOMPAS/ EDDY HASBY

Mahasiswa menduduki gedung PMR/DPR, menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan Presiden. 19-05-1998

Mengenang Reformasi 1998 membuat perasaan campur aduk. Di satu sisi ada rasa syukur, tetapi di sisi lain kita berduka karena tragedi yang belum terungkap.

Selalu segar di dalam ingatan bagaimana pengunduran diri penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto, memuncaki drama kekerasan yang ditandai antara lain oleh gugurnya empat mahasiswa Trisakti, pembakaran puluhan mal dan penjarahan masif, serta kekerasan terhadap minoritas. Sungguh pengorbanan bagi perubahan yang tidak kecil.

Dalam tempo singkat melalui sejumlah ketetapan MPR, bangsa Indonesia mendapatkan pedoman hukum, antara lain bagaimana mengawal pergantian kekuasaan sehingga presiden hanya berkuasa dua kali masa jabatan; penyelenggaraan praksis ekonomi anti-KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), dan pengakhiran dwifungsi TNI/Polri. Dalam enam tuntutan reformasi tercakup pula amendemen UUD 1945, mengadili penguasa Orde Baru dengan kroninya, dan otonomi daerah seluas-luasnya.

Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto bertahan 17 bulan di tengah terus bergulirnya tuntutan reformasi. Namun, harus diakui, dalam masa pemerintahan transisi lahir sejumlah hasil, yakni kebebasan pers dengan dicabutnya surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang sebelumnya membelenggu kebebasan berekspresi. Kita juga ingat pemerintah transisi berhasil menurunkan gejolak mata uang sehingga rupiah yang mencapai Rp 17.000 per dollar AS turun ke level Rp 8.000-an, hal yang tak bisa dicapai oleh pemerintah sesudahnya hingga kini.

Kita kenang semua hal buruk dan hal baik dari perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu. Yang penting adalah sikap kita untuk memandang momen sejarah yang berlangsung dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Semenjak 20 tahun terakhir, pemerintahan telah berganti lima kali dan masing-masing menorehkan legacy dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial serta kebudayaan.

Kini ada praksis demokrasi yang begitu dinamis. Namun, sebagian masih menyebut itu baru di aras prosedural. Posisi sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia masih lebih dicirikan oleh pemilihan langsung. Namun, proses transaksional yang ada di dalam praksis ini masih buruk, terutama dengan banyaknya kasus pemimpin terjerat korupsi.

Dalam bidang ekonomi, meski isu KKN mulai mereda, reformasi belum menghasilkan perekonomian yang kokoh, meski dalam kancah internasional Indonesia masuk dalam kelompok elite G-20. Rapuhnya rupiah dan masih besarnya ketergantungan pembangunan pada utang menjadi salah satu cirinya.

Jika diringkaskan, reformasi—setelah 20 tahun—telah memberikan sejumlah perbaikan, tetapi harus diakui kita maju terlampau lamban. Jika kita benar-benar merupakan bangsa pembelajar, pengorbanan reformasi bisa menjadi fundamen untuk membuat kemajuan lebih fenomenal.

Kita masygul dengan realitas pahit ini. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Kita belum cukup mendapat aufklarung atau pencerahan untuk merespons tantangan yang ada, lebih-lebih ketika ada disrupsi besar dan jargon baru, seperti Revolusi Industri 4.0, makin nyaring

Kompas, 21 Mei 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Kesepakatan Baru China-AS (Kompas)

AP PHOTO/ANDREW HARNIK

Presiden AS Donald Trump, kedua kiri dan Ibu Negara Melania Trump, serta Presiden China Xi Jinping dan istrinya Peng Liyuan berpose bersama di Kota Terlarang di Beijing, China, 8 November 2017

Amerika Serikat dan China sepakat mengambil langkah mengurangi defisit perdagangan. Namun, China belum membuat komitmen berapa besar defisit akan dikurangi.

Defisit perdagangan AS dan China pada tahun 2017 mencapai 375 miliar dollar AS. Ekspor AS ke China hanya berkisar 130 miliar dollar AS, sedangkan impor dari China mencapai 506 miliar dollar AS. Seperti jamak diketahui, China dapat memproduksi barang keperluan sehari-hari jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain di dunia.

Dalam pembicaraan antara delegasi China dan AS di Washington, Kepala Dewan Ekonomi Nasional AS Lawrence Kudlow mengatakan, pengurangan defisit itu akan mencapai 200 miliar dollar AS hingga tahun 2020. Washington menambahkan, AS akan segera mengirim tim untuk mendetailkan apa saja yang dapat mengurangi defisit perdagangan tersebut.

Wakil Perdana Menteri Liu He yang memimpin delegasi China menyatakan, "Kedua belah pihak sudah mencapai konsensus, dan sepakat tidak akan melakukan perang dagang, serta menghentikan peningkatan tarif."

Awal 2018, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk memasang tarif tinggi impor semua produk baja dan aluminium. Keputusan itu diikuti dengan kenaikan tarif impor 1.300 lebih produk China senilai lebih dari 50 miliar dollar AS. AS juga menganggap China melakukan praktik dagang tidak adil terhadap komoditas AS, hingga defisit transaksi berjalan 2017 mencapai 375 miliar dollar AS.

Langkah itu langsung dibalas oleh China dengan mengenakan tarif impor untuk lebih dari 100 barang dari AS, seperti kedelai, pesawat, dan produk otomotif. China pun mengajukan protes lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Tahun 1930, AS pernah meningkatkan tarif impor untuk 20.000 jenis produk dari semua negara. Kanada dan banyak negara lain melakukan langkah serupa sehingga nilai ekspor AS turun sampai 60 persen. Namun, kali ini, justru AS yang berinisiatif melakukan pembicaraan dengan China.

Akan tetapi, sejak Kamis hingga Sabtu (17-19/5/2018) di Washington kembali terjadi pembicaraan kedua negara dan berakhir dengan pernyataan bersama. Pernyataan bersama itu sedikit banyak akan meredakan ketegangan di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini.

Bulan lalu di Beijing juga terjadi pembicaraan antara Wakil PM China Liu He dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin. Namun, pertemuan Beijing belum menghasilkan sesuatu yang konkret, kecuali AS memberikan daftar "tuntutan" yang perlu dipenuhi guna menghindari perang dagang. Namun, saat itu kedua negara belum mencapai kesepakatan apa pun.

Pertikaian dagang antarnegara bukan barang baru. Indonesia pun pernah mengalaminya meskipun nilainya tidak sebesar AS dan tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan ekonomi dunia. Akan tetapi, biasanya kedua negara yang bertikai akan selalu berupaya menyelesaikan lewat perundingan, baik bilateral maupun multilateral

Kompas, 21 Mei 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Reformasi dan Hal-hal yang Belum Selesai (IKHSAN YOSARIE)

TOTO SIHONO

20 TAHUN REFORMASI

Dua puluh tahun bukan waktu yang sebentar untuk berbenah. Kuncinya ada pada kemauan politik pemerintah. Dalam rentang waktu tersebut, kita telah beberapa kali berganti presiden, dengan semangat reformasi dan demokrasi mengalir dalam tiap-tiap sendi sistem pemerintahan.

Reformasi membuka pintu- pintu untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu dan membangun wacana-wacana konstruktif untuk masa depan. Fondasi utama agar dimungkinkan hal seperti ini dilakukan adalah terjadinya perubahan relasi dan kekuatan politik antara negara dan masyarakat sipil. Kemampuan negara untuk mendikte masyarakat, serta mengekang dan membungkam yang dilakukan rezim Orde Baru pada kebebasan masyarakat, lalu penggunaan aparat untuk menopang kekuasaan, dimentahkan oleh semangat reformasi.

Kebebasan ini kita dapat sebagai konsekuensi dari perimbangan kekuatan antara masyarakat sipil dan negara. Alhasil, negara tidak lagi memiliki kuasa sendiri untuk menghegemoni masyarakat dan mencengkeram kebebasan sipil. Dengan kebebasan inilah kemudian masyarakat sipil mampu mengawasi kinerja pemerintah, dan mengkritisi jika terdapat penyalahgunaan wewenang dan perihal tugas yang dijalankan aparat. Mengawasi dan mengkritisi pemerintah menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam masa demokrasi.

Ketika Orde Baru berkuasa, negara berada pada posisi lebih kuat daripada masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki kemampuan untuk meredam gerakan masyarakat sipil. Kondisi ini biasa disebut otoritarianisme atau relasi zero-sum. Perubahan relasi yang disebabkan oleh menguatnya masyarakat sipil dan melemahnya rezim merupakan salah satu proses demokratisasi. Ketika perimbangan kekuatan di antara dua kekuatan terjadi (negara-sipil), yang terjadi kemudian adalah sebuah konsolidasi antara negara dan masyarakat sipil, serta muncullah relasi positif-sum (Samuel Huntington, 1995). Terciptanya check and balance antara masyarakat sipil dan negara dimulai dari hal ini sehingga konsolidasi demokrasi dapat bergulir.

Adanya perubahan relasi antara negara dan masyarakat membawa angin segar untuk proses demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang konstruktif. Dengan begitu, hal-hal yang belum selesai dalam agenda reformasi sudah sepatutnya segara diselesaikan untuk menciptakan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Belum selesai

Beberapa hal yang belum selesai dalam agenda reformasi adalah persoalan penegakan supremasi hukum dan penghapusan dwifungsi ABRI (TNI). Dua hal ini berkaitan dengan salah satu poin penting dalam Nawacita, yaitu turunan dari Nawacita nomor empat, bahwa pemerintah menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Narasi besar dalam Nawacita nomor empat tersebut adalah memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. Jika kita amati, narasi ini secara jelas dan terang memiliki relevansi dengan salah satu agenda reformasi tadi, yaitu penegakan supremasi hukum. Semangat reformasi tampak dalam Nawacita. Namun, semangat tentu akan tinggal sesuatu yang formal jika tidak terdapat implementasi di dalamnya.

Pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu boleh jadi salah satu poin yang tak boleh dilewatkan dalam agenda reformasi. Mulai dari kasus Munir, Trisakti, Semanggi, penculikan aktivis 1998, dan masih banyak lagi. Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak boleh "tersandera" oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan pada masa lalu.

Di sisi lain, pengungkapan kasus HAM pada masa lalu juga mendapat tempat dalam irisan salah satu tuntutan reformasi, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI. Kasus-kasus HAM pada masa lalu sulit dilepaskan dari keterlibatan aparat negara dalam duduk persoalannya, seperti kasus penculikan aktivis 1998 dan pembunuhan Munir.

Selama kasus itu belum diselesaikan, selama itu pula TNI dan Polri (dulu ABRI) akan tersandera "dosa" masa lalu. Citra dua alat negara ini akan selalu dibayangi persoalan HAM pada masa lalu. Lebih jauh, bukan cuma menyandera nama institusi, melainkan juga menyandera orang per orang yang telah menjadi purnawirawan beserta karier politiknya.

Perlu diselesaikan

Salah satu bagian dari Nawacita ini bisa menjadi titik masuk dalam upaya reformasi hukum dan TNI kita. Reformasi hukum agar semua warga negara diperlakukan sama dan setara, tidak ada warga negara yang kebal hukum. Dengan begitu, penyelesaian kasus HAM pada masa lalu menandakan supremasi hukum tengah dijalankan. Mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut menandakan aktualisasi semua orang diperlakukan sama di mata hukum, siapa pun dia.

Kemudian, reformasi TNI agar TNI dapat fokus pada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. Reformasi TNI bukan hanya soal pemutusan hubungan antara TNI dan politik praktis atau penghapusan dwifungsi ABRI, melainkan juga sampai pada penyelesaian kasus-kasus terdahulu yang melibatkan TNI di dalamnya. Hal ini juga berlaku bagi Polri. Pembersihan atas rekam jejak menjadi yang penting dalam rangka reformasi secara holistik dan komprehensif.

Selama kasus HAM pada masa lalu belum selesai, TNI akan mendapat dua akibat. Pertama, profesionalitas dan citra TNI berpotensi surut, terutama pada waktu yang berkaitan dengan peringatan hari HAM. Kasus-kasus pada masa lalu tersebut akan selalu muncul dan ditagih di permukaan. Kedua, citra buruk sebagai pelanggar HAM akan melekat pada TNI secara institusi ataupun perseorangan, termasuk purnawirawan. Akibatnya akan signifikan, yaitu memungkinkan terjadinya penyanderaan politik, serta upaya-upaya untuk memolitisasi hal ini guna menghancurkan elektabilitas.

Hal-hal yang belum selesai dalam reformasi harus diselesaikan. Garis demarkasi antara reformasi dan pemerintah tidak boleh ada. Termasuk Nawacita, jangan sampai dipisahkan dengan cita-cita reformasi. Setiap pemerintahan harus dan wajib bersifat berkelanjutan, yang artinya tidak ada lagi politik cuci tangan atau politik cuci piring antarmasa pemerintahan.

Ikhsan Yosarie Peneliti Setara Institute

Kompas, 21 Mei 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Postulat Saridin (KURNIA JR)

Dalam sejarah penyebaran dan pengajaran Islam di tanah Jawa, dari sekian banyak kota, bisa dikatakan Pati termasuk "tlatah" para wali.

Tanahnya menyimpan banyak layon ulama kinasih Allah, termasuk Syekh Jangkung yang makamnya ada di selatan kota.

Saridin nama kecilnya. Dia hidup pada abad ke-16 atau ke-17. Tidak ada angka pasti, tetapi dikisahkan bahwa dia jadi kakak ipar Sultan Agung yang memerintah Mataram pada abad ke-17. Tutur tinular menyebutkan ia berdarah biru. Konon, garis silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dia juga terbilang sebagai cucu Sunan Kalijaga dari Sunan Muria. Dalam cerita ketoprak, ia ditampilkan hidup berkekurangan dan dilecehkan kakak iparnya, Branjung.

Yang tipikal dari karakter Saridin ialah kejujurannya yang tanpa reserve. Tatkala diinterogasi dalam kasus pembunuhan Branjung yang tak disengaja, Saridin bicara apa adanya, yang justru membuahkan vonis mati dari penguasa Pati. Berkat keajaiban, dia selamat dari tali gantungan, lalu berkelana mencari diri sejati.

Tokoh eksentrik

Dia tidak mewariskan petuah dengan narasi adiluhung. Lisannya hanya menyuarakan bahasa rakyat kebanyakan. Keluguan adalah pembawaannya, seakan- akan dia tidak ngeh dianugerahi keunggulan supranatural: iduneidu geni, ludahnya ludah api. Apa pun yang dia ucapkan pasti terjadi.

Ketika nyantri di pedepokan Pangeran Kudus, keturunan Sunan Kudus—ada yang menyebut itu Sunan Kudus sendiri—pagi-pagi, Saridin menguras selokan di belakang kulah. Para santri heboh melihat Saridin menangkapi ikan yang berkecimpung di comberan dan melaporkan hal itu kepada Pangeran Kudus. Kemudian terjadi dialog yang menarik antara guru dan murid.

Ketika ditanya kenapa di saluran air itu ada ikan, Saridin menjawab lugas, tanpa motif pamer: "Saben ana banyu, mesthi ana iwake." Lantas, Pangeran Kudus menyorongkan kendi. Untuk menguji pernyataan Saridin, dia bertanya apakah di air kendi itu ada ikan. Saridin menjawab: ada, dan itu benar. Juga, tatkala disodorkan buah kelapa dengan pertanyaan yang sama, lagi-lagi postulat Saridin terbukti: "Di mana ada air, di situ ada ikan." Kelapa dibelah. Dari dalam airnya, ikan wader berlompatan.

Figur Saridin adalah pasemon tentang citra insan selaku titah, hamba, yang dalam tutur orang Jawa tidak sepantasnya adigang-adigung-adiguna. Ia tak memanfaatkan "kesaktiannya" buat menggagahi hukum alam atau mengeksploitasi sesama demi kepentingan pribadinya. Dengan ikhlas dia menjalani hidup sebagai fakir. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dia berikhtiar dengan kedua tangannya. Diolok-olok orang bodoh pun dia tidak tersinggung. Diburu sesama santri yang iri hati, dia hanya lari menghindar.

Dalam kalbunya, kalimat Syahadat bukan sekadar ikrar beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Kesaksian itu dihayati menjadi gerak hati, pikiran, dan perilaku. Konon, saat Pangeran Kudus menyuruh dia mengucapkan dua kalimat Syahadat, Saridin justru pergi ke luar dan memanjat pohon kelapa, lantas terjun. Ia tidak cedera sama sekali. Sang guru menjabarkan kepada para santri bahwa Saridin tak sekadar bersyahadat di bibir, tetapi dengan seluruh dirinya. Dia pasrah dan tawakal secara total kepada Tuhan. Muslim dalam pengertian kafah. Kesempurnaan iman membuat apa yang dia pikirkan dan yakini menembus batasan dimensi dan mewujud materi, sebagaimana postulatnya: "Saben ana banyu, mesthi ana iwake."

Dalam setiap agama banyak tokoh eksentrik dan eksentrisitas tampaknya jalan yang nyaman bagi Saridin, sebagaimana jalan Sunan Kalijaga sendiri. Islam tumbuh subur di Nusantara berkat penghargaan atas keunikan tiap-tiap pribadi dalam penghayatan keyakinannya tanpa merusak syariat yang baku. Syariat tidak membelenggu pribadi beriman untuk berkembang dalam spiritualitas dan kedekatan personal dengan Tuhannya.

Uniknya, kronik tentang tokoh-tokoh spiritual atau agama di Nusantara, nyaris tiada figur yang bebas dari bumbu mitos. Riwayat jadi hikayat. Kita pun sukar memilah fakta dari fiksi. Di Bawean, saya mendengar cerita tentang Maulana Umar Mas'ud. Tatkala dia datang, dari kejauhan orang melihat kapal besar. Setelah mendekati pantai, bahtera itu bersalin rupa jadi ember, dan tiang layarnya tongkat sang wali. Para pujangga tidak mempersoalkan hal ini. Yang ditekankan sahibul hikayat terutama pemuliaan sang tokoh dan pengajaran budi pekerti bagi penyimak tembang, serat, atau babad.

Dikisahkan bahwa Saridin dijangkung, diayomi, dibimbing oleh spirit Sunan Kalijaga. Itulah sebabnya, dia terkenal dengan julukan Syekh Jangkung. Pada suatu hari, ia diperintahkan tapa ngrombang, menghanyutkan diri di laut, dengan dua butir kelapa sebagai pelampung. Saridin pasrah dan ikhlas melaksanakan dawuh sang guru.

Di titik ini kita dapat memetik hikmah dari perjalanan Syekh Jangkung menggapai ilmu sejati demi kehidupan sejati. Saridin adalah kita. Sunan Kalijaga yang menjangkungi Saridin adalah hati nurani yang jadi reseptor sinyal suci Ilahi yang membimbing kita tanpa perantara.

Simbolisme puasa

Tapa ngrombang Saridin dapat dimaknai sebagai simbolisme puasa, yang dalam syariat Islam diwajibkan selama Ramadhan. Tirakat di samudra juga tercatat dalam legenda Sunan Kalijaga alias Syekh Melaya sendiri. Boleh jadi, ini semacam parafrase bagi ajang cobaan nan luas dan dalam, diterpa gelombang, serta kengerian maut yang mengintai. Betul-betul menguji tingkat kepasrahan seorang hamba untuk menggapai tauhid sejati.

Dua kelapa Saridin di samudra pelambangan sahur dan iftar (buka) kita. Kalau kedua kelapa itu menyelamatkan Saridin dari bahaya tenggelam, maka sahur dan iftar mengamankan kita dari ekses kelaparan di luar kewajiban syariat puasa.

Laut Saridin adalah ruang khalwat tanpa dinding yang memisahkan dia dari keramaian dunia. Adapun ruang khalwat kita di relung batin. Misykat bagi cahaya kecil yang mendambakan Mahacahaya. Ceruk pengasingan kalbu dari rangsangan berseteru.

Menilik hakikatnya, puasa kita tidak lebih ringan daripada tapa Saridin. Yang membuat figur ini tampak istimewa adalah imannya yang paripurna sehingga ia bebas membuat postulat dan Tuhan mengizinkan dia menyibak hakikat. Bukan sebab dia setara Gusti Pangeran Sejati, tapi semata-mata karena Allah sudah mencintai sang titah. Dia mencintai hamba-Nya dengan cara yang tidak tergapai akal di ruang personal yang unik menurut kepribadian yang bersangkutan. Anugerah yang tidak bisa diintervensi, apalagi dipersekusi, oleh orang lain.

Kurnia JR Sastrawan

Kompas, 21 Mei 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.