Main Ad

Sabtu, 22 April 2017

Berkaca pada Pilkada Jakarta (M QODARI)

Riuh-rendah Pilkada DKI akhirnya mencapai puncak 19 April 2017. Hasilnya sudah kita maklumi bersama. Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno terpilih mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua.

Pasangan Anies-Sandi berhasil membalik fenomena yang banyak terjadi, termasuk dalam Pilkada DKI 2012, di mana pasangan yang unggul di putaran pertama kembali unggul di putaran kedua. Apakah kemenangan Anies-Sandi sebuah kejutan? Tidak. Itu jawaban yang saya sampaikan di televisi swasta jelang dimulainya hitung cepat (quick count) pukul 13.00. Justru kalau Basuki-Djarot menang itu kejutan mengingat 90 persen survei yang dilakukan jelang akhir masa kampanye menunjukkan keunggulan Anies-Sandi. Rentang keunggulannya saja yang berbeda-beda antarlembaga. Antara 1 dan 10 persen. Jadi, ini hasil yang sangat terduga.

Dari survei tampak pula variabel-variabel yang memengaruhi pilihan masyarakat. Apa saja variabel-variabel itu? Dalam setiap pilkada selalu ada tiga variabel besar yang bekerja memengaruhi pilihan masyarakat. Pertama, variabel rasional seperti persepsi mengenai kemampuan calon dan kinerja petahana. Kedua, variabel kepribadian seperti kesukaan/ketidaksukaan kepada kandidat. Dan, ketiga, variabel sosiologis/primordial seperti kesamaan latar belakang suku dan agama.

Dalam aspek rasional, sebenarnya Basuki-Djarot unggul dibanding Anies-Sandi. Dalam debat di acara Mata Najwa, misalnya, publik menilai penampilan Basuki lebih baik dibanding Anies. Hal ini konsisten dengan survei-survei terhadap debat-debat putaran pertama. Dari segi kepuasan publik, angka penilaian terhadap Basuki lebih dari 70 persen. Lazimnya, calon dengan tingkat kepuasan setinggi ini cenderung didukung mayoritas pemilih.

Kelemahan Basuki bukan pada kinerja, melainkan pada variabel kedua dan ketiga. Untuk variabel kepribadian, kesukaan terhadap kandidat, skor Basuki paling rendah, bahkan lebih rendah daripada Djarot dan Sandi. Skor kesukaan pada Basuki 60 persen. Pada Djarot dan Sandi di kisaran 70 persen. Sementara Anies 80 persen.

Variabel suku dan khususnya agama juga menjadi kelemahan Basuki. Pemilih beragama Kristen dominan kepada Basuki-Djarot, sementara mayoritas pemilih Islam mendukung Anies-Sandi. Hal ini penting dan menarik karena terjadi pergeseran komposisi dukungan pemilih Islam pada Basuki-Djarot. Sebelum peristiwa Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu, pemilih Muslim mayoritas ke Basuki-Djarot. Namun, setelah peristiwa itu, mayoritas pemilih Muslim pindah ke Anies-Sandi.

Di satu sisi kita bisa menyatakan: ini kesalahan seorang Basuki. Mulutmu, harimaumu. Kata pepatah lama. Tujuan dan kegiatan Basuki di Kepulauan Seribu adalah untuk bicara tentang program perikanan. Untuk apa dia: (1) berbicara soal Pilkada DKI, (2) jikapun bicara pilkada, untuk apa dikaitkan dengan soal memilih atau tak memilih siapa, (3) jikapun bicara soal dukungan politik dan alasannya, tidak perlu mengutip kitab suci agama lain.

Di sisi lain tidak dapat dimungkiri bahwa terjadi upaya framing (pembingkaian) dan mobilisasi isu agama dan rasial terhadap Basuki. Upaya framing dan mobilisasi isu itu mendapatkan pintu masuk yang terbuka lebar dengan adanya peristiwa Al Maidah 51. Framingdan mobilisasi isu penodaan agama kemudian dikait-kaitkan dengan latar belakang agama dan rasial Basuki. Yang terjadi kemudian adalah sebuah "big bang" (dentuman besar) opini dan mobilisasi massa seperti yang terlihat pada peristiwa 411 dan 212.

"Kudeta merayap"

Ada yang mengatakan, dentuman besar opini dan mobilisasi massa tidak lepas dari bertemunya berbagai kepentingan kelompok dan tokoh politik. Ada yang berkepentingan dengan Pilkada DKI 2017. Ada pula yang bermain catur politik kekuasaan nasional baik untuk tujuan sekarang maupun 2019. Pendapat ini tentu tak dapat dinafikan. Itu sebabnya isu "kudeta merayap" dan sejenisnya turut berkembang dalam dinamika Pilkada DKI. Tak semua elite politik mau dan sabar menunggu momentum pemilu berikutnya untuk kesempatan pergantian kekuasaan. Terlepas dari alasan dan perbedaan konteks, peristiwa pergantian kekuasaan nasional di 2001 dan 1965 telah dijadikan referensi dan preseden sejarah bahwa pergantian kekuasaan di tengah jalan adalah suatu "celah" dalam dinamika kekuasaan nasional.

Namun, di luar faktor manuver elite, rasanya memang ada yang ditata kembali dalam masyarakat kita. Sebab, politik identitas tak berada di ruang hampa. Upaya framing dan mobilisasi punya batas kemampuan. Tanpa harus berdebat tentang berapa jumlah persis massa yang hadir dalam peristiwa 411 atau 212, kita dapat akui itulah momen pengumpulan massa di satu titik yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Pastinya, ada perasaan kolektif yang sama yang mampu menggerakkan massa dalam jumlah sebesar itu.

Indikator lain soal perasaan kolektif adalah masifnya penyebaran informasi atau isu berbasis SARA pada satu sisi dan benturan-benturan keras antarpribadi dan kelompok sebagai akibat penyebaran isu-isu yang membelah. Adapun perbenturan paling keras tak (dapat) kita saksikan di media massa konvensional seperti televisi atau koran karena figur-figur yang tampil di sana elite politik yang terlatih berakrobat kata-kata atau telah melalui proses editing kuat dari redaktur media massa. Perbenturan paling keras justru terjadi di ruang-ruang bersifat personal seperti grup Whatsapp atau Facebook dan ranah media sosial seperti Instagram dan Twitter. Pertukaran kata-kata kasar yang berujung pada ketersinggungan dan permusuhan banyak terjadi dalam kurun enam bulan selama pilkada.

Isu SARA

Tanpa bermaksud untuk menimbulkan pesimisme, isu SARA dan politik identitas diperkirakan kembali muncul dalam kontestasi politik ke depan seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Apa dasar pemikiran ini? Pertama, fenomena politik identitas dan isu SARA di Pilkada DKI sesungguhnya mirip Pemilu 2014.

Tema-tema yang muncul saat itu seperti soal ras, agama, siapa penguasa aset ekonomi terbesar di Indonesia, serta dukungan politik yang diberikan penguasa ekonomi pada calon tertentu kembali muncul pada 2017 ini. Ingat tabloid Obor Rakyat? Pilkada DKI 2017 adalah Pilpres 2014 minus Obor Rakyat. Jika politik identitas telah muncul dua kali dalam Pilpres 2014 dan Pilkada 2017, kiranya tak salah menduga hal itu akan muncul lagi di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kedua, politik identitas dan framing isu tak akan berhasil apabila latar makro dari masyarakat Indonesia tak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya isu danframing demikian. Politik identitas danframing isu tak berada dalam ruang hampa. Ia memiliki akar kuat dan dalam pada realitas politik (sebagian) masyarakat. Pasti ada sebagian kelompok masyarakat yang merasa tak puas, terancam, atau minimal tak suka dengan realitas ekonomi dan politik tertentu yang membuat mereka mudah masuk dalam politik identitas dan isu SARA sebagai sarana penyaluran frustrasi sosial dan politik mereka.

Mengapa mereka tak suka realitas politik tertentu? Kajian-kajian konflik dan psikologi sosial mengenal konsep deprivasi relatif (relative deprivation), suatu konsep yang sering dipakai untuk menjelaskan munculnya suatu gerakan atau konflik sosial dan politik. Deprivasi relatif adalah suatu kondisi subyektif di mana seseorang atau kelompok merasa tak puas dengan kondisi yang dialami atau dimilikinya dibandingkan kondisi yang dimiliki orang atau kelompok lain. Perasaan tak puas ini bisa berkaitan dengan soal ekonomi (materi), hak politik, pengakuan, atau hal lain yang dianggap penting dan berharga.

Siapakah mereka ini? Identifikasi tentang siapa mereka dapat dilakukan dengan melihat kelompok-kelompok dan individu-individu yang muncul di permukaan serta retorika-retorika yang dipakai. Tentu pemerintah memiliki perangkat dan instrumen untuk mengidentifikasi. Tapi yang tak kalah penting, mengidentifikasi persoalan mendasar yang menyebabkan timbul dan kuatnya isu politik identitas dan SARA dalam politik kita belakangan ini.

Persoalan itu tak lain persoalan kesenjangan ekonomi penduduk seperti tecermin pada koefisien Gini. Juga tecermin kesenjangan penguasaan aset antarkelompok masyarakat dalam peringkat orang terkaya Indonesia seperti dirilis majalah bisnis Forbes dan LSM internasional Oxfam. Pengalaman Pilkada DKI menunjukkan, pemerintah pusat harus segera mengambil suatu seri kebijakan yang mampu menyelesaikan, minimal mengurangi kesenjangan ekonomi ini, sehingga deprivasi relatif yang selalu muncul dalam bentuk politik identitas dan isu SARA tak muncul kembali dalam pilkada dan pemilu. Prioritas kebijakan yang harus diambil pemerintahan hari ini mungkin bukan pertumbuhan, melainkan pemerataan ekonomi.

M QODARI

Direktur Eksekutif Indo Barometer

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Berkaca pada Pilkada Jakarta".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kontribusi Agama dalam Keindonesiaan (AKBAR TANDJUNG)

Dalam dinamika kontestasi politik Indonesia belakangan ini, ada kesan seolah sebagian umat Islam anti-keanekaragaman.

Kesan itu kian menguat seiring munculnya gerakan-gerakan radikal yang membawa nama agama. Hal ini bisa berkonsekuensi pada generalisasi pendapat bahwa umat Islam di Indonesia telah tergerus komitmennya pada kebinekaan sehingga dapat dianggap sebagai kelompok yang intoleran, jauh dari sikap menghormati dan menghargai pihak lain yang berbeda.

Ditinjau dari perspektif historis, hal itu jauh dari kenyataan, mengingat umat Islam di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam pembentukan dan perjalanan kehidupan bangsa. Rekam jejak kontribusi dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia sangat nyata dan jelas. Demikian pula partisipasinya dalam merumuskan nilai-nilai dasar Indonesia yang merdeka.

Lahirnya Pancasila sebagaimana kita kenal selama ini tak lain gagasan dan pandangan dari The Founding Fathers yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang mewakili berbagai umat beragama, khususnya Islam.

Mereka menyusun sila-sila dalam Pancasila dengan penuh kearifan dan semangat persatuan, termasuk ketika pada akhirnya disepakati sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", pagi hari menjelang Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18 Agustus 1945, yang agenda utamanya adalah pengesahan UUD Negara Republik Indonesia dan pemilihan presiden-wakil presiden pertama, yakni Soekarno-Hatta.

Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Nuansa keagamaan atau religiositas kebangsaan kita juga ditegaskan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Bahkan, secara khusus, dalam batang tubuh UUD 1945 Bab IX tentang agama disebutkan dalam Pasal 29, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (Ayat 1), dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Ayat 2).

Hal itu tak berarti Indonesia negara agama dalam pengertian sistem politik dan ketatanegaraannya merupakan derivasi formalisasi syariat keagamaan. Indonesia juga bukan negara sekuler, mengingat nilai-nilai substansial dan universal dari agama-agama yang ada punya peranan penting membentuk dan memperkuat keindonesiaan.

Islam, kebinekaan, dan keindonesiaan

Karakter Islam di Indonesia pada hakikatnya menggambarkan Islam yangrahmatan lil alamin,rahmat bagi semesta alamKarena itu, apabila ada peristiwa-peristwa yang bisa dikategorikan sebagai bentuk dari radikalisasi keagamaan, maka itu pasti bukan mencerminkan sejatinya karakter Islam. Dalam konteks inilah, cendekiawan Islam, Nurcholish Madjid, menyebutkan, Islam yangrahmatan lil alamin bercirikan menghormati keberagaman, inklusif, toleran, dialogis, mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, tak ekstrem (ummatan wasathan), dan sejalan nilai-nilai kemodernan dan demokrasi.

Pemikiran-pemikiran tersebut sudah melekat dalam sistem perkaderan HMI dengan platform Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang dikembangkan terutama oleh Nurcholish Madjid, bahkan disahkan dalam Kongres IX HMI di Malang pada 1969. Demikian pula, organisasi-organisasi keagamaan Islam arus utama, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menggambarkan wajah Islam Indonesia sebagaimana ciri-ciri di atas. Mereka mengetengahkan Islam secara substansial dan tak menghendaki formalisasi agama dalam produk-produk kenegaraan.

Dalam semangat memperkokoh keindonesiaan perlu terus dibangun komunikasi dan dialog antar-berbagai komunitas keagamaan. Khususnya umat Islam diharapkan agar tak terpengaruh ide-ide dan gerakan-gerakan radikal yang kini banyak berkembang di beberapa negara di dunia, khususnya Timur Tengah. Selain itu, juga sangat dibutuhkan pendidikan tentang pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman sejak dini bagi anak-anak didik, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.

AKBAR TANDJUNG

Ketua Umum PB HMI (1972-1974)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Kontribusi Agama dalam Keindonesiaan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Menghidupi Semangat Kartini (Kompas)

Di tengah berbagai kemajuan yang dicapai perempuan, memperingati kelahiran Kartini setiap tanggal 21 April terasa semakin relevan.

Disebut semakin relevan karena putri Bupati Jepara itu melahirkan pemikiran kritis tentang keadaan bangsa dan kondisi kaum perempuan, terutama perempuan Jawa.

Kartini terutama sekali selalu menentang ketidakadilan di sekitarnya. Ketidakadilan yang disebabkan penjajahan, ketidakadilan disebabkan budaya yang mengharuskan anak perempuan tinggal di rumah dan karenanya menikah pada usia dini sementara anak laki-laki boleh melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Salah satu perjuangan Kartini yang belum terwujud adalah menghentikan perkawinan anak. Pernikahan usia dini pada perempuan semasa Kartini adalah norma umum karena budaya mengharuskan anak perempuan dipingit di dalam tembok rumah begitu memasuki usia akil balik. Kartini sendiri menikah pada usia 24 tahun dan meninggal setahun kemudian pada tahun 1904 setelah melahirkan.

Dampak pernikahan usia anak sudah sering dikemukakan. Kehamilan usia dini berisiko pada organ reproduksi anak perempuan dan kondisi bayi yang dilahirkan, antara lain, kematian ibu dan berat lahir bayi rendah. Anak perempuan yang menikah dan kemudian hamil umumnya tidak melanjutkan pendidikan karena jarang sekolah mau menerima siswa hamil. Pada saat sama, usia dini memengaruhi kesiapan mengasuh anak sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia sebagai bangsa.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi komitman internasional, termasuk Indonesia, adalah menghapus kemiskinan, menyelamatkan planet Bumi, serta memastikan tiap orang hidup damai dan makmur. Salah satu persoalan sosial ekonomi Indonesia saat ini adalah menurunkan jumlah orang miskin dan ketimpangan kemakmuran.

Menyelesaikan persoalan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan hanya dapat dilakukan dengan memperhitungkan peran perempuan dan menghilangkan hambatan yang mendiskriminasi perempuan mengembangkan diri secara penuh. Dana Moneter Internasional, misalnya, mengakui perempuan memakai 90 persen pendapatan mereka untuk kesehatan dan pendidikan, sementara laki-laki hanya memberikan 30-40 persen.

Dalam hal ini, upaya Kartini memajukan pendidikan anak perempuan dan mengajarkan perempuan berdaya secara ekonomi adalah yang dalam istilah ekonom penerima Nobel, Amartya Sen, meningkatkan keberdayaan sebagai manusia yang akan bermanfaat untuk sekitarnya.

Semangat Hari Kartini itulah yang ingin kita tumbuhkan kepada generasi muda agar memahami tokoh penting gerakan perempuan Indonesia itu tidak sebatas kebaya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Menghidupi Semangat Kartini".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Adu Kuat antara Presiden dan Rakyat (Kompas)

Yang terjadi di Venezuela akhir-akhir ini memberikan gambaran jelas tentang nafsu kekuasaan yang tutup mata terhadap nasib rakyat.

Krisis ekonomi dan politik yang berlarut-larut telah memecah Venezuela: antara yang berpihak kepada penguasa, Presiden Nicolas Maduro, dan kelompok oposisi. Venezuela, terpecah, persis seperti yang terjadi di Mesir ketika ada gerakan untuk menjatuhkan Presiden Muhammad Mursi. Di Mesir, ketika itu, militer segera turun dan bertindak, dan mendapatkan dukungan kelompok nasionalis, Islam moderat, dan kelompok-kelompok minoritas, menggusur pemerintahan Mursi yang ibarat kata baru seumur jagung.

Maduro yang memimpin Venezuela setelah Hugo Chavez meninggal (2013), dengan Partai Sosialis Bersatunya, ternyata kedodoran. Ia tak mampu menyelamatkan krisis ekonomi yang membelit Venezuela, tetapi ia menutup mata, dan bahkan cenderung menyalahkan pihak lain sebagai biang keladi krisis. Dalam outlook ekonomi terakhirnya, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan, "Venezuela tetap terperosok dalam krisis ekonomi yang dalam" dengan angka pengangguran yang terus naik dan resesi yang tak kunjung henti.

Memburuknya perekonomian itu antara lain ditandai oleh mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Barang-barang kebutuhan pokok tidak hanya mahal, tetapi juga sangat langka. Itulah yang menyebabkan puluhan ribu orang Venezuela melintasi perbatasan masuk ke Kolombia untuk membeli bahan kebutuhan pokok, bahkan termasuk untuk membeli tisu. Negara kaya minyak ini pun akhirnya limbung karena pemerintahnya tak mampu mengelola dan menjalankan roda pemerintahan.

Yang membuat Venezuela semakin terperosok ke dalam krisis politik adalah keputusan Mahkamah Agung (yang pro-Maduro) mengambil alih kekuasaan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi. Langkah tersebut diambil untuk mencegah penggusuran Maduro lewat pemilu yang dipercepat. Belakangan, keputusan Mahkamah Agung itu dicabut setelah mendapat kritik dan kecaman dari Mahkamah Internasional dan dianggap sebagai langkah yang tidak demokratis.

Kemarahan rakyat, terutama dari kelompok oposisi, juga dipicu oleh keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman larangan berpolitik selama 15 tahun kepada tokoh oposisi Henrique Capriles yang pada pemilu tahun 2013 kalah tipis dari Maduro. Keputusan itu telah menutup peluang Capriles untuk menghadapi lagi Maduro dalam Pemilu Presiden 2018 apabila sesuai jadwal.

Apa yang terjadi saat ini merupakan cerminan dari sikap penguasa yang tidak peduli kepada rakyatnya, penguasa yang lebih mengutamakan bagaimana mempertahankan kekuasaan daripada menciptakan kesejahteraan rakyat.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Adu Kuat antara Presiden dan Rakyat".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Rencana Aksi Bank Sistemik (HARYO KUNCORO)

Industri perbankan Indonesia terus bertransformasi.

Otoritas Jasa Keuangan, awal April lalu, menerbitkan tiga paket peraturan sebagai turunan atas UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Paket pertama perihal kriteria bank sistemik ke dalam penetapan status pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Aturan kedua mengenai syarat dan mekanisme pendirian bank perantara (bridge bank) sebagai penyelamat terhadap bank bermasalah yang akan disehatkan.

Ketentuan ketiga mensyaratkan kewajiban bagi bank sistemik memiliki rencana aksi atau recovery plan. Rencana aksi semacam ini perlu dilakukan oleh bank sistemik sebagai pedoman guna mencegah dan mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Jika diperbandingkan, dua aturan yang disebut pertama cenderung bersifat kuratif (eksekusi tindakan penyelamatan), sementara aturan yang ketiga lebih bernuansa preventif. Alhasil, pencegahan risiko sistemik mestinya tidak hanya dikenakan atas bank sistemik, tetapi juga bank nonsistemik yang sudah dianggap "sehat".

Problema bank sistemik niscaya membawa ingatan pada krisis ekonomi 1997/1998 dan krisis finansial 2008. Penyelamatan 16 bank pada 1998, misalnya, tepat dilakukan pada saat krisis moneter sedang terjadi. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan sangat mahal hingga 30 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kontras dengan dua kasus di atas, aturan bank sistemik dibuat saat situasi sedang "normal" sehingga suasana batinnya juga berbeda. Rencana aksi ini diistilahkan sebagai "mengobati diri sendiri". Penyelesaian bank bermasalah berasal dari dalam alih-alih dari luar. Artinya, tidak ada lagi bail out yang memakai dana APBN, tetapi bail in.

Dengan ketentuan baru ini, persoalan yang potensial muncul dari rencana aksi adalah informasi yang tidak simetri antara bank dan OJK. Sebagai prinsipal, nasabah "menitipkan" dananya kepada bank. Nasabah mendelegasikan kewenangannya kepada OJK untuk mengawasi keamanan pemutaran dana yang dilakukan oleh bank.

Sebagai agen, bank adalah pihak yang paling tahu tentang kondisi dirinya. Di sisi lain, OJK atau nasabah memiliki informasi yang kurang lengkap. Informasi OJK atas kemungkinan bank gagal menjalankan fungsi intermediasi hanya sebatas pada rencana aksi yang diserahkan oleh bank.

Informasi yang tidak simetri membuka peluang bagi pihak yang memiliki kelebihan informasi untuk melakukanmoral hazardMoral hazard ditandai perilaku sembrono yang cenderung berani menanggung risiko berlebih tanpa perhitungan yang mendalam berdasarkan analisis manfaat dan biaya.

Konsekuensi lanjut dari ketidakseimbangan informasi ini masing-masing bertindak atas kepentingannya sendiri. Kepentingan OJK adalah optimalisasi fungsi pengawasan demi mengamankan dana nasabah. Dalam pandangan OJK, ketentuan rencana aksi berkorelasi kuat dengan keamanan dana nasabah.

Akibatnya, yang dilakukan OJK bukan optimalisasi, tetapi maksimalisasi fungsi pengawasan. Maksimalisasi fungsi pengawasan dilakukan dengan menetapkan berbagai macam regulasi yang sangat ketat sedemikian rupa sehingga fungsi pengawasan OJK menjadi jauh lebih ringan, sementara fungsi proteksi dikembalikan pada bank.

Persoalannya, fungsi pengawasan dan perlindungan dua hal yang berbeda. Pengawasan adalah output, sementara perlindungan terhadap ekses pengawasan adalah outcome. Alhasil, besarnya fungsi pengawasan belum tentu linier dengan tingginya probabilitas kegagalan sebuah bank.

Ubah paradigma

Dalam perspektif yang lebih luas, interaksi antara OJK dan bank juga dapat dianalogikan ke dalam adverse selection. Jika satu bank tidak mengungkap profil risiko sistemiknya secara komprehensif, bisa menjadi dorongan bagi bank-bank lain untuk melakukan hal yang sama.

Karena itu, pihak yang paling dirugikan adalah bank yang senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fungsi intermediasi. Bukan tidak mungkin bank tipikal ini akan terkena efek ikut arus untuk mengungkap rencana aksi pada level minimal yang secara normatif bisa dijangkau.

Jika ini yang terjadi, dokumen rencana aksi gagal sebagai signaling atas kualitas kesiapan bank dalam mencegah dan menanggulangi risiko sistemik. Bank yang sehat akan keluar dari pasar dan yang tertinggal di industri perbankan hanya bank-bank yang rapuh. Pada akhirnya, kepercayaan nasabah luntur dan pasar finansial akan kolaps.

Imbas ketidakseimbangan informasi berlanjut pada ketidakseimbangan kapabilitas. Sementara bank bisa bermanuver di pasar derivatif melalui berbagai rekayasa finansial (financial engineering), ruang gerak pengawasan OJK masih terbatas. Berbagai kasus investasi bodong yang kerap terjadi belakangan seakan menjadi justifikasinya.

Hal ini terjadi lantaran OJK tidak dibantu oleh lembaga dengan kapasitas yang memadai. Dengan keterbatasan yang ada, OJK kemungkinan mengambil jalan pintas yang bersifat represif. Konsekuensinya, jumlah bank yang dilikuidasi dijadikan indikator keberhasilan kinerja OJK alih-alih kuantitas bank yang berhasil disehatkan.

Dengan konfigurasi skenario di atas, OJK mesti jeli mengantisipasinya sejak dini. Konkretnya, OJK perlu mengelola hubungan baik dengan pelaku industri perbankan nasional dengan tujuan memberi pemahaman bahwa peraturan OJK adalah sarana menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem perbankan.

Demikian juga, OJK harus mampu mereduksi hasrat berperilaku oportunis yang memanfaatkan aturan untuk mencari keuntungan atau pihak lain yang berbeda penafsiran sehingga efektivitas aturan menjauh dari sasaran mula-mula. Intinya harus ada perubahan paradigma bagaimana risiko sistemik harus diselesaikan.

Alhasil, rencana aksi ini diharapkan bisa menjaga kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan. Dalam jangka panjang, ekspektasi atas postur industri perbankan Indonesia yang sehat, mandiri, dan kompetitif, serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dapat segera terwujud.

HARYO KUNCORO

DIREKTUR RISET THE SOCIO-ECONOMIC & EDUCATIONAL BUSINESS INSTITUTE (SEEBI) JAKARTA; STAF PENGAJAR FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Rencana Aksi Bank Sistemik".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Ketika Referendum Turki Tidak Mulus (SMITH ALHADAR)

Referendum Turki yang diadakan pada 16 April 2017 tidak berjalan mulus. Kubu penentang amandemen konstitusi menolak hasil referendum karena menganggap ada kecurangan dalam menetapkan surat suara yang sah.

Ketua Partai Rakyat Republik (CHP)-partai oposisi terbesar- Kemal Kilicdaroglu mempertanyakan keabsahan referendum dan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan HAM di Eropa jika tidak dilakukan penghitungan ulang 30-60 persen surat suara. Referendum diikuti 85 persen pemilik hak pilih dengan hasil 51,4 persen menyetujui amandemen konstitusi dari sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial.

Hasil ini mengubah politik Turki secara signifikan. Sebenarnya referendum telah diusahakan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak 2011, tetapi gagal digelindingkan karena tidak tercapai konsensus di parlemen.

Kali ini pun dua partai, yaitu CHP dan Partai Demokrasi Rakyat (HDP) yang pro Kurdi, menolak referendum. Bahkan, HDP memboikot pemungutan suara di parlemen untuk mendapatkan suara minimal tiga per lima atau 330 dari 550 suara parlemen sebagai syarat referendum. Berkat suara AKP (316 suara) yang didukung 23 dari 39 anggota Partai Gerakan Nasional (MHP), referendum dapat berlangsung.

Untuk stabilitas

Pemerintahan Erdogan berargumen bahwa sistem presidensial adalah niscaya untuk menstabilkan politik Turki. Memang sejak Turki modern berdiri 1923, pemerintah sering jatuh bangun dan telah terjadi beberapa kali kudeta militer. Yang terakhir Juli tahun lalu ketika sebuah faksi militer mencoba mengambil alih kekuasaan secara paksa. Kudeta gagal karena mayoritas rakyat mempertahankan demokrasi.

Keamanan Turki juga terancam oleh aksi-aksi teror Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Bagaimanapun, bersama CHP dan HDP, sejumlah besar LSM dan tokoh nasional menentang perubahan konstitusi yang hanya  memberikan kekuasaan sangat besar pada presiden.

Cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam konstitusi yang diamandemen berada di bawah kendali presiden. Di antara butir-butir konstitusi yang diamandemen adalah presiden dapat membubarkan parlemen, memimpin partai politik yang menentukan calon-calon dalam pemilihan legilslatif, dan mengangkat lebih dari 50 persen anggota yudikatif. Jika hasil referendum dikukuhkan, pemilu presiden dan parlemen akan dilakukan serentak pada 2019.

Karena pemenang pemilihan presiden hanya memerlukan mayoritas sederhana, hampir pasti Erdogan dapat berkuasa hingga 2029. Ini karena AKP merupakan partai terbesar dan Erdogan adalah tokoh karismatik yang tidak tertandingi saat ini.

Besarnya kekuasaan presiden di satu pihak dan melemahnya kedudukan legislatif dan yudikatif di lain pihak dapat berakibat pada rusaknya demokrasi, tercemarnya pemisahan kekuasaan secara demokratis, dan terganggunya mekanisme checks and balances. Kondisi ini membuat kaum oposisi khawatir Erdogan semakin otoriter. Apalagi banyak media yang ditutup pemerintah sejak kudeta gagal itu.

Tidak undang simpati

Uni Eropa (UE) juga tidak bersimpati pada upaya Pemerintah Turki menyelenggarakan referendum. Tak heran jika Belanda dan Jerman melarang kampanye referendum menterimenteri Turki di negara mereka. Sikap Belanda dan Jerman ini sebenarnya sejalan dengan konstitusi Turki yang melarang pejabatnya melakukan kampanye politik di negeri orang.

Namun, Erdogan bereaksi keras dan menuduh pemerintahan PM Belanda Mark Rutte dan Kanselir Jerman Angela Merkel bertindak seperti Nazi. Belakangan, konflik Turki versus Belanda-Jerman berkembang menjadi konflik Turki-UE hingga Erdogan mengancam membatalkan perjanjian Turki-UE terkait pengungsi Suriah. Suara keras Erdogan tidak hanya untuk menekan Eropa, tetapi juga kepada khalayak Turki dalam konteks amandemen konstitusi. Banyak cara dilakukan Erdogan untuk memenangi amandemen.

Di dalam negeri, partai-partai oposisi mengeluhkan pembatasan pemerintah terhadap akses mereka ke media. Sebaliknya, Erdogan dan para pejabat pemerintah mendominasi siaran publik. Mahasiswa yang menyebar selebaran menolak referendum ditangkap. Pemerintahan Erdogan memanfaatkan keadaan darurat yang masih diberlakukan sejak kudeta gagal itu untuk mengintimidasi pihak-pihak yang tidak mendukung.

Perlawanan

Dengan lolosnya amandemen, bisa dipastikan hubungan Turki-UE akan memburuk. UE bisa tidak mempertimbangkan lamaran Turki menjadi anggota UE meski kewajiban Turki menghentikan arus pengungsi Suriah ke Eropa sudah dipenuhi. Sebagai imbalan, di antaranya, UE akan mempertimbangkan kembali lamaran Turki menjadi anggota UE, selain bantuan keuangan 6 miliar euro.

UE belum memenuhi semua kewajibannya dengan alasan ada pelanggaran HAM besar-besaran pasca kudeta, terlebih demokrasi Turki pasca referendum akan terlalu jauh dari standar Eropa. Kecewa, Erdogan berjanji akan meninjau ulang perjanjian itu pasca referendum. Sejauh ini UE cukup percaya diri bahwa mustahil Erdogan bersedia merusak hubungan Turki-UE. Toh, 55 persen total ekspor Turki ditujukan ke Eropa.

Di dalam negeri, sistem presidensial akan sangat merugikan etnis Kurdi. Kekuatan HDP di parlemen akan melemah. Jika kemudian Erdogan tak memiliki solusi yang adil bagi permasalahan Kurdi, keamanan Turki tetap tidak bisa dijamin.

PKK telah mengangkat senjata sejak 1984 dan selama itu Ankara kewalahan menghadapinya. Unit Perlindungan Rakyat (YPG)-milisi Kurdi Suriah bagian dari PKK-yang kini menguasai wilayah timur laut Suriah, akan memperkeras perlawanan Kurdi terhadap Ankara. AS secara kontroversial mendukung kelompok ini-meskipun ditentang keras Turki-karena hanya merekalah yang diandalkan memerangi NIIS. Hubungan AS-Turki kian tidak harmonis karena Washington tidak mendeportasi Gulen yang kini di  AS.

Semua tantangan direspons Erdogan dengan mengeksploitasi sentimen Islam. Menanggapi pengadilan UE yang membolehkan perusahaan melarang pemakaian jilbab, Erdogan menyatakan UE sedang meluncurkan perang salib melawan bulan sabit.

Kendati dibentuk dari berbagai elemen: Islam konservatif, moderat, liberal, nasionalis, dan pebisnis, AKP mengaitkan diri dengan  Kekaisaran Ottoman. Maka, dari segi geoekonomi, Erdogan akan memperkuat reorientasi ekonomi-politik berupa penguatan kerja sama Turki  dengan wilayah bekas Kekaisaran Ottoman: Balkan, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tengah.

Secara geostrategi, Turki membangun aliansi dengan Rusia dengan "membelakangi" NATO. Langkah Erdogan ini akan mengganggu balance of powerRusia-NATO. Turki, sayap tenggara NATO-dan merupakan kekuatan militer NATO terbesar kedua setelah AS-adalah negara paling strategis yang tak dapat digantikan negara mana pun.

Keharusan Erdogan

Erdogan memandang semua tindakan sebagai keharusan demi kejayaan Turki. Ini semacam respons Erdogan terhadap situasi politik-ekonomi-keamanan internal, regional, dan internasional. Apalagi, lamaran Turki menjadi anggota UE tidak segera diterima padahal sudah lama diajukan, sementara bekas negaranegara komunis di Eropa Timur yang belum lama merdeka dari Uni Soviet telah diterima sebagai anggota UE.

Protes pihak oposisi terhadap hasil referendum tidak akan banyak berpengaruh. Dewan Tinggi Pemilihan menyatakan menerima keabsahan surat suara tanpa cap stempel resmi bertujuan agar pemilih-yang karena kesalahan-diberi surat suara tanpa stempel tidak dikorbankan.

Acaman oposisi akan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa justru menguntungkan Erdogan karena saat ini atmosfer anti UE sedang tinggi di Turki. Namun, hasil referendum memperlihatkan  rakyat Turki terbelah secara diametris yang tak boleh disepelekan Erdogan.

Agaknya tepat anjuran Angela Merkel agar Erdogan berdialog dengan pihak oposisi demi Turki yang stabil yang menjadi tujuan referendum itu sendiri.

 SMITH ALHADAR

Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Ketika Referendum Turki Tidak Mulus".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Babak Baru Politik Turki (M ALFAN ALFIAN)

Kendatipun tipis, kemenangan pendukung "ya" dalam referendum perubahan konstitusi Republik Turki tak terelakkan lagi.

Dengan dukungan 51,4 persen suara menyatakan "ya" (evet) dan 48,6 persen memilih "tidak" (hayir), sistem pemerintahan Turki berubah dari parlementer ke presidensial. Seusai referendum, terlepas dari polemik yang menyertai gagasannya selama ini, babak baru perpolitikan Turki telah dimulai.

Referendum kali ini sangat fenomenal dalam sejarah politik Turki modern. Sejak didirikan pada 1923 oleh Mustafa Kemal Ataturk hingga 17 April 2017, sistem pemerintahan negara bekas kekhalifahan Turki Usmani tersebut adalah parlementer. Kendati Turki pernah mengalami fase sistem partai tunggal pada masa formatifnya hingga 1946, disertai beberapa kali kudeta militer (1960, 1971, 1980, dan 1997), pemerintahannya bertahan pada sistem parlementer.

Penerapan sistem parlementer di Turki tak dapat dipisahkan dari pandangan Ataturk yang terinspirasi model Eropa. Termasuk ketika ia memisahkan militer dari politik, terlepas dari perkembangannya yang membuat militer justru menjadi kekuatan politik yang penting dan menentukan (ruling but not governing).

Perpolitikan Turki itu, bagaimanapun, unik. Seiring penerapan ideologi sekuler yang berkonsekuensi pembubaran banyak partai sepanjang sejarahnya, dinamika politik parlementer sesungguhnya mencerminkan ekspresi kekuatan politik sipil. Studi-studi mengenai sejarah dan dinamika kepartaian di Turki pada kenyataannya tidak memberi tempat pada partai politik yang "didukung militer".

Partai-partai populer Turki dikelola para tokoh sipil. Setelah kudeta 1980, misalnya, partai yang "didukung militer" kalah jauh dari Partai Tanah Air (Anavatan Partisi) pimpinan Turgut Ozal yang berlatar belakang teknokrat sipil.

Politik parlementer juga meninggalkan eksperimen atau tradisi politik unik ketika partai Islam dan sekuler berkoalisi dalam pemerintahan, terutama pada dekade 1970-an. Terkait partai Islam, kendati dalam banyak kasus dibubarkan penguasa, keberadaannya tak terelakkan.

Pada masa Perang Dingin, terdapat semacam pembenaran keberadaan mereka untuk mengimbangi kekuatan politik kiri. Kendati sempat menang dan membentuk pemerintahan koalisi pada 1996 (Partai Refah), pasca kudeta 1997 prestasi elektoralnya turun drastis (Partai Fuzilet), kecuali inovasi politik baru yang dikembangkan para eks aktivisnya dengan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Partai yang mengklaim berhaluan demokrat-konservatif ini adalah partai yang paling berhasil dan berkuasa sejak Pemilu 2002.

Keberhasilan AKP tak dapat dilepaskan dari sosok pentingnya, Recep Tayyip Erdogan. Mantan Wali Kota Istanbul ini sangat fenomenal dalam sejarah kepemimpinan politik Turki pasca Ataturk. Keberhasilannya dalam referendum kali ini semakin memosisikan Erdogan dalam konteks tertentu, "lebih berpengaruh" ketimbang Ataturk.

Kendati berada dalam ruang dan waktu yang berbeda, demikian juga dalam pemikiran, keduanya punya persamaan: dikenal memiliki watak keras. Dengan klaim kepentingan nasional dan masa depan Turki, Erdogan bergeming dinilai otoriter.  

Setelah referendum

Setelah referendum, Turki memasuki praktik politik baru, meninggalkan tradisi kepolitikan sebelumnya. Banyak yang khawatir sistem politik baru kali ini akan identik dengan praktik kekuasaan otoritarian, mengingat presiden memiliki kekuasaan lebih besar ketimbang sebelumnya dan diperkirakan akan nyaris tanpa kontrol yang efektif. Perubahan menuntut adaptasi- adaptasi politik baru terhadap realitas dan praktik politik pemerintahan yang "berpusat Erdogan". Ditilik dari kesempatan kepemimpinan, bagaimanapun, Erdogan tengah berada pada puncak kekuasaan yang "nyaris sempurna". Erdogan yang secara politik meningkat pesat kekuatan politiknya pasca kudeta yang gagal seusai referendum punya kesempatan sangat besar  bertahan dalam posisi kepemimpinannya hingga 2029.

Masyarakat dunia masih akan melihat bagaimana kepemimpinan Erdogan berikutnya justru ketika pengaruh kekuasaannya semakin kokoh. Dalam konstelasi regional dan internasional, keputusan politik Turki yang ditentukan Erdogan tentu masih terkait erat dengan ragam keputusan sebelumnya. Turki di bawah Erdogan tampak ingin terus memosisikan diri sebagai penentu penting masa depan konstelasi politik regionalnya di tengah menyeruaknya konflik yang rumit saat ini. Karakter politik internasional Turki selama ini tergambar dari kebijakan dan sikap politik Erdogan yang tetap terus ingin berperan secara menonjol.

Yang juga perlu dicermati, bagaimana perkembangan stabilitas politik pasca referendum. Para pendukung "ya" yakin sistem presidensial lebih menjamin stabilitas politik. Sesungguhnya sistem parlementer dan praktiknya di Turki belakangan ini pun sudah cukup mampu menjamin stabilitas politik. Dengan penerapan ambang batas parlemen 10 persen, kenyataannya AKP terus berjaya sebagai kekuatan mayoritas di parlemen. Dengan sistem presidensial, diasumsikan pemerintahan presidensial Erdogan akan semakin kebal dari "gangguan parlemen". Dari sisi itu, stabilitas akan terjaga.

Akan tetapi, masalahnya tak sesederhana ketika Turki menghadapi aneka ancaman kekerasan dari kelompok-kelompok radikal. Selain musuh tradisional pemberontak Kurdi (PKK), Turki juga berhadapan dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Hingga kini, Turki memang belum sepenuhnya bersih dari tindakan terorisme, hal yang sangat mengancam industri pariwisatanya. Pekerjaan rumah penting pasca referendum masih akan terkait dengan antisipasi fenomena tersebut. Kemampuan pemerintah mengatasinya tentu semakin ditimpakan pada kebijakan-kebijakan kepemimpinan politik Erdogan. Sejauh mana Erdogan mampu mengendalikan kekuatan militer dan keamanan pasca kudeta dan pasca referendum merupakan kunci pentingnya.

Masalah ekonomi

Paling penting adalah masalah ekonomi. Bagaimanapun pemerintahan AKP telah tercatat memiliki kemampuan melejitkan perekonomian Turki, setidaknya pada dekade awal pemerintahannya. Apakah pasca referendum, yang memberi kesempatan lebih pada Erdogan, prestasi ekonomi tetap bisa dipertahankan atau sebaliknya?

Mereka yang optimistis tentu berkeyakinan Turki pasca referendum semakin berjaya meski kondisi regionalnya awet bergejolak. Pihak yang pesimistis, dengan membaca data-data perekonomian mutakhir, berpandangan bahwa kesempatan kali ini berbeda dengan ketika AKP mula-mula berkuasa. Tantangan dewasa ini dan ke depan sudah sedemikian kompleks. Ekonomi Turki bisa terpuruk manakala tak terkelola secara benar.

Pada akhirnya dapat dicatat bahwa pasca referendum merupakan kesempatan bagi Erdogan berkuasa dan membawa Turki berjalan ke sejarah masa depannya. Dalam perbandingan politik, kelak akan tercatat apakah perubahan sistem pemerintahan merupakan solusi terbaik atau sebaliknya bagi Turki.

M ALFAN ALFIAN

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Babak Baru Politik Turki".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.