Jumat, 01 Agustus 2014

Cinta pada Sesama (Salahuddin Wahid)

Penyair Inggris, James Henry Leigh Hunt (1784-1859), menulis puisi  tentang seorang sufi: Abou Ben Adhem.
Suatu malam Abou Ben Adhem terbangun dari suatu mimpi indah. Ia melihat bulan purnama di kamarnya, yang kemilau seperti lili yang mekar, dan seorang malaikat menulis di dalam kitab emas. Kedamaian jiwa membuat Abou berani bertanya kepada sosok yang ada di kamarnya, "Apa yang sedang Anda tulis?"

Sosok yang terang itu mengangkat kepalanya dan dengan wajah manis ia menjawab, "Nama-nama orang yang mencintai Tuhan." "Adakah namaku di situ?" tanya Abou. "Tidak ada," jawab sang malaikat. Abou berkata dengan ceria, tetapi dengan suara lebih rendah, "Kalau begitu, mohon supaya namaku ditulis sebagai orang yang mencintai sesama manusia."

Malaikat menulis dan lalu menghilang.  Pada malam berikutnya, malaikat itu datang kembali dengan cahaya yang menyilaukan dan memperlihatkan nama-nama yang diberkati cinta Tuhan. Amboi, nama Abou tertera di atas semua nama.

Abou Ben Adhem lebih dikenal dengan nama Ibrahim bin Adham. Pada 1923 di Mississippi, AS, didirikan auditorium untuk menghormati Abou Ben Adhem. Itu menunjukkan bahwa Abou dihormati di dunia Barat. Sama dengan Jalaluddin Rumi yang lebih terkenal, Abou Ben Adhem menyampaikan pesan bahwa kita tidak bisa mencintai Tuhan tanpa mencintai manusia.

Tuhan berkata kepada salah seorang hamba-Nya, "Aku lapar, tetapi kamu tidak mau memberi makan kepada-Ku." Tuhan berkata kepada yang lain, "Aku haus, tetapi kamu tidak memberi-Ku minum." Tuhan berkata kepada yang lain, "Aku sakit, tetapi kamu tidak menjenguk-Ku." Tentu hamba-hamba-Nya itu menyangkal. Tuhan menjawab, "Sesungguhnya saat si Fulan lapar, jika kamu memberi dia makan, kamu akan menemukan Aku bersamanya. Saat si Fulan sakit, kalau kamu menjenguknya, kamu akan menemukan Aku bersamanya. Saat si Fulan haus, jika kamu memberinya minum, maka kamu akan menemukan Aku bersamanya" (Surat Al-Ma'un).

Banyak ayat Al Quran dan hadis yang memberi pesan senapas dengan pesan kisah Abou Ben Adhem di atas. Surah Al-Ma'un menegaskan bahwa ibadah shalat kita tidak bermakna secara utuh kalau kita tak memperhatikan kaum miskin dan anak yatim.

Menurut Farid Essack, aktivis Muslim penentang politik apartheid Afrika Selatan, konsepsi tauhid dan takwa sebagaimana dipesankan oleh Al Quran tidak mengacu pada kesalehan personal, tetapi kesalehan sosial yang impersonal. Konsepsi takwa dan tauhid selalu dikaitkan dengan kesalehan sosial. Kini peran transformatif Islam itu hampir tidak terasa di negara mana pun.

Khotbah haji  wada' Rasulullah penuh dengan pesan untuk menghargai manusia. Ajaran Islam pada awalnya menghormati hak asasi manusia dan itu ditunjukkan secara nyata oleh Rasulullah dan para sahabat. Khalifah Abu Bakar memberi sanksi kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Khalifah Umar selalu berkeliling dalam penyamaran untuk mencari rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan untuk kemudian dibantunya.

Kritik Muhammad Abduh

Sekembali dari lawatan ke Eropa pada awal abad ke-20, Syekh Muhammad Abduh menerima pertanyaan: apa kesan yang timbul dalam dirinya? Jawabannya: di Eropa dia tidak melihat orang Islam, tetapi dia melihat etika Islam di dalam kehidupan masyarakat, di Mesir dia melihat banyak orang Islam, tetapi tidak melihat etika Islam di dalam kehidupan masyarakat. Kini seabad telah berlalu, kondisi masyarakat di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tak jauh beranjak dari kritik Syekh Muhammad Abduh itu.

Penelitian Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari (George Washington University) menegaskan pernyataan Syekh Muhammad Abduh itu. Mereka membuat uraian dan metodologi dari pengukuran empat indeks yang menghasilkan Indeks Keislaman, yaitu Indeks Keislaman Ekonomi, Indeks Keislaman Hukum dan Pemerintahan, Indeks Keislaman Hak Asasi Politik, dan Indeks Hubungan Internasional.

Dari 208 negara yang diteliti, Indonesia menempati urutan ke-140. Negeri Islam tertinggi adalah Malaysia (ke-38). Negara- negara berpenduduk mayoritas Islam mempunyai indeks persepsi korupsi yang rendah.

Indonesia punya banyak tokoh yang menampilkan Islam sebagai agama yang mendorong kemajuan. Mulai dari Tjokroaminoto, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, Wahid Hasyim, sampai Ahmad Siddiq, Baiquni, Habibie, Cak Nur, Gus Dur, dan banyak lagi lainnya. Memang kita telah mengalami banyak kemajuan, tetapi amanah para pendiri bangsa di dalam Pembukaan UUD 1945, terutama keadilan sosial dan ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan perintah ajaran Islam, belum mampu kita wujudkan.

Secara ritual, kehidupan Islam di Indonesia selama 30-40 tahun terakhir berkembang pesat. Jumlah Muslim yang shalat meningkat, juga yang berhaji. Banyak sekali Muslimah berjilbab yang maju dalam karier. Kalangan santri banyak menjadi ilmuwan mumpuni dalam berbagai bidang ilmu, termasuk sains dan teknologi. Tentu kita mensyukuri perkembangan positif itu. Namun, kita pun perlu menyadari bahwa kesalehan sosial dan kesalehan profesional umat Islam tidak berbanding lurus dengan kesalehan ritualnya.

Mencintai sesama berarti menghargai kehidupan mereka, baik secara fisik maupun batin. Menurut UUD, negara menjamin hak dasar rakyat, tetapi kita paham bahwa kemampuan pemerintah terbatas. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan sudah dimulai pada 2014, yang tentu masih memerlukan banyak perbaikan. Penderita kekurangan gizi masih tinggi, sekitar 36% dari jumlah penduduk.

Zakat dan pajak

Islam mewajibkan zakat antara lain sebagai cara untuk membantu kaum miskin. Dalam sepuluh tahun terakhir, pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) jumlahnya meningkat sekitar delapan kali. Jumlahnya sekitar Rp 5 triliun. Dibanding potensi yang ada, angka itu masih rendah. Saya memperkirakan potensi  itu dari pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp 10.000 triliun, dikalikan rasio 20% lalu dikalikan beban zakat 2,5%, sama dengan Rp 50 triliun. Berarti, ZIS yang terkumpul baru 10% dari potensi.

Untuk memenuhi kebutuhan dana pemerintah (APBN) guna memenuhi hak dasar rakyat yang dijamin UUD, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan,  dan membantu penderita kekurangan gizi,  penerimaan pemerintah berasal dari pajak, cukai, dan royalti sumber daya alam. Selama 10 tahun terakhir jumlah penerimaan pemerintah meningkat sekitar tiga kali, dan masih bisa ditingkatkan karena rasio pajak kita masih sekitar 12% dari PDB.

Sebagai perbandingan, pada 2012, PDB Belanda sekitar 837 miliar dollar AS dan PDB Indonesia sekitar 847 miliar dollar AS. Dengan PDB yang hampir sama itu, ternyata penerimaan APBN Belanda jauh di atas Indonesia: 381 miliar dollar AS berbanding 134 miliar dollar AS. Belanda dengan luas sekitar seluas Jawa Timur dan penduduk sekitar 17 juta mampu menghasilkan penerimaan pemerintah hampir tiga kali lipat dibandingkan Indonesia yang begitu luas dan kaya akan sumber daya alam.

Kesimpulannya, kesadaran membayar pajak dengan benar belum tertanam pada diri manusia Indonesia. Kesadaran membayar zakat dalam diri Muslimin Indonesia juga belum seperti seharusnya. Membayar zakat tidak akan membuat Muslim berkurang kekayaannya, bahkan bertambah. Pengalaman banyak orang bisa menjadi teladan.

Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008096344
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Mendesak, Gencatan Senjata di Gaza (Makarim Wibisono)

Lebih dari 985 warga Palestina terbunuh di Gaza sejak 7 Juli 2014 dan lebih dari 4.000 warga terluka akibat operasi militer Israel yang disebut Operative Edge.
Sasaran serangan ditujukan ke lebih dari 2.900 target di Gaza. Sebaliknya, jatuh 28 korban warga Israel—dua di antaranya penduduk sipil—akibat serangan lebih dari 2.000 roket dan mortir yang diluncurkan ke sasaran di Israel oleh pejuang Hamas dan Jihad Islamiyah. Lebih dari 73 persen warga Palestina yang terbunuh di Gaza adalah penduduk sipil dan sepertiga di antaranya adalah anak-anak.

Daerah permukiman dan kompleks perumahan ikut jadi target pemboman. Sebagai contoh, Israel melakukan serangan udara pada 21 Juli 2014, melumatkan perumahan di Gaza timur dan 10 anggota keluarga al-Qassas terbunuh. Semuanya penduduk sipil, termasuk enam anak-anak. Tak lama kemudian, serangan meratakan rumah di Gaza pusat, menewaskan 10 orang dewasa dan anak-anak.

Lebih dari separuh penduduk Shujaiya di Gaza timur terpaksa meninggalkan rumahnya dan mengungsi di sekolah-sekolah yang dikelola oleh The United Nations Relief and Work Agency (UNRWA), bergabung dengan 135.000 pengungsi lainnya. Tercatat 120 orang yang tidak ikut meninggalkan rumahnya tewas kejatuhan reruntuhan rumah akibat serangan bom Israel. Keadaan semakin memprihatinkan karena sekolah UNRWA di Maghazi termasuk sasaran serangan udara Israel, padahal sekolah ini menampung 300 pengungsi.

Kondisi sosial ekonomi
Penduduk Gaza sebenarnya telah mengalami tiga kali konflik bersenjata yang membawa banyak korban jiwa, yaitu konflik 2009, 2012, dan 2014. Hal ini menimbulkan tragedi kemanusiaan yang mencemaskan akibat blokade yang berkepanjangan sejak tujuh tahun lalu. Blokade Israel telah melumpuhkan ekonomi Gaza, menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketergantungan pada bantuan internasional. Kelangkaan pangan menjadi masalah nutrisi dan kesehatan yang serius, di mana 67 persen kebutuhan pangan penduduk Gaza dipenuhi oleh PBB.

Kondisi infrastruktur yang minimal di Gaza diperburuk rangkaian serangan Israel, baik dari udara maupun pemboman lewat kapal perang yang merapat di pantai Gaza. Akibatnya, saluran air bersih dan fasilitas sanitasi bagi 1,2 juta penduduk Gaza rusak parah. Aliran listrik hanya menyala 4 jam sehari. Kalau gencatan senjata tidak segera terjadi, diperkirakan akan memperparah fasilitas aliran listrik dan infrastruktur lain yang ada di Gaza.

Tanggapan internasional
Pemerintah Israel selalu mengungkapkan, aksi militernya adalah usaha melindungi warganya dari serangan roket yang diluncurkan Hamas dan Jihad Islamiyah dari Gaza. Alasan ini dipertanyakan validitasnya karena status Israel sebagai penguasa pendudukan yang menduduki wilayah lain dan jumlah korban dari aksi bela diri Israel kebanyakan penduduk sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

Memang benar, rakyat Palestina memiliki hak untuk melawan kekuatan pendudukan. Meski demikian, hal ini tidak membenarkan diluncurkannya serangan roket ke arah penduduk sipil di Israel. Akan tetapi, serangan roket tersebut tidak dapat dijadikan dalih untuk menyerang Gaza secara tidak proporsional dengan mengerahkan gabungan serangan darat, laut, dan udara.

Penderitaaan penduduk Gaza akibat serangan itu bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, khususnya hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Dari perspektif hukum humaniter internasional, secara jelas dibedakan antara tanggung jawab prajurit bersenjata dan penduduk sipil yang perlu dilindungi keselamatannya. Di samping itu, hukum humaniter internasional menegakkan prinsip- prinsip proporsional dan pelaksanaan serangan militer dengan kehati-hatian untuk menghindarkan korban penduduk sipil.

Bagaimana usaha PBB dan masyarakat internasional untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza? Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi pada 12 Juli 2014, meminta para pihak untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan usaha menghentikan jatuhnya korban penduduk sipil. Dewan HAM PBB telah mengeluarkan Resolusi No S-21/L-1 tanggal 23 Juli 2014, yang membentuk Komisi Penyelidikan (Commission of Inquiry) untuk meninjau situasi pelanggaran HAM di lapangan.

Fakta menunjukkan, banyak resolusi DK PBB yang bersifat mengikat tak diindahkan Israel. Demikian juga Komisi Penyelidikan yang dibentuk di masa lalu tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena tidak mendapat akses ke wilayah Palestina yang diduduki. Bila hal ini terus berkepanjangan, korban penduduk sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, terus berjatuhan dan mencoreng nurani kita.

Perlindungan internasional
Keadaan status quo yang terus memakan korban jiwa bukanlah pilihan akal sehat. Perlu dicarikan alternatif lain yang bisa mengakhiri lingkaran kekerasan di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Akar permasalahan sengketa Israel-Palestina adalah belum adanya skema kesepakatan politik yang dapat diterima semua pihak. Dalam kaitan ini, proses perundingan menuju penyelesaian dua negara yang hidup saling berdampingan secara damai perlu didorong.

Gencatan senjata di Gaza harus segera dimulai dan blokade atas Gaza harus segera dihentikan agar tidak ada persepsi bahwa penduduk Gaza akan dimusnahkan secara perlahan-lahan. Langkah-langkah ini akan menciptakan kondisi kondusif bagi proses perundingan yang dapat menghasilkan Peta Jalan Perdamaian yang jelas, adil, seimbang, dan saling menguntungkan. Proses ini selalu terganjal dengan dilanjutkan program pembangunan perumahan di Tepi Barat yang sangat mengganggu perasaan warga Palestina.

Menghadapi terus berjatuhannya korban penduduk sipil dan anak-anak di Gaza, Menlu Palestina Dr Riad Malki yang menghadiri Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa bertanya: sampai jumlah berapa korban warga Palestina yang diinginkan agar gencatan senjata disepakati mengakomodasi kepentingan semua pihak? Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 21 Juli 2014 telah meminta Sekjen PBB agar wilayah negara Palestina diletakkan dalam sistem perlindungan internasional oleh PBB. Tujuannya agar korban Palestina tidak akan lagi berjatuhan karena sistem ini akan menjamin perlindungan rakyat Palestina.

Permintaan ini perlu didukung dan Indonesia perlu berada di garis depan untuk menciptakan sistem perlindungan internasional PBB di Palestina.

Makarim Wibisono
Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM di Daerah Palestina yang Diduduki sejak 1967

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008112930
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Agenda Pendidikan Kita (Mohammad Abduhzen)

Dari wacana yang berkembang terkait visi misi pasangan calon presiden 2014, baik bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya, pada ujungnya kembali ke persoalan kualitas manusia. Maka, perbaikan nasib bangsa ke depan akan bergantung pada keberhasilan upaya pendidikan.
Bahwa pendidikan itu penting telah sering dinyatakan. Bahkan, konstitusi kita telah menetapkan  negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun, praktiknya selama ini, pembangunan pendidikan belum menjadi prioritas kinerja pemerintah.  

Pemerintah lebih fokus pada ekonomi, politik, dan hukum dalam arti sempit. Pembangunan tidak berbasis dan berperspektif kebudayaan sehingga sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan dan menelantarkan pendidikan. Walhasil, manusia Indonesia kini jadi pokok masalah.

Suksesi kali ini kiranya jadi momentum koreksi. Pemerintahan baru diharapkan tak sekadar meneruskan pendekatan dan orientasi pembangunan yang sudah nyata kurang maslahat bagi bangsa. Pembangunan manusia mesti jadi "panglima", dan pendidikan sebagai episentrum bagi gerak sentrifugal pencapaian tujuan nasional. Untuk itu, sistem pendidikan kita memerlukan perombakan (revolusi?) total, fundamental, dan gradual.

Fundamental dan struktural
Pertama, penyelenggaraan pendidikan harus jadi bagian strategi pembangunan kebudayaan. Karena kebudayaan berpusat pada manusia, kita perlu konsep dan tafsir baru tentang manusia Indonesia yang hendak dibangun dalam konteks ruang- waktu kini dan mendatang. Kita, barangkali, dapat memulainya dari meredefinisi dan mengelaborasi term yang telah familier, seperti manusia pancasilais, manusia seutuhnya, atau insan kamil.

Rumusan tentang manusia kita harus jadi potret yang jelas agar dapat diderivasi secara obyektif dan rasional bagi operasi pendidikan. Belakangan, pendidikan kita dipenuhi wacana pendidikan karakter, tetapi tanpa imaji tentang watak dan budaya yang hendak diwujudkan. Akibatnya, pendidikan karakter seolah hanya "sesuatu", padahal sejatinya meliputi "semua" proses pendidikan. 

Kedua, operasi pendidikan harus dibuat memiliki keberkaitan yang jelas dan langsung dengan strategi pembangunan ekonomi. Bagaimanapun, aspirasi paling mendasar dari adanya pendidikan ialah persoalan-persoalan eksistensial, yaitu agar sintas dan berkualitas. Efek pendidikan  harus terasa dan nyata bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan ini, aktivitas terpenting pendidikan adalah  membekali generasi muda dengan seperangkat kemampuan untuk mobilitas sosial: kerja. Kaum muda bersekolah bukan saja diberi harapan tentang profesi/pekerjaan apa yang diperolehnya setelah tamat sesuai bakat dan minatnya, juga punya semangat untuk jadi pekerja yang baik.  Maka, selain diberikan keterampilan menggunakan dan membuat alat, mereka juga perlu disadarkan tentang nilai kerja sebagai kemuliaan dan keniscayaan manusiawi.

Ketiga, membangun politik pendidikan yang kuat dengan mengangkat menteri pendidikan yang kredibel, mengefektifkan kementerian, dan membentuk komisi pendidikan nasional.   Meski banyak orang pandai dan baik, dalam kondisi sekarang ini menteri pendidikan sebaiknya bukanlah representasi dari partai politik atau organisasi sosial keagamaan tertentu. Pengalaman menunjukkan, menteri seperti itu sukar menghindarkan diri dari tuntutan dan kepentingan politik praktis dan atau sektarian.

Menteri pendidikan mendatang hendaknya memiliki ideologi pendidikan yang kuat, bukan sekadar mengandalkan ambisi dan popularitas. Perubahan-perubahan pendidikan kita memerlukan kekuatan konseptual dan mental karena ranah pendidikan berurusan dengan pembentukan pemikiran dengan beragam aliran. Kekuatan mental sangat diperlukan untuk menghadapi mafia birokrasi dan berbagai kelompok kepentingan sehubungan dengan kementerian pendidikan mendapatkan (di atas kertas) porsi anggaran yang terbesar dan semakin besar.

Kementerian pendidikan harus direstrukturisasi agar lebih efektif sesuai kebutuhan dan tujuannya. Tumpang tindih bagian yang menangani urusan, di antaranya guru; adanya politeknik, akademi komunitas, dan balai latihan kerja; serta banyaknya kementerian dan lembaga tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan akademis (bukan kedinasan) adalah bagian dari inefisiensi dan ketidakefektifan yang harus segera dibenahi. Apakah pendidikan perlu diresentralisasi atau tetap desentralisasi merupakan agenda mendesak untuk dikaji dan diputuskan. Sementara rendahnya produktivitas dan kualitas karya ilmiah serta otonomi perguruan tinggi lebih rasional bila diatasi dengan menghidupkan budaya akademik dan mereduksi intervensi kementerian daripada menuruti romantisisme memisahkan perguruan tinggi dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu, pendidikan kita juga membutuhkan tim pemikir yang berfungsi mengkaji gagasan-gagasan personal atau komunal tentang pendidikan sebelum menjadi kebijakan. Bidang pendidikan memiliki kompleksitas yang tinggi karena berhubungan dengan konstelasi kemanusiaan dalam dimensi ruang dan waktu kini, lampau, dan mendatang.  Meski demikian, kebanyakan orang merasa paham sehingga sering kali melontarkan  gagasan pendidikan yang sepintas lalu tampak logis dan baik, tetapi ketika disorot dalam perspektif ilmu pendidikan yang holistis, tampak kesalahannya.

Oleh sebab itu, setiap kebijakan pendidikan memerlukan banyak pandangan, dan sangat rawan jika digantungkan hanya pada satu orang atau beberapa orang yang kebetulan memiliki otoritas politik saja. Para pemikir pendidikan perlu dilembagakan secara formal dalam dewan atau komisi  independen di bawah presiden.

Keempat, pada tataran operasional perubahan perlu dispesifikasi untuk perluasan akses dan peningkatan kualitas. Untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap pendidikan, terutama tingkat dasar dan menengah, pemerintah yang akan datang wajib secara konsekuen mengimplementasikan Pasal 34 Ayat (2) UU Sisdiknas: "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

Penerapan ini tak boleh setengah hati dan perlu kontrol yang ketat agar sekolah benar-benar tidak menarik dana investasi dan operasi dari masyarakat. Untuk itu, perlu penelitian cermat dan penetapan yang tepat tentang unit pembiayaan operasional sekolah.

Peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan tinggi harus diperbesar agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Peluang-peluang untuk terjadinya korporatisasi perguruan tinggi (negeri) harus dipersempit karena pada akhirnya otonomi pembiayaan itu akan bermuara pada pungutan terhadap orangtua.

Skema pembiayaan pendidikan harus diubah dari paradigma "belas-kasih" dengan pola bantuan dan beasiswa ke paradigma "kewajiban." Terkait hal ini, diperlukan revisi UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, khususnya berkenaan pendanaan pendidikan oleh masyarakat yang seharusnya ditekankan pada sifatnya yang filantropis (kedermawanan).

Upaya peningkatan mutu
Untuk peningkatan mutu pendidikan, pertama, pemerintah harus merestrukturisasi jenis dan jenjang pendidikan yang ada. Perubahan ini diperlukan untuk penyesuaian dengan strategi pembangunan ekonomi dan lapangan kerja. Pengelolaan kekayaan alam dan budaya kita memerlukan studi dan pendekatan "ilmiah" agar lebih memberikan manfaat  sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kedua, perubahan desain dasar pendidikan menghendaki perubahan kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum harus dibuat lebih rasional, simpel, dan efektif. Metode tematik integratif yang ada sekarang harus disistematisasi serta diperluas penggunaannya dengan mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU Sisdiknas.

Ketiga, mendayagunakan profesionalisme pendidik dengan menata kembali sistem rekrutmen, model pendidikan dan pelatihan guru/dosen pra- dan dalam jabatan. Redesain lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan revitalisasi lembaga penjaminan mutu pendidikan, baik kelembagaan maupun substansinya, sangat penting dan mendesak. Selain menyedot dana sangat besar, upaya profesionalisme guru merupakan jantung perbaikan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan langkah ini benar-benar terukur dan bermanfaat.

Keempat, menghidupkan budaya akademik dan mendebirokratisasi suasana dalam lembaga pendidikan. Istilah akademik mengacu pada sesuatu yang terkait kebenaran secara logis dan empiris. Aktivitas pada lembaga pendidikan kita masih jauh dari ilmiah, baik mengacu pada ilmu pengetahuan sebagai produk yang harus dipergunakan dan dipelajari maupun yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai proses. Suasana pendidikan kita masih didominasi budaya feodal yang mengutamakan birokratisme dan komersialisme daripada sikap ilmiah sehingga tidak mengalami kemajuan secara kualitatif.

Mohammad Abduhzen
Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta;
Ketua Litbang  PB PGRI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008096340
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK: Cegah Konflik Timteng ke Indonesia (Kompas)

Mengapa begitu banyak konflik dan perang di wilayah Timur Tengah? Adakah solusi untuk menyelesaikan konflik yang berbilang tahun itu?
Dua pertanyaan di atas telah lama dikemukakan banyak orang. Banyak jawaban pula yang sudah dikemukakan. Ada yang mengatakan, konflik dan perang di Timur Tengah disebabkan oleh banyak hal yang terkait antara satu dan yang lain: mulai dari berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama, hingga politik, geopolitik, geostrategik, dan banyak lain lagi penyebabnya. Berbagai cara dan tindakan telah dilakukan, baik lewat perundingan maupun perang. Namun, hingga kini, kita masih tetap melihat bahwa Timur Tengah adalah pusaran konflik dunia.

Konflik Arab-Israel adalah konflik terpanjang dan terlama di Timur Tengah. Dan, hingga sekarang—saat pecah perang Israel dan Hamas yang sudah menewaskan lebih dari 1.200 orang dan ribuan lainnya terluka—belum terlihat secercah harapan akan lahirnya perdamaian.

Lebanon, yang sekarang seperti sepi-sepi saja, tenang- tenang saja, pernah mengalami perang saudara yang demikian sengit selama beberapa tahun. Dan, sekarang pun, negeri itu sepenuhnya aman dan damai.

Perang saudara di Irak, yang bermula setelah tumbangnya Saddam Hussein karena invasi militer AS, hingga saat ini belum ada pertanda akan damai. Bahkan, munculnya kelompok ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah/NIIS) telah mendorong Irak yang sudah terbelit perang sektarian menjadi semakin suram masa depannya.

Apa yang disebut "Arab Spring" di beberapa negara Arab pun hingga kini belum menghasilkan stabilitas dan perdamaian. Libya, misalnya, terseret ke perang saudara. Mesir melalui jalan terjal untuk mendirikan negara yang disebut demokrasi. Tunisia pun tidak banyak berbeda.

Ada banyak sebab, mengapa konflik dan perang terus terjadi di negara-negara di Timur Tengah, seperti disebut di atas. Di sejumlah negara, agama memainkan peran pecahnya konflik, demikian juga etnik. Ada semacam perselingkuhan antara agama dan politik. Munculnya NIIS, misalnya, semakin memecah belah negara-negara yang sudah terpecah, seperti Suriah dan Irak. Pertalian antara "yang sakral" dan "kekerasan" menjadi cikal-bakal munculnya fundamentalisme, bahkan ekstremisme.

Usaha untuk menciptakan perdamaian, merujukkan mereka yang berseteru, memang harus terus dilakukan tanpa kenal lelah oleh berbagai pihak, tidak hanya negara- negara yang berkonflik, tetapi juga masyarakat dunia. Indonesia dalam hal ini juga harus berperan sesuai dengan perintah Konstitusi. Pada saat yang bersamaan juga harus mencegah secara serius dan tegas agar jangan sampai konflik di Timur Tengah merembes ke Indonesia dalam segala bentuknya, karena hanya akan merusak kerukunan dan perdamaian serta kedamaian di negeri ini.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008114348
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK: Teruslah Memperbaiki Diri (Kompas)

Meski kemacetan parah terjadi, secara umum arus mudik 2014 lebih baik dibandingkan dengan arus mudik 2013. Angka kecelakaan lalu lintas turun.

Data yang dirilis Mabes Polri menunjukkan, pada kurun waktu 22-29 Juli 2014 terjadi 1.584 kecelakaan di jalur darat. Angka itu turun 14 persen dibandingkan dengan arus mudik 2013. Pada periode yang sama tahun lalu tercatat 1.832 kasus. Korban meninggal sebanyak 352 orang, turun dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 384 jiwa.

Turunnya angka kecelakaan pada arus mudik sejalan dengan berkurangnya pengguna motor. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan jumlah pengguna sepeda motor berkurang sekitar 15 persen, dari 1,7 juta tahun 2013 menjadi 1,5 juta pada tahun 2014. Pada arus mudik 2013, pemudik sepeda motor mendominasi kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan moda lain. Pada tahun 2014, pemudik sepeda motor lebih memilih menggunakan program mudik gratis. Sepeda motor diangkut moda lain.

Penurunan jumlah kecelakaan adalah salah satu indikator keberhasilan mudik Lebaran. Beralihnya pemudik motor ke program mudik gratis motor, paling tidak, mengindikasikan peningkatan kesadaran keselamatan berkendara. Peningkatan kesadaran berlalu lintas serta kehadiran polisi dan petugas lain di lapangan yang ikut membantu menekan turunnya angka kecelakaan lalu lintas harus diapresiasi. Program yang baik harus dikembangkan pada tahun berikutnya agar tiap hari kita bisa memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu, tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Itulah prinsip bangsa pembelajar.

Meski angka kecelakaan turun, kita berharap anggota kepolisian tidak lelah untuk tetap mengawal pemudik yang balik ke Jakarta pada Jumat dan Sabtu nanti. Saat mudik Lebaran adalah momentum yang tepat bagi pemerintah memberikan pelayanan maksimal. Lancarnya arus mudik yang melibatkan sekitar 28 juta manusia membutuhkan semangat pelayanan ekstra dari penyelenggara negara.

Hal lain yang menjadi catatan dari mudik 2014 adalah masalah kemacetan yang belum berhasil kita atasi. Tol Cikampek hingga Simpang Jomin dan jalur selatan di Nagreg adalah wajah yang tak pernah berubah. Mudik 2014 diperparah rusaknya jembatan Comal dan jembatan di jalur selatan serta lintasan kereta api di jalur Bumiayu. Seorang pemudik membutuhkan waktu 33 jam untuk mencapai Yogyakarta dari Jakarta.

Sebagai bangsa pembelajar, kita harus terus belajar dan terus memperbaiki diri. Kemacetan parah harus bisa diatasi pada tahun 2015. Kemacetan parah di Simpang Jomin akan bisa sedikit diatasi jika proyek jalan Cikampek-Palimanan bisa diselesaikan pada tahun 2015. Jalur rel ganda Jakarta-Surabaya harus bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas kereta api sebagai moda transportasi massal tahun 2015. Masalah itu harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah baru untuk memastikan proyek infrastruktur bisa terwujud.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008113015
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kamis, 31 Juli 2014

Fajar Keadaban Baru (Masdar Hilmy)

"Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve" (George Bernard Shaw, sebagaimana dikutip Xavier de Souza Briggs, 2008: 27).

Untuk ketiga kalinya, rahim demokrasi kita telah berhasil melahirkan pasangan capres-cawapres yang dipilih secara langsung oleh rakyat, setelah Pemilu 2004 dan 2009.

Sekalipun sama-sama diselenggarakan secara langsung, aman, dan damai, pilpres kali ini terasa lebih spesial di tengah keraguan sebagian kalangan atas kemampuan sipil memimpin bangsa yang sangat besar ini. Sebagaimana diketahui, Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah pasangan sipil pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dua pemilu sebelumnya, figur presiden belum bisa dilepaskan dari bayang-bayang militer.

Tidak seperti di tingkat akar rumput, polarisasi dan fragmentasi justru sangat terasa di tingkat elite. Oleh karena itu, ada baiknya para elite menahan diri untuk tak memperkeruh suasana. Biarlah segala sesuatu terkait sengketa pilpres diselesaikan secara elegan melalui jalur hukum. Pranata demokrasi yang telah berjasa mengantarkan bangsa ini menuju fajar ke(ber)adaban baru terlalu agung untuk dikotori oleh tangan-tangan jahil. Mari kita menghimpun energi untuk menyongsong hari esok yang penuh harapan.

Kotak pandora

Tak dapat disangkal, bangsa ini mengidap komplikasi persoalan yang begitu rumit, akut, dan bertali-temali. Ibarat kotak pandora, berbagai persoalan tersebut menuntut presiden terpilih untuk mampu membukanya (baca: menyelesaikannya). Dengan demikian, kunci kesuksesan bangsa ini mengatasi berbagai persoalan tersebut persis terletak di sini: sejauh mana Jokowi-JK mampu menghimpun segenap energi bangsa untuk selanjutnya mengorkestrasikannya sebagai sebuah modalitas menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Dalam konteks itu, peran kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode tak bisa dinafikan. Apresiasi dan kredit layak diberikan kepada SBY untuk melakukan kerja-kerja ground breaking dalam rangka memuluskan jalan menuju tradisi ke(ber)adaban baru. Kekurangan dan kelemahan pasti ada. Betapapun, SBY berhasil membawa bangsa ini pada satu fase transisi yang cukup krusial. Tinggal bagaimana Jokowi-JK meneruskan dan mengembangkannya untuk memastikan perjalanan bangsa ini on the right track di jalan ke(ber)adaban.

Terhadap berbagai persoalan tersebut, saya yakin SBY bukan tidak tahu sama sekali; dia menyadari jika pembukaan kotak pandora tersebut membutuhkan banyak pengorbanan, integritas, dan totalitas komitmen segenap anak bangsa. Berbagai persoalan yang membelit bangsa ini telah sedemikian endemik, dari hulu hingga hilir.

Di tingkat hulu, bangsa ini mengidap penyakit mental block yang menghalangi bangsa ini menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jalan revolusi mental sebagaimana ditawarkan Jokowi menemukan relevansinya di sini.

Di tingkat hilir, berbagai persoalan yang tak kalah kompleksnya telah menghadang, mulai dari misterisunya pengelolaan sumber daya alam, tidak transparannya perjanjian kontrak karya multinasional, makin melebarnya rasio gini akibat distribusi ekonomi yang tidak merata, produktivitas ekonomi yang belum mengangkat harkat dan martabat bangsa, rendahnya kemauan mengapresiasi kompetensi anak-anak bangsa yang menyebabkan fenomena brain drain, hingga akutnya persoalan korupsi yang menggerogoti marwah bangsa.

Dalam konteks ini, penyusunan komposisi kabinet yang mempertimbangkan prinsip meritokrasi merupakan salah satu langkah membuka kotak pandora tersebut. Sudah seharusnya semboyan the right man in the right place menjadi konsideran utama dalam penyusunan kabinet. Paradigma "siapa mendapatkan apa" sama sekali tidak relevan dalam penyusunan kabinet. Parpol harus menyadari bahwa zaman sudah berubah. Justru inilah saatnya mereka menginisiasi budaya politik baru yang mengedepankan semangat good and clean governance.

Perjalanan sejumlah menteri yang tersandung persoalan hukum akibat korupsi harus jadi pelajaran berharga bagi perubahan paradigmatik di tingkat elite. Ini menjadi bukti paling absah bahwa pendasaran koalisi parpol pada prinsip bagi-bagi kekuasaan sudah ketinggalan zaman. Buat apa parpol memaksakan diri bagi-bagi kekuasaan jika mereka tidak memiliki kesiapan dan kesanggupan mengelola lembaga secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

"Problem solving"
Dalam konteks urgensi membuka kotak pandora di atas, tiada pilihan lain bagi presiden terpilih untuk menempatkan seluruh proses politik-demokrasi sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sebagaimana dikutip di awal tulisan ini, demokrasi tiada lain adalah alat untuk menjamin bahwa rakyat diperlakukan secara layak. Satu paket dalam ungkapan ini, juga kelayakan demokrasi menyelesaikan berbagai soal yang ada.

Menurut de Souza Briggs (Democracy as Problem Solving, 2008), ada tiga tahap pemahaman atas demokrasi: medan perebutan kuasa, proses deliberasi, dan demokrasi sebagai problem solving. Ketiga tahapan itu memang tak mesti dipahami terpisah, fragmentatif, atau sepotong-sepotong. Pemahaman yang utuh atas demokrasi jelas mensyaratkan ketiganya sebagai sebuah interrelasi tunggal. Artinya, jangan sampai bangsa ini memahami perhelatan politik-demokrasi hanya sebatas perebutan kuasa atau proses deliberasi publik. Lebih dari itu, politik-demokrasi adalah juga kemauan dan kemampuan menyelesaikan seluruh persoalan bangsa ini. 

Jika—dan hanya jika—bangsa ini mampu menempatkan demokrasi sebagai interrelasi yang utuh antara ketiga tahap di atas, jurang pemisah antara hiruk pikuk politik keseharian di satu sisi, dan berbagai persoalan bangsa di sisi lain, dapat teratasi dengan baik. Inilah fase ketika bangsa ini telah sampai pada tahap civility, jalan ke(ber)adaban baru.

Meski demikian, siapa pun tak bisa menampik kenyataan bahwa demokrasi di negeri ini baru sebatas perebutan kuasa dan proses deliberasi publik, belum sepenuhnya penyelesaian masalah. Dalam konteks inilah, di pundak presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, terpikul harapan segenap warga bangsa untuk memerankan diri mereka sebagai kunci pembuka kotak pandora. Mampukah? Kita tunggu!

Masdar Hilmy
Pemikir Sosial Kemasyarakatan;
Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008096337
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Elite yang Guru (Radhar Panca Dahana)

Ada satu hal esensial, dalam hemat penulis, pada sistem pendidikan nasional kita yang bermasalah, sekurangnya karena ia dianggap tidak cukup berhasil menciptakan murid atau manusia dengan integritas (kultural) sebagaimana yang kita idamkan.

Hal itu berawal dari dasar adab dan filosofis sistem pendidikan itu yang diacu pada kebudayaan yang bukan milik kita sendiri, tapi pada kebudayaan kontinental/daratan, khususnya budaya oksidental. Acuan tersebut tentu saja memiliki argumentasi—sekurangnya—historis, sama sekali tidak dibalut prasangka atau spekulasi konspiratif seperti sebagian kalangan menuduhnya.

Tertanam kuatnya kultur kontinental dalam adab hidup kita, termasuk dalam sistem pendidikan, terjadi bukan hanya dalam 200 tahun belakangan, tapi bahkan sejak 2000 tahun lebih lalu, sejak bangsa Arya-India melakukan intervensi bahkan kolonialisme kulturalnya ke lebih dari setengah bagian negeri ini.

Sebagaimana budayanya yang melihat manusia serta realitas komunalnya dalam sebuah struktur yang meruncing ke atas (piramida, sebagaimana juga realitas religiusnya yang memusat di puncak gunung, dan lain-lain), pendidikan kontinental pun dibentuk dalam pola struktural yang sama. Tidak hanya secara organisatoris dan administratif, tapi juga dalam praksisnya, di mana sebuah kelas dibangun oleh dua posisi: guru di satu pihak sebagai sentral atau puncak relasi dan murid-murid sebagai subordinat yang ada di bawah atau di hadapannya.

Dalam sistem ini, otoritas mutlak— tidak hanya secara keilmuan, tapi juga hingga moral, bahkan spiritual—berada pada puncak struktur/kuasa: guru (yang juga berpola piramidal hingga ke tingkat pejabat tertingginya, seperti menteri). Di sini murid-murid berposisi sebagai obyek dari kuasa-kuasa di atas. Apa yang terjadi dalam kelas pun, umumnya, adalah relasi yang bersifat monofonik, satu arah, di mana sang guru memainkan kemampuan monolognya ketimbang dialog. Murid bertanya dalam perkenan sang guru.

Di sinilah masalah besar adanya. Ketika pola pendidikan yang struktural dan piramidal itu ternyata melulu menghasilkan manusia-manusia yang berkembang dalam terali atau rambu-rambu intelektual, moral, hingga fisikal yang ditetapkan oleh sang "penguasa". Mau tidak mau, lulusan yang dihasilkan sebenarnya tidak lebih dari robot-robot ideologis, yang sekujur hidupnya hanya mengafirmasi produk- produk ideologis dari sistem atau penguasa sistem tersebut.

Dunia kognitif di sini berperan sentral. Diktat dan hukum penguasa berlaku keras untuk membentuk obyek/muridnya tidak menyimpang dari internalisasi nilai (ideologis) yang ditanamkan sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga S-3.

Sebagai contoh, pendidikan di Indonesia sejak dini hingga S-1 (sarjana) berakhir pada sebuah kerja intelektual yang semata hanya menyusun dasar-dasar logis bagaimana sebuah teori (yang notabene produk kontinental/oksidental) dapat diimplementasikan dalam hidup praksis masyarakat lokal. Dan apa yang terjadi? Semua calon sarjana melakukan semacam utak-atik gathuk agar ia bisa lulus uji dengan "membuktikan" teori tersebut sungguh dapat diimplementasikan. Tidak peduli bias maupun deviasinya. Secara tragis, semangat dan cara berpikir ini pula yang digunakan institusi pendidikannya (universitas, akademi, institut, dan lain-lain) saat menerima "order" atau proyek penelitian, entah dari swasta, pemerintah, atau lembaga asing.

Dalam sistem semacam ini, diktat dan hukum menjadi acuan utama berikut reward dan sanksi moral, akademik, hingga politiknya. Bagaimana hal itu menciptakan kerusakan bahkan kekacauan dalam terapannya di kehidupan bernegara dan berbangsa, dalam proses—yang kita sebut—developmentalis, teori dan kultur kontinental tidak peduli. Sistem pendidikan tidak memiliki metodenya. Pembiaran akan ekses-ekses yang kemudian menjadi fallacies itu jadi semata urusan internal kita. Orangtua, guru mengaji, masyarakat, atau polisi (pemerintah)-lah yang kemudian diminta mengambil alih tanggung jawab itu. Malangnya, lembaga-lembaga tradisional itu ternyata melempem bahkan pecundang, lebih jauh juga tinggal sebagai korban sebagaimana produk-produk pendidikan umumnya.

Pengajaran maritim

Pola atau sistem pendidikan daratan di atas berbeda hampir secara diametral dengan apa yang ber/dikembangkan oleh masyarakat berlatar budaya bahari (kelautan). Dalam sistem beradab kelautan, guru dan murid tidak memiliki jarak struktural berbasis kelas, kedudukan, atau oposisi binarik (obyek-subyek, patron-klien, dominan-subordinat, dan lain-lain). Seorang guru, tidak sebagaimana definisi sistem pendidikan kontinental, tidak hanya menjadi acuan (intelektual, moral, spiritual saja), tapi juga menjadi contoh bagaimana semua acuan itu diimplementasikan dalam disiplin keseharian.

Dalam sistem perguruan atau pesantren maritim, seorang murid atau santri itu nyantri atau ngenger mengikuti guru, dalam acuan dan perilaku. Mungkin konsep guru sebagai abreviasi unik digugu dan ditiru menjadi terminolog yang tepat menggambarkan konsep atau sistem itu. Seorang guru tidak berarti apa-apa bila apa pun yang ia ajarkan (sebagai acuan yang digugu) tidak terimplementasi dalam praksis sehari-hari (yang pantas ditiru).

Dalam filosofi orang Jawa, dikenal sebuah frase terkenal dari Mangkunegara IV yang menyatakan, "ngelmu kuwi kalakone nganti kalaku". Sebuah ilmu (pengetahuan) tidaklah berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan belum menjadi ilmu, ketika ia tidak terterapkan dalam perilaku atau perbuatan (kalaku). Ini berlaku pada siapa saja yang belajar atau mengejar ilmu. Dan menjadi imperasi keras bagi seorang guru. Karenanya, seorang guru yang bias, deviatif, selingkuh, dan korup sesungguhnya sudah kehilangan otoritas atau legitimasinya sebagai guru. Karena ia sudah tidak berilmu, tidak ulama.

Karena itu, dalam pola atau tradisi transmisi nilai dan ilmu seperti ini, sesungguhnya proses yang terjadi di antara guru dan murid tidak mungkin berlangsung searah. Dalam proses implementasi nilai tadi, seorang guru pun harus belajar pada sang murid dalam soal menghadapi dunia/realitas/problemasi hidup kontemporernya. Dengan itu, sang guru selalu mengaktualisasi dirinya dengan realitas mutakhir yang di-"ajar"-kan muridnya.

Proses ajar-mengajar ini tampaknya kurang bisa diakomodasi oleh istilah "pendidikan" (education) yang berkonotasi searah, tunggal, monolog. Menurut penulis, istilah yang lebih cocok adalah "pengajaran", di mana konotasi adanya komunikasi dua arah dalam proses ajar-mengajar terjadi. Sulit menemukan padanannya dalam bahasa asing. Dengan akar kata Latinnya, mungkin istilah ini cocok dengan kata edification.

Dalam kamus Merriam-Webster dan Oxford, istilah ini bermakna "anjuran untuk meningkatkan kualitas seseorang, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual". Akar katanya, edify, yang berasal dari bahasa Perancis kuno, edifier, dari kata Latin aedificare, bermakna asal "membangun", "mendirikan bangunan", atau "memperkuat" dalam dimensi moral dan spiritual. Di dalam istilah edification ini, menurut kamus Oxford, sudah termaktub makna-makna kata lain, termasuk instruksi, mengajar, tuitisi, persekolahan, pendidikan, pencerahan, pelatihan, pedagogi, informasi, dan sebagainya.

Mungkin akan baik, karenanya, bila sebuah institusi, katakanlah sebuah kementerian, menggunakan istilah "pengajaran" ketimbang bentuk tradisionalnya, "pendidikan". Selain karena alasan-alasan di atas, terma "pengajaran" juga mengindikasikan proses pembentukan karakter yang lebih utuh/integratif, di mana pelakunya—subyek maupun obyeknya—seluruh aparatus kebudayaan dan bangsa ini. Bukan sebuah golongan yang dianggap profesional saja, guru dalam hal ini.

Elite yang maskulin

Dengan pengertian yang terurai di atas, kita pun dapat membaca lebih baik realitas sosial kita di masa mutakhir yang sudah ketat diselimuti adab global yang notabene oksidental ini. Pola hubungan antara manusia dan masyarakat kita yang saat ini juga struktural-piramidal ditandai oleh sistem atau tradisi—yang mengikuti pendapat para ahli ilmu sosial oksidental—paternalistik atau patron-client. Yakni pola hubungan atau relasional yang ditandai oleh posisi atau kedudukan mereka yang ada di kelas "atas", baik secara feodal, kapital, intelektual, dan sebagainya, menjadi acuan dan panutan dari mereka yang ada di kelas bawahnya.

Mengacu pada arti terminologis (pater, papa, patron) yang mengacu pada jenis kelamin tertentu, maskulin, dapat kita pahami bahwa relasi ini memang relasi yang menempatkan dominasi lelaki (maskulin) di atas jenis kelamin lain. Bahwa adab oksidental adalah adab yang macho tidak dapat ditolak oleh semua bukti kultural, historis, antropologis, bahkan arkeologis. Kita semua jadi saksi dan bukti- buktinya menyebar tak hanya dalam kehidupan agama, politik, hukum, ekonomi, akademik, tapi juga kesenian dan olahraga. Dalam sejarah kolonialisme negeri ini yang berusia dua milenia, tradisi atau sistem hubungan sosial di atas memang seakan sudah berakar cukup dalam dalam kehidupan bermasyarakat hingga bernegara kita. Kedudukan kelas atas, penguasa, atau elite dalam istilah generiknya memang menjadi penentu bagi keberlangsungan sebuah masyarakat dan adabnya.

Perilaku menyimpang dan koruptif, misalnya, yang masa kini menjadi gejala kolektif ketika ia dilakukan secara masif, mendapatkan legitimasi moral, kultural, hingga spiritualnya dari pola relasi di atas. Bila pihak elite (atas) melakukannya, kenapa kami (yang di bawah) tidak boleh. Maka saling sandera moral pun terjadi di antara kelas-kelas masyarakat yang ada (baca: tercipta) dalam sistem ini.

Karena itu, bila kita hendak kembali pada jati diri kultural kita yang berbasis pada adab kelautan/bahari, maka sang penguasa, orang kaya, atau elite memiliki imperasi untuk menjadi anutan dan contoh dalam memuliakan manusia, dirinya sendiri. Menjadi guru kebudayaan bagi masyarakat luas, rakyat banyak yang menjadi konstituen atau pemberi mandat. Elite, jika mereka menganggap dirinya "lebih", dalam soal ilmu, kematangan emosional maupun spiritual, sudah selayaknya menunjukkan bagaimana ilmu (kehidupan) itu menjadi praksis kehidupannya sehari (kalaku).

Apakah itu mungkin terjadi? Bukan pada siapa-siapa jawaban untuk itu harus diberikan, kecuali elite itu sendiri.

Radhar Panca Dahana
Budayawan

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007799002
Powered by Telkomsel BlackBerry®