Bidvertiser

Jumat, 14 Desember 2018

ARTIKEL OPINI: ”Stunting” Demokrasi (LUKY DJANI)

Demokrasi dan demokratisasi di berbagai belahan dunia kerap mengalami pasang surut. Riak muncul karena demokrasi berkembang di dalam lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang telah terbentuk dan mengkristal dalam kurun waktu cukup panjang.

Para teoretisi demokrasi pada awalnya optimistis menyambut gelombang ketiga demokratisasi di "Circa 1974" di selatan Eropa, kemudian Asia dan Amerika Latin.

Gelombang demokratisasi keempat yang dikenal dengan Arab Spring awalnya membawa semangat perubahan. Akan tetapi, hanya berselang beberapa tahun berubah menjadi konflik bersenjata atau perang saudara brutal sehingga kini disebut sebagai Arab Winter. Sarjana politik Thomas Carothers mengatakan, hal itu adalah akhir dari paradigma transisi demokrasi dalam merespons tren pelambatan bahkan surutnya demokratisasi.

Transformasi ketimpangan ekonomi

Pelambatan pertumbuhan demokrasi atau stunting demokrasi, meminjam istilah kesehatan, disinyalir diakibatkan—salah satunya—oleh ketimpangan ekonomi yang kemudian bermutasi jadi ketimpangan sosial. Surutnya demokratisasi, atau de-demokratisasi, jadi alarm bagi para sarjana, pegiat, dan aktor politik. Mereka harus mencurahkan upaya agar panen demokratisasi berbuah kesejahteraan dan keadilan sosial.

Mengakarnya ketimpangan ekonomi di negara-negara Selatan (Global South) menjadi tantangan bagi rezim demokrasi. Mengapa? Mengkristalnya ketimpangan ekonomi dalam kategori sosial, dilabelkan Charles Tilly (2007) sebagai categorical inequality, berpotensi menghambat demokrasi dan berbalik menjadi de-demokratisasi atau setidaknya
stunting demokrasi.

Sistem ekonomi kontemporer, yakni neoliberal dalam bingkai globalisasi dan ekonomi pasar, yang mendominasi tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi juga relasi sosial. Terkoneksinya pasar antarnegara menyebabkan percepatan akumulasi kapital, terutama pada sektor industri ekstraktif, properti, pasar finansial, dan jasa yang menggunakan teknologi tinggi. Perkembangan ini menciptakan ketimpangan, terutama penguasaan aset atau tanah, dan berujung pada pembangunan yang tidak merata (Gamble 2006, Tornquist 2015).

Selain itu, sistem ekonomi neoliberal juga menciptakan rezim ketenagakerjaan fleksibel berupa buruh kontrak, alih daya (outsourcing), paruh waktu, dengan mekanisme kontrak kerja individual. Fleksibilitas rezim ketenagakerjaan membuat tiadanya kepastian pekerjaan, berakibat meningkatnya golongan prekariat. Kaum prekariat ini hidup dalam kegamangan dan ketidakpastian serta mengalami marjinalisasi dan diskoneksi atau dislokasi sosial.

Bagaimana mengaitkan ketimpangan dengan de-demokratisasi? Menurut Tilly (2007), sistem demokrasi yang fungsional dapat bertahan dan mengatasi ketimpangan ekonomi yang masif sekalipun. Lain ceritanya jika ketimpangan ekonomi bertransformasi jadi ketimpangan sosial.

Ketimpangan sosial dapat memutarbalikkan demokratisasi karena, pertama, terkristalisasinya ketimpangan (ekonomi) ke dalam pengorganisasian kategorisasi sosial keseharian, seperti ras, etnik, dan agama. Tilly menyebutnya sebagai categorical inequlity. Untuk mengatasi ketimpangan, orang kemudian mencari solusi sendiri karena pemerintah dianggap tak mampu memberi solusi. Jalan keluar atas keterpurukan diperoleh dari gagasan pengelolaan ekonomi kolektif berdasarkan kategorisasi sosial (seperti ras, etnik, dan agama). Pengelolaan ekonomi dilandasi oleh kategori identitas sosial bersifat eksklusif dan bercorak club goods atau diskriminatif terhadap kategori sosial lain.

Kedua, perbedaan dalam kategori sosial tersebut diterjemahkan dalam ruang politik publik. Ketimpangan ekonomi yang tercipta dari sistem ekonomi neoliberal mengkristal menjadi categorical inequality dalam sekat-sekat sektarian. Identitas kolektif baru ini kemudian dimobilisasi ke dalam politik publik, biasanya dengan jargon populis, sehingga memperuncing perbedaan dan menciptakan sentimen antarkelompok tersebut.

Ketimpangan ekonomi yang bertransformasi ke dalam pengorganisasian sosial membuat ranah politik publik kemudian masuk ke dalam labirin sekat sektarian yang dipenuhi oleh prasangka, kegamangan, dan kecemburuan sosial (Vail, Wheelock, dan Hill 1999). Akibatnya, sistem dan nilai demokrasi, seperti universalisme, nondiskriminasi, dan kesetaraan, tergerus oleh sentimen identitas sosial. Perkembangan mutakhir, baik di belahan dunia Utara maupun Selatan, menunjukkan kecenderungan populisme sektarian/radikal kanan mengarah pada otoritarianisme atau antidemokrasi (Mudde 2007, Gest 2017).

Vaksin ketimpangan sosial

Ketimpangan ekonomi, menurut sosiolog Joel Kahn, adalah buah dari modernisasi (ekonomi) akibat situasi paradoksal universal in ideal but particular in outcome. Apakah demokrasi bisa menihilkan ketimpangan sosial sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan negara dan adanya pakta ekonomi yang disepakati oleh kelompok-kelompok sosial-politik.

Sistem jaminan sosial merupakan instrumen efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya bagi kelompok warga miskin dan rentan, agar mereka terlindungi dari ketidakpastian akibat pembangunan ekonomi (Esping-Andersen 1990; HarslØf dan Ulmestig 2013).

Kedua, pakta ekonomi produktif dan inklusif harus menjadi kesepakatan kolektif. Situasi ekonomi yang padat teknologi dan manusia dengan kemampuan kreatif tidak bisa lagi disikapi dengan model ekonomi proteksionis seperti program Benteng atau New Economic Policy ala Malaysia tahun 1970-an. Kolaborasi dan inovasi menjadi pijakan ekonomi milenium, bukan ekonomi identitas.

Selama ini ketimpangan ekonomi disikapi, baik sengaja maupun tidak, sebagai masalah sosial. Padahal, penyebab utama adalah sistem ekonomi akumulatif yang menyebabkan ketimpangan bertahan. Karena itu, sistem jaminan sosial dan pakta ekonomi produktif dapat membangun solidaritas dan kolaborasi. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari stunting demokrasi.

Luky Djani Peneliti Institute for Strategic Initiatives; Dosen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi UI

Kompas, 14 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Sampah Liar di Bekasi//Lambat di Lajur Cepat Tol (Surat Pembaca Kompas)


Sampah Liar di Bekasi

Lantaran lahan kosong sekitar 1.500 meter persegi di Bekasi ditelantarkan setahun oleh pemiliknya, lahan tersebut menjadi tempat pembuangan sampah liar.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan pada 21 Oktober 2017 menetapkan penanganan sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penanganan sampah dimaksud antara lain kegiatan pengumpulan dan pengangkutan.

Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan (Pasal 48 huruf c). Pelanggar Pasal 48 (huruf c) ini terkena sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta.

Paling tidak kenyamanan penghuni 7-10 rumah dan pengguna jalan di sekitarnya terusik oleh bau tak sedap yang menebar ke mana-mana. Bahkan, sangat mungkin kesehatan mereka terancam pada musim hujan ini karena daerah itu adalah daerah langganan banjir.

Ditengarai pembuang sampah bukan warga setempat sebab RT 006 RW 012 mengelola sendiri sampah warga. Beberapa kali kepergok, pembuang sampah itu bersepeda motor. Kadang sempat buang sampah, kadang tidak. Namun, tetap saja sampah makin menumpuk. Rupanya mereka main kucing-kucingan.

Warga mendorong pengurus RT agar memberitahukan keadaan ini kepada pemilik lahan, tetapi pengurus tak ada yang tahu di mana mereka bisa ditemui. Harapan kini tertumpu kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Dulu lahan itu di luar kompleks, bukan bagian dari Perumahan Pondok Pekayon Indah (PPI), dengan ketinggian 1-1,5 meter di atas permukaan jalan. Dua sisi berbatas pagar tembok yang dibangun pengembang PPI. Dua sisi lainnya dibatasi rumah warga PPI.

Dalam perkembangannya, lahan itu menjadi siap bangun, dipetak-petak menjadi tiga kapling, masing-masing sudah dibangun dan masuk wilayah RT 006 RW 012. Selebihnya, sekitar 1.500 meter persegi itulah yang kini menjadi tempat pembuangan sampah liar.

WIRASMO W WIROTO
Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat


Lambat di Lajur Cepat Tol

Akhir November 2018 dipajang spanduk versi baru di Tol Jakarta-Cikampek, "Truk dan Trailer Dilarang Menggunakan Lajur 3-4".

Sebelumnya dipajang "Truk Tetaplah di Lajur 1-2" dan di aspal ditulis di lajur 1 "Truk/Bus". Bervariasi aturan ditujukan kepada truk dan
trailer, tetapi tak satu pun dipatuhi.

Kata "tetaplah" adalah anjuran yang berarti bisa dipatuhi, bisa tidak dipatuhi. Kata "dilarang" berkonsekuensi sanksi.

Mengapa hanya truk dan trailer yang dilarang di lajur cepat 3-4? Lantaran truk dan trailer panjang dan besar atau kecepatan rendah 20-60 kilometer (km) per jam?

Jika sebab utama kecepatan rendah, mobil kecil juga tidak sedikit yang melintas lambat, 40-60 km per jam. Standar di lajur cepat 80-100 km per jam. Lambat di lajur cepat sudah pasti menimbulkan kemacetan. Jalan tol bebas hambatan berarti kendaraan lambat di lajur cepat adalah pelanggaran.

Memasuki dua pekan penambahan aturan "dilarang" versi baru itu, belum terlihat pengemudi truk dan trailer mematuhinya. Barangkali karena tanpa sanksi.

Aturan seharusnya ditegakkan. Lambat di jalan tol mesti ditilang. Disiplin akan rambu lalu lintas sangat mendesak diterapkan, apalagi Tol Trans-Jawa pada akhir Desember 2008 akan dioperasikan.

Kalau aturan larangan itu tanpa sanksi, lebih baik diganti menjadi "Kendaraan Lambat di Lajur Cepat Tol adalah Pelanggaran".

BELLA PUTRI SIAHAAN
Perumahan Mustika Karang Satria, Tambun,

Jawa Barat

Kompas, 14 Desember 2018 
#suratpembacakompas
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Menyemai Keragaman (MUKHAER PAKKANNA)

Ilustrasi Karya: Bambang Pramudiyanto

"Rest in Peace (RIP). In my deepest condolence."

Itulah ucapan terakhirku melepas kepergiannya. Kamis (29/11/2018) sore yang gerimis, di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Tangerang Selatan, salah seorang mahasiswaku pamit menemui Tuhannya, setelah sekian lama berpeluk sakit akibat jantungnya yang bocor sehingga mengidap hipertensi paru akut.

Seferiana Eka Pasih, itulah nama pemberian orangtuanya. Mahasiswi asal pelosok Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mendiang adalah pemeluk Katolik, bersama puluhan rekannya berasal dari daerah yang sama aktif kuliah dan aktif di berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta (STIE-AD Jakarta).

Menariknya, banyak di antara mereka menjadi anggota dan pengurus aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan telah mengikuti tahapan pengaderan Darul Arqam Dasar (DAD), kendati mereka itu tetap istikamah dengan agamanya. Bahkan, jika ada kegiatan seremoni kampus, mereka kerap tampil sebagai tim paduan suara, menyanyikan Mars Muhammadiyah, Mars IMM, dan tentu di antara mereka mulai fasih belajar Al-Quran dan bahasa Arab. Sesekali mereka berkelakar, "Kami sudah Muhammadiyah, tetapi belum ber-Islam."

Pada Jumat (30/11/2018), sesuai melepas jenazah Seferiana di Bandara Soekarno-Hatta untuk dimakamkan di kampung halamannya, saya mengundang beberapa mahasiswa beragama Katolik dan Kristen asal NTT, Maluku Tengah, dan Tana Toraja. Kami bersilaturahmi, menanyakan suka duka hidup di tanah rantau, menceritakan bagaimana keadaan keluarganya, dan pengalaman batinnya kuliah di ITB-AD Jakarta.

Remi Iusfay, mahasiswa akuntansi yang aktif di IMM, menceritakan kebahagiannya kuliah di kampus Sang Pencerah. Padahal, dia juga aktivis pemuda gereja di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anak dari Ferdinands dan Theresia—petani serabutan di pelosok Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara—ini menikmati proses belajar di ITB-AD yang terbuka, demokratis, partisipatif, dan tak eksklusif. Sosok Remi Iusfay adalah sosok mahasiswa Kristen-Muhammadiyah, Kris-Mu, yang pernah dipopulerkan Abdul Mu'ti  (2009) dalam riset doktoralnya yang mengambil kasus SMA Muhammadiyah Ende, NTT.

Sosok Kiai Dahlan

Terus terang, saya teringat dan terinspirasi pada sosok Kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah 106 tahun lewat. Sejak awal, beliau menekankan agar Muhammadiyah bukanlah organisasi bergerak di bidang politik, tetapi lebih banyak bergerak di bidang sosial, terutama pendidikan masyarakat. Bagi Kiai Dahlan, Muhammadiyah sebagai wahana berdakwah dan pendidikan untuk membawa ideologi pembaruan, untuk kemajuan bangsa.

Saat merintis dan membangun sekolah berbasis agama, Kiai Dahlan berkunjung ke sekolah sahabatnya, seorang pastor Katolik berdarah Belanda, Pastor Van Lith. Persahabatan  Dahlan dengan pastor tersebut untuk berdialog, berdiskusi bagaimana memajukan pendidikan pribumi yang bermartabat dan memanusiakan manusia. Selain itu, Kiai Dahlan tentu juga banyak bergaul dengan tokoh dari berbagai lintas, seperti pendeta, kelompok Budi Utomo, bahkan dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tak mengherankan jika dokter Soetomo, seorang elite priayi Jawa dan salah seorang pemimpin Budi Utomo, penasaran pada Muhammadiyah dan bersedia menjadi advisor Hooft Bestuur Muhammadiyah masa itu. Bahkan, belakangan, sosok Kiai Azhar Basyir (Ketua Umum PP Muhammadiyah 1990-1995) selalu menyampaikan kuliah tentang Muhammadiyah di Akademi Kateketik Katolik Yogyakarta.

Dalam Pedoman Hidup Islami (PHI) yang beredar resmi di kalangan warga Muhammadiyah, secara eksplisit menuntun bahwa "Islam mengajarkan agar setiap Muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga ataupun anggota masyarakat lain, masing- masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim, dalam hubungan ketetanggaan. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam."

Keapikan inklusivitas dalam pengelolaan pendidikan dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah seperti gambaran di atas harus senantiasa dirawat dan dikampanyekan. Islam mengajarkan keramahan, kemanusiaan, tidak diskriminatif, dan senantiasa menjunjung tinggi keadilan. Jangan sampai hanya kepentingan politik sesaat yang myopic, telah mengoyak sulaman kebangsaan kita. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) harus istikamah menyemai keragaman, sikap inklusif, dan tentu di atas nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Wallahu a'lam bish-shawab.

Mukhaer Pakkanna Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta

Kompas, 14 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Industri Ekstraktif dan Matinya Komprador (DEDI HARYADI)

Di bawah orkestrasi Presiden Joko Widodo, kita berhasil menghadirkan negara dalam pengelolaan industri ekstraktif. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah lancar dan sukses mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang); Blok Rokan yang dikelola Chevron (Amerika Serikat, Chevron); dan akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Selain kontrol lebih kuat dan kepemilikan saham lebih besar, apa lagi yang patut kita rayakan dari kembali hadirnya negara dalam pengelolaan industri ekstraktif nasional?

Matinya komparador. Apa itu komprador? Siapa mereka? Dalam lanskap sosial politik seperti apa komprador mati? Bisakah menihilkan peran komprador di sektor dan industri strategis lainnya?

PEP sebagai komprador

Komprador adalah agen lokal yang melayani kepentingan lembaga asing dalam kegiatan eksploitasi ekonomi (investasi dan bisnis) dan politik. Yang jadi komprador biasanya politically exposed person (PEP). PEP adalah orang yang memiliki kewenangan publik (penyelenggara negara, misalnya) dan/atau politisi yang berpengaruh terhadap proses kebijakan. Melalui peran dan kerja komprador inilah banyak aset dan sumber daya negara/publik jatuh, dikuasai, dan dengan demikian dinikmati orang/lembaga asing. Padahal, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan supaya "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Aaron Sayne (AS) dkk, dalam laporan studinya bertajuk "Twelve Red Flags: Corruption Risk in the Award of Extractive Sector Licenses and Contract", banyak menyebut peran PEP ketika menilai risiko korupsi dalam pemberian dan perpanjangan izin/kontrak dalam industri ekstraktif. Mereka mengkaji 100 kontrak/izin pertambangan, minyak, dan gas di 49 negara yang sumber daya alamnya melimpah.

Dari 100 kontrak/izin tersebut bisa diekstraksi 12 model risiko korupsi, yaitu 1) pemerintah membolehkan perusahaan abal-abal bersaing/memenangi kontrak; 2) perusahaan/individu dengan rekam jejak buruk ikut bersaing/mendapatkan kontrak/izin; 3) perusahaan pemenang kontrak mempunyai pemegang saham atau hubungan bisnis yang lain dengan PEP; 4) perusahaan pemenang kontrak menunjukkan tanda-tanda mempunyai PEP sebagai beneficial ownership tersembunyi; 5) pejabat mengintervensi proses pemberian/perpanjangan kontrak yang menguntungkan perusahaan tertentu; 6) perusahaan menyuap, memberikan hadiah atau perlakuan khusus kepada PEP yang bisa memengaruhi proses pemberian dan perpanjangan izin/kontrak, termasuk seleksi dalam tender.

Selanjutnya, 7) pejabat pemerintah yang ditugaskan mempunyai konflik kepentingan; 8) kompetisi tidak berjalan dengan normal dan baik dalam proses pemberian dan perpanjangan kontrak; 9) perusahaan menggunakan perantara dalam pemberian izin/kontrak; 10) dana yang dibayarkan perusahaan pemenang kontrak tidak masuk ke dalam anggaran pemerintah; 11) isi kontrak perjanjian terdistorsi secara signifikan dari norma industri atau pasar; dan 12) pemenang kontrak menyubkontrakkan izin kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan besar tanpa susah payah.

Dalam studinya itu, AS dkk menyebut tindakan koruptif Rudi Rubiandini (RR) masuk ke dalam kategori model risiko korupsi nomor 6. RR, bekas Kepala SKK Migas itu, dihukum penjara tujuh tahun karena terbukti bersalah menerima suap 1,1 juta dollar AS dari WR (komisaris utama Kernel Oil Singapura) dan SG (komisaris PT Kernel Oil Private Limited Indonesia). Kernel Oil menyuap RR untuk kepentingan induk perusahaannya, Fossus Energy. Testimoni Rizal Ramli juga mengonfirmasi adanya praktik suap dan pentingnya peranan komprador dalam perpanjangan kontrak Freeport. Dulu, saat jadi menteri koordinator perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, ia menolak suap yang ditawarkan James Moffet, Chief Executive Officer PT Freeport-McMoran. Kasus "Papa Minta Saham", yang melibatkan Setya Novanto, juga memperlihatkan peranan komprador dalam perpanjangan kontrak/izin Freeport.

Komprador itu tak selalu orang/persona. Lembaga/organisasi juga bisa bertindak sebagai komprador. Tak salah menyebut Pemerintah Orde Baru sebagai komprador. Berkat jasa Pemerintah Orde Baru, Freeport, misalnya, bisa masuk, berusaha, dan berjaya di sini. Tafsir lain, bisa juga Pemerintah Orde Baru bersikap begitu karena berutang budi kepada Amerika Serikat yang telah membantunya dalam peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Beberapa orang eksponen Pemerintah Orde Baru peranannya menonjol dalam pemberian/perpanjangan kontrak/izin Freeport sehingga bisa dikategorikan sebagai komprador.

Masih ingat mantan menteri pertambangan dan energi pertengahan dekade 1990-an yang memperpanjang kontrak Freeport berpuluh tahun ke depan, jauh sebelum kontraknya berakhir?

Eksistensi komprador bukan hanya di sektor industri ekstraktif, melainkan juga di industri alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kasus korupsi pengadaan Helikopter AW 101 menunjukkan hal itu. Demi rente, oknum TNI bersikukuh mengadakan helikopter AW 101 dari luar negeri. Padahal, Presiden Jokowi mengamanatkan supaya pengadaan alutsista dipenuhi dari industri alutsista dalam negeri. Presiden bercita-cita ingin memperkuat industri alutsista dalam negeri. Supaya PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL tidak hanya bisa memasok kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bisa mengekspor alutsista ke pasar internasional. Komprador bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyabotase agenda penting bangsa ini: penguatan dan pendalaman industri alutsista dalam negeri.

Lanskap sosial politik

Sukses mengendalikan dan menihilkan peran komprador dalam perpanjangan izin/kontrak industri ekstraktif harus disematkan kepada Presiden Jokowi dan para menterinya. Ada empat peran yang dimainkan Presiden Jokowi: 1) mengorkestrasi posisi dan kepentingan pemerintah dalam negosiasi perpanjangan izin/kontrak kepada komunitas politisi, pebisnis/investor nasional, dan publik; 2) mendemistifikasi hubungan dengan perusahaaan asing bukan sebagai pemerintah ke pemerintah (G to G), tetapi ini murni sebagai bisnis ke bisnis (B to B).

Kemudian, 3) menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Ignasius Jonan sangat profesional, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada pemenuhan kepentingan bangsa. Selanjutnya, 4) memberi teladan yang baik. Ia dan keluarganya bukan pemburu rente yang ingin menguasai atau mendapatkan bagian tertentu dari saham perusahaan asing. Kalau ia dan keluarganya pemburu rente, maka menteri, wakil menteri, dirjen, dan terus sampai ke pejabat di bawahnya akan menjadi pemburu rente juga. Kalau sudah dan suka berburu rente, maka mudah tergelincir menjadi komprador.

Matinya komprador juga dimungkinkan karena lanskap sosial politik kita juga mendukung.

Setidaknya ada lima faktor pendukung. Pertama, sistem politik yang demokratis mendorong persaingan politis yang makin kompetitif dan terbuka di antara para politisi dan institusi politik. Para politisi dan institusi politik bersaing ingin mengembalikan kontrol dan marwah negara dalam pengelolaan industri ekstraktif. Kedua, oposisi dari Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Kendati tidak menawarkan antitesis yang solid dan koheren, kritik yang dilontarkan eksponen ketiga parpol ini—yang kerap menuduh pemerintah sebagai pencitraan—membuat pemerintah berhati-hati dalam bernegosiasi dengan perusahaan asing.

Ketiga, institusi media yang bebas dan mandiri. Meskipun beberapa media partisan, masih ada media yang mandiri dan independen yang bisa mengontrol perilaku aparat negara dalam bernegosiasi dengan perusahaan asing. Dulu ketika kontrak Freeport diperpanjang jauh sebelum jatuh tempo, hampir tak ada resistensi dari media dan publik. Keempat, kontrol publik yang makin kuat dan efektif. Berbagai komponen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, aktif memantau dan menyuarakan kepentingan publik dan amanat UUD Pasal 33 Ayat (3) 1945 dalam negosiasi tersebut.

Publik mengingatkan pemerintah supaya proses negosiasi perpanjangan kontrak/izin ini transparan dan akuntabel. Selain menyoroti masalah proses, publik juga meminta pemerintah menjadi pemenang dan beruntung banyak dari negosiasi perpanjangan kontrak/izin ini.

Keberhasilan Presiden Jokowi menghadirkan negara dan mematikan komprador dalam pengelolaan industri ekstraktif mempunyai nilai politis penting. Ini bisa dikomodifikasi sebagai aset untuk meningkatkan dukungan politik dan elektablitasnya pada kontestasi politik berikutnya.

Dedi Haryadi Ketua Beyond Anti Coruption

Kompas, 14 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Kanada dan Persaingan AS-China (Kompas)

AP PHOTO

Meng Wanzhou

Penangkapan warga Kanada oleh China menunjukkan situasi pelik yang dihadapi negara itu. Kanada kini berada di tengah-tengah persaingan Amerika Serikat-China.

China, Kamis (13/12/2018), membenarkan telah menahan dua pria Kanada. Mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor ditahan di Beijing pada Senin lalu karena dinilai telah "terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional" negara tersebut.

Spavor dikenal sebagai orang yang dekat dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Pria yang sering bepergian ke China ini mendatangkan mantan bintang bola basket AS, Dennis Rodman, ke Pyongyang. Adapun Kovrig ditahan dalam salah satu kunjungan rutinnya ke Beijing. Ia bekerja sebagai penasihat untuk wilayah Asia Timur Laut pada organisasi Kelompok Krisis Internasional (ICG) yang berbasis di Hong Kong.

Sulit kiranya untuk mengatakan bahwa penangkapan Kovrig serta Spavor tidak berkaitan dengan penahanan eksekutif raksasa perusahaan teknologi China, Huawei, Meng Wanzhou, oleh Kanada. Dituduh berupaya mengakali sanksi atas Iran, Meng ditangkap aparat di Kanada atas permintaan AS.

Penangkapan Meng di Vancouver terjadi pada 1 Desember 2018, lebih kurang bersamaan dengan pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT G-20, di Argentina. Waktu itu, hasil pertemuan kedua pemimpin menghasilkan kesepakatan "gencatan senjata" atau penghentian sementara kenaikan tarif produk impor asal China oleh AS.

Media China berbahasa Inggris yang menyuarakan pandangan pemerintah negara itu mengenai isu internasional, Global Times, menulis bahwa terkait penangkapan Meng, Kanada perlu melindungi warga China di teritorialnya. Global Times mengingatkan, Kanada adalah negara berdaulat yang tidak berada di bawah AS.

Menurut media itu pula, penangkapan Meng berbeda dengan penahanan Kovrig serta Spavor. Meng adalah perempuan pengusaha yang ditangkap di Kanada, sedangkan Kovrig dan Spavor ditahan karena apa yang dilakukan keduanya di China. Global Times kemudian meminta Kanada untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan reputasinya sebagai negara independen.

Sebagaimana tersirat dalam editorial Global Times tersebut, Kanada sesungguhnya kini berada di tengah-tengah persaingan China dan AS yang meruncing. Dengan perkembangan terakhir berupa penahanan dua warganya, bisa dikatakan, tekanan tengah diberikan terhadap Pemerintah Kanada.

Situasi yang dihadapi Kanada pelik karena akar persoalan terletak pada persaingan keras China-AS. Beijing telah mendeklarasikan diri hendak tampil sebagai negara maju dalam bidang teknologi. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi negara itu gencar dilakukan. Bersamaan dengan itu, negara-negara Barat mengeluhkan praktik pemaksaan transfer teknologi perusahaan asing ke perusahaan China serta pelanggaran hak intelektual. Dalam kondisi ini, Huawei tampil sebagai perusahaan besar yang memasok berbagai perangkat teknologi serta komunikasi yang kini dipakai banyak negara.

China tak ketinggalan mengembangkan industri cip yang menjadi jantung teknologi kecerdasan buatan. Hal ini dilakukan karena China tidak ingin bergantung pada AS, yang memasok begitu banyak kebutuhan Beijing akan cip. Nilai impor cip yang dilakukan China melebihi total pembelian minyak dari negara asing.

Kondisi itu rasanya dipahami betul oleh Kanada. Kita tunggu bagaimana Kanada mengambil langkah di tengah persaingan panas China-AS.

Kompas, 14 Desember 2018
#tajukrencanakompas 

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.