Bidvertiser

Rabu, 20 Februari 2019

TAJUK RENCANA: Saatnya Berbenah, PSSI (Kompas)

Sepak bola Indonesia disibukkan penyidikan polisi terkait kasus dugaan pengaturan pertandingan di liga nasional. Makin susah kita berharap ada perbaikan prestasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai auktor intelektualis yang menyuruh tiga tersangka lain merusak barang bukti. Disita pula 75 dokumen terkait kasus pengaturan laga dan uang
Rp 160 juta di apartemen Joko, yang diduga terhubung kasus tersebut (Kompas, 19/2/2019).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum PSSI Joko Driyono tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Senin (18/2/2019). Joko ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus pengaturan skor oleh Satuan Tugas Antimafia Bola bentukan Polri.

Seiring berjalannya waktu, kasus demi kasus terus menjerat PSSI. Kasus-kasus itu, yang tak jauh-jauh dari urusan suap, pengaturan pertandingan, dan mafia sepak bola, seolah sudah berurat berakar di sepak bola kita.

Kali ini, kasus pengaturan skor diungkapkan whistle blower Bambang Suryo, mantan manajer klub Liga 3 Persekam Metro FC. Penuturan Bambang dan sejumlah bukti awal lain lantas ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim 9 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam salah satu laporannya, Tim 9 menulis, sebagian agen, yakni mereka yang memasukkan pemain asing, juga terlibat dugaan pengaturan pertandingan. Dari informasi Bambang, ada beberapa bandar yang beroperasi di Indonesia. Ada yang asal China, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Bosnia-Herzegovina. Yang datang ke Indonesia hanya kaki tangannya (Kompas, 14/1/2019).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para petugas polisi anggota Satgas Antimafia Bola mengumpulkan sejumlah berkas-berkas saat penggeledahan di Kantor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Satgas Antimafia Bola melacak melalui dokumen dan berkas untuk penyelidikan permasalahan mafia sepakbola di Indonesia.

Kepentingan bandar-bandar ini, masih seperti laporan Tim 9, adalah untuk perjudian daring yang skornya diatur sejak awal. Bukti-bukti awal inilah yang membawa polisi mengusut dugaan keterlibatan Joko Driyono.

Kasus suap, sesuai dengan rekaman pemberitaan Kompas, sudah berulang kali terjadi, mulai dari dasawarsa 1970-an, 1980-an, 1990-an, hingga setelah tahun 2000. Dalam berbagai pemberitaan era 1990-an, seiring mencuatnya banyak kasus suap di liga nasional, jumlah penonton merosot drastis. Saking hancurnya kepercayaan warga terhadap sportivitas sepak bola kita, sampai-sampai ada pertandingan yang hanya disaksikan sekitar 100 orang (Kompas, 20/6/1996).

Pertanyaan mendasarnya, kepada siapakah kita berharap bergulirnya kompetisi yang bersih dari pengaturan pertandingan, suap, dan praktik-praktik tak terpuji yang menodai sportivitas olahraga jika sejumlah pengurus PSSI berstatus tersangka? Termasuk ketua umumnya?

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Koordinator Indonesia Football Community Emerson Yuntho (putih) dan anggotanya, Ignatius Indro (merah) seusai diterima perwakilan Satgas Antimafia Sepak Bola di Direktorat Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Jumat (28/12/2018). Dalam pertemuan itu, Indonesia Football Community mendukung upaya satgas memberantas mafia. Mereka siap membantu. Di sisi lain, mereka berharap satgas mengusut kasus itu hingga ke akar-akarnya. Sebab, empat orang yang sudah ditangkap itu dinilai hanya sebagai penggerak. Sedangkan di atasnya, ada aktor lebih besar yang mengendalikan, yakni bandar judinya.

PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia sepatutnya serius berbenah diri demi kualitas kompetisi berjenjang sejak usia muda, yang berujung pada pembentukan tim nasional yang tangguh. Kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok, yang selama ini banyak memengaruhi kiprah pengurus, harus ditinggalkan dan digantikan tekad serta semangat memperbaiki sepak bola nasional.

Terlalu lama sepak bola Indonesia terpenjara dalam belitan beragam masalah sehingga membuat negeri ini yang sebenarnya kaya talenta sampai-sampai sulit bersaing, bahkan di level Asia Tenggara sekalipun.

Kompas, 20 Februari 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Menyongsong Nobel Perdamaian  (ZACKY KHAIRUL UMAM)

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dinominasikan secara resmi hingga 31 Januari 2019 oleh otoritas yang berwenang (pendidikan, negara, dan mantan pemenang Nobel) dalam persaingan untuk merebut Nobel Perdamaian tahun 2019 ini.

Tak bisa disangkal lagi, ini sebuah momentum yang tepat di tengah situasi nasional dan internasional yang memanas. Pemerintah, terutama melalui Kementerian Luar Negeri, ikut berupaya untuk menggalang dukungan yang bersifat diplomatik. Kita berharap besar bahwa upaya ke arah nominasi Nobel Perdamaian ini berjalan dengan mulus.

Di luar pengajuan hadiah prestisius ini, kita ingin supaya hadiah Nobel tak berhenti sebagai hadiah saja. Kita tahu, ada beberapa peraih Nobel yang dianggap sebagai potensi, yakni bisa mewujudkan perdamaian, seperti Presiden Barack H Obama. Meski Obama berhasil menggaet Nobel Perdamaian dengan alasan "upayanya yang luar biasa dalam memperkuat diplomasi internasional dan kerja sama di antara sesama manusia" pada dasarnya hal ini ialah self-fulfilling prophecy karena disematkan pada tahun pertama kala ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Tentu banyak peraih Nobel Perdamaian yang lain yang memang telah terbukti berkontribusi untuk perdamaian dunia melalui peran mereka di setiap konteksnya.

Di antara mereka, ada yang unik, misalnya peran Muhammad Yunus dan Grameen Bank di Bangladesh yang mengartikan perdamaian melalui upaya pembangunan sosial-ekonomi dari bawah. Di sinilah kita bisa mengira bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa menyumbang nilai yang sangat berarti bagi sebuah perdamaian dunia.

Sintesis kreatif

Dari sudut pandang gerakan dan pemikiran Islam kontemporer, kedua organisasi besar ini sepadan dengan berbagai organisasi Muslim dunia lainnya yang lahir pada awal abad ke-20.

Meski keduanya lahir dari silsilah intelektual yang tak sama, para pendirinya datang dari seperguruan, baik di Jawa maupun di Mekkah. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ary ialah figur paripurna pada zamannya yang meneruskan jaringan republik pengetahuan Islam (Islamic republic of letters)yang lebih dulu berkembang terutama sejak akhir abad ke-16 dan ke-17 melalui konstelasi global, jauh sebelum pendidikan modern Hindia Belanda diperkenalkan pada akhir abad ke-19.

Jika tidak ada kolonialisme, menurut penghitungan cendekia, universitas di Nusantara tumbuh dan berkembang dari rahim pesantren tradisional, sebagaimana bisa disepadankan dengan tradisi wakaf dan pendidikan Kristen di Barat yang menjelma menjadi ragam universitas terbaik saat ini.

Perbedaan silsilah intelektual antara modernisme dan tradisionalisme Islam yang kemudian menggerakkan langkah kaki Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ary secara berlainan. Yang satu mengadopsi metode Barat. Yang lainnya agak cukup lama menyesuaikan diri dengan Barat. Pada periode awal ini pula, kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah punya perseteruan yang cukup sengit dalam kehidupan sosial karena perbedaan sudut pandang teologi, hukum, dan politik kenegaraan.

Akan tetapi, seiring waktu, kedua organisasi ini telah merawat dan melahirkan sintesis kreatif. Tidak bisa lagi kemajuan dan kekolotan disematkan untuk masing-masing. Nalar modernisme hingga 1980-an pada umumnya masih mengaitkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang kolot. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, citra tersebut terkikis. Lagi pula, kader muda di dalam kedua organisasi itu kerap kali tak semuanya mewakili gambaran masa lalu.

Selalu ada minoritas kreatif yang memimpin tubuh besar kedua komunitas untuk menjawab tantangan zaman.

Lagi pula, di luar kepemimpinan struktural kedua lembaga, masing- masing memiliki jagat kebudayaan yang otonom yang sering tak membutuhkan bahkan berlawanan dengan pengurus besar di kedua lembaga itu.

Membangun sinergi

Keunggulan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ialah daya sintasnya yang bisa bertahan hingga satu abad ini. Muhammadiyah sudah melewatinya dan Nahdlatul Ulama sedikit lagi akan menyusul. Dalam perhelatan akbar kedua organisasi, Muhammadiyah mengusung tema "berkemajuan" sementara Nahdlatul Ulama mengajukan "Islam Nusantara"—tema yang lebih kontroversial karena kesalahpahaman yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak menyukai pemikiran dan kiprah Nahdlatul Ulama. Banyak yang berharap, keduanya digabung menjadi Islam Nusantara-Berkemajuan sebagai sebuah perpaduan untuk menghidupkan sinergi yang bermanfaat bagi kehidupan sosial dan ekonomi kita.

Sinergi inilah yang memang harus terus diaktifkan. Dalam ruang keindonesiaan kita yang majemuk, yang menjadi pekerjaan besar ialah bagaimana sirkulasi keadilan sosial dan ekonomi kita diwujudkan bersama-sama. Ini persoalan yang sangat nyata, terutama di dalam kalangan nahdiyin yang di antaranya masih banyak petani, buruh, dan pedagang kecil.

Menjadikan mereka sebagai pekerja yang modern membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan di sisi lain mereka tak memiliki lahan produksi yang mandiri. Jika premisnya ialah seperti teladan Muhammad Yunus, perdamaian sejati bisa dibangun dengan upaya mewujudkan keadilan melalui pembangunan sosial-ekonomi dari bawah.

Gerak langkah ekonomi ini mesti diarahkan untuk membendung atau bahkan meminimalkan nalar dan gerak kapitalisme Salafi-Wahabi yang mengawinkan antara kesalehan beragama dan gaya hidup kelas menengah kota yang ikut menjelma dalam late capitalism. Di antaranya yaitu melalui fenomena "hijrah" yang belakangan ini kebanyakan seolah-olah ingin membentuk dominasi wacana baru berislam di kalangan artis dengan artikulasi kesalehan yang mencolok dan fragmentatif.

Jika sejak pertengahan 2000-an silam kita diingatkan akan dua bahaya fundamentalisme (agama dan ekonomi), bisa jadi keduanya bersekutu dalam rupa yang belakangan ini sudah mulai tampak dan menginfiltrasi melalui ruang-ruang digital di media sosial. Dengan demikian, orang awam yang belum tahu akan mudah terpesona dan tergerakkan.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berkewajiban secara bersama-sama untuk membangun mode keberagamaan yang khas, tidak tercerabut dari akar kebudayaan dan kemasyarakatan kita, tetapi juga terus-menerus mampu menciptakan formulasi baru. Jika keutamaan yang sudah menjadi darah daging kedua organisasi ialah komitmen besar pada kebangsaan, demokrasi, dan nilai-nilai madani yang lama berkembang dan membentuk karakter nasional sebagai bangsa yang moderat dan demokratis, maka tantangan selanjutnya ialah dua hal.

Pertama, dalam hal perangkat lunak, budaya Islam Nusantara-Berkemajuan perlu terus diperluas melalui bahasa yang mudah dijangkau semua kalangan sehingga menjadi kepemilikan bersama meskipun virtual sifatnya, bukan saja di Jawa melainkan di pulau lainnya. Adanya perkembangan Salafi di Pegunungan Dieng, yang telah diteliti di sebuah perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, menjadi bukti bahwa bahkan di area abangan, justru pengaruh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah nyaris tak terdengar.

Tidak selalu tujuannya ialah agar semua orang memiliki kartu anggota kedua organisasi, tetapi bagaimana supaya nilai-nilai yang diusung bersama bisa bersemayam secara diam- diam di dalam lubuk hati kebanyakan umat Islam.

Dimensi masa depan

Kedua, yang lebih kentara berupa perangkat keras, yakni membangun kerja sama kelembagaan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perekonomian (serta ekologi dan jender), demi kemandirian bangsa maritim. Muhammadiyah hampir sempurna dalam sebagian bidang ini, tetapi Nahdlatul Ulama masih membutuhkan waktu lagi terutama dalam ketiga hal pertama, meskipun pada awal pendiriannya ia juga sama-sama aktif dalam ketiga bidang utama itu yang dibuktikan melalui arsip yang membuka mata kita.

Jika kedua hal di atas sama-sama dikembangkan, bukan mustahil ada atau tidak adanya sematan Nobel Perdamaian tahun ini pun tak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga berdimensi masa depan demi persemaian baru Indonesia yang terus menjadi "zamrud khatulistiwa". Maka, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang belakangan memiliki misi menyebarkan Islam rahmatan lil-`alamin (berkah untuk seluruh manusia) hingga berkembang di langit peradaban (di luar Indonesia), terus berakar kuat menghunjam tanah Bumi Pertiwi sebagaimana pesan Quranik Surat Ibrahim: 24.

Zacky Khairul Umam Kandidat PhD Kajian Sejarah Pemikiran Islam, Freie Universitaet Berlin; Associate Fellow, Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities, Universitas Indonesia

Kompas, 20 Februari 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Membangun Ekosistem Riset di Indonesia (YANUAR NUGROHO)

Karena kicauan CEO Bukalapak tentang dana pemerintah untuk penelitian dan pengembangan (litbang/R&D) (Kompas, 15/2/2019), perhatian publik lantas tertuju pada topik riset.

Di zaman modern ini, riset memang tulang punggung kemajuan bangsa. Tidak ada bangsa maju tanpa riset yang baik. Perguruan tinggi, lembaga riset pemerintah, dan lembaga think tank non-pemerintah menciptakan pengetahuan, mengeksplorasi cakrawala untuk membuka berbagai kemungkinan kemajuan (progress), membangun kualitas kewargaan (citizenry), dan keadaban publik (public civility).

Itu bukan teori, melainkan saya alami sendiri sebagai seorang peneliti di Inggris dan Eropa selama delapan tahun sebelum dipanggil pulang ke Indonesia pada 2012. Riset menjadi faktor utama keunggulan Inggris dan negara-negara Eropa dalam bersaing di kancah global. Bersama inovasi, riset menjadi kunci mendorong perbaikan kualitas hidup manusia dan bernegara, yang pada ujungnya adalah produktivitas dan daya saing bangsa (Nelson, 1993).

Riset terkait erat dengan kemajuan bangsa secara kompleks dan berdimensi jamak. Namun, upaya memperjelasnya justru sering diabaikan. Misalnya, menganggap alokasi anggaran negara untuk riset akan serta-merta meningkatkan kualitas riset dan mendorong daya saing bangsa. Anggapan itu tak saja keliru, tetapi juga naif jika ditempatkan dalam konteks pembuatan kebijakan tentang riset.

Presiden Joko Widodo, misalnya, mempertanyakan apa hasil dan dampak dari anggaran riset Rp 24,9 triliun per tahun di Indonesia yang direspons Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan usulan menghapus lembaga litbang (Kompas, 10/4/2018).  Karena itu, bukan saja kita perlu tahu hakikat riset, melainkan juga membangun dan merawat ekosistemnya. Itu syarat memahami kaitan antara riset dan kemajuan bangsa.

Riset dan produksi pengetahuan

Ada tiga hal mendasar tentang riset. Pertama, riset dasar memperluas pemahaman mengenai disiplin-disiplin ilmu khusus. Kedua, riset terapan memungkinkan adanya komersialisasi produk dan mendorong perbaikan kebijakan. Ketiga, perguruan tinggi dan lembaga riset menumbuhkan pemikiran kritis. Ketiganya harusada.

Hanya dengan ketiganya ini sebuah bangsa akan punya apa yang disebut Jawaharlal Nehru scientific temper atau perangai ilmiah, yakni komitmen bangsa terhadap jalan pemikiran yang sistematis untuk penciptaan pengetahuan (knowledge production), menyebarkan ide-ide baru, serta menjelaskan hukum semesta melalui observasi faktual dan pencarian kebenaran. Ia tak hanya dibutuhkan untuk perbaikan kebijakan, tetapi juga kunci menata hidup bersama, apalagi di era post-truth dan hoaksseperti saat ini.

Dekade lalu Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga di bidang produksi pengetahuan. Kini, pemerintah sadar pentingnya sektor pengetahuan. Hal ini tecermin dari sejumlah upaya. Pertama, disusunnya Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) lewat Peraturan Presiden No 38/2018 sebagai rujukan prioritas riset di Indonesia. Kedua, draf RUU mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) yang juga menggarisbawahi kebutuhan akan ekosistem yang mendukung iklim riset di Indonesia.

Ketiga, Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang dalam bidang riset menekankan perlunya pengadaan publik terkait riset yang berkualitas, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga think tank. Keempat, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memberi ruang untuk merekrut talenta riset berpengalaman pada posisi yang cukup senior, yang sebelumnya tidak dimungkinkan.

Kerangka regulasi ini memberi ruang gerak bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membentuk kondisi pemungkin (enabling conditions) agar penciptaan pengetahuan bisa berjalan. Kondisi pemungkin inilah yang disebut ekosistem riset: bagaimana riset perlu ditata, dikelola, diberi sumber daya, dan diatur dalam tata institusi. Karena itu, muncul juga wacana mengenai berbagai kerangka institusi di sektor pengetahuan: dari balitbang, badan riset nasional, world class university, hingga dana abadi penelitian.

Namun, penataan dan solusi institusi butuh syarat: kita perlu melihat prinsip dan fungsi ekosistem riset yang sehat. Tanpa itu, akan ada risiko isomorphic mimicry (Andrews, et al, 2017), yakni sekadar meniru—bertingkah seakan- akan telah melakukan reformasi dengan mengubah kebijakan ataupun organisasi—tanpa benar-benar melihat kondisi sebenarnya sehingga hanya menghasilkan perubahan yang tak signifikan.

Prinsip dan aspek ekosistem riset

Ekosistem dalam riset adalah hasil sekaligus prasyarat. Artinya, ekosistem yang baik akan menghasilkan riset yang bermutu, yang dibutuhkan untuk melahirkan ekosistem yang lebih baik lagi.

Ekosistem riset punya beragam fungsi dan aktor, mulai dari riset tingkat dasar hingga terapan yang mendorong munculnya inovasi dan perubahan kebijakan, yang berlangsung baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Ia juga mempunyai sejumlah prinsip tata kelola: akuntabilitas, otonomi dan kualitas, yang diterapkan dalam ekosistem riset, yang mencakup pendanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi.

Pertama, dalam hal pendanaan. Investasi untuk riset dan pengembangan di Indonesia masih sangat rendah. Pendanaan riset hanya mencapai 0,21 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2017, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain yang mencapai 1-2 persen atau negara- negara Asia Timur yang lebih dari 3 persen. Sebagian besar, jika tidak seluruhnya, dana itu merupakan jenis pendanaan nonkompetitif. Hal ini berdampak pada kualitas riset yang didanai.

Untuk menjamin kualitas riset, pendanaan riset semestinya kompetitif. Apalagi kualitas riset juga berkaitan dengan pemanfaatan hasil riset, bukan sekadar publikasi. Kualitas itu akan bisa dicapai melalui competitive tensioning' (Walmsley, 2016), yakni membandingkannya dengan yang terbaik di dunia melalui proses peer review. Peran kompetisi di sini menjadi sangat penting untuk memastikan excellence dari sebuah riset. Prinsip Haldane (1918) menyatakan bahwa proses seleksi pendanaan riset harus dilakukan oleh para ilmuwan pakar melalui dewan riset ilmiah independen. Di Indonesia, gagasan tentang dana abadi penelitian (semacam Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP tapi khusus untuk riset) yang saat ini banyak dibicarakan bisa dikelola oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang sejak 2016 mendukung Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI).  Dana ini akan menyediakan hibah bagi penelitian yang berkualitas melalui seleksi ketat dengan sistem ulasan sejawat secara anonim (blind peer review).

Kedua, dari sisi kelembagaan. Pada 2018 ada lebih dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, 586 di antaranya berbentuk universitas. Dari jumlah tersebut, hanya Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang masuk daftar 1.000 universitas dengan riset berkualitas di dunia pada 2019 (Times World University Rankings).

Padahal, 10 tahun lalu, UI, ITB, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) berada dalam peringkat 500 besar dunia. Ironisnya, kondisi ini terjadi meski 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan tinggi. Selain perguruan tinggi, di tingkat nasional ada 81 lembaga pemerintah yang terdiri dari 38 lembaga pemerintah kementerian (PK), 6 lembaga riset non-kementerian, dan 37 lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang melakukan litbang.

Karena itu, kebijakan menaikkan anggaran riset butuh prasyarat reformasi kelembagaan dan peta jalan (roadmap) mengenai pemanfaatan dana tersebut. Menurut OECD (2003), dana publik untuk riset akan mencapai hasil maksimal jika dialokasikan bagi universitas dan lembaga think tank ketimbang melalui lembaga litbang pemerintah yang saat ini di Indonesia menerima sekitar 80 persen dana litbang. Perlu diketahui bahwa peran pokok litbang pemerintah adalah untuk mendukung penyusunan kebijakan dan tugas/fungsi pemerintah itu sendiri. Dibandingkan dengan riset dasar dan terapan, efektivitas belanja litbang pemerintah memang harus ditingkatkan.

Ketiga, dalam hal sumber daya manusia. Saat ini ada lebih dari 292.000 dosen aktif serta 8.700 peneliti yang bekerja di 4.700 perguruan tinggi dan 81 lembaga pemerintah. Sebanyak 70 persen dosen merupakan lulusan S-2. Aset semacam ini harus dikelola supaya bisa menjadi critical mass yang mendorong budaya ilmiah unggul. Menurut Willy Toisuta, perlu satu strategi nasional untuk mendorong sosok-sosok berbakat berpartisipasi dan terlibat dalam ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) serta membangun budaya universitas yang menghargai kompetensi, kualitas, serta melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan melakukan riset (Kompas, 28/1/2019).

Di negara Asia Pasifik lainnya, kunci sukses dalam mewujudkan universitas kelas dunia adalah melalui internasionalisasi dengan merekrut akademisi berkualitas dari luar negeri dan membayar mereka secara kompetitif supaya bisa menghasilkan publikasi di jurnal-jurnal terbaik dunia (Bank Dunia, 2011). Di era maju saat ini, internasionalisasi di sektor pendidikan tinggi dan riset bukanlah hal tabu.

Keempat sekaligus terakhir, kerangka regulasi dan tata kelola. Ada sejumlah persoalan terkait kebijakan sumber daya manusia dan beban administrasi yang harus diselesaikan secara komprehensif. Misalnya, banyak peneliti menghabiskan waktu lebih banyak untuk urusan administrasi ketimbang melakukan riset. Karena itu, sistem penganggaran dan pelaporan riset harus lebih terbuka dan fleksibel sesuai dengan karakter riset yang hasilnya tidak selalu bisa diukur sejak awal. Sistem tersebut harus bisa mendorong aktor-aktor lintas lembaga berkolaborasi, saling bertukar pengetahuan, mempromosikan kebijakan berbasis bukti, mendorong dihasilkannya lisensi dan komersialisasi serta startup dan spin-off. Regulasi yang berlebihan akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Melangkah ke depan

Visi Indonesia 2045 telah dicanangkan. Namun, visi ini akan tinggal tulisan jika mesin utama untuk mencapainya tidak berfungsi. Mesin utama itu adalah daya saing dan produktivitas bangsa yang didorong oleh riset. Pertanyaannya: bagaimana membangun ekosistem riset yang sehat di Indonesia?

Pertama, interaksi dinamis di antara keempat aspek di atas akan mendorong pertumbuhan ekosistem riset yang sehat. Belajar dari universitas-universitas yang maju di bidang riset, ekosistem riset membutuhkan institusi yang akuntabel dengan pembagian tugas yang jelas, pendanaan riset yang fleksibel, serta memiliki gudang bakat (talent pool) yang bisa mengelola sumber daya dan mengarahkan riset, inovasi, serta aturan dan regulasi. Karena itu, ke depan Indonesia perlu merumuskan solusi jangka panjang guna meningkatkan kualitas riset dengan memperhitungkan seluruh komponen tersebut, bukan hanya satu atau beberapa bagiannya saja.

Kedua, pendekatan one size fits all tidak bisa dilakukan, tetapi perlu penyesuaian. Fungsi-fungsi yang berbeda dari sektor pengetahuan sebaiknya dikerjakan oleh lembaga-lembaga spesialis. Jika satu lembaga mengelola banyak fungsi, hal itu akan menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih. Akuntabilitas hanya akan bisa dicapai dengan definisi fungsi yang jelas. Belajar dari pengalaman negara-negara maju, Indonesia juga harus mendobrak sentralisasi di sektor riset serta mendorong adanya otonomi, inovasi, dan kolaborasi.

Pada akhirnya, hasil dari ekosistem riset yang sehat akan terlihat saat suatu negara menjadi tujuan pelajar dan akademisi terbaik, untuk belajar ataupun bekerja di universitas atau lembaga risetnya. Juga ketika perusahaan lokal dan global bersedia melakukan investasi jangka panjang di sektor pengetahuan. Apakah hal ini sudah terjadi di Indonesia? Jawabnya lugas: belum. Karena itu, Indonesia perlu merumuskan visi nasional untuk menyatukan upaya di bidang riset dan inovasi, termasuk tata kelola untuk mengoordinasikan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi secara efektif.

Saya ingin satu hari nanti anak-anak saya, atau selama-lamanya anak-anak mereka, bangga karena negerinya menjadi tujuan belajar warga dunia. Bukan seperti bapaknya yang hanya bisa bangga karena pernah belajar dan menjadi peneliti di negeri orang.

Yanuar Nugroho Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI; Peneliti di University of Manchester, Inggris; dan Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)

Kompas, 20 Februari 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Jarimu Harimaumu//SHGB Rumah Kedaluwarsa//Mengapa Tolok Ukur Hanya Satu? (Surat Pembaca Kompas)


Jarimu Harimaumu

Ajining diri gumantung pucuk-ing lathi (harga diri seseorang dipengaruhi oleh ujung lidahnya atau ucapannya), demikian nasihat luhur orang tua yang masih relevan. Kalimat itu sepadan dengan "mulutmu harimaumu" atau untuk masa kini "jarimu harimaumu", dengan maksud bahwa kita perlu berhati-hati dalam bertindak menggunakan jari untuk menulis sebuah ungkapan isi hati dan pikiran.

Kebebasan berpendapat, berekspresi, menyampaikan argumen, dan kritik memang dibolehkan. Sebagai warga negara akan lebih baik kita kasih masukan atau kritik kepada pemerintah supaya pengelolaan negara dilakukan dengan bijaksana.

Akan tetapi, dewasa ini narasi-narasi yang diungkapkan dalam lisan pun tulisan cenderung vulgar, ke arah kasar. Sedihnya, ungkapan-ungkapan itu sering disampaikan orang-orang dengan taraf pendidikan cukup tinggi.

Sebagai warga masyarakat dalam strata rendah, saya sangat tidak suka mendengar, membaca, dan menonton ungkapan nyinyir yang merendahkan orang lain, apalagi mengolok-olok dan membodoh-bodohkan pihak lain. Hati saya meronta ketika seseorang yang merasa tokoh, entah mewakili siapa, bersikap seperti di atas.

Pada akhirnya, siapa yang menanam akan menuai hasil tanamannya. Siapa bermain air akan basah kuyup. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Tak usah berkelit mencari pembenaran ke sana kemari dengan cara-cara yang tak terpuji. Begitu seharusnya kesatria: hadapi dan jalani!

Sri HandokoTugurejo,
Tugu, Semarang


SHGB Rumah Kedaluwarsa

Saya membeli rumah baru di salah satu perumahan yang dikembangkan grup ISPI dengan kredit pemilikan rumah BTN pada 2008. Untuk suatu kepentingan, saya minta kopi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) ke bank yang bersangkutan. Ternyata SHGB tersebut kedaluwarsa pada 24 September 2013 dengan tanggal penerbitan 23 Mei 2011.

Sesuai dengan saran BTN, pada 28 Desember 2018 saya meminta ke ISPI melakukan pembaruan SHGB. Namun, dengan berbagai alasan, sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan SHGB selesai. Bahkan, orang bagian legal yang bertanggung jawab tidak pernah menjawab saat dihubungi.

Mohon untuk ISPI agar segera memperbarui SHGB saya. Bagaimana mungkin masa aktif SHGB hanya 2 tahun?

Hendra Taisir
Bekasi, Jawa Barat


Mengapa Tolok Ukur Hanya Satu?

Dalam "Analisis Ekonomi" Kompas halaman 1 edisi 29 Januari 2019, Ari Kuncoro dalam "Perilaku Konsumsi dan Industri Ritel" membahas hubungan pergeseran pola konsumsi masyarakat dengan kebijakan cara menjual produk sesuai selera konsumen.

Artikel tersebut bagus karena menggunakan pendekatan consumers behaviour, agak berbeda dengan pendekatan teori ekonomi makro semata yang umumnya membosankan.

Akan tetapi, mengapa analisis itu hanya menyajikan tutupnya 26 gerai Hero Supermarket Tbk sebagai ilustrasi berkurangnya toko pengecer? Bukankah tutupnya gerai Hero tersebut dapat disebabkan bertambahnya gerai lain, seperti Indomart, Alfamart, atau lainnya sebagai pesaing?

Dengan perkataan lain, industri pengecer di Indonesia tidak diwakili oleh satu grup perusahaan pengecer saja.

Selain itu, pergeseran pola konsumsi masyarakat untuk produk pariwisata yang juga berpengaruh pada konsumsi adalah perubahan tujuan wisata ke luar negeri yang berpotensi menguras devisa negara.

Demikian tanggapan kami terhadap "Analisis Ekonomi" Kompas Ari Kuncoro itu.

Suyadi Prawirosentono
Selakopi Pasir Mulya,

Kota Bogor,Jawa Barat

Kompas, 20 Februari 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Poros Teluk Putra Mahkota (Kompas)

PAKISTAN PRESS INFORMATION DEPARTMENT VIA ALJAZEERA

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed Bin Salman (kiri) dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan (kanan).

Arab Saudi berusaha menjembatani ketegangan India dan Pakistan akibat ledakan di Kashmir, pekan lalu, yang menyebabkan 41 petugas keamanan India tewas.

Seusai berkunjung ke Pakistan, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) melanjutkan lawatannya ke India. Di Pakistan, Pangeran MBS menerima gelar sipil tertinggi Nishan-e-Pakistan (Order of Pakistan) seusai menandatangani kesepakatan investasi 20 miliar dollar AS dan memerintahkan pembebasan 2.100 warga Pakistan yang
ditahan Arab Saudi.

Selain India dan Pakistan, Pangeran MBS juga akan berkunjung ke China. Isu-isu perdagangan, investasi, dan keamanan diperkirakan menjadi topik pembicaraan antara Pangeran MBS dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang menerima gelar kehormatan sipil tertinggi Arab Saudi, Raja Abdulaziz Sash.

India berharap Arab Saudi membangun proyek kilang minyak dan fasilitas di pantai barat India yang bernilai 44 miliar dollar AS. "Isu perdagangan, investasi, keamanan, kontra-terorisme, serta energi baru dan terbarukan akan dibahas kedua pemimpin yang bertemu Rabu besok," demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri India.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir akan mendorong Pakistan dan India untuk meredakan ketegangan hubungan kedua negara. Di Islamabad, Jubeir menyatakan, Riyadh berusaha mengurangi ketegangan dua negara bertetangga itu secara damai.

India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir yang mayoritas beragama Islam sebagai wilayahnya, tetapi masing-masing hanya dapat mengontrol sebagian wilayah. Pengeboman pada Kamis pekan lalu adalah serangan paling mematikan terhadap pasukan India di kawasan itu selama beberapa dekade.

Pengamat menduga, Pangeran MBS terus berupaya memperbaiki citranya dan citra Arab Saudi setelah pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober 2018. Lawatan untuk mempererat persahabatan ini berbarengan dengan meningkatnya kekhawatiran Pakistan akan menguatnya pengaruh Iran di Asia Selatan.

Dalam lawatan ini, Pangeran MBS ingin menunjukkan bahwa ia tidak terkucil dalam pergaulan internasional meski negara yang dikunjungi itu tidak berkomentar apa pun pada kasus Khashoggi. "MBS ingin menunjukkan bisnis berjalan biasa bagi keluarga kerajaan," ujar Rodger Shanahan dari Lowy Institute di Sydney.

Seusai pembunuhan Khashoggi, Pangeran MBS berkunjung ke Afrika Utara, tetapi dinilai kurang sukses karena Raja Maroko menolak bertemu dan disambut unjuk rasa di Tunisia. Di sisi lain, usaha Arab menjembatani India-Pakistan merupakan kelanjutan dari strategi Arab Saudi membuat Poros Teluk, seperti saat mengisolasi Qatar.

Kompas, 20 Februari 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.