Senin, 06 Juli 2015

INVESTASI: Untuk Apa program Pensiun? (ELVYN G MASASSYA)


INVESTASI

Untuk Apa program Pensiun?

ELVYN G MASASSYA

Ikon konten premium Ikon jumlah hit 425 dibaca Ikon komentar 0 komentar

Jika tidak ada halangan, mulai 1 Juli 2015 pegawai swasta wajib mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga yang berperan sebagai penyelenggara jaminan sosial tersebut diharuskan mengimplementasikan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan UU No 24/2011.

Pertanyaannya, kenapa program pensiun bersifat wajib? Kenapa hanya untuk pekerja swasta? Apakah hanya pekerja kantoran atau semua pekerja, termasuk pekerja informal seperti pedagang kaki lima? Lebih jauh lagi, bagaimana dengan pekerja-pekerja yang sudah memiliki program pensiun sendiri?

Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara mesti menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat. Artinya, keberadaan negara mesti terlihat dalam memberikan perlindungan jaminan sosial. Dengan kata lain, peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program pensiun merupakan representasi keberadaan negara. Itu sebabnya program tersebut menjadi bersifat wajib untuk diikuti.

Manfaat

Di Indonesia saat ini, masa bekerja resmi dibatasi hingga usia 55 tahun. Artinya, setelah mencapai usia tersebut, maka seseorang akan memasuki usia pensiun alias tidak bekerja lagi di tempat kerjanya semula. Tentu tidak ada larangan jika yang bersangkutan tetap ingin bekerja di tempat lain atau menjadi self employeeatau berwiraswasta dan lain sebagainya. Nah, ketika memasuki usia pensiun, tentu yang bersangkutan tidak lagi memiliki pendapatan tetap berupa gaji. Lantas bagaimana membiayai hidupnya?

Sebagian orang Indonesia, ketika memasuki usia pensiun, hidupnya akan bergantung pada anak dan sanak saudara. Makanya ada istilah "anak saya adalah pensiun saya". Namun, paradigma semacam ini menjadikan seseorang tidak mandiri. Ketika tidak bekerja lagi, disadari atau tidak, yang bersangkutan membebani pihak lain. Itulah sebabnya, untuk bisa menjadi mandiri, program pensiun dibutuhkan. Dengan kata lain, melalui program pensiun, yang bersangkutan akan mendapatkan sejumlah dana setiap bulan, hingga akhir hayat, agar bisa membiayai kebutuhan hidup. Jadi, program pensiun itu prinsipnya adalah agar di hari tua tidak terlunta-lunta, tidak membebani pihak lain dan sekaligus menjadi manusia mandiri sepanjang hayat dikandung badan.

Yang menjadi masalah, bagi sebagian orang untuk ikut program pensiun harus membayar iuran yang dipotong dari penghasilan bulanannya. Diperkirakan iuran pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berada di kisaran 8 persen, di mana 5 persen merupakan tanggungan pemberi kerja dan 3 persen dibayarkan oleh peserta. Kita melihat di berbagai media, ketika persentase iuran itu dibahas, banyak pihak menyampaikan pendapat. Kalangan pemberi kerja mengatakan angka tersebut terlalu besar dan akan membebani biaya produksi mereka. Sementara sebagian kalangan pekerja malah beranggapan angka 8 persen itu terlalu kecil. Mereka menginginkan jumlah iuran yang lebih besar.

Anggapan bahwa iuran pensiun akan membebani biaya produksi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dengan adanya program pensiun bagi pekerja, semestinya pekerja yang menjadi peserta bisa lebih produktif. Tidak lagi perlu memikirkan mencari tambahan penghasilan atau melamun memikirkan bagaimana nanti kalau tidak bekerja lagi. Jadi, jika produktivitas meningkat, tentu pemberi kerja atau pengusaha juga akan mendapatkan manfaat.

Sebenarnya iuran itu merupakan faktor yang menentukan jumlah manfaat yang akan diterima oleh peserta tatkala mereka memasuki usia pensiun. Kita tahu bahwa program pensiun wajib bersifat dasar yang akan diterapkan mulai 1 Juli nanti adalah program manfaat pasti. Artinya, manfaatnya sudah ditentukan sejak awal, yakni sekian persen dari rata-rata upah ketika peserta masih bekerja. Ini berbeda dengan program pensiun iuran pasti, di mana manfaat yang akan diterima semata-mata berdasarkan hasil pengembangan dana iuran. Indonesia menerapkan program pensiun manfaat pasti karena demikianlah bunyi undang-undangnya, meski sebagian besar negara di belahan dunia saat ini sudah menggunakan prinsip iuran pasti.

Nah, kembali ke hubungan antara iuran dan benefit dalam jenis pensiun manfaat pasti, jelas ketika iurannya besar maka manfaatnya akan besar. Sebaliknya, jika iurannya rendah, sulit untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar. Namun, situasi ini dipahami sebagai program pensiun manfaat dasar. Artinya, bagi sebagian kalangan yang menginginkan manfaat pensiunnya besar tidak bisa bertumpu hanya pada program pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga untuk menjawab kerisauan penyelenggara pensiun swasta dalam format DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Penyelenggara lain di luar BPJS Ketenagakerjaan hakikatnya akan tetap survive sepanjang masuk ke segmen yang lebih tinggi. Jadi tidak menyisir kalangan yang hanya membutuhkan pensiun dasar.

Pekerja mandiri

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pekerja mandiri alias pekerja yang berada di sektor informal atau self employee? Apakah mereka juga mesti mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Jawabnya adalah "ya" sepanjang mereka tergolong segmen yang dianggap mampu berdasarkan definisi pengelompokan usaha. Dalam realitasnya, banyak pekerja mandiri yang penghasilannya di atas upah mininum regional, jadi dari sisi kemampuan tentu tidak jauh beda.

Sementara bagi pekerja mandiri yang penghasilannya terbatas diberi penahapan kepesertaan. Artinya, jika saat ini penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program, yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, maka pekerja mandiri yang belum mampu hanya wajib mengikuti dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Berdasarkan paparan di atas jelas, kendati program jaminan sosial diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan juga undang-undang lainnya, sejatinya program tersebut merupakan kebutuhan bagi para pekerja. Jadi tidak semata-mata dianggap sebagai kewajiban. Logikanya sangat sederhana. Program-program jaminan sosial merupakan alat untuk menghindari berbagai risiko dalam hidup, termasuk risiko tidak memiliki pendapatan ketika usia produktif berakhir. Nah, agar kalangan yang tidak bekerja ini tidak menjadi beban negara, tidak menjadi beban keluarga, sudah semestinya melindungi diri dengan mengikuti program jaminan pensiun.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Juli 2015, di halaman 11 dengan judul "Untuk Apa program Pensiun?".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ANALISIS EKONOMI: Melembagakan Optimisme Ekonomi

Tak ada yang istimewa dari pertemuan Presiden (dan Wakil Presiden) dengan para ekonom. Secara rutin Presiden mengundang berbagai kalangan, seperti tokoh politik, media, dan tokoh masyarakat lainnya. Meski demikian, harus diakui, pertemuan dengan para ekonom mencuri banyak perhatian, paling tidak karena dua alasan. Pertama, situasi ekonomi cenderung memburuk. Kedua, meningkatnya isu pergantian menteri.

Sangat mungkin, memburuknya situasi ekonomi meningkatkan urgensi perombakan kabinet. Pada saat bersamaan menumbuhkan kebutuhan bertemu para ekonom. Jadi, antara pertemuan ekonom dan isu perombakan kabinet sebenarnya tak berkaitan. Urgensi keduanya sama-sama meningkat saat perekonomian memburuk. Akan tetapi, tetap tak terhindarkan, dalam diskusi disinggung pula isu pergantian menteri, khususnya bidang ekonomi.

Selain mendengarkan dengan teliti, sebenarnya Presiden juga menyampaikan berbagai upaya mitigasi penurunan siklus ekonomi. Dari situ terlihat bahwa Presiden memahami dengan baik situasi sekaligus langkah mitigasinya. Lalu, mengapa sinyal optimisme tak segera terpancar?

Rupanya, satu fase krusial masih belum dilakukan, yaitu melembagakan optimisme dalam kerangka kebijakan birokrasi. Presiden memulai dengan mengutarakan fokus kebijakannya di bidang infrastruktur berbasis kelautan dalam rangka meningkatkan konektivitas. Itulah mengapa Presiden memberi perhatian sangat besar pada pelabuhan dan industri galangan kapal.

Perhatian tersebut sama sekali bukan omong kosong. Presiden secara langsung memantau kemajuan berbagai proyek infrastruktur. Ironisnya, bahkan di tangan Presiden yang begitu detail dalam hal teknis sekalipun, kemajuan tak bisa disegerakan. Selain masalahnya memang kompleks, birokrasi justru sering membelit pemerintah sehingga banyak program lumpuh.

Presiden memberi ilustrasi soal kemarahan beliau saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Lamanya bongkar muat barang, rata-rata 5,5 hari, adalah puncak gunung es kerumitan birokrasi. Masih ditambah sikap artifisial birokrasi—asal atasan senang—membuat pembenahan mendasar sulit dilakukan. Di sinilah ironinya. Perlu perangkat birokrasi yang mampu menerjemahkan visi Presiden hingga ke level proyek. Pada titik ini, diakui kinerja beberapa kementerian tak cukup mampu diandalkan mengawal program kerja Presiden. Dengan penuh kesadaran Presiden mengakui perlunya pergantian beberapa kementerian. Presiden menyebut fungsi kementerian sebagai playmaker belum maksimal.

Dalam jangka pendek, pemerintah berhadapan dengan isu stabilitas di sektor keuangan. Rupiah terdepresiasi hampir 8 persen sejak awal tahun menjadi Rp 13.300-an per dollar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan terkoreksi sekitar 5 persen dibandingkan dengan awal tahun, menjadi level 4.900-an. Akibatnya, beban fiskal bertambah, biaya produksi industri naik, dan inflasi bisa meningkat. Belanja pemerintah, investasi, dan konsumsi domestik tertekan. Sementara ekspor tak begitu banyak menikmati pelemahan nilai tukar.

Situasi ini masih mungkin memburuk akibat dampak lanjutan kebangkrutan Yunani. Belum lagi perkembangan suku bunga bank sentral AS, The Fed. Hal yang menghibur, semakin berat krisis Eropa, semakin kecil kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga.

Dalam jangka menengah, pemerintah menghadapi pelambatan ekonomi yang sudah merembet pada mata rantai pasokan industri. Beberapa perusahaan besar sudah mulai mengalihkan vendor ke negara lain guna menekan biaya. Sinyal pelambatan terjadi secara struktural. Mendorong pengeluaran pemerintah di semester II tak menjamin pertumbuhan terdorong ke atas.

Perombakan kabinet menjadi sangat urgen dengan catatan diganti dengan yang lebih baik. Masalahnya, mengganti menteri saja jelas bukan solusi. Birokrasi di tingkat kementerian serta koordinasi dengan istana menjadi urgensi yang lain.

Jadi, langkah yang sebaiknya dilakukan memang bertahap, sistematis, tetapi progresif. Pertama, merapikan koordinasi unit pendukung di bawah presiden. Jangan biarkan publik melihat kontestasi antarunit di istana presiden. Kedua, memperbaiki tatanan birokrasi di tingkat kementerian sekaligus koordinasi dengan unit pendukung di istana. Ketiga, ganti menteri yang terbukti tak kompeten. Dalam waktu bersamaan, pemerintah harus menunjukkan pemahaman situasi, tak saja lewat kebijakan teknis, tetapi juga dalam kerangka regulasinya. Hari-hari ini, pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menjadi sangat mendesak. Dari sana, kemudian bicara revisi Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan.

Mengenai isu perombakan kabinet, sebaiknya sesedikit mungkin bicara, tetapi diam-diam disiapkan matang. Jangan biarkan kesempatan memperbaiki negeri ini diombang-ambingkan polemik berkepanjangan mengenai hal yang tak perlu. Semua pihak, termasuk media, harus membantu mengarahkan negeri ini agar lebih fokus pada isu mendasarnya.

A PRASETYANTOKO, DOSEN DI UNIKA INDONESIA ATMA JAYA, JAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 15 dengan judul "Melembagakan Optimisme Ekonomi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Membantah Saja Tidak Cukup (Kompas)

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membantah berita yang menyebutkan ada temuan uang ratusan juta dollar AS masuk ke rekening pribadinya.

Dana itu disebutkan berasal dari institusi dana investasi milik pemerintah, 1Malaysia Development Bhd atau 1MDB. Harian Wall Street Journal, Jumat (3/7), menurunkan laporan investigasi terkait aliran dana sebesar 700 juta dollar AS (sekitar Rp 9,3 triliun) dari sejumlah badan perbankan dan 1MDB.

PM Najib Razak langsung membantah berita yang diturunkan harian Wall Street Journal itu dan menyebut berita itu sebagai bentuk "sabotase politik" terhadap dirinya. Ia juga menyebut berita itu sebagai upaya merusak dan melemahkan kepercayaan terhadap perekonomian Malaysia.

1MDB juga membantah pihaknya memberikan dana kepada PM Najib Razak. Dalam pernyataan tertulisnya, 1MDB menegaskan, terkait dengan pemberitaan media, pihaknya tidak pernah memberikan dana kepada PM Najib Razak.

Tampaknya, bantahan PM Najib Razak tidak cukup. Oleh karena, Sabtu, Jaksa Agung Malaysia Abdul Gani Patail mengatakan, satuan tugas yang menginvestigasi 1MDB telah menyerahkan sejumlah dokumen kepadanya, termasuk yang terkait dengan tuduhan adanya uang yang ditransfer ke rekening pribadi PM Najib Razak.

Namun, Abdul Gani tidak merinci pernyataannya dan juga tidak mengungkap apa isi dokumen-dokumen yang diterimanya. Abdul Gani hanya menyebutkan, dirinya telah memberikan arahan kepada satuan tugas untuk mengambil langkah lanjutan. Akan tetapi, ia tidak merinci langkah lanjutan apa yang akan diambil.

Abdul Gani dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, satuan tugas itu telah mendatangi kantor-kantor dari tiga perusahaan yang berkaitan dengan 1MDB.

Sesungguhnya desas-desus bahwa 1MDB telah mengirimkan dana hingga ratusan juta dollar AS ke rekening pribadi PM Najib Razak sudah lama beredar di kalangan masyarakat di Malaysia. Bukan hanya itu, 1MDB yang diketuai PM Najib Razak menjadi sasaran kritik karena utangnya mendekati 11,6 miliar dollar AS dan salah kelola keuangannya.

Memang belum jelas ke arah mana krisis di Malaysia itu menuju, tetapi kita mengharapkan duduk soalnya diungkap secara jelas dan transparan. Kita mengutip apa yang dikatakan Deputi PM Malaysia Muhyiddin Yassin, "Tuduhan itu serius karena menyangkut kredibilitas dan integritas Najib Razak sebagai PM."

Itu sebabnya, kita berharap PM Najib Razak tidak hanya membantah beritaWall Street Journal, tetapi juga melakukan langkah lain untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Membantah Saja Tidak Cukup".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

AIIB, Indonesia dan Kemandirian Asia (LE PRIATNA)

Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegorobaru saja menandatangani akta keanggotaan Indonesia di Bank Investasi Infrastruktur Asia di Beijing, Tiongkok, 29 Juni 2015.

Upacara peresmian Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) ini dihadiri 50 menteri keuangan dan 7 deputi menteri keuangan dari belahan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, kecuali Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan empat negara lainnya.

"Indonesia telah menjadi anggota pendiri AIIB. Bagi Indonesia, kehadiran AIIB, ADB (Bank Pembangunan Asia), dan Bank Dunia adalah untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan," ujarBambang saat berbincang dengan penulis dan wartawan Antara di Hotel Ritz-Carlton, Beijing, seusai peresmian.

Tidak ada tabu

Apa keistimewaan AIIB?

Menurut Menkeu, melalui AIIB, Indonesia akan memanfaatkannya untuk membantu mendanai proyek-proyek infrastruktur besar. Lebih dari itu, AIIB tidak tabu untuk mendanai, misalnya, proyek PLTU menggunakan batubara, sementaraproyek serupa tidak bisa lagi dimodali Bank Dunia. MelaluiAIIB, sektor swasta bisa masuk memperoleh fasilitas pendanaan proyek infrastruktur.Ini yang tidak didapat dari lembaga bank lain.

Ada dua hal menarik dari pernyataan Menkeu ini untuk diperhatikan. Pertama, AIIB tidak tabu terhadap proyek yang bersinggungan dengan agenda prasyaratgreen and clean technology dalam penentuan proyeknya.

Kalau benar nantinya AIIB bisa terbebas dari agenda politik, kondisionalitas non-ekonomis dan hanya pada pertimbangan kalkulasi ekonomi, maka AIIB bisa berperan lebih netral bagi negara berkembang.

Kedua, melalui AIIB, kredit bisa disalurkan kepada pihak swasta untuk turut membiayai proyek infrastruktur di negara berkembang (Pasal 2 Ayat 3 statuta Articles of Agreement 5th Chief Negotiators' Meeting AIIB). Sinergi kekuatan membangun prasarana dan sarana semakin luas diberikan kepada pelaku usaha.

Joseph Stiglitz menyambut baik kehadiran AIIB sebagai multilateralisme Asia, berikut perputaran modal Asia. Bank Dunia terlalu dibebani ideologi, pasar bebas ala konsensus Washington. Bahkan, dana yang ada pun disalurkan hanya melalui lembaga bantuan AS.

Stiglitz, mantan Chief Economist Bank Dunia, menjadi saksi seperti yang ditulisnya, kondisionalitas tak hanya menjadi syarat umum meminjam uang dan mengembalikannya. Akan tetapi, lebih dari itu, Bank Dunia menciptakan kondisi yang memaksa satu pihak yaitu dengan mengubah pemberian utang sebagai cara, alat, atau kebijakan tertentu (dengan kata lain untuk menekan).

Sejarah membuktikan kondisionalitas politik menjadi agenda di balik bantuan. Indonesia pernah menghentikan bantuan dari Belanda (Johannes Pronk) sebagai Ketua IGGI, membubarkannya dan membentuk CGI.

Bebas agenda politik

Indonesia dannegara ASEANseyogianya bisa menjaga agar AIIB nanti bersikap netral, mandiri, dan tidakmenerapkankondisionalitas politik. Tidak mengulangi gaya angkuh IMF dan Bank Dunia, atau lembaga donor lainnya, sekalipun Tiongkok di AIIBmemegang 30,34 persen saham dengan voting power 26,06 persen.

Kita mencatat pengalaman buruk masa lalu,satu dua negara kuat, berhasil membuat Tiongkok tidak berdaya menghentikan operasikondisionalitas itu. Walaupun di Bank Dunia, Tiongkok menguasai 5,25 persen saham, di atas Jerman (4,56 persen), Perancis (4,06 persen), dan Inggris (4,06 persen), dandi Bank Pembangunan Asia, Tiongkok memiliki 6,5 persen saham.

AIIB yang didukung Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, Spanyol, dan Australiaharus bisa menjalankan bisnis lembaga bank sepenuhnya, berdasar kalkulasi ekonomi dan tidak menerapkan agenda politik dalam pemberian fasilitas kreditnya.

AIIB harus dapat mengedepankan aspek ekonomi, konektivitas pembangunan infrastruktur yang merata, dari kawasan ke kawasan dan negara ke negara.

Satu misi penting Indonesia adalah merebut maksimum alokasi anggaran pendanaan AIIB terutama bagi pembangunan infrastruktur.

Indonesia dengan saham 33,607 dengan modal Rp 3,4 triliun dan voting powerhanya 3 persenini bisa mendapat suntikan maksimum modal berupa pinjamanberbunga rendah dalam jangka panjang, di bawah standar komersial bunga London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Alokasi pendanaan AIIB harus jadi instrumen kesadaranpolitik dan kerja sama baru Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.Di tengah paradoks persaingan dan perseteruan politik AS-Tiongkok atau ketegangan Tiongkok-Jepang, AIIB bisa menjadi instrumen perekat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keamanan.

Dewan Gubernur, Dewan Direktur, Presiden AIIB, Wakil Presiden, serta staf yang menjalankan penentuan proyek dan pencairan dana AIIB harus benar transparan dan akuntabel. Tidak seperti pengalaman di Bank Dunia menjadikan preferensi kepentingan politik pribadi dalammengelola danmenggelontorkanproyek (Rabia Malik dan Randall W Stone, Private Politics in World Bank Lending, 3 Februari, 2015).

Bukti netralitas

Selain Indonesia diharapkan bisa menempati salah satu posisi penting itu, dibukanya kantor regional AIIB diJakarta bisa menjadi bukti netralitas dan kemandirian dalam sentralitas Asia yang lebih terbuka.

AIIB bukan semata keberhasilan Tiongkok menggalang sentralitas Asia melalui multilateralisme konektivitas infrastruktur. Indonesia, ASEAN, dan negara berkembanglainnya juga turut membangun kemandirian,menghadapi suara sumbang terhadap IMF dan Bank Dunia yang bermarkas di AS.

Oleh sebab itu, pembangunaninfrastruktursebagailingua franca global ini mendapat sambutan. Inilah bahasa diplomasi yang memberi harapan dan solusi alternatif di tengah ancaman konflik, anarki, dan perseteruan politik yang merugikan.

PLE PRIATNA, WAKIL KEPALA PERWAKILAN RI DI BEIJING, TIONGKOK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "AIIB, Indonesia dan Kemandirian Asia".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Khawatir Dana Desa Dikorupsi (RUSNADI PADJUNG)


Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi.

DIDIE SW

Tidak ketinggalan, KPK, berdasarkan hasil kajiannya, menunjuk 14 persoalan pengelolaan dana desa yang berpotensi menjadi korupsi. Ke-14 persoalan tersebut di antaranya berhubungan dengan pengawasan, pengaduan masyarakat, pertanggungjawaban, sumber daya manusia, serta monitor dan evaluasi.

Sesungguhnya, kekhawatiran bahwa dana desa dikorupsi mestinya tak muncul jika hakikat pemberian dana desa dilihat pada perspektif yang benar, sesuai amanat UU Desa (UU No 6 Tahun 2014). Dana desa adalah hak desa yang diberikan sebagai konsekuensi logis dan ikutan dari rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas yang diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum yang bernama desa.

Napas utama UU Desa adalah rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas. Denganrekognisi, pemerintah memberikan pengakuan kepada kesatuan masyarakat hukum yang bernama desa atas prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional. Sebagai kesatuanmasyarakat hukum, desa bukanlah bawahan kabupaten/kota, melainkan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat (kombinasi self governing community dan local self government) yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan subsidiaritas, negara menyerahkankewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Dengan demikian, terdapat sejumlah kewenangan yang jadi kewenangan desa tanpa harus melalui proses pelimpahan (delegasi) urusan/kewenangan dari kabupaten/kota. Batasan kewenangan lokal berskala desa yang jadi kewenangan desa sebagian telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen Desa Nomor 1 Tahun 2015) tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Ataspengakuan (rekognisi) dan penyerahan kewenangan (subsidiaritas) itulah, maka negara memberikan dana kepada desa, meliputi (i) alokasi APBN yang umum disebut dana desa, (ii) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (PDRD), dan (iii) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (ADD).

Sejalan dengan rekognisi dan penyerahan kewenangan yang diberikan kepada desa, pemerintah seyogianya tidak ikut campur terlalu jauh atas pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa merupakan hak dan kewenangan desa. Dana desa digunakan oleh desa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Karena ketiganya disusun sendiri oleh desa (pemerintahan dan masyarakat desa), cara paling efektif dalam pengawasan implementasinya adalah oleh desa itu sendiri, dalam hal ini masyarakat desa.

Secara ekstrem, pertanggungjawaban dana yangbersumber dari APBN ini sejatinya cukup dilakukan dengan bukti yang menunjukkan dana telah masuk ke rekening kas desa (RKD). Selanjutnya, merupakan kewenangan desa. Dari sisi sistem pengelolaan keuangan negara, secara teknis ini mudah dilakukan dengan memperlakukan dana itu sebagai anggaran dalam kelompok mata anggaran kegiatan (MAK) bantuan sosial. Dengan memperlakukan dana desa sebagai bantuan sosial, urusan selesai begitu dana diterima desa, dan tak ada aparat desa terjerat korupsi.

Memang, kita tentu ingin agar anggaran yang sebenarnya relatif tidak terlalu besar itu—tahun ini Rp 20,7 triliun untuk 74,093 desa dibandingkan APBN-P 2015 sekitar Rp 2.000 triliun—dapat digunakan secara efektif menyejahterakan rakyat sesuai tujuan UU Desa. Untuk efisiensi dan efektivitas serta dalam rangka mendukung program dan kepentingan nasional, pemerintah bisa saja memberikan arahan dan rambu-rambu penggunaan dan pengelolaan dana desa sepanjang tak bertentangan dengan napas kewenangan yang telah diberikan kepada desa.

Aturan bisa menjerat

Meskipun demikian, terlalu banyak pengaturan justru dapat menjerat aparat desa tersangkut dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, aturan yang rumit akan menjadi kontraproduktif karena menghambat proses pencairan dan pemanfaatan dana di desa. Lebih dari itu, terlalu banyak aturan dapat menafikan eksistensi dan kewenangan desa.

Sibuk mengurus aturan dan pengendalian dana desa dapat mereduksi roh UU Desa. Implementasi UU Desa dapat terjebak dalam hanya urusan mekanistik-administratif dana desa, padahal dana desa hanya bagian kecil dari UU Desa.

Eksistensi dan kewenangan desa harus diakui. Kecurigaan kepada desa harus disingkirkan jauh-jauh. Melihat desa, aparat dan masyarakatnya, sebagai tidak jujur harus dikesampingkan. Desa seyogianya tidak dipandang sebagai kumpulan orang yang inferior. Desa memiliki kearifan lokal. Desa memiliki orang-orang yang menjadi panutan. Di balik itu, betapapun tertinggal dan terisolasinya suatu desa, pasti ada saja anggota masyarakatnya yang melek informasi dan memiliki sifat kritis.

Sejumlah aturan yang telah diterbitkan dalam rangka pengelolaan dana desa dapat dianggap lebih dari cukup untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan dengan baik dan benar. Aturan itu meliputi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 yang direvisi dari PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangbersumber dari APBN,Permen Desa No 3 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015, serta Permen Keuangan No 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Ujung dari semua aturan itu adalah peraturan bupati/wali kota kabupaten/kota masing-masing mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

Desa telah siap

Tak dapat dimungkiri, dana desa yang tadinya tak ada dan tiba-tiba muncul di RKD yang notabene ada di bawah kendali aparat desa dapat membuat hijau mata segelintir oknum aparat desa. Dana dapat diselewengkan oknum. Namun, di desa ada masyarakat yang dapat melihat, menilai, melapor. Masyarakat pemilik dana itu yang sebelumnya bersama menyusun APB Desa. Pengelolaan dana sesungguhnya bukanbarang asing bagi desa. Bahkan, kelompok masyarakat, melalui Badan Keswadayaan Masyarakat, dan Unit Pengelola Kegiatan sudahbiasa mengelola bantuan langsung masyarakat. Serupa dengan dana desa, selama ini juga telah ada ADD yang disalurkan langsung ke desa.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang telah menyentuh 67.108 desa, masyarakat desa telah dikenalkan ke akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana, termasuk tentang pentingnya menempelkan fotokopi rekening dan rincian penggunaan dana di papan informasi. Menurut catatan, sekarang di desa masih ada 13.000-an fasilitator PNPM Mandiri (nanti akan bernama pendamping) yang melakukan pendampingan.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tahun ini pemerintah akan menambah 26.000 pendamping lokal desa. Salah satu tugas pendamping ini adalah mendampingi desa dalam mengelola dana desa. Jadi, kekhawatiran dana desa dikorupsi tidak perlu berlebihan dengan memasang terlalu banyak aturan dan prosedur berbelit yang justru dapat menjerat aparat desa dan menjadi kontraproduktif.

RUSNADI PADJUNG, STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Khawatir Dana Desa Dikorupsi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Koreksi atas Peraturan (Kompas)

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi Peraturan Pemerintah No 46/2015 tentang Pelaksanaan Jaminan Hari Tua.

PP itu baru ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Juni 2015. Instruksi itu disampaikan Presiden tiga hari setelah PP itu ditandatangani. Revisi PP dilakukan Presiden menyusul protes dari kalangan pekerja terhadap substansi dari PP tersebut. Protes itu disampaikan melalui petisi yang sangat mudah dilakukan dalam demokrasi digital.

Salah satu substansi PP yang direvisi ialah soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja tidak perlu menunggu kepesertaan sepuluh tahun. Dengan revisi aturan itu, menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri seperti dikutip harian ini, Jumat, kalau menjadi peserta JHT lalu berhenti bekerja, satu bulan setelah berhenti bekerja, pekerja bisa mengklaim JHT.

Putusan Presiden Jokowi untuk merevisi PP No 46/2015 memang telah mengakomodasi aspirasi dari serikat pekerja. Dalam era demokrasi digital, penyampaian pendapat umum bisa dilakukan melalui petisi. Melalui laman Change.org sudah muncul petisi yang ditandatangani 104.481 orang yang meminta pembatalan pencairan dana JHT setelah sepuluh tahun. Petisi itu dibuat Galang Mahardika pada 1 Juli 2015 dan hingga 5 Juli 2015 pukul 16.30 sudah di angka 104.481 orang.

Kita mengapresiasi langkah Presiden Jokowi mengakomodasi suara petisi dari para pekerja. Langkah merevisi PP yang baru tiga hari dibuatnya boleh jadi memang merupakan wujud dari pandangan Presiden bahwa demokrasi adalah mendengarkan dan melaksanakan kehendak rakyat. Namun, tetaplah lebih baik jika langkah mendengarkan suara rakyat itu dilakukan sebelum sebuah aturan diterbitkan atau ditandatangani. Kita pun menyayangkan PP No 46/2015 ditandatangani begitu mepet dengan batas akhir dan tanpa banyak melibatkan konsultasi publik. Langkah Presiden Jokowi merevisi aturan setelah muncul protes juga pernah dilakukan saat Presiden menandatangani penambahan uang muka pembelian mobil pejabat. Setelah muncul protes, Presiden merevisi aturan itu.

Mengakomodasi kepentingan rakyat adalah sesuatu yang positif. Namun, langkah akomodasi dan mendengarkan suara rakyat itu hendaknya dilakukan sebelum aturan itu ditandatangani. Pihak Sekretariat Negara dan pihak kementerian terkait harus betul-betul memastikan bahwa substansi dalam aturan itu sudah mendengarkan suara rakyat. Kian banyak aturan yang direvisi sebelum dilaksanakan bisa berdampak kurang baik pada citra Presiden. Para pembantu presiden harus betul-betul mempunyai perancang produk hukum (legal drafter) yang memahami bagaimana membuat produk hukum di era demokrasi konstitusional dibuat dan mengacu pada hierarki perundang-undangan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Koreksi atas Peraturan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Makna Hidup (MASDURI)

Perjalanan ritual puasa bukan sekadar ritus keagamaan dengan segenap aturan menahan diri dari hasrat mulut dan kemaluan.

Lebih dari itu, puasa sejatinya merupakan perjalanan spiritual seorang hamba menuju hakikat kehidupan. Sebuah jalan panjang pencarian makna di tengah-tengah kehidupan yang begitu kasar dan keras. Kehidupan di dunia banyak membawa orang pada jalan kesesatan sehingga sering berbuat destruktif. Semua itu terjadi akibat kosongnya kesadaran hidup.

Mereka seolah-olah akan hidup selamanya dan menguasai segala yang ada dalam kehidupan ini. Namun, senyatanya semua itu ilusi sebab tiap manusia esok akan kembali pada awal mulanya berupa ketiadaan. Manusia akan tiada lagi seperti dahulu sebelum dicipta oleh Tuhan. Ketiadaan itu kita sebut sebagai kematian.

Guru Besar North Carolina University Louis O Kattsoff selalu mewanti-wanti agar manusia sadar hakikat kehidupan adalah menuju kematian, suka tidak suka, mau tidak mau, manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Manusia datang ke dunia ini bukan atas kehendak dirinya sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan. Tuhan telah menghendaki manusia untuk ada.

Maka, lahirlah manusia dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Manusialah satu-satunya ciptaan Allah SWT, yang sempurna, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun keruwetan (sofistikasi) yang dalam bahasa Al Quran disebut ahsan al-taqwim (QS At-Tin ayat 4).Meski manusia adalah makhluk terbaik, Allah SWT juga menegaskan bahwa setiap yang bernyawa, termasuk manusia, akan menemui kematian(QS Ali Imran ayat 185).

Jika setiap manusia hakikatnya sedang berlari menuju kematian, lalu mengapa masih begitu banyak orang berbuat destruktif? Mengapa masih ada orang yang suka membunuh, berbuat kasar, mencuri, korupsi, tidak adil, diskriminatif, dan segenap perbuatan destruktif yang melahirkan kemudaratan? Apa mereka tak sadar dirinya sebenarnya sedang berlari menuju ketiadaan berupa kematian?

Apa makna kemenangan dalam pertarungan, kekayaan, dan segenap hal yang telah kita miliki? Jika pada akhirnya setiap yang hidup sedang berlari menuju kematian. Bukankah kemenangan, harta, dan semua hal yang telah kita kuasai menjadi tak bermakna bila kematian tiba? Tetapi, selama ini manusia seperti akan hidup selamanya sehingga sering mengabaikan realitas nyata berupa kematian. Perbuatan destruktif lahir sebab dirinya sedang tidak sadar jika akhirnya semua yang hidup akan mati.

Kehilangan kesadaran akan kematian membuat manusia lupa tugas pokok penciptaan manusia yang ditegaskan Allah SWT dalam Al Quran sebagaikhalifah fil ard (QS Al-Baqarah ayat 30). Manusia memiliki tugas besar menjaga kehidupan di muka bumi dengan baik sehingga terhindar dari segala bentuk kerusakan yang merugikan semua manusia. Tugas khalifah fil ard hanya dimiliki manusia. Sebab, manusia satu-satunya makhluk Allah paling sempurna. Namun, sayang, manusia sering abai pada tugas pokok ini, manusia begitu mudah berbuat destruktif terhadap sesama. Mereka telah tercerabut dari akar penciptaannya sebagai khalifah fil ard.

Hidup bermakna

Manusia yang awalnya adalah sebaik-baiknya makhluk (ahsan al-taqwim) dapat menjadi lebih buruk dari binatang bila manusia yang memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai (baca:QS Al A'Raaf ayat 179).

Jika dalam pandangan filsafat, kehilangan kesadaran kematian membuat manusia lupa bahwa seandainya tak ada orang lain, dirinya tak akan bermakna apa pun. Karena pada prinsipnya, seperti bahasa Aristoteles, manusia adalah makhlukzoon politicon yang takbisa hidup sendiri. Manusia bisa hidup berarti karena ada orang lain yang mengartikan hidupnya. Begitupun manusia bisa hidup bermakna karena ada orang lain yang memaknai keberadaan dirinya. Seandainya tidak ada orang lain, manusia hidup hampa dan tidak memiliki arti serta makna apa-apa.

Sebab itulah puasa hadir sebagai jalan spiritual menuju kesadaran hidup. Puasa sejatinya pencarian makna hidup (meaning of life).Melalui pengosongan perut dan hasrat kemaluan dalam puasa, manusia diajak sadar keberadaan dirinya, bahwa sejatinya manusia itu kosong (tiada). Sebab, seperti gagasan wahdah al-wujud Ibnu Arabi, sejatinya setiap yang ada di dunia ini adalah pancaran iradat Allah.

Segala sesuatu dalam kehidupan ini pada esensinya substansi wujud Tuhan yang tunggal. Dengan demikian, manusia sejatinya tiada, yang ada hanya Allah SWT. Tuhan seluruh alam. Kesadaran akan ketiadaan diri manusia, yang akan melahirkan kesadaran eksistensial tentang meaning of life. Manusia jika sadar bahwa dirinya akan tiada, atau sejatinya memang tiada jika merujuk pada konsep wahdah al-wujud, mestinya sadar bahwa jalan hidup ini harus dimaknai secara bijaksana denganmengejarkan hal-hal yang konstruktif.

Hassan Hanafi pernah menegaskan hal mendasar tentang meaning of life, dengan merujuk pada sifat baqa' (kekal) Tuhan. Bagi Hanafi, baqa' berarti pengalaman kemanusiaan yang muncul dari lawan sifat fana' (rusak). Baqa'berarti tuntutan pada manusia untuk membuat dirinya tidak cepat rusak (fana'), dengan cara melakukan hal-hal konstruktif; dalam perbuatan maupun pemikiran, menjauhi tindakan-tindakan yang bisa mempercepat kerusakan di bumi.

Sepertimenjaga kelestarian lingkungan dan alam, tak membunuh dan berbuat kekerasan, tak mencuri dan korupsi, tak melakukan beragam perbuatan destruktif lain. Serta baqa' juga bermakna sebagai tuntutan kepada manusia agar meninggalkan karya-karya besar bersifat monumental. Agar hidup manusia (meski sejatinya berjalan menuju ketiadaan) tetap bermakna bagi kemaslahatan bersama, sehingga bisa dikenang melalui karya monumental itu, meski dirinya telah menyatu dengan tanah.

MASDURI, PENGELOLA LASKAR AMBISIUS SERTA AKADEMISI TEOLOGI DAN FILSAFAT PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Makna Hidup".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.