POPADS

PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

Jumat, 06 Maret 2015

TAJUK RENCANA: Naiknya Belanja Militer Tiongkok (Kompas)

Niknya anggaran pertahanan Tiongkok sebesar 10 persen tahun ini dikhawatirkan akan mendorong perlombaan senjata di kawasan ini.

Hari Rabu (4/3), Parlemen Tiongkok memastikan alokasi anggaran pertahanan negara itu naik 10 persen menjadi 145 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.885 triliun). Dengan kenaikan 10 persen itu, berarti selama lima tahun berturut-turut, anggaran pertahanan Tiongkok naik sebesar dua digit.

Kementerian Pertahanan AS dan sejumlah lembaga pertahanan dunia memperkirakan, pengeluaran militer Tiongkok sesungguhnya lebih besar 40-50 persen karena anggaran pertahanan yang diumumkan tidak menyertakan biaya impor senjata berteknologi tinggi serta biaya riset dan pengembangan.

Tidak ada yang istimewa dengan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok itu. Sebagai negara yang kini memiliki kekuatan ekonomi raksasa, wajar jika negara itu ingin membangun kekuatan militernya. Pembangunan kekuatan militer Tiongkok itu tidak terlalu mengkhawatirkan, apalagi di masa lalu, Tiongkok tidak pernah tercatat sebagai negara yang memiliki mesin perang yang menakutkan.

Persoalannya, Tiongkok memiliki benih-benih persengketaan wilayah dengan beberapa negara, baik di perairan Laut Tiongkok Selatan maupun di perairan Laut Tiongkok Timur, sehingga dikhawatirkan pembangunan kekuatan militer Tiongkok akan mendorong perlombaan senjata di dua kawasan. Mengingat di perairan Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok punya sengketa dengan empat negara anggota ASEAN, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, serta Taiwan, dan di perairan Laut Tiongkok Timur, Tiongkok bersengketa wilayah dengan Jepang.

Di perairan Laut Tiongkok Selatan memang tidak ada negara yang cukup besar untuk menandingi Tiongkok. Lain halnya dengan di perairan Laut Tiongkok Timur. Di kawasan ini ada Jepang yang di masa lalu menjadi mesin perang yang paling ditakuti. Jika sampai Jepang terdorong untuk membangun kekuatan militernya untuk mengimbangi Tiongkok, maka perdamaian di kawasan Asia Pasifik ini berpotensi akan terganggu.

Amerika Serikat yang di kawasan Asia Pasifik diwakili oleh Armada Ketujuh yang beroperasi dari Diego Garcia di Samudra Hindia hingga Guam di Samudra Pasifik pasti akan kembali memperbesar kehadirannya.

Memang kita tidak dapat melarang Tiongkok membangun kekuatan militer. Kita hanya berharap agar pembangunan militer Tiongkok itu tidak dilakukan secara provokatif, dan tidak menggunakan kekuatan militernya untuk menggertak negara lain. Dengan demikian, kita berharap pembangunan militer Tiongkok tidak mendorong perlombaan senjata di kawasan ini.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Naiknya Belanja Militer Tiongkok".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Prioritaskan Diversifikasi Energi (Kompas)

Peringatan kembali bahwa Indonesia tengah di ambang krisis energi menyentak kesadaran tentang keberadaan Indonesia sebagai bangsa.

Tak kurang dari Menteri Pertambangan dan Energi 1978-1988 Subroto (91) mengeluarkan peringatan tersebut. Dia bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup 1993-1998 Sarwono Kusumaatmadja dan pimpinan PT Energy Management Indonesia (Persero) berkunjung ke Redaksi Kompas, Rabu (4/3), untuk menyampaikan kerisauan tentang ketahanan energi nasional.

Pesan penting adalah belum adanya kesadaran bersama bahwa Indonesia sudah di ambang krisis energi dan belum memiliki protokol krisis energi. Akibatnya, tidak ada ukuran krisis dan hal ini dapat menjebak Indonesia.

Hal yang disampaikan Subroto dan kawan-kawan bukan hal baru. Peringatan semakin terbatasnya cadangan minyak bumi Indonesia dan mendesaknya penganekaragaman sumber energi sudah berulang kali disampaikan.

Data menunjukkan, cadangan minyak bumi Indonesia habis dalam 11 tahun lagi, kecuali berhasil menemukan sumur minyak baru. Beberapa tahun terakhir upaya menaikkan produksi minyak dari 800.000 barrel per hari tidak memberikan hasil memuaskan. Rendahnya harga minyak saat ini, berkisar 50-60 dollar AS, semakin membuat eksplorasi baru tidak menarik karena biayanya mahal.

Rencana pemerintah mendiversifikasi sumber energi untuk lepas dari ketergantungan pada minyak bumi berjalan lambat. Contoh paling gamblang, pemanfaatan gas alam sebagai pengganti bahan bakar minyak. Apalagi pemanfaatan panas bumi, biomassa, energi surya, air, bahkan angin.

Masalah besar kita bersama adalah konsistensi dan kesabaran dalam melaksanakan kebijakan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi timbul-tenggelam sejalan dengan harga energi di pasar dunia. Biaya penelitian dan pengembangan teknologi juga sedikit mendapat perhatian.

Masih kuat dalam ingatan saat harga minyak dunia di atas 110 dollar AS per barrel hingga akhir tahun 2014 dan anggaran belanja negara terkunci untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak. Harga minyak bumi dunia saat ini artifisial murah akibat Arab Saudi membanjiri pasar untuk menghadang produksi minyak serpih (shale oil). Situasi ini diperkirakan hanya berlangsung satu tahun.

Lebih dari sekadar komoditas ekonomi, energi—seperti pangan dan air—telah menjadi barang politis. Negara berusaha sedapat mungkin mencukupi kebutuhan dalam negeri ketiga komoditas tersebut. Ketidakstabilan politik dan keamanan di kawasan penghasil minyak, seperti Timur Tengah, akan memengaruhi ketersediaan minyak bumi dan memengaruhi stabilitas dalam negeri.

Masih ada waktu menganekaragamkan energi dan membangun ketahanan negara. Jangan sampai kembali terlena oleh harga minyak bumi yang sedang rendah.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Prioritaskan Diversifikasi Energi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Beras untuk Stabilisasi Harga (M HUSEIN SAWIT)

Dalam seminggu terakhir, pemerintah memperluas cakupan, meningkatkan volume operasi pasar beras, dan mempercepat penyaluran beras untuk rakyat miskin.

Wapres Jusuf Kalla memutuskan penggunaan stok beras operasional Bulog untuk keperluan operasi pasar pada 23 Februari 2015 karena cadangan beras pemerintah (CBP) tak mencukupi. Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan melakukan operasi pasar berapa pun yang dibutuhkan pasar (Kompas, 26/2).

Kenaikan harga beras saat ini mirip kejadian akhir 2006 dan awal 2007. Pasar bereaksi negatif atas pernyataan petinggi kementerian/lembaga, saling menyalahkan, menuduh pedagang (sekarang mafia beras), sehingga persoalan intinya terlupakan, yaitu kekurangan suplai gabah/beras karena terundurnyapanen raya padi hingga dua bulan.

Pertumbuhan produksi padi juga merosot tajam pada 2006 hanya 0,56 persen, jauh di bawah target 5 persen per tahun. Hal itu telah berdampak terhadap carry over stock untuk tahun berikutnya menjadi sangat kecil. Pada waktu itu, pemerintah juga terlambat mengintervensi pasar.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menilai hasil intervensi pasar pemerintah, tetapi menyoal mengapa pemerintah menggunakan beras kualitas rendah untuk operasi pasar, padahal itu kurang efektif dan mahal.

Kualitas raskin

Kualitas beras CBP dan beras untuk rakyat miskin (raskin) tak ada bedanya: beras kualitas rendah, kualitas medium. Namun, tujuan kedua program tersebut sangat berbeda.

Pada 2005, pemerintah memutuskan membangun CBP dengan tujuan: (i) membantu pangan buat masyarakat pada waktu/setelah bencana alam/konflik sosial; (ii) mengintervensi pasar untuk mengatasi instabilitas harga; (iii) membantu pangan buat negara sahabat yang mengalami bencana, termasuk mengisi cadangan beras darurat ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve.

Adapun tujuan utama program raskin mengatasi kekurangan gizi makro—energi dan protein—buat keluarga miskin. Namun, sejak 2008, pada bulan-bulan instabilitas harga beras tinggi, raskin digunakan sebagai instrumen stabilisasi harga beras, seperti yang dilakukan sekarang ini. Raskin digelontorkan secara besar-besaran, dua kali lipat dari jumlah normal penyaluran bulanan, sehingga dikenal raskin ke-13, ke-14, ke-15.

Dalam beberapa tahun terakhir, volume beras yang disalurkan melalui program raskin mencapai 3,2 juta ton per tahun, suatu jumlah yang sangat besar. Namun, raskin tidak mampu secara langsung menstabilkan harga beras yang sedang bergejolak. Perlu waktu relatif lama walau jumlah yang disalurkan banyak: 400.000-500.000 ton per bulan saat instabilitas harga beras tinggi. Hal itu karena beras tersebut tak langsung dikonsumsi masyarakat, tetapi dioplos dengan beras kualitas yang lebih baik. Obral harga beras (Rp 1.600/kg) melalui raskin yang terlalu banyak dan masif telah menyulitkan pemerintah menurunkan konsumsi beras seperti yang ditargetkan, yakni 1,5 persen per tahun.

Alokasi dana APBN untuk raskin, yang dijabarkan ke volume beras, selalu ditetapkan setahun sebelumnya: raskin tahun 2015 diputuskan pada 2014. Kalau kebutuhan beras raskin bisa dipatok tinggi, tetapi pertumbuhan produksi padi/beras sulit diduga, juga volume pengadaan beras dalam negeri bergantung terutama pada iklim, hama penyakit, dan harga gabah/beras.

Penetapan volume raskin sangat besar tidak hanya berimplikasi terhadap impor beras, tetapi juga Bulog harus melakukan pengadaan gabah/beras dalam negeri secara besar-besaran dalam situasi harga beras tinggi, jauh di atas harga pembelian pemerintah. Maka, kualitas beras menjadi taruhannya sehingga kualitas beras untuk program raskin menjadi sangat rendah.

Persoalan CBP tidak hanya volumenya sangat sedikit buat negara besar seperti Indonesia, sekitar 370.000 ton/tahun, tetapi juga kualitas beras CBP sama dengan beras raskin. Padahal, beras kualitas medium kurang diminati konsumen, tidak dominan pengaruhnya dalam menentukan tingkat inflasi pangan. Operasi pasar beras kualitas rendah pada saat terjadi instabilitas harga beras kurang efektif dalam meredam harga, seperti dokter memberi obat kepada pasien kurang dosisnya sehingga sembuhnya jadi lebih lama.

Beras kualitas bagus

Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah? Pertama, pemerintah perlu menghentikan program raskin untuk tujuan stabilisasi harga. Program ini awalnya memang tidak dirancang untuk tujuan tersebut. Kedua, gunakan CBP untuk tujuan stabilisasi harga beras. Agar CBP kuat, perbesar volume CBP, ditingkatkan mencapai 1,3 juta ton dengan kualitas premium. Pada saat yang sama, rancang juga penyaluran CBP tidak hanya untuk tiga keperluan tersebut, juga dapat ekspor, program food for work,dan lain-lain.

Dengan beras kualitas bagus, intervensi pasar bisa langsung diterima pasar tanpa perlu dioplos. Di samping itu, penyaluran CBP beras kualitas bagus pada saat situasi darurat, misalnya untuk dapur umum, akan lebih manusiawi daripada harus memberi beras kualitas rendah dalam situasi manusia menderita dan keterbatasan lauk. Demikian juga, Indonesia lebih berani tampil membantu beras buat negara sahabat yang terkena musibah.

M HUSEIN SAWITMANTAN KETUA FORUM KOMUNIKASI PROFESOR RISET KEMENTAN DAN SENIOR ADVISOR PERUM BULOG PERIODE 2003-2010

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul " Beras untuk Stabilisasi Harga".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Antitesis NIIS (FAJAR RIZA UL HAQ)

Pergerakan ribuan pendukung Negara Islam Irak dan Suriah dari pelbagai negara menuju zona perang di Timur Tengah itu telah menimbulkan kecemasan luar biasa. Potensi ancamannya akan jauh lebih eskalatif dibandingkan dampak Perang Afganistan dan Irak.

Diperkirakan hingga kini ada 200.000 warga negara asing yang telah bergabung dengan pasukan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS). Di antara mereka adalah warga negara Indonesia yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme jumlahnya mencapai 300 orang. Sekadar perbandingan, The Derwin Pereira Indonesia Initiative memperkirakan 200 orang.

Negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan Asia merasakan ancaman serius seiring dengan peningkatan mobilitas ini. Hal ini tecermin dalam pertemuan Global Counter-terrorism Forum (GCTF) di Washington DC, 23-24 Februari 2015. Penulis yang berkesempatan dua kali hadir dalam forum itu menangkap jelas pergeseran topik perbincangan dibandingkan tahun 2013.

Semua kasus yang dipresentasikan para pembicara merujuk pada tantangan ekstremisme dan ancaman terorisme dari individu dan kelompok yang mengidentifikasikan aksinya sebagai bentuk jihad. Yang sangat mengkhawatirkan, mayoritas relawan asing pro NIIS masih muda, rata-rata di bawah usia 24 tahun.

Dilaporkan, tiga remaja perempuan asal London telah terbang menuju wilayah kekuasaan NIIS melalui Turki. Minggu lalu, otoritas Amerika menangkap tiga orang yang diduga akan berangkat bergabung dengan NIIS. Ini lampu merah untuk masa depan generasi muda. Semua negara peserta GCTF sepakat, negara tidak bisa sendirian mengatasi, bahkan mengantisipasi gelombang dukungan warga negara masing- masing terhadap NIIS.

Dibutuhkan sinergi dan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan partisipasi tokoh-tokoh kunci lintas sektoral di tingkat lokal. Gerakan prakarsa lokal semacam ini bekerja memproduksi narasi-narasi yang menegasikan diskursus kebencian dan kekerasan.

Berawal dari Afganistan

Fenomena ribuan orang menuju wilayah Irak dan Suriah demi mendukung kelompok yang mengklaim sedang berjihad mendirikan khilafah bukanlah hal baru. Perang Afganistan merupakan pendahulunya. Para pentolan generasi awal Jemaah Islamiyah di Indonesia adalah didikan Akademi (Militer) Mujahidin di Afganistan. Mereka lari meninggalkan Tanah Air karena direpresi Orde Baru dan bertepatan gejolak di Afganistan di mana seruan berjihad melawan Uni Soviet dikumandangkan.

Pasca Afganistan, rentetan teror bom menghantui banyak kota Indonesia sepanjang 2000 hingga 2005, termasuk Bom Bali 1 dan 2. Aktor utama dari aksi-aksi teror itu adalah mereka yang pernah pergi ke Afganistan seperti diungkapkan Nasir Abas (2005).

Mobilitas ratusan ribu relawan perang ke daerah-daerah konflik telah dipahami sebagai bentuk pengejawantahan semangat "kepahlawanan" (mujahadah) yang berporos pada dua konsep kunci, yaitu hijrah (secara fisik berarti berpindah ke tempat yang dianggap memenuhi kondisi ideal perjuangan) dan jihad (berjuang sungguh-sungguh mewujudkan kondisi ideal).

Pada level mikro, hijrah dipraktikkan dalam bentuk mobilitas antarkota dan antarpulau. Kasus pengiriman Laskar Jihad dari Yogyakarta ke Ambon saat konflik pecah tahun 2000 adalah contohnya. Keberangkatan ratusan relawan Muslim Indonesia untuk ikut berperang bersama NIIS mencerminkan mobilitas itu pada konteks makro. Roxanne Euben (2006) menyebut fenomena pertama sebagai "mobile Muslim at home" dan "mobile jihadist" untuk yang kedua.

Belajar dari pengalaman pasca Afganistan di atas, sangat beralasan jika solidaritas dan dukungan terhadap NIIS dari warga Indonesia merupakan bom waktu. Arus balik para mantan relawan perang nanti akan sangat membahayakan stabilitas keamanan dan mengoyak kebinekaan negeri Pancasila ini.

Tindakan penyadaran dan pencegahan menjadi sangat mendesak. Mereduksi kompleksitas NIIS dalam bingkai konflik sektarianisme Sunni dan Syiah jelas menyesatkan. Namun, sudut pandang inilah yang terus dipropagandakan kelompok-kelompok anti Syiah. Belakangan, gejala membenturkan antar-kelompok keagamaan kian menggelisahkan.

Kebinekaan

Salah satu titik temu ideologi NIIS dengan gerakan-gerakan garis keras lain adalah klaim monopoli tafsir atas Islam, termasuk dalam memahami hukum dan sistem politik. Manifestasi ekstrem cara pandang hitam-putih ini adalah budaya mengafirkan dan menyesatkan pihak lain yang dipandang berbeda. Padahal, tradisi pemahaman hukum Islam berwatak pluralistik. Ada banyak mazhab pemikiran dan hukum sepanjang sejarah perkembangan Islam. Dalam membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang lebih operasional (fikih), biasanya akan disampaikan pandangan mayoritas dan minoritas. Model ini mengisyaratkan bahwa sikap menghargai perbedaan sangat dijunjung tinggi dalam tradisi kesarjanaan Islam.

Hemat penulis, mengaktualisasikan pandangan keagamaan dalam kesadaran kebinekaan tidak hanya sejalan dengan tradisi pluralisme hukum Islam. Lebih dari itu, langkah ini akan menjadi antitesis terhadap monopoli tafsir dan kerentanan menyesatkan pihak lain yang selama ini menjadi karakter ideologi NIIS dan sejenisnya. Reaktualisasi pemahaman keagamaan dengan mempertimbangkan dimensi kebinekaan akan menguji relevansi bahkan memperbarui pemaknaan atas konsep-konsep kunci seperti hijrah, jihad, dan kepemimpinan.

NIIS telah sangat vulgar mempraktikkan ketiga konsepsi itu secara hegemonik, ekstrem, dan eksklusif. Memperkuat narasi-narasi keagamaan inklusif salah satu cara yang dapat menegasikan pandangan-pandangan hegemonik.

Pentingnya memperkuat diskursus keagamaan dalam bingkai kebinekaan guna membendung sektarianisme, ekstremisme, dan diskriminasi terhadap minoritas menjadi perbincangan dalam Halaqoh Fikih Kebhinekaan pada 24-26 Februari lalu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang hadir dalam acara tersebut menggarisbawahi urgensi Fikih Kebhinekaan dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia yang mudah dilanda konflik, termasuk mengakui kepemimpinan dari kalangan mana pun selama berintegritas, kapabel, dan adil.

Indonesia sudah seharusnya berada di garda depan memproduksi diskursus-diskursus keagamaan yang akomodatif terhadap kebinekaan. Kehadiran kelompok-kelompok yang menyetujui dan mendukung praktik-praktik NIIS akan menjadi kanker ganas bagi kebinekaan bangsa. Ada beban moral dan tuntutan sejarah di pundak masyarakat Muslim Indonesia mengingat 1/6 populasi Muslim dunia hidup di Indonesia.

Tuntutan akan sulit terpenuhi jika bangsa terseret ke dalam pusaran konflik-konflik politik keagamaan yang berketiak ular, mengalami pendangkalan nasionalisme, dan menderita ketimpangan ekonomi luar biasa. Inilah kondisi-kondisi yang menggerogoti bangunan kebangsaan kita. Pemerintah sudah saatnya mengakhiri peran pemadam kebakaran yang sering terlambat, bahkan gagal mengantisipasi.

FAJAR RIZA UL HAQ DIREKTUR EKSEKUTIF MAARIF INSTITUTE

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Maret 2015, di halaman 7 dengan judul "Antitesis NIIS".
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Dana Rumah Aspirasi (RAMLAN SURBAKTI)

Ke depan, setiap anggota DPR yang ingin membangun rumah aspirasi di daerah pemilihan akan mendapat suntikan dana Rp 150 juta per tahun, setara dengan Rp 12,5 juta per bulan. Dana rumah aspirasi itu dialokasikan untuk biaya sewa rumah dan keperluan operasional rumah aspirasi. Demikian diungkapkan Kompas dalam tulisan "Kinerja Legislatif: Mengawal Dana Rumah Aspirasi", Kamis (26/2/2015).

Kalau berbicara mengenai rumah aspirasi di setiap daerah pemilihan (dapil) haruslah dikaitkan dengan sistem perwakilan politik karena setiap dapil merupakan arena persaingan antarpeserta pemilu pada masa pemilu dan menjadi konstituensi yang harus diwakili peserta pemilu yang dipercaya rakyat setelah pemilu. Salah satu aspek dari sistem perwakilan politik adalah siapa yang mewakili konstituensi (dapil).

Karena itu, patut dipertanyakan, apakah penyediaan dana rumah aspirasi kepada setiap anggota DPR sesuai dengan sistem perwakilan politik Indonesia? Siapakah yang mewakili konstituensi (dapil) dalam sistem perwakilan politik Indonesia: anggota DPR ataukah partai politik yang memiliki kursi di DPR?

Delapan alasan

Menurut pendapat saya, parpol yang mendapat kursi di DPR-lah yang mewakili dapil dalam sistem perwakilan politik Indonesia. Delapan alasan akan dikemukakan untuk mendukung pendapat ini, baik berdasarkan UUD 1945 maupun UU yang mengatur pemilu dan UU yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Jawaban pertama atas pertanyaan tersebut adalah siapakah yang menjadi peserta pemilu anggota DPR, baik menurut UUD 1945 maupun sistem pemilu anggota DPR menurut UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

UUD 1945 membedakan tiga peserta pemilu untuk penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pertama, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan parpol atau gabungan parpol untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pasal 6). Kedua, parpol untuk pemilu anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E Ayat 3). Ketiga, perseorangan untuk pemilihan anggota DPD (Pasal 22E Ayat 4). Belakangan, UU yang mengatur pemilihan kepala daerah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan perseorangan untuk pilkada. Dengan demikian, yang mewakili dapil dalam sistem perwakilan politik Indonesia adalah parpol sebagai peserta pemilu.

Yang menjadi pertanyaan, parpol yang mana? Berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 dapat disimpulkan adanya tiga kategori parpol di Indonesia. Pertama, parpol yang telah mendapat status hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak menjadi peserta pemilu, baik karena tidak mendaftarkan diri ke KPU maupun karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu oleh KPU.

Kedua, partai politik peserta pemilu (P4) tetapi tidak mencapai ambang batas perwakilan sehingga tidak memiliki kursi di DPR. PBB dan PKP Indonesia termasuk kategori kedua ini.

Ketiga, P4 yang memiliki kursi di DPR. Sepuluh P4 memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014. Dengan demikian, yang mewakili dapil dalam sistem perwakilan politik Indonesia dewasa ini adalah sepuluh P4 yang mendapat kursi pada Pemilu 2014.

Jumlah dapil pemilu anggota DPR merupakan alasan kedua. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/ kota atau gabungan kabupaten/kota. Besaran dapil pemilu anggota DPR yang ditetapkan dalam UU bukan satu kursi seperti dalam sistem pemilihan umum mayoritarian, melainkan berkisar 3-10 kursi. Jumlah dapil anggota DPR yang ditetapkan dalam Lampiran UU No 8 Tahun 2012 bukan 560, melainkan hanya 77. Berdasarkan jumlah penduduk setiap provinsi, 70 dari 77 dapil ini memiliki kursi antara enam sampai dengan sepuluh.

Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan (representativeness) rakyat bukan untuk menjamin akuntabilitas wakil rakyat seperti dalam sistem pemilihan umum mayoritarian. Karena itu Dana Rumah Aspirasi kepada setiap anggota DPR tidak sejalan dengan besaran dapil pemilu anggota DPR: jumlah dapil DPR bukan 560, melainkan hanya 77.

Pola pencalonan anggota DPR merupakan alasan ketiga. Pola pencalonan anggota DPR menurut UU No 8 Tahun 2012 adalah sistem daftar calon berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh P4 (party list). Pola pencalonan anggota DPR menggunakan daftar partai tidak saja karena partai politiklah yang menjadi peserta pemilu, tetapi juga karena besaran dapil pemilu anggota DPR berkisar antara tiga sampai sepuluh kursi. Dengan besaran dapil seperti ini, tidak mungkin individu anggota DPR terpilih sebagai yang mewakili dapil. Akan tetapi, penetapan calon terpilih anggota DPR menurut UU No 8 Tahun 2012 tidak berdasarkan daftar nomor urut calon yang ditetapkan oleh P4, tetapi berdasarkan urutan jumlah perolehan suara di antara calon.

Hal ini merupakan salah satu kontradiksi atau penyimpangan dalam sistem pemilu anggota DPR. Namun, hal ini "dikoreksi" oleh para pemilih Indonesia, baik pada Pemilu 2009 maupun Pemilu 2014. Sebanyak 95 persen anggota DPR terpilih pada kedua pemilu ini menempati nomor urut kecil: 1 atau 2 atau 3 dalam daftar calon tetap (DCT) yang ditetapkan P4.

Materi kampanye merupakan alasan keempat. Setiap P4 diwajibkan menyusun visi, misi, dan program pembangunan bangsa sebagai materi kampanye pemilu. Materi kampanye yang disampaikan kepada para pemilih pada masa kampanye pemilu bukan visi, misi, dan program pembangunan dari setiap calon anggota DPR, melainkan yang ditetapkan oleh P4 sebagai penjabaran ideologi partai. Kalau rakyat yang berhak memilih di setiap dapil memberikan kepercayaan kepada suatu P4, tak lain karena menilai program pembangunan yang ditawarkan sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. P4-lah yang harus mendengarkan aspirasi konstituen berdasarkan ideologi partai bersangkutan, dan memperjuangkan program partai dalam pengambilan keputusan di DPR.

Alasan keenam menyangkut pemilik kursi DPR. Yang memiliki kursi di setiap dapil bukan anggota DPR yang dinyatakan terpilih, melainkan P4 yang mendapat kepercayaan rakyat, sedangkan anggota DPR hanyalah pengisi kursi partai. Hal ini tidak saja karena parpol-lah yang menjadi peserta pemilu anggota DPR, tetapi juga karena menggunakan formula pemilihan proporsional dalam pembagian kursi di setiap dapil. Langkah pertama dalam pembagian kursi di setiap dapil bukan pembagian kursi kepada calon, melainkan pembagian kursi kepada P4 proporsional dengan jumlah suara sah yang diperoleh.

Langkah kedua baru penetapan calon terpilih pada setiap dapil kepada P4 yang mendapat kursi. Kursi yang diberikan kepada calon berdasarkan urutan jumlah perolehan suara merupakan kursi milik partai sebagai peserta pemilu. Calon anggota DPR yang dinyatakan terpilih mengisi kursi partai tidak harus mencapai jumlah suara mayoritas ataupun mencapai jumlah suara bilangan pembagi pemilih (BPP), tetapi mencapai jumlah suara yang lebih banyak daripada jumlah suara calon lain dari P4 dan dapil yang sama. Dari hasil Pemilu 2014 terungkap bahwa hanya sepuluh anggota DPR yang memperoleh suara 190.000 sampai 398.000.

Selebihnya terpilih mengisi kursi P4 karena sumbangan suara calon lain alias suara P4. Selain itu, DPP P4-lah yang berhak mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU tentang hasil pemilu anggota DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini tak lain karena P4 yang jadi peserta pemilu anggota DPR dan menjadi pemilik suara yang diberikan oleh pemilih.

Dua alasan lain berdasarkan UU MD3 dapat dikemukakan untuk memperkuat pendapat di atas, yakni (1) pengambilan keputusan di DPR dilakukan berdasarkan pendapat akhir setiap fraksi P4. Fraksi setiap P4 di DPR merupakan perpanjangan tangan DPP P4 masing-masing. Mengapa demikian? Tidak lain karena P4 yang memiliki kursi di DPR-lah yang mewakili dapil di DPR. Lalu (2) yang berwenang menarik (recalled) anggota DPR dari kedudukannya sebagai anggota DPR bukan para pemilih melalui petisi seperti dalam negara yang menggunakan sistem pemilihan umum mayoritarian, melainkan DPP P4 masing-masing. Ini tak lain karena P4 menjadi pemilik kursi di DPR.

Tidak sesuai sistem perwakilan

Alasan yang paling mendasar mengapa P4 yang memiliki kursi di DPR-lah yang mewakili dapil dalam sistem perwakilan politik di Indonesia adalah karena parpol merupakan peserta pemilu anggota DPR. Ketujuh alasan lainnya merupakan konsekuensi dari status partai sebagai peserta pemilu. Semua alasan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Dana Rumah Aspirasi untuk setiap anggota DPR tidak sesuai dengan sistem perwakilan politik Indonesia yang menempatkan P4 sebagai yang mewakili dapil karena menjadi peserta pemilu dan pemilik kursi di DPR.

P4 melaksanakan dua fungsi penting dalam demokrasi perwakilan. Pertama, menyiapkan calon pemimpin politik dan menawarkan mereka pada masa kampanye pemilu. Hal ini dilakukan melalui berbagai tahapan proses: perekrutan warga negara menjadi anggota partai, kaderisasi anggota partai menjadi kader partai, dan menominasikan kader partai menjadi calon dalam berbagai jenis pemilu.

Kedua, menyiapkan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik (visi, misi, dan program pembangunan bangsa) berdasarkan aspirasi konstituen dan ideologi partai dan kemudian menawarkan program itu kepada rakyat pada masa kampanye pemilu. Hal ini merupakan produk dari mendengarkan aspirasi rakyat dan menjabarkan ideologi partai. Kedua fungsi ini dijalankan sebagai peserta pemilu.

Bagaimana P4 mewakili dapil? Pertama, pimpinan partai tingkat nasional dan daerah mengoordinasi anggota DPR yang mengisi kursi partai di suatu dapil untuk bertemu dengan anggota partai dan simpatisan di daerah. Pertemuan dan konsultasi anggota DPR di dapil masing-masing harus melalui dan bersama dengan institusi partai tingkat nasional dan daerah. Setiap P4 sudah memiliki Rumah Aspirasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota, yaitu tempat P4 berkantor, baik karena sudah mendapat jatah dari pemerintah pada masa Orde Baru (Partai Golkar, PPP, dan PDI Perjuangan) maupun karena usaha partai sendiri (hak milik, kontrak, atau pinjaman) untuk tujuh P4 lainnya. Kedua, DPP P4 wajib mendengarkan anggota DPR dari fraksinya sebelum menetapkan kebijakan partai yang harus dijalankan oleh fraksi di DPR.

RAMLAN SURBAKTIGURU BESAR PERBANDINGAN POLITIK PADA FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Dana Rumah Aspirasi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kamis, 05 Maret 2015

TAJUK RENCANA: Jangan Korbankan Rakyat (Kompas)

Kekisruhan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Gubernur Jakarta dan DPRD Jakarta sangat disesalkan!

Proses yang berlarut bahkan berujung pada penggunaan hak angket oleh DPRD merupakan contoh tidak baik dalam penyusunan anggaran. Dibandingkan dengan provinsi lain, pengesahan APBD Jakarta sudah sangat terlambat! Jakarta seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain bagaimana proses demokrasi dalam penyusunan rencana disusun. Seharusnya, penyusunan APBD rampung pada Oktober atau November 2014, dan bisa berjalan pada Januari 2015. Bulan Maret biasanya dimanfaatkan untuk pembahasan RAPBD Perubahan. Namun, faktanya, penyusunan APBD Jakarta belum bisa disahkan sampai Maret 2015.

Kelambatan pengesahan APBD Jakarta 2015 tentunya bisa memengaruhi serapan anggaran tahun 2015. Kekisruhan pengesahan APBD 2015 seharusnya tidak perlu terjadi. Hak angket yang merupakan hak DPRD sebenarnya tak perlu digunakan jika memang ada komunikasi tulus antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD.

Kelambatan pembahasan APBD Jakarta 2015 tak boleh dibiarkan lama karena hanya akan menyengsarakan rakyat. Perbedaan pandangan antara Gubernur dan DPRD soal alokasi dana yang kemanfaatannya diragukan, termasuk apa yang disebut sebagai "dana siluman", bisa dibicarakan bersama. Duduk bersama dan bukan adu kuat secara politik adalah solusi elegan menyelesaikan kisruh penganggaran yang hanya merugikan rakyat. Program pembangunan yang diperuntukkan bagi warga Jakarta tak bisa berjalan.

Kementerian Dalam Negeri harus turun menyelesaikan kekisruhan dalam proses penyusunan APBD Jakarta, termasuk menyelesaikan penggunaan hak angket oleh DPRD dan pelaporan hukum yang dilaporkan kedua belah pihak. DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki langkah Gubernur Jakarta menyerahkan draf RAPBD 2015 yang belum disepakati antara DPRD dan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri. Langkah Gubernur Jakarta itu dinilai melanggar prosedur, yang ditanggapi DPRD dengan penggunaan hak angket. Langkah politik DPRD itu ditanggapi dengan pelaporan oleh Gubernur Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penggunaan apa yang disebut dana siluman Rp 12 triliun. Yang perlu dipahami, anggaran itu merupakan dana milik rakyat.

Pertikaian elite politik hanya menciptakan kegaduhan yang tidak membawa manfaat. Kita dorong pimpinan partai politik berpikir bahwa esensi dari kekuasaan adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan demi politik kekuasaan itu sendiri. Masalah yang dihadapi Jakarta—banjir, kemacetan, kesenjangan sosial, pendidikan, dan kesehatan—membutuhkan penanganan segera. Warga Jakarta yang sudah lelah didera persoalan tidak membutuhkan pertikaian politik pemimpin yang tidak membawa manfaat.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Jangan Korbankan Rakyat".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA Teror ke Perwakilan RI Meningkat (Kompas)

Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Australia, Selasa (3/3) pagi, diteror oleh seseorang yang tidak dikenal.

Orang itu diduga melemparkan sejumlah balon berisi cairan berwarna merah seperti darah ke tanah di depan kantor KJRI Sydney. Pihak KJRI Sydney segera melaporkan kejadian itu. Kepolisian setempat segera memasang garis polisi dan berjaga-jaga di sekitar lokasi.

Kepolisian New South Wales, sebagaimana dikutip The Daily Telegraph, menyebutkan, cairan berwarna merah seperti darah itu tidak berbahaya. Dari rekaman kamera pemantau (CCTV), diketahui bahwa seorang perempuan meletakkan sejumlah balon ke tanah di depan kantor KJRI Sydney dan menginjaknya satu per satu. Balon-balon itu berisi cairan berwarna merah seperti darah. Aksi perempuan itu berlangsung sekitar lima menit.

Dapat dipastikan bahwa insiden teror perempuan itu berkaitan dengan rencana eksekusi hukuman mati terhadap dua terpidana kasus narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra dan kantor-kantor perwakilan RI di kota-kota lain di Australia berpotensi menjadi sasaran aksi protes atau teror serupa.

Teror terhadap kedutaan besar atau kantor perwakilan merupakan hal yang biasa terjadi dalam tata hubungan antarnegara. Kedutaan besar atau kantor perwakilan asing di Indonesia pun mengalaminya. Yang penting adalah kepolisian negara setempat segera melakukan tindakan maksimum untuk mengamankan kedutaan besar atau kantor perwakilan, yang berada di negaranya, jika teror itu muncul. Dalam kaitan itu pula, kita menghargai reaksi cepat yang ditunjukkan oleh kepolisian setempat Australia.

Insiden teror balon itu merupakan hal baru bagi KJRI Sydney. Sebelumnya, KJRI hanya didatangi pengunjuk rasa yang berorasi dan membawa spanduk yang isinya menolak hukuman mati terhadap dua terpidana narkoba asal Australia, Bali Nine. Terkadang, pengunjuk rasa menempelkan poster di dinding kantor KJRI Sydney. Protes terbanyak diterima melalui surat elektronik, surat biasa, dan telepon.

Itu sebabnya, kita setuju dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Praktikno, yang dikutip harian ini, "Insiden itu sesuatu yang tidak perlu direspons dan kita tidak perlu paranoid." Di masa lalu, ketika terjadi penembakan terhadap pengunjuk rasa di kuburan Santa Cruz, Timor Timur, 12 November 1991, saat Timor Timur masih bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pengunjuk rasa mendirikan tenda di depan KBRI Canberra untuk meneror KBRI Canberra sebagai protes atas penembakan itu.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Teror ke Perwakilan RI Meningkat".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.