Cari Duit di AMAZON

Bisnis

Selasa, 03 Mei 2016

TAJUK RENCANA: Komitmen 20 Persen Anggaran (Kompas)

Lebih dari 10 tahun diundangkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD, belum satu pun pemda memenuhinya.

Padahal, menurut rencana, mulai tahun 2017 sesuai UU, semua pemerintah daerah (pemda) wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD. Penjelasan Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, pekan lalu, menunjukkan belum seriusnya pemda membenahi sektor pendidikan.

Data yang ditunjukkan menengarai ketidakpedulian dan ketidakseriusan pemda. Faktor alokasi dana amat tergantung dari faktor kepemimpinan di daerah, selain menyangkut dana, juga seberapa jauh pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat. Pada tahun 2015, hanya Pemprov DKI Jakarta yang mengalokasikan 18,7 persen APBD-tertinggi dari yang lain, semua di bawah 10 persen. Dana memang bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tetapi dalam kenyataan merupakan faktor terpenting.

Ketika sejumlah persoalan klasik, seperti ujian nasional, kurikulum, sertifikasi guru-sekadar contoh-diutak-atik terus dan nyaris jadi wacana berkepanjangan, jangan-jangan persoalan pokoknya terletak pada kurangnya kepedulian dan keseriusan. Praksis pendidikan memanginherent sebagai kegiatan politik, tetapi ketika pertimbangan dan kepentingan politik jadi acuan, kondisi itulah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita.

Membereskan segala persoalan secara serentak tentu tidak mungkin. Meningkatkan peringkat literasi kita dari nomor 60 ke 59 saja tidak cukup secara apologetis, taruhlah menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan. Membereskan masalah guru dengan program sertifikasi yang maju-mundur atau janji pengangkatan semua guru honorer jadi PNS hanya mendulang protes dan menumpukkan persoalan baru.

Apakah contoh-contoh di atas ujung-ujungnya duit? Tidak juga! Dana hanya turunan dari kepedulian dan keseriusan. Taruhlah di tahun 2017 nanti semua pemda menaikkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD masing-masing, tanpa reformasi birokrasi, pemanfaatannya tidak akan tepat sasaran.

Korupsi yang disebabkan keserakahan dan godaan memanfaatkan peluang potensial mudah terjadi ketika birokrasi karut-marut. Ketika hari-hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi makin giat, makin banyak pula kasus-kasus korupsi terkuak ke permukaan. Dan, ketika birokrasi sekadar asal jalan dan tidak ada reformasi, sangat potensial anggaran pendidikan jadi lahan baru koruptor.

Tanggal 2 Mei, hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional, perlu kita jadikan momentum menyegarkan kembali kepedulian dan keseriusan mengembangkan masa depan generasi penerus.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2016, di halaman 6 dengan judul "Komitmen 20 Persen Anggaran".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Prolegnas Anti-korupsi (GIRI AHMAD TAUFIK)

Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil keputusan menunda pembahasan revisi UU KPK.

Keputusan ini problematik karena menandakan kegagalan Presiden dan DPR untuk melihat politik legislasi nasional anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Pada level legislasi, persoalan pemberantasan korupsi saat ini bukan terletak pada UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), tetapi pada mandeknya Program Legislasi Nasional dalam mendorong proses pemberantasan korupsi (Prolegnas Anti-korupsi).

Perlu diakui, pemberantasan korupsi pada saat ini berjalan lambat. Dalam kurun 12 tahun sejak berlaku efektifnya UU KPK tahun 2003, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan. Pada 2003 nilai IPK Indonesia adalah 19 dari total nilai 100, hanya naik 17 angka dengan nilai 36 pada 2015.

Lambatnya pemberantasan korupsi diperparah oleh disorientasi kebijakan Presiden dan DPR yang berfokus pada revisi UU KPK, sehingga menyebabkan mandeknya inisiatif kelanjutan Prolegnas Anti-korupsi. Prolegnas Anti-korupsi adalah arahan kebijakan yang sistematik merencanakan kebutuhan pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan untuk mendukung Indonesia bebas korupsi, yang digariskan di dalam TAP MPR No VIII/MPR/2001.

Revisi UU KPK

Salah satu argumentasi utama dalam mendorong revisi UU KPK adalah adanya anggapan kinerja KPK yang gagal dalam mendorong pemberantasan korupsi. Pandangan ini tentu saja sangat naif dan tidak berdasar.  Pada kurun 2004-2014, jika dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki, KPK telah secara efektif menjalankan mandatnya.

Hal ini dapat dilihat pada data statistik kinerja KPK 2004-2014. Pada kinerja bidang penindakan, KPK telah berhasil menyelesaikan 321 perkara tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 873.681.601.543. Pada kinerja pencegahan, KPK berhasil mendorong transparansi pejabat negara dengan mengumumkan 148.355 laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan menyetorkan uang negara dalam pengendalian gratifikasi sebesar Rp 24.408.869.502.

Selain dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak langsung, bidang pencegahan KPK juga mengembangkan program pencegahan penertiban barang milik negara. Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan BUMN, secara akumulatif pada kegiatan 2009, 2010, dan 2011 berhasil mencegah hilangnya aset negara kurang lebih Rp 152 triliun (Sumber, Pengolahan Laptah KPK 2004-2014).

Selain persoalan kinerja KPK, salah satu argumentasi lain yang sering dilontarkan adalah kegagalan KPK menjadi trigger mechanism pemberantasan korupsi. Hal ini tentulah tidaklah berdasar. Dalam kurun 2004-2014, KPK mendapatkan 75.395 pengaduan masyarakat, di mana KPK hanya menangani 8 persen dari pengaduan tersebut secara internal. Selebihnya 12 persen diteruskan kepada instansi lainnya (inspektorat lembaga, kepolisian, Ombudsman RI, kejaksaan, dan lain lain) serta 80 persen pengaduan dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi.

Pada sisi koordinasi dan supervisi, KPK melaksanakan koordinasi lebih dari 11.361 perkara di kepolisian dan kejaksaan. Dari sejumlah perkara tersebut, KPK melakukan supervisi (gelar perkara, analisis, dan jawaban permintaan bantuan penyidikan) sebanyak 2.006 perkara, melaksanakan pelimpahan perkara sebanyak 111 perkara, dan melakukan pengambilalihan perkara sebanyak dua perkara (Sumber: Pengolahan Laptah KPK 2004-2014).

Namun demikian, bukan berarti tidak terdapat persoalan pada sisi kinerja KPK. Pada beberapa kasus terdapat indikasi pengabaian hak-hak tersangka yang dilakukan KPK. Bentuk- bentuk pelanggaran tersebut juga banyak dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Hal ini menandakan bahwa titik persoalannya bukanlah pada KPK secara institusi yang harus diselesaikannya dengan revisi UU KPK, tetapi penyelesaian dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kebijakan Prolegnas

Anti-korupsi    

Prolegnas Anti-korupsi berisikan rencana pengembangan peraturan untuk mendorong kegiatan pemberantasan korupsi secara sistematis. Keberadaan Prolegnas Anti-korupsi digariskan di dalam TAP MPR No VIII/MPR/2001. Hal ini menandakan para perumus strategi awal pemberantasan korupsi menyadari bahwa kerja pemberantasan korupsi merupakan kerja sistemik yang tidak dapat dibebankan kepada  satu institusi semata (KPK), tetapi juga elemen pemerintahan lainnya.

Berdasarkan kajian penulis, sedikitnya terdapat tiga revisi dan satu pembentukan UU baru yang perlu dilaksanakan dalam kebijakan Prolegnas Anti-korupsi. UU tersebut adalah revisi UU Kepolisian, revisi UU Kejaksaan, revisi KUHAP, pembentukan UU terkait perampasan harta kekayaan yang tidak sah (illicit enrichment), dan revisi RUU Tindak Pidana Korupsi.

Revisi UU Kepolisian dan UU Kejaksaan jadi relevan dalam Prolegnas Anti-korupsi karena ditujukan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja, sekaligus menekan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam kedua lembaga tersebut. Revisi KUHAP menjadi strategis dalam perspektif Prolegnas Anti-korupsi ketika desain KUHAP ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, sehingga meminimalkan praktik korup pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Adapun pembentukan UU illicit enrichment juga tak kalah strategisnya. UU illicit enrichment memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan penyitaan/perampasan aset bagi pejabat publik yang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat menunjukkan asal-usul harta tersebut berasal. Hal ini berbeda dengan TPPU yang menekankan pada kriminalisasi perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan.

Terakhir, revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diperlukan untuk memasukkan beberapa konsep kejahatan korupsi yang belum tercakup secara eksplisit di UU Tipikor, di antaranya Trading of Influence, korupsi sektor swasta, termasuk di dalamnya meredefinisikan ulang tindak pidana korupsi dalam rangka mencegah kriminalisasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya bila Presiden dan DPR menghapuskan revisi UU KPK dari Prolegnas, untuk kemudian mengalihkan energi dan sumber daya yang ada guna mendorong kelanjutan kegiatan Prolegnas Anti-korupsi berdasarkan TAP MPR No VIII/MPR/2001. Presiden bersama-sama dengan DPR sebaiknya berfokus untuk segera melaksanakan revisi UU Kepolisian, Kejaksaan, KUHAP, UU Tipikor, dan membentuk UU tentangillicit enrichment, sebagai komitmen dan dukungan upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

GIRI AHMAD TAUFIK

Pengajar STH Jentera dan Peneliti PSHK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Prolegnas Anti-korupsi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Aus Kebudayaan (MUHAMMAD JA’FAR)

Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa, beberapa waktu lalu, Indonesia dapat pujian soal pendekatannya yang tepat dalam memerangi terorisme dan ekstremisme.

Perdana Menteri Inggris David Cameron sangat terkesan dengan pendekatan Indonesia menanggulangi ekstremisme dan terorisme melalui implementasi nilai toleransi. Kanselir Jerman Angela Merkel memuji sistem kemasyarakatan yang terbangun di negara kita, sehingga nilai toleransi terjaga dan mampu mencegah konflik (Kompas, 20/4).

Ada dua latar belakang yang membuat Indonesia sangat berkesan di mata mereka. Pertama, saat ini negara-negara tersebut sedang dipusingkan problem ekstremisme dan ancaman terorisme, dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) sebagai ikon gerakannya.

Kedua, selama ini, pemimpin dan masyarakat Eropa memersepsikan Islam cenderung pada Timur Tengah. Efeknya, proyeksi mereka tentang ekstremisme dan terorisme mengarah pada kawasan Timur Tengah sebagai sumbunya. Muncullah fobia: Islam identik dengan kekerasan.

Melihat fenomena Islam Indonesia yang sebaliknya (ramah, damai, dan toleran), para pemimpin Eropa tentu terkesan. Indonesia menghadapi problem ekstremisme dan terorisme dengan pendekatan lunak.

Dalam forum General Briefing on Counter Terrorism, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian menyatakan, pendekatan lunak jadi tulang punggung Indonesia menanggulangi sebaran ideologi ekstrem dan teror. Hal ini dilakukan lewat penguatan tiga ideologi, yaitu Islam Nusantara, Pancasila, dan demokrasi. Tiga varian ini lahir dari rahim kebudayaan Indonesia.

Kebudayaan Timur Tengah

Michael Hudson dalam The Elements of Arab Identity  (1977) menyimpulkan, perpolitikan di Timur Tengah hanya bisa dipahami dengan melihat aspek identitas kultural dan budaya masyarakat Arab. Inilah perangkat lunak yang mendirikan budaya politik di kawasan ini. Dan, dua elemen penting dalam budaya politik Timur Tengah adalah bahasa Arab dan Islam sebagai agama.

Drysdale dan GH Blake (1985) membagi heterogenitas budaya di Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi empat kategori besar. Pertama, negara-negara yang berbeda bahasa, tetapi kohesif secara agamis (Maroko, Aljazair, dan Iran).

Kedua, negara-negara yang berbeda agama, tetapi sama dalam bahasa (Mesir, Arab Saudi, Yaman, Lebanon, dan Suriah).

Ketiga, negara-negara yang memiliki bahasa dan basis keagamaan yang berbeda (Turki, Irak, Ciprus, Sudan, dan Israel).

Keempat, negara-negara yang memiliki bahasa dan basis keagamaan yang berbeda serta penduduk imigran dan asli (Palestina, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab).

Budaya politik di kawasan Timur Tengah juga cenderung berbasis kekuatan kelompok. Menurut Ibnu Khaldun,Mukaddimah (2015), fanatisme golongan pada bangsa Arab amat kuat.

Itulah basis kebudayaan negara-negara Timur Tengah. Namun, di sana kebudayaan tidak memainkan peran dominan sebagai pelebur sekat-sekat sosio- politik-agama. Sebaliknya, dalam batas tertentu kebudayaan justru jadi sumber masalah tersendiri karena tampil sebagai tembok pemisah. Ada beberapa indikasi lemahnya peran kebudayaan ini.

Pertama, hingga saat ini dikotomi nasionalis (kearaban) dan keislaman belum selesai. Friksi masih terjadi. Kebudayaan belum berhasil "mencairkan" dikotomi tersebut. Eksesnya, keterbelahan sosial-keagamaan terjadi dalam berbagai kelompok: nasionalis vs Islamis.

Kedua, dikotomi negara sekuler atau negara agama masih panas hingga saat ini. Turki kini sedang mengalaminya. Kebudayaan belum berhasil membangun jati diri kebangsaan-kenegaraan yang mengatasi keterjebakan pada dikotomi tersebut. Kegagalan Arab Springmembangun demokrasi di Timur Tengah karena lemahnya peran kebudayaan.

Ketigasekat-sekat kebudayaan (suku, ras, dan mazhab) belum lebur dalam sebuah "payung" kebudayaan bersama. Padahal, ini peran utama strategi kebudayaan. Dampaknya, konflik Sunni, Wahabi, dan Syiah selalu panas di Timur Tengah. Sekat Arabisme, Persianisme, dan Kurdiisme juga masih kuat tegangannya.

Sebenarnya, Timur Tengah memiliki modal kebudayaan yang kuat. Namun, di sana kebudayaan masih dalam wujud "bahan baku" utuh yang belum terinternalisasi dan terintegrasi ke dimensi kehidupan lain, seperti politik, sosial, dan agama.

Bukannya jadi payung dan pencair sekat-sekat, kebudayaan malah sering berfungsi sebaliknya. Pertama, menciptakan sekat tersendiri yang kian menambah kompleksitas dikotomi dan sentimen di atas. Kedua, bukan mencairkan, malah menambah kekakuan dikotomi dan sentimen di atas. Ketiga, semakin meruncingkan friksi dalam dikotomi dan sentimen tersebut.

Kebudayaan Indonesia

Sebaliknya di Indonesia, kebudayaan jadi "oksigen" yang keberadaannya tak terlihat, tetapi fungsinya signifikan menjalar ke semua ruang sosial. Kebudayaan ada di mana-mana dan menjadi napas hidup realitas kebangsaan- kenegaraan. Kebudayaan menjalankan peran sebagai titik temu sekaligus titik lebur berbagai konfigurasi sosial-agama. Di oase kebudayaan, sekat perbedaan dan dikotomi menjadi luruh, tetapi tanpa kehilangan kekhasan entitas masing-masing.

Karena itu, meskipun di Indonesia kategorisasi sosialnya lebih kompleks dibandingkan Timur Tengah, tetapi berbagai dikotomi telah selesai sebagai proses pencarian jati diri kebangsaan-kenegaraan. Keragaman agama lebur di bawah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, menuntaskan dikotomi sekularisme dan agamisme.

Islam pun bertautan dengan kenusantaraan. Faksionalisasi politik berbasis kesukuan, yang dahulu ditandai terbentuknya Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, lebur di bawah konstitusi UUD 1945. Kesukuan, ras, dan golongan juga diwadahi bersama oleh spirit nasionalisme di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, seluruh dikotomi tuntas dilalui dengan menggunakan kebudayaan sebagai kendaraan. 

Di Indonesia kebudayaan menjalankan peran pada tingkat esoterik dan parenial, sementara di kawasan Timur Tengah di tingkat eksoterik dan periferal. Indonesia memiliki imperium-imperium kebudayaan, seperti ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Ini kekuatan sipil yang tumbuh secara natural, yang berperan sebagai penyeimbang negara, sekaligus penopang kerja negara.

Peran ormas tersebut sangat meringankan tugas negara karena pengaruhnya sosial-budaya- keagamaannya mencakup hampir separuh warga negara Indonesia. Di Timur Tengah, fenomena ini tidak akan kita dapatkan. Kekuatan sipil lemah. Kalaupun ada, posisinya vis a vis negara, akibat dikotomi yang tak tuntas. Bukannya meringankan, keberadaannya justru membebani negara. Ini efek ausnya peran kebudayaan. Karena itu, negara di kawasan Timur Tengah harus lebih intensif menggunakan pendekatan kebudayaan.

Karena kebudayaan harta paling berharga yang dimiliki Indonesia, negeri ini harus diselamatkan dari segala potensi terjadinya krisis kebudayaan. Beberapa tahun belakangan ini kebudayaan terasa semakin minim fungsi dan perannya.

Politik, sosial, dan agama semakin teralienasi dari kebudayaan. Perpolitikan semakin "kering" dari nalar kebudayaan. Tata sosial diserbu kebudayaan asing. Kehidupan beragama semakin memusuhi kebudayan, karena dianggap bid'ah. Aksi dan jaringan teror atas nama agama semakin masif. Survei The Pew Research Center tentang sikap global terhadap NIIS menunjukkan 10 juta (4%) WNI mendukung NIIS.

Ini semua pertanda sedang tergerusnya kebudayaan dari ruang keagamaan karena ideologi NIIS sangat anti-kebudayaan. Selama bangsa-negara ini tidak ingin terkoyak konflik, seperti yang dialami Timur Tengah, selama itu pula kita harus menjaga dan mengintensifkan fungsi-peran kebudayaan kita.

MUHAMMAD JA'FAR

KETUA PUSAT STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIMUR TENGAH

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Aus Kebudayaan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Gerakan Ekonomi Buruh (DODI MANTRA)

Apalagi cita-cita perjuangan gerakan buruh, jika bukan kebebasan dari segala bentuk penindasan?

Tak bisa disangkal, bahwa penindasan adalah sesuatu yang tidak mungkin enyah dari kehidupan buruh. Pengisapan nilai kerja, ketimpangan, dan ketidakadilan adalah satu paket yang integral dari identitas buruh. Terkecuali jika buruh bergerak membebaskan diri dan keluar dari identitasnya sebagai buruh.

Hal ini hanya bisa dicapai jika perjuangan buruh dikerahkan menuju terwujudnya suatu bentuk penghidupan di mana kebutuhan dapat dipenuhi melalui pengorganisasian ekonomi secara otonom dan mandiri. Pengorganisasian aktivitas ekonomi yang berjalan tanpa berlandaskan dan mensyaratkan perbedaan serta ketimpangan di dalam relasi sosial buruh-pengusaha. Sebuah organisasi ekonomi, di mana kolektivitas dan kesetaraan menjadi pilar utamanya.

Koperasi adalah perwujudannya. Di Indonesia, meskipun diamanatkan konstitusi, keberadaan koperasi masih berada di sisi pinggir dari perekonomian. Hal ini berbeda dengan di banyak negara lain, di mana koperasi justru memperlihatkan geliat pertumbuhan dan keberhasilan yang semakin nyata, pesat, dan luas. Bahkan di negara-negara industri maju, koperasi mulai menjadi pemompa denyut nadi perekonomian masyarakatnya.

Di Perancis, jumlah koperasi pekerja (worker cooperatives) justru meningkat 14,20 persen pada masa krisis ekonomi 2008-2011 (Eum, Dovgan, dan Terrasi, 2012). Perubahan struktur kegiatan produksi di Perancis juga berlangsung seiring geliat pertumbuhan koperasi ini.

Kegiatan produksi yang tadinya berlangsung di dalam bingkai perusahaan, diubah menjadi koperasi pekerja. Dinamika ini terjadi seiring banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan akibat krisis. Lewat kekuatan kolektif pekerja dan dana kompensasi yang mereka peroleh, mereka membeli perusahaan- perusahaan itu dan mengubahnya jadi koperasi pekerja.

Ketika bertransformasi menjadi koperasi, mutlak kegiatan usaha itu menjadi milik seluruh anggota yang tadinya buruh. Sehingga, terhapuslah perbedaan, ketimpangan, dan ketidaksetaraan di antara pengusaha dan pekerja. Koperasi-koperasi ini terbukti juga memiliki daya tahan terhadap krisis.

Di sektor perbankan, misalnya, di tengah hantaman krisis yang meluluhlantakkan perbankan di negara-negara maju, tak satupun bank koperasi yang kolaps (Eum, Dovgan, dan Terrasi, 2012). Demikian pula di sektor lain (Birchall dan Ketilson, 2009).

Potensi di Indonesia

Gerakan buruh di Indonesia pun memiliki potensi sangat besar untuk dapat membangun kekuatan ekonomi berbasis koperasi. Alasannya, pertama, gerakan buruh di Indonesia telah berhasil membangun kekuatan berbasis pengorganisasian jumlah anggota. Jumlah adalah basis utama kekuatan gerakan buruh di tengah relasi yang berlandaskan pada kepemilikan kapital secara timpang. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, pada 2015 jumlah anggota serikat pekerja di Indonesia mencapai 3.414.455 orang, tersebar di 11.852 serikat pekerja tingkat perusahaan dan 170 serikat BUMN, yang sebagian besar tergabung ke dalam 101 federasi dan delapan konfederasi.

Kedua, gerakan buruh di Indonesia juga menunjukkan kapasitas pengorganisasian anggota ke dalam bangun organisasi yang cukup tertata dan terkoordinasi. Membentang mulai dari jenjang pimpinan unit kerja atau serikat pekerja tingkat perusahaan, hingga ke tingkatan federasi dan konfederasi, agenda, dan program perjuangan buruh berjalan. Ketiga, gerakan buruh tiga tahun terakhir juga memperlihatkan sebuah dinamika baru, yang jangkauannya telah menyentuh agenda perjuangan dan pengorganisasian kekuatan politik di ranah legislatif dan eksekutif. Sebuah dinamika, yang sesungguhnya membuktikan kapasitas gerakan buruh dalam mengorganisasikan jumlah anggota menjadi kekuatan politik yang patut diperhitungkan.

Selaras dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki gerakan buruh, koperasi pun menyandarkan kekuatan ekonominya pada agregasi kekuatan kolektif yang dimiliki anggota. Itulah kenapa koperasi merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan kapital. Kunci dari keberhasilan koperasi terletak pada pengorganisasian kekuatan anggota secara kolektif untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Dalam membangun kekuatan ekonomi, gerakan buruh berpotensi mengorganisasikan kekuatan finansial yang besar berbasis iuran anggota bulanan. Sebagai contoh, dengan iuran, misalnya, sebesar Rp 20.000 per bulan, sebuah konfederasi serikat pekerja dengan anggota 200.000 orang, dapat menghimpun dana hingga Rp 4 miliar per bulan. Dalam setahun, sedikitnya dapat terhimpun hingga Rp 48 miliar di dalam konfederasi tersebut.

Sayangnya, selama ini dana tersebut bukan dikerahkan untuk membangun kekuatan ekonomi kolektif buruh, di mana kebebasan dari sistem yang mensyaratkan eksploitasi atas kehidupan mereka dapat diretas. Dana tersebut justru dipakai untuk membiayai perjuangan perlindungan dan menjamin hak buruh di dalam suatu sistem yang sama. Sistem yang keberlangsungannya selalu mensyaratkan ketimpangan dan eksploitasi buruh.

Potensi kekuatan ekonomi yang terbangun akan lebih besar lagi jika berbasis simpanan. Melalui simpanan, dana yang disetorkan tetap jadi milik anggota, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai kegiatan usaha bersama. Dengan basis simpanan Rp 10.000 per bulan, sebuah koperasi konfederasi serikat pekerja beranggotakan 200.000 orang, dapat mengumpulkan simpanan Rp 2 miliar per bulan, atau Rp 24 miliar setahun.

Dengan dana sebesar ini, berapa hektar lahan yang dapat dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota koperasi guna memproduksi kebutuhan pangan berkualitas bagi mereka dan keluarga. Atau, membangun unit produksi tekstil secara kolektif yang dapat memenuhi kebutuhan sandang, seperti pakaian sekolah bagi anak-anak mereka, yang tentunya berkualitas sekaligus dengan harga murah. Bahkan, menyediakan kebutuhan perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan secara kolektif bagi anggotanya. Jika kekuatan ekonomi kolektif ini terus dibangun, bisa dibayangkan berapa ribu dari anggota konfederasi serikat pekerja yang akhirnya tak lagi harus bekerja sebagai buruh guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

DODI MANTRA

Anggota Koperasi Riset Purusha; Pegiat Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Gerakan Ekonomi Buruh".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kerapu di Samudra Perbankan//Keindahan Tambora//Menutup Asuransi//Beli Daring, Rusak (Suara Pembaca Kompas)

Kerapu di Samudra Perbankan

Statistik kredit sektor perikanan menunjukkan porsi sangat minim dari total kredit perbankan nasional dalam periode yang panjang. Data itu menyiratkan beberapa kemungkinan, antara lain kurangnya minat, sikap kehati-hatian yang terlalu tinggi, dan keterbatasan dana perbankan untuk disalurkan ke sektor perikanan.

Artinya, kebijakan perkreditan perbankan belum menopang sepenuhnya program utama Nawacita dalam meningkatkan kedaulatan ekonomi di bidang maritim. Karena itu, pemerintah bersama para pemangku kepentingan—terutama perbankan—seyogianya berembuk dan mengelaborasi langkah-langkah strategis dalam merealisasi pengembangan sektor perikanan dan kelautan.

Analisis di Kompas (23/4), "Perikanan: Mengurai Distribusi" mengungkapkan ratusan ton ikan kerapu hidup hasil budidaya tertahan dan tak bisa dipasarkan akibat keterbatasan kapal pengangkut dalam negeri. Ini gara-gara puluhan tahun bergantung pada kapal asing yang sekarang berkurang karena harus mengikuti persyaratan kelayakan ketat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ujung-ujungnya analisis itu mengacu pada kendala pembiayaan dalam pengadaan kapal pengangkut ikan hidup yang harus sesuai dengan ketentuan KKP.

Berita di atas seyogianya menyadarkan segenap pemangku kepentingan, khususnya perbankan nasional, untuk memberikan solusi sistemik, terpadu, dan jangka panjang dalam mengembangkan dan memperkuat perekonomian kelautan nasional. Apakah perlu analisis manajemen risiko khusus untuk kredit di sektor ini? Apakah kerapu akan dibiarkan mati di samudra perbankan?

WIM K LIYONO

Surya Barat, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Keindahan Tambora

Saya kecewa dengan pola pemuatan foto-foto dalam "Klik Foto Tambora, Merekam Indahnya Sumbawa" (Kompas, 19/4). Bagaimana mengagumi keindahan alamnya bila ukuran foto hanya sebesar kartu nama?

Padahal, dengan ukuran foto besar, selain bisa lebih dinikmati juga menjadi ajang promosi pesona Indonesia. Kami mohon kepada Redaksi Kompas untuk memberi tempat yang layak pada foto-foto indah karya fotografer kita, agar bisa lebih diapresiasi.

ANDRINI

Warung Jati Timur 1A/25, Jakarta 12740

Menutup Asuransi

Saya pemegang polis asuransi Bumiputera, nomor polis 2003474054, suatu asuransi beasiswa berencana dengan pertanggungan Rp 10 juta.

Awal asuransi 1 Desember 2003 dan habis kontrak 1 Desember 2020. Empat tahun kemudian, November 2007, saya lunasi premi karena ada diskon.

November 2015, berarti setelah 12 tahun ikut asuransi, saya mengajukan penutupan untuk menarik semua dana, diterima Bapak Herdian, Bumiputera Kantor Cabang Cimanggis. Saat menyerahkan semua dokumen yang saya pegang termasuk polis asli, saya menerima selembar tanda terima. Namun, tidak ditulis di situ, berapa nilai uang yang akan diserahkan.

Minggu pertama April 2016, saya menerima dana tersebut senilai Rp 2.389.000. Kemudian saya meminta rincian uang yang sudah saya setor ke Bumiputera ke petugas Asuransi Bumiputera Kantor Cabang Cimanggis dengan Bapak Sobur, tetapi tidak bisa. Ia beralasan beberapa tahun lalu adaupgrade sistem komputer di Asuransi Bumiputera, sehingga ia hanya menghitung secara manual.

Kenapa setelah 12 tahun, uang yang saya terima hanya 24 persen dari uang pertanggungan dan uang yang disetor? Beginikah cara mengambil keuntungan dari orang yang berasuransi?

IMAN HARDIANTARA

Pasir Gunung Selatan, Depok

Beli Daring, Rusak

Saya membeli produk Xiaomi band dari JD.ID dengan kode pesanan 200174853. Saat barang tiba ternyata tidak bisa difungsikan dan tidak bisa di-charge.

Setelah berkomunikasi dengan customer service via surat elektronik, barang saya retur lewat TIKI dengan resi 030029175459 dan pengganti akan dikirim dalam 1-2 hari.

Pada Rabu (20/4) datang kiriman dari JD.ID yang setelah saya buka ternyata berisi produk persis sama dengan yang saya retur. Pihak JD.ID bahkan sepertinya merasa tak perlu untuk membongkar kardusnya, masih sama seperti ketika saya retur.

Mudah-mudahan konsumen lain tidak bernasib seperti saya.

BRAM D HUDION

Wisma AKR lantai 6, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kerapu di Samudra Perbankan//Keindahan Tambora//Menutup Asuransi//Beli Daring, Rusak (Suara Pembaca Kompas)

Kerapu di Samudra Perbankan

Statistik kredit sektor perikanan menunjukkan porsi sangat minim dari total kredit perbankan nasional dalam periode yang panjang. Data itu menyiratkan beberapa kemungkinan, antara lain kurangnya minat, sikap kehati-hatian yang terlalu tinggi, dan keterbatasan dana perbankan untuk disalurkan ke sektor perikanan.

Artinya, kebijakan perkreditan perbankan belum menopang sepenuhnya program utama Nawacita dalam meningkatkan kedaulatan ekonomi di bidang maritim. Karena itu, pemerintah bersama para pemangku kepentingan—terutama perbankan—seyogianya berembuk dan mengelaborasi langkah-langkah strategis dalam merealisasi pengembangan sektor perikanan dan kelautan.

Analisis di Kompas (23/4), "Perikanan: Mengurai Distribusi" mengungkapkan ratusan ton ikan kerapu hidup hasil budidaya tertahan dan tak bisa dipasarkan akibat keterbatasan kapal pengangkut dalam negeri. Ini gara-gara puluhan tahun bergantung pada kapal asing yang sekarang berkurang karena harus mengikuti persyaratan kelayakan ketat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ujung-ujungnya analisis itu mengacu pada kendala pembiayaan dalam pengadaan kapal pengangkut ikan hidup yang harus sesuai dengan ketentuan KKP.

Berita di atas seyogianya menyadarkan segenap pemangku kepentingan, khususnya perbankan nasional, untuk memberikan solusi sistemik, terpadu, dan jangka panjang dalam mengembangkan dan memperkuat perekonomian kelautan nasional. Apakah perlu analisis manajemen risiko khusus untuk kredit di sektor ini? Apakah kerapu akan dibiarkan mati di samudra perbankan?

WIM K LIYONO

Surya Barat, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Keindahan Tambora

Saya kecewa dengan pola pemuatan foto-foto dalam "Klik Foto Tambora, Merekam Indahnya Sumbawa" (Kompas, 19/4). Bagaimana mengagumi keindahan alamnya bila ukuran foto hanya sebesar kartu nama?

Padahal, dengan ukuran foto besar, selain bisa lebih dinikmati juga menjadi ajang promosi pesona Indonesia. Kami mohon kepada Redaksi Kompas untuk memberi tempat yang layak pada foto-foto indah karya fotografer kita, agar bisa lebih diapresiasi.

ANDRINI

Warung Jati Timur 1A/25, Jakarta 12740

Menutup Asuransi

Saya pemegang polis asuransi Bumiputera, nomor polis 2003474054, suatu asuransi beasiswa berencana dengan pertanggungan Rp 10 juta.

Awal asuransi 1 Desember 2003 dan habis kontrak 1 Desember 2020. Empat tahun kemudian, November 2007, saya lunasi premi karena ada diskon.

November 2015, berarti setelah 12 tahun ikut asuransi, saya mengajukan penutupan untuk menarik semua dana, diterima Bapak Herdian, Bumiputera Kantor Cabang Cimanggis. Saat menyerahkan semua dokumen yang saya pegang termasuk polis asli, saya menerima selembar tanda terima. Namun, tidak ditulis di situ, berapa nilai uang yang akan diserahkan.

Minggu pertama April 2016, saya menerima dana tersebut senilai Rp 2.389.000. Kemudian saya meminta rincian uang yang sudah saya setor ke Bumiputera ke petugas Asuransi Bumiputera Kantor Cabang Cimanggis dengan Bapak Sobur, tetapi tidak bisa. Ia beralasan beberapa tahun lalu adaupgrade sistem komputer di Asuransi Bumiputera, sehingga ia hanya menghitung secara manual.

Kenapa setelah 12 tahun, uang yang saya terima hanya 24 persen dari uang pertanggungan dan uang yang disetor? Beginikah cara mengambil keuntungan dari orang yang berasuransi?

IMAN HARDIANTARA

Pasir Gunung Selatan, Depok

Beli Daring, Rusak

Saya membeli produk Xiaomi band dari JD.ID dengan kode pesanan 200174853. Saat barang tiba ternyata tidak bisa difungsikan dan tidak bisa di-charge.

Setelah berkomunikasi dengan customer service via surat elektronik, barang saya retur lewat TIKI dengan resi 030029175459 dan pengganti akan dikirim dalam 1-2 hari.

Pada Rabu (20/4) datang kiriman dari JD.ID yang setelah saya buka ternyata berisi produk persis sama dengan yang saya retur. Pihak JD.ID bahkan sepertinya merasa tak perlu untuk membongkar kardusnya, masih sama seperti ketika saya retur.

Mudah-mudahan konsumen lain tidak bernasib seperti saya.

BRAM D HUDION

Wisma AKR lantai 6, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Sistematika Reklamasi Berkelanjutan (GURGUR MANURUNG)

Isu reklamasi di Teluk Jakarta tidak kompleks dan  tidak menjadi polemik jika kita memahami Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Reklamasi teluk Jakarta dihubungkan dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Pasal 4  yang mengatur kewenangan Gubernur DKI  untuk memberikan izin reklamasi, UU No 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengalami perubahan menjadi UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Polemik ini mengakibatkan pemerintah pusat melalui  Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya  Rizal Ramli menghentikan kegiatan reklamasi dalam rapat yang dihadiri Menteri Lingkungan dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Dirjen  Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Gubernur DKI Jakarta.

Pemerintah membentuk komite gabungan lintas kementerian  dan instansi. Komite itu, antara lain, beranggotakan dua dirjen dan dua direktur dari  Kementerian LHK, dua dirjen dan dua direktur dari KKP, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Sekretaris Kabinet, deputi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan perwakilan Pemprov DKI Jakarta (Kompas, 19/4/2016).

Melihat komite gabungan yang dibentuk pemerintah, peraturan apa yang menjadi panduan  mereka untuk  bekerja?  

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (PPL) menjadi payung hukum untuk melestarikan sumber daya  alam dan lingkungan hidup. Akhir tahun 2015, Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ikut menyepakati pembangunan berkelanjutan (sustainable development).  

Untuk menjawab polemik reklamasi teluk Jakarta, UU No 32 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat 1 menyebutkan: "Pemerintah dan pemerintah daerah  wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar  dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program." Absennya kewajiban pemerintah untuk membuat KLHS salah satu sumber polemik. Sebab, KLHS harus menjadi acuan aktivitas di sebuah kawasan.

Pemerintah mewajibkan  pengusaha membuat dokumen lingkungan seperti  analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), padahal kewajiban pemerintah untuk membuat KLHS tidak dijalankan. Menteri  LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya menekankan  dua hal  terkait reklamasi , yaitu soal amdal yang belum lengkap   karena selama ini hanya dibuat per pulau. Menurut Siti Nurbaya, amdal harus secara keseluruhan dan kedua adalah audit lingkungan, sekaligus penegakan hukum.

Siti Nurbaya tidak bicara kelalaian pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kewajibannya untuk membuat KLHS. Amdal  dibuat harus berdasarkan KLHS.  Jadi, tidak ada artinya amdal tanpa KLHS. KLHS menjadi  alat pemerintah untuk mengendalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS menjadi hal yang urgen sesuai amanat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah lalai

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah juga lalai berdasarkan amanat UU No 32 Tahun 2009 Pasal 95 yang berbunyi: (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Kemudian, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terpadu  terhadap tindak pidana lingkungan hidup pun belum ada.

Pemerintah harus jujur mengakui bahwa kelalaiannya untuk membuat KLHS dan tidak menyelesaikan amanat UU No 32 Tahun 2009 Pasal  95 Ayat 2  untuk membuat UU penegakan hukum terpadu. Semua aturan yang ada berkaitan dengan pengelolaan reklamasi tak ada yang bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009, seperti  UU No 26 Tahun 2007  tentang Penataan Ruang, UU No 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengalami perubahan menjadi UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Semua aturan ini mengatakan agar kegiatan memperhatikan lingkungan yang bermuara kepada UU No 32 Tahun 2009.

Mengurai aturan yang berkaitan dengan reklamasi, maka dimulai dari UU No 32 Tahun 2009 Pasal 15  tentang kewajiban pemerintah dan  pemerintah daerah untuk membuat KLHS. Semua kegiatan yang ada harus berdasarkan KLHS sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan  dapat dikendalikan.  Semua kegiatan yang diatur oleh UU harus berdasarkan KLHS. Dengan demikian, tidak ada aturan yang tumpang tindih.

Selain kewajiban pemerintah untuk membuat KLHS dan UU pelaksanaan penegakan hukum terpadu, pemerintah juga wajib membuat Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).  Pasal 5 UU No 32  Tahun 2009 mengatakan  RPPLH melalui tahapan (a) Inventarisasi Lingkungan Hidup; (b) Penetapan Ekoregion; (c) Penyusunan RPPLH. UU No 32 Tahun 2009  mengamanatkan  harus lahirnya satu UU, 20 Peraturan Pemerintah (PP), dan 9 Peraturan Menteri (Permen). Pasal 126 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU  ini ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak  UU diberlakukan. UU No 32 Tahun 2009 sudah berlangsung  hampir tujuh tahun, tetapi kewajiban  pemerintah belum dijalankan. Opini publik fokus kepada dokumen amdal.

Jika pemerintah segera menyelesaikan amanat UU No 32 Tahun 2009 dan mengimplementasikannya, tidak ada aturan yang saling menindih. Semua aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tinggal beradaptasi. Konflik lingkungan sejatinya sangat mudah terselesaikan jika pemerintah dan pemerintah daerah segera menyelesaikan KLHS. Lingkungan akan lestari jika pembangunan terintegrasi satu dengan lain. Dengan demikian, keseimbangan alam terjamin.

GURGUR MANURUNG

Alumnus Pascasarjana Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Peneliti di Institute For Indonesia Local Policy Studies, Banten; Praktisi Lingkungan Hidup

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2016, di halaman 6 dengan judul "Sistematika Reklamasi Berkelanjutan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.