Cari Duit di AMAZON

Bisnis

Sabtu, 02 Juli 2016

Toleransi terhadap Intoleransi (GEGER RIYANTO)

Dalam tulisannya di harian ini (4/6/2016), Mun'im Sirry sempat menyinggung bahwa intoleransi tengah bersemi sebagai gejala global. Tren di Indonesia, saya curiga, tak berbeda.

Beberapa kota di Indonesia, dalam indeks-indeks yang disusun Setara Institute-dan belakangan Maarif Institute-memang berkembang menjadi kota yang mengakomodasi hak pusparagam kelompok keyakinan. Studi Abdurrahman Wahid Center-UI juga menyuguhkan optimisme serupa. Otonomi daerah telah menyemai sejumlah pemimpin yang kebijakannya merangkul kelompok warganya yang rentan terpinggirkan.

Meski demikian, pada saat yang sama, tanda-tanda berdeburnya gelombang intoleransi pun tak bisa ditampik. Ekspresi-ekspresi religiositas yang mengintimidasi menampakkan diri secara gamblang dan di mana-mana. Dan, yang lebih mengkhawatirkan, ia seakan dibiarkan atau bahkan didorong aparatus negara.

Meski kita sulit memperoleh data yang memungkinkan kita secara obyektif membandingkan frekuensi kasus intoleransi dari waktu ke waktu, intoleransi bukanlah sebuah norma publik di masa lalu. Peristiwa satu kelompok religius mengancam kelompok religius lainnya bukannya tak terjadi. Tetapi, setidaknya, ia tak dipertunjukkan secara telanjang sebagaimana yang tampak menjadi kelumrahan saat ini.

Hidup dari intoleransi

Mengapa ia merebak?  Di Indonesia, paling tidak, saya menerka, intoleransi berkembang bukan karena kelompok-kelompok yang melakoninya ingin melumat kemajemukan sebagaimana yang tampaknya terjadi di permukaan. Ia tumbuh subur karena ia mempunyai daya untuk menciptakan alih-alih menghilangkan. Positif alih-alih negatif.

Tentu saja para aktornya sendiri boleh jadi mempunyai antipati yang tak dapat dikompromikan terhadap keberadaan kelompok liyan. Namun, dalam keterpautannya dengan lingkungan sosial yang lebih luas, sentimen kebencian dan ketakutan terhadap yang lain terbukti merupakan penggerak, penggugah, dan penggalang massa yang efektif.

Bagi sejumlah pihak, kita tahu, ini menjadikannya sangat berarti. Ini berarti jalan pintas bagi politisi untuk memikat massa dan menyabet popularitas. Terlebih, dengan tidak terbangunnya pelembagaan riil antara basis konstituen dan representasi yang dipilihnya, retorika-retorika yang dapat menghubungkan secara instan antara elite dan kelompok pemilih yang paling luas pun menjadi modus mencitrakan diri yang paling rasional.

Akibatnya, kendati harus menerabas aturan dan membiarkan hak sosial ekonomi warganya terlanggar, tak sedikit elite yang memperkenankan intoleransi berkecamuk atau bahkan turut menyulutnya. Dengan cara ini, ia dapat mempertontonkan keberpihakannya kepada massa mengambang yang menjadi basis kekuasaannya sejak awal. Kesempatannya menjadi pahlawan di antara sekelompok warga diperolehnya dengan mengeksklusi kelompok warga yang lain.

Namun, saya kira, kecenderungan ini tak terbatas di ranah politik saja. Mengapa organisasi massa yang mendominasi ruang publik pasca Reformasi bercorak agamis? Sebagian mengatakan, agama merupakan jubah yang aman untuk membalut kekerasan bermotif pragmatis. Kenyataannya, ia tak sesederhana itu. Kisah-kisah mereka yang tergugah bergabung karena organisasi semacam menyediakan wadah perjuangan memberantas kemungkaran bukanlah hal yang sulit kita temukan.

Artinya, seperti poin yang telah saya tandaskan sebelumnya, tak banyak perasaan yang keampuhannya menyamai sentimen religius menisbikan pihak liyandalam memberikan bingkai kokoh membangun satu kesatuan sosial yang langgeng.  Apabila kita lanjut menelisiknya, di pelbagai ruang lain pun eksploitasi terhadap intoleransi ini telah menganyam satu gugus yang dinamakan Scot Lash sebagai ekonomi penanda.

Kebutuhan sosial untuk merasa lebih dari yang lain memicu seabrek teks, ajaran, serta produk informasi dan simbolik lainnya, dengan muatan mengecam atau menistakan liyan, menyerbu konsumen dari kelompok religius. Kecenderungan ini pun tak pandang apakah kelompok bersangkutan merupakan mayoritas atau bukan. Ia ada pada komunitas spiritual yang jumlah penganutnya tak lebih dari puluhan kepala sekalipun, kita tahu.

Masyarakat majemuk

Kemajemukan Indonesia, selain itu, bukanlah hal yang dengan sendirinya akan menginsyafkan bahwa sentimen negatif satu komunitas terhadap yang asing tak lebih dari sebuah pikiran picik. Bagi para advokat pluralisme, pikiran intoleran mungkin tak masuk akal karena bebal dengan kenyataan keragaman tak terperi negeri ini. Akan tetapi, bila kita mau mengambil sudut pandang komunitas yang melakoninya, fakta kemajemukan tidak dengan sendirinya membatalkan wawasan ideologis mereka.

Kemajemukan justru dapat ditafsirkan sebagai penanda mereka berada di tengah-tengah medan perang. Kemurnian agamanya diintai oleh ancaman dari berbagai arah. Tindakan-tindakan menegakkan hukum mereka sendiri dan dengan tangan mereka sendiri dianggap sebagai satu bentuk perjuangan. Lebih tepat lagi, dark justice.

Artinya, intoleransi di tengah-tengah masyarakat majemuk tak semata merupakan kekerasan yang tak bermakna. Ia justru sangat bermakna bagi komunitas pelakunya. Ia membersitkan perasaan heroisme dapat membela agama di tengah karut-marutnya moralitas masyarakat. Dan, ketakutan keterintimidasian pihak liyan, kendati kita melihatnya lain, akan dianggap sebagai rekognisi keberhasilan perjuangannya. Ini berarti para musuh gentar. Perjuangan suci mereka meninggalkan dampak.

Meski demikian, kenyataannya kemajemukan tak akan hilang dengan tindakan intoleransi seperti apa pun. Kemajemukan rampung berkat proses sosial yang sangat kompleks-melibatkan perguliran sejarah, ekonomi, serta politik yang tak mungkin diputar balik. Namun, hal ini justru berarti kelompok-kelompok religius tertentu terus-menerus mendapatkan obyek untuk dikonstruksi selaku liyan-nya-ancaman kemurniannya.

Perjuangan memberangus kebatilan pun dapat terus-menerus dilakoni dan ini akan menguntungkan kelompok bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh, tentu saja, tak harus keuntungan yang sifatnya pragmatis. Yang tampaknya lebih banyak terjadi, perasaan berjuang ini memantapkan keteguhan serta keutuhan kelompok-kelompok religius tertentu di masyarakat.

Karena itulah, saat ini tatanan sosial di berbagai daerah Indonesia tengah mengembangkan semacam toleransi terhadap intoleransi. Kita berada dalam satu situasi di mana intoleransi dimamah dan diisap untuk keberlangsungan geliat-geliat sosial di negeri ini, yang merentang dari mobilisasi politik hingga menyemai wadah-wadah yang memiliki anggota militan.

Apa yang mewujud di hadapan kita ini memang sebuah tatanan sosial yang aneh, tetapi demikianlah kenyataannya. Kendati kita bisa memahami alasan kemunculannya, kita tak bisa menampik bahwa ada kenestapaan yang diakibatkan perlakuan-perlakuan intoleran. Para korbannya nestapa dan, hal yang sudah jelas, hak mereka terenggut.

Pada akhirnya, kasus-kasus intoleransi tak dapat dibenarkan. Semua pihak, bila mereka mau, bisa merajut narasi perjuangan religius mereka sendiri mengadvokasi nilai-nilainya di tengah-tengah kepungan kelompok pengancam. Namun, tentu saja, dengan risiko hal ini menyemai benih-benih konflik terbuka ataupun sistemik. Dan, hal tersebut, saya kira, bukanlah hal yang bijak bila ia sengaja diperkenankan di tengah-tengah masyarakat dengan kemajemukan tak terpermanai-Indonesia.

GEGER RIYANTOESAIS, PENELITI SOSIOLOGI; MENGAJAR FILSAFAT SOSIAL DAN KONSTRUKTIVISME DI UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Toleransi terhadap Intoleransi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Mudik Lebaran dan Kekerasan (DEDDY MULYANA)

Mudik Lebaran di Indonesia merupakan fenomena paling kolosal di dunia meski mudik juga dilakukan banyak bangsa lain saat merayakan liburan besar, seperti Natal di Amerika Serikat dan perayaan Imlek di Tiongkok. Namun, perayaan mudik Lebaran begitu khas, dan tampaknya akan  langgeng karena sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Mudik Lebaran yang ditandai dengan silaturahim, halalbihalal, dan ziarah kubur berfungsi melestarikan jati diri sebagai anggota komunitas atau suku tertentu, terutama sebagai Muslim. Prosesi mudik pada gilirannya akan menyegarkan romantisisme akan kenang-kenangan masa kecil mereka, saat mereka sering mengumpulkan makanan untuk berbuka, main petasan dan kembang api, ngabuburit, tarawih bareng kawan, dan terutama buka bersama keluarga tercinta.

Manusia tak pernah hidup dalam vakum-sosial. Bagi pendatang di perkotaan khususnya, budaya urban  tak pernah menjadi serpihan utuh dari biografi mereka. Mereka tetap ingin merawat budaya mereka, seperti adat istiadat, bahasa, cara bergaul, cara makan, serta jenis makanan, kesenian, dan permainan. Mudik Lebaran menjadi sarana untuk menghidupkan jati diri mereka dan sebagai pemenuhan atas hasrat bernostalgia.

Benarlah peribahasa-peribahasa yang mengatakan bahwa lupa berarti mati; aku mengenang, karena itu aku ada; siapa yang tidak ada dalam kenangan tidak ada sama sekali. Tanpa mudik Lebaran, warga kota cenderung merasa terasing dengan lingkungan yang keras dan tidak ramah.

Hikmah terpenting dari mudik Lebaran adalah merekat tali persaudaraan dan persahabatan yang telah putus atau longgar akibat mobilitas geografis dan mobilitas sosial. Mudik Lebaran merupakan sarana untuk mengefektifkan kembali komunikasi kita dengan manusia lain, khususnya sesama Muslim. Mengapa kita perlu memperbaiki kualitas komunikasi kita?

Komunikasi sering dikaitkan dengan kesehatan fisik dan usia panjang. Berdasarkan penelitian longitudinal selama 22 tahun dengan sampel 750 orang kulit putih dari kelas menengah, Michael Babyak dari Universitas Duke dan beberapa sejawatnya dari beberapa universitas lain di Amerika Serikat menemukan bahwa orang-orang yang tidak suka berteman , memusuhi orang lain dan mendominasi pembicaraan, berpeluang 60 persen lebih tinggi menemui ajal pada usia dini dibandingkan orang-orang yang berperilaku sebaliknya: ramah, suka berteman, dan berbicara tenang. Temuan itu telah diperteguh oleh banyak penelitian kontemporer yang dilakukan para ahli.

Disebutkan, misalnya, orang yang kekurangan hubungan akrab mempunyai dua hingga tiga kali risiko kematian dini, terlepas dari apakah mereka merokok, minum alkohol, atau olahraga teratur; kanker terminal menyerang orang yang terisolasi secara sosial daripada mereka yang memiliki hubungan pribadi yang dekat. Orang yang terisolasi secara sosial empat kali lebih rentan terserang flu daripada yang memiliki jaringan sosial yang aktif (Ronald B Adler dan George Rodman, 2000). 

Penyakit modernitas

Jauh sebelum itu, korelasi antara keterasingan dan keberingasan manusia terlihat pada percobaan pembunuhan atas para presiden atau kandidat presiden AS, yang ternyata dilakukan orang-orang yang kesepian. Ada ciri serupa pada 137 orang yang mengancam membunuh para presiden atau kandidat presiden AS dalam periode 20 tahun. Mereka secara sosial terisolasi. Tahun 1972,  pria yang dituduh mencoba membunuh kandidat presiden George Wallace secara luas digambarkan sebagai orang yang senantiasa kesepian sejak kanak-kanak dan tidak berhubungan dengan orang lain. Ibu kandungnya yang yatim piatu sejak lahir dilukiskan sebagai perempuan yang jarang menyapa orang lain.

Saya yakin berbagai kerusuhan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang sering berujung pada pembunuhan di negara kita selama ini, bahkan dengan memutilasi korbannya, antara lain disebabkan oleh ketiadaan hubungan yang akrab antara pelakunya dan orang lain. Manusia-manusia era global adalah manusia-manusia mekanis, robot-robot, yang tanpa lelah menghambakan diri pada uang dan pekerjaan.

Mereka seperti sekrup tanpa jiwa dari suatu mesin raksasa. Namun, mereka bersaing dengan sesama dan saling memangsa.  Jangan-jangan para pengguna media sosial yang kerap berhubungan dengan sesama anggotanya sedikit banyak menderita kecenderungan ini karena mereka lebih jarang berhubungan dengan orang lain di dunia nyata.

Dibutuhkan terapi menyeluruh untuk mengatasi penyakit modernitas ini, yang melibatkan seluruh komponen bangsa, mulai dari keluarga, (tokoh) masyarakat, lembaga pendidikan, hingga pemerintah.

DEDDY MULYANA

PENGAJAR DI FIKOM UNPAD

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Mudik Lebaran dan Kekerasan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Meredam Gejolak Harga Daging Sapi (GATOT IRIANTO)

Keputusan Presiden meminta harga komoditas daging sapi maksimum Rp 80.000/kg harus didukung. Cibiran dan pesimisme para kartel daging memang harus dibuktikan melalui kerja lapangan. Rakyat ingin bukti atas kehadiran pemerintah di tengah dominannya kartel daging dalam mengatur pasokan dan harga daging.

Pemerintah sudah melakukan operasi pasar daging, cabai, bawang merah, dan beras di beberapa tempat. Impor daging dan produk hewan dari zona bebas sesuai PP Nomor 4 Tahun 2016 juga dilakukan. Pasar masih merespons negatif, tecermin dari turbulensi harga daging masih liar. Hanya beras dan bawang merah harganya stabil. Pertanyaannya, benarkah kartel daging sangat dominan dalam mengendalikan pasokan dan harga daging? Benarkah pemerintah tidak berdaya menghadapi kartel daging, sehingga fenomena melambungnya harga daging sapi terus berulang tanpa penyelesaian?

Dominasi kartel daging

Apriori dugaan dominasi kartel daging dalam mengendalikan pasokan dan harga daging benar adanya. Paling tidak kartel berperan dalam legislasi, yudicial review, penguasaan sapi di sentra sapi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai distruksi harga sapi di tingkat peternak rakyat.

Kartel daging didukung negara eksportir sapi melakukan public opinion buildingsaat proses legislasi sampai lahirnya UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang mensyaratkan importasi ternak dan produk ternak dilakukan country baseuntuk mencegah masukkan penyakit mulut dan kuku (PMK). Revisi UU PKH oleh pemerintah untuk mengubahcountry base ke zona base kalah diyudicial review di Mahkamah Konstitusi. Implikasinya, pasokan bibit, bakalan, dan daging dimonopoli Australia dan Selandia Baru. Brasil dan India yang belum bebas PMK tidak bisa mengekspor sapi dan daging ke Indonesia. Padahal, Brasil merupakan eksportir sapi dan produk ternak terbesar di dunia.

Kartel daging juga berulah di sentra sapi NTB dan NTT. Kapal pengangkut ternak yang disediakan pemerintah untuk mengangkut sapi dari NTT dan NTB ke Jakarta tidak ada muatan karena sapi di sentra ternak dibeli kartel. Kosongnya kapal pengangkut sapi dipublikasikan secara masif, untuk meruntuhkan mental tempur pejuang kedaulatan protein hewani. Selain merugi, pasokan daging ke Jakarta berkurang.

Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II juga pernah membuka importasi daging lebih terbuka, faktanya, harga daging tetap mahal. Artinya, dugaan pasokan dan harga secara oligarki terbukti. Distruksi juga dilakukan terhadap ternak rakyat, dengan membanting harga jual ternak dan daging. Banyak peternak kecil gulung tikar karena harga jual ternak sapi rakyat lebih rendah dibandingkan modal pembelian ditambah biaya pemeliharaan.

Hancurnya peternak kecil memosisikan kartel daging leluasa mengatur pasokan harga dan pasokan daging di lapangan. Impor daging Bulog juga sulit dijual ke pasar karena digoreng mafia daging di lapangan.

Adanya mafia daging diperkuat hasil sidang KPPU, 22 April 2016, yang memutuskan 32 perusahaan penggemukan sapi (feed looter) dengan tuduhan melakukan praktik kartel atau persekongkolan usaha dan membayar denda. Perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPK harus segera melakukan audit investigasi untuk menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan usaha agar rakyat miskin yang sudah jatuh masih tertimpa tangga.

Mengurai dominasi kartel daging harus dilakukan secara radikal dan terukur agar tak menimbulkan korban peternak rakyat. Peningkatan importasi sapi dan produk ternak pasti berdampak pada pelemahan ekonomi peternak rakyat. Operasi pasar yang berlebihan dengan frekuensi lebih tinggi secara langsung akan mendistorsi harga daging, sapi hidup, dan pendapatan peternak. Implikasinya, peternakan rakyat akan hancur, sehingga pemerintah akan berhadapan apple to apple melawan kartel daging tanpa backup peternak. Padahal, peternak harus jadi aktor utama dalam merebut kedaulatan daging sapi. Pemerintah harus melindungi melalui bantuan sapi bakalan untuk digemukkan sebagai kompensasi dampak importasi sapi dan operasi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan, mahalnya harga daging sapi rakyat terjadi karena: biaya produksi sapi lokal sangat mahal, produksi karkasnya rendah, harga pakannya mahal. Implikasinya, daging produksi peternak rakyat kalah bersaing melawan sapi impor.

Perubahan radikal dimulai melalui pengadaan ternak dari country basemenjadi zona base, diikuti importasi bibit dan bakalan besar-besaran. Indonesia harus segera membangun pulau karantina agar dapat memfilter penyakit bawaan ternak, sehingga tidak mengganggu status Indonesia di Office International des Epizooties (OIE) yang bebas penyakit mulut dan kuku. Pengembangan sapi dilakukan dengan sistem ranch di pulau-pulau tanpa penghuni atau diintegrasikan dengan kelapa sawit dengan sistem ranch.Tujuannya, agar terjadi kawin alam dan pakannya murah sehingga pertumbuhan berat dan populasi sapinya maksimal.  Dampaknya, harga daging dan sapi hidup di dalam negeri makin kompetitif. Lebih kompetitif jika bibit dan bakalan didatangkan dari Brasil yang lebih murah.

Selanjutnya, pemerintah tidak dipermainkan kartel dan kroninya untuk memotong rantai distribusi dan pemasaran yang sangat panjang dan mahal. Penguasaan stok daging yang cukup harus dilakukan agar intervensi pasokan dan harga terukur serta dapat dilakukan kapan saja.

Sistem informasi pangan

Pemerintah harus menyelesaikan masalah daging secara komprehensif: mulai penyediaan lahan, bibit, pakan, pasca panen, pengolahan hasil serta pemasaran dalam sistem informasi pangan pokok. Data tersebut-sebaran dan jumlah penduduk, tingkat konsumsi secara spasial dan temporal yang selalu diperbarui-dalam bentuk data base. Rekontruksi model hubungan asupan (input), sistem, dan luaran (output) berdasarkan fakta empirik harus dilakukan. Hubungan tersebut memunginkan, setiap perubahan komponen input terhadap sistem dapat diprediksi output-nya. Setiap pertambahan penduduk, populasi ternak, peningkatan konsumsi daging atau pangan per kapita dapat dihitung kecukupan dan harganya menurut ruang dan waktu. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem informasi tersebut sebagai decision support system tooldalam merebut kedaulatan pangan.

Data luas tanam, umur tanaman, ternak, waktu panen, produktivitas, produksi, konsumsi pangan harus dikumpulkan. Potret dan dinamika pasokan maupun harga pangan disertai peran para pihak dalam rantai produksi dan distribusi harus dapat direkonstruksi dan dipetakan secara utuh. Penggunaan citra satelit dengan resolusi spasial dan temporal yang akurat (resolusi pixel 5 meter dengan waktu edar 2 minggu) sebagai alat untuk memotret dan memperbarui data produksi pangan merupakan komponen penting dalam menyusun sistem informasi pangan pokok.

GATOT IRIANTOPENGAMAT PERTANIAN DAN PANGAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Meredam Gejolak Harga Daging Sapi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Pembajakan Kapal di Perairan Filipina (FREGA WENAS INKIRIWANG)

Semakin menguatnya peran aktor non-negara di bidang keamanan dalam beberapa dekade terakhir menjadi tren baru dalam hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan terorisme.

Isu ini menjadi sangat mengemuka dengan kehadiran aktor non-negara, seperti Al Qaeda yang mengejutkan dunia dengan serangan terornya. Aksinya menghancurkan gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat, pada 11 September 2001, membuat dunia terperangah. Sama juga dengan maraknya aksi teror yang dilakukan Negara Islam di Irak dan Suriah yang semakin meluas pengaruhnya hingga saat ini.

Salah satu aktor non-negara lain yang juga mendapatkan perhatian dunia adalah Abu Sayyaf Group (ASG). Kelompok teroris ini disinyalir muncul sejak awal 1990-an. Mereka terlibat dalam konflik Moro dengan Pemerintah Filipina.

Bagi Indonesia, nama ASG cukup menyita perhatian, khususnya dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa kali mereka menyandera anak buah kapal (ABK) yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), meskipun pada akhirnya mereka membebaskannya setelah diadakan sejumlah proses diplomasi dan negosiasi. Namun, dalam aksi terakhirnya di Laut Sulu, mereka kembali menyandera 7 WNI ABK tug boat Charles 001 dan tongkang Robby 152 yang merupakan kapal-kapal milik PT PP Rusianto Bersaudara. Tidak tanggung-tanggung, ASG meminta tebusan hingga 20 juta ringgit.

Aksi ASG yang berulang kali menyandera kapal beserta awaknya di perairan Filipina ini cukup meresahkan. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang warganya menjadi korban. WN Kanada, John Ridsdel, dieksekusi pada April lalu. Potongan kepalanya ditinggalkan di pusat kota Jolo. Ia tidak seberuntung WN Italia, Rolando del Torchio, yang dibebaskan setelah pemerintahnya membayar tebusan sejumlah 130 juta peso. Saat ini pun masih terdapat beberapa warga negara asing lain yang masih disandera ASG, termasuk ketujuh WNI.

Berbagai skenario

Memaknai penyanderaan tersebut, ada beberapa skenario yang dapat diidentifikasi. Pertama, skenario berlatar belakang problem domestik Filipina. Inkapabilitas unsur-unsur pemerintah dalam menghadapi ASG menjadi salah satu faktornya.

Pertempuran melawan ASG di Basilan telah menewaskan 18 prajurit Filipina dan melukai 56 lainnya. Ini menjadi salah satu contoh nyata. Belum lagi proses mediasi dan resolusi konflik yang masih berjalan. Meskipun pernah mendapatkan dukungan dari AS dalam menghadapi Abu Sayyaf, upayanya menyelesaikan permasalahan belum tuntas sepenuhnya. Wajar jika kemudian ASG masih terus melakukan penyanderaan kapal-kapal beserta ABK-nya di wilayah perairan yang dekat dengan Filipina.

Skenario yang kedua, adanya kemungkinan keterlibatan pihak luar dalam mengendalikan ASG. Di beberapa wilayah konflik, sering kali kelompok-kelompok seperti ASG didanai pihak atau negara tertentu untuk mewadahi kepentingannya. Pola-pola seperti ini dikenal dalam proxy war. Campur tangan asing melalui invisible hands sangat dimungkinkan. Banyak motif yang bisa melatarbelakanginya. Salah satunya adalah untuk menciptakan citra bahwa Pemerintah Filipina tidak mampu menangani ASG.

Di samping skenario-skenario tersebut, sangat memungkinkan skenario ketiga yang melibatkan pihak swasta. Dalam konteks ini, bisnis yang terkait dengan asuransi keamanan dan properti kapal bukan tidak mungkin bekerja sama dengan Abu Sayyaf. Serupa dengan sejumlah pembajakan ataupun perompakan yang terjadi di Somalia.

Untuk pembayaran tebusan ditunjuk melalui pihak-pihak tertentu yang dipilih langsung oleh penyandera, termasuk lokasi untuk mengirimkan tebusannya. Sangat memungkinkan hal ini terjadi, apalagi jika melihat jaringan luas yang dimiliki serta rekam jejak pegawainya yang berlatar belakang pasukan khusus militer. Yang jelas, keduanya saling menguntungkan.

Skenario terakhir yang mungkin terjadi adalah rekayasa dari pemerintah setempat sebagai salah satu strategi untuk menjaga kedaulatan wilayah. Konflik Laut Tiongkok Selatan, di mana Pemerintah Filipina berseteru dengan Tiongkok yang ditandai dengan sejumlah insiden, cukup menyita perhatian di wilayah utara. Dengan adanya aksi penyanderaan yang marak dilakukan ASG di perairan Filipina selatan, yang terjadi adalah inisiatif kerja sama untuk memberantasnya.

Namun, dalam pemberantasannya Filipina tetap tidak mengizinkan kekuatan militer asing masuk ke dalam wilayah kedaulatannya sehingga operasi militer gabungan yang dilaksanakan bersama negara tetangga, seperti Indonesia dan Malaysia, hanyalah pada wilayah-wilayah yang disepakati.

Mencermati sejumlah kemungkinan skenario yang mungkin terjadi dalam penyanderaan kapal dan ABK dari Indonesia, perlu adanya strategi dan antisipasi. Harapannya, apa pun bentuk skenarionya, Indonesia bisa menyelamatkan warga negaranya sesuai dengan amanah konstitusi. Peran diplomasi pertahanan dan diplomasi militer menjadi penting, termasuk dalam merencanakan operasi gabungan guna meyakinkan keamanan di wilayah perairan yang selama ini sering menjadi sasaran ASG.

Tentunya kedua bentuk diplomasi ini merupakan bagian dari diplomasi total yang menjadi kebijakan negara. Meskipun mengedepankan diplomasi, militer Indonesia yang memang salah satu tugas pokoknya mengatasi aksi terorisme tetap harus menyiapkan diri secara optimal. Apalagi ancaman terorisme ini secara fisik berasal dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga upaya pemerintah dalam menyelamatkan tujuh WNI yang masih disandera oleh ASG dapat berjalan lancar.

FREGA WENAS INKIRIWANGDOSEN UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Pembajakan Kapal di Perairan Filipina".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Mohon Kembalikan SIM Saya//Lippo Membantah//Tanggapan Bumiputera (Surat Pembaca Kompas)

Mohon Kembalikan SIM Saya

Saya seorang sopir taksi bernama Maulana Hidayat. Saya tinggal di Villa Nusa Indah 1, RT 004 RW 004, Bojong Kulur, Gang Subur. Nomor HP 085718842717 dan e-mail hidayatmaulan@yahoo.com. Melalui surat ini saya memohon kepada pengemudi yang menyimpan SIM A saya untuk mengembalikan.

Peristiwanya berawal pada 14 Juni 2016. Di jalan tol dari Pintu Tol Cawang menuju Tol Tanjung Priok, bumper depan mobil taksi yang saya kemudikan menyenggol bumper belakang mobil Suzuki Ertiga berwarna putih.

Dengan serta-merta pengemudi Ertiga keluar dari mobil. Ia marah-marah dan tidak mau mendengarkan penjelasan maupun permintaan maaf saya. Karena sedang membawa tamu dan demi kelancaran lalu lintas, saya menuruti permintaannya menyerahkan SIM A. Setelah mendapat SIM saya, pengemudi Ertiga itu pergi begitu saja dan saya yang gugup lupa mencatat nomor polisinya.

Melalui surat ini saya bermaksud memohon maaf secara terbuka atas kejadian tersebut, sekaligus memohon kepada bapak pengemudi Ertiga untuk berkenan menghubungi dan mengembalikan SIM saya. Mobil saya tidak lecet sedikit pun, jadi saya berharap mobil Ertiga itu juga tidak apa-apa.

Semoga di bulan yang suci dan penuh berkah ini Bapak terketuk pintu hatinya. Kebaikan Bapak akan menolong anak-anak dan istri saya di rumah.

MAULANA HIDAYAT

Villa Nusa Indah 1, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Lippo Membantah

Terkait berita pembacaan dakwaan Doddy A Supeno dan Edy Nasution, Ketua Panitera PN Jakarta Pusat, (Kompas,20/6), dengan menjunjung tinggi proses hukum yang berjalan, kami sampaikan klarifikasi berikut.

PT Paramount Enterprise International (PT Paramount) tidak pernah bersangkut paut dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan afiliasi apa pun, langsung maupun tidak langsung dengan Lippo. Lippo keberatan jika ada pernyataan sebaliknya. Demikian pula usaha konsultasi PT Artha Pratama Anugerah (PT APA), tidak terkait Lippo.

Saudara Doddy keluar dari Lippo Cikarang tahun 2009, dan sejak saat itu bukan karyawan dan bukan rekanan Lippo. Ia sama sekali tidak mewakili Lippo untuk mengurus apa pun.

Lippo membantah pernah menyuruh atau meminta Saudara Doddy baik langsung maupun tak langsung melakukan apa pun untuk kepentingan Lippo.

Pemberitaan yang menyebutkan Saudara Eddy Sindoro adalah Presiden Komisaris Lippo Group juga sama sekali tidak benar. Presiden Komisaris Lippo tidak pernah dijabat Saudara Eddy Sindoro. Yang bersangkutan pernah menjadi direktur, tetapi sejak 2009 pensiun dari Lippo dan menjadi pengusaha yang tidak terkait Lippo.

Kami memohon media tidak lagi mengaitkan Lippo dengan kasus Saudara Doddy A Supeno.

DANANG KEMAYAN JATI

Director, Kelompok Lippo

CATATAN REDAKSI:

Kompas mengutip fakta yang diungkap dalam dakwaan jaksa.

Tanggapan Bumiputera

Menanggapi surat Bapak Iman Hardiantara berjudul "Menutup Asuransi" di Kompas (3/5), dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf.

Keluhan sudah diselesaikan oleh Bumiputera, yang telah bertemu dengan Bapak Iman Hardiantara dengan menjelaskan permasalahan serta membayar kekurangan klaim habis kontrak asuransi yang diajukan.

Para pemegang polis Bumiputera juga bisa menghubungi Halo Bumiputera 08001881912 (bebas pulsa) atau e-mailcustomercare@bumiputera.com.

PUSPITA PRATIWI

Kepala Departemen Komunikasi-AJB Bumiputera 1912

Tanggapan 3

Sehubungan dengan keluhan Bapak Nurul Hadi Amrullah (Kompas, 21/6) mengenai sinyal Tri, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Kami telah menindaklanjuti keluhan itu dengan mengoptimalkan jaringan. Penurunan kualitas sinyal terjadi karena letak geografis rumah Bapak Nurul menyebabkan kinerja sinyal Tri kurang maksimal. Meski demikian, saat ini sinyal Tri sudah semakin baik dan Bapak Nurul dapat menerima solusi kami.

Pelanggan bisa menghubungi di nomor 123 dari kartu Tri, nomor 089644000123 dari PSTN dan operator lain, atau akses layanan selfcare Bima Tri serta e-mail3care@three.co.id.

JULANDI GEORGE FRANSISKUS

Head Of Customer Operations, PT Hutchison 3 Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Jakarta Mulai Lengang (Kompas)

Jakarta berangsur-angsur lengang. Diperkirakan 13,6 juta penduduk dari Jakarta dan sekitarnya bergerak ke kampung halaman.

Idul Fitri bukan hanya momen sakral-religius, tetapi juga telah menjadi peristiwa kebudayaan. Saat itulah banyak warga mudik untuk bersilaturahim. Menjadi tugas kepolisian untuk tetap menjaga keamanan, termasuk rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya.

Pergerakan penduduk dalam jumlah besar terjadi dari kota-kota besar ke kampung halaman di Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun Jawa Timur. Pergerakan penduduk juga terjadi dari wilayah di luar Jawa menuju Jawa.

Pemerintah berusaha mempersiapkan arus mudik agar bisa lebih baik. Ruas tol baru dibuka meskipun belum sempurna. Moda transportasi darat, laut, dan udara telah diatur. Namun, melihat pergerakan pemudik yang besar, kemacetan di sejumlah tempat tidak terhindarkan. Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk memecah kemacetan.

Bagi pemudik, kemacetan menjadi bagian dari perjuangan mereka merayakan hari kemenangan di kampung halaman. Bermacet ria di perjalanan merupakan bagian dari perjuangan bersilaturahim dengan keluarga dan handai tolan. Kemacetan dan pengalaman di jalan menjadi bahan cerita dengan handai tolan.

Peristiwa arus mudik dan arus balik adalah momentum baik bagi pemerintah untuk hadir melayani warganya. Presiden Joko Widodo bisa memberikan layanan terbaik kepada pemudik. Polisi bisa membantu melancarkan arus lalu lintas di daerah tempat pasar tumpah dibuka.

Yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana menekan angka kecelakaan lalu lintas. Menurut data sebelumnya, angka kecelakaan paling besar terjadi pada pengendara sepeda motor. Motor sebenarnya dirancang bukan untuk moda transportasi jarak jauh.

Data dari Korps Lalu Lintas Polri menyebutkan, penyebab kecelakaan terbesar terjadi pada saat pengemudi berbelok/mendahului atau berpindah jalur sebanyak 632 kasus, sedangkan penyebab kedua adalah karena pengendara mengantuk (437 kasus). Kecelakaan terbanyak terjadi pada siang hari, pukul 09.00-12.00 (510 kasus) dan 12.00-15.00 (500 kasus). Data itu bisa menjadi bahan petugas di lapangan untuk melakukan rekayasa lalu lintas atau mencegah terjadinya kecelakaan. Khusus untuk pemudik bermotor, cara konvoi dengan kawalan diharapkan bisa mengurangi kecelakaan.

Kita berharap arus mudik 2016 bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Adanya media sosial yang bisa menginformasikan situasi lalu lintas saat itu juga bisa membantu pemudik untuk pulang ke kampung halaman.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Jakarta Mulai Lengang".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Keamanan Pangan adalah Hak Dasar (Kompas)

Setiap menjelang hari raya besar, masyarakat berhadapan bukan hanya dengan kenaikan harga bahan makanan, melainkan juga keamanannya.

Konsumsi bahan makanan biasanya meningkat pada bulan puasa dan saat Lebaran. Sayangnya, peningkatan kebutuhan itu tidak selalu diikuti ketersediaan pangan yang baik dan aman. Beberapa bahan makanan siap santap ditemukan mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, dan pewarna rhodamin B.

Temuan tersebut mengingatkan kembali pada terungkapnya produksi dan peredaran vaksin palsu. Motif mendapatkan untung cepat dan mudah melatari penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pemalsuan vaksin. Keduanya juga memiliki kesamaan pada tingginya permintaan sebagai peluang menawarkan produk di bawah standar keamanan.

Seperti kita ketahui, formalin biasa digunakan untuk membunuh kuman dan mengawetkan mayat; boraks digunakan untuk mematri logam, beracun pada semua sel hidup, dan berdampak negatif pada susunan saraf pusat, ginjal, dan hati; sedangkan rodhamin B adalah pewarna industri yang meningkatkan risiko kanker hati dan mengganggu fungsi hati.

Makanan mengandung bahan berbahaya tersebut cukup banyak yang diproduksi industri rumah tangga. Meskipun jumlah hidangan takjil berbahaya yang ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada bulan puasa tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu, masih ditemukannya bahan berbahaya pada makanan memperlihatkan perlu upaya pengawasan dan sosialisasi lebih keras lagi kepada produsen tentang bahaya tersebut.

Temuan bahan berbahaya pada bahan makanan terus berulang menjadi pemberitaan di media massa. Hal ini menunjukkan perlindungan konsumen dengan sungguh-sungguh sangat mendesak dilakukan. Apalagi, bahan berbahaya dilaporkan kerap terdapat pada makanan jajanan anak-anak.

Pengawasan khusus selama bulan puasa baik dilakukan mengingat konsumsi makanan masyarakat cenderung meningkat. Namun, pengawasan harus dilaksanakan terus tanpa henti dari waktu ke waktu secara lintas kementerian dan lembaga. Kita menginginkan pemerintah lebih serius mengawasi produksi dan peredaran boraks, formalin, rhodamin B, dan bahan berbahaya lain.

Meski demikian, pengawasan saja tidak akan cukup memberantas penggunaan bahan berbahaya pada makanan. Kita berharap pemerintah juga memberi jalan keluar, terutama bagi industri rumah tangga, dengan menyediakan bahan pengawet dan pewarna aman yang mudah didapat dan harganya terjangkau bagi masyarakat.

Masyarakat, pada bulan puasa, saat Lebaran, dan setiap waktu, memerlukan rasa aman, termasuk dalam pangan. Keamanan pangan adalah hak dasar masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah memenuhi rasa aman tersebut.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Keamanan Pangan adalah Hak Dasar".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.