Bidvertiser

Kamis, 15 November 2018

ARTIKEL OPINI: Pendidikan Keagamaan (DONI KOESOEMA A)

Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidik- an Keagamaan begitu tersiar ke publik lang- sung menuai pro dan kontra. RUU ini terkesan dipaksakan. Ada apa di balik RUU ini?

Urgensi sebuah UU bisa dilihat dari bagian pertimbangannya. Pertama, RUU ini dibuat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia warga negara melalui pendidikan keagamaan dan penyelenggaraan pesantren. Kedua, RUU ini berasumsi bahwa selama ini masih ada ketimpangan pada aspek pembiayaan, dukungan sarana dan prasarana, sumber daya manusia bermutu, serta kurangnya keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan.  Ketiga, pengelolaan pesantren dan pendidikan keagamaan belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta pengaturan hukumnya belum komprehensif.

Intervensi negara

Dari dasar pertimbangan ini jelas bahwa RUU ini memiliki visi sangat spiritual, yaitu membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Bahwa negara mendorong warga negaranya untuk menjadi warga negara yang memiliki kerohanian kuat, beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia jelas sebuah keharusan. Namun, ketika negara mulai mengatur bagaimana cara-cara warga negara menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, menentukan apa yang harus dipelajari agar individu menjadi pemimpin dan pemuka agama, di sini mulai muncul masalah. Sejauh mana kewenangan negara dalam mencampuri urusan individual personal keimanan dan ketakwaan warga negaranya, dan kewenangan yang menjadi urusan lembaga agama?

Mengingat peranan pesantren dan pendidikan keagamaan sangat penting, dan diakui bahwa dalam sejarah pesantren telah berjasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka pengaturan tentang pesantren sebaiknya mengatur tentang penyelenggaraannya sebagai organisasi atau lembaga, bukan masuk pada detail tentang berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari para santri. Demikian juga berlaku bagi peserta didik dalam pendidikan keagamaan yang menjadi kewenangan lembaga agama.

Dalam konteks keindonesiaan terkini, di mana ancaman radikalisme begitu tinggi, dan dalam beberapa penelitian ancaman ini masuk melalui pesantren ataupun pendidikan keagamaan, sebaiknya RUU ini mengikat para pelaku dan lembaga pendidikan pada keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan diri pada Pancasila.

Sayangnya, dalam RUU ini, kata Pancasila hanya disebut sekali. Ini pun hanya terdapat di bagian penjelasan, terutama pada penjelasan umum, ketika menjelaskan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam membina penyelenggaraan pendidikan keagamaan saja, tidak termasuk pesantren.

Dalam asas-asas yang dipakai untuk menyelenggarakan pesantren dan pendidikan keagamaan, salah satunya disebutkan tentang asas kebangsaan (Pasal 2 Butir b). Namun, dalam penjelasan tentang asas kebangsaan ini, tidak dijelaskan secara eksplisit maksudnya dalam konteks keindonesiaan. Dalam butir penjelasan pada pasal ini hanya dijelaskan bahwa "penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta Tanah Air dan bela negara". Penjelasan pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan cinta tanah Indonesia, dan bela negara Indonesia.

Pada pertimbangan kedua, persoalannya lebih jelas dipahami. Visi RUU ini sangat material, yaitu akan berakibat negara wajib mengeluarkan anggaran untuk penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan. Keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan dalam pembiayaan dirasakan kurang.

Konsekuensi anggaran

Pertimbangan pada butir kedua memiliki konsekuensi anggaran pendidikan yang tak sedikit. Menurut RUU ini, negara wajib mengeluarkan anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan. Konsekuensi ini perlu dipertimbangkan secara lebih serius mengingat anggaran pendidikan kita terbatas. Jika RUU ini lolos, porsi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN tetap, tetapi pos untuk pembagian anggaran pendidikan jadi bertambah. Karena itu, pasti akan ada pengurangan pada postur anggaran pendidikan di tempat lain.

Pengakuan penyelenggaraan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang sejajar dengan pendidikan formal lain akan berkonsekuensi para santri dan peserta didik pendidikan keagamaan yang ikut dalam pendidikan formal akan memperoleh bantuan operasional sekolah (BOS), para guru dan tenaga pendidikan di pesantren bisa memperoleh tunjangan sertifikasi, serta perlunya pengeluaran anggaran pendidikan untuk tersedianya sarana dan prasarana pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Sebagai simulasi, apabila untuk santri saja kita asumsikan jumlahnya sekitar 4 juta orang, dan mereka mendapatkan dana BOS sebesar Rp 1 juta per tahun, maka harga RUU ini Rp 4 triliun untuk penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan. Ini belum termasuk pembiayaan lain. Konsekuensi RUU ini dari sisi anggaran berat karena akan memengaruhi peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

Tentu kita senang bahwa para santri secara khusus memperoleh dukungan pembiayaan dari negara agar dapat berkembang. Demikian juga para santri, guru agama, dan katekis, yang selama ini hanya memperoleh honor dari lembaga keagamaan, yang sering kali ala kadarnya saja, sekarang bisa memiliki potensi memperoleh honor dan tunjangan sertifikasi dari negara. Namun, konsekuensi dari sisi pengeluaran anggaran pendidikan perlu dipertimbangkan secara serius.

Dengan RUU ini, negara mengeluarkan anggaran besar untuk mengelola penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan. Namun, pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada negara untuk membina dan mengembangkan pesantren dan pendidikan keagamaan sangat kecil, bahkan tidak dibahas secara rinci.

Negara memiliki kepentingan bahwa penyelenggaraan pesantren memiliki visi rahmatan lil alamin, dididik para kiai dan guru agama yang kuat semangat nasionalisme, dan pendidikan keagamaan yang dikelola melahirkan peserta didik yang cinta Indonesia. Sayangnya, beberapa kewenangan untuk pembinaan pesantren dan pendidikan keagamaan ini tidak secara jelas dijabarkan dalam pasal-pasal RUU. Jadi, biaya besar tidak disertai kewenangan efektif negara dalam memastikan penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan tidak bertentangan dengan ideologi bangsa.

Tidak sinkron

Pada butir pertimbangan ketiga, terkait dengan sinkronisasi hukum yang mengatur penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan, terdapat potensi tumpang tindih dan tidak sinkron terkait konsep pendidikan keagamaan.

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah secara khusus mengatur tentang pendidikan keagamaan. Dalam UU ini disebutkan, pesantren termasuk dalam kelompok pendidikan keagamaan. Pada Pasal 30 Ayat 4 dinyatakan bahwa "pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis". Lebih lanjut, tentang pendidikan keagamaan ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Tak ada amanat membuat UU terkait pesantren.

Namun, dalam RUU ini, pesantren dianggap bukan sebagai bentuk pendidikan keagamaan. Padahal, dari definisi yang diberikan tentang pendidikan keagamaan, pesantren seharusnya masuk dalam definisi pendidikan keagamaan. Jika per definisi sebenarnya pesantren adalah salah satu bentuk pendidikan keagamaan, mengapa nama RUU ini adalah tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, bukankah akan lebih baik disebut RUU Pendidikan Keagamaan di mana tentang pesantren juga diatur di dalamnya?

UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk di dalamnya pesantren, diatur dalam PP, bukan diatur dalam UU. Karena itu, RUU ini menjadi tumpang tindih dengan konsep pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas.  Konsep pendidikan keagamaan yang diacu pada RUU ini memiliki perbedaan dengan konsep pendidikan keagamaan dalam UU Sisdiknas. Apabila dalam UU Sisdiknas konsep pendidikan keagamaan adalah pendidikan umum plus berciri keagamaan, seperti madrasah, dan sekolah lain sejenis, dalam RUU ini pendidikan keagamaan dipahami sebagai pendidikan keagamaan plus beberapa mata pelajaran nasional (kurikulum nasional sekadar sebagai tambahan).

Namun, secara legal, ijazah yang diperoleh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang dikelola pesantren dan pendidikan keagamaan dianggap setara dengan pendidikan umum meski isi kurikulumnya sangat berbeda. Dua konsep ini sangat berbeda, kualifikasi dan kompetensinya pun sangat berbeda sehingga tak bisa disamakan. Persoalan tentang keterkaitan RUU ini dengan Pancasila, konsekuensi anggaran, intervensi negara pada urusan lembaga pendidikan, dan rancunya konsep pendidikan keagamaan dalam konstelasi UU yang sudah ada, kiranya perlu dapat perhatian serius dari anggota dewan dan masyarakat Indonesia.

Membentuk karakter warga negara yang beriman, bertakwa, dan bermoral penting. Namun, negara perlu memahami keterbatasannya saat mengurusi hak individu warga negara dalam mengembangkan iman dan ketakwaannya, dan terutama negara perlu menghargai peranan lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan keagamaan.

Doni Koesoema A Pemerhati Pendidikan dan Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong

Kompas, 15 November 2018
#pendidikankeagamaan 
#opinikompas 
#kompascetak
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Mengarusutamakan Pemerataan (I BASIS SUSILO)

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan rumah susun di Kompleks Rumah Susun Daan Mogot, Jakarta, Senin (5/11/2018). Selain untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal di perkotaan, saat ini rumah susun atau hunian vertikal merupakan bagian pemerataan pembangunan. 

Mendekati tahun politik 2019, tampak ada gejala penguatan pengarusutamaan pemerataan atau keadilan sosial. Lima kabar berikut menunjukkan gejala itu.

Pertama, di depan para kader Nasdem (2/9/2018), KH Ma'ruf Amin mengaku satu dari dua alasan bersedia jadi cawapres adalah membantu Jokowi mewujudkan pemerataan. Kedua, tagline pasangan Prabowo-Sandi untuk Pilpres 2019 adalah "Bersama Parbowo-Sandi Indonesia Adil Makmur". Ketiga, pada HUT ke-50 (25/9/2018), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan penghargaan Tokoh Pemerataan Pembangunan kepada Presiden Jokowi.

Keempat, di HUT ke-20, (15/9/18), FMKI Jawa Tengah menggelar seminar di Semarang bertajuk "Implementasi Sila V Pancasila: Realita dan Tantangannya". Kelima, saat dilantik jadi anggota Dewan Pengarah UKP-PIP tahun lalu (7/6/2017), tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif merasa tertantang untuk menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila ke seluruh masyarakat, terutama yang terkandung dalam sila ke-5.

Pengarusutamaan pemerataan bukan tidak ada sebelumnya. Beberapa produk legislasi dan  instrumen pemerataan pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, pertanahan sudah ada sebelumnya. Beberapa contohnya, ketentuan 20 persen anggaran negara untuk pendidikan, dibangunnya puskesmas di mana-mana di era Orde Baru, UU Dana Desa, BPJS, Kartu Sehat, Kartu Pintar, beasiswa Bidikmisi, penyerahan sertifikat tanah, dan pembangunan infrastruktur di sudut-sudut negeri kita. Akibatnya, pada empat tahun terakhir indeks gini kita cukup membaik dari di atas 0,4 pada 2014 menjadi di bawah 0,4 saat ini.

Pengarusutamaan pemerataan itu pasti disambut hangat oleh rakyat karena dua sebab. Pertama, soal pemerataan dan keadilan sosial—sebagai nilai yang harus diperjuangkan—sudah terpatri dalam konstitusi kita. Kita hafal, ada lima tujuan dasar kita mendirikan negara: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari lima tujuan itu, adil yang paling susah dilaksanakan dan diperjuangkan, dan belum sungguh- sungguh kita wujudkan. Empat tujuan lain relatif bisa kita capai.

Kedua, soal pemerataan dan keadilan sosial terus-menerus penting karena baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal terdapat kecenderungan menuju ke kesenjangan, yang makin lama makin lebar. Tak hanya di negara- negara berkembang, juga di negara maju. Upaya pemerataan pada dasarnya lebih pada soal politik, tidak semata-mata soal ekonomi. Sebab, dengan politik ekonomi, ketimpangan bisa dijinakkan.

Makin senjang

Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi karena kemajuan teknologi, globalisasi, dan reformasi berorientasi pasar hampir selalu disertai peningkatan kesenjangan. Beberapa ahli meyakini gejala peningkatan kesenjangan itu.

Dalam Inequality in Asia and Pacific (2014), Ravi Kanbur dkk membuktikan pertumbuhan ekonomi terjadi di Asia dan Pasifik, tetapi pertumbuhan itu juga menyebabkan peningkatan ketimpangan. Kendati China, India, dan Indonesia menikmati pertumbuhan di atas rata-rata, kesenjangannya melebar.

Padahal, seperti dinyatakan Wilkinson dan Pickett dalam The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone (2010), ketidakadilan—bukan kemiskinan—yang lebih menimbulkan problem-problem sosial-ekonomi-politik. Di antara negara-negara maju, diukur dengan perbandingan 20 persen terkaya dan 20 persen termiskin, ditemukan lima negara terbaik: Jepang, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Sementara lima negara terjelek pemerataannya adalah Singapura, AS, Portugal, Inggris, dan Australia.

Di AS, menurut Stiglitz, The Price of Inequality (2012), ketidakmerataan cenderung membesar karena sistem ekonomi dan sistem politik gagal membendung kerakusan kelompok kecil dalam masyarakat, bahkan malah memfasilitasi proses ke kesenjangan itu. Wajar jika di Amerika Serikat muncul gerakan Occupy Wall Street oleh 99 persen melawan kelompok 1 persen. Sistem politik dan ekonomi di AS tidak mampu menjinakkan gejala kerakusan, justru makin memperlebar jurang ketimpangan.

Kecenderungan kesenjangan secara global ditunjukkan Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century (2013), bahwa kepemilikan modal cenderung makin lama makin terakumulasi secara tidak proporsional. Untuk menghentikan akumulasi kepemilikan modal itu, Piketty menyarankan kebijakan pajak progresif yang tegas, kuat, dan bersifat global.

Namun, selalu ada perkecualian. Seperti ditulis Wilkinson dan Pickett, beberapa negara bisa berhasil mencegah kecenderungan kesenjangan itu karena politik ekonomi dan komitmen sungguh-sungguh mewujudkan negara kesejahteraan (welfare states).

Cara Indonesia

Mengingat soal pemerataan adalah soal politik kita, dan mengatasi kesenjangan adalah strategis bagi negara-bangsa kita, kita mesti serius dan
sungguh-sungguh mempertimbangkan beberapa hal dalam pengarusutamaan persamaan ini.

Pertama, tekad pengarusutamaan pemerataan harus diperkokoh dengan kebijakan dan aturan yang kuat. Semakin tinggi tingkat keputusannya, makin kuat kebijakan dan aturan itu menggerakkan sumber daya untuk mewujudkannya. Pemerataan sudah kuat di konstitusi kita, maka diperlukan produk legislatif di bawahnya, seperti UU dan keppres. Mereka yang ada di kotak kebijakan, terutama di legislatif dan eksekutif, mesti lebih sungguh- sungguh berkomitmen mengarusutamakan pemerataan ini.

Kedua, kita mesti terus-menerus menjadikan pemerataan dan negara kesejahteraan sebagai wacana utama dan dominan. Dalam wacana itu, kita mesti lebih terbiasa mengenali tolok-tolok ukur keberhasilan pembangunan yang beraspek pemerataan. Misalnya, indeks gini, indeks Robinhood, indeks Palma, dan lain-lain. Dengan indikator-indikator itu, kita menilai keberhasilan pembangunan dari adanya gerak menuju ke pemerataan. Jika digunakan indeks gini, pembangunan berhasil apabila dari tahun ke tahun indeks gini bergerak turun, dan pembangunan gagal apabila bergerak naik.

Ketiga, kita mesti lebih aktif belajar dari negara lain yang punya praktik-praktik terbaik dalam pemerataan ekonomi. Misalnya, tidak lagi mesti ke AS atau Australia atau Inggris, tetapi ke negara-negara yang layak dijuluki negara sejahtera, seperti Jepang dan negara-negara Skandinavia.

Untuk informasi, pada Agustus 1925, Bung Hatta bersama Bung Samsi sengaja studi banding beberapa minggu ke Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kemudian pada 4 Februari 1929, Hatta menulis surat kepada Bung Karno, meminta Bung Karno datang ke Belanda. "Gunakan saja alasan bahwa keberangkatan itu untuk studi tentang Serikat Buruh dan Koperasi," tulis Hatta.

Keempat, menjadikan pengarusutamaan pemerataan menjadi strategic culture kita. Budayawan dan ahli seni mesti lebih giat dan aktif menggelorakan nilai-nilai keadilan sosial dan pemerataan ini. Menghidupkan lagi pemerataan ini tentu tak terlalu sulit karena semangat keadilan dan gotong royong sudah kuat di alam pikir masyarakat kita pada umumnya. Semangatnya adalah menjadikan pemerataan sebagai ideopraksis, ideologi yang dipraktikkan atau ideologi yang hidup (living ideology).

Kelima, setelah belajar dari mana-mana, kita mesti menggunakan kecerdasan kita untuk memilih dan memutuskan cara kita sendiri, yaitu cara Indonesia, dalam mengatasi persoalan kesenjangan. Sebagai contoh, KH Ma'ruf Amin bersikap bahwa pemerataan tidak memperlemah yang sudah kuat, tetapi melindungi dan memperkuat yang lemah. Yang kuat dan yang lemah tidak saling konfrontasi dan saling menghancurkan, tetapi saling bantu. Itulah cara Indonesia (Indonesian way), moderasi yang didasari nilai gotong royong.

I Basis Susilo Dosen FISIP Unair dan Analis Senior Stratagem-Indonesia

Kompas, 15 November 2018
#
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Melanjutkan Kecerahan (IWAN PRANOTO)

Satu pemikiran menyebar menulari dan mengimbuhi pemikiran manusia lain. Maka, wajarlah pemikiran yang mendasari pembangunan gagasan kebangsaan di dalam negeri di awal abad ke-20 tidak terlepas dari kebangkitan budaya bernalar dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia kala itu.

Ada anggapan bahwa Keputusan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda itu, tidak sebesar Enlightenment atau Pencerahan di Eropa. Alasannya, Sumpah Pemuda dianggap tidak berdampak seluas pencerahan ke pemikiran manusia.

Anggapan ini kurang tepat. Pertama, Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan sebuah kebangkitan pemikiran yang telah menyadarkan masyarakat di Garis Khatulistiwa ini atas keanggotaannya dalam sebuah bangsa yang diimajinasikan. Berkat Sumpah Pemuda itu, kumpulan manusia ini dapat menjawab pertanyaan esensial, "Where do I belong?" Lebih dalam lagi, saat gagasan bangsa Indonesia dicanangkan, saat itu pula Indonesia memiliki bangsa walau belum memiliki negara. Sangat luar biasa jika hari ini kita sanggup berembuk dan bernalar bersama sampai menyepakati rumusan kebangsaan sedewasa dan secerdas Sumpah Pemuda.

Kedua, dan ini yang lebih hakiki: peradaban di dunia hanya satu (Harari, 2018). Dengan demikian, pencerahan atau kemajuan pemikiran di satu masyarakat juga merupakan kemajuan peradaban umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, wajar dan sudah seharusnya jika satu masyarakat memijak pada pemikiran yang telah dibentangkan masyarakat lain.

Sebuah bangsa tak dapat dinilai rendah hanya karena melandaskan bangunan kebangsaannya pada pemikiran yang terimbas pemikiran bangsa lain. Selain pemikiran murni mutlak hasil sendiri itu mustahil, manusia memang sudah selayaknya membuka akal dan berpijak pada karya pemikiran pendahulu dari bangsa mana saja.

Sebaliknya, tidak masuk akal jika setiap bangsa dituntut reinventing the wheel atau menciptakan ulang roda. Justru seharusnya menggunakan temuan roda sebelumnya oleh bangsa lain untuk kemudian menciptakan sepeda, mobil, dan robot. Revolusi pertanian, revolusi sains, revolusi industri, dan tentunya revolusi pemikiran merupakan bagian terpadu dari peradaban manusia.

Oleh karena itu, Pencerahan di Benua Eropa merupakan bagian tak terpisahkan dari peradaban seluruh umat manusia. Pemikiran satu manusia di satu tempat merupakan kemajuan dan berkat bagi seluruh umat manusia di mana pun. Tidak ada tembok cukup tebal, terbuat dari ras, keyakinan, atau geografi, yang mampu menyegregasi pemikiran manusia. Relevan di sini dikutip sebuah metafora populer yang disampaikan ulang oleh fisikawan Newton pada 1675, "Jika saya dapat memandang lebih jauh, ini dimungkinkan karena (saya) memijak pada pundak para raksasa."

Metafora yang aslinya dari filsuf Bernard dari Chartres (Perancis) pada abad ke-12 itu mengingatkan bahwa manusia dapat melihat lebih jauh dan mengetahui lebih banyak hari ini belum tentu karena penglihatannya lebih tajam atau akalnya lebih tinggi daripada pendahulunya. Namun, ini karena pemikirannya terangkat ke posisi lebih tinggi berkat  tumpukan pengetahuan karya para pendahulu. Satu langkah kemajuan, sekecil apa pun, jika diimbuhkan pada pemikiran umat manusia sebelumnya akan bermakna besar bagi seluruh peradaban umat manusia. Maka, pengimbuh pengetahuan berjasa sama besar dengan pencetus awal. Semua bangsa berdiri sama tinggi dan memiliki tanggung jawab sama besar dalam merawat peradaban.

Sejak dahulu, apalagi sekarang, setiap manusia perlu menyadari bahwa dirinya merupakan warga masyarakat, warga negara, sekaligus warga dunia. Oleh karena itu, bukan tempatnya untuk mengompetisikan atau mempertandingkan antara Pencerahan dan Sumpah Pemuda. Lebih tepat jika kesadaran kebangkitan berbangsa, secara umum, di Benua Asia dan Afrika kala itu dipandang sebagai sebuah episode dalam kisah peradaban umat manusia. Bernalar ialah sebuah upaya bersama umat manusia menerangi jalan peradabannya.

Identitas

Sebuah musik tidak melibatkan bunyi semata, tetapi juga memfungsikan kesenyapan. Pesan berbunyi digaungkan dan diharmoniskan dengan pesan nir-bunyi. Keduanya saling melengkapi. Demikian pula dalam setiap tulisan: selalu ada pesan tak tertulis yang tak kalah penting hendak disampaikan. Bagaimana dengan Sumpah Pemuda?

Sembilan puluh tahun lalu, para pelajar itu bertemu, berdebat, sampai bersepakat menuliskan gagasan sebuah bangsa modern. Dan, melalui keputusan Sumpah Pemuda itu, tiga identitas keindonesiaan yang dirumuskan bukan yang lahiriah. Tiga identitas itu bukan sesuatu yang disematkan dan disandang individu saat lahir, tetapi identitas yang dirangkul siapa saja dengan kesadaran. Penggagas bangsa ini telah mengimajinasikan identitas keindonesiaan yang cair.

Sementara di sisi lain, identitas lahiriah yang sifatnya kaku seperti suku, ras, dan keyakinan justru absen dalam tiga butir tadi. Boleh jadi ini pesan nir-bunyinya bahwa keindonesiaan yang digagas saat itu dan diangankan mengakar ke masa depan mendasarkan pada identitas cair, bukan identitas lahiriah. Memang, identitas lahiriah dan perbedaannya tidak juga untuk dinihilkan, tetapi untuk diakui dan dirayakan. Namun, tentu bukan juga angan-angan para pendiri bangsa untuk membesar-besarkan identitas lahiriah sampai mengeraskan perkutuban yang memecah kebersatuan masyarakat.

Pada kongres tanggal 28 Oktober 1928 itu, lagu "Indonesia Raya" pertama kali dikumandangkan. Lagu dengan tiga stanza, kebangsaan, geografi, dan kejiwaan, juga semakin menyahihkan imajinasi bangsa berdasar identitas cair. Namun, dalam perjalanan 90 tahun ini, teladan kepiawaian bernalar serta kedewasaan berbangsa para pendiri bangsa kenyataannya kerap kalah dan tersisihkan.

Perlu melambat

Sejarah mencatat, masyarakat Jerman yang kuat budaya bernalarnya sampai melahirkan Immanuel Kant, Albert Einstein, dan pemikir besar lain, tetapi juga mengangkat Adolf Hitler secara demokratis sebagai pemimpin tertingginya. Bahkan, belum lama ini, dalam referendum Brexit, masyarakat Inggris dapat membuat keputusan drastis keluar dari Uni Eropa dalam waktu relatif singkat.

Muncul keraguan bahwa keputusan kenegaraan melalui pemungutan suara atau penentuan pendapat seperti di atas telah melalui telaah nalar yang saksama. Dapat jadi impulsi lebih berperan ketimbang nalar dalam pemungutan suara atau penentuan pendapat seperti di atas.

Jadi, guna meningkatkan peran nalar, sudah pasti dibutuhkan peningkatan kecakapan bernalar warga. Terkait hal ini, pendidikan masih yang paling berperan strategis meningkatkan kecakapan bernalar. Namun, dalam buku Enlightenment 2.0 (Heath, 2014), Joseph Heath menawarkan siasat berbeda. Berikut ini argumennya.

Nalar seperti perkakas pilihan terakhir manusia dalam menghadapi suatu masalah. Manusia lebih sering menggunakan impulsi dan intuisi dahulu, baru jika gagal akan dikeluarkan perkakas nalarnya. Sementara nalar sendiri baru berfungsi sungguh-sungguh saat manusia dipaksa untuk mengaktifkannya. Artinya, saat mengikuti pemungutan suara atau penentuan pendapat, masyarakat belum tentu telah mengaktifkan nalarnya. Demikian pula saat menetapkan undang-undang, manusia dapat mendasarkan pilihannya pada dorongan membenarkan keyakinan sendiri atau memuaskan kelompok semata, bukan nalar.

Padahal, agar demokrasi modern dapat berfungsi, nalar merupakan prasyarat. Bahkan, setiap warga perlu diasumsikan dapat bernalar agar "suara satu pakar politik, misalnya, sama nilainya dengan satu orang biasa", baru masuk akal. Demikian juga, "suara rakyat merupakan suara Tuhan", baru masuk akal saat tiap warga mampu bernalar aktif. Jika asumsi tadi tidak dijamin, cara negara menetapkan keputusan penting melalui pemungutan suara atau pengumpulan pendapat berisiko besar.

Sejalan dengan itu, pada negara yang sistem kenegaraannya "efisien", tahapan pembuatan, pengusulan, sampai pengesahan konstitusi berjalan begitu cepat. Ini mengakibatkan sebenarnya nalar tidak selalu sempat mengunyah rancangan konstitusi dengan saksama.

Sebaliknya, pada sistem kenegaraan yang redundant atau bertumpang tindih, pengambilan keputusan untuk menetapkan dan mengubah konstitusi membutuhkan tahapan panjang sekaligus waktu lama.

Membatasi ketergesa-gesaan

Mungkin melawan intuisi, bahwa sistem negara yang lamban kadang justru menguntungkan, karena dengan proses yang panjang dan agak berbelit justru mendukung nalar yang memang butuh waktu. Dampak baiknya, keputusan penting akan melalui proses bernalar yang memadai dan telaah yang mendalam.

Situasi ini memang dilematis. Sementara kehidupan hari ini memuja kecepatan, nalar membutuhkan kelambatan. Sebaliknya, ketergesa-gesaan berisiko menghasilkan penetapan keputusan atau konstitusi yang kadang melawan nalar sampai bertentangan dengan gagasan kebangsaan. Dapat terjadi, khususnya, disahkan sebuah aturan yang justru menyokong pengelompokan dan pengucilan masyarakat berdasar identitas lahiriah.

Bahkan, pada beberapa institusi pendidikan yang seharusnya senantiasa menjuarakan identitas cair yang luwes seperti di Sumpah Pemuda, mungkin tanpa disadari, pengelompokan pelajar berdasar keyakinan justru yang dikedepankan. Padahal, seharusnya sudah jelas, pengelompokan dan pengucilan berdasar identitas lahiriah merupakan bahan bakar beroktan tinggi bagi mesin politik tribalisme.

Perkutuban politik di beberapa negara hari ini juga sudah dirasa membahayakan kebangsaannya. Bahkan, sampai muncul keengganan berhubungan dan tinggal berdekatan dengan yang punya pilihan politik berbeda (Chua, 2018). Nalar mulai tersisihkan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, guna menuju ke suatu dunia yang lebih waras, Heath mengusulkan untuk menambahkan waktu dalam penetapan hal-hal yang penting dan sifatnya prinsip. Ini akan membesarkan kesempatan nalar untuk berperan dalam kegiatan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan memanfaatkan waktu untuk bernalar dan membatasi ketergesa-gesaan, keberlanjutan kecerahan nalar yang diteladankan pendiri bangsa 90 tahun silam dapat diwujudkan.

Iwan Pranoto Guru Besar Matematika ITB

Kompas, 15 November 2018
#opinikompas 
#artikelopini
#
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Telantar di Rumah Sakit//Tanggapan AirAsia//Tanggapan AIA//Tanggapan Mayora//Kena Proyek Tol (Surat Pembaca Kompas)


Telantar di Rumah Sakit

BPJS mengeluarkan peraturan baru: pasien tak boleh minta rujukan ke rumah sakit yang diinginkan, harus ke tipe C atau D.

Gara-gara prosedur baru ini, tante saya (80) yang penderita sirosis dan gangguan ginjal akut telantar. Ia seharusnya kontrol ke RS Siloam Kebon Jeruk, tipe A. Namun, oleh klinik BPJS dirujuk ke RS Mitra Keluarga Kalideres, tipe C. Pergilah ia ke sana.

Ternyata prosesnya, dari daftar sampai selesai bertemu dokter, sampai 10 jam. Itu pun sia-sia karena dokter di RS Mitra Keluarga tak bisa melakukan tindakan apa pun, kecuali merujuk lagi ke RS Siloam, dokter yang sama. Mengapa? Sebab, semua data medis ada di RS Siloam.

Mohon BPJS merevisi prosedur ini. Pasien penderita penyakit serius sebaiknya diizinkan kembali ke rumah sakit dan dokter semula. Tolong dipikirkan, pasien yang sudah sangat sepuh harus pergi ke rumah sakit yang lebih jauh dari tempat tinggalnya, Sungguh merepotkan.

Widiawati S
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat

Tanggapan AirAsia

Menanggapi Saudara Marcell A Mulyana berjudul "Penerbangan Batal" terbit di Kompas (5/11/2018), kami mohon maaf atas masalah yang dialami.

Kami telah menghubungi penumpang yang bersangkutan dan telah membantu proses pembatalan tiket AirAsia dengan kode booking OLIZUV.

Dana telah dikirimkan ke rekening yang bersangkutan pada 24 Oktober 2018. Terima kasih untuk terbang dengan AirAsia.

Baskoro Adiwiyono
Head of CommunicationsAirAsia Indonesia


Tanggapan AIA

Terkait keluhan Ibu Berliana Elisabeth di Kompas (1/11/2018) dengan judul "Data Tertukar", kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Kami telah menghubungi Ibu Berliana untuk menyampaikan bahwa kami telah memperbarui data agar sesuai dengan data terbaru Ibu Berliana.

Untuk informasi lebih lanjut, sila menghubungi customer care kami di nomor 1500-980 pada Senin-Sabtu pukul 08.00- 20.00, faks (021) 5421-8699, atau e-mail: id.customer@ aia.com.

Lim Chet Ming
Chief Marketing Officer
PT AIA Financial (AIA)

Tanggapan Mayora

Terima kasih kepada Bapak Dimyati atas informasinya melalui harian Kompas (3/11/2018) berjudul "Promosi Berhadiah".

Kami turut prihatin dengan kerugian yang dialami akibat ulah oknum yang mengatasnamakan PT Mayora Indah Tbk.

Kami sampaikan bahwa saat ini tidak ada promosi dengan memberikan kupon berhadiah apa pun. Kami juga tidak pernah memungut biaya apa pun, termasuk pajak atas hadiah untuk pemenang program promosi yang pernah kami adakan.

Jika masih ada yang menemukan program kupon berhadiah pada produk-produk PT Mayora lndah Tbk, mohon dapat diklarifikasi melalui customer service kami di nomor 021- 80637700, 0800-17-8888, Senin-Jumat 08.00-17.00. Bisa juga dikirim ke e-mail kami consumer@mayora.co.id dan ke website kami di www.mayora.com.

Yudianto
Customer Service Mayora Group

Kena Proyek Tol

Saya pemilik tanah di Kampung Cimatis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, seluas 500 m2 (SHM 6915) dan seluas 637 m2 (SHGB No 25). Kedua kavling itu terkena proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.

Pada 14 Mei 2018, saya membaca di harian Kompas bahwa pembebasan lahan proyek dipercepat sesuai Instruksi Presiden Nomor 58 Tahun 2017.

Saya sudah setahun menunggu realisasi pembebasan lahan. Seluruh instansi terkait sudah saya hubungi, mulai dari Dirjen Pengadaan Tanah, Dirjen Bina Marga, sampai Ketua Badan Pengatur Jalan Tol. Bahkan, Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi mengundang saya dan mengatakan dalam proses.

Kavling dinyatakan tidak bermasalah dan terisolasi, tetapi tak ada penyelesaian. Padahal, tanah sekitarnya yang terkena proyek yang sama sudah diselesaikan sejak 2017.

Mohon perhatian pihak berwenang karena kavling saya sudah dibeton dan dipagar oleh kontraktor, PT Waskita Karya.

Adlianof
Jalan Pertamina Raya, Pondok Ranji,

Tangerang Selatan

Kompas, 15 November 2018
#suratpembacakompas 
#kompascetak
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: ASEAN dan Laut China Selatan (Kompas)

AFP/JEWEL SAMAD

(DARI KIRI KE KANAN) PM Malaysia Mahathir Mohamad, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan-O-Cha, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden Indonesia' Joko Widodo dan PM Laos Thongloun Sisoulith berfoto bersama dalam acara pembukaan KTT ke-33 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Singapura, Selasa (13/11/2018)

Bersamaan dengan kebangkitan China, isu Laut China Selatan terus memanas setelah Beijing kian aktif mewujudkan klaimnya atas perairan tersebut.

Pulau-pulau telah dibangun China di area Laut China Selatan yang masih dalam sengketa. Infrastruktur didirikan sehingga pulau-pulau itu dapat berfungsi sebagai pangkalan. Padahal, klaim China atas Laut China Selatan masih bertumpang tindih dengan klaim dari sejumlah pihak. Ada empat negara ASEAN yang bersengketa dengan China terkait klaim tersebut, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Langkah Filipina membawa sengketa wilayah di Laut China Selatan ke Pengadilan Tetap Arbitrase tidak mengubah situasi. Beijing menolak langkah Pemerintah Filipina yang membawa masalah itu ke dunia internasional. Putusan pengadilan yang memenangkan Filipina tidak dianggap China.

Dalam situasi tumpang tindih klaim itulah, ASEAN dan China sepakat menyusun tata perilaku agar perbedaan pendapat atau sengketa tak sampai berujung pada kekerasan. Ada rambu-rambu yang disepakati kedua belah pihak dalam berperilaku meskipun terdapat ketidaksepakatan di antara mereka.

Gagasan menyusun tata berperilaku muncul pada 2002. Baru 15 tahun kemudian atau pada 2017, kerangka tata berperilaku disepakati. Beberapa bulan lalu, ASEAN dan China menyepakati naskah tunggal tata berperilaku (COC) yang akan dipakai dalam pembahasan bersama. Seperti dikutip harian ini, Rabu (14/11/2018), Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares menyebut, sebelum naskah tunggal disepakati, semua negara memiliki dokumen masing-masing tentang COC. Artinya, setiap negara yang terlibat memiliki posisi sendiri-sendiri dalam membahas COC. Namun, dengan satu dokumen, para pihak telah mencapai posisi prinsip yang sama. Sebuah kemajuan penting

Saat pulau-pulau buatan yang dibangun China di Laut China Selatan sudah jadi dan infrastruktur di atasnya siap beroperasi, ASEAN dan China berkomitmen merampungkan negosiasi naskah tunggal COC. PM China Li Keqiang, di perhelatan KTT ASEAN di Singapura, menargetkan pembahasan rampung dalam tempo tiga tahun. Li menegaskan pula negaranya tak akan melakukan "hegemoni atau ekspansi" selama tiga tahun itu.

Sikap mengedepankan dialog itu perlu disambut gembira karena memberi isyarat positif bagi pengurangan ketegangan di Laut China Selatan. Selama ini, perairan itu berkali-kali menyaksikan ketegangan antara kapal militer Amerika Serikat dan China. Beijing mengecam kehadiran kapal atau pesawat AS di dekat pulau yang diklaimnya, sementara Washington menyebut hal itu sebagai upaya memastikan kebebasan navigasi di perairan internasional.

ASEAN yang juga pemangku kepentingan krusial di Laut China Selatan bisa memberi kontribusi yang berarti bagi keamanan dan kemakmuran di Laut China Selatan. Maka, kerja sama yang adil dan saling menguntungkan harus selalu didorong ASEAN dalam relasinya dengan China yang mengklaim kawasan Laut China Selatan sebagai wilayah teritorialnya.

Kompas, 15 November 2018
#tajukrencanakompas 
#‎ASEAN

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.