Kamis, 30 Juli 2015

Menolak Hotel di Dusun//Jakarta Patut Contoh Bontang//Tidak Setiap Hari//Koreksi Jerman (Surat Pembaca Kompas)

Menolak Hotel di Dusun

Kami warga Ngemplak, Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta, menolak rencana pembangunan hotel, kondotel, atau apartemen di dusun kami—Ngemplak, Karangjati, RT 001 RW 035—oleh pengembang yang beralamat di Jakarta. Konon pengembang itu PT ATM.

Kami mengetuk nurani bapak/ibu di DPRD Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman serta pihak yang mengeluarkan segala izin untuk rencana pembangunan hotel itu bisa bersikap pro rakyat dengan menolak atau tak meluluskan izin untuk membangun hotel itu. Penolakan kami ini didasarkan pada kekhawatiran kami atas dampak negatif pembangunan hotel di dusun sebagaimana diderita warga di sekitar hotel di tempat lain yang sudah banyak terjadi.

Hotel yang akan didirikan di pinggir Jalan Monjali sampai pinggir Sungai Code itu akan menguras air sumur warga sekitar karena ada bagian bangunan yang terpendam amat dalam ke tanah. Lagi pula, konsumsi air amat besar bagi pengoperasian hotel sehari-hari.

Hotel juga menghalangi alur pembuangan air hujan dari Jalan Nyi Condro Lukito/Jalan Monjali ke Sungai Code yang akan menimbulkan banjir di Jalan Nyi Condro Lukito di depan hotel. Masih banyak kekhawatiran kami menyangkut kerawanan sosial, ketertiban, dan lain-lain yang tak bisa kami rinci.

WISNU H AJI, KARANGJATI, SINDUADI, MLATI, SLEMAN, DI YOGYAKARTA


Jakarta Patut Contoh Bontang

Disebut sebagai kota industri, Bontang merupakan sebuah kota di ujung Provinsi Kalimantan Timur. Di sana tersua pabrik pengolahan gas alam cair, pupuk, serta bahan kimia dan industri yang memasok kebutuhan sektor pertambangan.

Walaupun berpredikat sebagai kota industri, Bontang tidak terbelit kasus macet dan kesemrawutan lalu lintas. Berikut beberapa faktor penyebabnya.

Pertama, Bontang dekat dengan pelabuhan. Ini membuat hasil produksi dapat langsung dikirim melalui pelabuhan. Dengan demikian, penggunaan alat angkut besar tidak begitu banyak. Kedua, jalan untuk kegiatan industri dibedakan dengan jalan untuk transportasi kota sehingga alat angkut, seperti trailer, tidak pernah masuk ke dalam kota.

Ketiga, setiap perusahaan industri menyediakan bus untuk antar -jemput karyawan sehingga menekan penggunaan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor dan mobil. Keempat, kegiatan satu industri memiliki ikatan atau ketergantungan dengan industri lain. Bahan baku yang dekat dengan industri pengolahan mengefisienkan biaya, waktu, dan tenaga.

Keempat hal itu patut dijadikan contoh jika kita ingin membangun suatu kawasan industri yang terintegrasi dengan perkotaan, seperti Jabodetabek.

BOMA STORK SIJABAT, PERUMAHAN BATU CEPER INDAH, JALAN MUTIARA VI BLOK I/8, TANGERANG


Tidak Setiap Hari

Sehubungan dengan keluhan Ibu Angeline F Widjaja dalam rubrik Surat kepada Redaksi Kompas (21/7), "Listrik Padam di Balikpapan", pada dasarnya kami sampaikan terima kasih karena informasi itu sangat penting dalam upaya peningkatan pelayanan kami.

Sesuai dengan rekaman kami. listrik padam yang terjadi di kediaman Ibu Angeline periode Juni-Juli 2015 pada saat Ramadhan adalah delapan kali, tidak setiap hari seperti yang dikeluhkan.

Kami telah datang ke rumah Ibu Angeline pada 22 Juli 2015 untuk menjelaskan penyebab listrik padam, tetapi yang bersangkutan sedang berada di luar kota sehingga diwakili oleh orangtuanya, Bapak Johannes Widjaja. Dari pertemuan tersebut, Bapak Johannes Widjaja menerima penjelasan kami.

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat masalah itu.

AGUS TETUKO, PLH MANAJER ASMAN JARINGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA AREA BALIKPAPAN


Koreksi Jerman

Sedikit perbaikan pada pernyataan "...pengganti huruf aslinya dengan simbol beta (Yunani)" dari Ricardo Pasaribu pada Surat Pembaca Kompas (24/7), "Bahasa Jerman". Pernyataan itu tidak benar.

Yang benar adalah dobel ss bisa diganti dengan huruf eszett dengan simbol ß, bukan dengan simbol beta (Yunani) seperti disebutkan. Perbedaan memang kecil, tetapi sebagai pengajar bahasa Jerman, saya perlu memperbaiki jika ada kesalahan kecil sedikit apa pun dalam bahasa Jerman. Koreksi ini bertujuan agar pembelajar bahasa Jerman tak bingung.

RIMSON CHANDRA NAPITUPULU, JALAN KANO RAYA 136, KELAPA DUA, KARAWACI, TANGERANG

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA‎: Pembangunan Ekonomi Rakyat (Kompas)

Terseok di awal pemerintahan, Joko Widodo-Jusuf Kalla perlahan bangkit dalam tingkat persepsi dan kepuasan publik menurut survei Litbang Kompas 25 Juni-7 Juli 2015.

Di bidang ekonomi, kemajuan terlihat pada program ekonomi kerakyatan, meski pemerintah terlihat keteteran dalam pengendalian harga kebutuhan pokok, pengendalian nilai tukar rupiah, dan penyediaan lapangan kerja. Kemajuan dalam program ekonomi rakyat terlihat, antara lain, dalam pembenahan pasar tradisional, pembangunan antarwilayah, swasembada pangan, serta pemberdayaan petani dan nelayan (Kompas, 29/7).

Dengan bertumpuknya pekerjaan rumah tak selesai yang dihadapi Jokowi-Kalla di awal pemerintahan, memang tak realistis berharap bisa memuaskan semua pihak dan berharap semua persoalan warisan pemerintahan sebelumnya terselesaikan pada tahun pertama pemerintahan.

Terlepas dari lemahnya kinerja di sejumlah bidang, seperti hukum dan pemberantasan korupsi, secara umum kita melihat pemerintah sudah on trackdan menunjukkan perbaikan konsisten di sejumlah bidang lain. Khususnya ekonomi rakyat, infrastruktur, dan penciptaan iklim usaha, di mana Jokowi mampu membuktikan diri sebagai pemimpin yang getting things done, mampu membuka bottleneck yang gagal diatasi pemerintah sebelumnya.

Meningkatnya kepuasan publik terkait program kerakyatan juga menunjukkan program pemerintah sejauh ini dampaknya bisa dirasakan oleh rakyat bawah. Perkembangan juga terlihat dalam pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan) dan pembangunan sejumlah sektor unggulan sebagai agenda prioritas pemerintah. Kendati masih sangat dini sinyalnya, capaian ini penting guna menciptakan optimisme/harapan bagi bangsa ini untuk bisa keluar dari benang kusut selama ini.

Kepercayaan publik akan kian terbangun jika momentum ini bisa dijaga dan diakselerasi. Kuncinya ada di kepemimpinan Jokowi. Pemerintah tak boleh kehilangan fokus mengingat persoalan/tantangan besar yang dihadapi. Di sini pentingnya percepatan konsolidasi di dalam pemerintahan sendiri mengingat saat ini banyak menteri tak mampu menunjukkan kinerja sehingga justru jadi beban bagi pemerintah untuk bisa berlari cepat.

Keberhasilan Jokowi-Kalla di bidang ekonomi salah satunya akan diukur bukan hanya dari kemampuan mewujudkan pertumbuhan yang menopang sustainabilitas perekonomian secara keseluruhan dalam jangka panjang, melainkan juga pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, khususnya rakyat bawah.

Pertumbuhan yang mampu menyediakan lapangan kerja berkualitas seluas-luasnya bagi rakyat serta meningkatnya pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memungkinkan bertumbuhnya pemain-pemain baru ekonomi, khususnya usaha kecil menengah, serta menekan ketimpangan. Di sinilah pentingnya bukan hanya terobosan kebijakan dan insentif, melainkan juga keberpihakan. Tanpa itu, dengan struktur demografi dan pendidikan yang ada, akan sulit bagi SDM kita bertahan dan bersaing di era persaingan terbuka.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Pembangunan Ekonomi Rakyat".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Berharap Kasus Najib Dilanjutkan (Kompas)

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengganti Deputi PM Tan Sri Muhyiddin Yassin, Jaksa Agung Abdul Gani Patail, dan empat menteri kabinetnya.

Penggantian itu terkait dengan dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Najib, yang diberitakan surat kabar The Wall Street Journal, awal Juli lalu. Surat kabar itu memuat hasil investigasi terkait aliran dana mencurigakan sebesar 700 juta dollar AS (setara dengan Rp 9,4 triliun) dari sejumlah bank dan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) ke rekening pribadi Najib.

PM Najib Razak langsung membantah kebenaran berita tersebut dan menyebutkan berita itu sebagai "sabotase politik" terhadap dirinya. Sementara Deputi PM Muhyiddin Yassin meminta PM Najib menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan aliran dana 1MDB itu. Jaksa Agung Abdul Gani pun mengungkapkan kepada pers, satuan tugas yang menginvestigasi 1MDB telah menyerahkan sejumlah dokumen kepadanya, termasuk yang terkait dengan tuduhan adanya uang yang ditransfer ke rekening pribadi PM Najib.

Penggantian yang dilakukan PM Najib itu ditanggapi dengan perasaan mendua. Di satu sisi, ada yang merasa, wajar saja jika seorang pemimpin kabinet mengganti anggota-anggota kabinet yang menyerangnya secara terbuka di media massa. Oleh karena kabinet itu adalah satu tim sehingga tidak pada tempatnya anggota kabinet melawan pemimpinnya secara terbuka di media massa.

PM Najib Razak dalam pernyataannya di televisi menyebutkan, pergantian itu dilakukan karena menteri-menteri yang menyuarakan perbedaan dapat membahayakan pemerintah dan membuat rakyat melawan pemerintah. Ia menegaskan, "Seorang pemimpin harus berani melakukan langkah yang dipikirnya benar."

Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula yang merasa bahwa pergantian itu tidak wajar, terutama jika pergantian itu dilakukan untuk membuat pemeriksaan yang dilakukan terhadap aliran dana ilegal ke rekening pribadi PM Najib terhenti atau dihentikan.

Agak aneh bagi kita sewaktu PM Najib menyebut dirinya terbuka terhadap kritik atau perdebatan sengit, asalkan semua itu terjadi di dalam kabinet. Pertanyaannya, jika Jaksa Agung melihat adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan PM Najib dan membicarakannya di kabinet secara tertutup, akankah dugaan korupsi itu dapat ditindaklanjuti?

Kita hanya bisa berharap Jaksa Agung baru, yang ditunjuk untuk menggantikan Abdul Gani, akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan PM Najib secara profesional dan obyektif.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Berharap Kasus Najib Dilanjutkan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

"Quo Vadis" Polisi Sipil‎ (BAMBANG WIDODO UMAR)

Meskipun Polri telah menjadi sipil, dalam artian tidak menjadi bagian dari militer sesuai Tap MPR Nomor VI/MPR-RI/2000, persoalan relasi antara polisi dan masyarakat dalam paradigma "polisi sipil" masih kabur.

Satjipto (2004) menjelaskan bahwa ide polisi sipil sebagai bentuk kepolisian dalam negara demokrasi sesungguhnya sudah dicanangkan oleh Kapolri pertama, Komisaris Jenderal RS Soekanto. Ide itu menuntut perubahan mendasar wujud kepolisian dari bentuk polisi kolonial menjadi polisi dari suatu negara yang merdeka. Sayang, ide itu belum bisa diwujudkan secara benar sampai hari ini, bahkan di lingkungan kepolisian sendiri ada yang tidak setuju.

Gambaran sekilas ini tentu tak menggembirakan jika dilihat dari upaya membangun kepolisian yang profesional. Terlebih dalam langkah panjang memisahkan Polri dari cakupan struktur, kultur, dan konten militer yang hingga kini masih berupa bayang-bayang ketimbang realitas. Pembaruan yang dilaksanakan elite kepolisian dalam rangka reformasi Polri pun belum sejalan dengan paradigma polisi sipil.

Tampaknya cukup sulit mewujudkan polisi sipil dalam konteks politik, gambaran sosok polisi yang diharapkan secara normatif, secara de facto pun sering berbeda. Dalam bernegara, wajah polisi cenderung: (1) memiliki sikap seperti aktor politik, (2) menjadi aktor pemegang monopoli kekerasan yang secara politik dapat digunakan untuk alat dominasi politik, (3) menjadi kekuatan yang dapat menggunakan tindakan hukum sebagai alat politik, (4) merupakan sisi gelap dari sistem dominasi negara di mana polisi dikonstruksikan secara tidak langsung ikut menggiring grouping politics. Dengan struktur polisi yang dikonsepsikan ini tentu berbagai tindak kekerasan menjadi tak terhindarkan.

Dari sini muncul kekhawatiran diarahkannya kembali kepolisian ke dalam "rezim kekerasan negara", apalagi jika dalam pengorganisasian dan pendidikannya disatukan dengan militer yang sangat berbeda sifat dasar kelembagaannya.

Kekerasan di sini dimaksud dalam arti luas, tidak saja sebagai bentuk tindakan fisik mencederai orang di luar aturan UU atau tindakan brutal, tetapi juga penciptaan "rasa ketakutan" dan "ketidakberdayaan" masyarakat. Misalnya, polisi mencari-cari kesalahan orang atau dengan bahasa populer mengkriminalisasi seseorang. Dengan begitu upaya pemisahan Polri dari TNI menjadi serba tak jelas.

Masalah ini dimungkinkan terjadi tak lepas dari kebutuhan politik pragmatis yang mengabaikan aspek mendasar dari kebutuhan pembaruan kepolisian secara keseluruhan. Kelahiran beberapa Tap MPR dan pembaruan UU Kepolisian menjadi tampak paradoks dari realitas politik.

Perdebatan atas ketentuan hukum pun tak juga membebaskan dari pragmatisme penggunaan polisi dalam ruang politik. Akibatnya, produk hukum yang lahir tak mencerminkan persoalan pada aras mana seharusnya kepolisian diletakkan dalam sistem ketatanegaraan, standar kerja, mandat, wewenang, dan prinsip etik kerja.

Menuju polisi sipil

Ada empat parameter untuk mendudukkan polisi sipil: (1) legitimasi (legitimacy);  (2) fungsi (function); (3) struktur (structure); dan (4) budaya (culture)Parameter legitimasi mengacu dari mana sebaiknya polisi mendapatkan mandat kekuasaan dan kepada siapa seharusnya polisi bertanggung jawab. Parameter fungsi menunjukkan secara jelas dan tegas bagaimana polisi diperankan sebagai pengelola kamtibmas atau penegak hukum.

Parameter struktur menunjukkan bagaimana organisasi dan kekuasaan polisi diatur secara seimbang dalam bernegara. Parameter budaya menunjukkan bagaimana sikap perilaku polisi sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat.

Menurut Farouk Muhammad (2004), polisi sipil (civilized police) adalah suatu konsep bukan institusi. Sebagai suatu konsep, polisi sipil mempersyaratkan sejumlah faktor sebagai indikator yang tidak mungkin bisa ditemukan dalam negara otoriter yang acap kali dipandang sebagai police state. Dengan landasan pemikiran ini polisi sipil memiliki ciri profesional dan akuntabel.

Prinsip profesional mengacu pada kemampuan: (1) menggunakan pengetahuan dan keahlian berdasarkan pendidikan dan latihan, (2) memberikan layanan keamanan terbaik, (3) otonom, (4) kontrol kuat di dalam organisasi, (5) mengembangkan profesinya melalui asosiasi, (6) memiliki kode etik, (7) memiliki kebanggaan profesi, (8) profesi polisi sebagai suatu pengabdian, dan (9) bertanggung jawab atas monopoli keahlian.

Adapun akuntabel ditandai oleh kesediaan polisi menerima pengawasan yang kuat atas kewenangan yang diberikan. Tiga elemen akuntabilitas yang harus diterapkan pada lembaga kepolisian: (1) answerability, kewajiban polisi untuk memberikan informasi dan penjelasan atas segala apa yang mereka lakukan kepada masyarakat, (2)enforcement, keberanian polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kekuasaan jika mereka mangkir dari tugas-tugas negara/publik, (3)punishability, ketulusan polisi untuk menerima sanksi jika mereka terbukti melanggar code of conduct atau tindak pidana.

Dengan demikian, negara demokrasi membutuhkan polisi yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai itu dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif (the guardian of civilian values). Dalam tugas, polisi mengedepankan pendekatan kemanusiaan yang secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (civilization) dan keadaban (civility).

Dengan kata lain, polisi sipil adalah polisi yang beradab, bukan polisi yang sewenang-wenang. Pertimbangan tindakan polisi tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai kekuasaan yang dimiliki atau hukum positif semata, sekalipun pada hal-hal tertentu diperbolehkan. Penghargaan kepada masyarakat sebagai orang yang bermartabat adalah ciri utama bagi kinerja polisi sipil. Jadi polisi sipil merupakan wakil dari kepentingan masyarakat sipil, bukan wakil dari kepentingan elite politik tertentu. Meski lembaganya dibentuk melalui kebijakan politik, sikap perilakunya mengayomi semua pihak.

Dari gambaran itu tampak dinamika polisi yang sedang berlangsung dalam proses politik sekarang ini belum mencerminkan sebuah paradigma polisi sipil dalam sistem bernegara yang bertumpu pada masyarakat sipil yang kuat. Seiring hal itu, elite polisi pun masih kuat mempertahankan otonomi kepolisian secara luas, posisi kepolisian di bawah presiden, mempertahankan struktur vertikalistis dalam fungsi, tugas, peranan, kewenangan dan pengawasan, serta kewenangan yang bersifat otonom dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhannya (exclusive).

Kondisi demikian sesungguhnya menggambarkan hakikat kepolisian yang masih merupakan bagian dari rezimentasi kekuasaan negara yang cenderung menjauhkan diri dari kapasitas kontrol masyarakat. Bahkan, lebih jauh bisa dikatakan model kepolisian seperti ini meletakkan dirinya sebagai aktor yang berada di atas masyarakat dan menjadi salah satu sumber pengendalian kekuasaan negara. Sampai di sini tentu sulit menemukan jawaban menggembirakan atas upaya bagaimana membangun polisi sipil dalam wilayah masyarakat sipil yang kuat.  

Dari analisis masalah kepolisian di atas konsekuensi strategis untuk membangun polisi sipil di masa depan yang perlu diperhatikan mulai saat ini adalah: (1) legitimasi Polri dalam UU Kepolisian didudukkan secara seimbang antara otoritas negara dan otoritas masyarakat sipil, (2) fungsi utama kepolisian adalah pengelola kamtibmas, di samping penegak hukum, dan community based policing merupakan pendekatan dengan masyarakat adat/lokal, (3) struktur kepolisian disusun non-vertikalistis, sesuai sifat pluralisme masyarakat, dan (4) nilai-nilai Tri Brata menjadi landasan kepemimpinan ataupun seluruh aspek organisasi dan manajemen kepolisian.

Belum mendasar

Pandangan ini sama sekali tak bermaksud tak menghargai kemajuan atas upaya penting yang telah dilakukan elite kepolisian dalam memperbaiki citranya. Namun, jika melihat upaya-upaya yang telah dilakukan tampak belum cukup mendasar dalam membangun polisi sipil ketika diletakkan pada konsepsi kepolisian dalam ruang negara yang masih mendekap dirinya sebagai instrumen politik.

Karena itu, untuk mewujudkan polisi sipil diperlukan "kebijakan politik" sebagai keseriusan pencapaiannya.  Di sisi lain, pihak kepolisian sendiri mesti berani ambil sikap untuk melepaskan diri dari pembiusan politik yang sangat diharamkan dalam negara demokrasi.

BAMBANG WIDODO UMAR

Guru Besar Sosiologi Hukum FISIP-UI; Pengamat Kepolisian

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul ""Quo Vadis" Polisi Sipil".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Dinamika Beragama (ABD A’LA)

Ketaatan beragama masyarakat Indonesia-sampai derajat tertentu-berada pada tingkat yang cukup tinggi. Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia pada 2011 menunjukkan, 62,4 persen masyarakat Indonesia taat beragama, 23,4 persen tidak taat, dan 0,7 persen tidak beragama.

Secara lebih khusus, survei Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama tahun 2007 di 13 provinsi memperlihatkan tingkat ketaatan beragama masyarakat Muslim yang sangat tinggi. Sekitar 92 persen menunaikan shalat lima waktu, 63,5 persen melaksanakan shalat secara berjemaah, 97,3 persen menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan 77 persen mengeluarkan zakat/infak.

Terlepas dari dinamika keberagamaan yang ada, dan melihat fenomena berjubelnya jemaah di tempat-tempat ibadah di Indonesia hingga saat ini, hasil survei tersebut tampaknya tidak mengalami perubahan signifikan sampai sekarang, bahkan mengalami peningkatan. Dalam ungkapan lain, 99 persen lebih masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Mayoritas mereka adalah umat yang taat menjalankan ibadah.

Namun, sejalan dengan itu, praktik-praktik kotor, semisal korupsi dan kejahatan lain, seperti perampokan dan kekerasan atas nama agama, masih sering terjadi dari saat ke saat dan tak mengalami penurunan cukup berarti. Di bulan Ramadhan tahun ini-yang sejatinya bulan pengendalian diri bagi umat Islam yang di Indonesia merupakan penduduk terbesar-realitas itu terus berlangsung. Bahkan beberapa kejahatan, jumlah dan modusnya (sebagaimana disebut Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal) mengalami peningkatan, minimal di wilayah Jakarta.

Korupsi pun tidak mengalami jeda. Johan Budi, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, saat diskusi tentang korupsi di PP Muhammadiyah menyampaikan, bulan suci Ramadhan tahun ini tidak membuat koruptor berhenti dari melakukan praktik jahat tersebut.

Di antara yang menonjol adalah operasi tangkap tangan pada 19 Juni 2015 yang dilakukan KPK terhadap dua anggota DPRD dan dua pejabat daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tak berapa lama kemudian, tepatnya 9 Juli 2015, tiga aparat hukum ditahan KPK dalam operasi tangkap tangan di kantor PTUN Medan.

Kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain, baik yang berbeda agama maupun satu agama, juga setali tiga uang. Kekerasan dalam beragam bentuknya-fisik, budaya, atau struktural-terus dialami oleh beberapa kelompok penganut agama di negeri tercinta. Salah satu contoh adalah penyerangan massa berjubah terhadap umat salah satu agama yang sedang beribadah di Sleman, Yogyakarta, 29 Mei 2014. Tragedi paling anyar adalah kekerasan di Tolikara, Papua, 17 Juli 2015.

Sejalan dengan itu, simplifikasi penyesatan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain yang saat ini marak dan terus berkelanjutan juga merupakan bagian dari kekerasan atas nama agama. Di sini, agama dijadikan senjata untuk melakukan kekerasan dan sekaligus perisai untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan sempit yang senyatanya tidak berkaitan dengan agama.

Paradoks keberagamaan

Fenomena buram yang berkembang di Indonesia tersebut memperlihatkan, ketaatan beragama belum memiliki korelasi dengan membuminya kehidupan yang lebih bermoral. Padahal, salah satu peran utama agama (apa pun) ialah menyemai-suburkan dan melabuhkan etik-moralitas luhur dalam kehidupan. Melalui ajaran dan nilai-nilai transendental yang abadi, agama dihadirkan untuk menjaga hubungan antarsesama dan alam semesta, sebagaimana pula merawat hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam ungkapan Charles Davis (Religion and the Making Society, 1994), dalam agama, prinsip keimanan dan moralitas akan selalu mengawal tatanan kehidupan sosial yang menyeluruh.

Sejalan dengan itu, intelektual Muslim sufi, Charles le Gai Eaton atau Hassan Abdul Hakeem ("Manusia" dalamEnsiklopedi Tematis Spiritualitas Islam, Mizan, 2002), menegaskan, individu Muslim sebagai wakil Tuhan di bumi senyatanya hidup dan bekerja di tengah sesamanya, yang tak ubahnya seperti diri sendiri dan harus diperlakukan seperti itu. Ia niscaya memperlakukan orang lain dengan rasa hormat bukan secara apa adanya, melainkan bagaimana seharusnya.

Dengan demikian, kian taat seseorang dalam beragama, seharusnya kehidupannya kian bermoral. Pada gilirannya, manakala individu di tengah masyarakat semakin banyak yang semacam itu, kehidupan masyarakat akan merepresentasikan keluhuran dalam beragam aspeknya. Namun, realitas yang ada di hadapan bangsa ini jauh panggang dari api. Ketaatan beragama tak mampu mentransformasikan diri sendiri dan masyarakat ke dalam sikap dan perilaku yang lebih mencerminkan keluhuran dan keadaban. Alih-alih, keangkaramurkaan, keculasan, keberingasan-sampai derajat tertentu-mewarnai kehidupan mereka.

Tentu bukan agama yang salah, melainkan pola keberagamaan mereka yang perlu dipersoalkan. Keberagamaan mereka menjadikan agama sekadar fosil yang bersedimentasi dalam ruang kedap dari realitas dan dinamika kehidupan. Akibatnya, ia nyaris mandul untuk menerjemahkan dan melabuhkan nilai-nilai dan ajaran luhur agama tidak hanya ke dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan seumpamanya, tetapi juga nyaris lumpuh untuk diinternalisasikan ke dalam diri sendiri.

Rekonstruksi

Fenomena keberagamaan semacam itu tidak bisa dibiarkan berlanjut terus. Pengabaian akan melanggengkan praktik-praktik kotor dan kejahatan yang lambat laun akan menghancurkan bangsa. Agama hanya akan dijadikan pembenaran atas kejahatan yang dilakukan, misalnya suap dibahasakan sebagai sedekah, terorisme disebut sebagai jihad, perang suci, atau sejenisnya.

Rekonstruksi keberagamaan niscaya dilakukan. Agama perlu dipahami secara utuh dan holistik serta disikapi sebagai ajaran dan nilai-nilai universal yang dari saat ke saat perlu didialogkan dengan ruang, waktu, dan tempat. Alfa-beta ajaran agama adalah seutuhnya etika-moral yang harus dilabuhkan ke dalam kenyataan dan menjadi dasar sikap, pandangan, dan perilaku dalam segala kehidupan yang dijalaninya. Dalam perspektif Islam, ungkapan Rasulullah SAW, baik tidaknya keberagamaan seseorang dilihat dari manfaat tidaknya ia bagi orang lain, dan tentu juga bagi kehidupan secara menyeluruh, sejatinya niscaya menjadi bagian intrinsik dari keberagamaan umat Islam. Demikian pula, pembumian kasih bagi siapa pun dan umat mana pun dalam ajaran Kristiani merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar kembali

Pada gilirannya, keberagamaan ini akan mengantarkan umat beragama untuk menjadikan agama benar-benar fungsional sebagai sumber pengembangan peradaban yang mencerahkan umat, sesama, dan kehidupan. Di sana, kehidupan dalam semua aspeknya-dari pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hingga politik-akan mencerminkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Indonesia dengan masyarakatnya yang relatif paling taat beragama pasti bisa mengembangkan keberagamaan yang mencerahkan ini.

ABD A'LA

Guru Besar dan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Dinamika Beragama".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

HAM dan Keadilan Transisional (ARTIDJO ALKOSTAR)

Sudah menjadi hukum sejarah bahwa setiap terjadi  pelanggaran berat hak asasi manusia, genosida, kejahatan perang, pergantian rezim kekuasaan otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis melalui revolusi atau reformasi selalu muncul permasalahan krisis kemanusiaan dan keadilan.

Koeksistensi kekuasaan otoriter dengan korupsi politik menuntut adanya tindakan apa saja yang dapat memproteksi kelangsungan kekuasaan politik yang korup dan konglomerasi ekonomi yang mendukungnya. Segala upaya untuk mempertahankan kekuasaan otoritarian berkelanjutan senantiasa berkorelasi dengan harga diri penguasa, loyalitas para pendukung, dan aset sosial ekonominya sehingga tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) oleh penguasa otoriter dengan berbagai corak dan variasinya akan menjadi jalan yang tidak bisa dielakkan.

Konsekuensi logisnya, turbulensi kejahatan HAM yang terjadi menjadi masalah hukum dan kemanusiaan yang kompleks. Kejahatan berat HAM merupakan musuh seluruh umat manusia (hostis hominis generis)sehingga menjadi tanggung jawab bersama (erga omnes obligation) bagi rakyat, negara, dan masyarakat beradab internasional. Kejahatan berat HAM merupakan krisis martabat kemanusiaan yang merobek nurani kemanusiaan bangsa manusia, bukan hanya bangsa Jerman, Jepang, Amerika Latin, Serbia, Afrika Selatan, Indonesia, Kamboja, dan lainnya.

Utang sejarah

Kejahatan berat HAM selalu menjadi mendung dan sisi gelap perjalanan bangsa. Memori kolektif masyarakat internasional dapat muncul dan mengasosiasikan kejahatan HAM oleh Hitler dengan Jerman, jugun ianfudengan Jepang, genosida antara Tutsi versus Hutu di Rwanda, Serbia versus Herzegovina di bekas Yugoslavia, apartheid di Afrika Selatan, pembunuhan massal di Kamboja, dan lain sejenisnya.  Untuk itu, utang sejarah dalam krisis kemanusiaan harus diselesaikan melalui keadilan transisional (transitional justice). Dalam upaya realisasi keadilan transisional selalu ada dua lembaga kembar yang lahir, yaitu Pengadilan HAM Ad Hoc atau tribunal dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) atau Truth and Reconciliation Commission (TRC). 

Harus dicatat bahwa hubungan dua lembaga kembar tersebut bersifat pelengkap (complement), bukan pengganti (substitute).  Dengan demikian, proses hukum di Pengadilan HAM Ad Hoc tidak menegasikan proses rekonsiliasi dan sebaliknya. Sebenarnya negara kita Indonesia telah pernah memiliki UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR (Kompas, 18/5/2015), tetapi ironisnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Pengadilan Ad Hoc Nuremberg Tribunal yang mengadili petinggi Nazi, Tokyo Tribunal, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan sesudahnya, tanggung jawab berada pada individu pelaku, bukan pada negara seperti yang berlaku sebelumnya. Jika tanggung jawab dibebankan kepada negara, akan terjadiimpunity (kebebasan dari hukuman) para pelaku kejahatan HAM. Dengan demikian, jelas bahwa tanggung jawab yuridis kasus HAM masa lalu  ada di pundak individu pelaku, bukan pada negara. 

Mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) menjadi salah satu instrumen penyelesaian kasus HAM masa lalu.  Untuk itu, diperlukan mediator andal dan kompeten dalam memproses mediasi penal. Mediator harus terjun langsung berkomunikasi dengan para korban dan pelaku tanpa melalui perantara. Mediator dituntut memiliki dasar keilmuan, seperti psikologi, komunikasi, dan lain sejenisnya, sehingga bukan hanya sekadar tukang protes atau pengeluh yang kronis atau orang yang tak representatif mengatasnamakan korban. Predikat Indonesia sebagai bangsa yang besar harus dijawab dalam kemampuan menyelesaikan kasus HAM masa lalu yang dihadapi pemerintahan saat ini. Kejahatan HAM membuat kita, bangsa Indonesia, yang memiliki nurani keadilan menjadi malu. Beban sejarah kasus HAM masa lalu mencederai  predikat negara berkeadaban dan berperikemanusiaan.

Penyelenggaraan Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan upaya pencerahan atas sisi gelap perjalanan bangsa agar pembangunan negara tidak tersandera oleh masa lalu. Penyelesaian kejahatan HAM yang berkualifikasi most serious crimes melalui penuntutan ke pengadilan sering mengalami keterbatasan untuk mewujudkan keadilan. Namun, hal itu harus tetap dilaksanakan untuk menegakkan martabat bangsa. Belajar dari apa yang telah dilaksanakan di Afrika Selatan, Amerika Latin, Sierra Leone, Kamboja, dan lain sejenisnya, negara kita Indonesia dituntut untuk mencerahkan mendung kasus HAM masa lalu. Untuk itu, kelahiran Pengadilan HAM Ad Hoc biasanya yang memberlakukan ex post facto law atau hukum yang bersifat retroaktif, harus dipahami secara kolektif bahwa keadilan transisional adalah demi keadilan dan kemanusiaan, bukan legalistik semata.  

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Keberadaan TRC ditujukan untuk mewujudkan restorative justice atau total justice guna membangun kembali ekuilibrium metafisik dan relasi sosial kehidupan korban kejahatan HAM dan/atau keluarganya, lingkungan masyarakatnya, para pemangku kepentingan, juga pelaku kejahatan. Dengan adanya upaya restoratif tersebut, gairah kehidupan sosial akan berpendar kembali dan dapat membangun peradabannya.

Secara konstitusional dan yuridis negara Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan tentang HAM. Di samping telah dengan tegas jaminan perlindungan HAM dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan UUD 1945 dengan amandemennya, juga ada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengadopsi Statuta Roma, dan konvensi internasional lain.

Negara Indonesia juga telah meratifikasiInternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau kovenan hak-hak sipil dan politik dengan UU No 12 Tahun 2005 yang dalam Pasal 2 Ayat (3)a menentukan: setiap negara pihak kovenan ini berjanji: a) untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-haknya atau kebebasan-kebebasannya yang diakui kovenan ini dilanggar harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi.

Penyelesaian perkara HAM melalui jalur prosekutorial menuntut adanya pemenuhan prosedur hukum acara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana atau kejahatan HAM melalui KKR merupakan konsekuensi etis dari adanya keterbatasan hukum  per se.  Dari banyak faktor yang memberi kontribusi adanya keterbatasan hukum, terutama dalam penegakan hukum HAM, masalahpolitical will menjadi determinan.

Apalagi dalam konteks proses peradilan HAM ad hoc di Indonesia yang menuntut adanya ketersediaan profesionalisme para penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.  Dalam hubungan ini belum ada yang membantah secara resmi buku Prof David Cohen tentang  Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia yang menyatakan Intended  To Fail yang intinya menyatakan Pengadilan Ad Hoc dalam kasus Timor Timur gagal.

Secara yuridis, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat terhadap HAM. Pelakunya adalah setiap orang yang mencakup pengertian orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Dalam praktik sering timbul perbedaan penafsiran terhadap penerapan Pasal 42 UU No 26 Tahun 2000 tentang pertanggungjawaban komando atau atasan. Dengan demikian, timbul perbedaan tafsir karena ada yang menyatakan, untuk mengadili dan menyatakan bersalah seorang komandan atau atasan, harus ada bawahan dulu yang diadili dan dinyatakan bersalah, sedangkan pendapat lain menyatakan tak perlu harus ada bawahan dulu yang dipidana.

Sebagai orang yang ikut mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di tingkat kasasi dalam kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, saya merasakan adanya keterbatasan hukum untuk mencapai keadilan substantif dalam proses pengadilan. Selain faktor keterbatasan bunyi teks pasal aturan hukum, proses pengadilan tak lepas dari ideologi atau sistem nilai yang dimiliki para penegak hukum.

Penegakan hukum kasus HAM sejatinya merupakan pencerahan terhadap sisi gelap perjalanan peradaban bangsa suatu negara dan peradaban bangsa manusia. Untuk itu, diperlukan  adanya kesadaran kolektif dari stakeholder agar penegakan hukum melalui Pengadilan Ad Hoc dapat berproses secara independen di samping upaya non-penal demi tegaknya martabat bangsa manusia.

ARTIDJO ALKOSTAR

HAKIM AGUNG/KETUA KAMAR PIDANA  MAHKAMAH AGUNG; DOSEN FAKULTAS HUKUM UII YOGYAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "HAM dan Keadilan Transisional".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Rabu, 29 Juli 2015

‎Stop Kegaduhan Politik!//Tanggapan Garuda//Formulir Imigrasi (Surat Pembaca Kompas)

Stop Kegaduhan Politik

Terus terang saya—tentunya juga warga negara Indonesia yang lain—gundah karena takut di-Pasal 310 KUHP-kan. Namun, karena saya tidak bermaksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akhirnya saya memberanikan diri menulis sesuai "izin" Pasal 28 UUD 1945.

Kegaduhan terus terjadi sejak awal 2015, yang sering disebut di media masa sebagai kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta simpatisannya, kini berlanjut ke Komisi Yudisial (KY). Semua ini sangat tidak menguntungkan bangsa.

Perhatian dan pikiran presiden, para petinggi negara, legislatif, yudikatif, lembaga/institusi, dan CEO perusahaan BUMN/swasta turut terkuras dengan tontonan kegaduhan yang tak berkesudahan. Berkali-kali Presiden Joko Widodo berujar agar jangan buat kegaduhan, tetapi sepertinya dianggap angin lalu. Akibatnya, kita alpa membenahi perekonomian. Lihatlah rupiah terus tergerus, harga bahan pangan tak beranjak turun walau Lebaran telah usai.

Di bidang politik dan keamanan, kita dikejutkan dengan Idul Fitri kelabu di Tolikara, Papua, dan perkelahian warga antarkampung. Di bidang sosial, kita melihat korban lumpur Lapindo sebagai "lumrah". Kesusahan hidup para pengungsi korban letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara kita pandang sebagai "salah sendiri!", sedangkan kekeringan dan ancaman gagal panen sebagai gejala alam semata.

Soal hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, saya menghargai Anda telah memutus perkara praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan secara independen. Akan tetapi, saya prihatin melihat sikap Anda yang bersikukuh tidak mau berdamai dengan komisioner KY, Taufiqurahman Syahuri dan Suparman Marzuki.

Berbagai kegaduhan ini membuat suasana sedikit mencekam. Institusi kepolisian yang sejatinya sangat kita hormati telah berubah menjadi institusi yang ditakuti.

Dalam masyarakat Minangkabau yang terkenal sangat religius, ada sandaran hidup yang masih dijunjung tinggi hingga kini, yakni adaek basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Artinya lebih kurang adalah hidup dengan tetap memelihara adat istiadat sebagai pusako leluhur yang berlandaskan keimanan (Islam) menjadi lebih berarti. Tidak ada dendam, apalagi angkara murka, jika kita tetap berpedoman pada Kitabullah (Al Quran).

Saya mengajak seluruh bangsa ini kembali pada adat dan keimanan yang saling memaafkan dan menghargai.

ZULKIFLY: PONDOK PEKAYON INDAH, BEKASI SELATAN, JAWA BARAT


Tanggapan Garuda

Bersama ini kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak Syamsul Rizal terkait bonus promo Ramadhan–Accor pada layanan Garuda Miles yang dimuat di Surat PembacaKompas (15/7).

Kami ingin menjelaskan beberapa informasi terkait dengan program itu sebagai berikut.

Ramadhan-Accor adalah program promo bersama Garuda Indonesia dan Accor Hotel. Program tersebut hanya melibatkan kota-kota yang memiliki jaringan perhotelan Accor.

Mengingat saat ini Accor belum memiliki jaringan perhotelan di Banda Aceh, sementara ini Banda Aceh belum masuk dalam daftar kota tujuan promo.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

M IKHSAN ROSAN, PELAKSANA HARIAN VP CORPORATE COMMUNICATIONS PT GARUDA INDONESIA TBK


Formulir Imigrasi

Sehubungan dengan surat pembaca "Formulir Imigrasi dan Cukai" yang ditulis Sdr Whisnu Wardhana (30/6), kami sampaikan beberapa hal.

Terkait formulir imigrasi yang biasa disebut arrival and departure card (a/d card)atau kartu embarkasi/debarkasi, sejak adanya border control management (BCM) untuk pemeriksaan keimigrasian, pengisian a/d card sudah tidak diperlukan.

BCM adalah sistem perekaman data pemeriksaan keimigrasian lalu lintas orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia yang sudah diterapkan di semua tempat pemeriksaan imigrasi (bandara dan pelabuhan) kecuali pos lintas batas.

Untuk penilaian kinerja petugas imigrasi di bandara, tersedia mesin indeks kepuasan masyarakat untuk diisi.

HERIYANTO, KEPALA BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENKUMHAM

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.