Main Ad

Kamis, 29 Juni 2017

Pemimpin Pemarah (HERRY TJAHJONO)

Secara umum label kemarahan pada seorang pemimpin lebih dikonotasikan secara negatif daripada positif. Sebagai contoh kasus adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang lebih sering dilabel sebagai pemimpin pemarah yang negatif.

Seorang konglomerat Indonesia yang hebat pernah berkata kepada saya: pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa marah, lewat sebuah kemarahan yang "pada tempatnya".

Dalam praksis manajemen dan kepemimpinan, kemarahan sesungguhnya sebuah kompetensi yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Memang ada yang mengatakan, ketegasan lebih diperlukan, bukan kemarahan. Soal ini sesungguhnya lebih terkait dengan cara atau ekspresi kemarahan. Namun, secara esensial, seorang pemimpin perlu memiliki "kompetensi kemarahan" yang memadai.

Mendobrak "status quo"

Terkait konteks tulisan ini, saya ingin mencuplik tulisan Profesor Sarlito Wirawan Sarwono (30 Maret 2014) yang mengungkapkan tentang "kemarahan Ahok". Apa yang salah dengan (kemarahan) Ahok? Dia memang pemarah, tetapi yang dimarahi adalah masyarakat yang mengancam petugas dengan golok. Yang dimarahi, bahkan dipecat, adalah kepala dinas yang terbukti korupsi dan mbalelo sehingga merugikan rakyat. Bahkan hasil analisisnya terhadap kemarahan Ahok bermuara pada kesimpulan tegas bahwa Gubernur itu marah hanya pada dua kondisi: 1) terjadi korupsi, 2) terjadi ketidakadilan.

Sementara Malcolm X pernah mengatakan, ".Namun, ketika mereka marah, mereka tengah membuat perubahan". Dari beberapa uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan  bahwa  salah satu tugas terpenting pemimpin adalah membuat perubahan, dan perubahan itu adalah mendobrak status quo. Dan, untuk konteks kepemimpinan nasional, status quo tersebut setidaknya ada dua hal: korupsi dan ketidakadilan. 

Itu sebabnya jika muncul pemimpin yang suka marah terhadap status quotersebut, para pembela status quo akan balik "marah-marah" kepada pemimpin itu meski jenis kemarahannya tentu berbeda. Jadi, kompetensi kemarahan itu perlu dimiliki seorang pemimpin, baik dalam kondisi organisasi normal maupun terlebih lagi kondisi status quo ekstrem seperti kita. Secara kontekstual bisa ditegaskan bahwa kepemimpinan nasional kita adalah kepemimpinanstatus quo. Kepemimpinan nasional kita adalah kepemimpinan yang tak memiliki "kompetensi kemarahan" memadai untuk mendobrak status quo tersebut.

Sampai di sini persoalannya menjadi gamblang bahwa pemimpin yang baik, bahkan hebat, justru memerlukan kompetensi kemarahan yang memadai. Ada tiga aspek kompetensi kemarahan yang perlu dipahami.

Pertama, spirit kemarahan! Spirit atau landasan kemarahan harus jelas, yakni mendobrak status quo dimaksud; dari kondisinya yang paling sederhana sampai paling kompleks. Seperti telah diuraikan sebelumnya, kondisi status quo (korupsi dan ketidakadilan) bangsa kita termasuk dalam kategori kondisi yang kompleks. Artinya, kita bahkan memerlukan pemimpin dengan kompetensi kemarahan yang bagus untuk menerobos semua itu. Jadi, landasan kemarahan kepemimpinan bukanlah kemarahan tanpa sebab atau karena tabiat temperamental belaka.

Kedua, sifat kemarahan! Kemarahan sebagai kompetensi juga memiliki "sifat kemarahan"-dan dalam hal ini ada dua sifat: (1) genuine (murni, ikhlas); (2) obyektif. Sifat pertama, pemimpin marah karena dia memang ingin melakukan kebaikan dan perbaikan, perubahan positif; bukan karena ingin menunjukkan atau pamer kekuasaan belaka. Itu sebabnya kompetensi kemarahan seorang pemimpin merupakan antitesis dari pemimpin yang hipokrit atau munafik, yang sepintas kelihatan sabar, kalem, tetapi sesungguhnya dia ingin menutupi kebenaran, populis, atau sifat hipokrit lainnya.

Sifat kedua (obyektif), pemimpin marah untuk tujuan yang jelas, perubahan yang lebih baik bagi organisasi, serta sebatas koridor tugas dan kewajiban. Kemarahan pemimpin bukan berlandaskan subyektivitas sang pemimpin, misalnya karena tak suka atau sentimen. Tapi, kemarahan yang "pada tempatnya".

Ketiga, tujuan kemarahan! Kompetensi kemarahan dari aspek tujuan ini sangat penting karena kemarahan itu dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan. Dalam praksis manajemen dan kepemimpinan disebut  anger is a decisive tool-kemarahan yang menghasilkan keputusan efektif; kemarahan yang berorientasi pada hasil. Keputusan efektif itu tentu memecahkan persoalan, memberikan jalan keluar, dan yang terpenting: menghasilkan perubahan!

Kemarahan subyektif

Kompetensi kemarahan seorang Ahok sampai batas tertentu juga dimiliki dan dilakukan oleh para pemimpin potensial lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga pernah marah dengan hebat ketika menangkap basah petugas di sebuah jembatan timbang di Batang sedang menerima uang sogokan dari seorang kernet truk. Atau Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mencak-mencak karena Taman Bungkul kebanggaannya hancur lebur akibat ulah satu perusahaan yang bagi-bagi es krim. Hal sama juga dilakukan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil karena Balai Kota Bandung dipadati massa yang memicu kemacetan hebat di mana-mana akibat ulah perusahaan yang sama membagi-bagi es krim gratis. Kemarahan Ahok, Ganjar, Risma dan Ridwan, sampai batas tertentu, bersinggungan dengan korupsi dan nuansa ketidakadilan.

Presiden Joko Widodo sendiri juga tak segan menunjukkan "kompetensi kemarahan"-nya, menyangkut berbagaistatus quo bangsa dan negara kita. Bahkan kemarahan itu bukan hanya tertuju kepada jajaran pembantunya, melainkan juga kepada beberapa negara lain yang selama ini memperlakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak adil.

Pemimpin pemarah-dalam konteks kompetensi kemarahan seperti dimaksudkan-justru diperlukan oleh kepemimpinan nasional negeri ini. Negeri ini sudah terlalu lama menikmatistatus quo ketidakadilan dan korupsi sehingga kehilangan kompetensi kemarahan yang diperlukan. Bangsa ini justru tak memerlukan kemarahan-kemarahan reaktif-subyektif dari mereka (termasuk politisi pecundang) yang dilandasi dendam dan sakit hati, serta  yang paling ironis: kemarahan subyektif yang ditujukan kepada para "pemimpin yang sedang marah pada status quo".

Ungkapan  fenomenal George F Will (Desember 1981), sesudah pengumuman darurat di Polandia, semakin menegaskan kebutuhan kita akan "pemimpin pemarah". Katanya, "Amarah kita meluap justru disebabkan oleh ketiadaan amarah orang-orang. Kita memerlukan sebuah kemarahan sejati yang bisa mendorong kita untuk bertindak positif".

Ungkapan George F Will itu, terkait konteks tulisan ini, bermuara pada "kompetensi kemarahan" yang diperlukan para pemimpin bangsa ini. Kemarahan yang bisa memprovokasi orang lain dan organisasi untuk mendobrak status quo (korupsi, ketidakadilan, atau lainnya) yang selama ini secara pasti menghancurkan bangsa kita.

HERRY TJAHJONO TERAPIS BUDAYA PERUSAHAAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Juni 2016, di halaman 7 dengan judul "Pemimpin Pemarah".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Mendesain Pilpres Antikorupsi (DENNY INDRAYANA)

Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, menjelang ritual lima tahunan pemilihan presiden, proses legislasi kita dipenuhi perdebatan syarat ambang batas dukungan partai politik dalam mencalonkan presiden (presidential threshold).

Syarat calon presiden (capres) menjadi kunci perdebatan dan menggiring pembahasan sistem pemilu yang lain menuju jalan buntu. Masih lekat dalam ingatan kita ketika dalam pembahasan RUU Pemilihan Presiden pada awal Reformasi, setiap parpol melakukan tukar-guling aturan demi meloloskan figur capres yang didukungnya.

PDI Perjuangan mendapatkan syarat pendidikan minimal SMA untuk Megawati Soekarnoputri. Golkar menggugurkan syarat bebas dari masalah hukum bagi Akbar Tandjung. PKB mendapatkan syarat "mampu" bagi Abdurrahman Wahid. PAN mendapatkan aturan peralihan syarat dukungan partai bagi Amien Rais.

Proses legislasi pasti tidak akan steril dari kepentingan politik partai. Berharap partai tidak memasukkan kepentingan strategi pemenangan ke dalam pembahasan UU kepemiluan adalah bagaikan pungguk merindukan bulan. Itu adalah hal yang nyaris mustahil. Pilihan aturan hukum sekarang pasti berkait erat dengan strategi pemenangan Pilpres 2019. Pertarungan telah dimulai sejak perumusan syarat menjadi capres. Yang perlu kita kawal adalah bagaimana proses legislasi yang sarat kepentingan itu tetap sejalan dengan agenda bangsa, utamanya antikorupsi. Bagaimana perumusan syarat capres akan menghadirkan sistem pilpres yang antikorupsi?

Sistem pilpres antikorupsi

Presiden adalah figur sentral dalam sistem presidensial. Demikian pula dalam agenda pemberantasan korupsi. Presiden adalah panglima perang menumpas koruptor. Tanpa presiden yang berkomitmen terang-benderang, maka perjuangan melawan korupsi akan terus terjebak dalam kelam kekalahan. Karena itu, harus didesain sistem pilpres antikorupsi, yaitu sistem yang membuka ruang bagi figur antikorupsi untuk mencalonkan diri dan akhirnya terpilih menjadi presiden, serta kemudian mendapatkan dukungan politik yang cukup untuk menegakkan agenda pemberantasan korupsi.

Karena sistem pencalonan presiden kita dikuasai oleh partai politik dan tidak membuka pintu bagi calon presiden independen, komitmen antikorupsi partai menjadi kunci bagi lahirnya presiden yang antikorupsi. Celakanya, di situlah letak persoalan utama kita, konfigurasi politik kita masih terjebak dalam maraknya praktik korupsi. Jika kita mengacu pada kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi, tak ada satu pun partai yang bersih dari jeratan perkara korupsi.

Inilah salah satu dilema sistem presidensial kita, yaitu bagaimana upaya penyederhanaan partai tetap sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Telah banyak penelitian yang menyimpulkan sistem presidensial tidak sejalan dengan sistem multipartai. Salah satu yang sering dirujuk adalah artikel Scott Mainwairing (1993), dalam jurnalComparative Political Studies berjudul "Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult Combination". Namun, persoalan korupsi yang menjerat parpol kita, apalagi makin kuat partainya, maka godaan korupsinya juga cenderung semakin besar, menyebabkan kita harus tetap membuka ruang bagi partai baru yang membawa harapan antikorupsi. Maka, saya setuju ambang batas parlemen (parliamentary threshold) secara bertahap dinaikkan. Dalam hal ini, kita sudah pada jalur yang benar.

Presiden minoritas

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden harus dilaksanakan serentak, perdebatan soal ambang batas calon presiden tidak kunjung usai. Saya sendiri berpandangan, memang tidak ada kejelasan aturan konstitusi yang melarang presidential threshold. Putusan MK hanya menegaskan pelaksanaan pemilu serentak, tetapi tidak membahas soal konstitusionalitas ambang batas presiden. Maka, soal presidential threshold adalah kebijakan hukum yang terbuka dan bergantung pada pilihan politik legislasi.

Ada pendapat bahwa pemilu serentak (concurrent election) akan menghadirkan presiden yang lebih efektif ketimbang pemilu tidak serentak (consecutive election). Dalam pemilu serentak, jumlah partai akan cenderung turun. Karena, untuk mendongkrak suaranya, partai kecil memilih berkoalisi dan mendukung figur capres yang paling mungkin menang. Yang pasti, dalam pemilu serentak, kesempatan untuk membangun kontrol parlemen kepada presiden akan semakin sulit. Dalam pemilu tidak serentak, pemilih bisa melakukan pemilihan presiden yang berbeda dengan partai pendukungnya (split ticket). Hal demikian tidak mungkin dilakukan dalam pemilu serentak.

Maka dalam pemilu serentak, kecenderungan hadirnya presiden minoritas (minority president), yaitu presiden yang tidak mendapatkan dukungan politik mayoritas di parlemen, kemungkinan akan lebih kecil. Menurut hitungan Jose Antonio Cheibub (2002), dalam artikelnya berjudul "Minority Governments, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies" dalam jurnal Comparative Political Studies, pemilu serentak hanya menghadirkan presiden minoritas 31,3 persen, berbanding dengan 56,4 persen pada pemilu yang diselenggarakan pada waktu yang berbeda.

Ambang batas presiden

Dengan ambang batas parlemen yang sudah naik gradual dan sistem pemilu serentak yang lebih membantu hadirnya sistem presidensial yang tidak minoritas, ruang agar konfigurasi politik tidak dikuasai oligarki partai yang korup adalah memperbesar ajang kompetisi pemilihan presiden. Bagaimanapun sistem yang kompetitif akan membuka ruang demokrasi yang lebih lebar ketimbang sistem yang monopolistik.

Ruang kompetisi itu jangan menghilangkan sama sekali syarat ambang batas presiden. Bukan semata tanpa presidential threshold insentif menuju sistem penyederhanaan partai akan mengecil, tetapi secara teori dan praktik, tidaklah mungkin ada presiden yang efektif tanpa dukungan politik sama sekali di parlemen.

Bahkan, seorang presiden independen sekalipun tak mungkin meniadakan sama sekali syarat dukungan politik parlemen bagi jalannya pemerintahan yang dipimpinnya. Harus dicatat, presiden yang menang pilpres dan dapat dukungan pemilih (electoral support) yang mayoritas, tak akan bisa efektif melakukan banyak hal tanpa dukungan politik parlemen (political support).

Namun, ambang batas presiden 20 atau 25 persen seperti yang saat ini berlaku juga tidak layak dipertahankan karena tidak membuka ruang kompetisi yang cukup, dan cenderung melanggengkan oligarki parpol yang koruptif. Maka, saya sepakat ambang batas presiden diturunkan. Berapa besaran angkanya adalah ruang pilihan politik. Pilihan paling kecilnya adalah sama dengan ambang batas parlemen. Sehingga setiap partai yang mempunyai kursi di DPR hasil Pemilu 2014 mempunyai hak untuk mengajukan capres.

Lalu bagaimana dengan partai-partai baru peserta Pemilu 2019? Mereka belum berhak mengajukan capres. Bagaimanapun, semua partai harus membuktikan dirinya layak dan mendapatkan dukungan rakyat pemilih, dengan mempunyai anggota di parlemen, sebelum berhak mengajukan capres pada pemilu berikutnya.

Tetap harus diakui, penurunan ambang batas presiden bukan jaminan pasti akan hadirnya presiden yang antikorupsi. Yang dapat dipastikan adalah terbukanya ruang kompetisi yang lebih lebar, melalui hadirnya capres alternatif. Sementara potensi korupsi pencalonan tetap tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Tidak ada satu sistem pun yang imun dari praktik korupsi. Hanya modusnya saja yang berubah-ubah.

Dalam sistem dengan ambang batas presiden yang tinggi, praktik korupsi dilakukan dengan modus parpol menjual tiket perahu kepada kandidat atau partai. Inilah modus pembelian tiket partai untuk menjadi kandidat (candidacy buying). Sebaliknya, dalam sistem ambang batas yang lebih rendah, yang merangsang hadirnya capres-capres alternatif, parpol atau sang calon alternatif menjual peluangnya sebagai kompetitor yang dapat mengeruk lumbung suara pemilih yang sama. Inilah modus penjualan tiket tokoh partai untuk tak jadi kandidat (no-candidacy buying).

Saat ini, dalam pembahasan RUU Pilpres, posisi pemerintah adalah mempertahankan presidential thresholdpada angka 20 atau 25 persen. Mungkin, Presiden Jokowi berhitung syarat itu memberi peluang lebih besar baginya untuk terpilih kembali. Mari, sama-sama kita tunggu ke manakah ujung pembahasan syarat pilpres ini akan berakhir. Apakah menuju kepentingan jangka panjang untuk menciptakan sistem pilpres yang lebih antikorupsi ataukah justru melanggengkan koalisi oligarki partai yang cenderung koruptif.

DENNY INDRAYANA

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Profesor Tamu di Melbourne Law School dan Faculty of Arts University of Melbourne, Australia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Mendesain Pilpres Antikorupsi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Menyoroti Pelaksanaan Awal Bantuan Pangan Nontunai (M HUSEIN SAWIT)

Akhir Februari lalu di Cibubur, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo  meluncurkan program baru, bantuan pangan nontunai. Presiden berpesan agar program ini lebih efektif dan tepat sasaran.

Bantuan pangan nontunai (BPNT) ini merupakan tahap awal dari transformasi program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang telah berjalan lebih dari 15 tahun.  Program raskin yang dilaksanakan Bulog akan dihapus, penghapusan ini menurut rencana akan dipercepat mulai Juli 2017. Bulog nantinya diminta untuk berkonsentrasi pada pelaksanaan stabilisasi harga pangan dan mengelola cadangan beras pemerintah.

Program BPNT pada tahun ini dilaksanakan di 44 kota, dan pada tahun 2018 direncanakan akan melayani seluruh kabupatan/kota. Melalui program BPNT tersebut, pada 2017 pemerintah menyalurkan dana berasal dari anggaran raskin sebanyak Rp 1,6 triliun untuk 1,432 juta keluarga penerima manfaat (KPM). KPM akan menerima bantuan melalui rekening tabungan di bank sebanyak Rp 110.000 per KPM per bulan.

Bank yang bergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan kartu keluarga sejahtera (KKS) elektronik untuk KPM.  KPM akan menukar voucer elektronik di e-warong, rumah pangan kita (RPK), dan agen bank.  Pemerintah menjatahkan dua komoditas pangan, yaitu beras (10 kilogram) dan gula (2 kg) per KPM per bulan, dan tidak diperbolehkan diuangkan tunai.  

Sebelum program ini diluncurkan, pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan uji coba secara terbatas pada September-Oktober 2016 tentang voucer pangan yang kemudian diberi nama BPNT. Masih terlalu dini untuk menilai program ini, tetapi tidak ada salahnya  juga masyarakat memahami sepak terjang program baru ini sejak awal agar masyarakat luas dapat mengawal efektivitas dan ketepatan sasaran program.

Pada umumnya,  bantuan uang tunai lebih sulit dipantau masyarakat karena mereka tidak melihat langsung wujudnya. Juga sulit mendapatkan dukungan politis untuk waktu lama, karena dianggap sarat dengan kepentingan partai yang berkuasa.

Melenceng dari uji coba

Implementasi program ini ternyata jauh bergeser dari rekomendasi hasil uji coba TNP2K. Sebut saja di antaranya, penyiapan data terbaru penerima manfaat. Keterlambatan implementasi program ini terletak pada hal ini, data by name dan by address  yang disuplai oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana program sangat jauh berbeda dengan data di lapangan.

Akibatnya, bank belum berani mengeluarkan KKS. Kementerian Sosial diduga masih menggunakan basis data terpadu yang lama, padahal telah ada data yang terbaru tahun 2015. Walaupun data baru, tetapi tetap perlu diverifikasi ulang.

Masalah data penerima manfaat selalu menjadi persoalan serius dalam bantuan pangan terarah. Tampaknya masalah yang dialami pada program raskin terus berlanjut dalam program ini sehingga potensi bocor ke luar rumah tangga sasaran cukup tinggi. Pertanyaannya adalah, ke mana dan mengapa basis data terpadu mutakhir yang telah disiapkan dengan susah payah tidak dipakai?  

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji coba ditemukan agen/warung/toko belum memadai jumlahnya sehingga satu agen/warung melayani lebih dari 150  penerima manfaat. Di setiap kelurahan/desa harus ada minimal dua agen/warung/toko, mencegah timbul masalah dalam alat transaksi elektronik.

Tampaknya, pada saat sekarang baru ada dua gerai yang dipercaya pemerintah sebagai penyalur BPNT, yaitu e-warong binaan Kementerian Sosial, dan RPK binaan Bulog.  Tampaknya RPK lebih siap melayani  program, karena telah ada sekitar tiga tahun lalu, walaupun belum meluas tempat usahanya. Sebaliknya e-warong, keberadaannya sangat dipaksakan, bertambah pesat dalam waktu singkat.

Pada uji coba yang dilakukan TNP2K, pangan yang diberikan  tidak hanya beras, tetapi juga telur atau susu. Masalah utama gizi keluarga miskin adalah defisit gizi makro, terutama protein, di samping gizi mikro tentunya.

Beras dan gula sama-sama menyumbangkan banyak karbohidrat, padahal kekurangan karbohidrat pada masyarakat miskin umumnya tidaklah terlalu parah dibandingkan dengan kekurangan protein. Pemberian 2 kg gula per KPM per bulan kurang tepat dalam usaha memperbaiki keseimbangan gizi. Kalau  terlalu banyak konsumsi  gula tentu kurang baik buat kesehatan, atau berpotensi dijual oleh penerima karena memang kurang dibutuhkan.

Pemerintah perlu menyempurnakan pelaksanaan BPNT, terutama dalam hal-hal berikut. Pertama, koordinasi antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan BPNT harus berjalan baik. Jangan seolah-olah program ini milik satu kementerian sebagai kuasa penggunaan anggaran. Jangan pula timbul anggapan, kepentingan bank yang lebih menonjol dalam memanfaatkan kucuran dana BPNT. 

 Kedua, data KPM harus mendapat perhatian lebih, sebaiknya lebih banyak menggunakan keahlian dan sumber daya dari lembaga yang telah lama bergelut dengan basis data terpadu.

Ketiga, perekrutan agen/warung/toko di luar dari e-warong dan RPK sangat minim sehingga belum timbul kompetisi yang dapat menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Keempat, pemberian gula perlu "direm" agar jangan terlalu banyak dan sebaiknya dialihkan ke telur dan minyak goreng.

M HUSEIN SAWIT

Pengamat Kebijakan Pangan; Pendiri House of Rice

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2017, di halaman 7 dengan judul "Menyoroti Pelaksanaan Awal Bantuan Pangan Nontunai".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Membumikan Diplomasi Multilateral (DARMANSJAH DJUMALA)

Dalam diskursus hubungan internasional, diplomasi multilateral jamak diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan di forum atau organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara.

Berbeda dengan diplomasi bilateral yang hanya melibatkan dua negara dan menghasilkan kesepakatan konkret, diplomasi multilateral berupaya mencapai konsensus mengenai norma, aturan, dan kebijakan dalam isu tertentu (norms-setting/rules-making). Dengan karakter serupa itu, diplomasi multilateral kerap dinilai secara sinis sebagai tak lebih dari pelaksanaan politik luar negeri yang "mengukir langit" alias tidak konkret, tidak membumi alias tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Diplomasi multilateral semakin sering dipertanyakan tatkala Jokowi mulai menjabat presiden. Sosok Jokowi yang merakyat dan berfokus pada program konkret yang memberi manfaat langsung bagi rakyat memiliki visi politik luar negeri yang khas: memperjuangkan kepentingan nasional yang konkret dan memberi manfaat bagi rakyat dan pembangunan nasional. Diplomasi yang menghasilkan kesepakatan konkret dan memberi manfaat bagi rakyat inilah yang disebut dengan diplomasi membumi.

Paradoks

Manakala visi diplomasi membumi ini diperhadapkan dengan karakter diplomasi multilateral, terasa ada paradoks. Bagaimana mungkin diplomasi multilateral, yang dipersepsikan hanya berkutat pada pembentukan norma, aturan dan kebijakan bisa menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi rakyat? Dengan pertanyaan ini, diplomasi multilateral seolah kehilangan relevansi dan signifikansinya terhadap politik luar negeri era Jokowi. Namun, justru pada titik ini muncul pertanyaan strategis: bagaimana menempatkan diplomasi multilateral dalam bingkai visi politik luar negeri Jokowi, yang konkret dan memberi manfaat bagi rakyat itu?

Sejatinya diplomasi multilateral itu tak melulu melakukan perdebatan kebijakan, aturan, dan norma. Memang, melalui sidang komite dan sidang umum tahunan, PBB menyediakan forum yang dihadiri oleh hampir semua negara di dunia untuk membahas hampir semua isu di bawah langit (everything under the sun). Mulai dari jarum suntik sampai peralatan perang. Mulai dari alat kontrasepsi sampai kapal terbang. Semua diperdebatkan sampai larut malam, mulai dari titik koma sampai struktur kalimat yang kompleks demi sebuah resolusi, deklarasi atau pernyataan bersama. Dan jangan kaget, hasil akhirnya adalah dokumen tebal terbuat dari kertas. Manfaatnya bagi rakyat? Hampir tidak ada. Dokumen itu tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat. Inilah paradoks diplomasi multilateral dalam ukuran diplomasi membumi.

Jika memang sidang PBB itu tidak memberi manfaat konkret dan langsung bagi rakyat, apakah kemudian Indonesia tidak perlu mengikuti persidangan di PBB? Masalahnya bukan ikut atau tidak ikut persidangan (yang tersebar di komite-komite, dewan-dewan dan kelompok-kelompok kerja). Masalahnya adalah pilihan: persidangan mana yang harus diprioritaskan.

Sebenarnya di PBB dan organisasi internasional lainnya banyak sekali program pembangunan dan pendanaannya. Sebut saja, misalnya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), atau Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Semua forum ini, selain membahas norma, aturan dan kebijakan bidang terkait, juga menyediakan dana pembangunan untuk pengembangan kapasitas (capacity building) negara anggota.

Dengan sumber daya manusia dan dana terbatas, pengambil keputusan dihadapkan pada pilihan prioritas: apakah menitikberatkan pada deliberasi kebijakan atau memfokuskan pada program pembangunan kapasitasnya. Sejalan dengan diplomasi khas Presiden Joko Widodo yang konkret dan memberi manfaat bagi rakyat, diplomasi multilateral harus membumi. Namun, bagaimana wujud diplomasi multilateral yang membumi itu?

Pengembangan kapasitas

Ambil contoh diplomasi di forum IAEA. Seperti forum multilalteral lain, diplomasi di IAEA juga terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu penetapan norma dan aturan (norm-rules and standard setting) serta program pengembangan kapasitas.

Pertama, di bidang aturan dan norma. Diplomasi di forum yang menangani masalah atom dunia itu umumnya membahas tiga isu, dikenal dengan istilah "Konsep 3S": safety (keselamatan),security (keamanan), dan safeguard(pengawasan). Dengan Konsep 3S itu, IAEA membangun aturan, norma dan standar keamanan/keselamatan dan pengawasan terhadap penggunaan serta pengembangan nuklir untuk tujuan damai oleh negara anggota.

Dengan aturan itu, IAEA ingin memastikan pengembangan nuklir aman bagi masyarakat. Bagaimana penerapan konsep itu di Indonesia? Konsep 3S umumnya diberlakukan di negara anggota yang mengembangkan teknologi nuklir dalam skala besar dan masif, baik untuk keperluan sumber energi maupun militer. Indonesia sejauh ini baru menggunakan nuklir untuk bidang sosial-ekonomi, seperti pertanian, kesehatan, pencegahan bencana alam dan lingkungan hidup.

Dengan tingkat penggunaan nuklir seperti itu, penerapan Konsep 3S di Indonesia, terutama aspek keamanan dan pengawasan, belum signifikan dalam interaksinya dengan IAEA. Dibanding negara anggota lain, seperti India, Pakistan atau Korea Utara, aspek keamanan dan pengawasan nuklir di Indonesia tidak menonjol. Meski demikian, Indonesia tak menafikan pentingnya Konsep 3S sebagai dasar penguatan regulatory framework(kerangka hukum) untuk penggunaan teknologi nuklir di bidang pertanian dan kesehatan serta untuk tujuan damai lainnya.

Kedua, program pengembangan kapasitas yang ditawarkan IAEA sungguh banyak. Mulai dari bantuan untuk aplikasi nuklir, berupa inovasi dan pengembangan iptek nuklir, sampai dengan kerja sama teknik antarnegara anggota di bidang iptek nuklir yang berdampak pada bidang sosial-ekonomi. Dalam skema bantuan aplikasi nuklir, di sektor pertanian, misalnya, ilmuwan di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah berhasil mengembangkan 21 varietas padi, 10 kedelai, 2 kacang hijau, 3 sorgum, dan 1 gandum.

Varietas padi hasil teknologi nuklir ini mampu memproduksi padi lebih banyak per unit lahan dan tahan hama. Bisa dibayangkan bagaimana dampak inovasi iptek nuklir ini jika diaplikasikan secara masif. Tak berlebihan jika dikatakan ia mampu menunjang program ketahanan pangan nasional. Di bidang kesehatan, BATAN tengah mengembangkan teknik serangga mandul dengan teknologi nuklir yang dipercaya dapat mengurangi populasi nyamuk demam berdarah sehingga mengurangi risiko penyebaran penyakit tersebut.

Demikian juga dengan pemandulan serangga buah, diharapkan mampu mengurangi risiko pembusukan produk buah. Dari cerita sukses ini nyatalah bahwa aplikasi nuklir memang benar- benar memberi manfaat sosial-ekonomi masyarakat. Semua capaian di bidang aplikasi nuklir ini dimungkinkan karena adanya kerja sama dengan IAEA di bidang pengembangan kapasitas untuk negara anggota.

Tatkala teknologi nuklir mampu memberi dampak nyata kepada kehidupan sosial-ekonomi rakyat, pada titik itulah muncul kesadaraan bahwa ternyata nuklir tak melulu untuk perang dan senjata pemusnah. Ternyata teknologi nuklir dapat memberi manfaat bagi kehidupan rakyat kebanyakan. Ternyatalah juga bahwa diplomasi multilateral bukan hanya ajang adu debat internasional yang menghasilkan setumpuk dokumen berisi aturan dan kebijakan.

Hasil konkret diplomasi nuklir di bidang sosial-ekonomi membuktikan bahwa diplomasi multilateral bisa dibumikan, mampu memberi manfaat langsung bagi rakyat. Untuk membumikan diplomasi multilateral, prioritas diplomasi di forum PBB dan organisasi internasional lainnya, seperti IAEA, haruslah diletakkan pada upaya memanfaatkan sebanyak mungkin program pengembangan kapasitas lembaga tersebut yang benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

DARMANSJAH DJUMALA

Diplomat, Bertugas di Vienna, Austria

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Membumikan Diplomasi Multilateral".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Yang Abadi Hanyalah Kepentingan (kompas)

Krisis politik Brasil tak berakhir dengan pemakzulan mantan Presiden Dilma Roussef. Penggantinya, Michel Temer, kini dituduh menerima suap.

Adalah Jaksa Agung Rodrigo Janot yang menuntut Temer menerima suap dari JBS, perusahaan pengolahan daging terbesar di dunia. Janot menyatakan, Temer telah melanggar kewajibannya terhadap negara dan masyarakat. Jaksa Agung menyertakan bukti-bukti penerimaan suap dan menuduh Temer menghambat penyelidikan.

Tuduhan ini menjadikan Temer sebagai Presiden Brasil pertama yang dituntut dalam kasus kriminalitas saat masih menjabat. Luiz InĂ¡cio Lula da Silva, Presiden Brasil periode 2003-2011, kini tengah menjalani persidangan kasus korupsi, yang dituduhkan kepadanya seusai menjabat.

Sebelum menjadi presiden, Temer adalah Wakil Presiden pada era Roussef. Partai Gerakan Demokratik Brasil (PMDB) yang dipimpinnya memiliki kursi terbanyak di parlemen, tetapi Temer memilih menjadiking maker dan mendukung Roussef. Saat parlemen menuduh Roussef menyalahgunakan anggaran untuk kampanye Pemilu 2014, Temer berbalik badan dan mendukung pemakzulan.

Padahal, Roussef tak pernah terbukti bersalah di pengadilan. Majelis Rendah menuduh perempuan presiden pertama di Brasil itu merekayasa pembukuan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penggalangan dana agar terpilih kembali menjadi presiden. Dengan kubu Temer keluar dari koalisi dan mendukung oposisi, gerakan pemakzulan mendapat dukungan dua pertiga anggota Majelis Rendah dan kemudian dua pertiga anggota Senat.

Ancaman korupsi di pemerintahan Brasil tergolong serius. Yang paling mencolok adalah skandal yang melibatkan perusahaan minyak negara Petrobras dan puluhan elite politik, termasuk Lula da Silva. Temer sendiri sempat diisukan terlibat penggelapan skema pembelian etanol.

Namun, tidak mudah untuk membawa Temer ke pengadilan. Setelah tuntutan resmi diajukan, kasus ini dibawa ke Majelis Rendah untuk mendapat persetujuan dua pertiga anggota. Jika kurang dari dua pertiga suara yang setuju, kasus ini tidak bisa dilanjutkan.

Meski bukti-bukti yang diajukan Jaksa Agung cukup kuat, tidak mudah mendapat dukungan. Selain karena PMDB memiliki kursi terbanyak, 185 dari 513 anggota Majelis Rendah—lebih dari sepertiga—juga tengah diinvestigasi kejaksaan, banyak dari mereka karena kasus yang sama dengan Temer sehingga akan menolak kasus ini dibawa ke pengadilan.

Karena itu, Temer diprediksi bertahan hingga Pemilu 2018. Ironis, karena pemerintahan sebelumnya yang belum terbukti bersalah di pengadilan justru dimakzulkan oleh parlemen. Ini menegaskan tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Yang Abadi Hanyalah Kepentingan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Stop Kebiasaan Membolos//Tanggapan BPJS 1//Tanggapan BPJS 2 (Surat Pembaca Kompas)

Stop Kebiasaan Membolos

Pascareformasi, posisi DPR jadi sangat istimewa bahkan sudah "berlebihan". Jumlah anggota membengkak jadi 560 orang dari sebelumnya 425 hasil Pemilu 1997. Kinerja jauh dari sempurna, tetapi ingin menambah jumlah.

Mereka juga memperoleh berbagai fasilitas yang luar biasa: gaji, tunjangan, uang sidang, perumahan, dan sejumlah fasilitas sosial lainnya. Namun, apakah kinerja mereka sudah memuaskan?

Salah satu kebiasaan anggota DPR yang tidak terpuji adalah membolos pada berbagai sidang. Ini sudah sangat keterlaluan, karena kewajibannya tidak dijalankan.

Anggota DPR juga membolos di sidang paripurna, Jumat (19/5), yang mengundang BPK dan pemerintah, padahal mereka menjadi tuan rumah. Ada dua agenda pokok pada sidang itu: Laporan BPK tentang hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah serta pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk menyusun RAPBN 2018.

Melihat kedua agenda pokok sidang, tentu kita sepakat bahwa sidang paripurna tersebut sangat strategis nilainya bagi negara dan bangsa Indonesia. Adalah wajar jika sidang paripurna semacam ini harus dihormati seluruh anggota DPR dan dicerminkan dengan kehadiran mereka, setidaknya 90 persen dari seluruh anggota atau 504 orang.

Ternyata faktanya jauh panggang dari api. Secara riil jumlah anggota DPR yang hadir hanya 131 orang atau 23,34 persen. Sungguh ironis sekaligus pelecehan terhadap rakyat Indonesia yang mereka wakili. Selain itu, 153 orang "setor muka dan meneken daftar hadir" lalu menghilang. Sebatas status sidang agar kuorum 284 orang atau 50,71 persen.

Apa yang dahulu pernah dikatakan presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, bahwa anggota DPR ibarat murid taman kanak-kanak sebenarnya kurang pedas. Saya yakin murid TK sekali pun tidak akan berlaku seperti itu. Sudah begitu, anggota DPR ramai-ramai berlindung di balik tata tertib yang mereka susun sendiri.

Saat ini bangsa kita tidak hanya dilanda darurat narkoba dan korupsi, melainkan juga darurat disiplin kehadiran anggota DPR. Kalau begini keadaannya, pertanyaan yang timbul adalah siapa yang berhak mengawasi dan mengoreksi para anggota dewan yang katanya terhormat ini?

Oleh karena itu, saya mengimbau, khususnya kepada Parliament Watch, Perludem, dan Ombudsman RI berperan lebih proaktif menjadi kepanjangan tangan dan penyambung lidah rakyat untuk memantau dan mengevaluasi DPR dan seluruh anggotanya, agar pengawasan dan evaluasi berfungsi, umumkan hasilnya dan buat mekanisme sanksi kepada mereka yang melanggar aturan dan etika.

MANAGARA TAMPUBOLON

Jl Swadaya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Tanggapan BPJS 1

Menanggapi surat Bapak Bona Sianturi berjudul "Bolak-balik ke RS" (Kompas,12/6), bersama ini kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.

Terkait permasalahan tersebut, kami telah mengunjungi kediaman Bapak Bona. Dari kunjungan tersebut diketahui bahwa Bapak Bona memperoleh obat untuk satu bulan, tetapi stok obat di RS tersebut sedang kosong.

Pihak RS akan segera memberikan kekurangan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang bersangkutan juga dijadwalkan untuk konsultasi kembali dengan dokter RS terkait pada 16 Juni 2017.

Bapak Bona telah memahami penjelasan tersebut dan dengan demikian masalah terselesaikan dengan baik.

BUDI MOHAMAD ARIEF

Kepala Grup Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan

Tanggapan BPJS 2

Menanggapi surat Bapak Deddy Windyarso berjudul "Iuran Dobel" (Kompas, 12/6) kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.

Kami telah menelusuri riwayat tagihan dan pembayaran iuran JKN-KIS Bapak Deddy. Diketahui bahwa terdapat perubahan nominal tagihan iuran karena perbedaan jumlah bulan yang diinputpeserta pada channel pembayaran Bank Mandiri sehingga ada kelebihan pembayaran Rp 80.000 dari pembayaran bulan sebelumnya.

Kami telah berkomunikasi dengan pihak bank terkait untuk mengoreksi tagihan Bapak Deddy.

Apabila terjadi perbedaan jumlah tagihan, peserta JKN-KIS dapat segera menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400 untuk dibantu menelusuri riwayat tagihan. Tagihan juga dapat dicek melalui aplikasi BPJS Kesehatan Mobile yang dapat diunduh melalui Google Playstore.

BUDI MOHAMAD ARIEF

Kepala Grup Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Negara Perlu Tetap Hadir (Kompas)

Idul Fitri 2017 telah berlalu. Meskipun ada kemacetan di sejumlah tempat, pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini relatif baik dan terkendali.

Kehadiran negara saat melayani arus mudik adalah bentuk riil bagaimana kekuasaan bekerja melayani rakyat. Mobilitas lebih dari 20 juta penduduk yang bergerak untuk bersilaturahim Idul Fitri membutuhkan sebuah rencana operasi besar.

Pembangunan infrastruktur jalan tol baru, yang sudah siap ataupun yang masih darurat, ikut membantu mengurai kemacetan lalu lintas. Salah satu kunci perbaikan manajemen lalu lintas adalah persiapan, rencana operasi, serta organisasi dan eksekusi di lapangan. Kehadiran pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Perhubungan di lapangan berkontribusi mengurai kemacetan.

Kita berterima kasih kepada aparat Polri, petugas Kemenhub, petugas Palang Merah Indonesia, sukarelawan yang rela tak berlebaran demi melayani sesamanya. Tak terdengar cerita dramatik seperti tahun 2016, seperti stagnasi berat di pintu keluar Brebes dikenal sebagai "Brexit" mengakibatkan jatuhnya korban.

Kehadiran negara dibutuhkan untuk tetap mengelola arus balik Lebaran. Jalanan arus balik akan dipadati truk besar yang akan kembali beroperasi pada Jumat, 30 Juni 2016. Kehadiran truk akan memperpadat lalu lintas jalan menuju Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itulah rencana operasi arus balik Lebaran tetap harus jadi prioritas pemerintah untuk mengelolanya dengan baik.

Dari arus balik Lebaran, kita mengidentifikasi sejumlah tempat peristirahatan akan menjadi titik kemacetan. Begitu juga dengan gerbang pembayaran jalan tol. Kemacetan juga diprediksi terjadi di tempat peristirahatan Km 62 dan tempat peristirahatan pertama titik pertemuan antara Jalan Tol Cipali dan Cipularang. Ini harus diantisipasi.

Bagi masyarakat perlu juga mempertimbangkan kapan mereka harus balik ke tempat kerja, setelah masa liburan bersama selesai. Senin, 3 Juli 2017, adalah hari masuk kerja. Pemilihan waktu mudik dan balik sangat menentukan kelancaran perjalanan. Imbauan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pemudik untuk balik sebelum 29 Juni 2017 bisa dipertimbangkan. Namun, sepenuhnya bergantung pada kebutuhan masyarakat. Namun, yang pasti pada 30 Juni 2017 truk akan mulai beroperasi dan memadati jalan-jalan menuju Ibu Kota dan sekitarnya.

Kita berharap negara tetap hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat bukan hanya pada saat Lebaran, tetapi juga pada masa setelah itu. Setelah Lebaran berlalu, tugas berat pemerintah adalah menggerakkan kembali perekonomian yang terasa lesu. Ekonomi menuntut konsentrasi besar pemerintah untuk menggerakkannya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Negara Perlu Tetap Hadir".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.