Jumat, 20 Januari 2017

Trump dan Polisi Dunia (DINNA WISNU)

Selepas 20 Januari ini, dunia harus menerima, suka atau tidak, Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45.

Membaca janji-janji kampanye Trump, saya berkesimpulan bahwa Trump mungkin lebih akan menjadi pelengkap dari kekurangan Barack Obama dalam hal kebijakan ekonomi dan politik AS di dunia ketimbang menjadi dua entitas berbeda. Trump berpotensi memperkuat AS sebagai polisi dunia karena segala warisan kebijakan presiden-presiden sebelumnya, khususnya Obama.Beberapa pengamat ekonomi-politik meyakini, kebijakan yang diambil Trump tak akan berbeda dengan Obama. Trump akan mengalami masa "magang" 6-9 bulan di Gedung Putih di mana ia akan berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat struktural ketika akan melaksanakan janji kampanyenya. Setelah masa magang, ia akan menyadari dunia tak sesederhana yang ia bayangkan. Ia akan "jinak" dan memerintah seperti halnya presiden terdahulu.

Saya berpendapat, pandangan itu sebagian benar dan sebagian tidak. Trump memang akan melaksanakan janji-janji kampanyenya, tetapi kondisi di lapangan yang ditinggalkan Obama justru dapat memperkuat kepercayaan diri Trump menjadi polisi dunia. Ia akan melanjutkan kepentingan AS dalam liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia, tetapi tak sama dalam hal pilihan dalam menurunkannya sebagai kebijakan. Ia tak akan memilih kebijakan anti globalisasi dan superproteksionis dalam kebijakan ekonominya. Trump dan Obama akan berbeda dalam model agresivitasnya.

Persamaan antara Obama dan Trump ini memang tertutup oleh perbedaan karakter yang antagonis antara Obama dan Trump. Perbedaan ini dieksploitasi oleh media di AS yang telah berpihak ke masing-masing kandidat sehingga persamaan kebijakan Obama dan janji-janji Trump dalam kampanye tidak terlihat nyata.

Bagi masyarakat Barat, karakter Trump yang ceplas-ceplos, kurang sensitif, anti intelektual, patriarkis, narsis, dan Islamophobia sangat kontras dengan Obama yang persuasif, teratur tata bicaranya, terpelajar, menghargai peran perempuan dan keluarga, melankonlis, dan lebih akomodatif dengan masyarakat Muslim. Perbedaan karakter ini relevan bagi masyarakat Barat karena menyangkut nilai-nilai yang selama ini jadi dasar kebijakan ekonomi-politik negara dan bahkan dasar untuk intervensi ke negara lain.

Contohnya nilai-nilai lingkungan hidup. Saat ini nilai-nilai itu telah menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi-politik dan gaya hidup masyarakat Barat. Masyarakat Barat yang menjadi kaya akibat eksploitasi lingkungan sejak revolusi industri 100 tahun lalu telah menyadari kesalahan itu dan mulai mempromosikan pentingnya kelestarian lingkungan. Nilai-nilai lingkungan hidup tak berlawanan lagi dengan semangat kapitalisme di masyarakat Barat karena mereka telah mampu menjadi pasar yang baru bagi energi alternatif terbarukan. Pasar baru pada akhirnya merangsang tumbuhnya industri baru terkait kelestarian lingkungan mulai dari perusahaan skala UMKM hingga industri besar, dari sektor jasa terkait sertifikasi produk ekspor dan impor dalam perdagangan komoditas dunia hingga manufaktur pembangkit listrik terbarukan.

Oleh sebab itu, ketika Trump berkeyakinan bahwa perubahan iklim adalah hoax dan ia kemudian berkeinginan mendorong investasi di komoditas batubara dan minyak bumi, timbul kekhawatiran massal di dunia. Selain karena dianggap meremehkan keseriusan masalah lingkungan, pernyataan itu berpotensi meredupkan pasar dan industri terkait lingkungan hidup yang sedang tumbuh.

Para investor khawatir investasi jutaan dollar di industri lingkungan hidup dan energi terbarukan akan merugi. Kekhawatiran juga menyangkut Perjanjian Paris yang menjadi komitmen negara-negara di dunia untuk mengontrol perubahan iklim dan perjanjian atau kesepakatan ekonomi yang menyertakan lingkungan hidup sebagai syarat perdagangan antarnegara.

Kesamaan dan perbedaan

Warga negara berkembang (emerging market/EM) yang berbeda kepentingannya dengan masyarakat AS atau negara maju di Barat melihat hal yang berbeda.

Janji kampanye Trump terkait lingkungan hidup sesungguhnya tak berbeda dengan praktik di era Obama. Asaf Shalev dkk (2016) mengungkapkan, sebuah bank ekspor-impor di bawah pemerintahan Obama telah menandatangani bantuan 34 miliar dollar AS dengan bunga rendah dan jaminan kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah asing untuk membangun, memperluas, dan mempromosikan bahan bakar fosil di luar negeri! Jumlah itu hampir tiga kali dukungan serupa yang diberikan George W Bush pada dua periode pemerintahannya dan hampir dua kali yang diberikan lewat pinjaman dan jaminan selama pemerintahan Ronald Reagan, George HW Bush, dan Bill Clinton ketika dijumlahkan sekaligus.

Terkait penggunaan cara-cara militeristik, kebijakan Trump diramalkan akan cenderung lebih keras dan agresif daripada Obama. Ini bisa jadi kenyataan jika merujuk pendapat Rex Tillerson, kandidat menlu Trump, yang menyerukan agar Tiongkok dihambat aksesnya ke pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Pernyataan itu dibalas media Tiongkok bahwa larangan itu akan jadi konfrontasi yang merusak dan kedua belah pihak harus siap untuk terjadinya kekerasan militer.

Apa persamaan dengan Obama? Kishore (2017) mencatat Obama adalah presiden yang dalam dua periode pemerintahannya terlibat perang tak berkesudahan. Mulai dari Afganistan dan Irak, pengeboman di Libya, perang proksi di Suriah, keterlibatan dalam konflik di Afrika, dan memberikan dukungan ke Arab Saudi untuk terlibatperang di Yaman.Keterlibatan dan operasi pasukan khusus juga meningkat di era Obama. Karen De Young dan Greg Jaffe (2010) mencatat, pada akhir pemerintahan Bush, Special Operation Forces (SOF) diterjunkan di 60 negara di seluruh dunia. Pada 2010 meningkat menjadi 75 negara. Nick Turse (2017) mengutip keterangan Ken McGraw, juru bicara Special Operations Command (SOCOM), bahwa keterlibatan pasukan AS bertambah lagi menjadi 135 negara di 2016. Angka itu peningkatan 80 persen selama lima tahun keterlibatan militer AS di hampir 70 persen negara di dunia.

Obama dikenal sebagai "Drone President". Per Januari 2016, Obama telah mengizinkan 506 serangan droneterbuka dibandingkan "hanya" 50 di era George W Bush. Gudang persenjataandrone AS meningkat eksponensial. Tahun 2000 militer punya sekitar 50 drone. Pada 2012 melonjak menjadi 7.000 atau 140 kali meningkat dalam 12 tahun (Hall-Blanco 2017). Penggunaan drone banyak dikritik karena ketakakuratan dalam menyasar target dan lebih banyak memberikan kematian pada warga sipil tak bersalah.

Urusan ekonomi dan perdagangan mungkin adalah pembeda antara Trump dan Obama. Secara umum, kebijakan ekonomi di bawah Obama bergerak positif, tetapi dengan kelebihan dan kekurangannya. CNN dan Long (2016) mencatat beberapa kelebihan, antara lain terciptanya 14 jutalapangan kerja baru, pengangguran berkurang dari 10 persen (2010) menjadi 4,9 persen (2016), pertumbuhan ekonomi 2 persen (meski lebih rendah dari masa sebelum resesi yang 3 persen) dan meningkatnya harga perumahan.

Kekurangannya adalah utang pemerintah berlipat ganda dari 10 triliun dollar AS (2009) menjadi 19 triliun dollar AS (2017), 70 persen mahasiswa terjebak utang pendidikan, dan upah buruh tak tumbuh 20 tahun terakhir. Jadi, secara umum, Trump akan menerima warisan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik daripada ketika Obama mulai menjabat (Cohen 2016).

Yang membedakan Obama dan Trump adalah dalam cara mendorong liberalisasi dan globalisasi di dunia, tetapi dengan memaksimalkan manfaat sebesar-besarnya bagi AS. Obama mendorong seluas-luasnya perdagangan bebas dan menempatkan kepentingan perusahaan multinasional, khususnya obat-obatan dan Wall Street, di atas kepentingan negara melalui perjanjian perdagangan regional dan multilateral (Moberg 2015).

Cara ini menurut Trump, merugikan kepentingan AS. Ia tak anti perdagangan bebas dan bukan isolasionis. Dalam wawancara dengan CNBC, ia mengatakan, "Ketika saya melakukan negosiasi perdagangan, AS akan membuat kesepakatan yang bagus, tetapi kita pasti akan tetap berdagang. Saya bukan isolasionis. Mungkin ada yang berpikir demikian, padahal saya sama sekali bukan (isolasionis); saya seorangfree trader. Saya ingin free trade, tetapi haruslah fair trade" (Domm, 2016).

Trump melihat perjanjian perdagangan regional dan multilateral semata memfasilitasi negara lain untuk maju, khususnya Tiongkok, India, dan EM lain, sementara kepentingan AS tersubordinasi. Oleh sebab itu, ia mungkin akan berusaha memperlemah kekuatan perjanjian dan kesepakatan multilateral yang telah terjadi atau memperkuatnya jika perjanjian atau kesepakatan itu menguntungkan AS sambil melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara yang dianggap mitra.

Apa yang akan terjadi?

Obama mewariskan hal baik dan buruk kepada Trump. Obama memang melakukan terobosan-terobosan yang dapat menyumbang ke perdamaian dunia, seperti keberhasilan mencapai kesepakatan nuklir Iran atau membuka hubungan diplomatik dengan Kuba. Obama juga peduli hak-hak sipil minoritas, seperti LGBT dan kebebasan warga Muslim di AS. Dalam ekonomi, ia juga berusaha mencapai kesepakatan perdagangan dengan EM untuk bisa meningkatkan volume dan kualitas perdagangan dengan melakukan kerja sama dan bukan dengan persaingan secara langsung dan terbuka. Cara ini dianggap dapat lebih konstruktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia.

Di sisi lain, dalam konteks kebijakan politik luar negeri dan militer, pemerintahan Obama juga terlibat dan memfasilitasi ketakpastian di dunia jauh lebih buruk dibandingkan presiden sebelumnya. Saya pesimistis Trump akan lebih lunak mengingat karakter dan visi Trump yang jauh lebih konfrontatif. Tak tertutup kemungkinan ia melakukan hal lebih buruk daripada Obama. Contohnya, keinginan Trump meningkatkan hulu nuklir agar dapat mengimbangi kekuatan nuklir negara lain, terutama Rusia. Keinginan yang sebetulnya dapat diredam jika Obama tak mengusulkan anggaran pembaruan kemampuan nuklir AS 30 tahun kedepan dengan total dana 1 triliun dollar AS.

Trump adalah pengusaha yang melihat segala sesuatu dari analisis untung-rugi. Segala langkah AS akan dihitung dari seberapa besar akan menguntungkan secara ekonomi. Jika ia menganggap Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, atau negara mitra di LTS harus membayar "biaya keamanan" untuk kenyamanan yang sudah disediakan oleh AS, tidak tertutup kemungkinan ia akan melakukan hal itu.

Dari sisi ekonomi, perang ekonomi terhadap Tiongkok yang awalnya dilakukan secara halus melalui perjanjian perdagangan dalam pemerintahan Obama mungkin akan lebih terbuka di era Trump. Perang ekonomi ini dapat saja menjalar ke ancaman perang secara fisik jika AS dan Tiongkok tak bisa menemukan titik temu untuk mengurangi perbedaan mereka.

Dalam beberapa minggu terakhir masa jabatannya, Obama mencoba membatasi akses Trump atas segala keistimewaan yang ia miliki semasa menjabat. Contoh, dikeluarkannya aturan baru dalam Executive Order (EO) 12333, minggu lalu, yang mengizinkan National Security Agency (NSA) melepas data-data privat mentah yang dikumpulkan melalui penyadapan komunikasi di luar negeri kepada lembaga intelijen lain (AS memiliki 16 lembaga intelijen). Upaya ini juga salah satu cara mengembalikan lagi proses check and balance badan-badan lain di eksekutif, legislatif, atau yudikatif untuk keputusankeputusan terkait kepentingan di luar negeri yang selama ini, terutama sejak masa Reagan, kurang ditaati. EO ini mungkin dapat memperlambat nafsu Trump dalam mengambil kebijakan-kebijakan sepihak.

Lebih dari itu semua, warisan kebijakan Obama yang melanggengkan ketakpastian dan kekerasan di dunia telanjur ada di luar sana. AS punya kepentingan nasional untuk mengubah dan mengatur pola-pola relasi antarnegara (dan antarkelompok) di dunia demi pemajuan agenda politik di dalam negerinya. Ini adalah pokok dalam keterlibatan AS di banyak isu di dunia.

Indonesia yang belakangan ini sangat fokus ke dalam negeri dan isu-isu luar negeri yang terbatas pada perlindungan WNI di luar negeri, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya perdagangan, perlu menyadari bahwa negara dengan posisi geografis, sejarah, dan jumlah penduduk sebesar Indonesia tak akan sanggup menanggung akibatnya sekadar menunggu, merespons, apalagi ikut arus. Keaktifan yang dituntut dalam konstitusi kita dengan tegas menolak intervensi dan tekanan-tekanan dari negara-negara yang saling bersitegang di dekat kita, di kawasan kita, dan di negara-negara yang senasib sebagai negara berkembang. Menyuarakan penolakan dan menghentikan cara-cara negara lain yang tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia adalah suatu kewajiban.

DINNA WISNU, ASSOCIATE FOUNDER, FOREIGN POLICY COMMUNITY INDONESIA; VICE CHAIR OF GOVERNING BOARD, INDONESIAN COUNCIL ON WORLD AFFAIRS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Trump dan Polisi Dunia".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Menelisik Akar Korupsi di Daerah (W RIAWAN TJANDRA)

Deretan kepala daerah yang terjerat berbagai kasus korupsi yang diproses hukum oleh KPK dan penegak hukum lain menjadi indikasi tidak wajarnya tata kelola pemerintahan yang baik di aras otonomi daerah.

Berita terakhir, tertangkap tangannya Bupati Klaten Sri Hartini telah menggenapkan jumlah 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2016.

Sampai Maret 2016, dari 541 kepala daerah, ada 360 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga yang sudah diputus oleh pengadilan tipikor sebagai terpidana. Jumlah itu ditambah dengan 11 kepala daerah yang terkena OTT KPK 2016.

Berbagai modus korupsi yang lazimnya menjerat kepala daerah selama ini tercatat, antara lain, di ranah perizinan, kewenangan di bidang sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan gratifikasi/suap. Berbagai modus korupsi tersebut berakar pada penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para kepala daerah tersebut. Tak jarang modus itu berkelindan dengan persekongkolan politik antara kepala daerah dan elite birokrat daerah dengan aktor-aktor politik di DPRD.

Banyak faktor yang menjadi pendorong perilaku koruptif yang dilakukan di daerah. Salah satu faktor penting untuk dicatat adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada. Hal ini telah membuat banyak elite politik lokal jadi "gelap mata" mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menutup "utang politik" yang digunakan dalam kontestasi politik lokal tersebut.

Mahar politik seorang calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada mencapai Rp 100 miliar sampai Rp200 miliar. Padahal, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 6 juta setiap bulan. Di samping gaji, seorang kepala daerah lazimnya juga menerima pendapatan sah berupa honor-honor. Jika ditotal, setiap bulan pendapatan sah seorang kepala daerah tidak lebih dari Rp 50 juta. Bandingkan dengan mahar politik yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah yang berniat mengikuti kontestasi politik di pilkada.

Besarnya kewenangan yang dimiliki daerah melalui aliran kewenangan otonomi daerah melalui desentralisasi politik, yang seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, ternyata justru lebih banyak menghasilkan "bosisme" lokal dalam pembangunan lokal yang cenderung elitis. Dalam kondisi demikian, amat sulit mengharapkan kian meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berjalan seiring dengan meningkatnya kewenangan daerah.

Monster-monster politik

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang telah menempatkan status kedudukan kepala daerah sebagai penyelenggara negara, seharusnya menyadarkan para elite daerah tersebut mengenai kedudukannya sebagai representasi negara di daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di daerah. Kepala daerah adalah "wajah negara" di daerah yang mewujudkan kehadiran negara bagi rakyatnya di daerah.

Siklus korupsi di daerah sebenarnya tak terlalu sulit untuk diurai.Mahalnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah berujung pada "kebutuhan" sebagian oknum kepala daerah untuk menggali "sumber pembiayaan politik". Dan itu diperoleh melalui berbagai modus, seperti gratifikasi dalam perizinan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sangat sedikit kepala daerah yang benar-benar "bersih" dari siklus koruptif di daerah ini.

Di sinilah seharusnya rakyat pemilih memiliki kepekaan politik untuk memutuskan calon- calon kepala daerah yang akan dipilihnya saat pilkada digelar. Siklus koruptif di daerah pada ujungnya menguras kekayaan rakyat di daerah karena menggerogoti uang APBD. Uang itu seharusnya mengalir untuk biaya kesejahteraan rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur.

Dengan demikian, pintu masuk untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah terletak pada ranah politik dan administratif (menata sistem birokrasi pelayanan publik) serta integritas pribadi para (calon) kepala daerah. Hal inilah yang menjadi moralitas politik dalam menata pemerintahan daerah. Tanpa itu semua otonomi daerah hanya membesarkan "monster-monster politik lokal" yang haus terhadap darah rakyatnya sendiri meski bertopeng senyum dan janji-janji manis politik.

W RIAWAN TJANDRA, PENGAJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, WAKIL SEKJEN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HTN-HAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Menelisik Akar Korupsi di Daerah".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Warga Sipil Nigeria Perlu Dilindungi (Kompas)

Perang, memang kejam. Serang- an salah sasaran pasukan Peme- rintah Nigeria yang menewas- kan warga sipil menjadi bukti kekejaman itu.

Laporan lembaga kemanusiaan yang beroperasi di kamp pengungsi Rann, Negara Bagian Borno, menyatakan, tak kurang 70 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Korban tewas termasuk enam anggota staf medis dan relawan kemanusiaan. Komite Internasional Palang Merah menyatakan, 46 korban cedera serius belum dievakuasi.

Doktor Lintas Batas menyatakan, pengeboman terjadi saat staf medis tengah memberikan vaksin dan memeriksa anak-anak yang kekurangan nutrisi. Komisioner Tinggi PBB Urusan Pengungsi Filippo Grandi pun menyebut tragedi ini bencana sesungguhnya bagi kemanusiaan.

Kamp di Rann didirikan pada Maret 2016 dan menjadi rumah bagi 43.000 warga sipil yang mencari perlindungan dari kekejaman kelompok militan Boko Haram. Ironisnya, tempat itu tak mampu menyelamatkan mereka dari pasukan pemerintah, yang seharusnya melindungi mereka.

Presiden Muhammadu Buhari menyesalkan insiden itu dan mengirim delegasi ke Rann untuk menyelidiki. Militer Nigeria juga mengakui serangan itu salah sasaran karena ditujukan untuk menyerang Boko Haram.

Kelompok militan yang namanya berarti mengharamkan pendidikan Barat itu mulai melancarkan perlawanan kepada pemerintah pada 2009. Sejak itu, tak kurang dari 20.000 orang tewas. Lebih dari 2 juta orang mengungsi, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta sekitar 7,1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Pada Desember 2015, Buhari mengatakan, secara teknis Boko Haram telah kalah. Klaim serupa kerap diulang, termasuk setelah kamp utama Boko Haram di Sambisa dihancurkan, akhir 2016. Yang menjadi pertanyaan, jika klaim itu benar, siapa yang diincar pada serangan di kamp pengungsi Rann? Di sisi lain, serangan bersenjata yang dilakukan Boko Haram secara sporadis terus berulang.

Terlepas dari pengakuan militer bahwa serangan itu salah sasaran, kerusakan telah terjadi. Puluhan warga sipil, yang seharusnya dilindungi, harus kehilangan nyawa. Padahal, Nigeria termasuk salah satu penanda tangan Konvensi Geneva Keempat tentang perlindungan kemanusiaan untuk warga sipil di wilayah perang.

Sudah selayaknya Pemerintah Nigeria memberikan kompensasi kepada para korban. Meski serangan ini tidak disengaja, pengeboman kamp pengungsi telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Pemerintah juga perlu memastikan konflik segera diakhiri karena dalam konflik bersenjata apa pun, korban terbesar adalah warga sipil yang seharusnya mendapat perlindungan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Warga Sipil Nigeria Perlu Dilindungi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Menjaga Momentum Pertumbuhan (Kompas)

Laporan Kompas beberapa hari terakhir mencoba menangkap ekspektasi, optimisme, dan kekhawatiran para pemimpin perusahaan di berbagai sektor.

Sebagian besar umumnya optimistis terhadap prospek perekonomian 2017 yang diyakini lebih baik daripada 2016. Hal ini sejalan dengan prediksi sejumlah lembaga internasional yang semuanya meramalkan pertumbuhan PDB Indonesia pada 2017 di atas angka prediksi pemerintah.

Optimisme, antara lain, dipicu berlanjutnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis dan mulai dirasakannya dampak dari berbagai paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sepanjang 2016.

Menyikapi ini, sebagian mereka sudah berancang-ancang ekspansi, menambah kapasitas dan investasi. Namun, sebagian lain menahan diri karena kekhawatiran terhadap dinamika politik di dalam negeri dan kondisi perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian.

Ketidakpastian itu, antara lain, terkait pergantian kepemimpinan dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat, melambatnya ekonomi Tiongkok, tren proteksionisme di Eropa, dan harga komoditas yang masih bergejolak.

Momentum optimisme dan pertumbuhan ini harus kita jaga jangan sampai meredup. Dengan kontribusi pemerintah yang hanya sekitar 30 persen dalam kegiatan ekonomi, menjaga optimisme sektor swasta menjadi penting di sini. Menciptakan rasa aman dan nyaman investor, perbaikan iklim usaha, dan respons cepat pemerintah terhadap persoalan riil yang dihadapi pelaku usaha di lapangan menjadi kunci untuk terealisasinya potensi dan peluang yang terbuka lebar di dalam negeri saat ini.

Dari sisi pemerintah, tantangan berat, termasuk dari sisi fiskal pada 2017, menghadang, antara lain, karena penerimaan dari program amnesti pajak tak akan sekencang 2016—dan bisa berdampak terhadap kesinambungan pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur.

Penerimaan pajak dan fiskal kuat juga hanya terwujud jika ditopang sektor swasta dan daya beli masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, mewujudkan pertumbuhan inklusif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan menjadi tantangan besar yang juga harus bisa dijawab pada 2017.

Di tengah situasi ini, kita menyesalkan banyak tersia- sianya energi bangsa untuk hiruk-pikuk yang tak perlu. Kita menyadari berbagai dinamika politik dan aksi demo yang terjadi akhir-akhir ini bagian dari proses demokrasi dan berbangsa-bernegara, tetapi kita semua berkepentingan menjaga jangan sampai berlarut-larut karena pada akhirnya yang akan memikul efeknya kita semua.

Janji pemerintah menciptakan rasa aman dan nyaman serta mengendalikan situasi politik sangat diapresiasi. Sementara kekhawatiran terhadap ketakpastian eksternal juga hanya bisa dijawab jika kita bisa fokus membenahi kondisi dalam negeri untuk menjaga geliat dan optimisme semua pihak. Prinsipnya, menjaga momentum pertumbuhan menjadi tema besar yang harus kita jaga bersama.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Menjaga Momentum Pertumbuhan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Aturan Pungutan PNBP//Barang Kembali//Fasilitas Transjakarta (Surat Pembaca Kompas)

Aturan Pungutan PNBP

Ketentuan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP yang berlaku di Kepolisian Negara RI diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 menggantikan PP No 50/2010. Namun, ada kenaikan tarif cukup tinggi pada PP No 60/2016.

Prinsip pengenaan PNBP berdasarkan UU No 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 Ayat (1) adalah tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah terkait jenis PNBP, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Mengacu pada UU di atas, patut diduga bahwa PP No 60/2016 bertentangan dengan UU No 20/1997. Dalam hal ini, perumusan tarif PNBP tidak masuk akal dan sangat memberatkan. Misalnya, biaya penerbitan STNK baru ataupun perpanjangan lima tahunan untuk roda dua atau tiga dipungut Rp 100.000; untuk roda empat, baru dan perpanjangan lima tahunan Rp 200.000. Untuk pengesahan, setiap membayar pajak kendaraan roda dua atau roda tiga dipungut Rp 25.000 dan untuk roda empat Rp 50.000.

Biaya pelat nomor kendaraan (TNKB) untuk roda dua atau roda tiga Rp 60.000, untuk roda empat Rp 100.000, BPKB untuk roda dua atau tiga baru Rp 225.000 dan roda empat Rp 375.000. Biaya untuk mendapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dipungut Rp 30.000.

PNBP di kepolisian ini sangat tidak masuk akal. Sebab, jika diperhitungkan dengan berapa besar negara—dalam hal ini Polri—mengeluarkan biaya untuk pembuatan satu lembar STNK, maka seharusnya PNBP maksimal Rp 5.000 karena paling tinggi biaya selembar STNK Rp 500.

Sangat tidak adil dan tidak masuk akal mengapa biaya pembuatan pelat nomor yang menggunakan bahan aluminium justru lebih murah daripada selembar STNK?

Biaya pembuatan SKCK Rp 30.000 juga tak adil. Bukankah tugas negara adalah "melayani" rakyatnya? Mengapa rakyat masih dikenai biaya dan tidak sedikit pula?

Oleh karena itu, saya mohon kepada Presiden agar PP yang tidak masuk akal dan sangat memberatkan rakyat tersebut dicabut atau direvisi.

SUPRAYITNO, KETUA LEMBAGA KONSULTASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (LKPK) JAWA TENGAH, JALAN PETERONGAN TIMUR 324B SEMARANG

Barang Kembali

Sabtu (7/1), kami makan siang di food court Plaza Senayan. Saat mau mengeluarkan sesuatu dari tas pinggang, tanpa disadari dompet terjatuh di kursi.

Ketika mau membayar di kasir Kinokuniya Book Store, saya baru sadar dompet tidak ada. Saya cari-cari di tempat parkir mobil, di rumah tidak ditemukan.

Setelah shalat Isya saya kembali ke food court Plaza Senayan. Saya cek ke petugas kebersihan yang sedang bertugas. Dengan sigap, ia memperkenalkan saya kepada supervisornya. Supervisor ini yang kemudian mengajak saya ke kantor manajemen untuk menerima kembali dompet saya dengan utuh, termasuk isinya.

Terima kasih kepada manajemen Plaza Senayan. Semoga karakter dan sistem yang baik ini juga dikembangkan dalam pendidikan bangsa, terutama yang menekankan integritas, kerja keras, dan gotong royong.

H YOURI SKOM MM, TEBET TIMUR DALAM, JAKARTA SELATAN 12820

Fasilitas Transjakarta

Kami sangat berterima kasih dengan dibukanya rute Grogol2-BSD. Hal ini mempermudah kami yang tinggal di Tangerang jika hendak pergi ke Jakarta.

Meski demikian, kami masih mengalami masalah kalau hendak berangkat kerja dari Tangerang karena waktu tunggu bus yang cukup lama, bisa sampai 30 menit. Hal ini disebabkan armada bus yang masih sedikit. Selain itu, belum adanya halte bus transjakarta menyebabkan calon penumpang langsung terpapar panas matahari ataupun hujan.

Kami mohon manajemen Transjakarta dapat memberikan solusi karena jumlah penumpang dari Tangerang ke Jakarta semakin banyak.

KARWAN NGADI, PERUMAHAN MELIA GROVE,GRAHA RAYA BINTARO, TANGERANG SELATAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Dari Paris untuk Perdamaian (BROTO WARDOYO)

Konferensi Paris untuk membicarakan perdamaian Palestina-Israel dilangsungkan pada minggu ini. Pertemuan yang diikuti lebih dari 70 delegasi tersebut sayangnya tidak dihadiri Israel. Jika demikian, adakah makna dari pertemuan tersebut?

Ada tiga prakondisi penting untuk menilai signifikansi Konferensi Paris. Pertama, konferensi dilakukan pasca keluarnya Resolusi DK PBB 2334 yang menegaskan status permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur sebagai hal yang ilegal. Pembangunan permukiman Yahudi dalam periode kepemimpinan Bibi Netanyahu jadi penghambat serius proses negosiasi perdamaian. Pemerintahan Bibi secara sistematis menggunakan kebijakan ini sebagai sarana memperluas penguasaan de factowilayah di Tepi Barat, utamanya Jerusalem Timur.

Penguasaan wilayah secara de facto jadi hal yang penting dalam proses negosiasi, mengingat kerumitan yang bisa ditimbulkan dalam proses penentuan tapal batas. Upaya penarikan mundur dari wilayah yang secara de factoditinggali biasanya lebih sulit dilakukan karena adanya penolakan dari para pemukim sehingga tukar guling wilayah jadi opsi yang lebih masuk akal. Dalam konteks itulah kebijakan pembangunan permukiman Yahudi yang diambil oleh pemerintahan Bibi menjadi ancaman bagi solusi dua negara. Patut dicatat, salah satu tujuan Konferensi Paris adalah untuk menegaskan kembali solusi dua negara sebagai basis utama penyelesaian masalah Palestina-Israel.

Kedua, terkait Resolusi DK PBB 2334, ada pergeseran sikap Amerika Serikat dalam memandang penyelesaian masalah Palestina-Israel. Meski penolakan AS untuk menggunakan veto dalam usulan resolusi terkait dengan Israel tersebut bukanlah pertama kali terjadi, lolosnya Resolusi DK PBB 2334 memperlihatkan "keberanian" AS untuk menyudutkan Israel. Sayangnya, sikap tersebut diambil oleh Presiden Barack Obama di penghujung masa jabatannya. Hal ini mengingatkan pada pilihan serupa Presiden Bill Clinton di Camp David tahun 2000. Persis di penghujung masa jabatannya, Clinton menawarkan Clinton Parameters sebagai salah satu usulan damai paling berimbang yang pernah diusulkan AS.

Kegagalan untuk menyepakati tawaran dalam Clinton Parameters itu mengakhiri proses Oslo, sesuatu yang tidak mustahil kembali terulang saat ini. Perubahan dari Presiden Obama ke Presiden Donald Trump tidak menutup kemungkinan akan senasib dengan pergeseran dari Presiden Clinton ke Presiden Bush Jr. Sama halnya dengan Bush Jr, Trump juga menunjukkan sinyal keberpihakan kepada Israel.

Ketiga, konferensi tersebut dilakukan setelah perubahan yang signifikan dalam posisi internasional Palestina. Sejak kegagalan Camp David, Palestina mengubah strategi dengan memilih menggunakan PBB sebagai media untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Pilihan melalui PBB tersebut menghasilkan lebih banyak keberhasilan, termasuk keanggotaan Palestina di beberapa organ PBB, dan secara signifikan memengaruhi posisi tawar Palestina dalam negosiasi dengan Israel. Konferensi Paris jadi tambahan amunisi bagi Palestina dalam proses negosiasi.

Pergeseran strategi Palestina tersebut, sayangnya, tidak mengubah kondisi domestik di negara tersebut. Pergeseran itu lebih menunjukkan adaptasi dari Fatah, faksi terbesar di dalam Organisasi Pembebasan Palestina, dan belum mampu menyatukan faksi-faksi utama lain—terutama Hamas—untuk membangun strategi perjuangan yang terintegrasi. Artinya, pergeseran tersebut tidak mampu mengatasi perpecahan internal Palestina yang selama ini menjadi hambatan serius bagi proses negosiasi dengan Israel. Ketidakmampuan untuk melibatkan Hamas dalam upaya negosiasi tersebut berpotensi memunculkan gangguan- gangguan dalam bentuk "serangan teror" terhadap Israel.

Dua catatan penting

Ketidakhadiran Israel dalam Konferensi Paris dan minimnya komitmen AS akibat pergantian kepemimpinan sudah menjadi pukulan bagi masa depan perdamaian. Selain itu, ada dua catatan penting lain terkait Konferensi Paris dan masa depan proses perdamaian.

Pertama, konferensi ini tampaknya tidak akan mampu memberikan tawaran perdamaian yang nyata, apalagi tanpa kehadiran Israel, dan hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa hingga saat ini belum ada opsi lain di luar solusi dua negara. Permasalahan yang ada selama ini terkait dengan opsi dua negara adalah tidak adanya kejelasan detail mengenai kesepakatan apa saja yang harus ditorehkan. Ambillah contoh apa yang kemudian harus dilakukan dengan isu permukiman Yahudi.

Ada dua masalah yang berkembang dalam isu ini. Pertama, pemberian izin perubahan status terhadap permukiman-permukiman ilegal yang telah berdiri oleh Pemerintah Israel. Kedua, perubahan izin tersebut sering terkait dengan natural growth (pertumbuhan alami) yang dipandang sebagai sebuah kewajaran. Kritik terhadap pemerintahan Bibi oleh beragam organisasi karena dianggap mengarahkan pertumbuhan alami tersebut untuk memperluas wilayah dengan secara perlahan menggusur permukiman non-Yahudi yang sudah ada di wilayah yang dipersengketakan.

Mengingat pemberian izin pembangunan merupakan domain domestik, maka cenderung sulit bagi masyarakat internasional untuk melakukan intervensi. Karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah guna menghentikan proses pembangunan permukiman, misalnya dengan memotong aliran pendanaan bagi pembangunan permukiman tersebut.

Kedua, Konferensi Paris juga mengingatkan masyarakat internasional pada isu mediator perdamaian. Proses perdamaian Palestina-Israel tak dapat dilepaskan dari peran sentral AS sebagai mediator. Baik sendiri maupun kelompok kuartet, AS memegang kunci dalam penyelesaian konflik ini. Meskipun Konferensi Paris dihadiri oleh sejumlah negara yang memberikan dukungan tegas bagi Palestina, tak satu pun dari mereka yang bisa memainkan peran utama sebagai mediator dalam proses negosiasi Palestina-Israel. Kevakuman peran mediator AS, seperti muncul dalam periode pasca Camp David, tak pernah diisi oleh negara lain hingga akhirnya hadir inisiatif John Kerry pada 2014.

Beberapa negara kunci dalam Konferensi Paris saat ini memiliki catatan tersendiri sebagai pengganti AS. Negara-negara Liga Arab memiliki kelemahan serius akibat ketiadaan relasi dengan Israel, sementara negara- negara Uni Eropa terkendala situasi politik domestik yang terkadang mengganjal sikap keras mereka kepada Israel.

Dalam situasi tersebut, komitmen Indonesia yang terus disampaikan oleh pemerintahan Joko Widodo bagi kemerdekaan Palestina dan perdamaian Palestina-Israel menjadi penting. Komitmen tersebut harus disertai dengan adanya kebijakan yang lebih terstruktur untuk mendorong proses perdamaian yang dapat mengatasi isu-isu krusial, termasuk isu pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan.

BROTO WARDOYO, PENGAJAR DI DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL, UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2017, di halaman 7 dengan judul "Dari Paris untuk Perdamaian".

Empat Tahun BPJS Kesehatan (BADRUL MUNIR)

Tak terasa pada 2017 ini BPJS Kesehatan kita telah menapaki tahun keempat, sebuah usia yang masih relatif muda untuk sistem layanan kesehatan semesta yang hendak mencakup ratusan juta penduduk.

Berapa capaian prestasi BPJS Kesehatanmemang layak diapresiasi. Berjuta manfaat kesehatan telah dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Namun, tantangan ke depan akan semakin berat dan kompleks.

Salah satu masalah krusial adalah defisit anggaran BPJS yang dari tahun ke tahun belum bisa diselesaikan dengan tuntas dan jadi momok. Akibatnya ada semacam ketakutan akan keberlangsungan program asuransi ini di waktu yang akan datang.

Defisit anggaran terjadi akibat ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Hal ini sudah menjadi masalah kronis yang belum bisa terurai dari tahun ke tahun. Rendahnya pemasukan anggaran disebabkan jumlah peserta keanggotaan BPJS sampai akhir 2016 masih jauh dari target. Hal lain, besaran iuran kepesertaan jauh dari angka ideal, baik kelas 1, 2, maupun 3. Akibatnya jumlah pemasukan sangat kecil dan jauh dari kebutuhan yang seharusnya.

Sementara pengeluaran BPJS dari tahun ke tahun terus membengkak. Defisit yang terus membengkak memaksa pemerintah harus menambah dari APBN. Sebuah upaya yang cukup berat karena APBN yang saat ini pun terkesan berat berkaitan dengan kondisi perekonomian dunia yang tak kondusif.

Tidak solutif

Beberapa langkah yang diambil pemerintah dan BPJS selama ini rasanya belum mampu mengurai permasalahan kronis ini. Yang menyedihkan, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah (BPJS dan Kementerian Kesehatan) lebih cenderung menekan pengeluaran biaya kesehatan (kendali biaya). Beberapa kebijakan kendali biaya yang dilakukan antara lain menekan banyaknya rujukan ke fasilitas kesehatan (faskes) 2 dan 3. Juga menekan pengeluaran pembiayaan dengan mempersempit biaya klaim terhadap semua jenis penyakit, penyusunan formularium obat yang sangat minimalis dan tidak masuk akal, dan penyusunan kode pembayaran INACBG yang jauh dari kata ideal.

Beberapa kebijakan di lapangan setingkat peraturan menteri dikeluarkan silih berganti. Semua cenderung mengarah ke kendali biaya jika dibandingkan dengan kendali mutu. Puncaknya adalah Permenkes Nomor 64 Tahun 2016 yang mengatur selisih biaya kamar pada pasien BPJS yang naik kelas dan melarang selisih biaya lainnya. Suatu kebijakan yang bukan hanya egois, melainkan jugamenunjukkan arogansi kebijakan BPJS terhadap penyedia layanan kesehatan sebagai mitra kerjanya.

Lebih disayangkan lagi, pemerintah dan BPJS dalam setiap pengambilan keputusan teknis tanpa didahului komunikasi dua arah dengan praktisi kesehatan dan penyedia layanan kesehatan (organisasi profesi dokter dan dokter spesialis, tenaga kesehatan lainnya, dan penyedia layanan kesehatan). Akibatnya selalu terjadi kegaduhan dan ketakjelasan saat pelaksanaan di lapangan dan akhirnya peserta BPJS yang menjadi korban.

Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) yang dikeluarkan pemerintah pun jauh dari ideal karena tidak melibatkan para ahli dan cenderung menekankan biaya murah dibandingkan kualitas layanan. Perkembangan ilmu kedokteran yang begitu cepat dan telah dipelajari para sejawat dokter ahli harus dikerdilkan oleh layanan kesehatan minimalis ala BPJS ini.

Jika SPM ini tak diperbaiki, keprofesionalan dan indepedensi profesi dokter dalam mengobati pasien akan mudah goyah dan tidak menguntungkan pasien. Tak usah heran jika rendahnya kualitas SPM BPJS saat ini kerap dipelesetkan sebagai standar pelayanan memilukan.

Rendahnya kualitas layanan kesehatan mungkin tak dirasakan sebagian besar peserta BPJS. Mereka pada umumnya merasa senang dengan pengobatan gratis. Akan tetapi, bagi paradokter, mereka tentu akan merasa bersalah dan kurang optimal dalam memberikan layanan kesehatan kepada para pasien.

Namun, yang memilukan, kualitas layanan kesehatan BPJS ini hanya untuk rakyat jelata. Adapun para pejabat pemerintah (termasuk pejabat dan pegawai BPJS), jika sakit dan mencari layanan kesehatan, mereka pasti tak akan mau hanya menggunakan BPJS. Mereka menggunakan tambahan asuransi swasta yang berbayar mahal dengan fasilitas sangat memuaskan. Sementara rakyat dan masyarakat umum dipaksa menerima layanan kesehatan di bawah standar ala BPJS. Begitu hipokritnya pejabat pemerintahan kita ini.

Perbesar pemasukan

Langkah strategis harus diambil pemerintah dan BPJS Kesehatan, yakni memperbesar pemasukan, baik dalam cakupan peserta BPJS maupun kenaikan biaya pembayaran iuran, atau cara lainnya, Seharusnya BPJS Kesehatan meniru kerja Kementerian Keuangan dalam mengejar target pajak untuk pemasukan APBN. Lihatlah gigihnya Dirjen Pajak dalam mencapai target pajak yang ditetapkan pemerintah. Beberapa langkah strategis telah diambil dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, termasuk amnesti pajak yang telah menyelamatkan jebolnya APBN kita.

BPJS Kesehatan selama ini lebih asyik menekan pengeluaran dengan berbagai kebijakan teknis di lapangan. Langkah itu tidak hanya menurunkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga membodohi rakyat dengan sistem jaminan kesehatan yang jauh dari kata standar

Maka, dibutuhkan langkah nyata dan holistik pemerintah dan BPJS Kesehatan agar pemasukan semakin besar. Hanya dengan pemasukan yang cukup besar akan memberi ruang fiskal yang memadai, yang akhirnya berdampak meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Hal ini penting karena sistem layanan kesehatan yang baik tidak hanya mengedepankan kendali biaya, tetapi juga harus kendali mutu.

BADRUL MUNIR, DOKTER SPESIALIS SARAF RS SAIFUL ANWAR; DOSEN NEUROLOGI FK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2017, di halaman 7 dengan judul "Empat Tahun BPJS Kesehatan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.