Main Ad

Sabtu, 19 Agustus 2017

Fotokopi KTP, Perlukah?//Tanggapan PLN//Biaya Kolektor (Surat Kepada Redaksi Kompas)

Fotokopi KTP, Perlukah?

Keharusan melampirkan fotokopi KTP menunjukkan bahwa bangsa kita masih belum percaya pada kejujuran seseorang. Hal ini melekat erat di semua tingkatan masyarakat, apalagi jika menyangkut urusan dengan birokrasi.

Contohnya, untuk mendapatkan reduksi tiket kereta api bagi penumpang berusia di atas 60 tahun perlu fotokopi KTP. Calon penumpang tidak perlu menunjukkan KTP asli, cukup memberikan fotokopinya di loket pembelian tiket.

Pada hari keberangkatan, setiap penumpang bisa masuk peron setelah petugas memeriksa karcis dan KTP asli. Begitu pula di kereta, kondektur mencocokkan karcis dengan KTP asli penumpang saat pemeriksaan. Dengan pemeriksaan berlapis ini, mudah bagi kondektur untuk menemukan penyimpangan. Jadi, buat apa menyerahkan fotokopi KTP?

Permintaan fotokopi KTP juga berlaku pada pengurusan SIM, STNK, paspor, dan sebagainya. Menurut saya, sudah waktunya penggunaan fotokopi KTP ditinggalkan. Di samping menghindari penyalahgunaan, juga untuk mengurangi volume pemakaian kertas, sekaligus mendidik manusia Indonesia agar dapat dipercaya kejujurannya.

Dibutuhkan keberanian para pejabat untuk membuat terobosan, menghapus kebiasaan yang tidak perlu, sekaligus mendidik generasi muda agar bekerja jujur dengan penuh tanggung jawab.

FX WIBISONO

Jalan Kumudasmoro Utara, Semarang 50148

Tanggapan PLN

Menanggapi surat Bapak Eddy Gunawan di Sekeloa, Coblong, Bandung, dengan tajuk "Listrik Kian Mahal" (Kompas, 11/8), kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak Eddy Gunawan.

Perlu kami sampaikan pula bahwa keluhan pelanggan ini sudah dimuat juga di Pikiran Rakyat (17/7). Sebagai tindak lanjut, kami sampaikan bahwa petugas PLN telah dua kali mengunjungi rumah Bapak Eddy Gunawan, yaitu pada Selasa, 18 Juli 2017, dan Rabu, 2 Agustus 2017.

Pada kunjungan pertama, kami bertemu Bapak Eddy Gunawan dan mengecek kWh meter serta instalasi listrik. Mengenai kenaikan biaya listrik, pelanggan menggunakan daya 2.200 VA dan pada daya tersebut tidak terdapat penyesuaian tarif listrik.

Terkait dengan instalasi pelanggan, berdasarkan hasil ukur tegangan dan arus oleh petugas PLN, terdapat kebocoran di sisi instalasi pelanggan. Selain itu, terdapat juga peningkatan pemakaian listrik yang mengakibatkan rata-rata pemakaian listrik meningkat.

Rabu, 2 Agustus 2017, kami berkunjung lagi ke kediaman pelanggan untuk mengecek sejauh mana perbaikan instalasi listrik yang bocor, sekaligus meminta masukan terkait tindak lanjut keluhan yang disampaikan. Pada kunjungan kedua ini, pelanggan menyampaikan bahwa keluhan sudah teratasi dan ditindaklanjuti dengan baik.

Kami sampaikan kepada masyarakat, untuk respons cepat, laporan gangguan ataupun keluhan pelanggan bisa disampaikan melalui Contact Center PLN di nomor (kode area) 123 atau e-mail:pln123@pln.cd.id.

SUHATMAN

Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Biaya Kolektor

Saya debitor BCA Finance, nomor kontrak 1202008206-001. Karena beberapa kali saya masuk rumah sakit, pembayaran angsuran menjadi terlambat. Saat ini, angsuran yang terlambat masuk bulan ketiga.

Kasus saya ditangani kolektor bernama Awang. Pada bulan pertama, ia mengatakan, angsuran yang harus dibayar ditambah biaya kolektor (collection fee) Rp 1,5 juta. Namun, karena kondisi keuangan saya belum memungkinkan—saya harus dirawat inap lagi sehingga membutuhkan biaya—angsuran baru bisa saya selesaikan Agustus 2017. Saat itu tunggakan berjalan tiga bulan.

Pada 3 Agustus 2017, saya bertemu Saudara Awang dan ia menyebutkan, biaya kolektor menjadi Rp 3 juta.

Pada 9 Agustus 2017, saya mendatangi kantor BCA Finance Bandung untuk menyelesaikan tunggakan dengan membayar tiga bulan angsuran. Alangkah kagetnya, ketika dikatakan bahwa biaya kolektor menjadi Rp 7 juta. Saya diharuskan membayar tiga bulan angsuran ditambah Rp 7 juta, ditambah lagi angsuran Agustus, padahal tagihan selanjutnya baru 18 Agustus 2017.

Saya sebagai konsumen merasa sangat dirugikan. BCA Finance ini sebenarnya institusi keuangan atau rentenir? Mengapa biaya kolektor dalam waktu singkat naik drastis?

Sebagai nasabah, saya beritikad baik menyelesaikan tunggakan. Namun, bukannya dibantu, saya malah dicekik dengan berbagai macam biaya.

INDRA KURNIAWAN

Kelurahan Jamika, Bandung

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Spanyol Berduka (Kompas)

Serangan teroris kini menerjang Barcelona, Spanyol. Sebuah mobil van berkecepatan tinggi ditubrukkan ke kerumunan massa. Sebanyak 14 orang tewas.

Serangan yang terjadi di kawasan pertokoan paling terkenal di Barcelona, Plaza de Cataluna dan Las Ramblas, itu meninggalkan jejak yang memilukan. Selain korban tewas, puluhan warga dan wisatawan yang terluka bergelimpangan di jalan raya.

Kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) mengklaim serangan tersebut. Sejauh ini polisi Spanyol menahan dua orang keturunan Maroko dan menembak mati lima orang di kota Cambrils, sekitar 130 kilometer dari Barcelona, yang diduga sedang merencanakan "serangan teroris kedua".

Sepanjang 2014-2017 gelombang serangan teroris menerjang kota-kota di Eropa, yaitu Paris, Brussels, Nice, Berlin, London, dan Manchester. Sementara serangan teroris terakhir yang terjadi di Spanyol adalah tahun 2004 ketika bom meledak di kereta komuter yang menewaskan 191 orang dan melukai 1.800 orang. Setelah kejadian itu, selama hampir 13 tahun Spanyol "aman" meskipun Spanyol belakangan ditengarai menjadi "persinggahan" kelompok-kelompok radikal. April lalu, misalnya, sembilan orang ditangkap di Spanyol karena memiliki kaitan dengan serangan teror di Perancis.

Serangan di Barcelona juga mengonfirmasi bahwa modus menubrukkan mobil ke kerumunan yang pertama kali terjadi di Nice, Juli 2016, beberapa kali ditiru karena kemungkinan dianggap efektif, murah, dan sulit diduga.

Alhasil, alat yang menjadi "kegunaan sehari-hari", seperti mobil, pisau, dan panci bertekanan (pressure cooker), di tangan teroris telah dimanfaatkan menjadi senjata yang mematikan. Kecenderungan teroris bekerja sendirian (lone wolf) semakin membuat sulit pihak intelijen dan keamanan mengantisipasi serangan.

Ketakutan yang ditimbulkan oleh serangan teroris begitu besar. Warga biasa merasa hidupnya tak aman lagi untuk melakukan hal-hal sederhana, seperti berjalan di trotoar, berada dalam kerumunan, menaiki transportasi umum, dan makan di restoran.

Salah satu tujuan serangan teroris memang menanamkan ketakutan kolektif masyarakat. Yang dikhawatirkan, ketakutan itu akan semakin mengentalkan sikap "melihat ke dalam", mencurigai dan membenci orang-orang yang bukan termasuk kelompoknya, dan pada ujungnya semakin memperkuat sentimen populisme.

Oleh karena itu, butuh upaya terus-menerus untuk menangkal terorisme melalui penguatan keamanan, intelijen, dan kerja sama antarnegara. Namun, yang penting juga adalah memberdayakan masyarakat untuk menangkal benih-benih radikalisme dan menjembatani kesenjangan sosial.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "Spanyol Berduka".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Memaknai Data dan Kemiskinan (JOUSAIRI HASBULLAH)

Komitmen dan upaya pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin cukup kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya program pembangunan untuk mengangkat mereka yang miskin menjadi tidak miskin. Namun, ironisnya, penurunan angka kemiskinan cukup lamban. Pertanyaannya, apa yang perlu diperkaya?

Upaya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin memerlukan kesamaan pemahaman tentang makna dari angka kemiskinan yang dihasilkan. Jika masih ada jurang antara kebijakan dan pemaknaan yang benar terkait kemiskinan makro dan dimensi-dimensinya, sangat memungkinkan bahwa hasil dari pembangunan yang cukup agresif saat ini akan berbeda dengan yang diharapkan. Untuk memahami siapa orang miskin itu, akan sangat terkait dengan bagaimana kemiskinan itu diukur berikut karakteristiknya.

Mengukur kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan makro bukan dengan formula yang dibangun sendiri. Metode pengukuran jumlah dan persentase penduduk miskin yang dilakukan di Indonesia mengaplikasikan konsep dan metode standar dan berlaku di banyak negara di dunia.

Konsep yang digunakan mengacu pada konsep moneter bahwa kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan dalam bentuk uang yang didekati melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Mengapa ukurannya uang? Sebab, lebih jelas dan mudah diukur. Dari berbagai kajian, pengeluaran rumah tangga yang berupa uang tersebut berkorelasi positif kuat dengan variabel kemiskinan lain yang sulit diukur, seperti status sosial, deprivasi sosial dengan beragam variannya, dan akses terhadap beragam bentuk kesempatan.

Dari 84 negara berkembang, menurut inventarisasi dari United Nations Statistics Division, 50 persen lebih menggunakan pendekatan pengeluaran untuk konsumsi, 30 persen pendekatan pendapatan, dan sisanya kombinasi keduanya.

Menetapkan seseorang itu miskin atau tidak digunakan nilai uang dari harga kalori 2.100 kilokalori per orang per hari ditambah dengan kebutuhan paling dasar non-makanan yang disebut sebagai batasan garis kemiskinan. Di atas nilai itu tidak miskin, di bawahnya disebut sebagai penduduk miskin.

Penggunaan pendekatan pengeluaran dengan kebutuhan dasar kalori dan kebutuhan dasar non-makanan sudah lama diadopsi banyak negara. Rekomendasi penggunaan pendekatan pengeluaran rumah tangga ini pertama kali dilakukan di New York, AS, tahun 1936, setelah Seebohn Rowtree melakukan studi mendalam terkait pola konsumsi masyarakat New York saat itu.

Pengukuhan yang lebih kuat penggunaan metode ini didasarkan atas rekomendasi PBB setelah pertemuan yang diprakarsai oleh FAO dan WHO dalam Human Energy Requirement: Expert Consultation, yang dilaksanakan di Roma, Italia, tahun 2001 dan 2005. Sebelumnya, banyak negara berkembang telah mengadopsi konsep dan batasan operasional tersebut. Saat ini, metode pengukuran penduduk miskin di banyak negara menggunakan cara yang sama, tak terkecuali di Indonesia (walaupun ada sedikit variasi dalam jumlah kalori yang menjadi batasan).

Dengan metodologi tersebut dan dengan menggunakan data konsumsi rumah tangga dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang telah dilakukan sejak tahun 1963 dihasilkan besaran garis kemiskinan (GK) pada Maret 2017 sebesar Rp 374.500 per kapita per bulan. Jika suatu rumah tangga memiliki tiga anak ditambah mertua, jumlah anggota rumah tangganya tujuh orang, artinya garis batas rumah tangga tersebut dikatakan miskin jika pengeluaran per bulan kurang dari Rp 2,6 juta. Angka ini bervariasi, bergantung pada jumlah anggota rumah tangga sebagai penimbangnya.

Batasan GK tersebutlah yang telah menghasilkan angka kemiskinan pada Maret 2017 sebesar 10,64 persen yang hanya mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2016 sebesar 10,70 persen. Selama tiga tahun terakhir, angka kemiskinan hanya berkurang 0,61 poin persen.

Dengan pendekatan kebutuhan paling dasar 2.100 kilokalori dan pengeluaran paling dasar non-makanan, mereka yang berada di bawah GK adalah orang yang hanya mampu mengonsumsi nasi dengan lauk-pauk sederhana dan terdeprivasi dalam banyak dimensi kehidupan sosial dan ekonomi.

Siapa orang miskin itu?

Beberapa kajian ilmiah terkait kemiskinan menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin, dengan menggunakan ukuran ini, digolongkan sebagai the last, the least, the lowest, and the loss (4L). Mereka senantiasa paling akhir dalam memperoleh beragam kesempatan, paling sedikit menerima tetesan berkah pembangunan, paling rendah derajat kehidupan sosialnya, dan senantiasa kehilangan arah dalam menentukan pilihan-pilihan kesempatan.

Jangan berharap bahwa stimulus lapangan kerja yang terbuka karena ada proyek-proyek padat karya, pemberian modal usaha, fasilitas kredit, pemberian subsidi input pertanian, dan sejenisnya akan secara otomatis menyentuh dan dimanfaatkan kelompok 4L tersebut.

Kelompok 4L yang miskin ini pada Maret 2017 berjumlah 27,8 juta orang. Sekitar 49,9 persen dari mereka atau sekitar 14 juta orang bekerja di pertanian sebagai buruh tani, pekerja serabutan, dan petani gurem. Sebanyak 7,12 persen atau sekitar 2 juta orang bekerja di kegiatan industri rumah tangga sebagai buruh dengan upah yang sangat rendah, sebanyak 4 juta orang dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan, dan sisanya sekitar 8 juta adalah buruh bangunan di perkotaan, pedagang asongan, atau pekerja serabutan perkotaan lainnya. Mereka rata-rata memiliki anggota rumah tangga lima orang, dipimpin kepala rumah tangga yang hanya rata-rata berbekal pendidikan SD ke bawah.

Penduduk miskin yang bekerja di kegiatan memburuh atau pekerja serabutan lainnya di sektor pertanian menerima upah nominal rata-rata Rp 49.500 per hari pada Maret 2017 dan hanya mengalami kenaikan 2,57 persen dibandingkan dengan upah pada September 2016. Jika diperhitungkan dengan besaran angka inflasi pada kurun waktu September 2016 ke Maret 2017 yang sebesar 2,24 persen, upah riil buruh tani kita-bervariasi antardaerah-hanya mengalami kenaikan 0,16 persen.

Upah nominal buruh bangunan di perkotaan mengalami kenaikan 1,51 persen, yaitu dari rata-rata Rp 82.500 per hari pada September 2016 menjadi Rp 83.700 per hari pada Maret 2017. Setelah memperhitungkan angka inflasi, upah riilnya justru mengalami penurunan 0,72 persen. Sederet fakta ini menggambarkan inilah sosok orang miskin Indonesia saat ini dan mengkluster di beberapa jenis kegiatan ekonomi.

Pijakan kebijakan

Membaca data statistik bukan sekadar melihat besaran angka lalu memperdebatkannya. Konsep, definisi, metode pengukuran, dan karakteristik yang melingkupinya akan banyak berbicara tentang pemaknaan dari setiap angka yang dihasilkan.

Ketika konsentrasi penduduk miskin ada di aktivitas pekerja serabutan di pertanian, buruh tani, dan petani gurem, pertanyaannya: apakah beragam program penanggulangan kemiskinan di perdesaan yang ada saat ini telah berpijak pada realitas tersebut? Apakah proyek infrastruktur skala besar, menengah, bahkan infrastruktur yang dibangun dengan dana desa telah memberi peluang bekerja bagi kelompok penduduk tersebut atau justru peluang itu lebih banyak dinikmati mereka yang berada di lapisan di atas garis kemiskinan? Begitu juga dengan buruh kasar bangunan, buruh industri rumah tangga, buruh angkut, buruh yang bekerja di rumah makan skala kecil, apakah telah terakomodasi dengan beragam paket kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada?

Upaya menurunkan angka kemiskinan akan lebih efektif dan akan lebih cepat jika program-program yang dirancang, di luar program perlindungan sosial, bersentuhan langsung dengan kelompok mereka yang digambarkan oleh angka statistik kemiskinan yang ada. Bagaimana memaknai data dengan benar tampaknya menjadi tantangan yang menarik.

JOUSAIRI HASBULLAH

DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL BPS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "Memaknai Data dan Kemiskinan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Oom Pasikom (Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "oom pasikom".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

"Advocatus Diaboli" (L WILARDJO)

Menurut The Reader Digest Great Encyclopedic Dictionary, ada empat arti yang berbeda dari kata "moderator".

Dalam PLTN (pembangkit listrik tenaga fissi nuklir), moderator ialah zat yang dipakai untuk memperlambat neutron-neutron fissi sehingga energinya turun dari 1 MeV atau lebih menjadi sekitar 0,025 eV saja. Neutron-neutron cepat yang muncul dalam pembelahan inti uranium (U-235) diperlambat menjadi neutron-neutron termal yang efektif untuk membelah U-235. Maka, pembelahan inti U-235 dalam uranium yang diperkaya dari bahan-bahan nuklir reaktor atom itu dapat kritis dan berlangsung secara berkelanjutan (akan tetapi tetap terkendali). Biasanya yang dipakai sebagai moderator ialah grafit, atau air, atau  air berat (D2O).

 Dalam sebuah diskusi, moderator ialah orang yang memandu jalannya perbincangan dan perdebatan agar tidak timbrung-menimbrung dan menjadi kacau. Ia juga menjaga agar diskusinya tidak melenceng dari pokok bahasan yang sudah dipatok sebagai tema diskusi. Lazimnya, moderator bersikap netral dan memberi kesempatan yang berimbang kepada para peserta diskusi itu.

 Peran moderator yang seperti itulah yang biasanya dimainkan Leonard Samosir dalam editorial Media Indonesiadi Metro TV setiap pagi. Namun, tidak demikian dalam editorial Senin, 14 Agustus 2017, yang membahas keinginan DPR untuk membangun kompleks gedung baru, lengkap dengan rumah-rumah pangsa (apartments)-nya.

 Pagi itu Leonard Samosir terkesan membela kepentingan DPR. Argumentasinya, anggarannya sudah disetujui dan fasilitas baru itu lebih memadai untuk meningkatkan kinerja DPR. Apalagi, anggota DPR jumlahnya akan bertambah sesudah Pemilu 2019 dan konon gedung jangkung yang dipakai selama ini sudah miring. Mungkin akan menjadi seperti Menara Pisa.

 Para responden yang menanggapi pendapat anggota redaksi Media Indonesia yang mengantarkan editorial itu-baik yang pakar, seperti Sebastian Salang, maupun publik yang awam, tetapi peduli-rata-rata menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa yang miring bukan gedungnya, tetapi otak mereka. Namun, sang moderator tetap gigih mempertahankan advokasinya terhadap kepentingan DPR.

 Sebelumnya, ada tayangan di televisi yang menampilkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Lomba Silat di sebuah pondok pesantren di Jakarta Timur. Presiden Jokowi-dalam gaya dan nada bergurau-canda (tetapi juga terasa sinis)-mengatakan bahwa ada orang yang menyebutnya ndeso dan klemar-klemer, tetapi lantas ada yang meloncat ke tuduhan bahwa beliau adalah "diktator" yang "otoriter". Gurau-canda Presiden Jokowi itu ditanggapi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan mengatakan bahwa "wajah tidak menentukan apakah seseorang adalah diktator atau bukan".

Sanggahan Fadli Zon itu tidak salah, sama seperti Cindy Adams yang menjuluki Pak Harto sebagai "The Smiling General" (jenderal yang murah senyum). Setidak-tidaknya kalau sanggahan Fadli Zon dan julukan yang diberikan Cindy Adams itu kita terima secara harfiah dan denotatif. Kalau secara konotatif, ya, entahlah; terpulang kepada kita masing-masing bagaimana menafsirkannya. Yang tahu persis, ya, Fadly/Cindy dan Tuhan (dan juga iblis?)

 Pada hemat saya, sikap Leonard Samosir dalam editorial di Metro TV, Senin, 14 Agustus 2017, juga tidak salah. Justru dia membuat editorial itu lebih "hidup" dan tidak terlalu "berat sebelah", tanpa membungkam suara publik. Leonard Samosir hanya bergeser dari posisi netral seorang moderator, konvensional menjadi partisipan diskusi, yang dengan sengaja memilih berada di posisi yang tidak menguntungkan.

Tokoh seperti itulah yang disebut "pembela iblis" (the devil's advocate); tentu sebagai sebuah ungkapan. Adanya suara pembela iblis itu-pada hemat saya-baik daripada hanya ada riuh gemuruhmboto rubuhsaur manuk aklamasi bulat sempurna, seperti DPR-MPR di masa Orde Baru.

 Dalam menilai musyawarah untuk mencapai mufakat di DPR, publik cukup cerdas untuk mengetahui apakah mufakat itu murni dan demokratis atau dipaksakan. Publik juga dapat menilai apakah seorang pemandu diskusi bertindak sebagai moderator konvensional yang imparsial dan demokratis atau menunggangi gelombang suara mayoritas yang sedang menang atau sengaja memilih berperan sebagai advocatus diaboli .

L WILARDJO

GURU BESAR FISIKA; DOSEN FILSAFAT ILMU PDIH UNDIP

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul ""Advocatus Diaboli"".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pertemuan Empat Presiden (Kompas)

Ada peristiwa yang sangat istimewa, kemarin, setelah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Ke-72 Indonesia di Istana Negara.

Peristiwa yang sangat istimewa itu adalah silaturahim di antara empat presiden: Presiden Joko Widodo (2014-...) dengan Presiden BJ Habibie (1998-1999), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Dalam silaturahim itu hadir pula Wapres Jusuf Kalla, Wapres Try Sutrisno (1993-1998), dan Wapres Boediono (2009-2014).

Hadir pula dalam silaturahim itu Ny Iriana Joko Widodo, Ny Mufidah Kalla, Ny Karlinah Umar Wirahadikusumah, Ny Tuti Try Sutrisno, Ny Sinta Nuriah, Ny Ani Yudhoyono, dan Ny Herawati Boediono. Mengapa pertemuan itu kita katakan sangat istimewa? Karena ini kali yang pertama para pemimpin negeri ini bertemu, pun dalam suasana yang sangat indah, sangat bersejarah, yakni perayaan hari ulang tahun kemerdekaan.

Sudah lama kita, rakyat Indonesia, kepingin melihat para pemimpin negara ini-presiden dan para mantan presiden-bertemu, bersilaturahim penuh persaudaraan. Bukankah seorang pemimpin harus memiliki keutamaan serta pengetahuan yang bisa membedakan mana yang esensial dan mana yang hanya artifisial. Selain itu, harus mampu mengendalikan diri, arif, berani, dan adil.

Aliran atau paham politik boleh berbeda, tetapi silaturahim tidak boleh terputus. Sejarah mencatat, bagaimana perdebatan dan pertikaian para tokoh dalam sidang Konstituante ketika membahas dasar ideologi negara. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk saling membenci antara IJ Kasimo (Partai Katolik) dan Moh Natsir, Burhanuddin Harahap, serta Kasman Singodimejo (Masyumi), sebagai contoh yang baik.

Kita mendamba, di Bumi Pertiwi ini dibangun sikap cinta kasih. Dalam cinta kasih itu, Kasih Ilahi menjiwai kasih manusiawi. Yang artinya, buang segala rasa iri dan benci, dan mengutamakan persaudaraan serta tentu saling memaafkan. Para pemimpin harus selalu memuliakan akal budi, kukuh dalam rasionalitas publik dengan segala imperatif moralnya demi kebaikan bangsa dan negara!

Kalau para pemimpinnya kompak, rukun, bisa saling memaafkan, saling mendukung, selalu menjaga tali silaturahim, rakyatnya pun akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, kalau para pemimpinnya mementingkan diri sendiri, kelompoknya, partainya, tak saling peduli, maka ke bawah akan sama pula yang terjadi.

Jika hal kedua itu yang terjadi, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tidak akan terwujud. Bangsa ini hanya akan disibukkan oleh aksi saling sindir dan ucapan-ucapan kebencian yang menghabiskan energi, padahal yang dibutuhkan persatuan dan kesatuan sekaligus pemersatu.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "Pertemuan Empat Presiden".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Nasionalisme Kaum Pinggiran (AHMAD SAHIDE)

Tahun ini, 17 Agustus, kita kembali merayakan Hari Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyambutannya pun cukup meriah: pesta rakyat di mana-mana, bendera Merah Putih berkibar menghiasi jalan-jalan di seantero Nusantara.

Tujuannya adalah bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan yang rela hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pelarian ke pelarian, dari pengasingan ke pengasingan. Tidak sedikit dari mereka gugur di medan perang. Jangankan menikmati fasilitas negara, melihat bendera Merah Putih pun tidak.

Mengapa para pejuang melakukan itu semua? Jawabannya adalah mereka mencintai republik ini: itulah nasionalisme! Nasionalisme yang tidak diucapkan dengan kata-kata, tetapi dengan semangat perjuangan untuk masa depan bangsa. Oleh karena itulah, merayakan hari kemerdekaan setiap tahun adalah dalam rangka menumbuhkan dan menjaga spirit nasionalisme putra-putri bangsa, mulai dari masyarakat pinggiran sampai pada tingkatan elite yang mondar-mandir masuk Istana.

Pertanyaan yang muncul adalah seberapa kokoh spirit nasionalisme itu terbangun setelah 72 tahun merayakan hari kemerdekaan? Apakah kawula elite yang setiap tahunnya merayakan hari kemerdekaan di Istana semakin nasionalis?

Belum tentu juga. Jika kita mengikuti perkembangan dan dinamika kebangsaan hari ini, kita akan tahu bahwa uang negara banyak dicuri oleh elite-elite yang keluar-masuk Istana: bupati, gubernur, anggota Dewan, menteri, dan seterusnya.  

Banyak dari mereka yang memaknai bahwa jabatan publik adalah cara untuk menikmati fasilitas negara. Mendengarkan lagu kebangsaan pada saat pengibaran Sang Saka Merah Putih adalah formalitas dan seremoni yang mesti dilakoni oleh pejabat publik, bukan untuk mengenang para pahlawan yang gugur di medan perang tanpa pernah melihat Merah Putih berkibar, diiringi lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Bukan untuk mengenang bahwa mereka banyak berkorban, bahkan nyawa sekalipun, untuk negeri ini, tetapi tidak pernah duduk manis di kursi yang harganya puluhan juta rupiah.

Sebaliknya, kita kadang tidak berbuat apa-apa untuk negeri ini, tapi sangat sibuk mempermasalahkan tempat duduk yang mesti harganya puluhan juta rupiah. Lalu, apa makna dari perayaan hari kemerdekaan itu setiap tahunnya?

Belajar nasionalisme pada kaum pinggiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), nasionalisme dimaknai sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, bisa juga dimaknai sebagai politik untuk membela pemerintahan sendiri. Anthony D Smith mengatakan bahwa "Nationalism is an ideology that places the nation at the centre of its concerns and seeks to promote its well-being.." Intinya adalah bahwa nasionalisme merupakan perasaan cinta terhadap bangsa dan Tanah Air yang tidak terikat dengan ruang dan waktu.

Jika demikian definisi nasionalisme, maka untuk menumbuhkan nasionalisme tidak harus berlomba menginjakkan kaki ke Istana, kemudian berswafoto dan disebar di media sosial. Kita dapat belajar nasionalisme dari orang-orang pinggiran. Bagaimana mencintai negeri ini tanpa pernah merasakan nikmatnya menginjakkan kaki ke Istana.

 Nasionalisme kaum pinggiran dapat kita simak dari film Tanah Surga. Katanya. Sebuah film yang mengangkat cerita di daerah perbatasan di Pulau Kalimantan. Dari film ini, kita dapat mengetahui bahwa banyak warga negara Indonesia di daerah perbatasan tidak mengenal rupiah (mata uang Indonesia), mereka hanya tahu ringgit (mata uang Malaysia). Dan, ringgit pulalah yang menjadi alat transaksi sehari-hari bagi masyarakat perbatasan. Tidak sedikit yang telah memutuskan pindah kewarganegaraan (ke Malaysia) karena persoalan kesejahteraan hidup lantaran negara tidak hadir untuk mereka.

 Akan tetapi, tetap saja ada anak bangsa seperti Salman yang tidak rela melihat bendera Merah Putih jadi kain pembungkus oleh warga masyarakat jiran. Salman rela menukarkan sarungnya dengan bendera Merah Putih dan membawanya kembali ke Indonesia meskipun negara tidak hadir dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan Pak Hasim (kakek Salman), yang dalam film itu memilih tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun hidupnya jauh dari cukup.

Dalam salah satu dialog, Pak Hasim mengatakan, "Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini. Bangsaku sendiri." Itulah ekspresi nasionalisme Salman dan Pak Hasim yang hidup di daerah perbatasan dan pelosok.

 Contoh lain adalah dari sosok Butet Manurung yang rela mendatangi salah satu kelompok masyarakat terpinggirkan di Jambi, yaitu suku Anak Dalam, pada tahun 1999. Butet Manurung yang lahir dan besar di Jakarta rela meninggalkan kemewahan Ibu Kota demi mendidik anak-anak suku Anak Dalam untuk membaca dan menulis. Butet tahu bahwa ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal dan sering kali ditipu karena ketidaktahuannya itu.

Itulah yang menggerakkan Butet untuk datang dan hidup bersama mereka demi tujuan yang mulia: mendidik anak-anak bangsa agar bisa membaca dan menulis. Hal ini dapat kita lihat sebagai salah satu cara bagi Butet dalam mencintai bangsa dan negaranya (nasionalisme).

 Butet kemudian memperkenalkan "Sokola Rimba", sekolah alternatif yang khusus mendatangi daerah-daerah pelosok, dan film Sokola Rimba juga sudah bisa ditonton secara luas, yang memotret pengabdian Butet di daerah pedalaman di Jambi. Semua itu dilakukan Butet tanpa mempertanyakan gaji dan sertifikasinya. Akan tetapi, buah dari apa yang telah dilakukan oleh Butet adalah penghargaan dari dunia internasional. Sejumlah penghargaan bergengsi telah ia raih, salah satunya adalah Magsaysay Award.

 Inilah wujud atau ekspresi nasionalisme yang tidak banyak diorasikan di panggung-panggung politik, sebagaimana para politisi yang berlomba mendapatkan jabatan publik. Sangat boleh jadi setiap muncul di depan publik mereka selalu mengucapkan kata "nasionalisme", tetapi ketika menjabat lupa pada rakyat yang kelaparan, rakyat yang hidup di desa-desa dan tidak mendapatkan akses pendidikan yang semestinya.

"Nasionalisme" mereka (mungkin) adalah kemampuan mengalkulasi aset-aset negara untuk dijual ke pihak asing. Semoga saja tidak!

 Memperingati 72 tahun kemerdekaan, mari kita belajar nasionalisme dari kaum pinggiran. Tidak ada salahnya, bukan?

 AHMAD SAHIDE

DOSEN MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DAN PENGGIAT KOMUNITAS BELAJAR MENULIS (KBM) YOGYAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Nasionalisme Kaum Pinggiran".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.