Jumat, 29 Mei 2015

PRAPERADILAN: Dikabulkan Bukan Berarti Tak Korupsi. (Khaerudin)

Tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikabulkan permohonan praperadilannya tidak berarti bahwa dia tidak melakukan korupsi sebagaimana disangkakan kepadanya. Praperadilan bukanlah sidang yang menguji pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada seseorang.
Hakim tunggal dalam sidang praperadilan atas penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Haswandi, tengah mengambil sumpah saksi yang dihadirkan oleh KPK  dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jumat (22/5).
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROHakim tunggal dalam sidang praperadilan atas penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Haswandi, tengah mengambil sumpah saksi yang dihadirkan oleh KPK dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Sidang praperadilan bukanlah tempat untuk menguji alat bukti yang dimiliki KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi. Pengujian alat bukti tersebut baru dilakukan dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah tersangka korupsi duduk di kursi terdakwa.

"Tidak ada logika dan landasan hukumnya untuk bisa menyimpulkan bahwa diterimanya permohonan praperadilan berarti yang bersangkutan bersih atau bebas dari korupsi. Seseorang dinyatakan tidak korupsi atau bebas semata harus berdasarkan putusan hakim dalam (sidang) perkara pokoknya," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bondan, di Jakarta, Kamis (28/5).

Terbukti atau tidaknya seseorang melakukan korupsi baru bisa diuji di sidang pokok perkara dengan majelis hakim berisi lima orang, bukan di praperadilan yang disidangkan hakim tunggal. Artinya, tersangka korupsi yang dikabulkan permohonan praperadilannya tidak berarti dia tidak terbukti melakukan korupsi.

"Persepsi bahwa seorang tersangka yang dikabulkan permohonan praperadilannya tidak melakukan korupsi itu tidak benar. Praperadilan bukan untuk menguji alat bukti sangkaan tindak pidana korupsi ke yang bersangkutan. Persepsi ini yang harus diluruskan," ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP.

Persepsi salah

Belakangan ini, persepsi salah bahwa seorang tersangka kasus korupsi yang permohonan praperadilannya dikabulkan hakim tunggal berarti tidak melakukan korupsi justru berkembang. KPK pun terkena imbas persepsi salah ini. Tiga kali kalah di praperadilan membuat KPK dipersepsikan sembarangan, tidak hati-hati, bahkan tak punya bukti menetapkan seseorang menjadi tersangka korupsi.

Padahal, jika melihat rekam jejak KPK mendakwa dan menuntut pelaku korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi, tidak ada satu alasan pun untuk meragukan bukti-bukti yang dimiliki KPK. Selama ini, KPK belum pernah kalah di Pengadilan Tipikor. Tersangka kasus korupsi yang diusut KPK selalu berhasil dibawa ke pengadilan tipikor dan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. KPK punya rekor keberhasilan 100 persen dalam membuktikan seorang terdakwa melakukan korupsi.

Semua keberhasilan itu terjadi dalam sidang pokok perkara di pengadilan tipikor. Alat bukti yang dimiliki KPK diuji dan terbukti bisa meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa memang melakukan korupsi.

Namun, rupanya rekor 100 persen berhasil membuktikan terdakwa korupsi di pengadilan tipikor ini membuat jeri para pelaku korupsi. Mereka kini mengubah medan pertempurannya dengan KPK. Para pelaku korupsi sekarang ini mati-matian berusaha agar dirinya tak sampai diadili di pengadilan tipikor. Kini, praperadilan pun dijadikan ajang pertempuran utama koruptor. Di sini, KPK ternyata dengan mudah bisa dikalahkan meski mereka menggunakan dalil-dalil hukum yang terasa aneh dan janggal.

Terakhir, putusan hakim Haswandi yang mengabulkan permohonan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. Haswandi menyatakan, penyidikan terhadap Hadi tidak sah karena penyelidik dan penyidik KPK dalam kasus ini tidak sah secara hukum. Menurut Haswandi, penyelidik dan penyidik KPK dalam kasus Hadi bukan berasal dari kepolisian.

Hal ini tentu membingungkan karena Haswandi merupakan ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyidangkan perkara korupsi Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Dalam sidang tersebut, Haswandi menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi dan tak sekali pun mempersoalkan penyelidik dan penyidik KPK.

Publik pun bertanya-tanya karena proses pengusutan kasus korupsi Anas dan Andi serupa dengan yang terjadi dalam kasus korupsi Hadi.

Pertempuran berbeda

Pertempuran KPK dengan pelaku korupsi hakim tunggal di praperadilan dan lima hakim dalam satu majelis di pengadilan tipikor jelas berbeda. Di praperadilan, hakim tunggal bisa menafsirkan sendiri pasal-pasal hukum untuk mengabulkan permohonan tersangka korupsi. Sementara di pengadilan tipikor, lima hakim tentu tak bisa begitu saja mengabaikan alat bukti materiil yang diajukan KPK, termasuk sejumlah kesaksian dari mereka yang melihat, mendengar, dan mengetahui praktik korupsi yang dilakukan terdakwa.

Apalagi jika alat bukti yang dimiliki KPK dalam sidang di pengadilan tipikor cukup menohok terdakwa, misalnya pemutaran hasil penyadapan telepon atau rekaman video saat pelaku melakukan korupsi. Tentu saja majelis hakim pengadilan tipikor wajib mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dalam proses persidangan.

Dengan demikian, meski kalah di praperadilan, tak ada alasan bagi KPK untuk tidak melanjutkan pengusutan kasus korupsinya. Harus dipahami, kerja KPK sangat penuh kehati-hatian. Bahkan, sejak tingkat penyelidikan karena undang-undang melarang KPK menghentikan penyidikan di tengah jalan. Karena itulah, saat masih dalam tahap penyelidikan, KPK sudah menemukan minimal dua alat bukti seseorang melakukan korupsi.

Jika sudah sampai ke tahap penyidikan, KPK berarti sudah punya lebih dari dua alat bukti yang cukup yang bisa menyimpulkan seseorang menjadi tersangka. Filosofi kerja para penyelidik dan penyidik KPK yang sangat hati-hati ini dibuktikan dengan keberhasilan mereka di pengadilan tipikor. KPK tak pernah kalah. Mereka yang didudukkan KPK sebagai terdakwa di pengadilan tipikor selalu dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim.

Jadi, seperti yang disebutkan di awal tulisan, tersangka korupsi yang menang di praperadilan bukan berarti mereka tidak korupsi. Apakah benar korupsi atau tidak, akan diuji dalam persidangan di pengadilan tipikor. Yang jelas, KPK belum pernah kalah di pengadilan tipikor. (KHAERUDIN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Mei 2015, di halaman 5 dengan judul "Dikabulkan Bukan Berarti Tak Korupsi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Perempuan Memengaruhi Dunia (Kompas)

Perempuan ikut membuat sejarah dan jangan abaikan peran mereka. Itu pesan yang disampaikan melalui kehadiran perempuan di panggung dunia.

Majalah Forbes kembali memublikasikan daftar 100 perempuan paling berkuasa di dunia. Di dalam daftar tersebut ada 8 kepala pemerintahan, 24 pemimpin puncak perusahaan, 18 pengusaha, seorang ratu, dan selebritas.

Kategori yang digunakan: jutawan, pebisnis, selebritas, keuangan, media, filantropi, politik, dan teknologi. Kekuasaan mereka diukur dari kekayaan (uang), tampilan di media, lingkup pengaruh, dan dampak.

Kanselir Jerman Angela Merkel di peringkat teratas, disusul Hillary Clinton dari Partai Demokrat di Amerika Serikat yang akan mencalonkan diri sebagai presiden.

Pada peringkat ketiga Melinda Gates yang bersama suaminya mendirikan Yayasan Bill and Melinda Gates, bergerak dalam pendidikan dan kesehatan. Melinda berperan penting dalam eradikasi polio di dunia.

Peringkat keempat, Gubernur Bank Sentral AS Janet Yellen. Sebagai pemimpin lembaga keuangan paling berpengaruh di dunia, setiap ucapan Yellen diikuti saksama dan memengaruhi pergerakan bursa saham global.

Pada urutan kelima ada CEO General Motors Mary Barra, urutan keenam Direktur IMF Christine Lagarde, dan urutan ketujuh Presiden Brasil Dilma Rousseff.

Di dalam daftar juga ada perempuan muda, penyanyi Taylor Swift (25) pada urutan ke-64. Ini menunjukkan, perempuan dari segala umur dan beragam latar belakang dapat memberikan pengaruh besar secara global.

Peran perempuan dalam politik, ekonomi, dan sosial dari waktu ke waktu semakin penting. Beberapa penelitian menyebutkan, perempuan memiliki cara memimpin berbeda dari laki-laki. Banyak yang menolak stereotip berbasis jender, tetapi pengalaman perempuan memang berbeda. Kodrat biologis hamil, melahirkan, dan menyusui membangun kebutuhan dan aspirasi khas perempuan.

Bukan untuk menjadi esensialis, kenyataannya separuh populasi Bumi adalah perempuan.Memberi perempuan akses dan manfaat pada sumber daya ekonomi serta mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik dan rumah tangga menurut banyak kajian memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kabinet Kerja memiliki delapan menteri pada posisi bukan stereotip perempuan. Presiden Joko Widodo juga memilih semuanya perempuan untuk menjadi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Panitia Seleksi Komisi Yudisial juga perempuan.

Ada harapan besar pada perempuan untuk membawa perbaikan pada tata kehidupan masyarakat, tetapi sekaligus tantangan. Kita berharap perempuan di bagian mana dunia pun memenuhi harapan membawa kehidupan lebih baik dan beradab.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Mei 2015, di halaman 6 dengan judul "Perempuan Memengaruhi Dunia".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Matahari Energi Dunia (RINALDY DALIMI)

Pesawat terbang yang diberi nama Solar Impulse, pada 9 Maret 2015 tinggal landas dari Abu Dhabi untuk melakukan penerbangan bersejarah keliling dunia dengan jarak tempuh 35.000 kilometer. Pesawat hanya menggunakan energi matahari, kembali ke Abu Dhabi Juli 2015.

 Setelah tim Solar Impulse bekerja selama 12 tahun, dengan 80 insinyur dan teknisi dari berbagai bidang ilmu, pesawat yang berawak satu orang tersebut telah menempuh perjalanan dari Abu Dhabi (UEA) ke Muscat (Oman), Ahmedabad dan Varanasi (India), Mandalay (Myanmar), Chongqing dan Nanjing (Tiongkok).  Pesawat tersebut beristirahat di Nanjing sebelum melintasi Lautan Pasifik menuju ke Hawaii, Phoenix, dan New York (AS), lalu melintasi Lautan Atlantik menuju Afrika Utara dan kembali ke Abu Dhabi.

 Pesawat dikendalikan pilot Bertrand Piccard dan Andre Borschberg secara bergantian.  Rute terberat dan terpanjang yang akan dilewati adalah melintasi Lautan Pasifik dengan waktu tempuh selama lima hari dan lima malam tanpa berhenti, dikemudikan pilot Andre Borschberg yang berusia 62 tahun.

Pada sayap pesawat yang rentangnya 72 meter, melebihi sayap Boeing 747, terpasang 17.248 solar cell atau sel surya, sebagai alat penangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik, yang menjadi sumber energi selama penerbangan.  Uji coba ini adalah pembuktian kemampuan teknologi energi surya yang akan menjadi sumber energi utama dunia ke depan, yang sumber energi mataharinya tersedia secara gratis dengan jumlah yang tidak terbatas.

Industri sel surya dunia

Dari hulu ke hilir, ada lima rantai pasokan material dalam industri sel surya untuk membangkitkan energi matahari yang disebut industriphotovoltaic (PV) ini, Pertama (di hulu) adalah industri polisilikon sebagai bahan dasar untuk membuat silikon ingot.  Kemudian industri ingot sebagai bahan untuk membuat silikon wafer.  Selanjutnya silikon wafer menjadi bahan untuk membuat sel surya.  Setelah itu sel surya dirakit menjadi Solar Modul (PV Modul) pada industri hilirnya.  Karena setiap industri mempunyai permasalahan, karakter, dan nilai investasi yang berbeda jauh, terbatas sekali jumlah perusahaan yang mampu menguasai industri PV dari industri hulu (polisilikon) hingga hilir (modul PV).

 Kebutuhan sel surya dunia terus meningkat, terutama setelah permasalahan lingkungan menjadi semakin parah akibat penggunaan energi fosil dan bencana nuklir.

Total produksi sel surya dunia saat ini sekitar 60 GW, sekitar 65 persen diproduksi di Tiongkok.  Efisiensi sel surya tertinggi di dunia saat ini 19,6 persen, artinya dari setiap satu meter persegi sel surya dapat menghasilkan 196 watt (peak) daya listrik.  Saat ini Jepang dan Australia sudah mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi sel surya dengan efisiensi 40 persen.

 Pemanfaatan sel surya dunia saat ini untuk membangkitkan listrik dengan skala besar, yang membutuhkan lahan terbuka luas.  Untuk membangkitkan listrik dari sel surya 1 MW membutuhkan lahan sekitar 2 hektar. 

Di samping pada lahan terbuka, peluang pemanfaatan sel surya lain adalah atap rumah (rooftop) yang potensinya cukup besar.  Apabila di atap rumah dipasang sel surya dengan luas atap 20 meter persegi, dengan efisien 40 persen, dapat menghasilkan daya listrik sekitar 8000 watt (peak).  Daya listrik tersebut sudah mencukupi kebutuhan sebuah rumah mewah.  Permasalahannya sekarang adalah harga listrik dari panel surya masih lebih mahal daripada harga listrik yang berasal dari energi fosil. 

 Saat ini investasi untuk membangkitkan daya listrik sebesar 1 (satu) watt dari sel surya sekitar 2 dollar AS. Harga energi listrik yang dihasilkan kurang dari 20 sen dollar AS per kWh.  Dunia memprediksi bahwa pada 2030 harga listrik dari sel surya akan lebih murah dari harga listrik dari energi fosil.  Pada saat itulah masyarakat dengan sendirinya akan memasang sel surya di atap rumah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Saat itulah semua teknologi kebutuhan hidup manusia akan menggunakan energi listrik termasuk mobil.

 Untuk pemakaian khusus, saat ini listrik dari sel surya sudah bisa lebih ekonomis, misalnya untuk penggunaan di daerah terpencil, sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).  Juga ada beberapa negara, yang tujuan menggunakan sel surya adalah untuk mengurangi permasalahan lingkungan dan promosi.  Di antaranya di Taiwan ada stadion olahraga yang listriknya dari sel surya.   Di Jepang, ada perkantoran pemerintah, yang atap dan dindingnya menggunakan sel surya tembus cahaya (seperti kaca). Masih banyak penggunaan lain yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan untuk menciptakan kebutuhan (pasar) domestik agar industri sel surya dapat berkembang di negaranya.

Bagaimana di Indonesia

Penggunaan sel surya di Indonesia sudah dimulai lebih dari 20 tahun lalu, dikenal dengan Program Solar Home System (SHS) yang dilakukan oleh BPPT dan beberapa kementerian. SHS dipasang di puluhan ribu rumah di pedesaan sebesar 50 Wp (watt peak), dengan gratis.  Juga, Program Desa Mandiri Energi dan program PLN 1.000 pulau, telah dibangun beberapa pembangkit listrik tenaga solar cell (PLTS), terutama di daerah atau di pulau terpencil. 

Di samping itu, sudah ada beberapa daerah yang menggunakan panel surya untuk penerangan jalan.  Jadi, kebutuhan (pasar) domestik panel surya sudah cukup besar untuk dapat berkembangnya industri PV di Indonesia.  Tetapi,  saat ini sebagian besar kebutuhan domestik tersebut masih dipasok dari impor. 

 Industri PV di Indonesia saat ini sudah ada, yaitu industri modul dengan kapasitas kecil, walaupun dengan keterbatasan teknologi dan tidak tersedianya pasokan bahan mentah, seperti solar cell dan balance of material(BOM) di Tanah Air.  Dengan begitu, industri modul tersebut belum sepenuhnya mempunyai kemampuan memenuhi standar internasional untuk menciptakan daya saing secara global. 

 Untuk membangun kemampuan dalam negeri, sebaiknya Indonesia memperkuat industri hilir terlebih dahulu (sel surya dan modul) karena dari mata rantai industri PV, keuntungan terbesar ada pada kedua industri tersebut dan produksi langsung diserap pasar.  Setelah itu baru dilihat peluang industri lainnya sesuai potensi dan sumber daya alam yang ada. Juga diperlukan kerja sama dengan industri PV (terutama sel surya) dari negara lain yang sudah memenuhi standar internasional. Yang tidak kalah penting adalah dalam kontrak kerja sama tersebut ada perjanjian untuk alih teknologi. 

 Dalam Kebijakan Energi Nasional yang baru (KEN-2050) dinyatakan bahwa pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan (termasuk energi surya) menjadi prioritas. Pada 2025, target bauran energi nasional minimal 23 persen berasal dari energi terbarukan dan pada 2050 minimal 31 persen. 

Jika dilihat dari potensi dan besarnya kebutuhan nasional, besaran target tersebut bukanlah angka yang sulit dicapai, asal saja perencanaan dan penggunaan dana pemerintah dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, tidak lagi terjadi kebocoran dana dan inkonsistensi dalam kebijakan.

 Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk pemanfaatan sel surya, yang sudah menghabiskan banyak dana dan upaya selama ini, tetapi belum berhasil seperti yang direncanakan. Ke depan diperlukan komitmen yang lebih kuat dan fokus dari semua pemangku kepentingan.

 Komitmen pemerintah terhadap pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya panel surya sudah dimulai kembali.  Ini terlihat pada Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua DEN pada 25 Februari 2015, 

Presiden menginstruksikan untuk memasang panel surya pada rooftopistana, yang akan diikuti pemasangan pada semua kantor pemerintahan, rumah dinas, dan seluruh penerangan jalan. Tujuannya tentu saja adalah untuk sosialisasi dan sekaligus menimbulkan kebutuhan (pasar) domestik sehingga industri PV bisa berkembang lebih cepat di Indonesia.   

RINALDY DALIMI

GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA; ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Mei 2015, di halaman 6 dengan judul "Matahari Energi Dunia".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Jual Beli Gelar Sarjana (Kompas)

Terkuaknya jual beli ijazah sarjana meramaikan kepalsuan dan ketidakjujuran. Dua "perguruan tinggi" di Jakarta dan Bekasi kena inspeksi mendadak.

Praktik jual beli ijazah sudah lama berlangsung. Dilakukan pengusutan, pelakunya ditangkap, dipidana, dan dihukum sesuai UU. Mereka yang terbukti memanfaatkan gelar sarjana palsu atau asli tapi palsu (aspal) dikenai sanksi sosial dan pidana. Pencalegan urung, mantan bupati jadi tersangka, sindikat pemalsu ijazah dibongkar, pejabat dicopot dari jabatannya—menyebut beberapa contoh.

Dalam kondisi kultur serba hedonistis saat ini, memberantas praktik jual beli gelar sebagai perilaku tidak etis ibarat menggarami laut. Sia-sia! Analisis bahwa banyak pihak dirugikan karena gelar palsu jadi bualan murah. Sebab, ternyata banyak yang bergelar palsu-aspal bisa bekerja lebih perform dibanding yang bergelar sarjana benaran yang meraihnya lewat prosedur benar.

Provokasi di atas jangan disimplifikasi gelar sarjana sekadar justifikasi otodidak. Pernyataan disampaikan agar mereka yang bergelar sarjana, yang memperolehnya lewat prosedur yang benar dan legal pun, dijamin lebih unggul sebagai sarjana dibanding yang tidak bergelar sarjana atau bergelar sarjana palsu-aspal.

Pernyataan ini pun jangan diartikan menghalalkan gelar ijazah palsu atau aspal. Kita apresiasi inspeksi mendadak Menristek Dikti Muhammad Nasir. Kita apresiasi pemonitoran dan pengusutan yang dilakukan yang berwenang. Praktik jual beli gelar ijazah perlu menjadi gerakan bersama agar kita tidak terjebak dengan sikap membenarkan kejujuran dan kepalsuan.

Agar gerakan itu efektif, perlu dilakukan gerak langkah bersama karena pemakaian gelar palsu dan aspal menyangkut kompetensi dan kepentingan publik, kita dukung rencana (lisan) Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengklarifikasi ulang ijazah semua PNS. Bagi PT "toko kelontong" serba ada gelar sarjana, kenakan pengusutan sebagai kejahatan pidana.

Dua langkah di atas bersifat kuratif. Senyampang itu, lembaga yang bertanggung jawab langsung urusan perizinan dan pengawasan, terendah di tingkat Kopertis, selain bertindak kuratif, juga preventif. Penutupan PT "toko kelontong" bisa dilakukan aparat kepolisian, tetapi pihak Kopertis pun berhak mencabut izin operasional. Gerakan kuratif dan preventif ini perlu tindak lanjut yang tegas, berkesinambungan, dan tidak tebang pilih.

Hakikat ijazah adalah pengakuan publik atas prestasi akademik. Pengakuan publik itu terkait dengan pelanggaran hak cipta (plagiarisme) dengan melakukan penjiplakan hak milik intelektual orang (plagiasi). Aspal-palsu, plagiarisme-plagiasi saudara sekandung kejahatan akademisi, yang tak cukup dengan sidak, sikap setengah hati, tanpa tindak lanjut.

Jual beli ijazah sarjana adalah duri dalam daging praksis pendidikan kita yang tidak bisa dibiarkan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Mei 2015, di halaman 6 dengan judul "Jual Beli Gelar Sarjana".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Pencopet di Kereta (Surat Pembaca)

Kami mohon maaf kepada Bapak Ali Aulia Rahman atas ketidaknyamanan saat menggunakan KRL Commuter Jabodetabek pada 5 Mei, yang dikisahkan dalam surat pembaca Kompas (18/5), "Masih Ada Copet di Kereta Komuter".

PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) terus bekerja keras meningkatkan pelayanan. Salah satunya dengan meningkatkan rasa aman bagi para pengguna KRL.

Operasi dan antisipasi untuk pengamanan setiap hari rutin kami lakukan. Saat kondisi kereta memungkinkan dan tidak terlalu padat, petugas kami akan berpatroli di dalam rangkaian kereta. Patroli memang sulit dilakukan saat kondisi kereta padat, terutama pada jam sibuk, seperti pagi dan sore hari. Untuk itu kami membutuhkan kerja sama seluruh pengguna jasa agar ikut menjaga barang berharga dan barang bawaan lainnya.

Khusus terkait kasus pencopetan di dalam KRL maupun stasiun, sepanjang 2015 ini kami telah menangkap 23 pencopet di berbagai lintas KRL Jabodetabek. Ini adalah peningkatan dibandingkan dengan pada 2014 ketika kami mampu menangkap 14 pencopet.

Hal ini menunjukkan upaya kami mempersempit ruang gerak pencopet dan meningkatkan keamanan bagi penumpang. Para pencopet itu dapat ditangkap berkat kesigapan petugas kami di lapangan serta partisipasi para pengguna kereta. Pencopet yang tertangkap kemudian kami data di stasiun, selanjutnya kami serahkan ke kepolisian sektor terdekat.

Meski demikian, tak semua penumpang korban pencopetan mau meneruskan laporan ke polisi. Untuk kasus-kasus seperti ini, pencopet yang tertangkap biasanya kami berikan sanksi sosial dengan berdiri di area stasiun yang ramai penumpang agar mereka malu dan jera beraksi kembali. Untuk mencegah para pelaku kembali beraksi, kami mengerahkan petugas dalam pakaian preman dan membaur dengan penumpang.

EVA CHAIRUNISA, MANAJER KOMUNIKASI PERUSAHAAN PT KAI COMMUTER JABODETABEK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi ".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Pak Gubernur DKI, Tolong Kembalikan Trotoar Kami (Surat Pembaca)

Pembangunan ulang Stasiun KA Palmerah, Jakarta Pusat, hampir rampung. Megah dan terkesan modern, dilengkapi tangga eskalator dan lift untuk penyandang cacat dan lansia. Dua jembatan penyeberangan terbentang di kedua sisi jalan yang mengapit stasiun sehingga para penumpang tak perlu lagi khawatir kecelakaan saat menyeberang jalan.

Akan tetapi, kekhawatiran dan rasa waswas justru setelah sampai di seberang jalan, khususnya di sebelah barat ke arah Pasar Palmerah. Penyebabnya tak lain karena begitu turun dari tangga jembatan penyeberangan orang, trotoar sepanjang sisi barat Jalan Tentara Pelajar ke arah utara menuju Slipi sudah diokupasi warung-warung penjual aneka makanan.

Di sini para pejalan kaki yang turun dari kereta harus berjuang dengan berjalan melipir di badan jalan, di antara keriuhan kendaraan, sebelum sampai ke jalan kecil menuju Pasar Palmerah. Belum lagi di pagi hari, selain padat, juga dipenuhi kendaraan pengojek yang ngetem.

Tak mungkin aparat RW, kelurahan, dan kecamatan tak tahu di kawasan ini trotoar untuk pejalan kaki sudah diokupasi. Bahkan di ujung trotoar, RW setempat "menutup"-nya dengan membuat semacam "taman batu", yang belakangan "ditimpa" dan digunakan untuk tempat penampungan air dari program PNPM Mandiri.

Sementara di sebelahnya, trotoar selebar sekitar 3 meter yang semula adalah tapakan jalan menuju Masjid Jami' Al-Falah, oleh pemilik ruko di sana dibangun kios-kios sewaan. Saat ini trotoar hanya tersisa kurang dari 50 sentimeter sehingga mereka yang akan shalat ke masjid terpaksa turun ke badan jalan.

Bapak Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI, tolong kembalikan trotoar kami. Jangan biarkan reputasimu rusak hanya karena aparat di tingkat bawah tak berani bersikap tegas terhadap pelanggaran atas hak-hak publik.

ADI MULYADI, PENGGUNA COMMUTERLINE BINTARO-PALMERAH

Catatan Redaksi: Kami menerima lima surat senada dan surat ini mewakili suara pembaca dimaksud.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi ".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Robohnya Lumbung Padi Kami (DAMHURI MUHAMMAD)

Pada kesempatan pulang kampung, saya menyempatkan diri untuk menemui sejawat lama, sahabat semasa sekolah dasar belasan tahun silam. Sebut saja namanya Yuliswar. Dua kali saya menyambanginya di warung kopi, tempat ia bersantai melepas lelah setelah seharian bergelimang lumpur sawah.

Namun, Yuliswar seolah-olah telah membaca kedatangan saya. Tak seperti biasanya, ia ternyata tidak berada di sana. Saya menduga-duga, jangan-jangan Yuliswar sengaja menghindar? Padahal saya sangat merindukan perjumpaan itu. Lalu, saya mendatangi rumah orangtuanya. "Mungkin Yuliswar malu karena kini ia sudah menjadi orang tani," kata ibunya dengan nada yang terdengar begitu dingin.

Jarak ideologis

Apa sebenarnya yang salah dengan orang tani? Kenapa Yuliswar mesti menanggung malu hanya karena ia orang tani? Apakah sudah terbentang jarak ideologis yang memisahkan orang tani dan orang rantau seperti saya? Apakah terminologi "orang tani" sudah tegak sebagai martabat rendah yang merepresentasikan peruntungan tidak mujur? Sementara "orang rantau" hendak memperlihatkan sebentuk cita-cita, bahkan puncak pencapaian yang hendak direngkuh oleh semua orang? Padahal, tidak semua orang rantau itu terbilang bernasib mujur. Banyak yang "jadi orang", tetapi tak terhitung pula yang terpelanting sebagai pecundang.

Saya tak pernah lupa, dahulu Yuliswar murid paling menonjol di kelas kami. Cepat menangkap penjelasan guru, kuat daya ingat, dan andal dalam ilmu hitung. Bila belum dapat disebut jenius, paling tidak ia murid paling tanggap, cepat, dan tepat, hampir di setiap mata pelajaran. Tak ada yang sanggup menumbangkan rekornya sebagai pemegang juara I di kelas kami. Dari kelas I hingga VI, ia pemegang tampuk juara abadi di sekolah kami yang sederhana itu.

Dengan potensi kecerdasan tersebut, saya ketika itu memperkirakan kelak ia bakal menjadi orang besar. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, setelah menyandar gelar sarjana geografi dari sebuah perguruan tinggi negeri, dengan kerendahan hati Yuliswar memilih hidup sebagai petani, tinggal di kampung, tidak seperti saya yang kemudian memilih terbang-hambur dari tanah kelahiran.

Tetapi, kenapa ia malu bertemu saya? Saya curiga, jangan- jangan orang tani telah menjadi pertanda bagi ketidakmujuran nasib sejawat saya itu. Menjadi petani bukan lagi cita-cita luhur yang terpancang sejak semula, tetapi telah beralih menjadi sekadar ranah pelarian guna bersunyi-diri, dan merayakan kekalahan dari hidup yang keras.

"Akhirnya di pematang sawah juga ia menambatkan kekalahan," begitu kira-kira ungkapan peyoratifnya. "Apalah guna sekolah tinggi bila ujung-ujungnya bergelimang lumpur sawah juga?" Inilah pertanyaan yang kerap mengusik-bila tak bisa disebut mengancam-kaum terdidik pedesaan.

Bagi kaum tani masa kini, berpendidikan tinggi berarti upaya menjauh dari dunia tani, dunia lumpur, dan dunia cangkul. Pencapaian utamanya tentulah menjadi pegawai negeri sipil dengan segenap atribut, seperti seragam, lembaga tempat bekerja, dan tak lupa; status sosial yang terpuji di tengah-tengah masyarakat.

Maka, bila seorang sarjana menjatuhkan pilihan menjadi petani, itu akan menjadi masalah, bahkan tak jarang dipandang sebagai aib. Bagi keluarganya, kalau tidak berhasil menjadi pegawai negeri sebagaimana yang diidam- idamkan, setidaknya ia bisa merantau jauh, bekerja apa saja di kota, asal tidak mengayun cangkul di sawah, sebagaimana keseharian ibu-bapaknya.

Demikian gambaran sederhana tentang mentalitas petani masa kini. Orang-orang yang terlahir di lingkungan masyarakat tani tidak lagi tergiur, apalagi bersetia kepada ibu kultural yang melahirkannya.

Lain sejawat saya, lain pula tetangga saya, yang tak segan-segan menggadai, bahkan menjual lahan sawah guna membiayai keberangkatan anak gadisnya untuk menjadi TKI di Timur Tengah. Baginya, sejumlah bidang sawah warisan keluarga tidak lagi dapat diandalkan. Hasil panen dari musim ke musim merosot jauh.

Alih-alih mendatangkan hasil yang memadai, dari panen ke panen, lubang utang kepada tauke justru semakin menganga. Sebegitu gampangnya petani merelakan lahan sawah, guna membangun rumah, membiayai pesta pernikahan, hingga membeli sepeda motor keluaran terkini. Padahal, sawah itu adalah nyawa mereka, identitas, dan sidik jari mereka.

Lalu, bagaimana strategi pertahanan pangan dapat ditegakkan di negara agraris ini? Alih- alih dapat memperkuat ketahanan pangan, yang berlangsung saban hari justru kian rapuhnya etos kepetanian yang di masa lalu dipercayai sebagai fondasi utama ketahanan pangan.

Maka, sebelum terlalu jauh mencanangkan program-program teknis dalam menyongsong swasembada beras, barangkali negara perlu mempertimbangkan mentalitas petani yang sedang keropos ini. Membangun irigasi, penyebarluasan bibit unggul, dan penerapan teknologi pertanian guna mendongkrak kapasitas produksi tentulah penting, tetapi yang jauh lebih mendesak adalah membangun manusia petani itu sendiri.

Bila ini diabaikan, tekad pemerintah untuk menghentikan impor beras tetap akan dikalahkan oleh ancaman ketidakstabilan harga karena dari tahun ke tahun stok beras selalu tidak cukup. "Kalau tidak impor, harga naik. Kalau impor, petani jadi tidak rajin berproduksi," demikian kata Presiden (www.kompas.com, 18/4/2015).

Mentalitas kepetanian

Kalimat "rajin berproduksi" tentu erat kaitannya dengan mentalitas kepetanian yang sedang tergerus itu. Perlahan-lahan petani kita sedang bergeser menjadi sekadar buruh tani. Akibatnya, di berbagai belahan wilayah, banyak petani yang membeli beras untuk kebutuhan dapur sendiri. Sama sekali tak ada cadangan pangan yang dapat disisihkan dari setiap panen mereka. Ribut-ribut soal beras sintetis boleh jadi bagian dari problem ketidakmampuan petani kita dalam mempertahankan, apalagi meningkatkan kapasitas produksi gabah, selain tentu saja karena faktor-faktor eksternal dan nonpetani, yang selekasnya harus menjadi perhatian pemerintah.

Orang-orang bijak sudah mencatat, setiap manusia memiliki kesetiaan kepada alam kulturalnya. Buktinya, sejauh ini kita masih bersetia kepada adat istiadat, etnis, dan agama, tetapi kenapa kita tidak punya keteguhan hati untuk bertahan sebagai petani?

Bila mentalitas kepetanian yang sejati tidak segera dibangkitkan, apalagi kalau dibiarkan terus-menerus mengalami keretakan, maka lumbung-lumbung padi di seantero negeri bakal roboh, dan ketahanan pangan kita akan semakin bergantung pada kiriman beras dari luar negeri.

DAMHURI MUHAMMAD

SASTRAWAN, ALUMNUS PASCASARJANA FILSAFAT UGM

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Robohnya Lumbung Padi Kami".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.