Bidvertiser

TUTORIAL MENYETIR

TUTORIAL MENYETIR
Pormadi Channel

Jumat, 22 Juni 2018

ARTIKEL OPINI: Hukum Islam dalam Hukum Nasional (MOH MAHFUD MD)

Banyak orang yang salah memahami, atau sengaja memelintir, sebuah isu atau pernyataan yang sebenarnya sudah jelas struktur logika dan argumentasinya. Masalah keberlakuan hukum Islam di dalam kerangka hukum nasional yang pernah saya kemukakan, misalnya, bisa dielaborasi sebagai contoh.

Dalam sebuah dialog interaktif di televisi, saya pernah mengutip pernyataan Bung Karno bahwa jika orang-orang Islam ingin agar di Indonesia keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar  hukum-hukum di Indonesia bisa memuat aspirasi Islam.

Pernyataan saya itu  dipertentangkan dengan pernyataan saya yang lain ketika saya mengatakan, ada upaya untuk memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang eksklusif dengan gerakan tertentu yang berbau radikal. Di media sosial kemudian dikembangkan isu bahwa saya membuat pernyataan yang tidak konsisten. Padahal, pernyataan saya itu panjang dan konsisten tetapi diamputasi.

Memotong pernyataan

Para pembuat hoax sengaja memotong pernyataan yang  saya ucapkan secara jelas. Saya mengutip pernyataan Bung Karno bahwa jika orang-orang Islam ingin agar hukum Islam berlaku di Indonesia, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan (DPR, presiden, gubernur, dan lain-lain) agar aspirasi hukum Islam masuk ke dalam hukum Indonesia.

Pernyataan ini dipotong begitu saja dari sambungannya yang tak terpisahkan, yakni isi pernyataan Bung Karno yang disadur dengan kalimat, "Begitu juga jika orang-orang Kristen ingin agar letter-letter Kristen menjadi hukum Indonesia, berjuanglah agar kursi-kursi kepemimpinan dan lembaga perwakilan diduduki oleh orang-orang Kristen." Sambungan kalimat penting inilah yang diamputasi dari keseluruhan pernyataan saya.

Selain jelas bahwa kutipan pernyataan saya adalah dalam konteks untuk memilih pemimpin, jelas juga bahwa upaya perjuangan merebut kursi-kursi kepemimpinan nasional dan daerah di sejumlah lembaga negara berlaku juga bagi para pemeluk agama-agama lain.

Eklektisasi hukum

Pernyataan Bung Karno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang saya kutip tersebut jelas memberi dua kesimpulan.

Pertama, bukan hanya orang-orang Islam yang berhak memperjuangkan hukum agamanya, tetapi juga pemeluk agama-agama lain: Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nilai-nilai hukum agama dan keyakinan serta budaya apa pun bisa masuk ke dalam hukum nasional melalui proses yang demokratis.

Kedua, pembentukan hukum nasional kemudian diolah melalui proses eklektis di lembaga legislatif, yakni memilih nilai-nilai hukum dari berbagai agama, keyakinan, dan kultur yang disepakati sebagai kalimatun sawa' (pandangan yang sama) oleh para wakil rakyat dan pemimpin negara yang terpilih untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum negara.

Produk dari proses eklektisasi itu kemudian bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama, untuk hukum-hukum publik diberlakukan unifikasi hukum, yakni memberlakukan hukum-hukum yang sama untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama, ras, suku, dan kelompok sosialnya. Dalam hal khusus tentu bisa berlaku perkecualian sesuai dengan asas "lex specialis derogat legi generali".

Kedua, untuk hukum-hukum privat (dan perdata pada umumnya) berlaku hukum agama, kepercayaan, dan adat masing-masing komunitas golongan penduduk. Sebenarnya hukum perdata Islam dan Adat sudah diberlakukan sejak zaman kolonial Belanda (1848) sehingga sejak dulu pun kita sudah mempunyai lembaga peradilan agama.

Hukum-hukum publik yang harus sama itu, misalnya, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum pemilu, dan sebagainya. Adapun dalam lapangan hukum perdata, misalnya, ada hukum perkawinan, hukum peribadatan (ritual), hukum waris dan wasiat, hukum penguburan jenazah, dan sebagainya.

Ada juga hukum-hukum agama di bidang keperdataan yang dituangkan di dalam UU tetapi hanya untuk memfasilitasi dan memproteksi bagi yang ingin melakukannya tanpa memberlakukan (mewajibkan atau melarang) substansinya, misalnya UU Zakat, UU Ekonomi Syariah, UU Haji, dan sebagainya, yang keberlakuan substansinya tetap berdasar kesukarelaan. Itu pun tetap harus melalui proses eklektisasi.

Dengan demikian, nilai-nilai hukum agama bisa menjadi sumber hukum dalam arti sebagai bahan pembuatan hukum (sumber hukum materiil) tetapi tidak otomatis menjadi sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan) atau hukum yang berdiri sendiri.

Sumber hukum materiil tidak dengan sendirinya menjadi sumber hukum formal atau hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Ia hanya bisa menjadi hukum formal setelah melalui proses eklektisasi. Ajaran Islam memang menjadi sumber hukum, tetapi ia bukan satu-satunya sebab ajaran agama-agama dan keyakinan lain yang hidup di Indonesia juga menjadi sumber hukum.

Nilai-nilai hukum agama apa pun bisa masuk ke dalam hukum publik (nasional) jika disepakati oleh lembaga legislatif dalam proses eklektisasi. Adapun hukum privat (perdata) bisa berlaku dengan tanpa harus dijadikan hukum formal. Untuk hukum-hukum Islam yang tidak bisa menjadi hukum publik, nilai-nilai substantifnya tetap bisa dimasukkan, yakni maqashid al syar'i atau tujuan syariahnya yang meliputi kemaslahatan umum dan tegaknya keadilan.

Di sinilah kemudian Gus Dur pernah memberikan ilustrasi tentang pluralisme (hukum) bahwa ibarat kita hidup di sebuah rumah besar, hukum perdata berlaku sepenuhnya di kamar masing-masing agama, tetapi hukum publiknya adalah hukum bersama (unifikasi) yang dibuat secara eklektis yang disepakati sebagai hukum nasional.

Menjaga keutuhan bangsa

Saya berpendapat bahwa bagian hukum perdata dari syariat Islam  tidak perlu dijadikan bentuk resmi seperti dijadikan UU atau perda. Sebab, tanpa dijadikan UU atau perda pun, hukum perdata Islam sudah berlaku sesuai dengan asasnya, yakni berdasar kesadaran dan  kesukarelaan penganutnya. Ketika saya menyebut bahwa ada gerakan radikal dalam upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, sebenarnya radikal bukan dalam arti terorisme. Radikalisme tidak selalu atau bahkan berbeda dari terorisme.

Di dalam pengertian umum, radikal diartikan, antara lain, sebagai upaya membongkar sistem yang sudah disepakati. Tentu saja hal itu boleh dilakukan, tetapi juga harus melalui proses eklektisasi untuk mengubah sistem itu. Kita perlu menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini bukan dengan adu kuat karena besarnya kursi di lembaga perwakilan sebab cara itu bisa menimbulkan perpecahan.

Dulu isu Perda Syariah telah menimbulkan reaksi yang agak mengganggu. Di Manokwari pernah digagas "Perda Manokwari Kota Injil". Beberapa waktu yang lalu di Bali ada gerakan "Bali hanya untuk Hindu" yang disertai larangan adanya kompleks kuburan untuk orang-orang Islam atau hambatan bagi kegiatan komunitas Muslim di beberapa tempat tertentu di sana. Gerakan ini dipelopori oleh anak muda yang kini menjadi pejabat negara sesuai dengan hak konstitusionalnya. Di Kalbar ada ungkapan "Kalimantan untuk Dayak".

Saya pernah bertanya kepada anggota DPRD Manokwari yang datang berkonsultasi kepada saya tentang format hukum Manokwari Kota Injil, "Mengapa Anda punya ide seperti itu?" Jawabnya, "Kalau di Jawa (dia menyebut Jawa) orang membuat Perda Syariah, masak kami tak boleh membuat Perda Injil?"

Tegakah kita membiarkan bangsa ini terpecah hanya karena itu? Bukankah hukum perdata agama itu sudah berlaku tanpa harus dijadikan UU atau perda?

Moh Mahfud MD, Ketua Umum APHTN-HAN Se-Indonesia; Ketua Dewan Pertimbangan DPP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama


Kompas, 22 Juni 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Lebaran Digital (ACEP IWAN SAIDI)

"Anda menerima satu pesan pribadi dari (*nama pengirim*). Klik ini SEKARANG untuk menerima pesan."

Begitulah pesan melalui layanan Whatsapp (WA) saya terima tiga hari sebelum Lebaran. Setelah perintah klik diikuti, terbacalah seuntai ucapan selamat hari raya. Bentuknya berupa  gambar animasi yang dikombinasi dengan teks ucapan dan foto pengirim.

Pesan Lebaran dalam wujud visual demikian bisa dibilang baru, setidaknya buat saya. Bentuk- bentuk lain tentu sudah banyak.  Sebagaimana diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, ucapan selamat hari raya daring sangat marak. Ucapan-ucapan tersebut berseliweran melalui berbagai akun: Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain-lain. Ia menggeser fungsi kartu lebaran, ucapan langsung via telepon, dan bentuk-bentuk konvensional  lain.

Demikian cara penduduk dunia maya merayakan Idul Fitri di dunianya, yakni di dalam internet dan telepon pintar. Ini yang ingin saya sebut sebagai lebaran digital, yaitu aktivitas silaturahim lebaran yang dilakukan secara daring. Komputer jaringan dan telepon pintar menjadi super sibuk melayani aktivitas ini.

Ekspresi kegembiraan

Dalam lebaran digital sedemikian, kesalahan lahir batin sejatinya diasumsikan sebagai kealpaan yang diakibatkan oleh kesalahan mengeklik  pikiran dan perasaan melalui keyboard komputer atau telepon pintar sehingga permohonan maafnya juga dilakukan melalui cara mengeklik perangkat yang sama. Tekanlah tuts komputer atau klik sekarang, dengan itu dosa terhapus.  Kita pun kembali fitri.

Namun, faktanya ternyata tak selalu begitu. Lebaran digital tak hanya menyangkut dosa digital, tetapi juga melingkupi  persoalan dalam realitas fisik. Seseorang yang telah berpuluh tahun tidak pernah bertemu, baik di dunia nyata maupun maya, misalnya, sekonyong-konyong muncul di layar telepon pintar, mengucapkan selamat hari raya dan memohon maaf lahir dan batin.

Hal yang menarik, lebaran digital tersebut ternyata tidak menggeser aktivitas fisik. Silaturahim konvensional, yakni pertemuan secara fisik, tetap dilakukan. Indikatornya, para perantau masih merasa perlu pulang kampung (mudik). Lalu lintas kendaraan tidak berkurang. Kemacetan lalu lintas tetap terjadi di mana-mana. Padahal, jalur-jalur baru (jalan tol) telah ditambah. Walhasil, silaturahim pun dilakukan dalam dua dunia sekaligus:  maya dan nyata.

Pertanyaannya, apakah silaturahim ganda itu telah meningkatkan kualitasnya? Mula-mula harus dilihat "genealogi" lebaran itu sendiri. Lebaran adalah ekspresi kegembiraan setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan. Meskipun "subject matters" ekspresinya ritual keagamaan, basis dan bentuk ekspresinya adalah kebudayaan. Sebagai ekspresi kebudayaan, lebaran adalah sebuah perayaan, bukan pengkhidmatan. Segala yang tersangkut di dalamnya, seperti menyiapkan penganan (kue lebaran), membeli pakaian (baju lebaran), hingga ritual mudik, adalah bagian dari perayaan.

Ucapan selamat lebaran dan permohonan maaf  tentu termasuk di dalam pesta perayaan juga. Seseorang yang meminta maaf pada saat lebaran mungkin memang memiliki kesalahan terhadap orang yang dimintai maaf tersebut. Namun, kecenderungan umumnya tidak demikian. Permohonan maaf lebaran tidak identik dengan kesalahan yang dilakukan sebelumnya, tapi seolah-olah merupakan sebuah keharusan dan kelumrahan.

Pada tataran praktik beragama, dorongan keharusan tersebut memang berelasi dengan keyakinan agama, yakni barang siapa telah melaksanakan shaum pada bulan Ramadhan, ia akan diampuni segala dosanya. Ia akan kembali pada fitrahnya sebagai bayi tanpa dosa. Namun, secara teoretis sebenarnya hubungan itu tidak kuat. Shaum—sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari—adalah ibadah personal yang istimewa, yakni ibadah yang diminta khusus oleh Allah, untuk Allah, dan akan dibalas langsung oleh Allah. Jadi, ibadah ini tidak terkait hubungan horizontal.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dorongan keharusan mengucapkan selamat dan permohonan maaf cenderung  dimotivasi oleh aspek kebudayaan. Sejarah kebudayaan mencatat bahwa masyarakat kita di masa lalu memiliki karakter yang ramah.

Bangsa yang ramah dapat dipastikan sebagai bangsa pemaaf. Dan, bangsa pemaaf memiliki kerendahan hati mengakui bahwa di dalam dirinya selalu terdapat kesalahan. Berdasarkan fakta ini,  sekali lagi, ucapan selamat hari raya dan permohonan maaf merupakan salah satu  unsur dari sistem kebudayaan. Lebaran sebagai sistem kebudayaan.

Mitos tuturan

Sistem budaya adalah konotasi yang telah meningkat menjadi mitos. Mitos itu sendiri, sebagaimana dikatakan Barthes (1976), adalah sebuah  model pengucapan. Dalam mekanisme pemitosan, realitas berpindah ke dalam bahasa (tuturan). Dalam mekanisme ini, keyakinan agama dan kebudayaan terkait lebaran berpindah dari realitas riil ke dalam bahasa. Dengan kata lain, realitas silaturahim saling bermaaf-maafan menjadi realitas bahasa. Dan, realitas bahasa ini terus-menerus dituturkan, setidaknya dalam setiap lebaran.

Dalam perkembangannya, sesuatu yang kokoh di dalam bahasa sebagai mitos tak selamanya identik dengan fakta yang terjadi di dalam realitas awal sebagai pembentuknya. Alih-alih terkoneksi, realitas riil yang sudah berpindah ke dalam bahasa justru sering tidak terdeteksi lagi. Dengan kata lain,  tidak ada urusan lagi apa yang terjadi dalam realitas riil. Berbanding lurus dengan hal ini, mitos tentang bangsa pemaaf  yang tetap melekat  atau dilekatkan melalui berbagai tuturan dalam lebaran tak ada kaitannya dengan realitas riilnya, masyarakat yang faktanya kini telah berubah dari karakteristik awal sebagai pemaaf tadi.

Lantas, apakah lebaran digital telah membentuk mitos baru lebaran? Di atas telah disinggung bahwa silaturahim lebaran kini dilakukan dalam dua dunia sekaligus. Otomatis tuturan yang berisi ucapan hari raya dan permohonan maaf pun jadi berlipat. Pertama, melalui lisan digital dalam dunia maya. Kedua, melalui lisan biologis dalam dunia nyata.

Tampak di situ bahwa yang berlipat adalah frekuensi pengucapannya. Dengan ini, yang sedang terbangun bukanlah mitos baru, melainkan justru penguatan mitos lama. Berbeda dengan zikir sebagai cara berhubungan dengan Tuhan yang akan kian berkualitas jika kian sering dilafalkan, dalam relasi horizontal antarmanusia, semakin sering sesuatu diucapkan, semakin luntur makna dan substansinya.

Fenomena di dunia digital itu menunjukkan tengah tumbuh karakteristik masyarakat yang cenderung anti pada kebermaafan dan rasa kebersalahan. Berbagai diskusi cenderung mengarah pada perdebatan hingga tingkat "emosional-subyektif" yang  saling menyerang antarpersonal/kelompok. Media sosial sebagai produk utama teknologi digital, yang secara teoretis mempertemukan antar-pikiran, dalam praktiknya justru mempertentangkan "antar-tubuh" tanpa pikiran. Ini bukan hanya soal polarisasi yang terjadi di dalam ranah politik, tetapi nyaris dalam seluruh bidang kehidupan.

Di sisi lain, lebaran digital juga melahirkan kecemasan dan rasa kebersalahan. Pengirim ucapan digital pada mulanya mungkin tak mengharap dibalas, tetapi merasa cemas juga jika pada akhirnya tak berbalas: "jangan- jangan yang dikirimi tidak mau memaafkan".  Sementara itu, di samping cemas, penerimanya cenderung dihantui rasa bersalah: "jika tidak membalas, nanti dianggap sombong dan tidak beretika". Pada titik ini, sebagaimana dikatakan Mauss (1992), ucapan selamat lebaran dan permohonan maaf terkategori pada pemberian yang membebani penerima. Namun, beban penerima ini rupanya memang diharapkan pengusaha pulsa. Darinya, bukankah mereka bisa meraup laba berganda? Selamat Lebaran!

Acep Iwan Saidi Pembelajar Semiotika; Dosen ITB

Kompas, 22 Juni 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Setelah Lima Tahun Putusan MK (R YANDO ZAKARIA)

Pada 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap permohonan uji materi yang diajukan oleh AMAN dan dua komunitas adat pendukungnya.

Dalam perkara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan keberatan atas keberadaan beberapa pasal dalam UU Kehutanan (UU No 41/ 1999), yakni  Pasal 1 angka (6); Pasal 4 Ayat (3); Pasal 5 Ayat (1) Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4); dan Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). Permohonan yang dikabulkan sebagian adalah untuk Pasal 1 angka (6); Pasal 4 Ayat (3) Pasal 5 Ayat (1) Ayat (2), dan Ayat (3). Adapun permohonan yang ditolak sama sekali adalah tuntutan terhadap Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 67.

Intisari Putusan MK No 35/2012 itu jika disederhanakan adalah: (1) hutan adat bukan hutan negara, (2) hutan adat adalah bagian dari wilayah adat/hak ulayat masyarakat hukum adat, dan (3) hak masyarakat akan diakui jika keberadaan masyarakat adat itu ditetapkan melalui peraturan daerah. Dua keputusan pertama bersumber dari tuntutan yang dikabulkan, sedangkan keputusan ketiga bersumber dari tuntutan yang ditolak.

Kaya kebijakan

Setidaknya, hingga saat ini ada lima putusan MK, satu peraturan pemerintah, dan dua keputusan presiden yang berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat ini.

Di tingkat daerah, saat ini tak kurang dari 70 produk hukum daerah (perda) yang telah dihasilkan. Semua itu tentu atas bantuan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan pengalaman, dibutuhkan sekitar Rp 500 juta untuk satu perda (baik penetapan maupun pengaturan). Itu pun masih ada yang mensyukuri. Menurut suatu publikasi sebuah lembaga donor, upaya-upaya legislasi di tingkat daerah ini dinyatakan mampu memantik gerakan yang memastikan keamanan tenurial masyarakat adat.

Namun, fakta lapangan berkata lain. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), luasan hutan adat yang telah diakui hingga saat ini tidak lebih dari 25.000 hektar. AMAN memperkirakan hutan adat yang telah dijadikan hutan negara seluas 40 juta hektar.

Lahirnya Putusan MK No 35/2015 memang patut disyukuri. Sebagaimana dikemukakan Arizona (2013), Putusan MK No 35/PUU-IX/2012 (Putusan MK No 35) merupakan putusan penting sebab menjungkirbalikkan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan, dan posisi hutan adat.

Namun, merefleksi kembali manfaat putusan ini juga tidak kalah pentingnya. Sebab, banyak yang lupa bahwa belum terwujudnya amanat konstitusi sebagaimana tercantum pada Pasal 18 (sebelum amendemen) dan Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28i Ayat (3) terjadi karena putusan MK No 35/2012 justru menegaskan interupsi yang dilakukan oleh dua UU pada masa sebelumnya.

Pertama, sebagaimana diatur Pasal 3 UU No 5/1960 (UU Pokok Agraria), "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" kemudian menjelma pada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat hukum adat dapat dianggap masih ada atau sudah punah. Juga frasa "sesuai dengan kepentingan nasional dan negara… serta tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Interupsi kedua dilakukan oleh UU Kehutanan (UU No 41/1999) dan sebelumnya oleh UU No 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Mengikuti logika pengakuan bersyarat yang diperkenalkan oleh UU Pokok Agraria 1960, sebagaimana diatur pada pada Pasal 67, pengakuan (obyek) hak masyarakat hukum adat perlu didahului dengan penetapan keberadaan (subyek) masyarakat hukum adat itu sendiri.

Logika pengakuan bersyarat pada akhirnya telah membangun proses pengakuan yang berbelit- belit, yang dalam proses evaluasinya terlebih dahulu perlu melakukan proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan diakhiri proses penetapan oleh suatu institusi pemerintahan yang diberi dan/atau memiliki kewenangan untuk itu. Dalam draf RUU Masyarakat Hukum Adat versi DPR Tahun 2018, penetapan ini dilakukan melalui SK Menteri!

Sayangnya, patut diduga, ketika menyusun putusannya, MK tidak sempat melakukan kajian yang serius tentang apa akibat dari interupsi yang dilakukan kedua UU ini.

Tak sesuai kapasitas

Berdasarkan beberapa kajian lapangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa organisasi sosial yang memiliki kewenangan dan kecakapan untuk mengurus urusan publik dalam konteks masyarakat adat hari ini relatif sudah memudar, kecuali untuk beberapa daerah dalam jumlah yang terbatas.

Terkait hak atas tanah (dan hutan), urusan penguasaan berpusat pada sistem kekerabatan, seperti marga raja bersama marga boru-nya dalam etnik Batak Toba; kaum dan suku dalam kasus etnik Minangkabau; dan soa dalam kasus etnik Maluku. Dengan demikian, kapasitas masing-masing unit sosial tersebut untuk mengakses proses politik legislasi di parlemen daerah ataupun di ranah eksekutif relatif sangat terbatas.

Bahkan, dalam banyak kasus, meski sama-sama anggota kelompok etnik yang sama, para pihak yang ada di dalam institusi pemerintahan lebih banyak dilihat sebagai pihak yang justru menghambat pengakuan dan/ atau memberikan akses sumber daya kepada pihak-pihak yang telah merugikan masyarakat yang diamati. Ada tata krama adat yang sulit untuk dilangkahi oleh pejabat negara, yang bisa berdampak secara sosial-budaya dan juga dukungan politik.

Begitu pula, pengakuan obyek hak cq tanah adat/hutan adat jauh lebih mudah dilakukan ketimbang pengakuan subyek hak yang bersangkutan. Di lapangan, perubahan struktur masyarakat yang niscaya terjadi tidak berpengaruh secara langsung pada sistem penguasaan tanah.

Dengan kata lain, pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pengakuan hak masyarakat adat mengalami hambatan dari sisi kuantitas (begitu banyaknya subyek hak yang harus diakui), dan kualitas (kemampuan/kapasitas masing-masing subyek hak itu mengakses proses politik legislasi dan eksekutif).

Jadi, sudah saatnya mencari terobosan hukum yang lebih memudahkan masyarakat adat. Sebab, pada dasarnya hak masyarakat adat adalah hak konstitusional yang harus diupayakan pelaksanaannya oleh negara cq pemerintah. Dan, itu hanya dapat dilakukan jika penghambat utamanya (baca: konstruksi hukum yang keliru) dapat disingkirkan.

R Yando Zakaria Antropolog, Pendiri dan Peneliti Pusat Kajian Etnografi Hak Komunitas Adat (Pustaka)

Kompas, 22 Juni 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: AS Makin Senang Jalan Sendiri (Kompas)

Jikalau kita simak, ada banyak kesepakatan dan fora multilateral yang ditinggalkan Amerika Serikat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini.

Ada UNESCO, ada Kesepakatan Paris, dan ada Kesepakatan Nuklir Iran. AS juga dipandang beraksi sepihak dalam pemberlakuan bea masuk impor, kebijakan yang memicu perang dagang. Tindakan sepihak lainnya adalah pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dengan alasan membela kepentingan nasional, bisa saja satu negara menempuh kebijakan seperti AS. Dengan besaran pengaruh yang dimiliki, mungkin AS merasa sah saja menempuh langkah itu. Kasus terakhir, AS memutuskan mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (19/6).

Sebenarnya soal ini sudah sejak tahun lalu diwacanakan AS. Menurut Wakil Tetap AS di PBB Nikki Haley, salah satu alasan AS mundur adalah karena Dewan HAM PBB dianggap gagal mereformasi diri. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menilai, meski memiliki visi mulia, akhir-akhir ini Dewan HAM itu menjadi pembela yang buruk.

Alasan lain, kata Menlu AS, Dewan HAM PBB menjadi contoh kemunafikan sebab mengabaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Sejumlah negara yang dinilai pelanggar HAM juga menjadi anggota Dewan, seperti Kuba, Venezuela, China, dan Kongo.

Dengan segala basa-basi terhadap visi Dewan, Pompeo tak bisa menutup alasan sebenarnya dari keputusan mundur AS, yaitu negaranya tak akan diam jika PBB dipakai untuk melemahkan kepentingan AS dan sekutunya. Orang tak sulit menebak, dalam hal ini siapa yang dimaksud AS dengan sekutunya, yaitu Israel. Menlu AS terang-terangan mengatakan, Dewan HAM PBB bias terhadap Israel. Dewan membuat resolusi mengecam Israel lebih banyak dibanding gabungan kecaman untuk negara-negara lain.

Meski sebelumnya dibalut dengan pernyataan berputar tentang visi Dewan, buntutnya AS kembali ke sikap politik generiknya, membela Israel. Menurut Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth, seperti dikutip harian ini Kamis (21/6), tampaknya yang dipedulikan oleh Presiden AS Donald Trump hanyalah membela Israel. Kesan ini selaras dengan kebijakan untuk mundur dari Kesepakatan Nuklir Iran yang ditempuh oleh (saat itu) Presiden AS Barack Obama dan kebijakan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem.

Tak seorang pun meragukan secara umum pemimpin dan pemerintahan AS membela kepentingan Israel. Namun, di era Trump, kebijakan ini tampak semakin menjadi-jadi.

Dengan kebijakan unilateralis itu, disadari atau tidak, AS telah meninggalkan kebajikan multilateralisme. Padahal, dengan semangat multilateralis, atau bersama-sama, daya akan lebih besar, misalnya untuk kerja sama perlindungan HAM internasional. Dengan mundurnya AS, berkurang bobot meningkatkan pembelaan HAM dan korban kesewenangan di berbagai tempat.

Di titik ini kita bisa menilai, AS cenderung meninggalkan cita-cita bersama hanya demi membela satu sekutu. Seolah bagi AS tak ada kepentingan lain di dunia ini, selain membela Israel

Kompas, 22 Juni 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

”Big Data” Transportasi DKI//Pelepasan Purnasiswa TK, SD, SMP, dan SMA//Relawan untuk Asian Games 2018 (Surat Pembaca Kompas)


"Big Data" Transportasi DKI

Program komputer dengan lekas dapat membantu kita mengatur pergerakan 10 juta kelereng untuk bergerak tanpa berbenturan dalam bidang seluas 100 juta m2. Misalnya dengan program menjaga jarak pergerakan antarkelereng tak lebih dari 10m2.

Masalahnya jadi lain bila 100 juta kelereng bergerak dalam bidang 10 m2. Jangankan untuk tak berbenturan, untuk bergerak pun tak mungkin. Program komputer secanggih apa pun tak mampu membantu.

Transportasi di Jakarta, terutama pada jam puncak, ibarat 10 juta kelereng dalam bidang 10 m2 itu. Agar program komputer mampu membantu, jumlah kelereng harus dikurangi dan/atau luas bidang ditambah.

Pengurangan jumlah kelereng dengan pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke pengangkut umum, terutama yang massal (misal 50 mobil berpenumpang 75 digantikan 1 bus berkapasitas 75) dapat dilakukan dengan berbagai pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan insentif kemudahan penggunaan pengangkut umum.

Sebaliknya, penambahan bidang dapat dilakukan dengan pembebasan bidang jalan dan pejalan kaki dari berbagai kegiatan bukan pergerakan kendaraan dan/atau orang (bebas dari pedagang kaki lima, parkir, dan sebagainya). Demikian pula perubahan guna lahan yang menimbulkan tambahan pergerakan kendaraan/orang diwajibkan menambah ruang pergerakan yang dibutuhkan.

Pengurangan kendaraan dan/atau penambahan bidang tak mudah, tetapi mutlak dilakukan. Bila ini mulai memberi dampak nyata, diharapkan program komputer canggih memanfaatkan big data dan sejenisnya dapat sangat membantu. Misalnya, seperti yang dikembangkan di Departemen Studi dan Perencanaan Perkotaan MIT (Kompas, 4 Juni 2018). Semoga.

BS Kusbiantoro
Kecamatan Cicendo,
Bandung

Pelepasan Purnasiswa TK, SD, SMP, dan SMA

Membaca Surat kepada Redaksi, "Wisuda TK, SD, SMP, SMA" oleh Yosminaldi (Kompas, 11/6/2018), saya teringat saat lulus Diploma-1 IKIP Sanata Dharma Yogyakarta pada 1982.

Saat itu yang diwisuda ada S-1, D-1, D-2, dan D-3. Dalam rangkaian acara, panitia menyebut secara spesifik bahwa untuk mahasiswa lulus S-1 disebut wisuda, sedangkan untuk mahasiswa yang lulus D-1, D-2, dan D-3 disebut pelepasan.

Saya setuju usul Yosminaldi bahwa perayaan lulusan TK, SD, SMP, dan SMA bukan wisuda. Mungkin yang pernah dicetuskan IKIP Sanata Dharma 36 tahun lalu dapat dijadikan bahan pertimbangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan nama yang pantas untuk perayaan kelulusan TK, SD, SMP, dan SMA.

Wisuda sebaiknya hanya dikhususkan untuk yang telah menyelesaikan S-1, S-2, dan S-3; dengan demikian kesakralan lebih terasa. Perayaan kelulusan siswa TK, SD, SMP, dan SMA diberi nama pelepasan purnasiswa. Dengan nama itu mereka terus bersemangat melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi agar bisa menikmati acara wisuda.

WIYANA
Semanu Selatan RT 007 RW 042, Semanu,
Gunung Kidul, DIY

Relawan untuk Asian Games 2018

Pada Agustus 2018 nanti Indonesia tuan rumah Asian Games 2018. Saya kesulitan mendaftar secara daring untuk menjadi relawan, tetapi tak mengurangi semangat saya mendukung Asian Games.

Melalui media ini saya mengajukan diri menjadi relawan (volunteer) bagi negara sahabat yang butuh bantuan tanpa biaya apa pun (gratis). Pekerjaan saya guru SD, penguasaan bahasa Inggris tingkat intermediate. Semoga bisa bermanfaat.

Kepada seluruh WNI, ayo sukseskan Asian Games 2018 dengan cara yang kita bisa!

Gita Rusmahwati
Jalan Intan V, Sumur Batu, Kemayoran,

Jakarta Pusat

Kompas, 22 Juni 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.