Bidvertiser

TUTORIAL MENYETIR

TUTORIAL MENYETIR
Pormadi Channel

Senin, 24 September 2018

ARTIKEL OPINI: Melampaui Pemilu (BONI HARGENS)

Apakah Orde Baru kembali bangkit? Betulkah politik identitas mengarah pada pendirian NKRI Syariah? Dua pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi setahun terakhir.

Mungkin ini terkait dengan bangkitnya wajah lama dalam politik dan kegenitan lain yang berbalut identitas agama. Ada cawapres yang tak pernah hidup di pesantren sontak dinobatkan sebagai santri "post-Islamis". Ada lagi capres yang nyaris tak terdengar mengutip ayat kini mulai fasih berbahasa kitab suci. Ada lagi ide berdebat dalam bahasa Inggris yang ditanggapi dengan usulan debat dalam bahasa Arab atau lomba baca kitab suci Al Quran.

Demokrasi selalu beradaptasi dengan konteks. Maka, kedua usulan ini jelas lelucon yang tidak kontekstual. Tapi, urusan kita melampaui menang-kalah. Skenario strategis perlu dirancang untuk mengantisipasi Indonesia sesudah 2019. Ada dua preseden yang dipertimbangkan: (a) politisi pecundang mendagangkan agama dan (b) kelompok radikal berambisi mendirikan negara berbasis kitab suci. Yang dirisaukan bukan jumlah statistik, melainkan kekuatan mereka dalam memengaruhi pergeseran fondasi dan kiblat bangsa ke depan.

Istilah "radikal" di sini kita gunakan untuk menamai kelompok yang ingin menggantikan dasar negara dengan menghalalkan segala jalan, termasuk kekerasan.

Penetrasi sosial model sindikat narkoba digunakan kaum radikal untuk menciptakan ketergantungan semu pada prinsip radikal dalam menghadapi realitas hidup yang pelik.

Sementara itu, kaum heroik literal, barangkali termasuk kita, acap kali meneriakkan slogan "NKRI harga mati". Mudah dihayati begitu melihat bendera separatis berkibar atau pasukan tetangga menyentuh perbatasan. Apa makna slogan itu ketika kaum radikal menyusupi birokrasi, BUMN, atau kantor pemerintahan? Di mana kita ketika barisan radikal memasuki kompleks sekolah dan mendikte kebenaran di kepala anak-anak kita atau menyulap "obrolan tetangga" menjadi dakwah radikal?

Sejarah membaca masa depan

Radikalisme keagamaan tidak mempunyai akar dalam sejarah Indonesia meskipun politik agama bagian dari sejarah demokrasi kita. Pada dekade 1940-an, wacana agama muncul dalam naskah Piagam Jakarta, Jakarta Charter, yang dirumuskan dan ditandatangani Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Ada dua isu besar di dalamnya: (a) Sila "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat bagi pemeluk-pemeluknya" dan (b) ketentuan presiden beragama Islam. Isu lain tapi tidak fundamental itu soal pemakaian kata mukadimah. Pada 18 Agustus 1945, Piagam diubah dan berlaku sampai hari ini. Keputusan itu berangkat dari konstruktivisme berpikir para pendiri yang memaknai kemerdekaan sebagai hak seluruh suku, agama, ras, dan golongan.

Dalam Sidang Majelis Konstituante (1956-1959), perbedaan pandangan muncul lagi. Mohammad Natsir dengan lantang menegaskan Piagam Jakarta sebagai tonggak sejarah tercapainya cita-cita Islam di bumi Indonesia. Sikap tegas itu dihadang militansi kelompok nasionalis-sekuler (istilah Feith, 1995) yang keras menolak ide syariat.

Maka, 5 Juli 1959, Presiden Soekarno muncul di muka sidang dengan Res Publica, lalu menegaskan kembali kepada UUD 1945 yang asli. Polemik pun berakhir—setidaknya di permukaan.

Proses itu bagian dari polemik kebangsaan masa itu dan semua pihak berpikir dalam bingkai keindonesiaan. Hari ini, polemik itu disusupi agenda transnasional yang tiba belakangan.

Bahkan ada tendensi ingin menjadikan Indonesia "teodemokrasi" seperti konsep Al-Maududi (1978) di Timur Tengah. Kelompok ini memboncengi sejarah perjuangan Islam politik di Indonesia.

Memasuki 1960-an, politik didominasi ketegangan hubungan militer (AD), Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai segitiga kekuasaan yang menonjol masa itu (Feith, 1995). Pada 1970-an, di tangan Soeharto, ketegangan menjadi pembungkaman. Fusi parpol tahun 1973 merupakan perkawinan paksa yang diperburuk kehadiran Golkar sebagai kelompok kepentingan (interest group) yang bertindak sebagai partai tanpa tunduk pada UU Parpol.

Hubungan negara-agama kian suram ketika negara di era Soeharto tampil bagai leviathan pada dasawarsa 1980-an dalam sejumlah tragedi, seperti Tanjung Priok, 1984. Pada masa ini pula bermunculan aktivis Islam yang berdakwah di kampus-kampus melawan arogansi Orde Baru. Menjelang 1998, mereka ikut memperjuangkan reformasi. Hizbut Tahir masuk Indonesia tahun 1983. Mereka membawa gagasan khilafah.

Namun, perjuangan aktivis Islam berbeda dengan HTI yang cenderung eksklusif dan enggan berpartai.

Politisi agama

Meski demikian, politisi agama bersikukuh mengusung kandidat religius. Maka, ketika PDI Perjuangan memenangi Pemilu 1999, politisi partai agama muncul dengan ayat kitab suci menentang perempuan sebagai pemimpin. Megawati dibendung sekaligus dua kekuatan besar: politisi agama dan bekas militer Soeharto yang berambisi jadi presiden.

Konsensus pun berujung pada penetapan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden. Gus Dur dengan tradisi NU membawa pencerahan di peralihan milenium.

Sepanjang 1999-2001, agama tampak sebagai kekuatan yang menyatukan umat dan sumber nilai untuk kemaslahatan umum. Sayangnya, umur kekuasaan tak panjang. Amien Rais salah satu tokoh penting di balik jatuhnya Gus Dur tahun 2001.

Megawati melanjutkan pemerintahan. Anehnya, doktrin agama tak lagi dibunyikan saat itu. Hamzah Haz yang keras menentang pemimpin perempuan di tahun 1999 bahkan menjadi wakil presiden di 2001. Di tangan Megawati, demokrasi dibangun dengan tradisi nasionalis dan mengalami kemajuan melalui mekanisme pemilihan secara langsung—meski karena itu pula ia kehilangan jabatannya. Transisi kekuasaan 2004 menjadi titik kemajuan demokrasi sekaligus kebangkitan kaum radikal. Mimpi khilafah dihidupkan HTI dan sempalannya.

Selama sepuluh tahun, administrasi Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) gagal mencegah pertumbuhan kaum radikal, kalau tidak dibilang memelihara! Imbasnya kelihatan pada lustrum politik berikutnya. Pemilu 2014 membalikkan kurva sejarah.

Menangnya PDI Perjuangan, terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden, dan munculnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta adalah tiga fakta yang meresahkan tiga kelompok: (a) kaum puritan yang bermimpi mendirikan khilafah, (b) politisi agama yang resah dengan peluang elektoral di pemilu berikutnya, (c) dan kelompok bisnis yang nihil nasionalisme—yang umumnya dikendalikan para kartel politik.

Saat Pilkada DKI 2017, tiga kubu ini bersatu. Perjumpaan pertama dalam sejarah yang langsung efektif. Ahok dijadikan kuda troya menggoyang rezim Jokowi dan status quo kaum nasionalis. Politik identitas terbukti ampuh menyatukan semangat akar rumput yang polos dengan ambisi pragmatis elite pecundang. Fenomena ini pun berkembang sebagai arus baru demokrasi elektoral.

Perang posisi?

Pemilu 2019 ada dalam konteks ini. Kantong-kantong radikal terus berkembang dengan memanfaatkan momentum pilkada dan pemilu. Proyeksi mereka pada lustrum selanjutnya. Maka, Pemilu 2019 adalah perang posisi antara kaum radikal dan kaum nasional. Sebagai catatan kaki, saat yang sama, kartel politik berdiri di antara keduanya dan menjadi pemenang sesungguhnya di ujung proses.

Hari ini politik identitas berpadu dengan isu ekonomi. Kantong-kantong aktivis mahasiswa digerakkan untuk menyerang dengan isu rupiah, sementara sel-sel radikal bergerak dalam senyap di akar rumput. Di aras elite, para kartel sibuk bermain dua kaki. Lantas siapa yang akan memenangi pemilihan presiden? Tidak penting untuk dijawab, karena yang urgen adalah bagaimana menjaga ketahanan ideologi negara dan keamanan masyarakat.

"Rakyat tahu memilih yang benar," kata Presiden Jokowi dalam cuitannya di media sosial. Keyakinan ini mengasumsikan politik kita waras. Faktanya, parokialisme diperalat dengan permainan uang dan politik identitas. Para bandar tidak peduli benar-salah, yang penting menang. Padahal, "menghalalkan segala cara" yang dimaksud Machiavelli (1469-1527) dalam konteks menyelamatkan negara, bukan merusaknya.

Menyelamatkan masa depan Indonesia harus dimulai saat ini dan di sini, hic et nunc!  Pertama, memperkuat masyarakat sipil dengan kesadaran nasionalis dan keagamaan inklusif untuk menangkal pengaruh kampanye radikal. Perangkat politik, otoritas agama, dan budaya mesti bekerja sinergis dalam memberdayakan masyarakat. Negara harus memberi perhatian khusus dalam bentuk proyek pembangunan sosial yang melibatkan tokoh agama dan budaya.

Kedua, kartelisasi politik harus dikendalikan oleh manajemen internal partai dan kontrol publik atas proses elektoral melalui media massa dan lembaga swadaya. Sebab, kelompok radikal tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka berkelindan dengan elite partai, termasuk kartel politik.

Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia


Kompas, 24 September 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Menimbang Keterbelahan Politik (WAWAN SOBARI)

Potensi keterbelahan politik kian menguat menyongsong Pemilu Presiden 2019. Riset opini Kompas (23-24 Agustus 2018) mengungkap 57,6 persen responden mengaku telah terjadi bipolarisasi kubu politik di masyarakat. Meski mayoritas menganggap sebagai hal biasa saat pemilu (63,9 persen), sejumlah ekses buruk membayangi keterbelahan politik.

Masyarakat mengekspresikan polarisasi dukungan itu melalui ujaran kebencian di media sosial (43,6 persen). Selain itu, hubungan pertemanan/keluarga menurun, intoleransi meningkat. Mengedepannya fanatisme ketimbang daya kritis adalah efek buruk lainnya. Situasi itu tidak berbeda pasca Pilpres 2014. Jajak pendapat LSI-IFES (Oktober 2014) menunjukkan gejala dekonsolidasi politik warga.

Kapasitas rekonsiliasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengantisipasi situasi segregatif itu dengan memetakan potensi kegentingan melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Instrumen paling mutakhir dikembangkan menjelang pilkada serentak 2018. Selain berpatokan pada pengukuran kinerja profesional penyelenggara pemilu, Bawaslu mengukur dimensi kontestasi dan partisipasi dengan bobot yang berbeda.

Dimensi penyelenggara pemilu menilai integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam mewujudkan pemilu yang berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Dimensi kontestasi mengukur keadilan dan kesetaraan proses kompetisi di antara para kontestan pemilu. Sementara dimensi partisipasi menilai pemberian jaminan hak politik masyarakat dan penyediaan ruang partisipasi (mengawasi dan memengaruhi) proses pemilu.

Salah satu kelemahan IKP adalah hanya menggambarkan akseptabilitas warga terhadap metode demokrasi di permukaan. IKP belum sejalan dengan kinerja demokrasi yang lebih substansial. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan antara IKP dan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Bawaslu merilis IKP 17 provinsi menjelang pilkada serentak 2018. Daerah dengan IKP tertinggi adalah Papua (3,41) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Dua provinsi lain, Maluku (3,25) dan Kalimantan Barat (3,04), masuk kategori yang sama.

Adapun tiga daerah dengan skor IKP terendah, yaitu Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15), masuk kategori kerawanan sedang.

Angka-angka itu ternyata tidak sejalan dengan capaian IDI di setiap provinsi (2016). Skor IKP tinggi di Papua sejalan dengan rendahnya IDI (61,02) yang terkategori sedang mendekati buruk. Namun, tidak demikian jika dikomparasikan dengan Maluku dan Kalimantan Barat (Kalbar). IKP tinggi di Maluku dan Kalbar tidak sejalan dengan IDI yang terkategori sedang, mendekati baik (masing-masing mencapai IDI 78,2 dan 75,28 poin indeks).

Situasi paradoksal juga ditemukan di Lampung, Bali, dan Jateng. IKP terbilang mendekati rendah di Lampung (2,28) ternyata tak setara dengan capaian IDI (61) yang rendah, bahkan lebih kecil dari Papua. Sebaliknya, IKP Bali yang terkategori sedang mendekati rendah (2,19) sejalan dengan tingginya IDI (78,95). Situasi kontras kembali ditunjukkan oleh kerawanan sedang mendekati rendah di Jateng (2,15), tetapi memiliki capaian IDI jauh lebih rendah dari Bali (66,71).

Kondisi ambivalen lain bisa ditunjukkan dengan membandingkan antara IKP dan Indeks Kebahagiaan (IK). IK mengukur tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial, termasuk kepuasan terhadap keamanan dan hubungan sosial. Faktanya, IKP terhitung tinggi di Maluku tidak sejalan dengan capaian kebahagiaan warganya (73,77 poin indeks) pada 2017. Begitu pula IKP 2017 paling rendah di Jateng, capaian IK-nya justru lebih rendah dari Maluku (70,92).

Perbandingan IKP dan IDI memberikan pelajaran penting bagi perbaikan pengukuran keterbelahan politik warga dalam menghadapi proses pemilu. Salah satu caranya dengan melihat kesesuaian capaian IKP dan IDI. Dalam laporan IKP Pilkada 2018, Bawaslu menempatkan hasil penilaian Jaw a Timur pada posisi paling tengah (ke-9) dengan IKP 2,68. Skor agregat tersebut sejalan dengan capaian IDI terkategori sedang (72,24).

Faktor budaya lokal

Guna menjelaskan perbedaan tersebut, kita bisa merujuk pada studi yang dilakukan R Siti Zuhro, dkk (2011) tentang Model Demokrasi Lokal di Indonesia. Salah satunya dengan menilai kompatibilitas antara nilai-nilai budaya lokal dan demokrasi.

Studi ini menemukan bahwa budaya lokal Jatim mendukung demokratisasi. Warganya mempraktikkan perilaku egaliter, terbuka, relatif tidak hierarkis, ekspresif, toleran, partisipatif, menaati hukum, dan menghormati HAM.

Kecocokan nilai budaya lokal yang cenderung menerima kompetisi (pemilu) dan konsisten mengakui hasilnya merupakan catatan penting dalam mengukur kerawanan pemilu. Dengan kata lain, kompatibilitas antara nilai-nilai budaya lokal dan demokrasi mendorong kapasitas rekonsiliasi.

Kesediaan warga menerima hasil pemilu dengan terbuka, toleran, dan taat aturan merupakan manifestasi kapasitas rekonsiliasi.

IKP sebaiknya tak hanya mengukur secara artifisial dimensi kontestasi dan partisipasi. Lebih substansial lagi, mengukur kecocokan budaya lokal atas praktik kontestasi dan memaknai partisipasi lebih utuh, termasuk kapasitas rekonsiliasi pasca-pemilu. Maka, ukuran kompatibilitas antara budaya lokal dan metode demokrasi bisa menjadi parameter komplementer.

Mendorong kapasitas rekonsiliasi warga tak semudah di kalangan elite yang bisa mencapai kompromi dan konsensus dengan berbagi kekuasaan. Maka, langkah konkret memperbaiki pengukuran potensi kerawanan pemilu dengan mendeteksi potensi keterbelahan politik pasca-pemilu perlu segera dilakukan, demi meminimalkan perkubuan politik yang destruktif.

Selain itu, pengukuran kerawanan pemilu perlu pula disandingkan dengan hasil pengukuran aspek kepuasan dan kualitas hidup warga (Indeks Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia) agar lebih mampu menjelaskan akar dari keterbelahan politik warga dalam pemilu.

Wawan Sobari Dosen Ilmu Politik; Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya

Kompas, 24 September 2018


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Kerja Sama Australia-Indonesia untuk Masa Depan(SCOTT MORRISON)

Kunjungan saya ke Indonesia beberapa minggu lalu merupakan kunjungan pertama saya ke negara lain sebagai Perdana Menteri Australia. Indonesia adalah salah satu negara tetangga terdekat Australia sehingga kunjungan ini merupakan momen penting dalam hubungan di antara kedua negara.

Sungguh suatu kehormatan bagi saya bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi beberapa menteri Kabinet Kerja.

Saya menghargai sambutan begitu hangat yang disampaikan oleh Presiden dan masyarakat Indonesia yang saya temui selama kunjungan.

Saya juga senang sekali bisa berjumpa dengan siswa-siswi SMPN 2 Babakan Madang di Jawa Barat. Anak-anak ini, demikian juga jutaan murid sekolah lainnya di seluruh Nusantara, adalah masa depan Indonesia.

Dari apa yang saya saksikan, masa depan Indonesia berada di tangan yang sangat baik.

Anak-anak yang saya temui sangat berbakat, penuh janji dan semangat, dan akan membantu Indonesia mewujudkan potensi ekonomi yang sangat besar di tahun-tahun mendatang.

Dalam hal ini, Australia bangga menjadi mitra terkuat bahkan dari sejak awal, saat negara Indonesia memperjuangkan kemerdekaan pada 1945. Hingga hari ini, kami tetap berkomitmen pada Indonesia sebagai sahabat dan mitra dekat.

Saling mendukung

Kedua negara kita saling menghormati dan saling mendukung. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang, kami memiliki harapan yang besar untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama.

Itulah sebabnya, mengapa kita telah merampungkan negosiasi kesepakatan kerja sama perdagangan dan ekonomi yang komprehensif berupa Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) serta meningkatkan hubungan kita pada level Kemitraan Strategis Komprehensif.

Kesepakatan perdagangan baru tersebut bukanlah sebuah transaksi karena hal ini merupakan kemitraan yang sesungguhnya. Kemitraan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus mewujudkan kemakmuran untuk kedua negara.

Untuk ekonomi seukuran kita, hubungan perdagangan dan investasi seharusnya bisa lebih besar lagi. Namun, sebagai langkah awal, IA-CEPA sudah sangat menjanjikan.

Kesepakatan tersebut akan membuka babak baru peluang-peluang untuk bisnis Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang pendidikan, seperti kemitraan universitas, pendidikan teknis dan kejuruan.

Semua produk ekspor Indonesia juga akan masuk Australia tanpa tarif atau pajak dan sebaliknya 99 persen ekspor barang Australia juga akan bisa masuk Indonesia bebas bea atau dengan pengaturan preferensial yang sudah diperbaiki.

Hal ini akan membuat barang-barang Australia menjadi lebih terjangkau bagi warga Indonesia dan memastikan pasokan produk yang lebih bisa diandalkan, di antaranya produk pertanian dan peternakan, seperti daging sapi, susu, dan jeruk.

Kemitraan Strategis Komprehensif mencerminkan keinginan kuat untuk terus mempererat dan memanfaatkan hubungan yang kita miliki. Lebih lanjut, ini juga merefleksikan fokus yang meningkat pada kerja bersama kita di kawasan maupun pada panggung global.

Semua ini diharapkan juga akan mendorong kemakmuran untuk rakyat kita, Indonesia-Australia, memperkukuh koneksi antarmasyarakat, serta meningkatkan keamanan, tidak hanya untuk kita, tetapi di seluruh kawasan Indo-Pasifik.

Perubahan fundamental

Seperti yang saya sudah sampaikan di Jakarta, kita menyaksikan perubahan fundamental dalam ekonomi global dalam 200 tahun. Kawasan kita, Indo-Pasifik, sekarang merupakan titik penting dari ekonomi global.

Presiden Joko Widodo dan saya memahami bahwa masa depan kedua negara bergantung pada kemauan kita untuk bersama-sama mengerjakan banyak hal dalam kawasan, terutama untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas, sekaligus memastikan pertumbuhan dan kemakmuran bersama.

Kita tahu, tidak mungkin hanya memilih salah satu: meraih kesejahteraan tanpa keamanan, atau keamanan tanpa kesejahteraan. Dua hal itu tak terpisahkan, saling mendukung, sehingga mereka harus terus berjalan seiring.

Dalam hal ini, Australia dan Indonesia memiliki kesamaan perhatian dalam banyak hal. Di antaranya Australia dan Indonesia sama-sama berkomitmen pada lingkungan di mana ketidaksepakatan dan perselisihan diselesaikan secara damai, sesuai dengan peraturan internasional.

Australia dan Indonesia juga berkomitmen pada demokrasi yang toleran dan modern.

Kami sama-sama bangga akan masyarakat dengan beragam keyakinan dan budaya serta kami sama-sama memahami bahwa ada persatuan dalam keragaman. Keragaman justru menjadi kekuatan yang memperkukuh masyarakat kita.

Australia dan Indonesia sama-sama berkomitmen untuk kawasan yang lebih aman. Bertahun-tahun agen-agen pertahanan dan keamanan kita telah bekerja sama secara luas.

Kami sama-sama menginginkan kawasan yang damai serta wilayah maritim yang aman dan stabil.

Di sisi lain, kita saling menghormati integritas teritorial masing-masing dan melaksanakan kerja sama keamanan dalam semangat persahabatan.

Kedua negara melihat ASEAN di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik. Maka, Indonesia-Australia sama-sama berkomitmen untuk keamanan, kesejahteraan, dan ketangguhan kawasan.
Keberhasilan Indonesia adalah keberhasilan Australia.

Australia tidak memiliki mitra lebih penting lain di kawasan selain Indonesia.

Scott Morrison Perdana Menteri Australia

Kompas, 24 September 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Ujian Keandalan Iran (Kompas)

Iran menuduh AS berada di balik serangan yang menewaskan 29 orang saat parade militer. Adapun Negara Islam di Irak dan Suriah mengaku melakukan tindakan itu.

Sejak Hassan Rouhani kembali terpilih pada Mei 2017, setidaknya sudah tiga kali terjadi peristiwa yang mengancam stabilitas politik Iran. Tak sampai sebulan setelah Rouhani terpilih, terjadi serangan bom ke gedung parlemen dan mausoleum Ayatollah Rohullah Khomeini.

Pada awal 2018 terjadi kerusuhan di beberapa kota di Iran menyusul demonstrasi besar-besaran di sembilan kota besar di Iran. Kerusuhan ini telah menyebabkan 29 orang tewas. Dalam demonya, warga menuntut penurunan harga dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Serangan saat parade militer Garda Revolusi di kota Ahvaz, barat daya Iran, pada Sabtu (22/9/2018), telah menewaskan 29 orang. Lewat kantor berita Amaq, Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) dan Kelompok Perlawanan Nasional Ahvaz (ANR) mengklaim melakukan serangan tersebut.

Jika benar ANR yang melakukan serangan tersebut, itu berarti kebangkitan militan separatis setelah hampir tujuh tahun lumpuh. Ahvaz adalah ibu kota Provinsi Khuzestan yang banyak berpenduduk Arab. Jika NIIS yang melakukan, hal tersebut dapat diartikan kegagalan oleh komunitas intelijen Iran untuk mencegah NIIS bergerak di Iran.

Namun, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan, boneka Amerika Serikat (AS) mencoba membuat suasana Iran tidak aman dan nyaman. Menlu Iran Javad Zarif menduga pelakunya adalah teroris bayaran yang digerakkan oleh pemerintah luar. Bahkan, juru bicara Garda Revolusi menuduh dua negara di Kawasan berada di balik serangan ini.

Tak hanya menuduh, Pemerintah Iran memanggil tiga perwakilan negara Eropa, yakni Inggris, Belanda, dan Denmark. Kantor berita resmi Iran, IRNA, memberitakan, pejabat Inggris, bersama duta besar Belanda dan Denmark, "diberi tahu tentang protes kuat Iran atas negara mereka karena dianggap melindungi beberapa anggota kelompok teroris" yang melakukan serangan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, meminta Denmark dan Belanda untuk mengekstradisi "pelaku dan kaki tangan penyerang" mereka untuk diadili. "Ini tidak dapat diterima bahwa Uni Eropa tidak memasukkan dalam daftar hitam anggota dari kelompok teroris," ujar Qasemi.

Apa yang terjadi di Iran bisa jadi menunjukkan ada persoalan dalam negeri yang memang harus segera diselesaikan. Namun, mengingat persaingan di Kawasan, intervensi beberapa negara tetangga Iran di Kawasan makin memperkeruh kondisi dalam negeri Iran.

Keinginan Iran punya pengaruh kuat di Kawasan membuat Iran tak lagi bisa fokus hanya pada persoalan dalam negeri.

Iran harus membagi kekuatan militernya paling tidak untuk Yaman, Suriah, Irak, dan Lebanon. Apakah Iran dapat melakukan itu? Inilah ujian Iran sebelum benar-benar bisa menanamkan pengaruh luasnya di Kawasan.


Kompas, 24 September 2018



Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Pemerintahan Umum Itu di Bawah Presiden (IRFAN RIDWAN MAKSUM)

Mengatasi status tersangka 41 anggota DPRD Kota Malang, diakui Kemdagri bahwa gerak cepat Gubernur Jawa Timur mengakomodasi pergantian antarwaktu anggota DPRD tersebut sebagai langkah yang tepat. Gubernur menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah mewujudkan tugas pemerintahan umum di tempatnya. Sebagai wakil pemerintah, tugas pemerintahan umum yang diemban Gubernur Jatim Sukarwo ini bukan tidak mungkin berjalan mulus tanpa pemahaman yang baik dari berbagai pihak mengenai tugas-tugasnya.

Untuk itu perlu dikaji tugas pemerintahan umum (PUM) sesungguhnya dalam konteks Negara Kesatuan RI tersebut agar tidak membuat jalannya pemerintahan daerah terganggu.

Hierarki berbasis wilayah

Tugas-tugas PUM dalam teori pemerintahan muncul karena adanya organisasi berbasis wilayah. Tugas PUM dengan sendirinya melekat pada pemimpin tertinggi dalam organisasi berbasis wilayah. Utamanya mewakili kepentingan keseluruhan organisasi. Jika belum dilakukan pembagian tugas secara baik dalam berbagai bidang, sisa dari yang belum terinci tetap diemban oleh mandataris PUM ini. Lazimnya, di bawah tugas PUM terdapat tugas-tugas sektoral atau spesifik per bidang. Oleh karena itu, PUM juga memiliki tugas—salah satunya—sebagai koordinator dan integrator tugas-tugas sektoral-spesifik.

Tugas PUM lain yang lazim diakui dalam teori pemerintahan adalah menjadi garda terdepan mengatasi musuh-musuh organisasi dari dalam, yakni konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Dan, tugas penting lainnya adalah menciptakan dan menjaga ketertiban umum.

Oleh karena mewakili kepentingan organisasi, PUM dalam negara bangsa termanisfestasi dalam kepentingan negara tersebut. Tugas PUM menjadi garda terdepan dalam kepentingan negara-bangsa. Di bawah tugas PUM terdapat tugas-tugas sektoral yang terwujud di dalam berbagai organisasi kementerian dan lembaga. Tugas PUM mengomandani, mengoordinasi, dan mengintegrasikan tugas-tugas organisasi kementerian/lembaga. Tugas PUM di tingkat nasional berada di tangan Presiden sebagai penggerak organisasi pemerintahan nasional tertinggi.

Organisasi negara di mana pun berbasis wilayah, dan pada umumnya negara dengan wilayah yang luas tersusun berjenjang (hierarkis). Hal ini untuk memudahkan manajemen pemerintahan terkait rentang kendali organisasi. Kewajiban melayani semua warga negara tanpa diskriminasi dan harus efisien serta efektif membuat harus tersusun sedemikian rupa.

Baik tugas PUM maupun tugas sektoral dibuat pula susunan hierarkis organisasi.

Jika tugas PUM dan sektoral bersama-sama disusun hierarkis, maka tercipta integrated field administration (IFA). Di sini, di tingkat nasional, PUM nasional dipegang Presiden, sedangkan PUM di bawahnya atau yang tersebar di penjuru wilayah dipegang seorang wakil pemerintah, hierarki bawah sektoral dipegang instansi vertikal. Wakil pemerintah bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasi instansi vertikal.

Di dalam sistem asli IFA yang dibuat Napoleon Bonaparte bahkan mengomandani instansi vertikal pula. Sejumlah negara tidak menciptakan PUM tersusun hierarkis, tetapi hanya instansi vertikal yang tercipta. Di sini tidak terdapat wakil pemerintah sehingga muncul apa yang disebut fragmented field administration (FFA). Koordinasi tingkat lokal antar-instansi vertikal dilakukan melalui ad hoc semata jika diperlukan.

Terpaut desentralisasi

Di negara-negara dengan wilayah besar, sistem di atas berbarengan dengan desentralisasi. Di Indonesia, yang menganut IFA, karena terpaut sejarah, kebutuhan sosial-politik ekonomi dan juga visi pendiri negara, maka wakil pemerintah diamanatkan pula dipegang di pundak kepala daerah. Sistem ini disebut prefektur terintegrasi.

Pada masa Hindia Belanda pernah dibuat dalam dua pos jabatan terpisah (prefektur tak-terintegrasi) di mana wakil pemerintah dipegang warga Belanda, sedangkan kepala daerahnya pribumi. Wakil pemerintah bertugas mengawasi kepala daerah dalam rangka kolonialisme.

Jadi, dalam sistem prefektur terintegrasi, PUM di daerah melekat di pundak kepala daerah. Oleh karena itu terdapat peran ganda (dual role). Sebagai wakil pemerintah bertugas mengawasi daerah otonom di samping mengintegrasikan dan mengoordinasi instansi vertikal di tempatnya, serta sebagai kepala daerah menjalankan pemerintahan daerah.

Saat ini di Indonesia PUM bahkan akan dilimpahkan ke tingkat kabupaten/kota, diamanahkan kepada bupati/wali kota.

Namun, bupati/wali kota tersebut tak disebut UU sebagai wakil pemerintah. Wakil pemerintah hanya disebutkan ke gubernur. Sebagai wakil pemerintah, gubernur juga mendapat kemungkinan menerima urusan sektoral. Padahal, sektoral itu tersusun hierarkis ke daerah, semestinya kepada instansi vertikalnya semata.

Di tingkat nasional, di tubuh Kementerian Dalam Negeri, terdapat direktorat jenderal yang mengurusi PUM. Semestinya unit PUM tersebut di bawah Presiden sehingga harus didesain di bawah Sekretariat Presiden atau Sekretariat Wakil Presiden jika dimungkinkan. Hal ini karena PUM yang tersusun hierarkis ke daerah juga dalam rangka mengoordinasi dan mengintegrasikan instansi vertikal para menteri di wilayahnya.

Wakil pemerintah di daerah sebagai pemegang PUM bukanlah instansi vertikal dari Kemendagri, tetapi instansi vertikal dari Presiden.

Selain itu, wakil pemerintah yang dijabat oleh kepala daerah di Indonesia diisi melalui pilkada langsung, yang 100 persen mengandalkan dari hasil pilkada tersebut tanpa intervensi sedikit pun dari pemerintah. Ini tidak lazim terjadi di mana pun sebagai penganut sistem prefektur terintegrasi.

Dalam suasana demokratis seperti sekarang ini, mungkin Indonesia perlu memikirkan kembali sistem prefektur ini apakah diganti atau sistem pilkadanya diperbaiki supaya sesuai meski tetap pilkada langsung.

Irfan Ridwan Maksum Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi; Ketua Kluster DeLOGO UI

Kompas, 24 September 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.