Senin, 20 Oktober 2014

Pembangunan Daya Tempur TNI (KIKI SYAHNAKRI)

RANGKAIAN acara Hari Ulang Tahun Ke-69 TNI usai dilaksanakan dengan acara parade, defile, serta demonstrasi yang amat membanggakan dan mengesankan di Pangkalan TNI AL Ujung Surabaya.
Dalam acara ini ditampilkan sejumlah alutsista baru matra darat, laut, dan udara yang diadakan selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk mesin perang dalam kategori tercanggih saat ini, seperti helikopter serang Apache dan peluncur roket multilaras Astros.

Alutsista yang ditampilkan merupakan bagian dari pengadaan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan minimum essential force (MEF) TNI. Program ini dilakukan secara bertahap dan menurut rencana akan terwujud 100 persen pada tahun 2024.

Daya tempur
Program MEF tersebut tentu bertujuan untuk meningkatkan daya tempur TNI. Dalam terminologi militer secara universal, daya tempur (combat capability) mempunyai pengertian "perpaduan antara faktor fisik dan nonfisik dari suatu satuan militer dalam pertempuran". Faktor fisik terdiri dari: pertama, kemampuan manuver atau daya gerak/mobilitas secara terpadu dan sinergi dari unsur-unsur tempur, bantuan tempur, dan bantuan administrasi/logistik. Kedua, daya tembak, yaitu kapasitas tembakan untuk mendisorganisasi dan menghancurkan musuh.

Adapun faktor nonfisik merupakan kualitas keprajuritan dari para prajuritnya, terdiri atas aspek kejiwaan terutama daya juang, disiplin, militansi, loyalitas, jiwa korsa, dan kerelaan berkorban.

Faktor nonfisik jauh lebih penting dari faktor fisik, merupakan faktor utama dari daya tempur. Prajurit Gurkha dikenal sebagai tentara kelas wahid di dunia karena keunggulan faktor nonfisiknya. Demikian pula kemenangan Vietnam atas AS serta Tentara Keamanan Rakyat (TKR) atas tentara Belanda dalam perang kemerdekaan. Dengan demikian, faktor nonfisik merupakan kualitas sumber daya manusia dari suatu organisasi tentara yang harus selalu dibina, diaktualisasikan secara berkesinambungan lewat pendidikan-latihan-penugasan. Harus selalu menjadi prioritas teratas, tidak boleh ditempatkan sebagai prioritas kedua, apalagi keempat.

Operasionalisasi daya tempur dipengaruhi oleh kemampuan/ penguasaan teknologi serta faktor lingkungan daerah operasi, seperti medan, cuaca, termasuk dukungan rakyat. Dituntun dan digerakkan oleh doktrin yang dianut. Pembinaan daya tempur harus mencakup semua aspek terkait di atas. Ketersediaan alutsista canggih hanya bagian kecil dari pembinaan, belum mencerminkan dimilikinya daya tempur yang andal. Tingginya daya tempur TNI merupakan jaminan akan keberhasilan tugas pokoknya sekaligus menjadi kekuatan tangkal dalam menghadapi setiap ancaman.

Postur TNI
Daya tempur TNI diwujudkan dalam suatu postur yang unsurnya terdiri dari kekuatan, kemampuan, dan gelar. Kekuatan dapat diukur dari jumlah divisi, satuan kapal perang, dan skuadron udara yang dimiliki. Kemampuan merupakan kualitas SDM sesuai uraian di atas, sedangkan gelar merupakan penyebaran taktis yang bertujuan memperoleh daya gerak dan daya tembak yang maksimal. Pembinaan postur TNI harus dilakukan secara berimbang terhadap ketiga unsurnya dan harus bertitik berat pada pembinaan unsur kemampuan/SDM.

Program MEF TNI pada praktiknya mengesankan terlalu bertumpu pada aspek kekuatan, aspek kemampuan, dan gelar kurang mendapat perhatian secara proporsional. Bahkan dalam amanatnya pada acara HUT TNI lalu, Presiden SBY tidak mengucapkan satu kata pun tentang aspek kemampuan.

Memang, Buku Putih Pertahanan kita telah membahas aspek kemampuan dan gelar, tetapi masalahnya apakah pembahasan tersebut telah memadai sesuai kebutuhan?

Dalam konteks kemampuan, TNI sangat relevan untuk menyimak dengan jernih pernyataan Jenderal Benny Moerdani. Ia mengatakan bahwa "setelah memadamkan berbagai pemberontakan di era Orde Lama, TNI seperti kehilangan momentum meningkatkan kemampuannya" (Tempo, 2/10/2014).

Ungkapan ini dilontarkan sebagai kekecewaan terhadap kualitas prajurit saat operasi Seroja di Timtim. Tentu ia membandingkannya dengan kemampuan prajurit TNI dalam operasi militer yang dilakukannya sendiri sebelumnya. Sebagai orang yang cukup lama berkecimpung dalam operasi militer di Timtim ataupun dalam pembinaan pendidikan dan latihan, saya sendiri menangkap kesan terjadinya penurunan kualitas SDM atau aspek kemampuan tersebut.

Kemampuan militer terutama dibentuk lewat pendidikan spesialisasi. Sayangnya, kuantitas dan kualitas pendidikan spesialisasi di lingkungan TNI cenderung menurun pasca era Jenderal M Jusuf sebagai panglima. Penurunan ini tak terhindarkan karena masalah keterbatasan anggaran. Namun, saat ini, ketika program MEF bergulir, ketersediaan anggaran sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi pembinaan aspek kemampuan/ SDM justru jauh dari memadai, prioritasnya jauh di belakang pengadaan alutsista.

Hal ini dapat dilihat dari belum bergeraknya kualitas dan kuantitas pendidikan spesialisasi. Seharusnya perlu ada penelitian obyektif dan mendalam akan sinyalemen Pak Benny tadi dengan melibatkan para pelaku sejarah yang masih ada, untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan.

Gelar TNI yang mencerminkan daya tempur tinggi harus didukung oleh sarana dan prasarana militer yang memadai. Matra darat membutuhkan jaring-jaring jalan raya (jalan pendekat dalam istilah taktis) dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan untuk manuver pasukan ataupun kendaraan tempur yang dimilikinya.

Matra laut dan udara membutuhkan ketersediaan sejumlah pangkalan dalam rangka pengamanan wilayah Nusantara serta pengawalan kedaulatan.

Dalam konteks gelar TNI, kelemahan paling menonjol ada pada matra laut. Pangkalan TNI AL peninggalan Belanda di Surabaya merupakan satu-satunya pangkalan yang agak memenuhi syarat karena dilengkapi dengan fasilitas sandar kapal yang cukup luas, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, serta fasilitas logistik dan arsenal. Apabila TNI akan menggerakkan pasukan lewat laut dari berbagai tempat di Indonesia, kapalnya harus didatangkan dari Surabaya.

Selain tidak efisien, kini keberadaan pangkalan Surabaya terancam oleh pendangkalan Selat Madura, padatnya lalu lintas kapal dagang serta yang paling rawan adalah hanya dengan satu peluru kendali atau satu sorti serangan udara, sebagian besar kekuatan TNI AL akan mengalami kehancuran.   

Perlu menjadi perhatian adagium; "Sangat berbahaya bagi suatu bangsa jika memiliki kekuatan tentara yang besar tanpa didukung kemampuan dan kesejahteraan yang memadai, potensial untuk menjadi bom waktu". Semoga tulisan ini bermanfaat untuk menyempurnakan atau bahkan meluruskan kembali program pembangunan daya tempur TNI ke depan.

KIKI SYAHNAKRI
Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009397812
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Mencegah Matahari Kembar (Hamid Awaludin)

KEDUANYA sesungguhnya tunggal sampai karakter yang berbeda memisahkan mereka di benak khalayak. Muncullah istilah matahari kembar.
Itulah yang terjadi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pemerintahan 2004-2009. SBY dikenal sebagai ahli strategi dan pemikir di kalangan militer yang lebih acap mengutamakan prinsip coba olah secara komprehensif atas berbagai ihwal yang dihadapinya. Sementara JK seorang saudagar pengandal intuisi gerakan lapangan dengan badan lincah meliuk. SBY-JK ibarat rem dan gas di pucuk pemerintahan. Di mata publik, SBY banyak rapat, JK kegesitan.

Lima tahun kemudian, JK kembali ke Istana mendampingi presiden terpilih Joko Widodo. Ingatan publik kembali ke periode JK mendampingi SBY. Akankan lagi terbit matahari kembar di Indonesia?

Latar sama
Jokowi dan JK berasal dari latar yang sama: pengusaha. Ciri-ciri umum pengusaha bertindak cepat, logis, praktis, efisien, dan mengutamakan hasil. Keduanya berkarakter utama sama: badan mudah bergerak kian ke mari, kaki lincah melangkah, penuh selidik dan mahir menggeledah hal-hal detail. Jokowi-JK tak terbiasa menikmati pesona keprotokoleran dan hierarki birokrasi. Lebih penting lagi, keduanya tak memiliki keterampilan pesona panggung untuk mengesankan orang lain dan kurang mahir mendandani diri dengan pelbagai aksesori gerak tubuh.

Baik Jokowi maupun JK sangat defisit dalam kemampuan teatrikal podium atau panggung. Namun, mereka sangat surplus dalam gerak di lapangan. Mereka tak bertalenta memilih diksi yang diatur dan ditata sedemikian rupa agar terkesan baik. Jokowi-JK bertalenta dengan diksi umum yang dipakai semua lapisan rakyat. Talenta keduanya berbahasa orisinal. Tiada kedok, tiada saru. Kesamaan ini menempatkan mereka berdua sebagai sebuah sekutu, bukan sekadar pasangan politik. Mereka bersama karena ada kesamaan. Mereka bersama karena memang bisa dipersamakan. Singkatnya, mereka tak beda dalam tampilan dan pendekatan atas misi dan pekerjaan yang diembankan ke pundak mereka. Di sini tak ada cara pandang dan metode bersilangan.

Latar ini membangun fondasi pangkalan tempat memulai secara bersama. Dalam level aplikasi, misalnya, kedua pemimpin ini setuju agar segera membangun infrastruktur besar-besaran: bangun pembangkit listrik, jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya. Mereka dipersamakan dengan visi konkret dan langkah jelas tentang apa yang jadi prioritas primer dan sekunder.

Nihil rivalitas
Faktor berikut yang membuat tak terbitnya matahari kembar kelak adalah kedua saudagar ini bukan pemimpin partai politik yang saat pemilu berkompetisi. Rivalitas di antara mereka nihil. Absennya rivalitas ini meniadakan satu sama lain mengatakan, "He stole my show." Tak perlu lagu kenangan masa silam: "Jangan ada dusta di antara kita".

Apabila segalanya berjalan mulus ke depan, pada saat JK mengakhiri masa baktinya pada 2019, ia berusia 77. Sebuah usia yang disadari betul, bahkan telah dideklarasikannya, tak mungkin lagi berkeinginan menduduki jabatan publik setelah itu. Posisi ini merupakan polis asuransi bagi Jokowi tak perlu gelisah diikuti bayang-bayang JK kelak, membuat keduanya kelak bergandeng tangan dan bahu-membahu mengendalikan kemudi bangsa.

Pengalaman menjalankan roda pemerintahan dari level daerah yang dimiliki Jokowi digandengkan dengan pengalaman pemerintahan di level pusat yang dipunyai JK adalah sebuah kombinasi saling memerlukan dan bergantung. Bukan pengalaman yang berbeda, lalu bersilangan dan konfrontatif. Dalam sejarahnya, JK adalah tokoh yang memelopori otonomi daerah lewat Tap MPR ketika beliau duduk sebagai anggota MPR Utusan Daerah, sementara Jokowi adalah pelaku pelaksanaan otonomi daerah di Kota Solo. Maka, dalam menjalankan roda pemerintahan pada era otonomi daerah sekarang ini, Jokowi-JK merupakan duet tangguh. Mereka saling butuh, bukan saling tohok.

Faktor lain yang membuat pasangan ini tidak berpotensi melahirkan konflik: keduanya setidaknya hingga saat ini media darling. Status ini membuat tidak ada di antara mereka yang menyimpan rasa sesak napas karena yang satu banyak diberitakan, sementara yang satu lagi sepi dari peliputan. Keduanya obyek kamera, sumber tulisan, dan medan magnet bagi peliputan. Fakta yang bertaburan selama ini, keretakan duet persekutuan banyak dipicu karena keterpihakan media kepada salah satunya.

Sebagai pasangan usungan PDI-P, Jokowi-JK direkatkan sebuah semen yang diambil dari prinsip Bapak Bangsa Bung Karno: "Sungguh Tuhan hanya mem- beri hidup satu kepadaku, tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satunya akan kuberikan, insya Allah, seratus persen kepada pembangunan Tanah Air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberikan dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada Tanah Air dan bangsa." Selamat berduet.

Hamid Awaludin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009454133
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Momentum Jiwa-Kerja Besar (Mochtar Pabottingi)

DALAM sekitar dua minggu terakhir telah terjadi pembalikan radikal pada iklim dan dinamika politik di Tanah Air. Dari semula selama berbulan-bulan bersifat picik-kerdil, kembali mengarah pada semangat yang lapang dan bajik.
Dari semula menyungkupkan pesimisme awan hitam, kembali memancarkan optimisme hari-hari yang cerah. Pembalikan radikal itulah yang membuat seluruh bangsa kita bisa menyongsong pelantikan pasangan presiden ketujuh bangsa kita, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan penuh kegairahan. Semacam adagium ex necessitate rei (menurut keniscayaan dialektikanya) telah berlaku.

Ada empat pelajaran politik yang bisa ditarik dalam pengalaman selama dua minggu terakhir. Pertama ialah bahwa tidak hanya kekuatan kubu atau koalisi berbanding lurus dengan keluhuran visinya, tetapi juga bahwa individu di dalam kubu/koalisi mustahil direduksi sebagai semata-mata representasi robotik darinya.

Kedua ialah bahwa negara dalam demokrasi modern tak pernah hanya berarti negara per se, melainkan juga, bahkan terutama mengandaikan determinasi dan penjunjungan kepada bangsa.

Ketiga ialah bahwa kebesaran suatu negara-bangsa atau kekuatan prospeknya ke arah kebesaran itu tidak pernah ditentukan hanya oleh satu orang. Ia selalu bangkit dari hadirnya simultanitas, sinergi, dan keteguhan jiwa besar patriotisme vis-a-vis lintas kelompok politik dalam negara-bangsa, horizontal ataupun vertikal. Terakhir adalah kenyataan bahwa individu, partai, dan kubu/koalisi mana pun tak akan mungkin berkiprah terhormat, apalagi memberikan warisan buah karya positif kukuh secara lintas generasi dengan paham-paham simplistik tentang politik.

Laku kenegarawanan
Zulkifli Hasan tak bisa direduksi sebagai semata-mata figur PAN, apalagi melulu sebagai cetakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kita tahu lebih merupakan "a coalition by chance" atau "a coalition by convenience". Ketika dalam wawancaranya dengan Kompas sehari setelah terpilih menjadi Ketua MPR lewat perubahan skenario mendadak dari KMP, Zulkifli Hasan benar-benar mengamalkan semboyan Manuel Quezon, dia seketika telah melambungkan diri dan reputasinya di ketinggian yang mengatasi kubu/koalisinya semula.

Tak hanya itu. Dengan kekuatan persuasinya untuk menggalang persatuan dan memandang ke depan, dia malah melangkah jauh di depan kedua kubu koalisi untuk mencapai keteladanan dalam kebersamaan keindonesiaan. Dia melakukan sesuatu yang semestinya sudah dilembagakan pada awal Reformasi.

Juga Jokowi tak bisa direduksi sebagai terpatok mewakili Koalisi Indonesia Hebat, apalagi PDI Perjuangan. Pada hari kedelapan lembaga hitung cepat kredibel menyatakan bahwa dirinya unggul dalam penghitungan suara pilpres, beliau langsung memperkenalkan "salam tiga jari"—yang menekankan persatuan Indonesia. Dan, penentu terkuat dari nominasi beliau sebagai calon presiden bukanlah Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P, melainkan tekad dan aktivasi seluruh rakyat pendukungnya.

Laku naif-konyol memainkan otot-otot kekuasaan pada lembaga-lembaga negara semata-mata atas dasar keangkuhan kekuasaan jelas melanggar diktum tentang kiat niscayanya mengindahkan kebajikan publik sebagai tiang pancang pelestari kekuasaan.

Itulah yang diteladankan oleh Tokugawa Ieyasu di Jepang pada pertengahan abad ke-16 dan antara lain dari situ pulalah konseptualisasi atas laku demikian dicanangkan oleh Rousseau: "Penguasa terkuat takkan pernah cukup kuat mempertahankan kekuasaannya, kecuali jika dia mentransformasikan kekuasaan itu menjadi kebajikan dan kepatuhan menjadi kewajiban."

Senapas dengan itu, semakin suatu kubu/koalisi/kongsi politik dibentuk sonder ideologi atau prinsip-prinsip luhur, semakin rapuh pulalah "triple k" itu dan semakin terbuka pulalah potensi misrepresentasi atau kesenjangan di antara individu politisi dengannya.

Diamalkannya laku kenegarawanan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR memberikan boost yang sungguh berarti bagi ofensif kenegarawanan seorang Jokowi. Itu membuat langkahnya terayun lebih ringan dan lebih tegap untuk menemui Prabowo Subianto yang kubunya memang berkali-kali terbukti hendak menjegal pemerintahan Jokowi-Kalla. Dalam skala lebih luas, frekuensi dan intensitas rangkaian laku kebajikan publik Jokowi dengan pengertian penuh seluruh anggota keluarganya dalam rentang waktu bertahun-tahun ini telah membangkitkan simpati fenomenal dari mayoritas rakyat Indonesia kepadanya.

Sejauh berita tentangnya benar, keteladanan publik bahkan telah dilakukan sejak dini sekali secara murni—bukan demi pencitraan—oleh Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi. Anak muda teladan ini berpantang membangun bisnis mandirinya dengan bantuan sang ayah yang karier politiknya memang mencelat bagai meteor. Laku sang putra lagi-lagi membuktikan bahwa dalam keluarga Jokowi sekalipun perilaku kekuasaan model Orde Baru atau model bablasan Orde Baru selama ini pun sudah tidak berlaku. Ini bukan baru janji seperti biasa diupacakan oleh presiden-presiden Reformasi sebelum Jokowi. Ini sudah fakta.

Sebagian besar substansi visi-misi Jokowi-JK yang cemerlang itu pasti bukanlah hasil kerja seorang Jokowi sendiri, melainkan hasil kerja suatu tim pemikir yang andal-koheren secara konseptual dan paham realitas medan di Tanah Air serta realitas sejarah mutakhir bangsa kita.

Tanpa kombinasi syarat-syarat itu, kita takkan menjumpai pernyataan-pernyataan yang menekankan bahwa jalan perubahan adalah "jalan ideologis" yang bertumpu pada Pancasila dan Trisakti atau "kepribadian" yang bertolak dari "realitas kebinekaan dan kemaritiman" atau "semangat gotong royong" yang dilihat sebagai "alat ideologi di dalam kolektivitas bangsa" sehingga di dalam kolektivitas ini roh (ideologi) memiliki raga (bangsa).

Degradasi karakter bangsa
Visi-misi itu secara tajam menyatakan bahwa degradasi karakter bangsa bersumber dari dua faktor, yaitu pada "kebudayaan pasar yang mengomoditaskan manusia dan kebudayaan yang bertumpu pada identitas primordial".

Dan "Nawa Cita" yang dicanangkannya, yaitu menghadirkan kembali negara secara positif di dalam kehidupan nyata kita berbangsa, menciptakan pemerintahan yang bersih dan tepercaya, membangun Indonesia dari pinggiran, dan menolak terjerumus ke dalam status negara lemah. Juga, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di mancanegara, mewujudkan kemandirian ekonomi, merevolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi aneka pranata kemasyarakatan yang sehat dan berakar di seluruh Indonesia.

Dari Nawa Cita itu, yang paling orisinal dan paling mendesak mungkin adalah tekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah merupakan rahasia umum bahwa di banyak wilayah perbatasan negara kita dengan negara-negara lain, masyarakat bangsa kita masih hidup pada tingkat subsistensi. Kesenjangan tiga kali lipat antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia timur dan Indonesia barat, serta antara perkotaan dan pedesaan. Semua kenyataan kelabu ini berkorelasi langsung dengan kerentanan kedaulatan negara-bangsa kita.

Tentu itu semua barulah cita-cita. Tak terhitung penghambat ataupun perangkap yang akan bekerja serempak untuk membatalkannya atau membuatnya tetap hanya sebagai impian tak berdaya. Akan tetapi, kemampuan para perumus visi-misi Jokowi-JK untuk menguraikan cita-cita pasangan kepresidenan ini dalam kerangka konseptual secara kuat, padu, dan koheren itu sendiri sudah merupakan suatu pertanda kekuatan niat, tekad, dan bacaan problematik yang melandasinya.

Dibawakan kepada karakter pasangan Jokowi-JK sebagai dua putra bangsa yang sama-sama lebih senang menghasilkan (to deliver) daripada beretorika, bercitra-ria, atau ber-"parle-parle" tanpa moralitas dan otoritas, bangsa kita bisa berharap bahwa sepertiga atau separuh dari target itu bisa tercapai. Jika mayoritas komponen jiwa besar bangsa kita di dalam dan di luar pemerintahan bisa bersinergi bersama dalam semangat gotong royong sejati, dua pertiga dari target raksasa Nawa Cita itu insya Allah akan bisa tercapai dalam rentang waktu yang realistis.

Paradigma politik reformasi
Pada semua hal atau gagasan yang telah kita utarakan di atas, terutama pada visi-misi Jokowi-JK, "revolusi mental" sesungguhnya sudah mulai bekerja.

Sebagai penutup, premis-premis atau praktik-praktik kerdil-konyol dalam politik hanya akan menjadi bumerang bagi para pelakunya. Semua insan politik dan partai politik di Tanah Air haruslah tegas menolak premis-premis bahwa dunia politik itu selalu licik dan culas. Termasuk di situ paham sesat bahwa "dalam politik tak ada kawan abadi; yang ada hanyalah kepentingan abadi".

Premis atau gagasan berbau Schumpeterian ini jelas bertentangan dengan pemikir-pemikir politik yang lebih berbobot, seperti John Rawls, Giovanni Sartori, dan John Stuart Mill (yang menekankan sentralitas the best minds of the nation). Prinsip-prinsip luhur dan/atau ideologi-ideologi besar yang bertumpu pada hitungan kemerdekaan/kebebasan, keadilan/kesetaraan, keniscayaan kemajemukan, serta kehormatan, harkat, dan hak-hak asasi manusia mau tak mau harus diindahkan. Reputasi Nelson Mandela dan Hugo Chavez sama-sama meroket dalam cakrawala politik karena keduanya sama-sama berjuang sepenuhnya di atas landasan-landasan politik yang luhur.

Paradigma politik reformasi yang sesungguhnya hendak kembali kepada paradigma sejati demokrasi jelas bertentangan dengan premis-premis dan gagasan-gagasan kerdil-konyol di atas. Jiwa-jiwa besar dalam kehidupan politik takkan pernah lahir darinya. Jiwa-jiwa besar senantiasa berhitung dalam kerangka "manusia sebagai karakter utama"—manusia sebagai men of characters: Jiwa-jiwa besar dan/atau manusia-manusia terpuji. Indonesia hanya bisa bangkit dengan dan bersama manusia-manusia demikian, dari tingkat elite maupun dari tingkat akar rumput.

Dari fenomena Jokowi, Zulkifli Hasan, dan para relawan pilpres yang bangkit bergerak secara tulus, total, dan konsisten, insya Allah bangsa kita terbukti cukup memiliki reservoir dari manusia-manusia demikian pada kedua tingkat eksistensi tadi. Dari situ sama sekali tidaklah salah membayangkan kebesaran bangsa kita pada masa depan yang dekat.

Mochtar Pabottingi
Profesor Riset LIPI

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009604869
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Bukan Akhir Zaman (Luky Djani)

TAK lama setelah tembok Berlin roboh, Francis Fukuyama mengeluarkan buku dengan judul yang menggelegar: The End of History and the Last Man.
Ia mengklaim bahwa peradaban telah berakhir dengan kemenangan sistem politik dan ekonomi liberal. Khusus untuk sistem pemerintahan, ia mengatakan, "the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government". Kajian lain di Amerika Latin juga dengan optimistis menyatakan bahwa proses transisi dari rezim otoritarian akan menuju pada konsolidasi demokrasi (O'Donnel dkk).

 Kenyataannya, yang muncul di banyak negara demokrasi baru atau negara dalam transisi dari sistem sentralistik adalah illiberal democracy dengan karakter pemerintahan berada di antara rezim demokratik dan nondemokratik karena rezim berkuasa memangkas kebebasan dan partisipasi warga (Zakaria, 1997).

Yang muncul adalah pendangkalan demokrasi, bukannya pendalaman demokrasi (deepening democracy) seperti yang dibayangkan oleh O'Donnel dkk dalam antologi transisi.  Tumbuhnya demokrasi kerap diiringi praktik nondemokratis sehingga yang muncul adalah rezim hibrid (Rodan dan Jayasuriya, 2007) atau competitive authoritarianism (Levitsky dan Way, 2002).

Minim legitimasi
 Penetapan UU Pilkada, yang mengembalikan tata cara pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD, merupakan wujud pendangkalan demokrasi. Praktik pilkada secara langsung baru saja diapresiasi oleh scholars seperti Sulistanto dkk (2009), tetapi ternyata selang beberapa tahun telah bergerak surut.

Bandul demokrasi lokal seperti kembali ke periode 1999 hingga 2004, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sontak banyak pihak menyayangkan surutnya arus demokrasi di tingkat lokal. Tetapi apakah kemunduran ini akan permanen?

Jika pemilihan kepala daerah hanya oleh segelintir orang, yakni anggota Dewan, maka salah satu aspek demokrasi lokal dimonopoli oleh elite politik, baik nasional maupun lokal. Sebuah sistem yang walaupun pemilu berlangsung (via DPRD), tetapi warga terisolasi dari pemahaman dan keikutsertaan dalam proses politik karena yang berperan adalah anggota DPRD.

Kondisi demikian, dalam pandangan Jean Paul Sartre, akan memosisikan rakyat menjadi tidak berdaya (powerlessness). Selain itu, pemilihan via DPRD minim legitimasi.

Seharusnya, kekuasaan, yang memproduksi perundangan dan mengatur hajat hidup orang banyak didasarkan atas legitimasi kekuasaan melalui pilihan rakyat. Betul anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu, tetapi preferensi atas posisi politik dapat berbeda.

Perbedaan preferensi politik antara rakyat dan elite terlihat pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Akumulasi suara dari partai pendukung pasangan nomor urut satu—Prabowo-Hatta—berdasarkan pemilu legislatif sebesar 59,12 persen suara, tetapi perolehan suara pada pilpres hanya 46,85 persen.

Adapun akumulasi suara dari partai pendukung pasangan nomor urut dua—Jokowi-Jusuf Kalla—hanya 40,88 persen, tetapi raupan suara pada pilpres bagi pasangan ini melebihi 53,15 persen. Hal ini menandakan adanya perbedaan preferensi sebesar 12,27 persen dari pemilih, dari satu pemilu ke pemilu lain, walau hanya berjarak tiga bulan.

 Tentunya perbedaan preferensi ini juga akan berlaku pada pemilu kepala daerah. Misalkan pada pilkada langsung di daerah A, pemilih yang memberikan suaranya untuk kepala daerah terpilih belum tentu akan sejalan pilihannya pada pemilu legislatif dan pilpres.

Bandul berayun
Banyak faktor yang menentukan preferensi pemilih yang bisa saja berubah sehingga mewakilkan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD sangat mungkin tak sesuai dengan pilihan pemilih. Akibatnya, pilihan DPRD atas kepala daerah hanya akan memiliki kekuatan hukum tanpa legitimasi yang kuat.

Kemungkinan perbedaan tafsir antarpemilih dan para wakil rakyat bukanlah hal yang mustahil. Gagasan pemilu yang melibatkan semua orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih (eligible voter) berdampak pada berkurangnya privilese kaum elite. Sebelum pemilihan menjadi umum (universal suffrage), yang memiliki hak memberikan suara hanyalah para tuan tanah, pemilik properti. Tentu saja mereka ini memiliki kepentingan yang berbeda dengan rakyat awam.

Mungkin alasan tak tertulis dari diberlakukannya UU Pilkada via DPRD ini ialah untuk "membedakan" antarpreferensi elite (lokal) dan rakyat kebanyakan. Jika pemilu menyamakan suara antara seorang yang menempuh studi doktoral dalam waktu singkat dan orang yang tak tamat SD, atau konglomerat dengan aset triliunan dan pekerja informal, atau pemilik tanah ratusan hektar dan buruh tani, maka pemilihan tidak langsung akan menunjukkan preferensi kaum elite.

Pemilihan kepala daerah akan menjadi kompetisi antaroligarki atau diktator seperti diagnosa Levitsky dan Way. Seperti apa preferensi dari para elite ini bisa kita simak pada 2015 nanti, pada saat kepala daerah pilihan mereka dilantik.

Jika yang dipilih bukanlah pemimpin yang mampu membawa perubahan dan amanah, tentu pilihan ini menjadi bumerang. Pilihan para elite ini tentu akan ada konsekuensinya. Filsuf Perancis, Jean-Paul Sartre, mengatakan "elections: a trap for fools" karena setiap pemilu punya konsekuensi legitimasi.

Pilkada dapat menjadi jebakan bagi anggota DPRD (dan partainya) jika rakyat biasa, yang menjadi kian tak berdaya dengan mekanisme ini, tak merasakan perbaikan dan perubahan dari kepala daerah pilihan DPRD. Gelombang kekecewaan akan membesar dan dapat memuncak untuk meminta pilkada kembali dilakukan secara langsung. Dan, bandul akan kembali berayun ke kutub lain. It is not the end of history, zaman masih akan bergerak.

Luky Djani 
Peneliti Institute for Strategic Initiatives

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009229786
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Rumit Sengketa Batas RI-Malaysia (Kompas)

PEMERINTAH Malaysia selama ini sangat serius dalam mengupayakan penyelesaian sengketa perbatasan laut dengan Indonesia.
Hal itu ditegaskan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim di Jakarta, Jumat (17/10). Ia menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima Tim Teknis Penetapan Batas Maritim di Istana Negara, Senin lalu. Saat itu, Presiden mengatakan, "Saya menyerukan kepada Malaysia, marilah kita serius dan dengan semangat yang tinggi menyelesaikan sengketa yang tersisa. Saya lihat dengan Malaysia kurang nyata realisasinya dibandingkan dengan negara lain." Secara khusus, Presiden menyebut, dengan Singapura, Filipina, dan Timor Leste.

Malaysia tidak dapat menerima disebutkan pemerintahnya tidak serius. Reaksi Malaysia dapat dimengerti mengingat menggeneralisasi soal perbatasan antara RI dan Malaysia serta antara RI dan negara lain, itu menyederhanakan masalah. Oleh karena persoalan perbatasan RI dengan negara-negara tetangga memiliki kerumitan atau kompleksitas sendiri-sendiri, yang berbeda satu dengan yang lain.

Dengan Malaysia, penyelesaian perbatasan laut memang tidak pernah mudah. Persoalannya, Indonesia mengklaim semua wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia. Sementara Malaysia mengklaim semua wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Inggris sebagai wilayah Malaysia. Persoalan muncul ketika peta yang digunakan Indonesia (Peta Belanda) dan Malaysia (Peta Inggris) berbeda. Di beberapa wilayah terjadi tumpang tindih klaim.

Bahkan, dalam suatu latihan militer gabungan RI-Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sempat terjadi insiden yang mengakibatkan beberapa personel TNI tewas karena peta yang digunakan kedua negara berbeda.

Itu sebabnya, penyelesaian sengketa wilayah antara RI dan Malaysia selalu memakan waktu yang lama. Berlarut-larutnya penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan membuat pada akhirnya Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membawa sengketa itu ke Mahkamah Internasional. Dan, Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau tersebut milik Malaysia.

Repotnya, sengketa wilayah dengan Malaysia masih ada di beberapa titik, salah satunya wilayah perbatasan di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang sempat diributkan Indonesia, akhir Mei lalu, karena Malaysia membangun rambu suar di sana.

Adalah penting bagi Pemerintah Indonesia, siapa pun presidennya, untuk memahami bahwa penyelesaian perbatasan laut dengan Malaysia tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009607822
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA 20 Oktober Barulah Awal! (Kompas)

PERJALANAN demokrasi bangsa ini bergerak maju. Senin, 20 Oktober 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden-wakil presiden ketujuh.
Pelantikan presiden-wakil presiden dalam Rapat Paripurna MPR yang dihadiri sejumlah kepala pemerintahan dan utusan negara lain adalah puncak dari tahapan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Transisi kekuasaan yang diharapkan berjalan mulus akan kian memantapkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang matang.

Berbeda dengan alih kekuasaan selama ini, momentum 20 Oktober merupakan momentum ideal untuk mentradisikan peralihan kekuasaan secara konstitusional. Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah presiden dan wakil presiden kedua yang dipilih secara langsung oleh rakyat menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat tahun 2009. Yudhoyono memimpin Indonesia 10 tahun (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014) dan berakhir kekuasaannya hari ini. Peralihan kekuasaan secara teratur melalui pemilu adalah wujud kematangan demokrasi Indonesia.

Selama ini, transisi kekuasaan tidak pernah berjalan mulus. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tahun 1965 berjalan penuh gejolak. Begitu juga alih kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie tahun 1998 diawali dengan kerusuhan sosial, serta BJ Habibie ke KH Abdurrahman Wahid dan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri, termasuk juga dari Megawati Soekarnoputri ke Susilo Bambang Yudhoyono.

Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla di MPR dan dilanjutkan dengan selebrasi rakyat di Monumen Nasional merupakan tradisi baru. Melalui pawai budaya, rakyat mengucap syukur atas berjalannya demokrasi di Indonesia dalam sebuah selebrasi rakyat di Monas selain upacara militer di Istana. Sepanjang pekan ini kita menangkap pesan ucapan selamat bekerja kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla dan ucapan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpampang di sejumlah sudut kota. Kita apresiasi kesukacitaan rakyat dalam bingkai demokrasi.

Meski 20 Oktober merupakan puncak dari proses demokrasi pemilu, kita memandang 20 Oktober barulah awal perjalanan bangsa ke depan. Tanggal 20 Oktober adalah kalender pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia selama lima tahun. Setelah dilantik menjadi presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan lagi milik partai atau kelompok, melainkan milik bangsa Indonesia dan punya tanggung jawab besar terhadap masa depan dan arah ke depan bangsa ini.

Selebrasi haruslah berhenti pada 20 Oktober 2014 dan selanjutnya, seperti dikatakan Joko Widodo dalam kampanye: kerja, kerja, dan kerja untuk mewujudkan janji kampanye membangun Indonesia hebat. Penyusunan kabinet akan menjadi ujian pertama bagi Joko Widodo. Dia harus mampu memilih menteri yang dia yakini bisa membantunya merealisasikan program kerjanya dan bukan malah menjadi beban bagi pemerintahannya.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009604733
Powered by Telkomsel BlackBerry®

ANALISIS EKONOMI Orkestra Besar dengan Konduktor Baru (A Tony Prasetiantono)

SETELAH berbulan-bulan digempur "pertarungan" politik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang melelahkan, akhirnya hari ini kita mendapatkan presiden dan pemerintahan baru yang memberi harapan. Setidaknya, harapan besar itu ditangkap majalah Time edisi pekan ini, yang memuat foto Joko Widodo sebagai gambar sampul. "Joko Widodo may be the world's most modest national leader," tulis Time. Joko Widodo bisa jadi merupakan pemimpin dunia yang paling sederhana dan rendah hati.

Time menulis, bagaimana Jokowi duduk di kursi belakang kelas ekonomi nomor 42K maskapai penerbangan Garuda GA226 dari Jakarta menuju Solo. Ketika ditanya mengapa naik kelas ekonomi, Jokowi menjawab enteng, "Tubuh saya kerempeng, tidak memerlukan ruang yang luas di kelas bisnis." Jawaban yang mengejutkan sekaligus memperkuat kesimpulan mingguan terkemuka tersebut bahwa presiden baru Indonesia ini merakyat. Bahasa tubuhnya yang lugu rasanya sulit berbohong.

Lebih dari itu, hanya tiga hari menjelang pelantikan presiden, Jokowi mengunjungi Prabowo Subianto dalam suasana penuh keakraban dan kedamaian. Hasilnya, rupiah langsung menguat dari Rp 12.250 menjadi
Rp 12.100 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat dari 4.950 menjadi 5.028. Penguatan ini mengindikasikan faktor nonteknis ekonomi—berupa sentimen politik—telah berpengaruh besar terhadap pergerakan pasar finansial pada hari-hari menjelang pelantikan presiden.

Momentum membaiknya perekonomian Indonesia telah kembali terbuka setelah buntu akibat dominasi koalisi oposisi di parlemen. Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo sudah terbuka. Namun, seberapa lama momentum ini berlanjut?

Saya menduga pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden hari Senin (20/10) ini akan memberi kesempatan rupiah dan IHSG melanjutkan pergerakan. Rupiah bisa kembali di bawah
Rp 12.000 dan IHSG akan mendaki ke level yang pernah dicapai sebelumnya, yakni 5.200. Namun, apakah ini akan berlanjut?

Dalam jangka pendek, ada dua momentum yang harus dipelihara Jokowi. Pertama, ia harus membentuk kabinet yang kredibel dengan menteri-menteri yang bereputasi tinggi. Kesalahan pemerintahan sebelumnya tidak boleh diulangi. Kesalahan tersebut berupa memberikan ruang terlalu lebar bagi para politisi untuk "ikut mengabdi" menjadi menteri. Akibat menterinya kurang kompeten, terpaksa direkrut 17 wakil menteri. Para menteri seperti "dipersilakan" sibuk mengurus partai, sementara para wakil menteri harus "pasang badan" berjibaku mengurus hal-hal yang teknis dan operasional. Memang tidak semua seperti itu, tetapi sebagian besar.

Keputusan Jokowi untuk tidak lagi menghidupkan posisi wakil menteri merupakan langkah awal yang baik karena berarti dia benar-benar akan menunjuk orang yang berkompeten daripada sekadar "politisi yang ingin mengabdi sebagai menteri". Keputusan untuk tidak membeli mobil dinas baru juga merupakan pertanda awal yang baik bahwa kabinet baru akan diisi para menteri dengan etos kerja yang tinggi, tanpa pamrih material, sederhana, dan rendah hati. Ini bisa merebut simpati rakyat dan pasar.

Kedua, kinerja kabinet dalam 100 hari pertama akan dinilai publik. Mengapa? Karena 100 hari adalah periode yang cukup bagi publik untuk menilai apakah para menteri tersebut benar-benar cakap dan sesuai dengan ekspektasi. Berbeda dengan yang lain, saya tidak peduli soal pencapaian kinerja para menteri dalam 100 hari. Tidak begitu penting mengenai apa yang berhasil mereka capai dalam 100 hari. Kita perlu diyakinkan, apakah dalam 100 hari tersebut para menteri bisa menunjukkan dirinya mampu mengikuti irama kerja presiden, yakni mempunyai visi yang jelas di bidang penugasan masing-masing, cekatan, berani mengambil keputusan strategis, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Jika dalam 100 hari kita dapat menangkap gesture kepemimpinan yang kuat, kita boleh berharap akan bisa mengulangi apa yang terjadi di India. Perdana menteri baru Narendra Modi menjadi sosok yang mendapat kepercayaan pasar sehingga menyebabkan modal asing masuk cukup masif. Mata uang India menguat dari 64 rupee per dollar AS menjadi 60 rupee per dollar AS.

Saat Jokowi dilantik menjadi presiden, harga minyak dunia juga sedang turun ke level terendah sejak krisis 2007, yakni di bawah 85 dollar AS per barrel (dari sebelumnya di atas 100 dollar AS per barrel). Kendati harga minyak dunia kini turun, tidak berarti Jokowi terbebas dari tugas menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bisa dipastikan, kebijakan subsidi BBM yang terlalu besar adalah konsep yang salah. Di Tiongkok, subsidi diberikan kepada penduduk miskin dalam bentuk transfer langsung, bukan subsidi kepada komoditas. Dengan transfer langsung, akan tercipta daya beli sehingga perekonomian tumbuh.

Saat ini ada 65 juta penduduk Indonesia yang daya belinya 1,25 dollar AS atau Rp 15.000 per hari. Mereka inilah yang dikategorikan miskin. Jika subsidi energi Rp 350 triliun sebagian diberikan kepada mereka, akan tercipta efek pengganda yang besar, yang memungkinkan perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7 persen.

Banyak tugas yang harus dikerjakan Jokowi dan kabinetnya. Harapan terhadap era baru Indonesia dimulai hari ini. Tugas kita untuk membantu mendukungnya. Begitu pula bagi para politisi, "drama" pemilihan presiden sudah usai, kini saatnya bahu-membahu untuk bekerja keras. Pertumbuhan ekonomi 5 persen hingga 6 persen tidaklah cukup bagi negara sebesar Indonesia. Kita harus mengejar pertumbuhan tinggi minimal 7 persen, atau semoga bisa 10 persen, seperti disarankan Profesor Gustav Papanek (Universitas Boston) bersama Raden Pardede dan Suahasil Nazara.

Untuk mencapai pertumbuhan tinggi, perlu kolektivitas dari kita semua, tidak bisa bekerja sendirian. Perekonomian Indonesia adalah sebuah orkestra besar dengan konduktor baru yang segar. Selamat bekerja keras Pak Jokowi, seperti biasanya....

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009605113
Powered by Telkomsel BlackBerry®