Selasa, 02 September 2014

Membangun Integritas (Bambang Widjojanto)

JIKA tak ada aral melintang, Oktober kelak, presiden ketujuh Indonesia akan dilantik. Secara de jure, pelantikan itu akan menjadi penanda bekerjanya pemerintahan baru. Tantangan konkret pemerintahan ke depan, memaknai dan memastikan agar "Tridaulat", yaitu daulat rakyat, daulat hukum, dan daulat kemanusiaan yang tersebut dalam konstitusi, diwujudkan secara material dan substantif.
Ketika Proklamasi Kemerdekaan dideklarasikan, 69 tahun lalu, kita telah berikrar untuk membentuk suatu pemerintahan baru yang mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Nyatanya, kini, kita baru akan menyelesaikan "Peta Indonesia yang utuh dan satu". Bahkan, hak-hak sosial, budaya, hukum, dan kemanusiaan dari seluruh rakyat sebagiannya masih diingkari dan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Awal Orde Reformasi yang terjadi 15 tahun lalu adalah salah satu moment of the truth. Rakyat bersatu padu melakukan dekonstruksi dan delegitimasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang secara sistematis dan terstruktur selama tiga dekade mengingkari "Tridaulat" dan sekaligus merampas hak dasar rakyat. Pada era Orde Baru, korupsi merajalela dan mencapai puncak kejayaannya dan nyaris tak ada kasus korupsi yang bersifat big fishes dari penyelenggaraan negara dapat dibawa ke peradilan.

Modal sosial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang dilahirkan dan menjalankan mandat konstitusionalitas Orde Reformasi. Kendati baru berusia 10 tahun, sudah lebih dari 400 kasus korupsi yang menyangkut high-ranking officials dibawa KPK ke peradilan dan para koruptor yang terlibat di dalamnya telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan. Persoalannya, pendekatan represif yang berhasil memenjarakan begitu banyak koruptor tidak berarti akar permasalahan dan penyebab utama korupsi sudah dapat dikendalikan dan ditaklukkan serta menimbulkan efek jera (deterrent).

Pertanyaan dasar yang harus diajukan, sejauh mana kelak presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) mampu menciptakan moment of the truth kedua untuk memastikan agar three in one korupsi, berupa korupsi konstitusi, demokrasi, dan politik, dapat dikendalikan dan diminimalkan. Pada situasi itu, rakyat akan bersatu padu dan berupaya mengendalikan potensi penyalahgunaan kewenangan dari kekuasaan. Hal ini dimaksudkan juga agar "Tridaulat" dapat dilaksanakan secara utuh, paripurna, dan material sehingga kesejahteraan umum dan keadilan sosial dapat segera diwujudkan.

Ada modal sosial dan beragam program strategis yang dapat dikapitalisasi untuk menaklukkan korupsi dan membangun integritas guna mengakselerasi pencapaian tujuan dan amanah konstitusi.

Pertama, Jokowi-JK harus menunjukkan sifat dan level kepemimpinan yang berbeda dengan para presiden pendahulunya. Tidak cukup hanya bersikap sederhana dan merakyat, tetapi juga harus berperilaku zuhud dan juga mendeliberasi asal-usul kekayaan serta bersedia mengumumkan aset dan kekayaannya kepada ruang publik secara transparan serta akuntabel. Mereka juga bersedia untuk dirampas harta kekayaannya apabila ditemukan aset yang tidak pernah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKN) serta menjelaskan pembayaran pajak tahunannya. Kesediaan bersikap sebagaimana tuntutan di atas akan menjadi modal sosial sebagai pemimpin yang patut diteladani dan menjadi raw model keteladanan.

Kedua, meningkatnya "kerelawanan sosial" untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum Presiden 2014 adalah sesuatu yang khas dan menarik. Keadaan seperti ini adalah modal sosial yang otentik serta seyogianya bisa dikonsolidasikan dan dikapitalisasi agar dapat menjadi energi sosial yang kelak diintegrasikan dan disinergikan sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Aktivisme sosial dari kalangan "Gen-Z"—generasi digital, generasi multimedia—yang sangat familiar dengan dunia virtual, media sosial, dan gadget mengindikasikan bahwa mereka memiliki smart power untuk mengonsolidasikan keberpihakan terhadap nilai serta sistem yang anti korupsi dan kolusi.

Ketiga, Jokowi-JK harus dapat melakukan tiga hal secara simultan pasca pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden untuk memberikan sinyal yang jelas, digunakannya momentum kepemimpinannya sebagai awal perubahan yang fundamental. Ketiga hal dimaksud, yaitu (1) mendapatkan orang terbaik sebagai pembantunya untuk menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi utuh dan menyeluruh; (2) mempunyai program quick wins dan jangka selanjutnya yang berpihak pada kemaslahatan dan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial; dan (3) mendelegitimasi sistem birokrasi yang mempunyai sifat dan karakter koruptif, kolusif, dan nepotistik.

Keempat, Jokowi-JK harus memiliki program sistem integritas nasional (SIN) dan membangun fraud control system untuk memastikan reformasi birokrasinya dilaksanakan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Rendahnya integritas individu, institusi, dan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama terjadi korupsi. Pembangunan integritas institusi ini akan meningkatkan kepercayaan, keyakinan, dan kualitas pelayanan suatu organisasi. Tentu saja, perbaikan sistem agar tidak koruptif dan kolusif menjadi bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan pembangunan integritas.

KPK telah mengembangkan konsep SIN Indonesia dengan perspektif anti korupsi yang memuat prinsip, pendekatan dan strategi, serta setidaknya ada sekitar 19 program strategis. Dokumen finalnya sudah diserahkan ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kini, KPK tengah mengujicobakan tes integritas dan membangun indeks integritas di kalangan internalnya.

Momen terbaik
Kelima, pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga harus mulai dilakukan dan dijadikan mainstreaming dalam program dan strategi pemberantasan korupsi pemerintah. Fakta menegaskan, korupsi kini dilakukan bersama antara ayah dan anak, suami bersama istri, serta adik dan kakak sehingga muncul kosa kata "korupsi dinasti". Fakta lain menegaskan, konsep jujur diinterpretasi berbeda di antara para anggota keluarga serta dimaknai berbeda antara keluarga satu dan lainnya.

Kini orangtua tidak lagi menjadi pusat preferensi nilai oleh anak baru gede di sebagian kota besar. Bahkan, kita dikepung screen culture yang melakukan penanaman nilai jauh lebih masif dan sistematis ketimbang institusi sekolah atau keluarga. Pada konteks ini, KPK sedang melakukan program piloting untuk membangun budaya korupsi berbasis keluarga di Yogyakarta dengan kota kontrol di Solo.

Inilah momen terbaik untuk mewujudkan imagine nation bahwa Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi bukanlah sekadar mimpi. Hal itu karena kita punya peta jalan, strategi dan program, serta tekad, itikad, dan kepemimpinan yang kuat untuk menaklukkan korupsi dan membangun integritas.

Bambang Widjojanto
Komisioner KPK

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008644385
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Strategi Kebudayaan dan Revolusi Mental (Haidar Bagir)

SAYA ingat persis, ketika masih mahasiswa pada akhir tahun 1970-an, kami biasa dengan bangga membawa ke sana kemari dan membaca buku Strategi Kebudayaan karya Van Peursen yang diterjemahkan  Dick Hartoko.
Entah siapa yang mulai, pada sekitar tahun 1978 itu kritik mahasiswa terhadap rezim Orba yang bersifat developmentalist  dan teknokratis diwarnai oleh concern tentang absennya strategi kebudayaan yang matang. Pada masa itu ada cukup banyak intelektual yang melahirkan wacana-wacana strategis seperti ini, termasuk Emil Salim dan Soedjatmoko yang bahkan adalah bagian dari birokrasi.

Sayangnya, justru ketika kemudian terjadi reformasi—tak kurang dari 20 tahun kemudian—  wacana strategis ini seperti hilang. Tentu Departemen/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih ada. Bahkan, saat ini sedang ramai diperdebatkan tentang RUU Kebudayaan. Namun, saya khawatir pembahasan tak akan bersifat cukup fundamental sehingga benar-benar menjadi panduan yang efektif sekaligus membimbing ke jalan yang benar dalam upaya pengembangan kebudayaan kita. Khususnya di tengah-tengah persaingan berbagai budaya, mungkin lebih tepat disebut ideologi dan paham, bahkan hegemoni oleh negara-negara dan bangsa-bangsa kuat dan "maju" seperti sekarang ini.

Spritualisme-panteisme
Kekhawatiran seperti ini tidak perlu mencuat andaikan kita tak yakin bahwa Indonesia memiliki warisan kebudayaan dan pemikiran budaya yang unggul, dan bahwa ada tanda-tanda kebudayaan hegemonik yang menerpa semua bangsa—tak terkecuali bangsa Indonesia—tak sepenuhnya berada di rel yang benar. Termasuk di dalamnya kecenderungan pada materialisme eksesif (crass materialism) dan individualisme serta terdesaknya spiritualisme yang tak jarang melahirkan alienasi sosiologis dan psikologis yang fatal.

Dengan berpikir demikian, tentu saja kita tak sedang berpikir tentang suatu kebudayaan chauvinistik dalam isolasi. Justru sebaliknya, meyakini kewajiban kita dalam berkontribusi terhadap peradaban dan kedamaian dunia dengan menawarkan sumber alternatif pembentukan kebudayaan sesuai kekayaan khazanah kebudayaan kita dan keyakinan kita padanya.

Rasanya hampir-hampir  seperti menikmati  buku-buku silat yang penuh petualangan dan romantis setiap saya membaca hal-hal yang terkait "Polemik Kebudayaan" di antara berbagai pemikir dan pujangga Indonesia yang berlangsung pada 1930-an itu. Tentu saja termasuk kompetisi dalam menjajakan kebudayaan asli Nusantara yang berorientasi harmoni (keselarasan) dan tawaran untuk mengakomodasi kebudayaan Barat yang didominasi gagasan tentang progress.

Orang tak bisa lupa pada konflik terkait tawaran ikon-budaya Arjuna yang penuh kelembutan dan kehati-hatian dalam bertindak. Juga Faust yang bahkan bersedia menjual jiwanya kepada setan demi mendapatkan ilmu pengetahuan dan kenikmatan duniawi yang tak terbatas.

Kita tak bisa lupa pada Sutan Takdir Alisjahbana muda pada saat itu. Ia begitu menggebu-gebu menjajakan gagasan progresif Barat, hingga terkesan bersifat at all cost karena kekhawatiran bahwa apa yang disebut sebagai budaya asli Nusantara yang eksesif akan terus menjadikan bangsa Indonesia tertinggal karena kalahnya rasionalisme dan naturalisme oleh mitos dan superstisi. Maka, menarik membaca karya Alisjahbana yang lebih matang, berjudul Indonesia: Social and Cultural Revolution (terjemahan Ben Anderson, terbitan Oxford University Press, 1966). Di dalamnya, pujangga ini telah siap menawarkan semacam sintesis di antara keduanya.

Dalam buku ini Alisjahbana secara lebih telaten mengupas budaya Nusantara, yang ia sebut memiliki tiga lapisan. Pertama, lapisan budaya asli Indonesia yang lebih kurang masih primitif. Kedua, lapisan budaya Hindu (India) yang telah diwarnai oleh budaya literasi. Ketiga, lapisan budaya Islam yang telah membawa bersamanya rasionalisme keagamaan dan ilmu pengetahuan.

Yang mungkin agak lepas dari perhatian Alisjahbana adalah bahwa budaya Islam mayoritas bangsa Indonesia sesungguhnya tidak semodernis itu. Ia masih banyak dikuasai oleh spiritualisme, bahkan panteisme (monistik) yang menekankan kebersatuan manusia dengan alam selebihnya dan Tuhan, sebagaimana yang dominan dalam lapisan pertama dan kedua. (Kebudayaan Kekristenan yang datang belakangan, meski dibawa ke negeri kita bersama bangsa Barat, tetap saja seperti agama-agama yang lain: kental spiritualisme.)

Tanpa mengabaikan budaya rasionalistik dan keilmuan, yang dalam terminologi Peursen disebut sebagai melampaui tahap ontologis menuju fungsional, sesungguhnya spiritualisme panteistik —yang berorientasi pada etika dan keselarasan alam—semesta (tahap mistis) inilah yang menjadi kekuatan budaya Nusantara.

Budaya kemanusiaan

Ketiga tahap kebudayaan ala Van Peursen itu tak boleh dilihat sebagai perkembangan yang saling mengeksklusi. Apalagi bersifat historis belaka, melainkan sebagai tiga unsur yang tak pernah kehilangan relevansinya dalam membentuk setiap kebudayaan.  Ini penting bukan saja agar kita dapat  tetap memiliki kuda- kuda yang kuat dalam "menyaring" terpaan hegemoni budaya yang eksesif, juga demi memiliki bekal indigenous yang dapat dikontribusikan pada pembentukan budaya kemanusiaan.

Sudah waktunya seluruh komponen bangsa duduk dan berpikir bersama untuk merumuskan kembali arah kebudayaan negeri ini. Karena dalam kebudayaan inilah strategi pendidikan, keagamaan, sosial, politik, bahkan ekonomi kita harus didasarkan. Dan dalam strategi ini juga revolusi mental yang didengung-dengungkan belakangan ini harus ditegakkan.

Haidar Bagir
Pendidik, Pengajar Filsafat dan Mistisisme di ICAS-Paramadina, Jakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008642734
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Jokowi dan Standar HAM (Hendardi)

JOKO Widodo dan Jusuf Kalla telah mendapat legitimasi politik yang langsung diperoleh dari rakyat melalui Pemilu Presiden 9 Juli lalu.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan mereka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli. Setelah melalui proses hukum, Mahkamah Konstitusi pun menguatkan legitimasi mereka dengan menolak gugatan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada 21 Agustus 2014.

Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji hendak menghadirkan negara untuk melindungi warga dan pembangunan serta menjalankan beberapa program prioritas dan unggulan. Pandangan dan program yang bakal dijalankan pemerintahan yang dipimpinnya dapat dirujuk dengan pendekatan dan standar hak asasi manusia (HAM) agar lebih mudah mengukur hasil-hasil yang dicapai.

Hak-hak sipil dan politik
Berbeda dengan pandangan Jokowi yang hendak menghadirkan negara, pendekatan HAM dalam rumpun hak-hak sipil dan politik justru mengandung batasan antara negara tidak perlu hadir dan diperlukan kehadirannya. Sedapat mungkin kekuasaan negara tidak hadir (absent) dalam menunaikan kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) hak-hak setiap orang yang menikmati hak-haknya. Negara harus hadir ketika menunaikan kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) HAM dalam mencegah dan menangani pelanggaran (violation).

Kapan negara tidak hadir atau menahan diri? Hak-hak sipil dan politik banyak mengandung elemen kebebasan (freedom), seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, bergerak, dan kebebasan pribadi (privacy).

Hak atas kebebasan yang dinikmati setiap orang itu wajib dihormati oleh negara dengan cara tidak hadir atau menahan diri untuk mencampurinya. Kehadiran atau campur tangan negara dapat menimbulkan pelanggaran atas kebebasan tersebut, seperti mengganggu, membatasi, atau mengekangnya.

Hak-hak sipil dan politik juga mengandung watak hak pada dirinya (right in itself) dan hak untuk dirinya (right for itself). Hak pada dirinya di antaranya adalah kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk hidup, dan hak untuk tidak disiksa yang tidak boleh diganggu gugat, baik dalam keadaan darurat maupun perang, apalagi dalam keadaan damai.

Hak untuk dirinya adalah kebebasan yang berhubungan dengan orang lain, seperti kebebasan berpendapat atau berkumpul. Kebebasan bukanlah kejahatan. Yang harus dicegah atau diberantas aparat negara (penegak hukum) adalah kejahatan, bukan kebebasan. Hak atas kebebasan ini wajib dilindungi aparat negara—meminjam istilah Jokowi, negara hadir—ketika mendapat ancaman dari pihak ketiga atau orang yang intoleran.

Jika pihak ketiga itu melakukan kejahatan terhadap orang yang menikmati kebebasan (korban), penegak hukum wajib memproses pihak ketiga tersebut sesuai hukum di mana hak-haknya sebagai tersangka wajib pula dihormati dan dilindungi. Proses hukum inilah yang memungkinkan korban kejahatan mendapatkan keadilan.

Hak ekosob
Sementara dalam rumpun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), negara bukan saja berkewajiban melindungi, melainkan juga memenuhi (obligation of fulfil) hak-hak setiap orang. Kehadiran negara tak terhindarkan agar sumber daya material dapat dibagi secara lebih merata kepada semua orang.

Banyak sumber kekayaan material dikuasai oleh segelintir orang, sementara banyak orang hanya mendapatkan tetesannya, bahkan ada yang tidak sama sekali. Ketimpangan sosial-ekonomi adalah kenyataan umum di seluruh dunia. Suatu gambaran mengenai hal ini ditunjukkan dengan bercokolnya mafia migas (minyak dan gas), mafia daging, dan mafia TKI yang dapat menyumbat atau menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, penghasilan, dan pangan. 

Langkah-langkah, kebijakan, dan program pemerintah harus memastikan lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan, penghasilan atau upah yang layak, juga mendapatkan pangan yang cukup, dengan cara membasmi para mafia yang rakus demi menumpuk kekayaan melalui kolusi. Selanjutnya pemerintah memperbaiki kebijakan dan memastikan program sosial-ekonominya berjalan efektif.

Begitu juga—tanpa bantuan yang lebih kuat dari negara—banyak orang kehilangan kesempatan untuk memenuhi hak atas pendidikan dan kesehatan. Prioritas program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dapat menghadirkan negara secara terencana serta terprogram agar lebih banyak anak mengecap pendidikan dan setiap orang mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Pemenuhan hak ekosob bukan saja menekankan pentingnya perencanaan pemerintah, melainkan juga dikenal sifatnya yang progresif (progressive realization), bergerak maju. Pemerintah harus merencanakan secara bertahap, menyiapkan anggaran, memantau realisasinya, dan meningkatkan pemenuhannya.

Standar HAM
Langkah, kebijakan, dan program pemerintah yang dirancang dan direalisasikan dengan pendekatan serta standar HAM lebih memudahkannya mengukur hasil-hasilnya, bahkan kemajuan secara institusional. Pertanggungjawaban negara (state accountability) terkait perilakunya terhadap setiap orang tidak hanya disampaikan secara berkala kepada komunitas internasional di bawah naungan PBB, tetapi juga yang lebih penting kepada rakyatnya.

Dalam rumpun hak-hak sipil dan politik, kita dapat mengukurnya dengan jumlah pelanggaran hak atas kebebasan yang berkurang ataupun meningkatnya penikmatan kebebasan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, mencatat jumlah pencegahan atau pengusutan tindak pidana terhadap orang-orang intoleran atau pihak ketiga. Atau berkurangnya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang oleh penegak hukum.

Sebab, umumnya pelanggaran diawali dengan perilaku aparat pemerintah yang sewenang-wenang dan mengabaikan untuk menindaklanjuti atau melayani pengaduan orang yang menjadi korban intoleransi atau tindak pidana. Berkurangnya perilaku sewenang-wenang dan menguatnya sikap melayani pengaduan adalah kondisi yang diperlukan bagi pengecapan hak-hak sipil dan politik.

Standar HAM juga memudahkan pemerintah mengukur keberhasilannya dalam memenuhi hak ekosob. Misalnya, target membuka lapangan kerja untuk satu juta orang per tahun, dapat dihitung berapa capaiannya dan di sektor mana saja. Kemudian mengukur tingkat upah buruh untuk dikaitkan dengan upah yang layak.

Begitu juga dengan program pendidikan dan kesehatan. Berapa banyak sekolah yang dibangun, berapa murid yang diserap secara gratis, dan berapa guru yang dipekerjakan. Standar yang sama dapat juga mengukur berapa banyak puskesmas yang dibangun di daerah terpencil, berapa tenaga kesehatan yang diserap, dan berapa orang yang telah dilayani.

Program lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak ekosob dapat dirancang dengan indikator hasil yang mirip. Dengan menggunakan pendekatan dan standar HAM, pemerintah juga dapat menguatkan sejumlah institusi yang menunaikan kewajibannya agar lebih melayani dan bertanggung jawab.

Hendardi
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008642701
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Di Balik Konflik Ukraina (Kompas)

MENGIKUTI perkembangan di Ukraina timur, sesungguhnya ada alasan yang jika disimak lebih dalam cukup membuat kita khawatir.
Kemarin kita membaca di harian ini, yang kini sedang berkecamuk di Ukraina bukanlah konflik antara Rusia dan Ukraina, melainkan—menurut juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov—konflik domestik Ukraina. Tampak Rusia berniat baik untuk menjaga integritas wilayah Ukraina dan mendorong dicapainya solusi politik.

Sebaliknya pihak Uni Eropa dan AS yang sejauh ini telah menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia beranggapan negara ini telah ikut memperkeruh situasi politik di Ukraina. Kiev menyebut serangan terbaru separatis pro Rusia telah didukung 1.000 tentara Rusia. Hal tersebut telah dibantah Presiden Putin. Pemimpin Rusia ini menegaskan, penyelesaian krisis di Ukraina bergantung pada kemauan politik penguasa Ukraina.

Uni Eropa yang tidak yakin dengan pernyataan Putin sebaliknya justru mengkaji diterapkannya sanksi baru atas Rusia.

Di sinilah kita melihat kesenjangan persepsi antara Barat dan Rusia. Jika hal ini dikaitkan dengan pandangan yang berkembang di kalangan pengamat internasional, semakin besarlah kekhawatiran bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi sekarang ini di Ukraina adalah bahaya perang yang lebih berskala luas.

Jaswant Singh, mantan pejabat tinggi India, dalam kolomnya yang dimuat di Project Syndicate (JP, 31/8) melihat korek api yang dinyalakan Presiden Putin bisa menyalakan kobaran besar. Singh bahkan menyebutkan, ketiadaan pemimpin, kelompok pemimpin, atau institusi yang bisa menegakkan tatanan dan perdamaian internasional dewasa ini mengingatkan orang pada yang terjadi di Eropa, 100 tahun silam, yaitu yang berujung pada Perang Dunia I.

Melihat yang berkembang sekarang ini, lalu menempatkannya dalam perspektif sejarah, dan mencoba memproyeksikannya ke depan, yang terjadi di Ukraina sekarang ini baru fenomena di permukaan. Di belakangnya sesungguhnya masih banyak faktor kompleks, yang jika dirunut, terkesan mendebarkan.

Bisa saja langkah Putin menimbulkan dampak terhadap Rusia dan popularitasnya, tetapi ketiadaan otoritas internasional yang berwibawa lebih mengkhawatirkan lagi. Di sini, bahkan para pemimpin negara-negara yang kini sedang bertumbuh bagus pun diharapkan suaranya untuk mendukung tata internasional yang tertib, agar hal itu bisa dipertahankan dan mereka bisa terus mendapatkan dukungan iklim internasional yang kondusif bagi keberlangsungan pertumbuhan.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008644654
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TAJUK RENCANA Bersama Perangi Mafia (Kompas)

UPAYA memerangi mafia, yang telah menguasai beragam sektor kehidupan bangsa dan negara, menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tekad melawan mafia itu disampaikan lagi oleh presiden terpilih Jokowi dalam pidato di Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Minggu lalu, di Surabaya, Jawa Timur. Hadir pula wakil presiden terpilih Jusuf Kalla dalam acara itu. Keinginan Jokowi-JK melawan mafia sudah disampaikan dalam sejumlah kesempatan, termasuk dalam debat kampanye pemilihan presiden-wakil presiden.

Ancaman bahaya mafia sering dikeluhkan, tetapi tidak terlihat terobosan untuk mengatasinya. Masalah mafia merupakan tantangan berat. Jokowi bahkan menggambarkan, menjadi persoalan besar jika pemerintah tidak mempunyai keberanian memberantas mafia, yang sudah masuk ke beragam sektor penting kehidupan negara, seperti energi, pangan, infrastruktur, dan perizinan.

Dampak praktik mafia luar biasa. Jokowi mengemukakan, Indonesia yang kaya sumber daya alam justru menjadi importir pangan dan energi. Secara khusus, Jokowi menyinggung ironi di bidang energi. Indonesia dikatakan kaya akan sumber minyak bumi, gas alam, dan panas bumi, tetapi rakyat masih kesulitan mendapatkan aliran listrik dan bahan bakar minyak sebagai dampak pengelolaan dan manajemen yang tidak tepat.

Atas dasar itu, Jokowi bertekad akan memilih figur menteri yang berkarakter kuat, berani melawan mafia secara frontal, berkemampuan manajerial baik, berintegritas diri, dan jujur. Juga dikemukakan, percuma kalau dijadikan menteri, tetapi malah ikut arus mafia. Sejumlah kalangan menaruh harapan tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi-JK dalam melawan mafia.

Bukan hanya masyarakat, kalangan pejabat pemerintah juga mengeluhkan praktik mafia di bidang energi, pangan, hukum, tambang, perizinan, narkotika, dan pengadilan. Timbul kesan, pemerintah tidak berdaya menghadapi permainan kaum mafioso. Sudah sering disinggung, praktik mafia, termasuk korupsi, merebak luas jika pemerintahan tidak efektif dan kehilangan kewibawaan.

Tantangan melawan mafia tidaklah kecil. Lebih-lebih karena para mafioso, seperti dalam sejarah banyak negara, sering tampil atau menampilkan diri sebagai orang terhormat dan berlindung di balik aturan, yang disusupinya. Sebagai orang-orang sangat rakus, kaum mafioso mampu menata jaringan kejahatan secara rapi dan dapat menyamar secara sempurna. Tidak jarang, seperti dalam kasus mafia Sisilia, masyarakat dibuat terkecoh karena mafioso menyelinap ke dalam pemerintahan, parlemen, kepolisian, kejaksaan, bahkan pemuka agama.

Namun, sepandai-pandainya mafia, seperti pernah dialami Italia dan Amerika Serikat, sindikat kerakusan itu dapat dibongkar dan dipatahkan dengan penegakan hukum secara konsekuen, konsisten, dan transparan. Momentum melawan mafia kini sudah datang!

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008645811
Powered by Telkomsel BlackBerry®

ANALISIS POLITIK: Memimpikan Kabinet Jokowi-JK (J Kristiadi)

MIMPI kolektif rakyat Indonesia mendambakan sosok kabinet yang amanah, efektif, dan melayani publik setiap pergantian pemerintahan tidak pernah surut. Khayalan bawah sadar tersebut merupakan energi yang kalau dikelola dengan bijak sangat potensial menjadi kekuatan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mimpi bersama tersebut semakin melambung sejalan dengan tingkat partisipasi publik dalam proses politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin indah mimpi rakyat.

Meskipun demikian, tidak jarang mimpi buyar karena mimpi rakyat dapat berbeda, bahkan sering berlawanan dengan mimpi elite politik. Mimpi para elite biasanya dirangsang oleh birahi kuasa, maka hanya merupakan pelampiasan hasrat dan naluri instingtualnya. Mimpi bersama tidak menjamin memimpikan tentang hal yang sama.

Masih segar ingatan publik, sekitar lima tahun lalu, kemenangan telak Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam Pemilu Presiden 2009 melambungkan mimpi kolektif publik mendapatkan kabinet yang ideal. Ruang publik gaduh mereka-reka tim impian (dream team) yang akan lahir dari rahim pemerintahan yang secara numerik didukung 60 persen pemilih dan parlemen hampir 75 persen. Pada awalnya, kabinet diapresiasi masyarakat. Meskipun mengakomodasi ketua umum atau pengurus partai politik, tim ekonomi dianggap sangat baik. Publik melanjutkan mimpinya agar kabinet segera menyusun kebijakan yang membebaskan rakyat dari segala kekurangan.

Namun, harapan buyar karena pemerintahan SBY-Boediono segera disandera parlemen dengan isu Bank Century dan kasus korupsi Hambalang sampai akhir pemerintahannya. Demikian pula pergantian menteri beberapa tahun lalu hanya ramai di panggung politik serta sarat dengan emosi, sensasi, dan nuansa melodramatik, tetapi jauh dari substansi.

Terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 membangkitkan kembali mimpi kolektif rakyat agar kabinet terdiri atas sosok-sosok yang benar-benar memenuhi harapan publik. Ekspektasi semakin menggelora karena Jokowi beberapa kali dengan lantang menyatakan bahwa dirinya hanya akan tunduk kepada konstitusi dan rakyat. Ia juga menegaskan, penyusunan kabinet dilakukan "tanpa syarat"; tidak membicarakan jatah kursi menteri, bahkan untuk parpol pendukung. Namun, hal itu tidak menafikan mengakomodasi interes subyektif parpol dan berbagai kelompok kepentingan mengingat politik adalah medan pertarungan kepentingan. Namun, bobot kepentingan subyektif dan pragmatis harus tidak boleh lebih besar dan takluk kepada kepentingan umum.

Komitmen politik Jokowi bergayung sambut dengan Jusuf Kalla. Mereka bertekad bulat melawan transaksi politik yang telah memorakporandakan tatanan kekuasaan yang membuyarkan ekspektasi publik. Hal itu membuat wacana publik tentang kabinet mulai bergeser, tidak lagi didominasi nama orang, tetapi berfokus kepada desain kabinet yang efisien dan agenda Jokowi-JK lima tahun ke depan untuk merealisasikan janji-janji politiknya.

Urgensi melakukan perampingan kabinet adalah agenda yang sangat penting. Mengingat semakin tambunnya birokrasi dan sulitnya koordinasi di kementerian, lemahnya koordinasi antara kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga non-struktural, menjadikan kerja birokrasi sangat lamban.

Namun, mengingat terbatasnya waktu, kalau dilakukan sekarang sekaligus, dikhawatirkan akan menguras energi, dana, dan waktu karena komplikasi dan tali-temalinya restrukturisasi pemerintahan. Sebaiknya desain kabinet dilakukan dalam kerangka besar bangunan politik yang memadukan berbagai paradoks, antara bentuk negara kesatuan dan otonomi daerah, sistem presidensial dengan multipartai, serta pemilihan umum sistem proporsional dengan sistem distrik; menjadi satu kesatuan yang utuh. Perampingan tanpa persiapan yang matang dikhawatirkan akan mengakibatkan reperkusi yang menghambat jalannya roda pemerintahan.

Sementara itu, sosok menteri era Jokowi-JK harus figur yang kompeten dan pembelajar cepat. Mereka juga harus mampu menyangkal diri dan berdaulat atas dirinya (self-denial) agar dapat bekerja sangat keras untuk rakyat. Syarat lain, mereka harus mempunyai jiwa dan semangat petarung yang tidak kenal menyerah karena harus melawan mafia yang mengepung para pengambil keputusan politik, seperti mafia minyak, mafia tanah, dan mafia peradilan. Para mafioso akan menggunakan segala cara, mulai dari yang cerdik sampai yang licik, untuk menjarah sumber kekayaan negara. Kabinet Jokowi-JK harus mampu membongkar episentrum berbagai mafia dan memutus mata rantainya yang menggurita di lingkungan pemutus politik, penyusun, serta pelaksana teknis kebijakan mulai dari hulu sampai hilir.

Pagar agar para menteri Jokowi-JK aman dari godaan kekuasaan, jangan sekadar melakukan seremoni penandatanganan pakta integritas. Mengandalkan komitmen pribadi hanya akan menuai kemustahilan. Bahkan, produk yang disusun oleh politisi di MPR tahun 2001, dalam bentuk Tap MPR Nomor VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; meskipun isinya sarat dengan nilai luhur, perilaku pejabat negara masih jauh dari harapan masyarakat.

Senjata ampuh melawan penyalahgunaan kekuasaan adalah transparansi. Publik harus diberikan akses seluas-luasnya tentang penyusunan kebijakan publik. Pengalaman Jokowi menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta dapat dijadikan modal dalam melakukan transparansi di tingkat nasional.

J Kristiadi
Peneliti Senior CSIS

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008646913
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Senin, 01 September 2014

Setelah NI Dilarang di Indonesia (Husein Ja’far Al Hadar)

TENTU sebagai sebuah gerakan terorisme berkedok Islam, Negara Islam sangat membahayakan.
Penulis mengapresiasi langkah cepat dan tegas pemerintah yang pada 1 Agustus lalu menetapkan Negara Islam (NI) sebagai gerakan terlarang dan aparat secara sigap menangkap siapa saja yang terlibat dengannya. Itulah agenda jangka pendek yang tepat dan mendesak bagi pemerintah serta aparat, terkait dengan NI di Indonesia.

Namun, apabila dilihat secara utuh, mendasar, dan substansial, NI hanyalah gejala yang muncul memanfaatkan kondisi di tengah kegaduhan politik di Irak dan Suriah. Oleh karena itu, sebagian media dan pengamat dunia cenderung menyindirnya sebagai sebuah lelucon. Tidak jarang ditemui di berbagai media sosial dan Youtube pelbagai dagelan atau parodi yang dibuat untuk menertawakan NI dengan segala tingkah polahnya.

Tak berlebihan pula jika pengamat politik Abdulkhaleq Abdullah meremehkan kemampuan Al-Baghdadi dan NI-nya, apalagi jika dibandingkan dengan Osama bin Laden dan Al Qaeda-nya. Seperti dikutip Reuters, ia menyebut Baghdadi tidak memiliki sedikit pun dari kredibilitas dan kepercayaan seperti yang dimiliki Osama.

NI lebih terlihat semacam separatis Muslim yang mencoba-coba keberuntungan dalam kondisi quo. Mereka membangun ajaran dan ideologi secara ngawur dan melakukan gerakan teror secara membabi buta. Bahkan, sampai-sampai kini mereka mengafirkan eks "tuan"-nya, Al Qaeda, karena tidak mau tunduk kepada brutalitas doktrin, ideologi, dan gerakan NI.

Oleh karena itu, dengan mudah NI diharamkan, dilarang, dipojokkan, dan dihabisi. Apalagi
di Indonesia yang Islam-nya damai, santun, rukun, dan "berbunga-bunga" (menyukai akulturasi ajaran dan budaya setempat yang oleh ideologi NI yang "gersang" itu cenderung disebut sebagai bidah) serta umatnya sejak awal telah meyakini Pancasila sebagai ideologi yang islami dan tepat untuk Muslim Indonesia.

Namun, menarik sekaligus mengejutkan membaca laporan Time yang menyebutkan bahwa militan NI di Suriah bukan justru datang dari Timur Tengah, melainkan kebanyakan dari Indonesia. Laporan ini, salah satunya, didasarkan pada penelitian serius Sidney Jones selama bertahun-tahun tentang terorisme dan akar-akarnya di Indonesia.

Beberapa mujahidin asal Indonesia dikirim ke Suriah untuk misi jihad dan indoktrinasi tentang ideologi ekstrem ala NI, kemudian kembali ke Indonesia dan mengindoktrinasi serta merekrut mujahidin dan begitu seterusnya membentuk jaringan teroris. Mereka direkrut dari ideologi dan gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia yang memang berkembang pesat.

Oleh karena itu, menurut penulis, di samping pelarangan dan eksekusi terhadap NI dan siapa saja yang terkait dengannya, yang mendesak dan penting diwaspadai serta dihabisi secara serius dalam upaya pemutusan jaringan adalah ajaran neo-Khawarij yang menjadi ladang subur bagi gejala semacam NI tersebut. Itulah agenda jangka panjang selanjutnya yang harus dilakukan seluruh elemen bangsa ini.

Karakter neo-Khawarij
Mudahnya NI masuk ke Indonesia dan, misalnya juga, Malaysia adalah karena karakter neo-Khawarij yang telah lama bersemi di Indonesia dan Malaysia. Jika di Irak dan Suriah mereka menjadi fenomena yang memanfaatkan status quo politik, di Indonesia dan Malaysia mereka menjadi fenomena yang memanfaatkan keberislaman bercorak neo-Khawarij di Indonesia dan Malaysia. Tak heran jika deklarasi NI terjadi di kota-kota yang selama ini memang tercatat memiliki corak keberislaman cita rasa Khawarij, yakni Ciputat, Bekasi, Solo, dan Malang.

Corak keberislaman cita rasa Khawarij atau neo-Khawarij yang dimaksud adalah corak keberislaman yang menyerupai atau malah bentuk ekstrem dan lebih mengerikan dari Khawarij. Khawarij awalnya sebuah gerakan politik yang berkhianat pada keputusan arbitrase (tahkim) Sayyidina Ali. Karena itu, mereka disebut khowaarij (secara bahasa berasal dari kata khowaarij yang berarti 'mereka yang keluar').

Khawarij kemudian berkembang dan mengemas diri menjadi kelompok yang mengatasnamakan Islam lengkap dengan teologi dan ajarannya sendiri. Corak paling kental dari Khawarij adalah mengafirkan (takfiri) kelompok selain mereka, menuduh akulturasi Islam dan nilai budaya serta kearifan lokal sebagai bidah (kesesatan), menuduh semua rezim selain rezimnya sebagai thoghut (berhala), serta anticinta kasih sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai ekstremisme, kekerasan, dan pemaksaan dalam berislam dan berdakwah.

Corak keberislaman ala Khawarij inilah yang masih sering diadopsi dan dipraktikkan—entah secara sadar atau tidak sadar—oleh sebagian umat yang mengatasnamakan bagian dari Islam. Mereka yang bercorak Islam neo-Khawarij inilah yang menjadi ladang untuk diindoktrinasi atau direkrut menjadi teroris atas nama agama, baik untuk kepentingan terorisme di
luar negeri maupun di dalam negeri.

Corak keberislaman Khawarij ini, misalnya, yang ditunjukkan oleh mereka yang menyerang dan mengusir Syiah di Sampang dari kampung halamannya beberapa tahun lalu, atau mereka yang terus merongrong umat beragama lain dan rumah ibadahnya. Kedua kasus itu bahkan sudah bisa disebut sebagai miniatur NI karena menampakkan sikap persis seperti yang dilakukan NI di Irak, yakni meminta yang berbeda (mazhab maupun agama) agar bertobat dan masuk Islam, bersedia diusir, atau mau membayar jizyah (pajak atas jalan beda yang dipilihnya).

Akhirnya, sebagai upaya pemutusan jaringan dan pembendungan agar negeri ini tidak lagi disusupi fenomena NI dan sejenisnya, kita harus bersama melakukan deradikalisasi dalam berislam, khususnya menentang paradigma neo-Khawarij. Upaya ini harus dilakukan sejak dini dan berbasis pada gejala (bukan sampai menjadi gerakan).

Selain itu, kita juga harus melakukan upaya mengembalikan keberislaman seluruh komponen umat Islam Indonesia pada Islam khas Indonesia yang telah ditanamkan sejak awal oleh Wali Songo dan para pendakwah awal Islam di Indonesia, yakni Islam yang rahmat (damai, toleran, dan plural), demokratis, serta berakulturasi dengan nilai-nilai kearifan dan budaya kita.

Husein Ja'far Al Hadar
Pendiri Cultural IslamicAcademy Jakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008552608
Powered by Telkomsel BlackBerry®