Rabu, 17 April 2013

Indonesia dan WTO (Hal Hill)

Hal Hill

Proses pemilihan tingkat internasional yang lebih pelik dibandingkan dengan pemilihan di Vatikan baru- baru ini akan segera dilangsungkan.

Pada beberapa pekan mendatang 159 duta besar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan berkumpul di Geneva memilih direktur jenderal WTO periode 2013-2017. Beberapa pihak barangkali melihat hal ini sebagai contoh kurang relevan dari diplomasi internasional yang misterius dan sebuah perjuangan untuk tugas yang mudah di kota yang menawan.

Kenyataannya sangat bertolak belakang. Saat ini sistem perdagangan global dalam kekacauan. Kecenderungan sistem perdagangan terbuka dan bebas pascaperang (asas timbal balik most- favoured-nation, MFN, telah diperluas ke semua negara yang menandatanganinya) baru kali ini mulai diperdebatkan. Perjanjian perdagangan internasional yang terbaru, Putaran Uruguay, ditandatangani pada April 1994. Penerusnya, Putaran Doha, disepakati pada November 2001, tetapi hingga sekarang masih menunggu dilahirkan.

Dalam situasi vakum ini telah bermunculan berbagai macam "rayap", seperti yang dikemukakan profesor dari Columbia University, Jagdish Bhagwati. Negara-negara telah kehilangan kepercayaan dalam aturan bermain antarnegara sehingga beralih ke paham proteksionisme atau yang lebih buruk lagi: kemungkinan terjadinya strategi beggar-thy- neighbor jika resesi ekonomi global terus berlanjut.

Mengembalikan energi

Setidaknya kelompok yang terus berkembang yang disebut kesepakatan kawasan perdagangan bebas (FTA)—yang sering kali tak bebas—telah merusak momentum awal keterbukaan unilateral yang menentukan, terutama karena ada sedikit kemungkinan kawasan perdagangan bebas ini jatuh ke dalam putaran plurilateral keterbukaan global.

Jadi, direktur WTO selanjutnya memiliki tugas yang benar- benar menantang: mengembalikan energi dari proses yang sedang sekarat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional dalam sistem multilateral. Dia harus seorang intelektual kaliber yang memahami analisis ekonomi internasional; kompleksitas negosiasi kebijakan perdagangan; memiliki jiwa pemimpin, semangat reformis, dan keterampilan diplomatik yang kuat. Terlebih lagi, konsistensi yang kuat dan luas dari para calon pendukung juga dapat sangat menguntungkan.

Saat ini skeptisisme terbesar tentang manfaat sistem perdagangan terbuka masih berada di negara berkembang sehingga suara reformis negara-negara itu hampir pasti akan lebih persuasif. Terlebih lagi karena 13 negara (China, Korea, Jepang, dan 10 negara Asia Tenggara) akan segera tergabung dalam agenda keterbukaan perdagangan yang radikal, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang juga terdiri atas negara-negara yang paling dinamis dan berorientasi global di dunia. Seorang reformis dari kelompok ini akan dapat menggunakan hal itu sebagai batu loncatan untuk perjanjian internasional yang lebih luas.

Di antara beberapa kandidat direktur WTO, Mari Pangestu merupakan kandidat yang unggul di antara kandidat yang lain. Mari Pangestu memiliki nilai tertinggi pada keempat kriteria utama yang kami anggap paling penting. Pertama, ia seorang ekonom akademik terkemuka, doktor bidang ekonomi internasional dari University of California dengan serangkaian publikasi penting.

Kedua, ia berpengalaman tingkat tinggi di pemerintahan sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dalam kurun 2004-2011 (setelah itu menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Periode ini penuh tantangan bagi kebijakan perdagangan di Indonesia dengan demokrasi yang baru lahir dan sentimen "nasionalisme" yang sangat kuat di tengah krisis ekonomi dan politik yang mendalam pada 1997-1998. Namun, Mari Pangestu berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekarang harus kita perhatikan apa yang terjadi pada kebijakan perdagangan Indonesia, terutama untuk sektor pertanian, setelah dia pindah.

Ketiga, Mari Pangestu adalah komunikator hebat yang memahami proses kebijakan lokal dan internasional, baik dari dalam maupun luar pemerintah. Selain aktif di pemerintahan dan dunia akademik, ia pernah memimpin salah satu think tank terbaik di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang telah bekerja untuk Indonesia dan negara lain sebagai jembatan ke dunia internasional dengan sangat baik.

Keempat, suara Indonesia akan membawa pengaruh yang nyata. Indonesia merupakan negara yang dominan sekalipun rendah diri selaku pemimpin 10 negara ASEAN. Indonesia merupakan negara yang kuat dan bisa membawa dukungan dari negara-negara besar dan berpengaruh serta menjangkau skeptisisme di negara berkembang lainnya, termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di mana Indonesia anggota berpenduduk Muslim terbanyak.

Memenuhi tiga syarat

Tugas utama duta besar WTO ialah memilih orang paling mampu sebagai pemimpinnya. Selain itu, sudah waktunya bagi WTO memiliki seorang wanita sebagai pemimpin. Ini pula waktu yang tepat untuk perwakilan negara berkembang terkemuka menjadi pemimpin sebuah organisasi internasional. Mari Pangestu memenuhi ketiga syarat itu.

Hal Hill Australian National University
(Kompas cetak, 17 April 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar