Dengan dukungan sejumlah pihak dan pemda di seluruh Indonesia, tak ada alasan menunda lagi kenaikan harga mengingat ongkos mahal yang harus ditanggung perekonomian secara keseluruhan saat ini dan jangka panjang.
Meski demikian, kita juga harus menjaga jangan sampai kenaikan harga BBM terlalu memberatkan rakyat. Kekhawatiran terkait dampak inflasi dan dampak ke daya beli—terutama di tengah tekanan inflasi akibat lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok, termasuk cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging—menjadi salah satu alasan pemerintah ragu-ragu menaikkan harga BBM.
Namun, dengan program kompensasi yang lebih tertata dan sistematis, dampak ini diharapkan bisa ditekan. Sejumlah skema untuk ini harus disiapkan sebelum kenaikan diberlakukan. Jangan sampai kasus program kompensasi salah sasaran dan dikorupsi terulang.
Dari semangatnya, kita mendukung berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi energi yang jika tak ditekan bisa mencapai Rp 400 triliun tahun depan.
Pembengkakan subsidi ini terbukti telah menyandera dan merusak sendi-sendi fondasi perekonomian. Sebagian besar problem kronis perekonomian bersumber dari beban subsidi energi yang terus membengkak, hampir tak menyisakan ruang bagi pembiayaan program pembangunan dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Surplus perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan cadangan devisa terus tergerogoti karena keharusan impor minyak mentah/BBM. Demikian pula hak-hak rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai proyek infrastruktur penting untuk kesinambungan ekonomi jangka panjang juga dikalahkan karena anggaran belanja negara tersedot untuk subsidi yang salah sasaran.
Subsidi energi juga sumber dari segala inefisiensi dan pemborosan. Dengan status importir neto minyak, harga BBM harus kian mendekati keekonomiannya. Masyarakat harus disadarkan, kita bukan lagi negara berlimpah minyak dan tak lagi punya kemewahan untuk terus mempertahankan subsidi yang terbukti jadi kanker ekonomi.
Tinggal dipikirkan bagaimana kenaikan ini tak memberatkan rakyat kecil. Pemerintah harus memastikan dana yang dihemat dari subsidi dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan. Pada saat sama, pemerintah harus lebih serius memperbaiki manajemen BBM, seperti penambahan SPBU, pembangunan kilang baru, perbaikan iklim eksplorasi/produksi, serta mengembangkan energi alternatif, sebagai bagian dari kebijakan energi nasional jangka panjang menyeluruh.
Berbagai ekses yang mungkin muncul dari kebijakan kenaikan harga, seperti kelangkaan, penimbunan, penyelundupan akibat disparitas harga yang masih ada, serta kendala teknis infrastruktur, juga harus diantisipasi.
***
(Tajuk Rencana Kompas, 18 April 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar