Meskipun demikian, tidak jarang mimpi buyar karena mimpi rakyat dapat berbeda, bahkan sering berlawanan dengan mimpi elite politik. Mimpi para elite biasanya dirangsang oleh birahi kuasa, maka hanya merupakan pelampiasan hasrat dan naluri instingtualnya. Mimpi bersama tidak menjamin memimpikan tentang hal yang sama.
Masih segar ingatan publik, sekitar lima tahun lalu, kemenangan telak Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam Pemilu Presiden 2009 melambungkan mimpi kolektif publik mendapatkan kabinet yang ideal. Ruang publik gaduh mereka-reka tim impian (dream team) yang akan lahir dari rahim pemerintahan yang secara numerik didukung 60 persen pemilih dan parlemen hampir 75 persen. Pada awalnya, kabinet diapresiasi masyarakat. Meskipun mengakomodasi ketua umum atau pengurus partai politik, tim ekonomi dianggap sangat baik. Publik melanjutkan mimpinya agar kabinet segera menyusun kebijakan yang membebaskan rakyat dari segala kekurangan.
Namun, harapan buyar karena pemerintahan SBY-Boediono segera disandera parlemen dengan isu Bank Century dan kasus korupsi Hambalang sampai akhir pemerintahannya. Demikian pula pergantian menteri beberapa tahun lalu hanya ramai di panggung politik serta sarat dengan emosi, sensasi, dan nuansa melodramatik, tetapi jauh dari substansi.
Terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 membangkitkan kembali mimpi kolektif rakyat agar kabinet terdiri atas sosok-sosok yang benar-benar memenuhi harapan publik. Ekspektasi semakin menggelora karena Jokowi beberapa kali dengan lantang menyatakan bahwa dirinya hanya akan tunduk kepada konstitusi dan rakyat. Ia juga menegaskan, penyusunan kabinet dilakukan "tanpa syarat"; tidak membicarakan jatah kursi menteri, bahkan untuk parpol pendukung. Namun, hal itu tidak menafikan mengakomodasi interes subyektif parpol dan berbagai kelompok kepentingan mengingat politik adalah medan pertarungan kepentingan. Namun, bobot kepentingan subyektif dan pragmatis harus tidak boleh lebih besar dan takluk kepada kepentingan umum.
Komitmen politik Jokowi bergayung sambut dengan Jusuf Kalla. Mereka bertekad bulat melawan transaksi politik yang telah memorakporandakan tatanan kekuasaan yang membuyarkan ekspektasi publik. Hal itu membuat wacana publik tentang kabinet mulai bergeser, tidak lagi didominasi nama orang, tetapi berfokus kepada desain kabinet yang efisien dan agenda Jokowi-JK lima tahun ke depan untuk merealisasikan janji-janji politiknya.
Urgensi melakukan perampingan kabinet adalah agenda yang sangat penting. Mengingat semakin tambunnya birokrasi dan sulitnya koordinasi di kementerian, lemahnya koordinasi antara kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga non-struktural, menjadikan kerja birokrasi sangat lamban.
Namun, mengingat terbatasnya waktu, kalau dilakukan sekarang sekaligus, dikhawatirkan akan menguras energi, dana, dan waktu karena komplikasi dan tali-temalinya restrukturisasi pemerintahan. Sebaiknya desain kabinet dilakukan dalam kerangka besar bangunan politik yang memadukan berbagai paradoks, antara bentuk negara kesatuan dan otonomi daerah, sistem presidensial dengan multipartai, serta pemilihan umum sistem proporsional dengan sistem distrik; menjadi satu kesatuan yang utuh. Perampingan tanpa persiapan yang matang dikhawatirkan akan mengakibatkan reperkusi yang menghambat jalannya roda pemerintahan.
Sementara itu, sosok menteri era Jokowi-JK harus figur yang kompeten dan pembelajar cepat. Mereka juga harus mampu menyangkal diri dan berdaulat atas dirinya (self-denial) agar dapat bekerja sangat keras untuk rakyat. Syarat lain, mereka harus mempunyai jiwa dan semangat petarung yang tidak kenal menyerah karena harus melawan mafia yang mengepung para pengambil keputusan politik, seperti mafia minyak, mafia tanah, dan mafia peradilan. Para mafioso akan menggunakan segala cara, mulai dari yang cerdik sampai yang licik, untuk menjarah sumber kekayaan negara. Kabinet Jokowi-JK harus mampu membongkar episentrum berbagai mafia dan memutus mata rantainya yang menggurita di lingkungan pemutus politik, penyusun, serta pelaksana teknis kebijakan mulai dari hulu sampai hilir.
Pagar agar para menteri Jokowi-JK aman dari godaan kekuasaan, jangan sekadar melakukan seremoni penandatanganan pakta integritas. Mengandalkan komitmen pribadi hanya akan menuai kemustahilan. Bahkan, produk yang disusun oleh politisi di MPR tahun 2001, dalam bentuk Tap MPR Nomor VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; meskipun isinya sarat dengan nilai luhur, perilaku pejabat negara masih jauh dari harapan masyarakat.
Senjata ampuh melawan penyalahgunaan kekuasaan adalah transparansi. Publik harus diberikan akses seluas-luasnya tentang penyusunan kebijakan publik. Pengalaman Jokowi menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta dapat dijadikan modal dalam melakukan transparansi di tingkat nasional.
J Kristiadi
Peneliti Senior CSIS
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008646913
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar