AFP/JAAFAR ASHTIYEH

Anak-anak pengungsi kembali sekolah di penampungan pengungsi Balata di kota Nablus, Palestina. Sekolah itu salah satu yang dikelola badan PBB yang dibentuk untuk mengurus pengungsi Palestina, UNRWA. Lembaga itu kesulitan mendanai operasi pelayanan pada 5 juta pengungsi Palestina setelah AS memangkas sumbangan dari 350 juta dollar AS menjadi 60 juta dollar AS

Amerika Serikat terus memereteli satu per satu isu konflik Palestina- Israel secara sepihak. Setelah isu Jerusalem, kini status pengungsi Palestina diutak-atik Washington.

Tidak sulit membaca motif keputusan AS menghentikan secara total pasokan dana bagi Badan Bantuan Sosial dan Pekerja PBB (UNRWA), yang mengurus sekitar 5,4 juta pengungsi Palestina, Jumat (31/8/2018). Langkah itu semakin memperlihatkan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump menutup hak kembali pengungsi Palestina ke tanah asal mereka.

Masalah hak kembali bagi pengungsi Palestina ke tanah asal mereka merupakan satu dari enam isu utama yang menjadi duri dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Lima isu lainnya meliputi status kota Jerusalem, masalah perbatasan, permukiman, keamanan, dan masalah akses terhadap air.

Dalam isu status Jerusalem, pemerintahan Trump secara sepihak mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel, Desember 2017. Pengakuan itu diikuti pemindahan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem, 14 Mei lalu. Tidak lama setelah pengakuan itu, Desember 2017 itu juga Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi berisi penolakan atas pengakuan AS itu melalui voting yang didukung 128 negara.

Saat AS memindahkan kantor Kedubes AS ke Jerusalem, 14 Mei, warga Jalur Gaza menggelar demonstrasi "perjalanan akbar untuk kembali". Lebih dari 160 warga Gaza tewas, ribuan lainnya luka-luka. Namun, AS tutup mata dan terus menekan Palestina.

Target berikutnya UNRWA, lembaga yang sejak dibentuk tahun 1949 mengurus sekitar 5,4 juta pengungsi Palestina di lima wilayah: Jordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, Jalur Gaza.

Dimulai pada Januari lalu, Trump memangkas pasokan dana pada UNRWA dari 365 juta dollar AS yang dijanjikan untuk tahun ini menjadi 60 juta dollar AS. Selanjutnya, Jumat pekan lalu, pasokan dana AS untuk UNRWA dihentikan total oleh AS.

Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya menekan para pejabat Palestina agar mencabut tuntutan soal hak kembali para pengungsi Palestina ke tanah dan negara asal mereka. Setelah merasa "berhasil" dalam isu Jerusalem, AS—dengan dukungan dan provokasi Israel—kini mencoba mengutak-atik isu pengungsi Palestina dalam persoalan konflik Palestina-Israel.

Seperti diberitakan koran ini, Senin (3/9), tekanan pada Palestina itu meliputi ancaman untuk mengganti Presiden Mahmoud Abbas. Pierre Krähenbühl, Komisioner Jenderal UNRWA, menyebut keputusan AS menghentikan dana pada UNRWA sebagai "politisasi nyata atas bantuan kemanusiaan".