Presiden Diminta Bertindak Nyata

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil sikap tegas atas kasus ibadah Natal jemaat HKBP Filadelpia. Jemaat HKBP tidak bisa melakukan ibadah akibat adanya intimidasi massa intoleran.
Demikian diungkapkan Direktur Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid melalui pesan singkat kepada SH di Jakarta, Selasa (25/12).
"Ibadah Natal jemaat HKBP Filadelpia hari ini yang berencana digelar di depan lokasi gereja yang disegel kembali dijaga satpol PP dan kepolisian di bawah intimidasi massa intoleran. Semalam, jemaat yang datang ke gereja juga diintimidasi, dilempari telur busuk, dan kotoran sapi," kata Yenny.
Putri KH Abdurahman Wahid yang kerap disapa Yenny Wahid itu berharap ada tindakan nyata Presiden Yudhoyono dan mendesak aparat menjamin keamanan jemaat HKBP Filadelpia yang merayakan Natal.
"Termasuk menindak pelaku yang jelas-jelas melakukan tindakan melawan hukum seperti ujaran kebencian, melempar telor busuk dan kotoran sapi. Tanpa tindakan tegas dan pembiaran, aksi itu bisa berbuah aksi kekerasan lebih parah sebab hukum disepelekan," ujar Yenny Wahid.
Lebih lanjut, Wahid Institute seperti dikemukakan Yenny Wahid meminta berbagai pihak untuk saling menghormati dan menghargai perayaan Natal yang tengah dilakukan umat nasrani. "Jangan mudah terprovokasi pada tindakan-tindakan yang bisa mengancam kehidupan beragama," kata dia.
"Kami meminta masyarakat jernih berpikir dan tidak terprovokasi tindakan sekelompok orang," imbuhnya.
Sekretaris Komisi Hak Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Benny Susetyo pada SH menilai insiden yang terjadi di HKBP Filadelpia karena tidak ada ketegasan dari pemerintah, sehingga muncul dan terjadi pelanggaran atas hak dasar seseorang untuk beribadah.
"Ini karena pemahaman tentang SKB 2 Menteri yang tidak pernah disosialisasikan di tingkat akar rumput. Tidak pernah ada ketegasan pemerintah sehingga terjadi pelanggaran HAM," kata Romo Benny.
Bukan hanya itu, kata Benny, yang turut menjadi problem ada pada kepala daerah yang justru takut dengan massa dengan kelompok yang cenderung menggunakan kekerasan.
"Seharusnya Mendagri memberikan sosialisasi pada bupati, wali kota, dan gubernur. Itu (SKB Dua Menteri) harusnya dijadikan aturan main bersama-sama. Jangan seperti ini penafsirannya berbeda-beda atau karena tekanan politis. Kepala daerah wawasannya harus NKRI, bukan ekbisitas," ujar Romo Benny.
Karena dengan sama-sama memahami dan menyepakati, itu bisa jadi aturan main bersama. Persoalan yang mengancam kebebasan beragama tidak terjadi dan berkembang terus, ia menambahkan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Bineka Tunggal Ika bisa menjadi alat pemersatu. "Intimidasi dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun tidak dibenarkan," kata Djoko dalam pesan singkatnya yang diterima SH tadi malam.
Menurut Djoko, berbekal semangat persatuan dan kebersamaan serta saling menghormati di antara umat beragama maka asas kebinekaan yang dianut Indonesia bisa menjadi alat pemersatu membangun bangsa.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo harus mengevaluasi sistem pengamanan Natal dan Tahun Baru. Menurut Tubagus, beberapa kepolisian daerah tertentu masih kurang cermat dalam menilai situasi atau gagal membuat perkiraan intelijen.
"Akibatnya ada objek yang seharusnya mendapat pengamanan yang cukup malah lolos, seperti di gereja HKBP Filadelpia Bekasi. Situasi seperti ini sangat disesalkan karena terkesan tidak serius, sementara di tempat lain malah berlebihan," ujarnya.
(Sinar Harapan, 26 Des 2012)
Powered by Telkomsel BlackBerry®